HASIL KEPUTUSAN FORUM RAPAT BERSAMA (FRB) Tanggal 8 September 2016 Pada tanggal 8 September 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia telah melaksanakan Forum Rapat Bersama untuk perizinan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran untuk Provinsi Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dengan hasil keputusan FRB sebagai berikut: No.
Provinsi
1.
Bangka Belitung
2.
Riau
Nama Lembaga Penyiaran
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Wilayah Layanan
Tanggal FRB
Perkumpulan Radio Komunitas Pelestarian Lingkungan, Seni dan Budaya Radio Hijau Cemara Enam Belas FM
Radio Hijau Cemara Enam Belas FM
LPK Radio
2,5 KM dari lokasi pemancar
8 September 2016
Perkumpulan Komunitas Wisata Alam Pertamina Lirik
WA Radio 99 FM
LPK Radio
Jl. Jend. Sudirman 16, Srimenanti, Sungailiat, Bangka
2,5 KM dari lokasi pemancar Jl. Lintas Timur, Lirik Area, Lirik, Indragiri Hulu
Keputusan FRB
Disetujui diberikan IPP Prinsip pada frekuensi FM 107.7 MHz. Daya pancar maksimal 30 Watt dengan ketinggian antena maksimal 10 Meter dari permukaan tanah.
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip pada frekuensi FM 107.7 MHz pada titik koordinat S 00º 18’ 24,6’’ E 102º 18’ 16,2” Daya pancar maksimal 30 Watt dengan ketinggian antena maksimal 10 Meter dari permukaan tanah.
1
No.
3.
Provinsi
Riau
Nama Lembaga Penyiaran PWI – Riau Televisi
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Wilayah Layanan
Tanggal FRB
PWI – Riau Televisi
LPK Televisi
2,5 KM dari lokasi pemancar
8 September 2016
Jl. Arifin Ahmad, Gedung PWI, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru
4.
Sumatera Barat
5.
DKI Jakarta
6.
DKI Jakarta
PT. Radio Swara Kencana Lima
Keputusan FRB
Disetujui diberikan IPP Prinsip pada kanal 47 UHF Daya pancar maksimal 50 Watt dengan ketinggian antena maksimal 10 Meter dari permukaan tanah. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penataan No.1126/ND/DJSDPPI.2/KO MINFO/08/2016 Perihal Kajian Teknis TV Komunitas Analog tanggal 26 Agustus 2016.
SK FM
LPS Radio
Kota Bukittinggi
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 89.7 MHz
PT. Radio Suara As Syafi'iyah
AM 792 Radio As Syafi'iyah Jakarta
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi AM 792 KHz
PT. Radio Sonora
Radio Sonora
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 92.0 MHz
2
No.
Provinsi
Nama Lembaga Penyiaran
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Wilayah Layanan
Tanggal FRB
Keputusan FRB
7.
DKI Jakarta
PT. Radio Antar Nusa Djaja
Hard Rock FM Jakarta
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 87.6 MHz
8.
DKI Jakarta
PT. Radio Safari Bina Budaya
Motion
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 97.5 MHz
9.
DKI Jakarta
PT. Radio Manggala Mediaswara
I-Radio
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 89.6 MHz
10.
DKI Jakarta
PT. Pesona Gita Anindita
Brava Radio 103,8 FM
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 103,8 MHz
11.
DKI Jakarta
PT. Radio Muara Abdinusa
Cosmopolita n FM
LPS Radio
DKI Jakarta
8 September 2016
Disetujui diberikan Perpanjangan IPP pada frekuensi FM 90.4 MHz
GMM
LPB Televisi
Kab. Melawi
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip LPB melalui kabel
12. Kalimantan PT. Gelora Barat
Multimedia Melawi
3
No.
Provinsi
Nama Lembaga Penyiaran
13. Kalimantan STAIN Televisi Barat
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Wilayah Layanan
Tanggal FRB
-
LPK Televisi
Kota Pontianak
8 September 2016
Pontianak
Keputusan FRB
Ditolak Karena hanya berjarak sekitar 400 Meter dari LPK Perkumpulan Jamaah Masjid Raya Mujahidin yang telah memiliki IPP Prinsip dan ISR. Sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 51 tahun 2005 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam radius 2,5 km (dua setengah kilometer) hanya dapat didirikan 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi
14. Kalimantan SMK TV Barat
-
LPK Televisi
Kota Pontianak
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip pada kanal 46 UHF Daya pancar maksimal 50 Watt dengan ketinggian antena maksimal 10 Meter dari permukaan tanah. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penataan No.1126/ND/DJSDPPI.2/KO MINFO/08/2016 Perihal Kajian Teknis TV Komunitas Analog tanggal 26 Agustus 2016.
4
No.
Provinsi
Nama Lembaga Penyiaran
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Wilayah Layanan
Tanggal FRB
Swara Ewangelion FM
LPK Radio
2,5 KM dari lokasi pemancar
8 September 2016
Ditolak
Radio Komunitas STAIN Datokarama Palu
Rakom
LPK Radio
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip pada frekuensi FM 107.9 MHz.
15. Kalimantan Perkumpulan Tengah
16.
Sulawesi Tengah
Komunitas Pelayan Kristen Lintas Denominasi
Jl. Sisingamangaraja I No.07, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya 2,5 KM dari lokasi pemancar Jl. Diponegoro No.23, Lere, Palu Barat, Palu
Keputusan FRB
Karena hanya berjarak 2.6 Km dari Bandara Tjilik Riwut sehingga berpotensi menimbulkan gangguan penerbangan
Daya pancar 30 Watt dengan ketinggian antena maksimal 10 M dari permukaan tanah.
17.
Sulawesi Tengah
PT. Touna Sentra Media
TSM
LPB Televisi
Kab. Tojo UnaUna
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip LPB melalui kabel.
18.
Maluku Utara
PT. Ifalken Televisi Kabel
Ifalken TV
LPB Televisi
Kab. Halmahera Barat
8 September 2016
Disetujui diberikan IPP Prinsip LPB melalui kabel.
5
No.
19.
Provinsi
Nama Lembaga Penyiaran
Nama Sebutan Udara
Jenis Lembaga Penyiaran
Maluku Utara
PT. Mutia Raya Televisi Kabel
Mutiara Vision
LPB Televisi
Wilayah Layanan
Kab. Halmahera Utara
Tanggal FRB
8 September 2016
Keputusan FRB
Disetujui diberikan IPP Prinsip LPB melalui kabel.
Bagi pemohon yang telah disetujui dalam FRB wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) paling lambat dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disetorkan ke Kas Negara. Apabila tidak membayar biaya izin sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, pemohon dianggap mengundurkan diri dan keputusan FRB dinyatakan batal demi hukum.
6
