KONFERENSI NASIONAL
HUMAN RIGHTS CITIES MEMBANGUN KABUPATEN/KOTA INDONESIA RAMAH HAM
JAKARTA, 9 DESEMBER 2014
DIDUKUNG OLEH:
MEDIA PARTNER:
KABUPATEN WONOSOBO
1
Tentang Konferensi Sejak era desentralisasi dimulai, sebagian kekuasaan pemerintah pusat beralih ke daerah-daerah. Namun seiring dengan itu, sejumlah kasus intoleransi, diskriminasi terhadap perempuan, angka kematian ibu, dan ketimpangan makin meningkat. Wahid Institute mencatat, kekerasan dan pelanggaran hak kebebasan beragama meningkat dalam lima tahun terakhir. SDKI 2012 mencatat Angka Kematian Ibu naik. 3-4 ibu mati setiap jamnya akibat melahirkan. Komisi Nasional Perempuan mencatat peningkatan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Otonomi daerah dinilai telah melahirkan aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang saling tumpang tindih dan kadang tidak sinkron. Ketidaksinkronan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan HAM telah menarik keprihatinan PBB. Komite EKOSOB PBB lalu telah meminta pemerintah untuk meninjau dan membatalkan peraturanperaturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya. Komite juga mengingatkan Kovenan HAM yang telah diratifikasi Indonesia adalah kewajiban pemerintah secara keseluruhan, termasuk di level nasional dan daerah. Sebenarnya Pemerintah telah mempunyai program nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)--diikuti dengan pembentukan panitia RANHAM sampai dengan tingkat kabupaten/ kota. RANHAM sedianya menjadi semacam pedoman kerja bagi Pemerintah—termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Namun evaluasi dari masyarakat sipil menunjukkan kelemahan pelaksanaannya. Umumnya karena dorongan politik yang kurang minimnya kecakapan panitia RANHAM di daerah, hingga
2
perencanaan yang tidak disertai dengan penganggaran. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM, pemerintah sebetulnya juga mendorong peran aktif kabupaten/kota dalam memenuhi HAM melalui penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Namun kriteriakriteria di dalamnya dinilai kurang memadai, lebih bersifat pelaporan rutin, dan tidak berorientasi pada pemecahan masalah. Penghargaan ini juga tidak diikuti dengan komitmen alokasi anggaran dukungan pengembangan kapasitas, dan monitoring yang ketat untuk pemerintah local. Untuk itu pendekatan Human Rights City (Kota/ Kabupaten Ramah HAM) bisa diterapkan. Human Rights City adalah kumpulan masyarakat lokal dan pemerintahannya yang menjadikan HAM sebagai nilai-nilai fundamental dan perlindungan HAM sebagai prinsip pelaksanaan (guiding principle). Human Rights City memegang nilai dan prinsip perlindungan terhadap minoritas, kelompok sosial yang paling rentan, non-diskriminasi, aturan hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, upaya pemerintah lokal dalam pemenuhan hak-hak ekononomi, sosial, dan budaya bersama dengan jaminan hak-hak sipil dan politik dipandang sebagai praktik pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari.
3
Tujuan Konferensi l Mempromosikan konsep Human Rights Cities sebagai pendekatan baru dalam pemenuhan hak asasi manusia di perkotaan/kabupaten. l Membangun forum stakeholders sebagai wadah untuk memperkenalkan konsep dan praktik Human Rights Cities di kota-kota di Indonesia dan mancanegara. l Mendokumentasikan konsep dan praktik cerdas Human Rights Cities yang sedang dirancang atau tengah dibangun di daerah-daerah sebagai rujukan awal mengenai Human Rights Cities. l Dokumentasi kegiatan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang memulai promosi konsep kabupaten/kota ramah HAM.
4
5
Fakta Tentang Kota
TAHUN 1990
TAHUN 2010
WARGA DUNIA TINGGAL DI PERKOTAAN
POPULASI DUNIA HIDUP DI WILAYAH PERKOTAAN
< 40%
± 50% TAHUN 2030 6 DARI 10 ORANG DI DUNIA AKAN TINGGAL DI KOTA SUMBER: WHO
6
HAMPIR SETENGAH DARI 245 JUTA PENDUDUK INDONESIA TINGGAL DI DAERAH PERKOTAAN DAN KEBUTUHAN AKAN LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH YANG AMAN BERTUMBUH DENGAN CEPAT (WB 2013)
7
Para Pembicara Wonosobo A. Kholiq Arief membangun perlindungan untuk keberagaman di wilayahnya. Di tengah persekusi kaum minoritas, di Wonosobo, kelompok Ahmadiyah, Syiah, Kristen, hidup berdampingan dengan damai bersama kelompok muslim. Wonosobo saat ini tengah menyusun Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Ramah HAM.
Selain Gusdur, cuma Walikota Palu, Rusdi Mastura yang berani mengumumkan permintaan maafnya kepada korban peristiwa 1965. Inisiatif lokal berupa peraturan walikota, memuat 17 Pasal untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Peraturan ini menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak para korban pelanggaran HAM masa lalu.
8
Yoyok Riyo Sudibyo, menjabat sebagai Bupati Batang untuk periode 2012-2017. Memulai inisiatif Festival Anggaran yang bertujuan untuk membuka anggaran pemerintahan kepada masyarakat. Usaha ini juga untuk memperlihatkan transparansi program pembangunan pemerintah kabupaten Batang. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan pin emas dari provinsi Jawa Tengah atas kepeduliaannya terhadap pemabangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Batang.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang menjabat sejak 23 Agustus 2013 ini dikenal sebagai salah satu tokoh muda yang menjanjikan. Politisi PDI Perjuangan ini juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan responsif. Salah satunya ditunjukkan lewat tindakan tegasnya pada praktik pungutan liar di jembatan timbang.
9
Gwangju Metropolitan City adalah pusat gerakan demokratisasi di Korea Selatan. Sejarah panjang ini berlanjut dengan pendeklarasian kota ini sebagai Human Rights City. Gwangju telah memiliki sejumlah peraturan daerah, lembagalembaga HAM, dan telah menyusun indikator pemenuhan hak asasi manusia di kotanya. Secara rutin sejak 2011, Gwangju telah menjadi tuan rumah bagi World Human Rights Cities Forum.
Marco Kusumawijaya, adalah seorang arsitek, aktivis, dan peneliti masalah tata kota dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Salah seorang inisiator Greenmap dan pendiri serta direktur Rujak Center For Urban Studies yang memfokuskan kegiatannya pada masalah-masalah perkotaan.
10
Yasonna Hamonangan Laoly, adalah Menteri Hukum dan HAM dalam kabinet kerja Joko Widodo untuk periode 2014-2019. Politisi PDI Perjuangan ini berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi. Ia meraih gelar Doktor (PhD) setelah menyelesaikan studi di North Carolina State University Raleight, Amerika, pada tahun 1994.
Moh. Ramdhan Pomanto, adalah walikota Makassar periode 20142019. Dia adalah seorang arsitek jebolah Universitas Hasanuddin, Makasar. Dia telah memproduksi 651 karya arsitektur dan bekerja di lebih dari 70 kota dan kabupaten di Indonesia. Dia juga pernah menjadi penasehat walikota makassar sejak 2008. Obsesinya adalah menjadikan Makassar sebagai kota Internasional.
11
Aidir Amin Daud adalah Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lulusan Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini sebelumnya adalah Direktur Jenderal pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010.
FX Hadi Rudyatmo adalah Walikota Solo periode 2012-2015. Sebelumnya dia adalah wakil wali kota Kota Surakarta periode 20052010 dan 2010-2012 mendampingi Joko Widodo. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah kota Surakarta telah merevitalisasi pasar tradisional, merelokasi PKL, memperbaiki fasilitas umum, jalan umum, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas tourisme.
12
Haryadi Suyuti adalah Walikota Jogjakarta. Aktif dalam inisiatif bertema transparansi, di antaranya acara “Walikota Menyapa” yang didalamnya berisi tanya jawab antara masyarakat dengan Walikota mengenai pembangunan kota. Indonesian Government Indeks (IGI) menempatkan Kota Yogyakarta di peringkat paling tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Abdullah Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi periode 2010-2015. Dalam tiga tahun pemerintahannya, bekas anggota MPR ini anggota MPR ini telah merealisasikan sejumlah program kerja daerah antara lain adalah pembangunan bandar udara Blimbingsari, mengadakan berbagai event seperti Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen bersama dengan event-event lainnya yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival, Perencanaan Wisata Banyuwangi yang berkonsep eco-tourism dan lainnya.
13
Taman Surapati Chambers, sebuah komunitas kegiatan bermusik di Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat. Komunitas ini dibentuk oleh Agustinus Dwiharso pada tahun 2007 ini, hingga saat ini sudah memiliki anggota hingga mencapai ratusan orang. Kelompok ini mentransformasikan ruang publik sebagai wahana untuk mempreservasi warisan budaya dan berkreasi warga kota.
Anugerah Yap Thiam Hien (yap Thiam Hien Award), sebuah Anugerah atau penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yap Thiam Hien selalu dihelat setiap tanggal 10 Desember setahun sekali dan telah dilaksanakan sejak tahun 1992. Penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia ini diambil dari nama seorang pengacara dan aktivis HAM bernama Yap Thiam Hien sekaligus pendiri INFID Jakarta.
14
Sriprahastuti, saat ini adalah Senior West Java Manager of Save the Children Indonesia, lulusan program doctor fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia ini telah berkecimpung di lembaga non-profit sejak tahun 1999. Pemikirannya terkait isu inequity layanan kesehatan dengan spesialisasi pada pemberdayaan masyarakat dan peranan organisasi masyarakat sipil telah dipresentasikan pada beberapa seminar nasional dan internasional. Brian telah memberikan konsultasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pengembangan pedoman program, kajian akademik peraturan dan masukan untuk rencana strategi pemerintah RI bidang kesehatan. Salah satu inisiatif yang sedang digelutinya di kota Bandung adalah advokasi prinsip-prinsip dunia usaha dan hak anak.
15
Agenda Konferensi ini akan berlangsung di Hotel JS Luwansa Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 12940, Indonesia Telepon:+62 21 29543030 pada 9 Desember 2014.
WAKTU
9 DESEMBER
08.30 – 09.15
Registrasi
09.15 – 09.30
Sambutan: • Executive Director INFID, Sugeng Bahagijo • Bupati Wonosobo, H.A. Kholiq Arif • Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HMA Moazzam Malik MC: Dean Benitez
09.30 – 10.30
Opening Kota yang kami inginkan. Perwakilan Anak, Kelompok Disabel, Lansia, dan Warga Kota Keynote Speech: • Agenda Prioritas Pemajuan HAM di bawah Presiden Baru Ramah HAM, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly • Agenda Pemajuan HAM di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah • Kebijakan Pemenuhan HAM Jakarta, Deputi Gubernur Jakarta BIdang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Syahrul Effendi
10.30 – 13.00
Pleno I Mendefinisikan Human Rights Cities • Membedah Indikator-indikator Kota/Kabupaten Ramah HAM, Roichatul Aswidah, KOMNAS HAM • Menuju Kabupaten Ramah HAM, Kholiq Arief Bupati Wonosobo • Membangun masyarakat harmoni: Rekonsiliasi dengan korban peristiwa 65, Rusdi Mastura Walikota Palu • Visi kota ramah HAM dari perspektif tata ruang dan partisipasi publik Marco Kusumawijaya, Ahli Tata Kota • Mengenai Indikator Kabupaten Peduli HAM Dirjen HAM Aidir Daud • Konsep dan Praktik HRC di Gwangju, Mr SHIN Gyonggu, Gwangju International Center Moderator: Arin Swandari (KBR)
16
WAKTU
9 DESEMBER
13.00 – 14.00
BREAK KELAS PARAREL
14.00 – 16.30
Tata kota dan layanan dasar ramah HAM • Ridwan Kamil, Walikota Bandung • Tri Rismaharini, Walikota Surabaya • Bima Arya, Walikota Bogor • Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng • Zainal Abidin, Elsam
16.30 – 17.00
Kota dan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, dan disabilitas) • Mohammad Ramdhan Pomanto, Walikota Makassar • FX Hadi Rudyatmo, Walikota Solo • Brian Sriprahastuti, Save The Children • Risnawati Utami, Konas Difabel
Diskusan: • Budi Widjanarko, Pengamat tata kota dan lingkungan • Haris Azhar, KontraS • Wardah Hafidz, Urban Poor Consortium
Diskusan: • Maria Ulfa, KPAI • Eva Sabdono, Yayasan Emong Lansia • Dimas Muharram, Kartu net, Perwakilan Kelompok Pemuda
Moderator: Poengky Indarti
Moderator: Ratna Yunita
Open Government (pengalaman pelaksanaan pemerintahan terbuka. Capaian dan tantangan) • Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi • Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta • Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang • Sugeng Bahagijo, Memperkuat pemerintahan terbuka di Indonesia Diskusan: • Ilham Saenong, TII • Donny BU, ICT Watch • Yanuar Nugroho. UKP4 Moderator: Hamong Santono
Pengumuman Anugerah Yap Thiam Hien Award Hiburan: Taman Suropati Chamber
17.00 – 18.00
Kesimpulan dan Rekomendasi Closing: Rekomendasi dan kesimpulan
17
Denah 49,04 m
LAY OUT BALLROOM, 1ST FLOOR
Service Area
23,70 m
Ballroom 1
Ballroom 2
Access to Entrance ground floor
9,43 m
Foyer
43,44 m
Access to 3 rd fl
Lay Out Meeting Room, 2nd Floor
Rapha 2
Rapha 3
Service Lift, 2nd Floor
Lay Out Meeting Room, 3rd Floor
Nissi 2
Service Lift, 2nd Floor
Nissi 3
Rapha 4
Foyer Nissi
Foyer Rapha
Rapha 1
Rapha 6 Guest rest room, 2nd Floor
18
Guest Lift, 2nd Floor
Nissi 4
Stair from 2 – 3 fl
Stair from 1 – 2 fl
Rapha 5
Rapha Board
Nissi 1
Nissi 6 Guest rest room, 2nd Floor
Guest Lift, 2nd Floor
Nissi 5
Nissi Board
19
Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia Phone: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497 Fax: (62-21) 7884 4703 E-mail:
[email protected] www.infid.org
20
