HASIL KEPUTUSAN SIDANG KOMISI II BIDANG BINDALMIN –SIADPA PLUS Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tingi Agama Bandung dengan Jajaran Pengadilan agama se wilayah pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bogor, tema “Meningkatkan Peran PTA Bandung
Sebagai Kawal Depan (Voor-Post) Mahkamah Agung RI”, pada hari Kamis 16 Februari 2012 Memperhatikan
:
1. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 di Jakarta 2. Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI 3. Pemaparan Materi Pola Bindalmin / Siadpa Plus, 4. Pemaparan Tim Pengarah Komisi II Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Membaca
:
Materi Pola Bindalmin / Siadpa Plus.
Mendengar
:
1. Tanggapan para peserta 2. Penjelasan Pengarah Komisi
Menimbang
:
Perlu ditetapkan rumusan-rumusan untuk menjadi pedoman atau panduan pada pelaksanaan tugas Peradilan dalam Pola BINDALMIN dan pelayanan masyarakat serta pemanfaatan teknologinya dengan penggunaan aplikasi SIADPA PLUS. Guna menciptakan Peradilan yang Agung
MENYIMPULKAN: POLA BINDALMIN PERADILAN –SIADPA PLUS
1. Isi bundel B fotocopy asli putusan yang halaman akhirnya dilegalisir oleh panitera. SEHARUSNYA : Putusan yang harus ada dalam bundle B adalah salinan resmi putusan Pengadilan Agama;
2. Pemberitahuan amar putusan kepada tergugat (karena Tergugat pada sidang pembacaan putusan tidak hadir) pada hari senin tanggal 22 agustus 2011. Sedangkan pernyataan
banding dibuat dan ditanda tangani oleh panitera pada hari Jumat 19 agustus 2011 mendahului pemberitahuan amar putusan. SEHARUSNYA : Pernyataan Banding seharusnya dilakukan setelah Pemberitahuan amar putusan dan dalam tenggang masa banding.
3. Berbeda amar putusan yang disampaikan oleh jsp dengan amar dalam putusan yang dibacakan oleh majlis hakim. Dalam amar putusan dalam pbt jsp ada salah satu amar putusan poin 4 : Memerintahkan kepada panitera untuk mengangkat sita sedangkan dalam putusan majlis tidak ada amar tersebut. SEHARUSNYA : Amar putusan harus sama antara yang ada dalam putusan dan amar putusan dalam Pmberitahuan Ketua Majelis memerintahkan kembali kepada Jurusita Pengganti untuk menyampaikan amar putusan sesuai dengan amar yang ada dalam putusan.
4. Pengajuanan banding pada tanggal 19 Agustus 2011 berkas baru dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 06 Desember 2011. Bahkan ada pengajuan banding pada tanggal 29 Juli 2010 pengiriman berkas ke PTA pada tanggal 28 Noember 2011. SEHARUSNYA : Pengiriman berkas banding disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding maksimal 1 (satu) bulan sejak pernyataan banding tanpa menunggu memori banding dengan dilengkapi surat keterangan dari Pnitera yang menyatakan bahwa Pembanding setelah diberi tenggang waktu yang ditentukan tidak menyerahkan memori banding 5. PMH dasar hukumnya pasal II Undang-undang No. 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. SEHARUSNYA :
PMH dasar hukumnya pasal 11 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
6.
Perkara No. 14/2011: Putusan PA ......... No. ..../Pdt.G/2011/PA...... tanggal ........-2010: Dalam pemeriksaan atas perkara tersebut, relaas panggilan terhadap Tergugat terdapat kesalahan dalam menulis nama ybs. dalam hal ini nama sebenarnya yang tersebut dalam surat gugatan adalah RAHMAN ALI, tetapi dalam relaas panggilan disebut RAHMAT ALI, sehingga Tergugat tidak hadir, dan atas hal tersebut Tergugat telah menyampaikan keberatan secara resmi, dengan menyampaikan namanya bukan Rahmat Ali tapi Rahman Ali, dan ternyata relaas panggilan berikutnya tetap menyebut Tergugat dengan nama Rahmat Ali sehingga Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis Hakim memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat; SEHARUSNYA : Ketua Majelis setelah menerima keberatan dari Tergugat, Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil kembaali Tergugat sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat gugatan.
7. Perkara No. 239/2011: Putusan PA ........ Nomor ....../Pdt.G/2010/PA ...... tanggal ...........-2011: Pengajuan banding tergugat telah melampaui tenggang waktu banding (terlambat 1 hari), diputus tanggal 26-4-2011 sedang pengajuan banding tanggal 11-5-2011, seharusnya waktu banding terakhir 10-5-2011. Akan tetapi dalam berkas perkara bandingnya Panitera tidak membuat surat pernyataan tentang telah lampau (habis) nya waktu banding tersebut, sebagaimana petunjuk dalam buku II tahun 2010 hal 6. SEHAARUSNYA : Seharusnya Panitera membuat Keterangan bahwa tenggang waktu banding telah lewat.
8.
Pemberkasan perkara yang akan diajukan banding, pada bundel A, penunjukan majelis hakim yang dimasukkan berbeda denagn majelis yang menyidangkan perkara yang mengakibatkan putusan Pengadilan Agama tersebut batal demi hukum. Demikian juga perubahan majlis hakim yang tidak dibuat dalam berita acara sidang. Dalam BAP disebutkan susunan persidangan sama dengan susunan persidangan yang lalu padahal majlisnya sudah ada perubahan.
SEHARUSNYA : Antara Majelis Hakim yang menyidangkan dengan Majelis hakim yang ada dalam PMH harus sama begitu juga perubahan majelis hakim selanjutnya haruslah disertai dengan PMH baru.
9.
Perkara diputus oleh majlis hakim melebihi waktu 6 bulan termasuk minutasi. Tidak dilaporkan sebab-sebabnya oleh majlis kepada ketua pengadilan agama.
SEHARUSNYA :
Ketua Majelis melapor kepaka Ketua Pengadilan Agama dengan menyampaiakan alasanalasannya dan Ketua melaporkan ke MA dengan ditembuskan kepada PTA.(SEMA RI No. 3 tahun 1998).
10.
Pada kaki putusan disebutkan, demikian diputus dalam musyawarah majlis hakim pada hari .......... tanggal ............. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ............. tanggal .......... (berbeda dengan hari dan tanggal musyawarah) sedangkan berita acara sidangnya hanya ada satu.
SEHARUSNYA :
Ada dua berita acara yaitu Berita Acara Musyawarah Majelis dan Berita Acara Pembacaan putusan;.
11.
Hasil pemeriksaan Aplikasi SIADPA Plus dari beberapa Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Implementasinya masih meliputi Pendaftaran dan Relaas Gugatan Saja.
SEHARUSNYA :
Aplikasi SIADPA Plus mulai dari pendaftaran sampai pelaporan;
12.
Proses Pemanggilan Para Pihak. Dari hal teknis Yustisial pemanggilan para pihak sudah memenuhi persyaratan resmi dan patut namun dari segi administrasi banyak terdapat kesalahan, antara lain masalah panggilan untuk Penggugat dengan pemberitahuan bahwa bagi Penggugat jika menganggap perlu dapat dengan membawa alat-alat bukti dalam persidangan pertama tersebut, begitu pula kepada
tergugat diserahkan kepadanya sehelai salinan surat gugat dengan diberitahukan bahwa kalau mau ia dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.
SEHARUSNYA : Jurusita Pengganti dalam menyampaikan panggilan harus sesuai dengan perintah Majelis dan menggunakan format relaas yang sesuai dengan aturan yang berlaku .
14.
Proses Mediasi Mediasi telah dilaksanakan tetapi penetapan/penunjukan mediator yang dipilih atas kesepakatan para pihak dibuat/ditetapkan dalam BAP. SEHARUSNYA : Penetapan Mediator dibuat secara tersendiri diluar BAP. MEREKOMENDASIKAN : 1.
PTA agar membuat surat edaran untuk disebarkan kepada seluruh PA di Jawa Barat untuk mempedomani hasil RAKERDA PTA JABAR tanggal 15-17 Februari 2012 di Bogor;
2.
PTA agar mengadakan Pembinaan secara rutin ke seluruh PA.
Tim Perumus Komisi II : Pengarah Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
H. DIDIN FATHUDIN, S.H.,M.H.
Drs. H. R.M. ZAINI, S.H.,M.HI.
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
Ketua Komisi :
Drs. H. DUDUNG ABD. HALIM, S.H., M.H.
: .....................................................................
Sekretaris
Drs. ENTOH
: .....................................................................
Anggota : YUSUF EFFENDI, SH.
: .....................................................................
Drs. AHMAD DIMYATI A.R
: .....................................................................
Drs. H. M. TURCHAN BADRI, S.H., M.H.
: .....................................................................
OON SJACHRONI, Drs.H.SH.
: .....................................................................
SUMARDI, S.Ag.
: .....................................................................
Drs. EBOR S.
: .....................................................................
NANANG PATONI, S.H., M.H.
: .....................................................................
Drs. UJU BADRUDIN
: .....................................................................
