RUMUS AN HAS IL KOMIS I BIDANG BINDALMIN
Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi A gama dengan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi A gama Banten, dengan tema “ M eningkatkan peran Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai kawal depan M ahkamah A gung”, pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2012; Memperhatikan
: 1. Pengarahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama M ARI 2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi A gama Banten 3. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi A gama Banten
Membaca
: Paparan yang disajikan para Hakim Tinggi PTA Banten : 1) Drs.H.M . Luqmanul Hakim Bastary., S.H., M .H. 2) H. Empud M ahpudin., S.H., M .H. 3) Drs. H. Endang Ali M a’sum., S.H., M .H. 4) Dra. Hj. Zulaecho., M .H. 5) Drs.H. U. Syihabuddin., S.H., M .H. 6) Dra. Hj. Siti M aryam
Mendengar
: Tanggapan para peserta serta penjelasan dari : a. Pemakalah b. Narasumber
Menimbang
: Perlu dirumuskan hasil diskusi dalam Rapat Komisi atas Topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas peradilan baik di bidang teknis maupun non teknis. M E R U M U S K AN
ADMIN IS TRAS I PERKARA Penerimaan Perkara -
Program Justice for All yang meliputi program Posbakum, Prodeo, dan sidang keliling tahun 2012 dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta akuntabel.
-
Hasil evaluasi laporan tahunan menunjukkan peningkatan di dalam pencapaian target perkara yang dibiayai negara khususnya perkara prodeo, namun dalam penggunaannya masih belum optimal sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan.
-
Pelaksanaan sidang keliling harus terjadwal, merata dan menyentuh tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan.
Register 1. Perkara itsbat nikah yang sejak awal dicatat dan diberi kode P (volunteir) maka dicatat dalam register permohonan, sedangkan perkara itsbat nikah yang sejak awal dicatat dan diberi kode G (contentious), dicatat dalam register gugatan.
Biaya perkara 1. Pembayaran biaya perkara harus melalui Bank yang ditunjuk (SEM A Nomor 4 Tahun 2008). 2. Pengembalian sisa panjar harus disertai kuitansi dan dibukukan dengan tertib. 3. Pengembalian sisa panjar (psp) kepada Penggugat/Pemohon harus dilakukan setelah tidak terdapat lagi peristiwa/transaksi keuangan yang harus dicatat di dalam jurnal (pengembalian sisa panjar tidak dilakukan sebelum pemberitahuan (pbt) atau panggilan ikrar talak dilaksanakan). 4. Pengadilan memberitahukan kepada pihak berperkara jika terdapat sisa panjar sesaat setelah putusan dibacakan tetapi penyerahan uang dilakukan setelah PBT dan atau panggilan ikrar talak dilaksanakan. 5. Perkara banding yang sudah didaftar dalam register, biaya bandingnya tidak dapat diminta kembali meskipun perkaranya dicabut dan berkasnya harus dikirim ke PTA. 6. Pengadilan melaksanakan pemungutan biaya leges setelah perkara dinyatakan selesai jika para pihak mengajukan permohonan/permintaan terhadap hal-hal yang diatur di dalam PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP yang selanjutnya disetor ke kas negara setiap minggu.
Administrasi Keuangan perkara 1. Buku Induk Keuangan Jumlah saldo dalam buku induk keuangan perkara harus sama dengan jumlah saldo dalam kas dan buku bank. Jika terdapat selisih harus dijelaskan sebab terjadinya selisih.
2. Titipan pihak ketiga Uang titipan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan dicatat dalam buku titipan dan disetorkan ke bank. Apabila terdapat jasa (bunga bank), maka wajib disetor ke kas negara (SEM A Nomor 4 Tahun 2008).
Pengetikan putusan Pengetikan putusan sebagai berikut: - Ukuran kertas
: folio ( F4)
- Jenis Huruf
: Times New Romans
- Character
: 12
- Spasi
: 2 cm
- M argin Top
: 4 cm
- M argin Bottom
: 3 cm
- M argin left
: 5 cm
- M argin right
: 2 cm
- Nomor Halaman/Page Number ditulis : “hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/20.../PA.....” (di pojok kanan bawah, ukurannya 10pt, lebih kecil dari tulisan putusan)
S alinan putusan Kata ”salinan” untuk salinan putusan ditulis di halaman akhir, dengan bunyi sebagai berikut : Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Panitera Pengadilan A gama.............. ttd Nama Panitera Akta Cerai Akta cerai yang hilang atau musnah dapat dimintakan gantinya ke Pengadilan Agama yang telah mengeluarkannya dengan mengajukan permohonan dan melampirkan surat keterangan kepolisian setempat. Pengadilan Agama memberikan duplikat dari arsip aslinya setelah meneliti dengan cermat dan dijelaskan apa kepentingannya.
Pelaporan 1) Jenis-jenis laporan perkara PA yang dikirim ke PTA selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berikutnya terdiri dari : a. Laporan Bulanan : 1. Laporan Keadaan Perkara (L1-PA 1) 2. Laporan Keuangan Perkara (L1-PA.7) 3. Laporan Perkara yang diterima dan diputus (L1-PA.8 / B2) 4. Laporan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (B.4) 5. Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh (B.6) 6. Laporan Perkara Khusus PP No. 10/1983 Jo. PP No. 45/1990 7. Laporan
Pelaksanaan
Sidang
Keliling
(termasuk
penyerapan
anggarannya) 8. Laporan Perkara Prodeo (termasuk penyerapan anggaran) 9. Laporan POSBAKUM (termasuk penyerapan anggaran) 10. Laporan M ediasi (berhasil, tidak berhasil, dan tidak layak mediasi) 11. Laporan penerbitan dan penyerahan akta cerai 12. Laporan penyampaian salinan putusan kepada KUA 13. Laporan penyelesaian perkara (M inutasi) 14. Laporan Registrasi Surat Kuasa
b. Laporan Empat Bulanan (dikirim pada bulan April, Agustus dan Desember) 1. Laporan perkara yang diajukan Banding 2. Laporan perkara yang diajukan Kasasi 3. Laporan perkara yang diajukan PK 4. Laporan perkara eksekusi 5. Laporan Sita 6. Laporan Pengaduan
c. Laporan Semesteran (dikirim bersamaan dengan laporan bulanan pada bulan Juli dan Desember) 1. Laporan Kegiatan Hakim (LKH) 2. Laporan perkara yang ditangani lebih 6 bulan d. Laporan Tahunan 1. Laporan perkara yang diterima (rekap)
2. Laporan perkara yang diputus (rekap) 3. Laporan rekapitulasi Pengaduan 4. Rekap-rekap laporan bulanan selama 1 tahun Catatan : Laporan empat bulan, semester, dan tahunan perkara dibundel bersama-sama dengan laporan bulanan perkara (tidak terpisah). Laporan jadwal sidang mingguan pada Pengadilan Agama dikirim secara terpisah dengan laporan bulanan perkara pada akhir bulan (satu bulan sekali). 2. a. Ralat/pembetulan terhadap laporan perkara yang telah dikirim Pengadilan Agama ke PTA dan Badilag serta M A RI selambat-lambatnya dilakukan pada waktu laporan bulan berikutnya dikirim. b. Sebelum dikirim ke PTA, laporan perkara PA diperiksa secara hirarkis dan cermat oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap akurasi data.
3. Untuk penyeragaman di dalam laporan keadaan perkara (L1-PA1) dan SIADPA Plus, perkara verzet tidak dilaporkan kembali meskipun perkara tersebut termasuk perkara yang masih berjalan.
Pengarsipan Perkara 1. Softcopy putusan tingkat pertama diarsipkan di dalam CD dan hardcopy salinan putusan dibundel tersendiri (dijilid). 2. Penyimpanan berkas perkara yang telah inkracht dan diminutasi (dalam laporan), tidak terpusat di tempat yang telah ditentukan (box). Terhadap arsip yang masih berjalan disimpan dalam box dan dikelola oleh Panmud Gugatan atau Petugas yang ditunjuk. Pelayanan Meja Informasi, program pengembangan IT, Meja informasi, Dokumentasi, Pengaduan dan S IADPA Plus 1. Pimpinan PA harus memiliki komitmen tinggi untuk berperan aktif, memberikan perhatian dan dukungan yang besar serta konkrit dalam pengembangan IT. 2. Pemberian pelayanan informasi dan pengaduan melalui (petugas) meja informasi, Dokumentasi dan Pengaduan harus lebih efektif dan mengakomodir tugas pemberian pelayanan yang meliputi seluruh informasi dan pengaduan yaitu permohonan data,
konsultasi, penyerahan akta cerai, dan pengaduan (Penunjukan Petugas M eja informasi harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian lain termasuk IT). 3. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan IT, pengumuman, pemberitahuan dan atau penyampaian surat-surat lainnya dilakukan melalui website PTA. PA harus mengupdate berita atau pengumuman setiap saat. 4. Updating content Website Pengadilan A gama di lingkungan PTA Banten dilakukan maksimal 1 (satu) minggu sekali dan harus memenuhi standar website peradilan agama yang ditentukan Badilag.
Pelayanan Pengaduan M ekanisme dan Kewenangan (Domain) 1. Pelayanan Pengaduan dilakukan melalui satu pintu. 2. Setiap pengaduan harus ditelaah oleh Panmud Hukum dan diteruskan kepada Ketua untuk ditindak lanjuti sesuai dengan substansi dan kewenangannya. 3. Fasilitas M eja Pelayanan Pengaduan dapat bergabung dengan M eja Informasi dan Dokumentasi. 4. Setiap pengaduan harus sudah ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 hari kerja. 5. Pengaduan sekecil apapun harus dilaporkan kepada Bawas MA.
Pengiriman berkas banding 1. Tenggang waktu pengiriman berkas banding dari PA ke PTA selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding didaftar (Pasal 11 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947, sesuai stempel pos tempat pengiriman, atau sejak tanggal diterima di PTA dalam hal disampaikan langsung. (Perhatikan kembali Surat Edaran PTA Banten No. W-27.A/1545/OT.01.3/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010). 2. Pengiriman berkas banding harus disertai CD-RW.
Cilegon, 1 Februari 2012
TIM PERUMUS
Ketua
Sekretaris
Ttd.
Ttd.
Drs. H.U. Syihabuddin, SH., M H.
Rifki, SH., M .Hum
Anggota : Ttd. 1. Drs. H. M arluddin A. Jalil Ttd. 2. H. M uhammad H. A. Rahman Ttd. 3. Drs. H. Darisman Ttd. 4. H. Empud M ahpudin, SH., MH. Ttd. 5. Drs. Fakhrudin Cikman, SH., M SI Ttd. 6. M . Ridwan Siregar, SH Ttd. 7. Drs. H.M . Hasany Nasir, SH Ttd. 8. Drs. Jeje Jaenudin, SH, M si Ttd. 9. Drs. Abdul Fatah Ttd. 10. Drs. Usman M S, SH. Ttd. 11. Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi Ttd. 12. Fetty Fatihatun Najihah, SHI
