RUMUS AN HAS IL KOMIS I BIDANG ADMIN IS TRAS I UMUM
Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan A gama se wilayah Pengadilan Tinggi A gama Banten, dengan tema “ Meningkatkan peran Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai kawal depan Mahkamah Agung”, pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2012; Memperhatikan
: 1. Pengarahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama M ARI 2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi A gama Banten 3. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi A gama Banten
Membaca
: Paparan yang disajikan oleh Wakil Ketua dan Hakim Tinggi PTA Banten : 1) Drs.H.M . Luqmanul Hakim Bastary., S.H., M .H. 2) H. Empud M ahpudin., S.H., M .H. 3) Drs. H. Endang Ali M a’sum., S.H., M .H. 4) Dra. Hj. Zulaecho., M .H. 5) Drs.H. U. Syihabuddin., S.H., M .H. 6) Dra. Hj. Siti M aryam
Mendengar
: Tanggapan para peserta serta penjelasan dari : a. Pemakalah b. Narasumber
Menimbang
: Perlu dirumuskan hasil diskusi dalam Rapat Komisi atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas peradilan baik di bidang teknis maupun non teknis.
M E R U M U S K AN Administrasi Umum 1) Diperlukan upaya pengkaderan operator BMN atau operator lainnya untuk mengganti operator sebelumnya yang akan dipindahkan/dirolling ke bagian lain sehingga tidak terjadi kevakuman. 2) T ata persuratan menggunakan buku kendali sesuai kebutuhan dan peruntukkannya sehingga efektif dan efisien (Pedomani SE PT A tentang tata persuratan/terlampir). 3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PA se wilayah PTA Banten menggunakan semi SPSE. Pengertian semi SPSE yaitu : Pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen dilakukan melalui elektronik. Penyerahan dokumen, pembukaan dokumen, aanwizjing dilakukan secara manual.
Bagian Keuangan 1) Remunerasi T erkait pencairan remunerasi, setiap pegawai yang dimutasi, wajib melakukan koordinasi dengan bagian keuangan di satuan kerja lama dan satuan kerja baru. 2) Belanja modal Pencairan uang belanja modal baru dapat dilakukan apabila data dukung belanja modal (dokumen kontrak) telah lengkap. 3) Pencairan biaya prodeo Untuk menghindari ketidaksesuaian antara capaian kerja yang melebihi volume perkara dari yang ditargetkan dengan daya serap yang rendah, maka biaya perkara prodeo harus dicairkan sesuai yang telah ditetapkan dalam DIPA 04 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap perkara. Jika lebih dikembalikan ke kas Negara sedangkan jika kurang biaya maka kekurangannya tersebut termasuk prodeo murni. 4) Biaya perjalanan Pengawasan Daerah Untuk pengawasan daerah oleh Pengadilan T inggi Agama Banten ke pengadilan agama se wilayah PT A Banten dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dengan biaya perjalanan 2 (dua) kali dibebankan kepada DIPA PT A Banten Tahun Anggaran 2012 dan 2 (dua) kali dibebankan kepada DIPA Pengadilan agama se wilayah PT A Banten T ahun anggaran 2012.
Bagian Ke pe gawaian 1) Pengadilan Agama yang mengusulkan promosi/demosi pegawai agar memberikan masukan secara resmi dan lengkap tentang prestasi kerja dan tingkah laku pegawai, sebagai pertimbangan PT A Banten melakukan penempatan personal. 2) Manajemen SDM Semua pengadilan agama se wilayah Pengadilan T inggi Agama Banten harus lebih mengoptimalkan pembinaan, manajemen dan pemanfaatan SDM yang ada dengan memperhitungkan beban kerja serta mendorong dan mengusulkan untuk menduduki suatu jabatan (reward/promosi) bagi pegawai yang berprestasi dan dipandang mampu sert a memenuhi syarat kepangkatan, dan sebaliknya terhadap pegawai yang indisipliner (punishment/demosi). Jangan sampai memperlakukan pegawai yang dipandang mampu, diberikan beban kerja yang berlebihan (berbagai pekerjaan) sedangkan yang tidak mampu tidak diberikan pembinaan dan bimbingan dengan optimal sehingga keterbatasan SDM menjadi alasan atau kendala yang dikeluhkan. 3) T enaga Kontrak -
Bagian/Urusan Kepegawaian harus mengurus administrasi seluruh pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak.
-
Honorarium tenaga kontrak harus sesuai dengan RKA-KL (DIPA) T ahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.200.000,-
4) Cuti T ahunan Agar mempedomani PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS -
Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
-
Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut-turut, dapat diambil pada tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
a. Masalah-masalah dari PA se Wilayah PTA Banten 1. Wakil Sekretaris (Wasek) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib bersertifikat PBJ Semua Ketua Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten agar mendorong dan mengupayakan pegawainya untuk selalu ada yang mengikuti ujian PBJ di LKPP karena berdasarkan Pasal 127 Perpres No. 54 Tahun 2010 terhitung 1 Januari 2012, Wakil Sekretaris (PPK) yang ditunjuk wajib bersertifikasi PBJ.
2. Upaya agar Pangkat III/d tidak mentok PTA Banten telah mengupayakan kenaikan kelas bagi semua Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten, di samping itu agar pegawai yang bersangkutan mengupayakan pula untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan pendidikan Strata II sehingga layak untuk dipromosikan pindah ke Pengadilan Agama yang lebih tinggi kelasnya atau ke eselon yang yang lebih tinggi.
3. Pembinaan PT A Banten untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama se wilayah PTA Banten agar lebih profesional. Pembinaan yang dilakukan PTA Banten secara terus menerus merupakan program PTA Banten, namun demikian perlu adanya upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.
4. Kelanjutan rekrutmen pegawai di lingkungan PT A Banten sama dengan PT A lainnya tergantung kebijakan pemerintah pusat dan Mahkamah Agung RI.
Merak Banten, 1 Februari 2012 TIM PERUMUS
Ketua
Sekretaris
Ttd.
Ttd.
Drs. Nuruzzaman Romli., S.H
Hulaesi., S.H., M.H.
Anggota, Ttd. 1) Drs.H. Helmy Thohir Ttd. 2) Drs.H. Achmad Hanifah Ttd. 3) H.Surury YS., S.H. Ttd. 4) Dra. Hj. Siti Maryam Ttd. 5) Drs.H. Baehaki Ttd. 6) Drs. E. Ali Mansur Ttd. 7) Ubed Sutisna., S.Ag Ttd. 8) Ratna Sari Fitriyani., S.H., M.H. Ttd. 9) Mirza., S.H., M.H. Ttd. 10)Asriningsih., S.E Ttd. 11)Hadi Sunarso., S.E.
