HASIL KEPUTUSAN SIDANG KOMISI IV BIDANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tingi Agama Bandung dengan Jajaran Pengadilan Agama Se wilayah pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bogor, tema ”Meningkatkan Peran PTA Bandung
Sebagai Kawal Depan (Voor-Post) Mahkamah Agung RI”, pada hari Kamis 16 Februari 2012 Memperhatikan
:
1. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 di Jakarta 2. Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI 3. Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI 4. Sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung 5. Pemaparan Materi Rencana Strategi (RENSTRA) 6. Pemaparan Tim Pengarah Komisi IV Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Membaca
:
Materi Rencana Strategi (RENSTRA)
Mendengar
:
1. Tanggapan para peserta 2. Penjelasan Pengarah Komisi
Menimbang
:
Perlu ditetapkan rumusan-rumusan untuk menjadi pedoman atau panduan pada pelaksanaan tugas Peradilan, guna menciptakan Peradilan yang Agung MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: MERUMUSKAN RENCANA STRATEGIS PTA BANDUNG TAHUN 2012-2016 I.
VISI MISI Visi PTA Bandung : “TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG” Misi PTA Bandung : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain; 3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat; 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati; 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. II. SASARAN STRATEGIS 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia; 3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan; 4. Menyelesaikan tunggakan perkara; 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan; 6. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja yang mendukung kegiatan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung. III. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai salah satu lembaga penegak hukum, akan ditempuh melalui : 1. Peningkatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum. 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan terhadap HAM. 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Instansi pemerintah. 7. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung sebagai instansi pusat dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga yang kemudian untuk hal-hal yang dirasa perlu segera diwujudkan (mendesak), dirumuskan sebagai program prioritas, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama yakni: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung peradilan. 5. Pelayanan publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin. 7. “Justice for All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan dan Pembinaan V.
IMPLEMENTASI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2012-2016 Sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi tahun 2012-2016, baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan sebagai berikut : 1. Implementasi Arah Kebijakan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu a. Komitmen bersama seluruh Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk merealisasikan penyelesaian perkara tepat waktu; b. Totalitas implementasi SIADPA Plus dalam pengelolaan manajemen keperkaraan/kepaniteraan seluruh Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Implementasi Manajemen SDM Yang Terencana Dan Terlaksana Dengan Baik a. Mengupayakan secara optimal pemenuhan SDM Tenaga Teknis dan Non-Toknis sesuai standar KMA 143/2007; b. Menerapkan prinsip mutasi pegawai adalah promosi; c. Memprioritaskan pemenuhan syarat sertifikasi dan keahlian tertentu untuk menduduki jabatan tertentu; d. Mengefektifkan system reward and punishment dalam penilaian kinerja dan kerja aparatur peradilan agama guna terwujudnya aparatur peradilan agama yang bersih dan berwibawa serta berintegritas tinggi; e. Melakukan up-dating dan pemutakhiran data Sistem informasi manajemen data pegawai secara berkala; f. Pembentukan Tim Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan Agama (KMA 071/2007); g. Mempublikasikan daftar presensi pegawai setiap bulan; 3. Implementasi Pengelolaan Website Demi Keterbukaan Informasi Publik a. Menerbitkan surat keputusan Tim Pengelola IT dan Website Institusi (Pengadilan Agama harus mereduksi tupoksi setiap sektor Unit Pengelola Teknis (UPT) b. Melaksanakan publikasi informasi peradilan sesuai ketentuan KMA 1-144/2011 pada c. Melakukan up-dating content menu dalam website (statis dan dinamis content) institusi pengadilan agama sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan secara berkala dan gradual; d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis secara mandiri dan terintegrasi bagi para pengelola website dan operator aplikasi kedinasan pada setiap Pengadilan Agama; e. Mengimplementasikan dan memanfaatkan seluruh aplikasi sistem manajemen tupoksi peradilan (e-persuratan, e-SIMPEG/SIMKEP, SIADPA Plus, SIMAK BMN, SAKPA, RKA-KL, dan lainnya) secara terintegrasi; 4. Implementasi Meja Informasi Untuk Memberikan Pelayanan Informasi Di Gedung Peradilan a. Menyediakan meja informasi dan meja pengaduan di setiap satuan kerja pengadilan agama; b. Memfungsikan secara maksimal Meja Informasi dan Meja Pengaduan sesuai Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag MARI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011) 5. Implementasi Pelayanan Publik Yang Prima a. Merumuskan Standard Operational Prosedure (SOP) untuk setiap Unit Pengelola Teknis (UPT) pada Kesekretariatan dan Kepaniteraan dengan memperhatikan pelayanan prima; b. Melaksanakan Standard Operational Prosedure (SOP) untuk setiap Unit Pengelola Teknis (UPT) pada Kesekretariatan dan Kepaniteraan secara konseksuen; c. Memfungsikan mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat untuk mengoptimalkan kinerja hakim dalam menangani perkara; 6. Implementasi SIADPA Plus Sebagai Automasi Pola Bindalmin a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis secara mandiri dan terintegrasi para pengguna aplikasi SIADPA Plus pada setiap Pengadilan Agama;
b. Mewajibkan kepada seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat untuk menggunakan aplikasi SIADPA Plus dalam melaksanakan tupoksi kepaniteraan/keperkaraan terhitung mulai 1 April 2012 (Triwulan II); 7. Implementasi “Justice for All” Yang Terdiri Dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling Dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) a. Mengoptimalkan penyerapan anggaran Perkara Prodeo dan Sidang Keliling sesuai ketentuan dan tepat sasaran; b. Mengoptimalkan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap satuan kerja; 8. Implementasi Pengawasan dan Pembinaan a. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan sistem pengawasan melekat (Waskat) dan sistem pengawasan fungsional (Wasnal) dalam melaksanakan pengawasan internal; b. Mengoptimalkan fungsi Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal dan pelaporan secara berkala dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan manajemen; c. Mengusulkan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pembinaan dan Pengawasan ke Mahkamah Agung RI guna terlaksananya fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai voor-post Mahkamah Agung RI;
Tim Perumus Komisi IV Pengarah :
Drs. H. Moh. Munawar
: ....................................................................
Drs. H. Uce Supriadi, M.H.
: ....................................................................
Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.,M.H.
: ....................................................................
Ketua Komisi :
DRA. NIA NURHAMIDAH R., MH.
: ....................................................................
Sekretaris
Nurul Hakim, S.Ag.
: ....................................................................
Anggota
Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.
: ....................................................................
Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H.
: ....................................................................
ATO SUNARTO, S.AG.
: ....................................................................
ZAINI RAHMAN, S.H.
: ....................................................................
Dr. DIDI KUSNADI, M.Ag.
: ....................................................................
Drs. PARIKHI, S.H.
: ....................................................................
B.SUBENDI, S.Ag.
: ....................................................................
Dra. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, S.H., M.Hum.
: ....................................................................
