LAPORAN HASIL DISKUSI SIDANG KOMISI III PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Sawangan, 26 s.d 28 Februari 2012
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TIM KOMISI 3 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Sekretaris : Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikmen Tim Perumus : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen 2. Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Dikmen 3. Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Dikmen 4. Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen 5. Direktur PTK Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti 6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 7. Inspektur Wilayah II, Itjen
2
ANGGOTA KOMISI III NO
PESERTA
JUMLAH
1
Tim Perumus
10
2
Atase Pendidikan KBRI
5
3
Rektor Universitas
10
4
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota
152
5
Kepala LPMP dan P4TK
10
6
Direktur SEAMEO
3
7
Direktur Politeknik
2
8
Ketua Sekolah Tinggi/Badan/Majelis
5
9
Ketua Umum PB PGRI dan Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI)
2
10
Tim Substansi
5 TOTAL
204 3
OUTLINE
1
Penyamaan Persepsi/Pengertian
2
Sasaran Implementasi
3
Pendekatan dan Strategi Implementasi
4
Hasil Pembahasan Sidang Komisi III - Permasalahan - Strategi Peningkatan Kinerja - Implementasi 4
1 PENYEPAKATAN PERSEPSI/PENGERTIAN
5
• Wajib Belajar: – Diamanatkan oleh Undang-Undang – Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah – Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah – Sanksi bagi yang tidak mengikuti
• Pendidikan Menengah Universal: – Difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah – Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat – Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti 6
2 SASARAN IMPLEMENTASI
7
Sasaran Implementasi Dikmen Universal
1
Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung
2
Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah
3
Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau
4
Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK)
5
Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. 8
3 PENDEKATAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
9
Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)
Ruang Belajar lainnya
Rehab Ruang Kelas
Asrama Guru dan Siswa
Peralatan Pendidikan
Manajemen dan kultur sekolah
Strategi Pencapaian Pendidikan Menengah Universal
Satuan Pendidikan
Peserta Didik
Bantuan Biaya Pendidikan
Beasiswa
BOP Paket C Pengembangan Bakat dan Minat
Penghargaan dan Perlindungan
Karir dan Kesejahteraan
Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi
Sistem Evaluasi
Kualifikasi
Penyelarasan
Distribusi
Kewirausahaan
Pendidikan Menengah Universal
Penyediaan
Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK)
BOS SM
Sist. Pembelajaran
Kurikulum + Pendidikan Karakter
10
Pendekatan Penyusunan Strategi & Implementasi (Berbagi) Sumberdaya
Pendidikan Menengah (Integrasi) Proses
(Sentuhan) TIK 11
4 HASIL PEMBAHASAN SIDANG KOMISI III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN, STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL
12
TOPIK: PERCEPATAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL SUB TOPIK: 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SM 2. Bantuan Khusus Murid 3. Peningkatan Sarana Prasarana (Lab, Rehab, USB, RKB, dll) 4. Penyediaan PTK Dikmen 5. Sistem Pembelajaran (Relevansi Pendidikan)
6. Proporsi SMA:SMK
13
Sub Topik : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SM (1) STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
Ketidak akuratan data
Perlu pendataan berbasis satuan pendidikan, peserta didik dan PTK pada tingkat pendidikan menengah.
Sistem Pendataan Sekolah Menengah Terpadu berbasis TIK dan berkorelasi dengan transaksi.
2.
APBN untuk alokasi BOSSM belum mencukupi
Perlu sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota serta masyarakat
Tersedianya Alokasi Pembiayaan pada APBN dan APBD (Prov/Kab/Kota) dan dukungan masyarakat
3
Kondisi geografis dikhawatirkan menghambat dalam distribusi bantuan untuk daerah kepulauan dan terpencil, dst)
Perlu dispensasi mekanisme dan prosedur penyaluran dana bantuan bagi daerah kepulauan dan terpencil.
Dispensasi kebijakan penyaluran dana bagi sekolah menengah yang berada di daerah kepulauan dan terpencil
NO
PERMASALAHAN
1.
14
Sub Topik : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SM (2) REKOMENDASI (OUTPUT)
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
4.
Besaran Unit cost BOS yang sama tidak mencerminkan pembiayaan yang berkeadilan (Equitable Financing)
• Diperlukan pengkajian terhadap biaya operasional sekolah pada setiap wilayah, karena setiap wilayah memiliki tingkat kemahalan yang berbeda. • Setiap kab/kota perlu menetapkan standar besaran biaya operasional pendidikan sesuai karakteristik masingmasing daerah
• Indeks Unit Cost Per Siswa per tahun berdasar wilayah dan karakteristik satuan pendidikan • Terciptanya skema pembiayaan yang sinergis antara APBN dan APBD untuk mencukupi kebutuhan
5
Penyediaan BOS bisa dipersepsikan sebagai pendidikan gratis sehingga mematikan partisipasi masyarakat
Semua pemangku kepentingan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan menengah universal tidak berarti pendidikan gratis
Terpeliharanya sinergi pembiayaan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat
15
Sub Topik : Bantuan Siswa Miskin (1) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
1.
Ketidakakuratan data penerima BSM.
Perlu pendataan profil individu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu (miskin) pada tingkat satuan pendidikan.
Pendataan yang berbasis individu peserta didik, khusunya yang berasal dari keluarga kurang mampu per sekolah.
2.
Penyaluran BSM kurang tepat sasaran.
Perlu kebijakan ramah sosial dalam bentuk afirmasi tambahan untuk mendukung pelaksanaan program BSM: a. Kebijakan penerimaan siswa baru, sekolah harus memastikan menerima sebagian siswa dari keluarga miskin, dan membebaskannya dari segala bentuk pungutan/sumbangan/iuran dan sejenisnya. b. Sekolah wajib proaktif merekrut lulusan SMP sederajat yang berasal dari keluarga miskin c. Pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi tentang program BSM
Siswa kurang mampu/ miskin Sekolah Menengah (SM) menerima BSM yang disinergikan dengan dukungan dari pemerintah daerah
16
Sub Topik : Bantuan Siswa Miskin (2) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
3
Penyaluran BSM tidak tepat waktu
Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota Tersalurnya dana BSM memastikan semua pengelola tepat waktu program mentaati jadwal penyaluran yang sudah ditetapkan
4
Hambatan geografis dalam distribusi bantuan untuk daerah kepulauan dan terpencil, dst.
Perlu dispensasi mekanisme dan prosedur penyaluran dana bantuan bagi daerah kepulauan dan terpencil. Perlu Persiapan penyaluran dengan matang.
Dispensasi kebijakan penyaluran dana BSM bagi siswa yang berada di daerah kepulauan dan terpencil. Persiapan data lebih awal.
5
Alokasi APBN belum memadai untuk memenuhi pembiayaan minimum 30% murid SMK dan 20% murid SMA dari keluarga termiskin.
Perlu sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.
Pemenuhan pembiayaan minimum 30% murid SMK dan 20% murid SMA keluarga termiskin melalui APBN dan APBD
17
Sub Topik : Peningkatan Sarana Prasarana (Lab, Rehab, USB, RKB, dll) (1) REKOMENDASI (OUTPUT)
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
1
Ketersediaan lahan dan Sertifikat tanah menjadi hambatan pembangunan USB.
Pemerintah Kab/Kota berkewajiban menyediakan lahan yang bersertifikat untuk pembangunan USB selambatlambatnya pada T-1.
Peta kebutuhan pendidikan menengah di kab/kota seluruh Indonesia
2
Keterbatasan lahan untuk penambahan ruang sarana dan prasarana terutama di daerah perkotaan
Penyiapan desain bangunan Sekolah Menengah bertingkat
Desain bangunan bertingkat yang diberlakukan secara nasional untuk daerah perkotaan
3
Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengembangan seluruh potensi siswa
Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang melalui APBN dan APBD.
Standar sarana dan parsarana penunjang sekolah menegah terpetakan pemenuhannya. 18
Sub Topik : Peningkatan Sarana Prasarana (Lab, Rehab, USB, RKB, dll) (2) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
5
Informasi tentang bantuan sarana prasarana melalui APBN belum menjangkau seluruh sekolah negeri dan swasta.
Pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi tentang bantuan sarana prasarana
Seluruh sekolah negeri dan swasta mengetahui adanya program bantuan sarana prasarana
6
Layanan Pendidikan Menengah belum sepenuhnya menjangkau penduduk yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau.
Perlu adanya Program khusus untuk menyediakan layanan pendidikan menengah di daerah yang belum terjangkau.
Tersedianya layanan khusus pendidikan menengah.
19
Sub Topik : Penyediaan PTK Dikmen NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
1
Penyediaan Guru Produktif bagi SMK masih Kurang
1. Alih keahlian guru adaptif 1. Program Alih Fungsi menjadi guru produktif. Guru. 2. Pemberdayaan peran serta 2. Sistem pemesanan Dewan Industri sebagai partner awal terhadap lulusan peningkatan guru produktif. LPTK/PT yang mau 3. Kerja sama dengan LPTK atau PT menjadi Guru dalam penyediaan guru produktif. Produktif. 4. Adanya program magang guru.
2
Distribusi Guru Dikmen yang belum merata
Memastikan Implementasi SKB 5 Menteri dapat berjalan dengan baik. Pemetaan kebutuhan guru produktif SMK.
Rencana aksi distribusi Guru Dikmen Secara Merata berbasis kebutuhan wilayah.
3
Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi PTK Dikmen belum tersusun.
Penyusunan Peta Kualifikasi dan Kompetensi PTK Dikmen.
Tercapainya Kualifikasi dan Kompetensi PTK Dikmen secara individual, per wilayah dan jenis pendidikan. 20
Sub Topik : Sistem Pembelajaran (Relevansi Pendidikan) (1) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
1
Belum semua lulusan SMK dapat bekerja pada tahun kelulusan.
a. Mengembangkan SMK 3+1 yang menjembatani antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan atau kemampuan berwirausaha, b. Menyelenggarakan bursa kerja yang dikoordinasikan oleh berbagai pihak, seperti SMK, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kemdikbud c. Melaksanakan Penelusuran Lulusan SMK d. Kolaborasi dengan program akademi komunitas.
REKOMENDASI (OUTPUT)
Intervensi Kemdikbud dalam bentuk : a. Bantuan Pengembangan SMK 3+1, b. Kegiatan Bursa Kerja (Job Matching) dari berbagai pihak, c. Peta Lulusan SMK. d. Sinergi program akademi komunitas.
21
Sub Topik : Sistem Pembelajaran (Relevansi Pendidikan) (2) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
REKOMENDASI (OUTPUT)
2
Pembukaan Program Menyusun regulasi tentang keahlian di SMK belum pembukaan/penutupan program sesuai kebutuhan daerah keahlian SMK
Kebijakan tentang pembukaan/penutupan program keahlian SMK
3
Kebijakan ramah sosial pada program RSBI belum sepenuhnya dilaksanakan
Kabupaten/Kota harus memastikan agar setiap RSBI menjalankan kebijakan ramah sosial
Minimum 20% dari siswa RSBI berasal dari keluarga miskin.
4
Sebagian SMK belum memberikan pembekalan kepada siswanya sesuai kebutuhan DU/DI.
Penguatan kerjasama dengan DU/DI agar pembelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai kebutuhan DU/DI
MoU dengan DU/DI yang mencakup penyepakatan kompotensi yang dibutuhkan DU/DI dengan pembelajaran di SMK 22
Sub Topik : Sistem Pembelajaran (Relevansi Pendidikan) (3) NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
5
Pembelajaran Kewirausahaan pada sebagian sekolah masih sebatas teori belum diikuti dengan praktek nyata.
Mengembangkan Layanan/Unit Kewirausahaan di dalam Sekolah sebagai alat untuk praktik siswa
6
Rendahnya Revitalisasi proses pembelajaran kemampuan siswa dan penilaian dalam problem solving dan critical thinking
REKOMENDASI (OUTPUT) Bantuan Layanan/Unit Kewirausahaan kepada Seluruh SMA dan SMK
Peningkatan nilai UN siswa pada butir-butir soal yg berorientasi problem solving.
23
Sub Topik : Proporsi SMA:SMK REKOMENDASI (OUTPUT)
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
1
Pendirian Sekolah yang belum sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah
Semua pihak, khususnya prov/kab/kota mamastikan agar pendirian sekolah didasarkan pada kajian mendalam atas kebutuhan dan potensi daerah
Peta kebutuhan satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan potensi daerah
2
Proporsi sekolah didominasi sekolah swasta yang sebagian belum memenuhi standar
1. Menegakkan disiplin perijinan pendirian sekolah. 2. Optimalisasi pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah swasta
Tersedianya layanan pendidikan menengah yang memenuhi standar.
24
TERIMAKASIH Atas Perhatian dan Sumbangsih Saran
25
