PENGUATAN SETNAS ASEAN - INDONESIA: URGENSI & REKOMENDASI Oleh: Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Jakarta, 8 Agustus 2016
KERANGKA PAPARAN 1. KONDISI SAAT INI A. B. C. D.
KEBIJAKAN DAN REGULASI KELEMBAGAAN ANGGARAN CAPAIAN
2. URGENSI PENGUATAN A. EKSPEKTASI PUBLIK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN B. ROOM FOR IMPROVEMENT C. KEBUTUHAN UNTUK MENDUKUNG MASYARAKAT ASEAN
3. REKOMENDASI DAN NEXT STEPS A. JANGKA PENDEK B. JANGKA MENENGAH 2
1. KONDISI SAAT INI
3
ARAH PEMBANGUNAN HUBUNGAN LUAR NEGERI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 2005-2025 1.
Menekankan pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk
2.
Memperkuat kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri
3.
Meningkatkan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan SDA.
4.
Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama ASEAN
5.
Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
6.
Penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.
RPJM I 2005 - 2009 Menguat dan meluasnya identitas nasional sehingga negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional
RPJM II 2010 - 2014 Pulihnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai dengan keberhasilan diplomasi di fora internasioal dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional
RPJM III 2015 - 2019
RPJM IV 2020 - 2024
Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional
1. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global:
Menciptakan akses pasar Menentukan posisi yang tepat dalam rivalitas internasional
2. Meningkatnya investasi perusahaanperusahaan Indonesia di luar negeri
4
RPJMN 2015-2019
Dinamika lingkungan internasional yang cepat Perlindungan terhadap wilayah dan warganegara Indonesia Sentralitas ASEAN : kapasitas, persatuan, dan kredibitas (dalam penyelesaian sengketa) Kesiapan menghadapi regional economic integration Potensi gangguan stabilitas dan keamanan kawasan Pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur dan implikasinya bagi kepentingan Indonesia Kompetisi pembukaan akses pasar internasional prospektif Sinergi diplomasi politik dan diplomasi ekonomi Dampak perubahan iklim global dan persoalan lingkungan hidup
Penanganan Perbatasan Pemantapan peran Indonesia di ASEAN Penguatan diplomasi ekonomi Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional, dan global
Sasaran
Terwujudnya Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional
5
RPJMN 2015-2019: SASARAN UTAMA BIDANG POLITIK LUAR NEGERI
terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.
SASARAN ANTARA : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Efektifnya penanganan masalah perbatasan Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN; Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global; Menguatnya diplomasi ekonomi Indonesia; Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM; Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri; Terselenggaranya kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia yang lebih efektif 6
RPJMN 2015-2019: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG POLITIK LUAR NEGERI 2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, melalui strategi:
a
b
c
• penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil dan sejahtera sesuai kepentingan nasional;
h
• penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN;
i
• penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN
j
• penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
k
• Meningkatkan kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN.
• peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global;
• Meningkatkan dukungan dan mendorong pelaksanaan Treaty of Amity and Cooperation dan mendorong traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya;
d
• Mendorong pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam South East Asia Nuclear Weapon Free Zone di kawasan; ,
e
• Meningkatan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN.
f
g
• intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN;
• meningkatkan peran partisipasi aktif Indonesia di East Asia Summit (EAS) termasuk mendorong penyusunan Road Map
7
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA
Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
PROGRAM PRIORITAS
8
PEMANTAPAN PERAN DI ASEAN Kegiatan Prioritas & Target
REPUBLIK INDONESIA
• • • • •
66% Saran Kebijakan yang Disetujui Untuk Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional 85% Posisi Isu Strategis Indonesia yang disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR pada setiap fora perundingan internal dan eksternal ASEAN 7 Pilot project pengembangan Pusat AEC daerah 89% Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN dengan negara mitra wicara di tingkat nasional 66% Layanan Setnas ASEAN-Indonesia
• • • • •
•
•
2 Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Peran Indonesia pada Pilar Politik dan Keamanan di ASEAN 66% Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Politik dan Keamanan di tingkat Nasional 94% Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN 4 Kegiatan kerjasama dengan lembaga kepolisian di ASEAN
66% Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang sosial budaya di tingkat Nasional 93% Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya 1 Usulan rekomendasi kebijakan di bidang warisan budaya
9
SETNAS ASEAN – INDONESIA MENURUT KEPPRES NO. 23 TAHUN 2012 1. 2. 3. 4.
5.
DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 23 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN INDONESIA KEDUDUKAN SETNAS ASEAN-INDONESIA BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI LUAR NEGERI. SETNAS ASEAN-INDONESIA DILAKSANAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI: a) SEBAGAI PUMPUNAN (FOCAL POINT) KEGIATAN PADA TINGKAT NASIONAL. b) MENJADI PENYIMPAN INFORMASI MENGENAI SEMUA URUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL. c) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL d) MENGOORDINASIKAN DAN MENDUKUNG PERSIAPAN-PERSIAPAN NASIONAL UNTUK PERTEMUAN-PERTEMUAN ASEAN. e) MEMAJUKAN IDENTITAS DAN KESADARAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL f) BERKONTRIBUSI PADA PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN SETNAS ASEAN-INDONESIA WAJIB MENYUSUN PROSEDUR STANDAR OPERASI SESUAI DENGAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI KEMENTERIAN DAN ATAU LEMBAGA.
10
KEGIATAN SETNAS ASEAN-INDONESIA TAHUN 2014-2015
Kegiatan Semester 1 2014
▪
▪
▪
Rapat Koordinasi Setnas ASEAN, pembahasan Permenlu No.2 tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Setnas ASEAN, 10 April 2014 Breakfast Meeting Setnas ASEAN, Pembahasan persiapan pelaksanaan KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw,Myanmar, 30 April 2014 Rapat Pembahahasan tindaklanjut Hasil KTT ke-24 ASEAN, 26 Mei 2014
Kegiatan Semester 2 2014 • Rapat Setnas ASEAN-Indonesia, pembahasan ASEAN Communication Master Plan, Commemorative Activities dan the Strengthening of the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs, 16 Juli 2014. • Rapat Setnas ASEAN-Indonesia, pembahasan masukan pertemuan HLTF on Strengthtening of the ASEAN Secretariat and Review of the ASEAN Organs, 13 Agustus2014. • Rapat Setnas ASEAN-Indonesia, sosialisasi dan tindak lanjut tingkat nasional dari hasil ASEAN Ministerial Meetings ke-47, 8 September 2014. • Working Dinner Setnas ASEANIndonesia, pembahasan efektivitas dan intensifikasi pemasyarakatan Komunitas ASEAN 2015, 11 September 2014. • Rapat Setnas ASEAN-Indonesia, sosialisasi dan tindak lanjut hasil KTT ASEAN ke-25 dan agenda Setnas ASEAN 2015, 16 Desember 2014.
Kegiatan Semester 1 2015 • Rapat Koordinasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri • FGD dan seminar tentang Masyarakat ASEAN 2015 • Rapat koordinasi persiapan KTT ASEAN • Rapat koordinasi sosialisasi dan tindak lanjut hasil KTT ASEAN • Benchmarking Persiapan Masyarakat ASEAN 2015 (ke negara lain) Kegiatan Semester 2 2015 ▪ Penyeleksian penerima ASEAN peoples’ award (APA) ▪ ASEAN Fun Run 5K ▪ Rapat koordinasi dengan Pemkab Belitung dan dinas/instansi terkait guna diseminasi informasi Masyarakat ASEAN ▪ Menghadiri 3rd Russia – ASEAN Youth Summit bertema “Young Russia – Young ASEAN : expanding regional connection” di Rusia ▪ ASEAN corner pada The 30th Trade Expo Indonesia (TEI), Jakarta ▪ Rapat Pleno Setnas ASEAN – Indonesia dalam Rangka Persiapan KTT ASEAN ke-27
TUGAS & FUNGSI SETNAS ASEAN-INDONESIA : a) SEBAGAI PUMPUNAN (FOCAL POINT) KEGIATAN PADA TINGKAT NASIONAL. b) MENJADI PENYIMPAN INFORMASI MENGENAI SEMUA URUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL c) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEPUTUSANKEPUTUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL d) MENGOORDINASIKAN DAN MENDUKUNG PERSIAPANPERSIAPAN NASIONAL UNTUK PERTEMUANPERTEMUAN ASEAN. e) MEMAJUKAN IDENTITAS DAN KESADARAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL f) BERKONTRIBUSI PADA PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN
RENCANA KEGIATAN SETNAS ASEAN 2016 No
Kegiatan
Anggaran
1
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Setnas ASEAN
168.220.000
2
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Setnas ASEANIndonesia (Januari - Desember)
107.543.000
3
Rapat Koordinasi Anggota Setnas ASEANIndonesia, Persiapan KTT ke 28 dan ke 29 ASEAN Jakarta, November 2016
95.485.000
Rapat Koordinasi Anggota Setnas ASEANIndonesia, Sosialisasi Hasil KTT ke 28 dan 29 Jakarta, November 2016
95.485.000
5
Rapat Koordinasi Pilar Politik-Keamanan, Jakarta, Maret 2016
49.664.000
6
Rapat Koordinasi Pilar Ekonomi, Jakarta, Mei 2016
49.664.000
7
Rapat Koordinasi Pilar Sosial Budaya, Jakarta, September 2016
49.664.000
4
No
Kegiatan
Anggaran
8
Diseminasi Informasi melalui Iklan Media dan Website
423.501.000
9
Koordinasi dengan PSA Universitas Sam Ratu Langi dan Pemda Sulawesi Utara, April 2016
49.350.000
10
Koordinasi dengan PSA Universitas Sumatra Utara dan Pemda Sumatra Utara, Juni 2016
35.828.000
11
Koordinasi dengan PSA Universitas 17 Agustus dan Pemda Jawa Tengah, September 2016
26.078.000
12
Koordinasi dengan PSA Universitas Pattimura dan Pemda Maluku, Agustus 2016
47.274.000
13
Koordinasi dengan PSA Universitas Mulawarman dan Pemda Kalimantan Timur, Juli 2016
34.468.000
14
Koordinasi dengan Setnas ASEAN-Laos Oktober, 2016
44.976.000
• Total Anggaran : 1.241.372.000
12
TUGAS & FUNGSI SETNAS ASEAN-INDONESIA : a) SEBAGAI PUMPUNAN (FOCAL POINT) KEGIATAN PADA TINGKAT NASIONAL. b) MENJADI PENYIMPAN INFORMASI MENGENAI SEMUA URUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL c) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEPUTUSANKEPUTUSAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL d) MENGOORDINASIKAN DAN MENDUKUNG PERSIAPANPERSIAPAN NASIONAL UNTUK PERTEMUANPERTEMUAN ASEAN. e) MEMAJUKAN IDENTITAS DAN KESADARAN ASEAN PADA TINGKAT NASIONAL
f) BERKONTRIBUSI PADA PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN
REALISASI ANGGARAN 1,4 1,24
1,24 1,15
1,2 1
0,8 alokasi (Rp M) 0,6
realisasi (Rp M)
0,4 0,2
0,2
Realisasi dalam %: 2015 : 93 % 2016: 17 % (per 5 Agustus 2016)
0 2015
2016 13
2. URGENSI PENGUATAN SETNAS ASEAN INDONESIA
14
EKSPEKTASI PUBLIK & PEMANGKU KEPENTINGAN (sumber: Review Kelembagaan oleh Bappenas, 2015) •“Selama ASEAN adalah asosiasi, masih ada leeway, dan masih bisa minta pardon untuk berbagai isu. “ •“ASEAN masih government driven, lack of people centered-ness; sehingga kurang melibatkan masyarakat dalam ASEAN dan masih elitis.” •“Setnas harus diperkuat, jika perlu anggaran sosialisai di pool di Setnas. Yang terpenting adalah peran koordinasi dari Setnas.” •“Ada 12 Pusat Studi ASEAN, namun selama ini tidak ada mekanisme melibatkan Pusat Studi ASEAN ini. Seharusnya ini ditangani oleh Setnas ASEAN.” •“Seharusnya Setnas disapih dari Ditjen KS ASEAN. Harus ada mekanisme di Setnas ASEAN dan harus mandiri dari Ditjen KS ASEAN.” •Dengan penguatan peran Bappenas sesuai arahan Wapres, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil posisi lebih aktif di perencanaan
K/L Pusat
•“Di tingkat Pusat tidak ada guidelines yang jelas
tentang MEA. Gubernur mengambil langkah-langkah sendiri dalam rangka MEA.” • “Peran pemerintah Pusat ditunggu, perlu ada peran yang cepat dan konkret, untuk disampaikan ke Provinsi dan Kabupaten.” • “Banyak persoalan kelembagaan, di Pusat semua jalan sendiri-sendiri dan setiap kementerian punya kriteria sendiri.”
•“Ada perbedaan paradigma antar stakeholder, misalnya
kemdag tidak setuju protektif, sementara kemenperin pro proteksi. Semua berjalan sendiri-sendiri tidak ada yang menyatukan, tukang rajut dan tukang jahitnya tidak ada.”
•“CORE sempat mewawancarai Menlu pada 2013. Faktanya tidak ada grand strategy. Setnas tidak bisa hanya secara pasif menunggu. Setnas harus diposisikan dalam posisi yang aktif dan otoritatif, menjalankan fungsi sebagai koordinator, melibatkan unsur dari K/L dan pelaku usaha, dan dengan modal regulasi yang kondusif, maka bisa membuat grand startegy”
• “Pemerintah Pusat perlu memberi peran kepada daerah, perlu percayakan kepada Pemerintah Provinsi dan Gubernur, Pusat tinggal membuat komite untuk mengawasi dan mendorong.”
•“ Harapan : PSA untuk difungsikan, dilibatkan dalam brainstorming kegiatan, dan agar Pemerintah memanfaatkan hasil riset.
• “Perlu ada pemberian akses yang lebih besar kepada daerah untuk menangani isu-isu tertentu.”
•“Score card Masyarakat ASEAN hanya menghitung seberapa terbukanya pasar kita, bukan melihat kesiapan kita.”
•“Harus ada regulasi proteksi. Mungkin pemerintah daerah merasa sudah siap, sementara SDM belum siap.”
Pemerintah Daerah
Akademisi & Swasta 15
ROOM FOR IMPROVEMENT 1. Masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait Setnas ASEAN- Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh: • • •
•
Pejabat tidak fulltime (sebagai jabatan tambahan/sampingan/temporer) Keterbatasan dukungan SDM (secara operasional ditangani 5 orang, bahkan kurang) Keterbatasan dukungan anggaran (alokasi anggaran 1,2 M/tahun, mulai 2015) Susunan kelembagaan di dalam Setnas ASEAN – Indonesia dinilai kurang tepat (berada di bawah level eselon I di Kemlu, padahal mengkoordinasikan pejabat di K/L lain dengan level setara).
2. Terdapat kontradiksi tugas dan fungsi antara Komnas Persiapan MEA dan Setnas ASEAN Indonesia. Di Keppres 34/2014 mengenai Komnas MEA, Menlu merupakan wakil ketua I dari Koordinator Komnas, sementara di Keppres No. 23/2012, Menlu merupakan pimpinan dari Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia. 3. Setnas ASEAN-Indonesia belum memiliki SOP persiapan Masyarakat ASEAN seperti disyaratkan oleh Keppres 23/2012 mengenai tugas dan fungsi Setnas ASEAN – Indonesia.
4. Upaya koordinasi perlu lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapan domestik (sesuai arahan RPJMN) bukan sekedar event-based 5. Berdasarkan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia, Koordinasi pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional perlu ditingkatkan perlu metode selain rapat? Apakah perlu Grand Strategy, Rencana Aksi Nasional, dsb? 6. Kegiatan masih cenderung pemerintah/negara-sentris 7. Koordinasi masih terbatas pada kalangan pemerintah dan kampus, belum inklusif 8. Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah (selain Pemda DKI Jakarta) perlu ditingkatkan 9. Fungsi pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional terlihat masih perlu ditingkatkan perlu identifikasi format kegiatan yang paling tepat 10. Perlunya melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kompeten dan relevan untuk jenis-jenis acara tertentu 11. Diseminasi belum melibatkan Kemnkominfo
16
PERAN SETNAS UNTUK MENDUKUNG MASYARAKAT ASEAN 2015 1. 2.
Masyarakat ASEAN sudah bergulir sejak 31 Desember 2015 Tugas dan fungsi Setnas ASEAN – Indonesia sangat penting dalam pembentukan Masyarakat ASEAN: a) Sebagai pumpunan (focal point) kegiatan pada tingkat nasional. b) Menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. c) Mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional d) Mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN. e) Memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional f) Berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN 3. Merupakan satu-satunya institusi yang beranggotakan pemangku kepentingan dan focal point dari KETIGA PILAR Masyarakat ASEAN 4. Sebagai institusi yang paling berpotensi mampu mengemban amanat RPJMN untuk “memperkuat kesiapan domestik” dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 5. Perlunya panduan dan grand strategy terkait ASEAN di level nasional yang integratif dan bisa dirujuk hingga ke level daerah 17
3. REKOMENDASI DAN NEXT STEPS
18
Rekomendasi (Jangka Pendek – RKP 2017) 1.
Memperkuat & Mengoptimalkan Kinerja Setnas ASEAN-Indonesia: a) b) c) d) e) f) g) h)
2. 3.
4.
Merekrut pejabat dan SDM yang full time dengan kuantitas & kualitas yang memadai Menyusun perencanaan aktivitas yang impactful dan mencerminkan peran Setnas ASEAN sesuai penugasan dan ekspektasi stakeholders misal: perlu melihat inspirasi dari Thailand Menyusun integrated calender events yang melibatkan 3 pilar Masyarakat ASEAN (termasuk koordinasi lokasi) Mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai bisa melihat gambaran aktivitas dan anggaran AEC Center SUDAH DIAKOMODASI (alokasi Rp 3 M di RKP 2017) Memperjelas dan mempertegas tugas, fungsi, dan kewenangan Setnas ASEAN-Indonesia Membangun skema koordinasi yang lebih jelas dengan lembaga terkait lainnya Menyusun SOP sesuai amanah Keppres Melakukan pertemuan berkala yang inklusif di level nasional
Melakukan monitoring dan evaluasi intensif dan berkelanjutan terkait Setnas ASEAN (peran Bappenas) Memberikan dukungan kepada Setnas ASEAN dengan koordinasi lintas-pilar di Bappenas (Deputi Bidang Polhukhankam, Deputi Bidang Ekonomi, dan Deputi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan) Mengoptimalkan koordinasi Setnas ASEAN Indonesia dengan tim/lembaga lintas K/L lainnya yang terkait ASEAN (misalnya: Komnas MEA, Tim Informasi Publik MEA, AEC Center) dan mengoptimalkan pembagian tugas dengan direktorat di Ditjen KS ASEAN – Kemlu 19
Rekomendasi (Jangka Menengah/5 tahun) 1. 2. 3. 4.
5.
6.
Membuat analisa dan sinkronisasi regulasi dan peraturan perundangan yang sudah ada di ketiga pilar Masyarakat ASEAN Memetakan pembagian peran dan fungsi lembaga/tim yang menangani ASEAN Melakukan evaluasi atas kinerja dan capaian Setnas ASEAN – Indonesia Mempertimbangkan kembali kedudukan Setnas ASEAN – Indonesia : • Apakah sudah tepat berada di bawah Ditjen ASEAN Kemlu? • Apakah perlu ditingkatkan levelnya, misalnya langsung di bawah Presiden? (seperti di Thailand) Mencermati kembali/melakukan revisi Keppres No. 2 tahun 2014 terutama pasal yang menyebutkan komposisi anggota Setnas ASEAN-Indonesia perlu untuk melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkominfo, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri, mengakomodasi perubahan nomenklatur kementerian, dan diperluas meniru pola Komite Nasional yang tidak hanya melibatkan K/L namun juga akademisi dan tokoh politik Menyusun grand strategy/rencana aksi nasional yang berisi: • panduan bagi stakeholders nasional dalam memanfaatkan keterlibatan Indonesia di ASEAN untuk kepentingan nasional • Panduan bagi stakeholders nasional dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan ASEAN • Panduan bagi pelaku diplomasi dalam mengusung kepentingan nasional di forum-forum ASEAN 20
USULAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI SETNAS ASEAN – INDONESIA (usulan Ditjen KSA)
21
AEC Center – Kementerian Perdagangan (Sebagai Referensi) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
membangun website yang memadai mampu menjadi pusat layanan informasi untuk mengedukasi masyarakat menggarap media sosial, mobile unit, dan layanan informasi kepada masyarakat. Pejabat direkrut khusus untuk menjalankan AEC Center Anggaran Rp 3,5 M untuk 2016 AEC Center mengambil posisi sebagai unit layanan dengan tim kreatif di belakangnya
22
Terimakasih
23
