URGENSI E GOVERNMENT UNTUK MEMPERSIAPKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Rina Arum Prastyanti STMIK Duta Bangsa Surakarta/ Mahasiswa Program Doktor FH UNS Email:
[email protected] ABSTRAK E-Government tidak mudah untuk di implementasikan, namun tantangan global bagi pemerintah yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat, Ditambah dengan globalisasi dimana tahun 2015 Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi era tersebut. Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan publiK, serta pola pikir yang sangat berfokus pada peraturan. Permasalahan yang akan diangkat adalah 1) bagaimanakah urgensi e government dalam reformasi birokrasi, 2) Bagaimanakah seharusnya kesiapan pemerintah khususnya pemerintah untuk menghadapi Asean Economic Community ? Urgensi e govenrment yang pertama di karenakan cepatnya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi serta gaya hidup dengan adanya indikasi meningkatnya kemampuan penggunaan komputer, internet, mobile phone, cloud computing dan jejaring sosial. Hal ini secara otomatis juga berpengaruh pada kemajuandemokrasi danpasar, dengan indikasi pemerintahan yang transparan desentralisasi dan persainganpasar global. Tren dibidang kependudukan seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dikerenakan perbedaan kelas sosial, pendidikan dan lebih terbukanya peran perempuan. Munculnya harapan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publikdalam pembuatankeputusan. Persiapan Pemerintah dalam menghadapi Asean Economic Community dilakukan dengan pembenahan dalam e infrastuktur pada sektor publik, yang pertama adalah kebijakan berupa sinkronisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem investasi nasional, kebijakan fiskaldan kontrak multitahunserta penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada industri-industri lokal. Kedua, pembenahan dalam institusi seperti memperkuat manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup pemerintahan, memperkuat kelembagaan melalui program koordinasi dengan pihak ketiga seperti pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi serta sistem keamanan cyber nasional, Ketiga, bidang sumber daya manusia, berupa meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan peningkatan SDM dalam penggunaan Teknologi informasi di bidang industri. Kata Kunci: E Government, Asean Economic Community, Asean Free Trade
PENDAHULUAN Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasiyang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan electronicgovernment (e-government) di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi dipemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi e-government, dikarenakan pemanfaatan InformationCommunication Technology (ICT) akan membuat adminintrasi perkantoran semakin efektif dan efesien. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah daerah. Komputerisasi diharapkan SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
163
dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pelayanan public. Pada awalnya semua proses pengolahan data pada setiap instansi pemerintah daerah menggunakan sistem manual sehingga hal ini berdampak pada kurang efektifnya kinerja atau kegiatan pada instansi tersebut. Pemanfaatan komputerisasi dan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi dalam setiap instansi akan menghasilkan efisiensi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (hardware), program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut electronic Government (e-Government). Pada tahun 1997 tepatnya dalam ASEAN Summit yang diadakan di Kuala Lumpur,para
kepala
negara
ASEAN
menyepakati
ASEAN
Vision
2020
yaitu
mewujudkankawasan yang stabil dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yangmerata. Dari sinilah muncul ide pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tigapilar utama, yaitu: (1) ASEAN Security Community, (2) ASEAN Economic Community,(3) ASEAN Socio-Cultural Community. Komunitas ini pada awalnya akan diterapkansecara penuh pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengankesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Hal ini pun jugadisesuaikan dengan perkembangan globalisasi internasional yang menuntut ASEANuntuk lebih kompetitif lagi(Triansyah Djani, 2007:32) Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ini, AEC sendiri merupakan pondasiyang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi dikawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. Dengan adanya AEC juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi diASEAN kearah yang lebih signifikan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusahauntuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang dalam AEC 2015 serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEANlainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinyaAEC 2015 tidak terjadi, seperti telah kita ketahui 164
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
bersama bahwa negara – negara diASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang jugaterus meningkatkan kualitas mereka dalam hal perekonomian dalam rangka menghadapiAEC 2015 (Sholeh, 2013: 1). Kesediaan Indonesia bersama negara anggota ASEAN Lainnya membentuk ASEANEconomic Community pada tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi kawasan yangsecara umum akan menyerupai system yang telah diterapkan oleh Europan Union (EU)ini, tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akanmeningkatkan pertumbuhan negara – negara anggota ASEAN. Integrasi ekonomi dalamAEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, doronganpeningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerjadi kawasan ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh negara dikawasan. Di
Indonesia
mencapaiperkembangan
sendiri
tahapan
peraturan
dari
pencapaian
perdangan
bebas
AEC dan
sudah mulai
berjalan bergerak
mendekatipengembangan sistem kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam factorproduksi guna menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market ditahapselanjutnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah mengintruksikan setiap Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.
A. Urgensi e Government dalam reformasi birokrasi AEC merupakan realisasi dari Visi ASEAN 2020 yaitu untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. Terdapat beberapa konsep dalam AEC yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio-Culture Community. Ketiga hal tersebut akan direalisasikan di antara negara-negara anggota ASEAN secara bertahap. Untuk langkah pertama yang akan direalisasikan adalah AEC pada 2015 mendatang, setidaknya terdapat 5 hal yang akan diimplementasikan yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja terampil. SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
165
Pada 2015 di antara 10 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Laos, dan Kamboja, dan Vietnam harus membebaskan 5 hal di atas untuk menerapkan aturan dari kesepakatan tersebut. AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu : 1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal). 2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan komsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse 3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI). 4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi luar kawasan serta mendorong keikutsertaan dalam jejaring produksi global (global supply network). Urgensi e Government di butuhkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang antara lain: 1. Laju Peningkatan Ekspor dan Impor Persaingan yang terjadi tidak hanya didalam negeri tetapi persaingan dengan negara sesame ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004-2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia merupakan tantngan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang deficit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut. (Bustami, 2009) 2. Laju Inflasi Laju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih terkendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN menjadi kendala dalam pemerataan pendapatan. 3. Dampak Negative Arus Modal yang Lebih Bebas Aliran modal yang bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke negara tetentu yang mana negara tersebut dianggap memiliki potensi keuntungan lebih menarik. 166
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
4. Kesamaan Produk Kesamaan jenis produk unggulan khususnya disektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produksi ekspornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dari produk negara kawasan. 5. Daya Saing SDM Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik dalam negeri maupun intra-ASEAN, hal ini digunakan untuk mencegah banjirnya tenaga terampil dari luar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena memerlukan upaya secara menyeluruh dalam system pendidikan di Indonesia. 6. Kepentingan Nasional Dalam rangka integrasi ekonomi kepentingan nasional merupakan hal yang utama yang harus dimankan oleh negara anggota ASEAN. Apabila kepentingan kawasan tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka kepentingan kawasan menjadi prioritas kedua. Hal ini menjadi sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC blueprint. Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana mengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya. ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Kejayaan yang dimaksud yaitu sebagai bangsa besar yang berpengaruh dan dihormati dunia karena mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Demikian diungkapkan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan saat memberikan sambutannya pada seminar "Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus Pasar ASEAN dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", hari ini (Jumat, 20/9), di Auditorium Kementerian Perdagangan. (Siaran Pers, 2013) Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau ASEAN Economic Community di tahun 2015 meletakkan perekonomian Indonesia di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemberlakuan MEA 2015 memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha Indonesia, terutama pengusaha yang skala usahanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa produk asing akan secara gencar masuk ke dalam pasar dalam negeri SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
167
dan berpotensi merebut pasar produk anak bangsa. Dengan kondisi demikian, pemberlakuan MEA 2015 akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar berbagai produk impor. Namun demikian, di sisi lain MEA membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk Indonesia untuk menguasai pasar ASEAN. Jika pengusaha Indonesia mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka MEA menawarkan kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Indonesia berjaya. B. Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi AEC Kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015, antara peluang dan ancaman. Siap atau tidak siap sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena AEC sudah menjadi keputusan dan ketetapan politik yang harus dihadapi semua negara ASEAN.Jika dilihat dari beberapa data tentang kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dalam banyak hal Indonesia kalah oleh Thailand dan Philipina, apalagi Brunei, Malaysia, dan Singapura masih tertinggal jauh. Indonesia hanya menang dari luas negara yang begitu besar, jumlah penduduk yang banyak, dan sumberdaya yang melimpah. Setelah diberlakukannya AEC, Indonesia akan “diserbu” barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil dari negara ASEAN lainnya sehingga hal ini akan menjadi ancaman yang serius. Atau sebaliknya Indonesia dapat “menyerbu” negara ASEAN lainnya dengan barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil sehingga hal ini menjadi peluangyang besar bagi Indonesia. Perkembangan e-government di Indonesia sudah dimulai dari jaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment, mengintruksi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment. Namun hingga akhir 2012 perkembangan e-government di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat ke-7 diantara negara di kawasan Asia Tenggara dalam laporan survey Persatuan Bangsa Bangsa (2\12) berdasarkan e government development index, disingkat EGDI. EGDI adalah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) untuk menyediakaan layanan publik. EGDI untuk edisi
168
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
2012 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu online serviceindex, telecommunictaion index, dan human capital index. Teknologi
informasi
dan
komunikasi
menjanjikan
efisiensi,
kecepatan
penyampaianinformasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerahini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalahmenggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government . Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikanaspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensidan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikankewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dankewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dantransparansi, sehingga e-government sangat sejalan dengan pengamalannya. Dalam abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan,apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan danpersaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi jugadalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita dituntut untukmembangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional ituhanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapatdiandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebihbaik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah mau tak mau harus mengikutiperkembangan teknologi yang menjanjikan efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebihbaik. Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikanaspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensidan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikankewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dankewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan bagaimana
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
169
pentingnnya efisiensi dantransparansi, sehingga e-government sangat sejalan dengan pengamalannya. Dikarenakan pentingnya peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalampenyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyusunRencana Induk strategis penerapan TIK untuk dunia pemerintahan melalui Inpres Nomor 3Tahun 2003 tentang Rencana Induk dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pelaksanaan e-Government harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, padatahap awal yang harus dibangun adalah infrastruktur Teknologi Informasi berupa aksesinternet ke pemerintah daerah. Selanjutnya secara bertahap dibangun basis data, aplikasidan tatakelolanya dimana prosesnya mulai dari perencanaan – tahapan implementasi danmonitoring serta evaluasi. Seluruh rangkaian aktifitas implementasi eGovernment ini, untukmencapai misi yang sejalan dengan misi pembangunan kota maka perlu aktor yangmembangun kebijakan dan strategi implementasinya.e-government dimaksud memiliki ruang lingkup pengelolaan diantaranya : 1. IT Management : Tatakelola e-government berupa kelembagaan, regulasi, anggaran dll 2. Human Resource : Sumber Daya Manusia pengelola dan pengguna e-Government 3. Technology : Infrastruktur e-Government berupa perangkat keras dan perangkat lunak 4. Information Asset : Segala bentuk data dan informasi sebagai obyek transaksi didalam e-government 5. IT Management : Tatakelola e-government berupa kelembagaan, regulasi, anggaran dll 6. Human Resource : Sumber Daya Manusia pengelola dan pengguna e-Government Segmen target layanan e Government saat ini adalah, Government to Citizens (G2C). Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-Government yangpaling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagaiportofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubunganinteraksi dengan masyarakat (rakyat). Tujuan dari dibangunnya aplikasi e-Governmentbertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melaluikanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkaupemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contohaplikasinya adalah sebagai berikut: e-recruitment, e-health, e-education, diseminasiinformasi pengetahuan dll
170
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
Government
to
Business
(G2B).
Salah
satu
tugas
utama
dari
sebuah
pemerintahanadalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomiansebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitassehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekalidata dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutanjuga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitandengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak sajabertujuan
untuk
rodaperusahaannya,
memperlancar namun
lebih
para jauh
praktisi
bisnis
dalam
lagi
banyak
hal
menjalankan yang
dapat
menguntungkanpemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut : e-tax dane-procurement. Government to Governments (G2G). Kebutuhan untuk berinteraksi antar satupemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yangberbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antarnegara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, danlain-lain)
dalam
melakukan
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
administrasi
perdagangan,proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antaralain:Antar negara : Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsiuntuk mendeteksi cegah dan tangkal; Sistem informasi di bidang hak ciptaintelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yangingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.Antar instansi dalam negeri : transaksi data / informasi dalam kerangka integrasidata / informasi untuk sistem informasi bantuan pengambilan keputusan ataupunsistem informasi pelaporan eksekutif. Government to Employees (G2E). Pada akhirnya, aplikasi e-Government jugadiperuntukkan
untuk
meningkatkan
kinerja
dan
kesejahteraan
karyawan
pemerintahsebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun denganmenggunakan format G-to-E ini antara lain, sistem Informasi pengelolaan pegawai pemerintah : Sistem informasi kepegawaianuntuk proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;Sistem informasi tunjangan kinerja dan kesejahteraan; Sistem asuransi kesehatandan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi denganlembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
171
dan lain sebagainya)dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain)untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya,Sistem informasi pengelolaan kantor (e-Office) : Otomatisasi proses bisnis /birokrasi kantor pemerintah daerah : e-filling, e-mail, e-report, e-disposisi, SistemInformasi Keuangan, dll. Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsistrategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahkepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas daripenyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan kota. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Junaaedi (2011: 89) diperoleh hasil bahwaPemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai upaya peningkatkan kualitas pelayanan
publik
selama
otonomi
daerah
berlangung.
Salah
satunya
adalah
mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi egovernment tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan e-governmentnya cukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan e-government hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang ada pun jauh dari kesan informatif. Pertama, Potret dari beberapa Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Pemda tersebut antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi
Keberhasilan
Pengembangan
e-government
dalam
mendukung
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah dan upaya kedepannya. Belajar dari beberapa pemda yang telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatn TI, ada 4 faktor dominan yang menjadi pendukung keberhasilannya yaitu Adanya political will Kepala Daerah, adanya blue print atau master plan pengembangan e-government, Manajemen perubahan dan adanya Partisipasi Masyarakat. Menurutstudi kasusdari berbagai negara, ada banyaktantangandan masalah yangperlu ditangani untuk keberhasilan pelaksanaane-government. Ada factor yang berbeda yang berbeda dalam tiap pelaksanaan e-government, dan faktor-faktor ini 172
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
tergantung pada konteks local dari setiap negara sehingga tidak ada klasifikasi yang jelas factor adopsi tersebut. Adopsi e-government dapat dikatakan sebagai niat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan e government untuk menerima informasi dan permintaan dari pemerintah. Faktor lain
keinginan untuk menggunakan layanan e-Government.
Tingkat berikutnya adalah tantangan e-government adalah untuk membuatnya sering digunakanoleh warga. Menggunakan layanane-governmentsekali dalamsetahuntidak akan dianggap sebagai penggunaan bermakna penerapannya. Kesadaran warga dalam beradaptasi dengan perubahan teknis dalam pelaksanaan pelayanan juga akan meningkatkan kinerja e government (Safina dan Kamani, 2013: 19). Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan olehASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurangoptimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yangmembutuhkan penanganan yang lebih intensif. Disamping itu, seiring perkembanganwaktu, Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah telah membawapergerakannya ke arah yang lebih maju lagi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnyapengakuan lingkungan internasional terhadap eksistensi Indonesia dijalur yang positif. Selain itu, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang mengalami perkembanganyang cukup signifikan mengindikasikan bahwa walaupun membutuhkan waktu lebih,namun Indonesia mampu dan siap menghadapi realisasi AEC 2015.AEC (ASEAN Economic Community) yang merupakan tujuan utama dari pencapaianintegrasi ekonomi ASEAN ini membuka kesempatan tersendiri bagi negara-negara yangsiap dalam menghadapi penerapan sistem liberalisasi dalam sistem perkenomiannyabaik dalam bidang perdagangan, jasa, investasi dan pergerakan sumber daya manusiayang lebih bebas. Bagi Indonesia sendiri, ASEAN Economic Community (AEC) mendatangkan beberapatantangan dan peluang secara bersamaan. Kondisi dalam negeri Indonesiasendiri yang sedang berada dalam tahapan reformasi menuju sistem yang lebih baik,dapat dikatakan mendapatkan stimulasi lebih dari pada hasil yang dijanjikan dalampencapaian AEC 2015. Namun disamping itu, strategi yang harus disiapkan Indonesiadalam menghadapi AEC mengharuskan pemerintah Indonesia berjalan dengan lebihcepat, sehingga terkesan mengabaikan perkembangan dalam lingkup domestik yangberakibat munculnya kesan orientasi ketidaksiapan dalam menghadapi AEC pada tahun2015. Selain itu, minimnya tindakan sosialisasi tentang AEC dan perkembangannyaterhadap SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
173
masyarakat luas juga menjadi salah satu hal yang krusial bagi pemerintahIndonesia, dikarenakan pemahaman masyarakat juga akan melambangkan Indonesia menghadapi AEC 2015.
C. Penutup Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mau tidak mau atau siap tidak siap Indonesia sudah harus menghadapi AEC 2015. Urgensi E Government untuk mempersiapkan AEC 2015 tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan dalam berbagai bidang yang antara lain, Teknologi dalam hal ini berupa prosedurstandarisasi teknologi, infrastruktur teknis, keamanan Tindakan data dan perangkat lunak perlindungan, transfer data melalui jaringan, keamanan elektronik pembayaran Keuangan, alokasi anggaran yang tepat serta komitmen pendanaan. Pembangunan melalui situs atau Kualitas Web yang di dalamnya meliputi kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, persepsikegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, pengguna keramahan dari sistem,ruang lingkup sistem, Multi-lingual dan multi-budaya Isu, perlindungan informasiaset, memelihara integritascatatan elektronik, kompatibilitas, persepsi keamanan internet. Pembangunan Sumber Daya manusia atau pengguna meliputi keterampilan TIK, keahlian teknologi, persepsi pengendalian perilaku, usia, Persepsi risiko, Ketidak pastian penghindaran, kepercayaan, keamanan, privasi, Ketakutan untuk kehilangan pekerjaan oleh adopsi teknologi baru dan prosedur serta pengalaman masa lalu. Khusus Pengalaman masa lalu khusus untuk proyek, keterampilan komunikasi, kemudahan akses ke sistem, biaya penggunaan sistem, bahasa lokal, citra pribadi. Pembangunan dalam sistem Manajerial yang meliputi budaya Teknologi manajemen Personil, manajemen sosialisasi Proyek Personil, proyek manajemen, hierarki yang tepat dalam manajemen, kualifikasi para pejabat, dukungan aktif dari manajemen, Kurangnya pengetahuan IT staf, kurangnya IT purna waktu karyawan, staf, Kesadaran dan pelatihan jangka panjang politik, dukungan terpadu. Selain itu yang tidak kalah penting adalah membangun budaya Teknologi politik kepemimpinan, sosialisasi Proyek kepemimpinan politik Yurisdiksi resolusi konflik antara instansi pemerintah, hukum/persyaratan hukum, Hambatan peraturan serta peraturan pendukung.
174
Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian
DAFTAR PUSTAKA
Asanee Kawtraku, Intiraporn Mulasastra, Tawa Khampachua, Somchoke Ruengittinun. 2011. The Challenges of Accelerating Connected Government and Beyond: Thailand Perspectives. Electronic Journal of e-Government Volume 9 Issue 2 2011 Eko Prosojo. E Government to Accelerating the Indonesia Bureaucracy Reform. Bali 18 March 2014 Gusmaldi Bustami. Menuju Asean Economic Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia Junaedi. 2011. Dukungan E Governmet dalam Upaya Penngkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah ISBN: 978-602-96848-2-7 LAB-ANE FISIP Untirta Rahmath Safeena and Abdullah Kammani. Conceptualization of Electronic Adoption. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.5, No.1, February 2013DOI : 10.5121/ijmit.2013.5102 13 Sholeh. Dalam Persiapan Indonesia dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community 2015). eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522 ISSN 00000000, ejournal.hi.fisip-unmul.org Triansyah Djani D. 2007. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Dir. Jen. KerjasamaASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS UNIBA 2014
175
