BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Renstra Pusat Teknologi Lingkungan 2015-2019

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN Agenda pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Agenda pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran operasional dari Nawa Cita, dimana terdapat 11 subprogram yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dengan menetapakan 4 (empat) sektor sebagai sektor prioritas, yaitu: pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata. Amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga menuntut adanya pengembangan industri Hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pembangunan sektor industri di Indonesia selain telah memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah industri hijau (green industry) telah menjadi isu penting. Di sisi lain dengan berlangsungnya liberalisasi perdagangan maka penerapan kebijakan yang bersifat non tarif seperti penerapan standard produk yang ramah lingkungan (eco-product), renewal energy directive (RED) serta registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical (REACH), menjadi kendala ekspor produk Indonesia, khususnya ke negara kawasan Amerika dan Eropa. Selain itu, pada Desember 2015 akan mulai diberlakukan era perdagangan bebas (free trade) antar negara-negara ASEAN. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Merujuk pada komitmen presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020, 26 % merupakan upaya sendiri dan 41% dukungan internasional (Perpres No. 61 Tahun 2011). Total emisi GRK di Indonesia dari - Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi & Lembaga -

16


semua sektor posisi pada tahun 2000 sebesar 1,415,988 GgCO2e. Dimana, sektor Industri berkontribusi sebesar 2 %, dan lainnya didominasi oleh sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 58 %, serta lain-lain 40 % (energi, limbah, dan pertanian). Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam penanganan perubahan iklim yaitu dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim melalui strategi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK. Di sisi lain, pada tahun 2020-2030, Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Hal ini akan sangat menguntungkan karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, melimpahnya jumlah penduduk usia kerja harus didukung dengan peningkatan daya saing nasional melalui kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon. Selain itu, penerapan teknologi hijau juga dirasa sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Selanjutnya, dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) 2017, maka dipandang perlu untuk dilakukan penajaman terhadap kegiatan-kegiatan di PTL yang terkait erat dengan pembangunan rendah karbon dan pengendalian emisi yang di selaraskan dengan program prioritas nasional 2015-2019. Sehingga, untuk TA 2017-2019, telah di susun konsep kegiatan PTL yang mendukung program nasional yaitu pembangunan perkotaan yang di arahkan pada pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) yang tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni dan pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Kedua arah kebijakan tersebur di fokuskan untuk mencapai output kegiatan PTL 2017-2019 yaitu inovasi teknologi pengelolaan lingkungan perkotaan dengan kegiatan prioritas: (1) tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan dengan sasaran nya adalah inovasi teknologi pengolahan sampah secara termal dan sistem pengendalian pencemaran nya; dan (2) sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan dengan sasaran nya adalah inovasi teknologi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) perkotaan. Hal ini dilakukan pula sebagai upaya untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, yang telah di tanda tangani Presiden tanggal 13 Februari 2016.

- Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi & Lembaga -

17


Strategi pencapaian target kegiatan PTL pada periode tahun 2017-2019 dibuat dalam roadmap rancangan strategi kegiatan, seperti ditunjukkan pada Gambar 6, 7 dan 8. Prototype Teritegrasi Pretratment-Treatment, sistem Pengendalian Pencemaran

(Sampah dan Limbah Padat) Market

Target: Produk / Inovasi Teknologi

Prototype Pengendalian Pencemaran pada Sistem Pengolahan sampah

Product

Technology

•  Teknologi Hijau untuk Penganganan Sampah Perkotaan

•  Kajian tekno ekonomi •  Peningkatan performa (Flue gas treatment, Ash treatment, Water treatment, Energy recovery )


Prototype Treatment Pengeolahan Sampah


Development

•  Optimalisasi feeding system •  Optimalisasi flue gas tratment •  Ash treatmen •  Kontrol presure •  Water treatment

•  Prototype Pirolisis Sampah •  Optimalisasi rancang bangun

Pre-treatment Pengeolahan Sampah

2017

2018

2019

2020

Gambar 6. Roadmap Kegiatan Sampah dan Limbah Padat

(Air Bersih dan Air Limbah)

Prototype Sistem Pemanfaatan Air Hujan Perkotaan

Market


Product

Technology

Prototype Daur Ulang Limbah Perkotaan



Development Prototype Water Mobile

2017

Prototype Peningkatan Kualitas Air Baku Perkotaan

•  Teknologi Minimasi Dampak Banjir

•  Rancang bangun sistem mechanical •  Rancang bangun sistem electronical

•  Peningkatan Air Baku PDAM •  Perencanaan & Penentuan Sistem •  Basic Design ( sistem intake, sistem treatment, Ultrafiltrasi, RO, sitetem desinfeksi, sistem distribusi) •  Disain sistem mechanical Electrical

•  Prototipe untuk Bencana Nasional •  Inovasi Mobil Anti Banjir •  Inovasi Peningkatan Kualitas Hasil hingga Siap Minum

2018

2019

2020

Gambar 6. Roadmap Kegiatan Air Bersih dan Air Limbah


18


Pilot Plant Sistem Terintergrasi Pemantauan Kualitas Air dan Udara

(Pemantauan Lingkungan) Market


Pilot Plant Sistem Terintergrasi Pemantauan Kualitas Air dan Udara

Product

Technology


Pilot Plant Sistem Pemantauan Kualitas Udara

Development Pilot Plant Pemantauan Lingkungan Perairan

2017

2018

2019

2020

Gambar 6. Roadmap Kegiatan Pemantauan Lingkungan 3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Kegiatan PTL Arah kebijakan PTL Tahun 2015 – 2019 sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi

BPPT dan TPSA adalah peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka pembangunan diarahkan pada Penyelenggaraan Litbang (Riset); Layanan Perekekayasaan dan Teknologi dan Penguatan Kerjasama Swasta- Pemerintah – Perguruan Tingi. Strategi pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut dilakukan melalui upaya-upaya inisiatif strategis yang diimplementasikan dalam program di Pusat Teknologi Lingkungan yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkunan (PPTL), seperti di tunjukkan pada Gambar 6. Konsep kegiatan PTL tersebut mendukung program nasional yaitu pembangunan perkotaan yang di arahkan pada pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) yang tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni dan pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, seperti ditunjukkan dalam Gambar 7. Kedua arah kebijakan tersebur di fokuskan untuk mencapai output kegiatan PTL 2017-2019 yaitu inovasi teknologi pengelolaan lingkungan perkotaan dengan kegiatan prioritas: (1) tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan dengan sasaran nya adalah inovasi teknologi pengolahan sampah secara termal dan sistem pengendalian pencemaran nya; dan (2) sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan dengan sasaran nya adalah inovasi teknologi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) perkotaan. Hal ini dilakukan - Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi & Lembaga -

19


pula sebagai upaya untuk mendukung

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, KotaPEMBANGUNAN Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, PERKOTAAN yang telah di tanda tangani Presiden tanggal 13 Februari 2016. Perencanaan Terintegrasi Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemenhub

LEVEL 1

Kegiatan Prioritas PTL: tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kemendagri, Kemen PUPR

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Pembangunan Perkotaan

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemen PPA

Kegiatan Prioritas PTL: sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan

Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemenperin

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kemen LHK, Kemen PUPR

Gambar 7. Keterkaitan Kegiatan PTL dengan Program Prioritas Nasional 3.2

Kerangka Kelembagaan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata

Kerja BPPT tertanggal 27 Oktober 2015, pada Bab VI, Bagian Keenam, pasal 114 dan 115 bahwa Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) berada di bawah kedeputian Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a)

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengendalian pencemaran lingkungan;

b) pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan; c)

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang tata kelola lingkungan;


20


d) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi lingkungan; dan e)

pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Lingkungan. Gambar 8 menunjukkan peran dan ruang lingkup PTL dalam pengkajian dan penerapan

teknologi lingkungan. PERAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PTL PERAN

YANTEK Rekomendasi

Intermediasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi

T C H Pengkaji Audit Solusi

Advokasi Alih Tek. Konsultansi Pengujian Jasa Op.

VALUE PROPOSITION Tech State Of the Art Daya Saing Industri Kemandirian Bangsa

Pilot Project Pilot Plant Prototype Survey

Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Gambar 8. Peran dan ruang lingkup PTL dalam pengkajian dan penerapan teknologi lingkungan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT tertanggal 27 Oktober 2015, pada Bab VI, pasal 116 dan 117 bahwa Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) terdiri dari atas (a) Bagian Program dan Anggaran; dan (b) Kelompok Jabatan Fungsional, seperti ditunjukkan pada Gambar 9. Dimana, tugas dari Bagian Program dan Anggaran adalah melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.


21


DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah

Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral

Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Teknologi Lingkungan

Bagian Program dan Anggaran





Pusat Teknologi Reduksi Resiko Bencana





Teknologi Pengendalian Pencemaran

Teknologi Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Tata Kelola Lingkungan

Gambar 9. Struktur Organisasi PTL


22

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Recommend Documents