DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN TERTINGGAL LAINNYA
DISAJIKAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN TINGKAT PUSAT TANGGAL 16 - 17 SEPTEMBER 2002 DI JAKARTA
DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH SEMAN WIDJOJO
DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2002
DAFTAR ISI
I.
PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Konsepsi dan Pendekatan Pembangunan KTI
2
II.
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
2
III.
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2003
3
3.1.
Kebijakan dan Strategi
4
3.2.
Pengembangan Program-program di KTI dan Kating lainnya
4
IV.
MATRIK ALUR RENCANA KEGIATAN 2003
5
V.
KESIMPULAN DAN SARAN
5
1
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN TERTINGGAL LAINNYA
I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang telah dilaksanakan selama ini belum dikatakan dapat memberikan hasil yang optimal, terlihat Kawasan Timur Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia terhadap Kawasan Barat Indonesia, diperlukan langkah langkah strategis, yaitu melalui upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia ditempuh tidak semata mata melalui upaya peningkatan investasi, akan tetapi juga upaya optimalisasi program program lintas sektor di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan investasi berasal dari mobilisasi segala sumber daya, baik yang berasal dari pihak Pemerintah maupun yang berasal dari pihak swasta, sedangkan optimalisasi program program lintas sektor adalah untuk menghasilgunakan serta mendayagunakan kegiatan kegiatan lintas sektor guna mencapai sasaran yang hendak dicapai. Optimalisasi pencapaian sasaran percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, perlu dipertimbangkan terhadap keterbatasan dalam pembiayaan dan oleh karena itu, formulasi strategi atau “Grand Strategy” (Kebijakan Strategi Nasional- Jaktranas) menjadi sangat penting, karena dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi seluruh program program yang akan diarahkan ke Kawasan Timur Indonesia. Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah, Kebijakan Strategi Nasional tersebut perlu mempertimbangkan keterlibatan Pemerintah Daerah, karena bagaimanapun Jaktranas tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan, sementara menurut Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah hampir seluruh kewenangan sudah ada di daerah, sehingga akan sangat tepat apabila semuanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Jaktranas sebagai rambu rambu Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat pembangunan
2
Kawasan Timur Indonesia, dimana menempatkan sebagai fasilitator. 1.2.
Pemerintah
Pusat
hanya
Konsepsi dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia terhadap Kawasan Barat Indonesia, bukan berarti bahwa seluruh daerah/wilayah yang ada di Kawasan Timur Indonesia tertinggal dan kondisinya bervariasi, ada daerah dan wilayah yang sudah siap dilakukan percepatan pembangunan dan ada daerah dan wilayah yang belum siap dilakukan percepatan pembangunan. Daerah dan wilayah yang siap dilakukan percepatan seperti daerah cepat tumbuh atau wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Daerah /Wilayah yang belum siap dilakukan percepatan seperti wilayah perbatasan, pedalaman, pulau pulau kecil, dan pesisir. Pendekatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia berbijak pada kondisi dan prinsip bahwa setiap daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan adalah guna memacu daerah daerah yang perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan daerah daerah yang belum siap dilakukan percepatan pembangunan. Dengan kondisi ketimpangan yang terjadi antar satu daerah dengan daerah lain tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tepat. Pada kondisi yang demikian pendekatan pengembangan wilayah merupakan pendekatan pemerataan pembangunan yang tepat Pengembangan wilayah sebagai pendekatan diarahkan untuk menyeimbangkan pembangunan antar daerah satu dengan daerah yang lainnya, artinya tidak tertutup kemungkinan untuk daerah yang sudah maju dan potensi untuk lebih maju dan cepat pembangunannya dan daerah yang tertinggal untuk dapat lebih cepat kemajuan pembangunannya..
II. PERMASALAHAN PERMASALAHAN Permasalahan permasalahan yang dijumpai berkaitan dengan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia adalah : 1) Keterbatasan Pemerintah Daerah untuk ikut serta membiayai program program pembangunan di Kawasan Timur Indonesia yaitu berkaitan dengan
3
penggunaan DAU sebagaian besar untuk kegiatan rutin dan beberapa daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbatas. 2) Keterbatasan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan berimplikasi terhadap kurangnya perhatian terhadap daerah daerah yang tertinggal, sehingga daerah daerah tersebut semakin tertinggal bila dibandingkan dengan daerah daerah lainnya. 3) Daerah daerah atau Wilayah wilayah potensi cepat tumbuh seperti KAPET kurang memperoleh perhatian khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana; 4) Situasi yang kurang kondusif yaitu di satu sisi Pemerintah Daerah dengan kewenangan besar tidak didukung dengan kemampuan pembiayaan, sedangkan di pihak lain Pemerintah Pusat yang lebih konsen dengan wilayah atau kawasan cepat tumbuh seperti KAPET terbatas kewenangan dan pembiayaanya.
III. PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2003 Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, akan diterbitkan Keppres tentang Konsepsi Kebijakan Strategi Nasional percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Inpres tentang Kebijakan Strategi nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. yang sudah dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 26 Agustus 2002. Dari hasil Sidang Kabinet Terbatas tersebut, Departemen Dalam Negeri terlibat dalam beberapa kegiatan tindak lanjut seperti dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus, Pengembangan Kawasan Perbatasan, Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemanfaatan dana Pemda untuk mengambil alih perusahaan di BPPN, pengkajian penetapan wilayah pengembangan strategis serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal itu serta sehubungan dengan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri dikembangkan kebijakan serta program program sebagai berikut :
4
3.1.
Kebijakan dan Strategi 1) Memberikan perhatian secara khusus terhadap kawasan Timur Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di luar DAK Reboisasi. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Aparat Daerah di Kawasan Timur Indonesia; 3) Memberdayakan masyarakat sebagai antisipasi menghadapi kehadiran investor dan sekaligus mengantisipasi era globalisasi. 4) Memberikan perlakuan yang berbeda beda terhadap setiap Daerah, atas dasar kondisi masing masing daerah bervareasi; 5) Memberikan perhatian yang lebih terhadap wilayah wilayah tertinggal seperti wilayah pesisir, pulau pulau kecil serta perbatasan. 6) Melibatkan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia 7) Penggunaan pendekatan Pengembangan Wilayah Terpadu untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3.2.
Pengembangan Program Program 1) Program Pembangunan wilayah tertinggal melallui Pengembangan Prasarana Perdesaan 2) Program Pengembangan Wilayah Terpadu 3) Program Fasilitasi pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh 4) Program Fasilitasi pembangunan Kawasan Perbatasan 5) Program Faslitasi pembangunan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
5
IV. MATRIK ALUR RENCANA KEGIATAN 2003 Dalam Tahun Anggaran 2003 diusulkan 5 proyek dengan jumlah dana sebesar Rp 412.633.000.000,- dan detail gambaran dari masing masing proyek sebagaimana terlampir.
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 KESIMPULAN 1. Pembiayaan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia sangat terbatas, baik keterbatasan pembiayaan pembangunan dari Pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. 2. Penggunaan Dana Alokasi Umum sebagaian besar untuk membiayai kegiatan rutin dan sedikit dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. 3. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap daerah daerah serta wilayah wilayah yang tertinggal, seperti kawasan pedalaman, pesisir, pulau pulau kecil. 4. Dana Alokasi Khusus merupakan peluang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
untuk
mempercepat
5. Pemberdayaan masyarakat sebagai pra kondisi kehadiran investor dan antisipasi era globalisasi. 5.2 SARAN SARAN 1. Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, agar dialokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK); 2. Memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sepanjang dapat memperikan kemajuan daerah yang bersangktan namun masih dalam rambu rambu kepentingan nasional. 3. Mempergunakan pendekatan pengembangan Wilayah Terpadu sebagai pendekatan dalam percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 4. Memberikan perhatian lebih kepada daerah daerah atau wilayah wilayah yang relative tertinggal seperti wilayah perbtasan, pedalaman, pesisir dan pulau pulau kecil.
6
