MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA YANG BERBASIS SUMBER DAYA DAN KONTRIBUSINYA UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL Ir. Ir. H.A. H.A. Helmy Helmy Faishal Faishal Zaini Zaini (Disampaikan dalam Sessi Diskusi Kelompok dengan Tema: “Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan KTI”) Kerjasama : Yayasan Bakti – FORUM KTI – Harian Kompas
Makassar, 8 Februari 2010
LATAR BELAKANG KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH (DISPARITAS) JAWA KAWASAN BARAT PERKOTAAN
LUAR JAWA KAWASAN TIMUR PERDESAAN
DAERAH TERTINGGAL DAERAH NON TERTINGGAL
ISU STRATEGIS
Kesenjangan antar wilayah masih merupakan isu strategis yang relevan dalam pembangunan wilayah 5 (lima) tahun kedepan demi memantapkan NKRI; Upaya pengembangan ekonomi daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga untuk memeratakan pembangunan ekonomi, baik antara wilayah Jawa-luar Jawa, antar provinsi, antar kabupaten/kota, juga antara desa-kota secara berkeadilan; Peningkatan ketahanan nasional di daerah tertinggal dan perbatasan lebih ditekankan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3
GAMBARAN UMUM REALITAS GEOGRAFI EKONOMI INDONESIA*)
DISPARITAS REGIONAL KTI 68,11% dari luas Indonesia, penduduk 19% dr total penduduk Indonesia KBI luas 31,89% dari luas Indonesia penduduk 81% PENDUDUK MISKIN KBI : 27,5 Juta KTI : 7,5 Juta % penduduk miskin terbanyak: Papua (36,1%), Nusa Tenggara (24,7%), Maluku (20,5%) KONTRIBUSI PDRB KBI : Jawa-Bali (61,76%), Suamtera (21,72%), KTI : Kalimantan-Sulawesi- Nusa Tenggara Maluku, Papua, (16,53%) *) BPS, Tahun 2008
SUMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT WILAYAH TAHUN 2006-2008
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT PROVINSI TAHUN 2004-2008
REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA MENURUT WILAYAH TAHUN 2008
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN KTI
Berorientasi pada masyarakat (people center oriented). Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (socially accepted). Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (culturally appropriate). Berwawasan lingkungan (environmentally sound). Tidak diskriminatif (non discriminative).
KONFIGURASI EKONOMI KAWASAN & KEMAJUAN DAERAH
KBI akan terus lebih berkembang karena ada aglomerasi kegiatan ekonomi terutama di Jakarta & Jawa. Beberapa kawasan seperti Jabodetabek, Semarang & sekitarnya, Surabaya & sekitarnya mengalami aglomerasi ekonomi karena adanya cluster industri yang mengakibatkan kinerja ekonomi menjadi lebih efisien. KTI akan tertinggal semakin jauh karena sulit membentuk aglomerasi ekonomi karena faktor geografis dan demografis. Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik antarwilayah, pembangunan berbasis kewilayahan merupakan jawaban untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya lokal secara lebih efisien dan efektif guna mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan antarwilayah, serta memperhatikan kaidah pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga kesinambungan pembangunan.
BAGAIMANA MENGGERAKKAN EKONOMI KTI?
Membuat cluster kegiatan ekonomi per kawasan:
Sulawesi kegiatan ekonomi pertanian fokus – jagung Maluku fokus pada sektor perikanan Kalimantan fokus sektor pertambangan dan Kehutanan Papua fokus sektor pertambangan dan Kehutanan
Membuat kebijakan yang mefasilitasi tumbuhnya cluster buatan maupun yang bersifat alamiah Peran pro aktif pemerintah: mendorong pembangunan
kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi.
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH*)
mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik; meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. *) RPJMN Buku III
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN*)
Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK, dan kawasan strategis lainnya. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu), KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan kawasan strategis lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan energi yang mendukung pengembangan kawasan strategis. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya. *) RPJMN Buku II Bab IX
PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
11 Prioritas Nasional
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
TEMA PRIORITAS DAN SUBSTANSI INTI PROGRAM 100 HARI Tema Prioritas Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik
Substansi Inti •
Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011 -
-
•
Penanganan jalan nasional serta pengendalian pelaksanaan perencanaan, dan pengawasan penghubung pusat kota utama perbatasan Pengelolaan sarana dan fasilitas bandar udara penghubung pusat kota utama perbatasan Pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi perbatasan Pengembangan dan pembangunan fasilitas kesehatan dasar di perbatasan Peningkatan akses dan mutu TK dan SD di perbatasan Pengembangan pembangkit energi dan penyediaan air bersih untuk daerah tertinggal
Sasaran Pengentasan Daerah tertinggal: sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014 -
Pengembangan kebijakan dan koordinasi pembangunan dibidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur di daerah tertinggal 13
TUPOKSI KEMENTERIAN PDT PERPRES NO. 9 TAHUN 2005 1. Merumuskan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal 3. Mengelola barang/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya 5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden PERPRES NO. 90 TAHUN 2006 (1) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. " (2) Dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit kerja yang berbentuk Pusat."
VISI DAN MISI
Visi (achieveable dream) pembangunan daerah tertinggal adalah: terwujutnya daerah tertinggal menjadi daerah yang wilayah dan masyarakatnya maju setara dengan daerah yang maju.
Misi (normative action to cope with the achieveable dream) yang akan dijalankan adalah: (i) meningkatkan kualitas SDM, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan kawasan secara terpadu, (ii) meningkatkan pelaksanaan kegiatan investasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, dan (iii) menguatkan kapasitas lembaga daerah (pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat).
Untuk mewujutkan visi dan menjalankan misi tersebut diatas, prinsipprinsip dalam pembangunan daerah tertinggal adalah: pemerataan, keadilan, pemihakan, pemberdayaan, dan percepatan, kemitraan, dan pembangunan berkelanjutan.
STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dilakukan strategi dasar melalui empat pilar : Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat; Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui : (1) penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah, (2) pemanfatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pembangunan kawasan produksi; Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik ‘keterisolasian ’, dilakukan melalui: (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
KEGIATAN UTAMA (INSTRUMEN) KPDT TH. 2009 (SESUAI PERPRES NO. 90 TAHUN 2006) No
Kegiatan Utama
Keluaran
1
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
Mempercepat proses pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus
2
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)
penyediaan prasarana & sarana sosial dasar di perdesaan
3
Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)
memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri pengolahan di daerah tertinggal
4
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)
Penguatan kelembagaan masyarakat di Kab Tertinggal dengan melibatkan Pokmas dan Kader Penggerak Pembangunan
5
Percepatan Pebangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)
membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, dan meningkatkan sinergi pembangunan antara daerah
6
Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah perbatasan
7
Economic Development Financing Facility (EDFF)
Terlaksananya pembangunan infrastruktur ekonomi di NAD
8
Livelihoods and Economic Development Program (LEDP)
Terciptanya lapangan pekerjaan dan akses pelayanan sosial di Pulau Nias
17
TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2010 Percepatan pencapaian pembangunan daerah tertinggal di bidang pelayanan dasar dan ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur, penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dukungan pusat produksi, pusat pertumbuhan dan perkotaan yang terintegrasi. 18
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2010-2014 2010-2014 1. Mempercepat berkurangnya status kabupaten tertinggal hingga paling sedikit 50 kabupaten pada akhir tahun 2014; 2. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dari 6,6% menjadi 7,1 %; 3. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dari 18,8% menjadi 14,2%; 4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh IPM dari 67,7 menjadi sebesar 72,2 pada tahun 2014 19
FOKUS LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2010
5O Kabupaten daerah tertinggal yang menjadi target pengentasan ketertinggalan tahun 2014, dan khusus untuk pulau Jawa ditargetkan seluruh Kabupaten tertinggal terentaskan tahun 2014; Kabupaten di KTI, Perbatasan, dan Pasca Bencana; Kabupaten Pemekaran (DOB) dari Daerah Tertinggal Tahun 2005 - 2009 (34 Kabupaten); Daerah yang telah ditetapkan sebagai pengembangan ekonomi terpadu.
20
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
PROGRAM JANGKA PENDEK
Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun grand design dan road map 2010-2014 berdasarkan paradigma pembangunan berbasis perdesaan (Development Base On Rural/Vilaage). Pada tahun 2010-2014, KPDT akan memfokuskan pada paradigma pembangunan berbasis perekonomian rakyat dan desa dengan mengurangi angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan. Proses pembangunan perdesaan diarahkan untuk menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif (increased income and living standart) melalui pendekatan desa terpadu. KPDT telah menyiapkan model ‘Bedah Desa’ melalui program pembangunan kawasan perdesaan terpadu (P2KPT). Bedah Desa Terpadu ini akan menjadi salah satu program unggulan Kementerian PDT untuk lima tahun ke depan. Rancangan program Bedah Desa Terpadu nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pembangunan desa lainnya.
MODEL ‘BEDAH DESA’ Model ‘bedah desa’ adalah alat bantu manajemen pelaksanaan pembangunan perdesaan yang digunakan untuk mengelola integrasi penyediaan ‘input dan proses’ kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan, dengan sasaran:
meningkatnya kualitas kehidupan dan pendapatan masyarakat perdesaan (masyarakat yang maju).
meningkatnya kegiatan produksi perdesaan (masyarakat yang produktif).
menguatnya kapasitas lembaga perdesaan (masyarakat yang terorganisir).
berkembangnya fungsi & kualitas kawasan permukiman perdesaan (kawasan desa berkarakter kota).
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
