PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN Oleh: Dr. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah Tertinggal, TRansmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kick Off Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta, 15 Mei 2017

1

PENEGASAN KOMITMEN

2

REPUBLIK INDONESIA

OPTIMALISASI PERAN KEMENDESA PDTT

1.

Peran Kementerian Desa PDTT sangat PENTING dan KRUSIAL dalam mewujudkan NAWACITA, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019, komitmen global: SDG’s, Climate Change, dan lainnya;

2.

Kementerian Desa PDTT harus mempunyai MANAJEMEN DATA, INFORMASI dan PENGETAHUAN yang lengkap, akurat dan mutakhir tentang desa, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan transmigrasi;

3.

Kementerian Desa PDTT harus MEMAHAMI KARAKTERISTIK dan MASALAH, dan PERILAKU masyarakat di setiap wilayah yang berbeda (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera);

4.

Kementerian Desa PDTT harus mempunyai RENCANA STRATEGIS dan RENCANA KERJA yang TERUKUR, TERPADU, dan BERBASIS KINERJA;

5.

Kementerian Desa PDTT harus MENJALANKAN FUNGSI REGULASI, FUNGSI KOORDINASI dan FUNGSI EKSEKUSI dengan TUNTAS, LUGAS dan SEIMBANG;

6.

Kementerian Desa PDTT harus membangun KERJASAMA, KEMITRAAN dan KOLABORASI YANG SOLID, ADIL dan BERKELANJUTAN dengan K/L, PERGURUAN TINGGI, LSM, SWASTA dan Lembaga Internasional. 33

REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L 2018

1. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019: 1) Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang JELAS dan TERUKUR; serta BERMANFAAT LANGSUNG BAGI RAKYAT; 2) Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali. 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018: 1) Penajaman kegiatan (jenis kegiatan, lokasi, kelompok sasaran) bersama Bappenas dan DJA Money follow goals and programs Pembahasan Renja dan RKA KL; 2) Penyusunan rencana program dan kegiatan secara TERPADU antardirjen dan antardirektorat Konsolidasi kegiatan antardirjen dan antardirektorat; 3) Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan K/L Percepatan penanganan dispute (peraturan, kebijakan, program dan kegiatan), dan Optimalisasi KERJASAMA dan KEMITRAAN dengan K/L; 4) Peningkatan kualitas sosialisasi, rapat koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada Pemda Provinsi dan Pemda Kab./KotaOptimalisasi perjalanan dinas dengan agenda terpadu lintas dirjen dan lintas direktorat; 5) Peningkatan PENGENDALIAN dan EVALUASIRevitalisasi Tim Koordinasi. 44

ARAHAN PRESIDEN

Percepatan Pembangunan Desa Rapat Terbatas Kabinet 29 Maret 2017

5

1 2

ARAHAN PRESIDEN

TINDAK LANJUT

KETIMPANGAN antara DESA dengan KOTA merupakan penyebab utama tingginya urbanisasi Tahun 2017 kita fokus mengatasi KETIMPANGAN ANTARDAERAH, KAYA dan MISKIN, DESA dan KOTA

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA dan KAWASAN PERDESAAN

3

Persentase Penduduk KOTA terus meningkat

4

Persentase KEMISKINAN DESA (13,96%) DUA KALI LIPAT KOTA (7,7%)

PENAJAMAN TARGET LOKASI, KAWASAN DAN KELOMPOK SASARAN TRANSFORMASI DESA menjadi KOTA (Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik), dan KETERKAITAN DESA-KOTA Pelayanan DASAR, Pengembangan EKONOMI DESA (Produksi, Nilai Tambah, Kesempatan kerja dan 6 Pendapatan)

6

5

ARAHAN PRESIDEN

TINDAK LANJUT

DANA DESA meningkat Rp. 20,76 T (2015), Rp. 46,98 T (2015), dan Rp. 60 T (2017)

Pola ALOKASI dan DISTRIBUSI, FOKUS Pemanfaatan, MANAJEMEN PENDAMPINGAN, serta PENGENDALIAN dan EVALUASI PELAYANAN DASAR

6

Penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan MANFAAT bagi WARGA di DESA terutama pada PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN di PERDESAAN

(pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan);

INFRASTRUKTUR DASAR

(air bersih, listrik, jalan, jembatan, embung, transportasi: darat, sungai, laut dan udara; dan telekomunikasi dan informasi); dan

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA (Produksi, Pengolahan, Distribusi, Promosi dan Pemasaran)

7

ARAHAN PRESIDEN

TINDAK LANJUT

7

Masalah PENYALURAN dan PENCAIRAN DANA DESA ini bisa SEGERA DIATASI. Dan TAHUN 2017 ini, HARUS DIPASTIKAN SEMUA DESA BISA MENERIMA DANA DESA

SOSIALISASI, KOORDINASI dan SUPERVISI TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN dan DESA PELAYANAN DASAR; INFRASTRUKTUR DASAR

8

Pemanfaatan dana desa BUKAN HANYA untuk MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, tapi juga pada upaya PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN DESA serta upaya MENGATASI KEMISKINAN dan KETIMPANGAN di DESA

(air bersih, listrik, jalan, jembatan, embung, transportasi: darat, sungai, laut dan udara; dan telekomunikasi dan informasi); dan

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA (Produksi, Pengolahan, Distribusi, Promosi dan Pemasaran) 8

8

9

10

ARAHAN PRESIDEN

TINDAK LANJUT

Dana Desa digunakan LEBIH BESAR lagi untuk PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA, terutama untuk sektor PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN dan INDUSTRI UMKM di desa

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA

Pengelolaan dana desa dapat melibatkan PARTISIPASI WARGA untuk PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DESA, dan MASYARAKAT dapat IKUT MENGAWASI PENGUNAAN DANA DESA agar TEPAT SASARAN

POLA dan PENDEKATAN PEMDAMPINGAN disesuaikan kondisi LOKAL

REVITALISASI BUMDES KERJASAMA K/L, PEMDA, BUMN, PERGURUAN TINGGI dan SWASTA

PEREKERUTAN, PELATIHAN, PENEMPATAN, PENGAWASAN, dan PENGENDALIAN oleh 9 PEMERINTAH DAERAH 9

11

ARAHAN PRESIDEN

TINDAK LANJUT

Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya TIDAK BISA PARSIAL, TIDAK BOLEH SEKTORAL, tapi HARUS betul-betul INTEGRATIF dari HULU sampai HILIR

PENDEKATAN BERBASIS WILAYAH dan ASIMETRIS: Rumusan Kebijakan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pendampingan disesuaikan dengan KONDISI SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI di SETIAP WILAYAH: PAPUA, MALUKU, NUSA TENGGARA, SULAWESI, KALIMANTAN, JAWA dan SUMATERA. 10

10

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH

11

TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA DESA DAN DAERAH Masyarakat Tradisional

SDM

Masyarakat Berkembang

Masyarakat Maju

Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)

Pengetahuan Teknologi Institusi Informasi Prasarana Ruang

(darat dan laut)

SDA

Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan

Berburu dan Pengumpul

Berpindah dan Bertani

Kalimantan dan Sulawesi

Pertanian dan Pertambangan

Jawa dan Sumatera

Manufaktur dan Jasa

Sintesis dan Daur Ulang

Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed)

12

TRANSFORMASI DESA 1. 2. 3. 4.

Desa Mandiri

Akumulasi modal Sosial-Budaya Akumulasi modal ekonomi Akumulasi modal fisik Akumulasi pengetahuan

1. Regulasi 2. Data dan Sistem Informasi 3. Pengetahuan 4. Organisasi 5. Masyarakat 6. Pemdesa 7. Prasarana 8. Pendampingan

Desa Berkembang

Desa Tertinggal 1. Regulasi 2. Data dan Sistem Informasi 3. Pengetahuan 4. Organisasi 5. Masyarakat 6. Pemdesa 7. Prasarana 8. Pendampingan

1. Regulasi 2. Data dan Sistem Informasi 3. Pengetahuan 4. Organisasi 5. Masyarakat 6. Pemdesa 7. Prasarana 8. Pendampingan

• • • • • Tahapan

Proses Partisipasi Transparansi Akuntabilitas Fairness Responsibilitas

•Perencanaan •Penganggaran •Pelaksanaan •Pemantauan dan pengendalian 13 •Pelaporan

Kota

(Urban-Village)

Desa Berkelanjutan (Village-Urban)

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA 1. Percepatan pembangunan Desa SALING BERKAIT dan TERPADU dengan pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Transmigrasi; 2. KONDISI sosial, budaya, dan ekonomi desa di setiap wilayah BERBEDA Pendekatan, kebijakan, program dan kegiatan BERSIFAT ASIMETRIS BERBASIS WILAYAH; 3. KAPASITAS Pemerintah Desa dan masyarakat desa TIDAK SAMA untuk setiap wilayah Pola SOSIALISASI, PELATIHAN dan PENDAMPINGAN BERSIFAT PARTISIPATIF BERBASIS WILAYAH; 4. Koordinasi dan konsistensi dalam penyusunan REGULASI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN dari K/L, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. SINERGI dan KETERPADUAN PEMBIAYAAN pembangunan desa dari belanjan K/L dan dana transfer daerah termasuk dana desa, DAK, dan dari APBD; 6. KERJASAMA dan KOORDINASI Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM dan pelaku usaha dalam pendampingan dan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa; 7. Pengembangan SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DESA dan DAERAH; serta POLA BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing), MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) pembangunan desa; dan 8. Penataan MANAJEMEN ASSET DESA DAN DAERAH yang BAIK, ADIL, 14 MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN.

POTRET DAN FAKTA PEMBANGUNAN DESA

15

REPUBLIK INDONESIA

POTRET MASYARAKAT DESA

• Apakah kita memahami dengan benar dan tepat MASALAH dan AKAR MASALAH sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang tersebar dan beragam? • Apakah program dan kegiatan sudah MENJAWAB DAN MENGATASI MASALAH?

16 16

REALITA DESA DAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

Banjir Desa Mojo di Kab Bojonegoro

Desa Budaya Pagerharjo di Kab Kulon Progo

Kondisi Jalan Menuju Desa Sambi, Kab. Kotawaringin

Dana Desa untuk Drainase di Kab Morowali

Kondisi Salah Satu SD di Kabupaten Berau

Kekeringan Desa di Kab Nagekeo

17

17

REALITA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kondisi jalan perbatasan di Kab Sintang

Asrama Siswa Di Kab Sintang

Jembatan rusak di Papua

Rumah Masyarakat Perbatasan di Kab TTS

Pengembangan ekonomi lokal di Papua

Masyarakat perbatasan dg BBG Malaysia 18 18

MENGAPA SEMUA ITU HARUS TERJADI? APA YANG BISA KTA LAKUKAN?? REPUBLIK INDONESIA

19

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Faktor Produksi

PAPUA

MALUKU

NUSA TENGGARA

SULAWESI

KALIMANTAN

JAWA

SUMATERA

Lahan Benih/ Bibit Bahan Baku Peralatan Modal Pengetahuan/ Teknologi Informasi Manajemen Usaha Pendamping Prasarana dan Sarana (listrik, air bersih, transportasi) Sangat kurang

Cukup

Baik

20

20

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA Penyebab ketertinggalan di Papua: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri

Baseline

Target 2019

6.139

280

601

33

o Masih adanya kampung dan distrik yang terisolasi khususnya di PEGUNUNGAN TENGAH disebabkan oleh terbatasnya akses transportasi darat dan tingginya biaya transportasi udara sehingga menyebabkan DISPARITAS HARGA sangat tinggi. o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI. o Terbatasnya pola budidaya masyarakat yang masih bersifat SUBSISTEN o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Konflik LAHAN dan TANAH ULAYAT o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di wilayah pegunungan tengah o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; angka PENYAKIT MENULAR (malaria, HIV/AIDS, kolera); dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat kampung. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari kampungkampung dan distrik ke pusat kegiatan ekonomi. 21 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 21 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU Penyebab ketertinggalan di Maluku: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

jumlah desa tertinggal ke berkembang

1.358

jumlah desa berkembang ke mandiri

878

Target 2019 351 43

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 22 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 22 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

Penyebab ketertinggalan di Maluku: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Baseline

Target 2019


1.582

460


2.319

74

Indikator

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 23 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 23 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI Penyebab ketertinggalan di Sulawesi: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

Target 2019


2.063

723


6.506

173

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL terluar yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 24 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 24 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Penyebab ketertinggalan di Kalimantan: ➢ SDM ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator

Baseline

Target 2019


2.452

707


3.960

146

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di KAWASAN PERBATASAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi darat dan udara, dan tingginya biaya transportasi udara sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di KAWASAN PERBATASAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat desa perbatasan. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 25 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi 25 dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA Penyebab ketertinggalan di Sumatera: ➢ Prasarana dan Sarana Dasar ➢ Aksesibilitas ➢ Ekonomi

Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri

Baseline

Target 2019

5.982

2.119

16.476

416

o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan darat sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya PENGOLAHAN produk, dan terbatasnya akses PASAR. o Kurangnya MANFAAT Perkebunan dan Pertambangan bagi masyarakat desa. o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa/nagari. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 26 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti 26 koperasi dan BUMDesa.

FAKTA PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI o Belum optimalnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR

Penyebab Ketertinggalan di Jawa-Bali: ➢ Akses pasar

Indikator

Baseline

Target 2019


591

360

20.282

1.115


o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat

Isu Strategis 1. Dana Desa: Tingkat penyerapan dan kualitas belanja baik. 2. Pendampingan: Pendampingan sudah berjalan dengan baik karena keterlibatan lembaga penggerak dan pengembangan masyarkat desa dari LSM dan perguruan tinggi. 3. Prasarana: Belum optimalnya transportasi dari desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa sudah 27 berkembang. 27

REPUBLIK INDONESI A

JADWAL PENYELESAIAN RKP 2018

28

REPUBLIK INDONESIA

JADWAL PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L 2018 Jan - Feb

Mar - Jun

Januari Draft Rancangan Awal RKP

Juni

Maret

Mei

Rancangan Awal RKP

Rancangan RKP

Workshop Draft Policy Rakortek Internal PN dan PP

SB Pagu Indikatif

Bilateral Meeting (BM)

Rakorbangpus dan Musrenbangnas

Trilateral Meeting 1 (TM -1)

Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR

Perpres RKP

SB Pagu Anggaran

Trilateral Meeting 2 (TM -2) Pemutakhiran Rancangan Renja

Rancangan Awal Renja

Rancangan Renja

Renja

RKA-K/L

29 29

RANGKAIAN PELAKSANAAN FORUM PENYUSUNAN RKP 2018 REPUBLIK INDONESIA

BILATERAL MEETING 19 Januari 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Arah kebijakan dan sasaran RKP 2018, PN, PP, KP, dan Kebijakan Presiden dalam sektor terkait, kepada Kementerian/Lembaga. 2. Melakukan pembahasan terkait Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, proyek K/L yang mendukung, serta program, kegiatan, output dan indikator K/L termasuk target, lokasi dan alokasi.

KBI: 21 Feb 2017 KTI: 28 Feb 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Memastikan bahwa pemerintah daerah memahami penjabaran sasaran Prioritas Nasional RKP 2018 di masing-masing daerah. 2. Melakukan pengendalian perencanaan Prioritas Nasional di daerah dengan memastikan kesiapan daerah terhadap penjabaran sasaran agenda Prioritas Nasional RKP 2018.

RAKORBANGPUS 11 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Menyampaikan rancangan awal RKP 2018 2. Menyampaikan indikasi Proyek Prioritas Nasional dan Proyek K/L per provinsi

MULTILATERAL MEETING 17-20 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting

PRA TRILATERAL MEETING 21 April 2017

➢ PEMBAHASAN: 1. Menyepakati distribusi indikasi alokasi per program 2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting

RAKORTEK K/L-PEMDA

MUSRENBANGNAS 26 April-9 Mei 2017

➢ PEMBAHASAN: Menyepakati usulan kegiatan antara Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi per PN, PP, KP, Pro-PN, Pro-K/L yang mendukung Pro-PN serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung ProPN sebagai bahan RKP 2018. Slide - 30

30 30

REPUBLIK INDONESIA

SB PAGU INDIKATIF & RANCANGAN AWAL RKP 2018 1. Telah diterbitkan Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu Surat Bersama Pagu Indikatif No.S-398/MK.02/2017 dan No.B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP 2018 2. SB tersebut telah didistribusikan ke K/L pada 12 Mei 2017 dengan lampiran : a. CD Rancangan Awal RKP TA 2018 b. Pokok-pokok kebijakan belanja K/L c. Rincian Pagu Indikatif K/L : • Form A : Rincian program • Form B : Rincian kegiatan prioritas • Form C : Rincian Proyek Prioritas • Form D : Rincian PHLN/PDN dan Form E : Rincian SBSN 31 31

TINDAK LANJUT

REPUBLIK INDONESIA

1. 2. 3.

4.

5.

Melakukan pemutakhiran Rancangan Awal RKP 2018 untuk Pembicaraaan Pendahuluan di DPR K/L menyusun Rancangan Awal Renja K/L Melakukan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) : Mempertajam prioritas pembangunan (sasaran, alokasi per proyek dan kegiatan prioritas) hingga ke lokasi Pengecekan kesiapan proyek termasuk teknis pelaksanaannya Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 harus benar-benar siap, terukur dan berkualitas. Kesepakatan Trilateral Meeting menjadi bahan untuk memuktahirkan lampiran SB Pagu Indikatif (Lampiran III.a; III.b, III.c, III.d dan III.e) Hasil trilateral meeting dituangkan dalam aplikasi KRISNA.

TUJUAN Penyesuaian dan penyelarasan antara Rancangan Renja K/L dengan Rancangan Awal RKP

INPUT 1. 2. 3. 4. 5.

RPJMN & Renstra K/L 2015-2019; Rancangan Awal RKP 2018 SB Pagu Indikatif 2018 Hasil Musrenbangnas 2017 Dokumen-dokumen kesiapan kegiatan (a.l. KAK, RAB, FS, DED, LARAP); 6. Kebijakan Presiden pada sektor terkait.

OUTPUT

TINDAK LANJUT

Catatan hasil kesepakatan tiga pihak

1. Bappenas  Pemutakhiran RKP 2018 2. K/L  perbaikan Rancangan Renja K/L 2018 3. Kemenkeu & Bappenas  Bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN. 32 32

REPUBLIK INDONESIA

No

JADWAL PELAKSANAAN Kegiatan

Tanggal

1

Pertemuan Tiga Pihak (TM) antara Kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan

s.d. tanggal 19 Mei 2017

2

Kementerian/Lembaga mengirimkan (submit melalui KRISNA) Rancangan Renja K/L yang telah disepakati di TM

19 s.d. 23 Mei 2017

3

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan approval Rancangan Renja K/L (dalam aplikasi KRISNA) untuk menelaah apakan sudah sesuai TM.

24 s.d. 29 Mei 2017

4

Rancangan Renja K/L (dalam KRISNA) yang sudah di approve oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan akan dijadikan referensi penyusunan RKA K/L

Akhir Mei 2017

5

Kementerian/Lembaga mulai menyusun RKA K/L berdasarkan data dari Renja K/L

Juni 2017

33 33

Penyusunan Renja K/L 2018 melalui aplikasi KRISNA

REPUBLIK INDONESIA

 KRISNA: Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran

• Renja K/L 2018 disusun melalui aplikasi KRISNA yang sudah terintegrasi dengan (ADIK) dan RKA K/L, sehingga K/L tidak melakukan input berulang pada beberapa aplikasi • Fitur aplikasi KRISNA: ✓ Berbasis web dan terpusat, sehingga Pengguna tidak perlu melakukan instalasi ✓ Dilengkapi otorisasi dan otentikasi ✓ Dilengkapi data history serta log

34 34

KRISNA: SATU SISTEM UNTUK SEMUA

REPUBLIK INDONESIA

Sebelumnya

Renja K/L

Melakukan input berulang

• Input

ADIK

RKA KL

• Input

• Input

Aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L (ADIK)

2018 1 Kali Input K/L melakukan penyusunan Renja dengan menginput informasi sampai dengan komponen

RKA K/L

DIPA

KL

KL

KL

Program

Program

Program

Kegiatan

Kegiatan

Output

Output

Kegiatan Output

Transfer data melalui sistem informasi (database)

Sub Output Komponen

Sub Output Komponen Detail

Sub-Komponen Akun

Data Renja K/L digunakan untuk penilaian kinerja (LAKIP)

Detail

K/L mengisi informasi detail belanja (akun dan detail)

35 35

REPUBLIK INDONESIA

RKP 2018 PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH dan REKAP HASIL MUSRENBANGNAS 2017

36

36

REPUBLIK INDONESIA

PN PEMBANGUNAN WILAYAH

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Berkurangnya kesenajangan antarwilayah Pembangunan Wilayah

Berkurangnya risiko bencana

Meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan

37

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan

Pembangunan dermaga

Pembangunan dan rehabilitasi bandara Pelayanan angkutan keperintisan Penyediaan Akses Telekomunikasi Penyediaan Moda Transportasi Penyediaan akses ketenagalistrikan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

KEGIATAN PRIORITAS Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

KEGIATAN PRIORITAS Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru

Distribusi tenaga pendidik

Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu Pengadaan alat kesehatan Penyediaan akses ketenagalistrikan

Distribusi tenaga kesehatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha

KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha

KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas

PROYEK PRIORITAS Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah Penyelesaian Segmen Batas Pengelolaan Kawasan Maritim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu

Urusan Wajib dan Kewenangan Pemerintah Pusat

KEGIATAN PRIORITAS Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan

PROYEK PRIORITAS Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan

Kerjasama Multilateral Regulasi Eksport Import Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan 38 Kawasan Perbatasan

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa

Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM

Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa Pendidikan di Desa

Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa

Kegiatan Prioritas Penguatan Pemerintahan Desa

Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Penataan Kawasan Sentra Nelayan

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusatpusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

39

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA: PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi

Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Proyek Prioritas

Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Penyediaan Sistem Peringatan dini

Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana

Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pelayanan Dasar Kebencanaan

Proyek Prioritas Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana

Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana

Proyek Prioritas Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana

Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan

Proyek Prioritas Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan

Rehabilitasi DAS

Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagan dan Regulasi

Proyek Prioritas Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

40

HASIL PEMBAHASAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA PDTT DALAM MENDUKUNG DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Status Usulan Musrenbangnas 2017 Setuju Tolak Belum Dibahas 65

101

Usulan yang Disetujui Per Wilayah Pulau

Kegiatan yang Disepakati 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

16 12

11

10

9

8

8

7

5

3

3

2

2

2

2

1

35 30 25 20 15 10 5 0

32 21

18

7 2

15 6

4

Kabupaten yang Menerima lebih dari 1 kegiatan

1. Hasil musrenbangnas 2017 sebanyak 101 kegiatan disepakati dilakukan dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal, pembangunan Jalan menjadi usulan yang sering disetujui oleh Kemendes PDTT. 2. Dari 101 kegiatan yang telah disetujui, sebanyak 72 kegiatan telah disepakati lokus kabupaten yang mendapatkan bantuan (di 39 kabupaten). 3. Lokasi kegiatan tersebar di 7 wilayah pulau, dengan kegiatan terbanyak di Pulau Papua sebanyak 32 kegiatan. Kabupaten MTB dan Sarmi yang memiliki paling banyak kegiatan yaitu 7 dan 6 kegiatan. 4. Terdapat 16 jenis kegiatan yang disepakati dalam forum musrenbangnas dalam rangka mendukung pembangunan daerah tertinggal. 5. Masih terdapat 65 usulan yang belum dibahas oleh Kemendes PDTT, sehingga perlu dipertimbangkan tindak lanjut kegiatan-kegiatan tersebut.

Perlu Menjaga Konsistensi Hasil Musrenbangnas 2017 sebagai masukan Perencanaan Tahun 2018

No.

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Sarmi Kab. Lombok Timur Kab. Pulau Morotai Kab. Sabu Raijua Kab. Kepulauan Sula Kab. Seluma Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Konawe Kepulauan Kab. Maluku Barat Daya Kab. Pandeglang Kab. Parigi Moutong Kab. Pulau Taliabu Kab. Sintang Kab. Tambrauw

Jumlah Kegiatan 7 6 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMBAHASAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA PDTT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERDESAAN Jumlah Kegiatan (Disetujui dengan Anggaran KL) Jumlah Kegiatan (Ditolak)

Jumlah Kegiatan (Belum Dibahas) Jumlah Kegiatan (Belum Ada Kesepakatan)

100 91 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

84

Status Usulan Kegiatan dalam Musrenbangnas

49

16 1

14

16

16

17

16

46

61

25 16

0 Disetujui dengan Anggaran KL

14 2

1

6

1

2

0

0

Ditolak Belum Dibahas Belum Ada Kesepakatan 387

1. Hasil musrenbangnas 2017 sebanyak 387 kegiatan (terkait transmigrasi) disepakati dilakukan dalam mendukung pembangunan perdesaan. Pemberian fasilitasi tenaga pendidikan, kesehatan, mental spiritual, dan seni budaya menjadi usulan yang banyak disetujui oleh Kemendes PDTT,

2. Selain kegiatan ketransmigrasian (diatas) juga terdapat kegiatan yang terkait dengan desa (pendampingan desa, bumdes) dan pembangunan kawasan perdesaan. Namun daerah menerima hampir seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut. 3. Masih terdapat 61 usulan yang belum dibahas oleh Kemendes PDTT, sehingga perlu dipertimbangkan tindak lanjut kegiatan-kegiatan tersebut

Usulan Yang Disetujui 150 100 50 0

131

106 48 4

43

14

34 Usulan Yang Disetujui

42 42

SB PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DESA PDTT 2018

43

DISTRIBUSI ALOKASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

REPUBLIK INDONESIA

No.

Program

SB Pagu (09 Mei 2017)

3

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

4

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

301.343,2

6

Program Pengembangan Daerah Tertentu

234.765,4

7

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

288.080,0

8

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

298.107,9

9

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

304.879,6

1 2

Total Alokasi Rupiah Murni Belum Termasuk : 1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) :

296.714,0

2. Belanja Operasional Barang (komponen 002) :

180.370,5

150.142,0 35.659,6 100.968,6 2.511.582,3

4,225,528.6

44 44

REPUBLIK INDONESIA

USULAN REDISTRIBUSI ALOKASI BELANJA NON OPERASIONAL Alokasi (Juta Rupiah)

No.

Program

1

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

2

3


Usulan Perubahan Bappenas

Penjelasan Singkat

Selisih per Program

150.142,0

160,044.3

-9.902,3

35.659,6

33,667.2

1.992,4 •

100.968,6

110,147.3

-9.178,7 •

4

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

• • 2.511.582,3

2,532,034.3

-20.452,1

• •

5

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

301.343,2

273,275.7

28.067,4

•

Perlu penguatan manajemen data, informasi dan pengetahuan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi Perlu revitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM di daerah Perlu menjaga alokasi PHLN dan RMP. Perlu menjaga terlaksananya kegiatan pendampingan desa beserta pelatihannya baik pra tugas dan penyegaran. Alokasi SB termasuk Rp. 57 M untuk PKKPM yang akan dipindah ke PKP. SB belum mengakomodir alokasi Non operasional Sesditjen PPMD (Rp 20,45 M). Direalokasi sehingga sesuai dengan usulan perubahan Bappenas. 45 45

REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI ALOKASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Alokasi (Juta Rupiah)

No.

6

7

8 9

Program


Usulan Perubahan Bappenas

Program Pengembangan Daerah Tertentu

234.765,4

257,406.3

288.080,0

304,208.9

298.107,9

257,398.3

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Total

304.879,6

4,225,528.6

297,346.2

4,225,528.6

Penjelasan Singkat Selisih per Program • Kekurangan alokasi untuk mendukung kegiatan Penanganan Pasca Konflik (Rp -22.641,0 8 M) • SB belum mengakomodir alokasi Non operasional Sesditjen PDTu (Rp 14 M) • Diperlukan peningkatan alokasi untuk memenuhi tingginya backlog pemenuhan kebutuhan daerah tertinggal sesuai hasil -16.128,9 Konreg PPDT dan kesepakatan Musrenbangnas 2017 • SB belum mengakomodir alokasi Non operasional Sesditjen PDT (Rp 16 M) 40.709,6 7.533,4

0 46 46

REPUBLIK INDONESIA

LANJUTAN...

➢ KORIDOR terkait Pagu − Pagu indikatif merupakan batas yang tidak dapat dilampaui dan dapat berkurang berdasarkan hasil kesepakatan − Pemutakhiran pagu program, pagu dan keluaran kegiatan serta proyek prioritas dimungkinkan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran RJMN 2015-2019, serta kesiapan pelaksanaan. − Pergeseran pagu antar sumber pendanaan tidak dapat dilakukan (misal: rupiah murni ke PHLN atau sebaliknya, PNBP ke rupiah murni atau sebaliknya). − Mengakomodir hasil pembahasan dalam Musrenbangnas 2017

47 47

REPUBLIK INDONESIA

LANJUTAN...

➢ KICK OFF MEETING TRILATERAL MEETING RKP 2018 diharapkan dapat menyepakati beberapa hal penting, sebagai dasar pelaksanaan TM per UKE 1 pada Rabu 17 Mei- Jumat 19 Mei 2017, antara lain: 1. Distribusi alokasi belanja Non Operasional per program 2. Pemenuhan Belanja Operasional 3. Beberapa catatan dalam pertemuan tiga pihak pemutakhiran Pagu Indikatif (tindak lanjut Rakorbangpus 2017) pada 21 April 2017 yang masih dispute

48 48

ASPEK REPUBLIK 1.INDONESIA Alokasi Non Operasio nal

KEMENDESA, PDTT Rancangan Pagu Indikatif per K/L telah Terkait disepakati, namun Surat Bersama pelaksanaan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan musrenbangnas Menteri Keuangan tentang Pagu harus dilakukan Indikatif 2018 belum dapat ditetapkan; secara tuntas. Terdapat perbedaan exercise alokasi Pagu Indikatif untuk Kemendesa, PDTT Tahun 2018 Non Operasional sesuai dengan selisih sebesar Rp. 3,9 Milyar; Untuk distribusi alokasi per program prioritas disesuaikan dengan pembagian kegiatan berdasarkan SIMU sesuai dengan exerciseBappenas, namun untuk total alokasi non operasional disesuaikan dengan exercise Kemenkeu; Pemutakhiran pagu program, pagu dan keluaran kegiatan serta proyek prioritas dimungkinkan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran RJMN 2015-2019, serta kesiapan pelaksanaan. BAPPENAS

1.

2.

3.

4.

KEMENKEU 1. Tahun 2018 sedang dilakukan finalisasi exercise kemendesa sebesar sekitar Rp. 4,7 T dengan Rp. 4,2 T adalah untuk mendukung program prioritas RKP 2018. Alokasi RM meningkat dibanding 2017; 2. Program dan kegiatan yang akan dibahas sebaiknya untuk kegiatan Prioritas Nasional sejalan dengan money follow programs; 3. Kementerian Desa PDTT mendapatkan alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp. 98,5 Milyar, penggunaan alokasi pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain untuk pelatihan masyarakat;

TINDAK LANJUT 1. Kementerian Desa, PDTT akan melakukan penyesuaian exercise alokasi kegiatan berdasarkan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam RKP 2018; 2. Terdapat selisih sebesar Rp 3,9 Milyar antara exercise yang dilakukan Bappenas dengan Kemenkeu, alokasi tersebut akan dianggarkan untuk program pengembangan kawasan transmigrasi; 3. Terkait dengan alokasi pendidikan yang dikelola oleh Kemendesa, PDTT akan digunakan untuk pelatihan masyarakat dalam mendukung mendukun PN Pendidikan Vokasi. 49 49

ASPEK

BAPPENAS

REPUBLIK 2.INDONESIA Lokus 1. Prioritas dan Fokus Intervensi ➢

➢ ➢

Penentuan lokus di Ditjen PDT tahun 2018 mengacu pada daftar 80 kabupaten prioritas hasil koordinasi dengan Direktorat Perinden yang didalamnya telah memperhitungkan berbagai aspek antara lain: Mengakomodir lokasi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 hasil Mid Term Review; Mempertimbangkan indeks ketertinggalan Memperhatikan distribusi lokasi per provinsi, dll.

2.

Penentuan fokus intervensi di Ditjen PDT dan PDTu mengacu pada usulan pemerintah daerah dalam forum Konreg PPDT di Makassar yang selanjutnya akan dilegalisasi melalui Perpres STRANAS PPDT 2015-2019.

3.

Penentuan fokus intervensi di Ditjen PPMD diprioritaskan pada lokasi desa-desa tertinggal dan desa-desa berkembang terutama di wilayah Indonesia Timur, Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, serta Pulaupulau kecil dan terluar;

4.

Penentuan fokus intervensi di Ditjen PKP diprioritaskan pada sedikitnya 39 lokasi pusat pertumbuhan atau yang saat ini dikenal dengan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang diharapkan dapat mendorong atau mendukung tercapainya peningkatan status pada desa-desa tertinggal dan desa-desa berkembang.

5.

Fokus intervensi Ditjen PKP2Trans dan PKTrans adalah pembangunan dan pengembangan 144 kawasan transmigrasi dan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

KEMENDESA, PDTT

KEMENKEU

TINDAK LANJUT Finalisasi terhadap penentuan lokus dan fokus tersebut dilakukan dalam proses Musrenbangnas 2017

50 50

ASPEK REPUBLIK 3.INDONESIA Dukungan Management

BAPPENAS

KEMENDESA, PDTT

Perlu adanya standarisasi ➢ Perlu disepakati biaya dukungan manajemen besaran/batas per direktorat/kegiatan agar maksimal untuk belanja prioritas lebih dukungan manajemen efisien. yang optimal untuk mengefisienkan belanja dukungan manajemen.

KEMENKEU 1. Balilatfo telah memberikan standar biaya pengeluaran untuk kegiatannya, sehingga UKE I lainnya dapat melakukan standarisasi; 2. Kemenkeu akan membantu untuk menstandarkan dukungan manajemen di Kemendes. 3. Alokasi belanja operasional telah termasuk Gaji ke 13 tetapi belum termasuk gaji ke 14. Alokasi belanja operasional hanya untuk jenis belanja yang betul-betul operasional seperti gaji dan layanan perkantoran

TINDAK LANJUT Kemendesa, PDTT dan Kemenkeu akan melakukan standarisasi terhadap biaya administrsi dukungan manajemen agar dapat proporsional.

51 51

PENUTUP.

52

52

PENUTUP 1. Percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2018 perlu didasarkan pemahaman dan pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi rakyat di setiap wilayah; 2. Pengelolaan program dan kegiatan perlu diprioritaskan pada PEMENUHAN PELAYANAN DASAR, PENGURANGAN KEMISKINAN dan PEMBERDAYAAN, serta PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA; 3. Penguatan koordinasi percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperkuat TIM KOORDINASI dan SEKRETARIAT BERSAMA yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 53 Kementerian Dalam Negeri, BPS dan Kementerian/Lembaga lainnya. 53

TERIMA KASIH

54

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Recommend Documents