http://www.mb.ipb.ac.id
A. Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan pemerataan hasii-hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting strategis dalam pembangunan nasional, baik diaji dari segi kuantitas, maupun dari segi kemarnpuannya dalarn rneningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja daiam mewujudkan pemerataan hasii-hail pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.
Kebijakan pemerintah dalam
pembangunan di bidang ekonomi antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan hasid pembangunan hams mencakup pula program untuk pengembangan usaha kecil. I
Sementara itu arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahap I1 sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menetapkan antara lain bahwa pertumbuhan ekonomi hams diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, keberadaan usaha kecil
makin berkembang jumlahnya. Pada tahun 1995, jumlah pengusaha kecil menjadi 3 4 3 juta pengusaha dan tahun 1996 melonjak menjadi 38,9 juta pengusaha. Komposisi pengusaha tersebut adalah sektor
pertanian
berjurnlah
22,s juta
(57,9%), sektor industri pengolahan 2,7 juta (7,06%), sektor perdagangan rumah
makan, dan hotel 9,5 juta (24%) serta sisanya bergerak di bidang lain. (BPS, 1997) Dari jumlah di atas, temyata jumlah pengusaha kecil yang beromzet antara Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar per tahun adalah 79.994 orang atau 0,2 %. Padahal menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang diiaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak
http://www.mb.ipb.ac.id
Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar. Secara mum,
usaha kecil mempunyai
karakteristik
sebagai suatu
keunggulan, yaitu dapat mencakup sektor ekonomi yang sangat luas, memerlukan modal yang tidak terlalu besar, tidak memerlukan syarat-syarat khusus bagi tenaga kerjanya, mempunyai pasar lokal dan memerlukan teknologi yang sederhana. Narnun di l a i n pihak, usaha kecil juga mempunyai kendala-kendala. Kendala usaha kecil di sektor pertanian, antara lain lemahnya kemampuan pengelolaan sumber daya lahan, lemahnya lembaga dan organisasi di daerah pedesaan, kurangnya irffastrukutur, terutarna transportasi dan komunikasi, kurangnya dukungan dari lembaga keuangan formal dan keterbatasan penguasaan teknologi. Kendala di sektor industri, antara l a i n mesin dan peralatan kurang memadai, mutu bahan masukan kurang sesuai, kurang menguasai teknologi, kelernahan dalam rekayasa, organisasi, pengendalian produksi dan kelernahan dalam bidang akuntansi dan pengadaan biaya. Di lain pihak untuk sektor perdagangan dan jasa, kendala yang dihadapi adalah belum efisien, masih h a n g menguasai teknologi dan tenaga kerja yang berketrampilan rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi produktivitas usaha kecil,
rakyat yang diarahkan
untuk meningkatkan
sehingga pemberdayaan usaha kecil mutlak untuk
diakukan. Sebenarnya Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah mempertegas upaya pemberdayaan
usaha kecil melalui penciptaan iklim usaha,
pembinaan dan pengembangan serta kemitraan.
http://www.mb.ipb.ac.id
Dalam ha1 perluasan peluang usaha bagi usaha kecil, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan , walaupun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kebijaksanaan tersebut antara lain : (1). pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN melalui Keppres 16/94 jo 2511995, (2). program kernitraan usaha, (3) pencadangan usaha sesuai Keppres 3111995, (4) pembatasan usaha swalayan skala besar di daerah Tingkat 11, kecuali ibukota propinsii dan (5) pembatasan waralaba skala besar daerah Tingkat I1 kecuali ibukota propinsi (Suprijadi, 1997). Menurut hasii penelitian LMFEUI tahun 1987
Jabarus (1998), sektor
usaha kecil memiliki gambaran sebagai berikut. Pertama, harnpir setengahnya dari I
perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang 60 % atau kurang (terbatasnya visi usaha atau ikut-ikutan); ketidakmampuan memperbesar pasar.
Kedua, lebih dari setengah perusahaan kecil d i d i r i i sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan. Ketiga, masalah yang diiadapi dalam tiap tahap pengembangan usaha kecil berbeda. Pada masa persiapan yang dihadapi adalah masalah permodalan dan kemudahan usaha (lokasi dan perizinan), tahap selanjutnya (pengenalan usaha) yang dihadapi adalah masalah pemasaran dan hubungan usaha, dan tahap berikutnya (peningkatan usaha) adalah kembali pada masalah permodalan dan bahan baku.
Keempat, umurnnya sektor usaha kecil sukar untuk meningkatkan pangsa pasar, karena kekurangan modal, tidak mampu memasarkan dan kurang dalam ketrampilan teknis dan administrasi.
Kelima,
tingkat ketergantungan terhadap
bantuan dari pemerintah berupa permodalan, pemasaran, dan pengadaan barangiharga relatif tinggi. Keenam, hampir 60 % dari usaha kecil mash menggunakan teknologi
http://www.mb.ipb.ac.id
tradisional. Ketujuh, hampir 70 % dari usaha kecil melakukan pemasaran langsung ke konsumen. Kedelapan, sebagian besar usaha kecil dalam memperoleh bantuan perbankan merasa terlalu rumit, dan dokumen yang dipersiapkan sukar dipenuhi. Umumnya kelompok usaha kecil dan koperasi lemah dalam memenuhi persyaratan perbankan. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang memiliki agunan fisik yang memadai, kelemahan dalam sistem administrasi dan manajemen serta kekurang-lengkapan dokumen telah menempatkan usaha kecil semakin lemah dan kurang dalam memiliki kemampuan berunding (bargainingpower)dalam menghadapi bank untuk merundiigkan syarat-syarat kredit. Dengan kondisi seperti itu disamping resiko yang relatif besar, ada alasan bagi dunia perbankan untuk enggan menangani kelompok di atas sehingga tidak jarang mempersamakan syarat-syarat pemberian kredit atau bahkan lebih berat. Di sisi lain, ketentuan tersebut tidak saja menimbulkan permasalahan baru terutama bagi bank-bank yang biasa menangani kredit-kredit skala besar (corporate loans), tetapi tidak jarang memaksa bank-bank untuk membuat rekayasa agar jumlah minimum 20% penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) dapat tercapai ( Rijanto, 1997). Menurut Saragih (1996), dari berbagai masalah yang dihadapi, kendala klasik yang d i i oleh usaha kecil di tanah air adalah masalah modal, kelemahan dalam rnanajemen, pola pikir yang belum bersifat entrepreneurship minded, masalah administrasi keuangan, kendala sumber daya manusia (SDM), kelemahan dalam jaringan usaha (distribution network), dan lain-lain. Untuk memecahkan masalah usaha kecil di atas, sudah ada gebrakan pemerintah yang telah diambil oleh dunia perbankan.
Sejak awal dilaksanakannya pembangunan nasional, perbankan telah
http://www.mb.ipb.ac.id
t m t serta memberikan sumbangan cukup berarti, khususnya dalam membantu pengembangan sektor usaha kecil, terutama melalui penyaluran berbagai skim kredit kecil. Kebijakan perkreditan tersebut bertujuan untuk menjamin tersedianya dan bagi pembiayaan usaha kecil. Pennasalahan yang dihadapi dalam pemberian Kredit Usaha Kecil (KIJK) dari sisi pengusaha kecil pada umumnya adalah rendahnya tingkat usahanya, karena ada keterbatasan
kelayakan
pada aspek pemasaran, teknis produksi,
manajemen dan organisasi. Selain itu, pada umumnya pengusaha kecil belum mampu memenuhi persyaratan bank teknis, antara lain berkaitan dengan penyediaan jaminan dan perizinan. Dari sisi perbankan, beberapa kendala dalam penyaluran KUK adalah sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya resiko dan terbatasnya sumberdaya manusia serta jaringan kantor cabang ( Rasyid,
1996). Walaupun pemerintah telah menciptakan banyak kemudahan dalam penyaluran KUK, misalnya dengan menciptakan mekanisme penyaluran melalui pengerahan fungsi bank-bank umum dengan bantuan BPR Keuangan, namun mash ada beberapa hambatan yang ditemui. Masalah tersebut dapat dibagi dalam dua sudut pandang yaitu dari sisi perbankan yang menyangkut masalah kelayakan usaha, biaya penyaluran, dan kebijakan garis besar perbankan. Di lain pihak dari sisi pengusaha kecil adalah mengenai kesiapan manajemen yang biasanya lebih bersifat kekeluargaan, teknologi yang masih sangat tradisional, jaminan yang dimiliki umumnya tidak mencukupi,
kesulitan dalam memasarkan hasil produksi,
kesulitan dalam
http://www.mb.ipb.ac.id
mengidentifikasikan masalah yang ada, dan informasi ekonomi yang selalu terlambat didapatkan. Dukungan perbankan untuk dapat mengembangkan usaha kecil mutlak diperlukan., guna meningkatkan
k e m p u a n usaba kecil tersebut. Sehingga
peranannya dalam perekenomian di Indonesia dapat ditingkatkan khususnya dalam ha1 memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah. Kredit Usaha Kecil yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah & i t dari sektor ekonomi, kredit yang paling besar jumlahnya adalah yatig disalurkan untuk sektor perdagangan. Akan tetapi apabiia dilihat secara keseluruhar.dari tahun 1994 I
sampai dengan tahun 1999, kredit yang diberikan pada sektor pertanian mengalami peningkatan walaupun porsi kredit yang diberikan sangat kecil pada saat krisis moneter terjadi, sedangkan sektor-sektor lainnya terkena dampak dari krisis tersebut. Secara lebih jelas besarnya kredit tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Posisi Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekonomi 1994 s/d September 1999
Sumber : Bank Indonesia -November 1999
Kredit Usaha Kecil (KUK) yang disalurkan oleh bank-bank umum di Indonesia sebagian besar mash diberikan oleh Bank Persero.
Hal ini disebabkan
http://www.mb.ipb.ac.id
karena Bank Persero merupakan bank pemerintah dan mempunyai jaringan kerja yang tersebar luas dan hampir merata di seluruh daerah. Namun sejalan dengan perkembangan jumlah perbankan, bank swasta nasional juga memberikan andii yang cukup besar dalam menyalurkan KUK ini.Akan tetapi karena k r i s ekonomi yang terjadi dan
adanya kebijakan pemerintah yang melikuidasi bank-bank swasta
menyebabkan porsi bank swasta nasional mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 1999 (Tabel 2). Tabel 2. Posisi Kredit Usaha Kecil Bank Umum Menurut Kelompok Bank 1994 s/d September 1999 . I Rank Persero
Bank Asing dan Bank Campuran I 112 1 256 1 345 1 1.638 Jumlah 1 34.164 1 40.926 1 49.291 1 68.723 Sumber : Bank Indonesia - November 1999
1
125
1
1 45.571 1
75 37.278
Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan Bank Persero dan salah satu bank yang melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK). Bank rnilik pemerintah tersebut merupakan salah satu bank dengan jumlah kantor cabang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sejak awal BRI ditugaskan untuk membiia para nasabah kecil dan terutama untuk mereka yang bergerak dalam bidang koperasi, pertanian, nelayan dan sub sektor pertanian lainnya. Dalam peranannya membantu usaha kecil, BRI telah menggulirkan beberapa paket bantuan kredit khusus kepada usaha kecil, seperti Kredit Kecil Investasi (KKI),
KKMK (Kredit Kecil Modal Kerja), KUT (Kredit Usaha Tani), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan masih banyak lagi. Hal ini antara lain tercermin pada
http://www.mb.ipb.ac.id
perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,s milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,l milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar (Anonimous, 1999). Keberhasilan BRI Unit sebagai lembaga perantara keuangan terutama di pedesaan, telah menjadi perhatian bagi banyak pihak. Yang perlu diperhatikan juga adalah masalah pembinaan usaha kecil yang harus dilakukan secara kontinyu dan pola yang d i i a n dengan cara pembiiaan kernitraan terpadu yang mandii, yang meliputi pembinaan dari segi sumber daya manusia, kernampuan perusahaan, yang berkaitan dengan pasar clan administrasi manajemen (Anonimous, 1995).
B.
Perumusan Masalah Sejak diperkenalkannya Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Januari 1990,
pemberian KUK telah menunjukkan hasil yang menggembiiakan. Pemberian KUK telah meningkat Rp. 14,O trilyun pada akhir Desember 1989, menjadi 40,9 trilyun pada bulan Desember 1995, atau naik rata-rata 20% pertahun. Perkembangan KUK tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perkreditan (Pakjan 90) telah berhasii dengan baik, karena kebijakan tersebut mempunyai dampak positif.
Walaupun
demikian disadari bahwa saat ini mash ada keluhan dari sebagian masyarakat (usaha kecil) mengenai sulitnya memperoleh KUK atau akses kepada bank. menunjukkan bahwa KUK
belum dapat d i i a a t k a n
masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa pengusaha kecil maupun pihak perbankan.
Hal ini
secara optimal
oleh
kendala yang diadapi dari pihak
http://www.mb.ipb.ac.id
Dari sisi permintaan, umumnya kendala nasabah
usaha kecil untuk
memperoleh KUK adalah belum mampunya mengungkapkan kelayakan usahanya, adanya keterbatasan dalam aspek pemasaran, teknis produksi, rnanajemen dan organisasi, serta belum mampu memenuhi persyaratan bank teknis, antara lain jaminan dan p e r i z i i . Dari sisi perbankan, kendala-kendala utama berkisar pada kelemahan sumber daya manusia, kurangnya pengalaman dalam pembiayaan usaha kecil dan terbatasnya jaringan kantor cabang bank. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji lebii lanjut diiemukakan di bawah ini : 1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelayanan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang
diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ?
2. Bagaimana perkembangan pemberian KUK dewasa ini dikaji dari segi volume, jumlah nasabah, dan perkembangan KUK ?
3. Pennasalahan-permasalahanapa yang dihadapi, baik dari sisi PT.Bank Rakyat Indonesia selaku pemberi kredit maupun usaha kecil yang menerima KUK, dan upaya-upaya yang telah ditempuh
untuk mengatasinya dan bagaimana
prospeknya?
C.
Tujuan Geladikarya Berdasarkan pada latar belakang d m rumusan rnasalah di atas, maka tujuan dari
geladikqa ini adalah sebagai berikut.
1. Mengevaluasi d m mengkaji mekanisme dan prosedur pemberian KUK yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap pengusaha kecil.
http://www.mb.ipb.ac.id
2. Mengidentjfikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberian KUK, upaya-upaya yang ditempuh wit& mengatasinya.
3. Merurnuskan strategi dalam penyaluran KUK yang cocok untuk meningkatkan kerjasarna usaha antara PT. Bank Rakyat Indonesia dan Pengusaha Kecil dalam penyaluran KUK.
D.
Manfaat Geladikarya Geladiiarya ini d i i a p k a n dapat memberikan alternatif strategi sebagai
bahan masukan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menyusun kebijakan. Selain itu juga sebagai dasar pertimbangan dalarn mengatasi kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan penyaluran KUK.
E.
Ruang Lingkup Geladikarya Geladikarya ini dibatasi atau diokuskan kepada pelaksanaan pemberian
KUK oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor. Kajian pennasalahan dan konteks pembahasan didasarkan pada kasus-kasus pemberian atau penjaminan Kredit Usaha Kecil (KUK). Dari evaluasi pelaksanaan pemberian KUK tersebut akan dapat diketahui mana yang
paling cocok dan dominan untuk diiembangkan dengan
mempertimbangkan berbagai variabel dan strategi yang dibutuhkan.
