LAPORAN HASL PENELITIAN PELAKSANAAN PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 20 1 1
DALAM RANGKA KEMANDlRIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SEMARANG
PELAKSANA: Dr. Suparmin, SH., M.Hum/ NPP :09.06.1.0174 SURYONO INIM :087010306
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHTD HASYIM SEMARANG 201 1
,
KATA PENGANTAR Assalamu 'alaikum Wr Wb
Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya bagi kita. Shalawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tkserta segenap keluarga, para sahabat dan kita semua. Amin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan penelitian mengenai "Pelaksanaan Pajak Burni Dan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 20 11 Dalam Rangka Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah Di Kota Semarang" Adapun sasaran penelitian terhadap pejabat pemerintahan di Pemerintah Kota Semarang Harapan atas kegiatan penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengatasi permasalaan hambatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerja sama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dukungan dan bantuan dari semua pihak sungguh sangat berarti bagi suksesnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyidik, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan hi. Wmsalamu 'alaikum Wr Wb
-
Semarang, 09 Desember 20 11
NPP 09.06.1.0174
HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................................
KATA PENGANTAR ......................................................................................................
1
.
11 .
iv
DAFTAR IS1........................... . . , . ......................................................................... -i BAB I
PENDAHULUAN A . Latar Belakang Masalah..............................................1
..................................................4 C. Pembatasan Masalah ................................................. 5 0. Tujuan Penelitian .......................................................6 E. Kegunaan Penelitian ..................................................6 F . Sisternatika Skripsi ..................................................... 6 B. Perumusan Masalah
BAB II
lNTRODUKSl TEORI
. .
A . Pengertian Pajak ......................................................... 8 1. Pengertian Pajak .................................................. 8 . . 2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ................ 14 B. Macam-macam Pajak ........................................... 16
.
C. Fungsi Pajak
BAB Ill ...
.............................................................
17
METODOLOGI PENELlTlAN A . Metode Penelitian ......s .............................................. 18 B. Spesifikasi Penelitian ................................................19 C Metode Populasi/Sampling ......................................19 D. ~ e t o d Pengumpulan e Data ..................................... 20 E Metode Penyajian Data .......................................... 20 F Metode Analisa Data 20
.
. .
BAB IV
...............................................
HASlL PENELlTlAN DAN ANALISIS
.
A Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 21 1 Pengertian Pajak'Bumi dan Bangunan ................ 2 1 2. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan 3 1
.
......................................................... -&
..
B. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 32 1. Sejarah Singkat Dipenda Kota Semarang ............ 32 2. Struktur Organlsasi Kantor Dipenda Semarang 34 3. Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendekatan Daerah Kota Semarang 36 4. Dasar Pelaksanaan PBB di Pemerintahan Daerah Kota Semarang 46 5. Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Pelaksanaan PBB Dan Cara Mengatasinya 55 6. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan 60 Pembangunan Daerah C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan daerah 63 D. Peranan dan Usaha-Usaha Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam usaha meningkatkan pajak bumi dan bangunan ..............................................................65
..............................................
...
........................................
..................................................
.......................... ..........
............................ ..........
.....................................................................
BABV
PENUTUP
............................................................ 70 Saran-saran .............................................................71
A. Kesimpulan
0;.
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembukaan
Undang-Undang
Dasar
1945
dengan,
jelas
mengungkapkan apa sebenarnya tujuan yang hendak di capai Negara Indonesia setelah kemerdekaan ini merupakan tujuan nasional. Tujuan nasional itu tidak akan datang dengan sendirinya meskipun kemerdekaan telah dicapai, memerlukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terus menerus dan saling berhubungan. Adapun tujuan setiaptahap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dimana, landasan idiil pembangunan adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-undang dasar 1945= Supaya pelaksanaan pembangunan &pat
berjalan lancar dan
berkesinambungan rnalki di perlukan seseorang yang dianggap mampu mengemban tugas untuk pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia dalam ha1 ini adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar 1945 ha1 ini terdapat pa& pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam melaksanakan semua kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan presiden tidak bekerja sendiri, seperti yang termaktuv dalam Pasal17 Undang-Undang Dasar 1945 : 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Menteri-menteri ini mernimpin Departemen pemerintahan
Rakyat Indonesia sebagian besar kehidupan dan perekonorniannya bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi dan sangat penting dalam membangun masyarakat adil dan makrnur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Oleh karena itu bagi masyarkat yang sudah memperoleh manfaat dan kegunaannya dari bumi dan kekayaan alarn yang terkandung di dalarnnya, karena mendapatkan suatu hak dan kekuasaan negara, wajarlah menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pejabat yang dalarn jabatannya atau tugas pekerjaan berkaitan langsung dengan obyek pajak adalah : a. Camatlpejabat pembuat akta tanah b. Notarislpeabat pembuat akte tanah c. Pejabatlpembuat akte tanah
d. LurahtKepala Desa Sedangkan pejabat yang ada hubungannya dengan obyek pajak adalah: a. Pejabat dinas tata kota b. Pejabat dinas pengawas bangunan c. Pejabat agraris
d. Pejabat lain yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak Akrena Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagian besar diterima oleh pemerintah daerah maka dirasakan perlu untuk menerapkan tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di wilayah masing-masing, tempat itu adalah bank pemerintah dan kantor pos giro. Hasil penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang mana 10% dari hasil penerimaan negara merupakan bagian penerimaan untuk negara clan yang 90% dari hasil penerimaan merupakan bagian untuk pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Semarang dengan imbangan sebagai berikut : a. Pemerintah Provinsi : 20% b. Pemerintah Kota Semarang : 80% Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dan ini diharapkan
akan merangsang masyarakat di daerah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai realisasi kegotongroyongan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Bagian 105 untuk pemerintah adalah sebagian ganti pemerintah pusat tidak menerima pajak kekayaan. Pembebanan pajak ini berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana pajak diserahkan itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Daerah Indonesia akan terbagi di dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan terbag pula dalarn daerah-daerah yang lebih kecil, daerahdaerah itu bersifat otonom (streek dan locale rehgemanecheppen) atau bersifat daerah administrasi belaka. Maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sudah ditegaskan dalam agris-garis benar haluan negara yang berorientasikan pada pembangunan, yang dimaksud pembangunan ini adalah pembangunan dalam arti yang luas yang meliputi segala segi kehidupan dan penadupan. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu blah merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penu tanggung jawab. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Pembentukan, susunan organisasi dan forrnasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Adapun sumber pendapatan keuangand aerah dikelompokkan menjah 3 (tiga) golongan utama adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang meliputi : a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Daerah d. Dan lain-lain usaha daerah 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari : a. Sumbangan pemerintah b. Sumbangan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan c. Lain-lain pendapatan yang sah, diantaranya sumbangan dari pihak ketiga Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap kegiatan di dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di sesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 20 11. Guna menunjang pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang di pandang perlu menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan diantaranya operasi tuntas Pajak bumi dan Bangunan. Untuk itu I;emerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Perintah (SP) Walikota Semarang No. 9731204 tertanggal 12 Januari 1995. Pada tahun 199411995 dengan target sesuai dengan APBD sebesar Rp. 6.597.250.000,- sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 1994 pemasukan baru Rp. 4,6 milyar, (69,81 persen). Dengan adanya operasi tuntas sampai minggu ke tiga bulan Maret 1995 sudah mencapai Rp. 6.717.5 16.470 (10 1,82 persen) melampaui target. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dl atas maka perlu kiranya diadakan penelitian mengenai sampai sejauh mana pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Maka penulis skripsi ini memilih Judul Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 201 1 Dalam Rangka Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah Di Kota Semarang.
B. Perurnusan Masalah Dari uraian tersebut diatas penuis mencoba untuk merumuskan suatu masalah yang berkaitan dengan judul permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
skripsi, maupun perumusan
a. Bagaimanakah tata cara penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota semarang? b. Apakah tata cara penarikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada?
C. Pembatasan Masalah Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembanguan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Pernyataan pembangunan merata di seluruh tanah air yang dumaksud adalah bukan suatu golongan, atau sebagian dalam masyarakat melainkan untuk seluruh
. .-
masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, seperti tersebut dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993 perihal mengenai keuangan dr. sebutkan bahwa perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan negara lainnya dilaksanakan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan pajak langsung sehingga mampu berfimgsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan produser perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan disempurnakan clan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kwantitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempumaan sistem adrninistrasi. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan tanggung jawab terus di tingkatkan melalui motivasi, penerangan penyuluhan pendidrkan, sejak dini, serta langkah keteladanan, peningkatan kesadaran masyarakat pajak sebagai kewajiban warga negara perlu di imbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayar pajak, di sertai penerapan sanksi yang berlaku. Perlu juga dicegah adanya pajak ganda yang memberatkan kehidupan masyarakat yang banyak. Dalam hubungan dengan skripsi ini maka tidak akan di bahas faktor keseluruhan dari pembiayaan pembangunan pusat clan daerah akan tetapi
sebagai pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini hanya akan di bahas mengenai cara penarikan Pajak Bumi dan Banguan di Kota Semarang.
D. Tujuan Penelitian Dalam menyusun skripsi ini penulis kemukakan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mencari teori yang dapat dipakai utuk memecahkan masalah-
masalah yang penulis perlukan dalam pengumpulan data tersebut. 2. Untuk mendapatkan data yang nyata beserta masalah yang dihadapi tentang Pajak Bumi dan Bangunan
dalam iangka kemandirian
pembiayaan di daerah.
3. Untuk mempelajari sejauh mana peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kemandirian pernbiayaan pembangunan daerah. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang akan di tempuh oleh pemerintah
daerah dalam rangka meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan untuk membiayai pembangunan daerah. E. Kegunaan Penelitian
1. Guna teoritis dalam ha1 ini penelitian diharapkan berguna bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan dapat hjadikan acuan bagi penelitian untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 2. Guna praktis, dalam ha1 ini peneliti diharapkan dapat dqadikan sebagai bahan masukan bag kantor Dinas Pendapatan Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan. F. Sistematika Skripsi
Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 20 11 Dalam Rangka Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah Di Kota Semarang. ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang tersusun secara benuutan dani bab I sampai bab V masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi skripsi ini, supaya lebih jelas maka akan penulis uraikan secara garis besar sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan
Yang terdapat dalam bab I, bab ini terdiri dari lima sub bab, sub bab pertama apa yang menjadi latar belakang masalah sub bab dua perutnusan masalah, sub bab ketiga pembatasan masalah, sub bab empat tujuan penelitian kegunaan, sub bab lima sistematika skripsi. BABII
: TinjauanPustaka
Di bagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama teori perpajakan, sub bab ke dua pemerintah daerah yang meliputi desentralisasi, dekonsentasi, hubungan pusat dengan daerah, keuangan daerah. BAB III
: Metode Penelitian
Yang terdiri dari enam sub bab, sub bab pertama metode pendekatan, sub bab ke dua spesifikasi penelitian, ketiga metode populasi dan sampling ke empat mengumpulkan data sub bab lima penyajian data dan sub bab ke enam analisa data. BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Karena bab ini diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian maka akan di bagi beberapa sub bab, sub bab pertama peraturan perundangan,mengenaiPajak Bumi dan Bangunan, sub bab dua 'tinjauan terhadap pelaksanaan pajak Bumi clan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun
201 1 Bangunan
dalam rangka pembiayaan pembangunan
daerah sub bab empat peranan dan usaha-usaha pemerintah Daerah Kota Semarang, dalam meningkat Pajak Bumi dan Bangunan. BAB V
: Penutup
Dalam bab terakhir akan penulis uraikan tentang kesimpulankesimpulan, saran-saran, abstraksi skripsi.
BAB It INTRODUKSI TEORI A. Pengertian Pajak 1. Pengertian Pajak
Pajak merupakan dana pembangunan utama, pajak sangat berguna untuk negara-negara tidak kaya minyak seperti, pajak hiburan, retribusi,
cukai, pajak kendaraan bermotor, pajak import, pajak penjualan juga Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan jurnlah pajak yang terkumpul, pembangunan akan berjalan dengan pesat yang berarti kesejahteraan rakyat akan meningkat. Jalan-jalan pelabuhan, langsung pesawat, dan fasilitas umum lainnya akan semakin banyak terbangun di harapkan fasilitas-fasilitas baru yang berada di kota-kota akan pula beranjak ke desa-desa sehingga kemiskinan akan dapat tertuntaskan. Di bawah ini penulis kita kemukakan beberapa pengertian tentang pajak dari beberapa sarjana. a. R. Santoso Brotodiharjo, SH Hukum pajak atau disebut pula dengan hukum fiskal adalah
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambilseseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat dengan meliputi kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur ht~bunganhukurn atar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak). Tugasnya adalah untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, menunuskan dalam peraturan-peraturan hukum ini, dalam pada itu adalah penting sekali bahwa tidak karena
diabaikan begitu saja latar belakang ekonomi dari keadaan-keadaan
dalam masyarakat tersebut.
b. Dari Prof. DR. P. J. A. Andriani Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayat menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunakanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran urnurn berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada h g s i "bugetur" dari pajak sedangkan pajak masih mempunyai h g s i lai yang tidak kalah pentingnya, yaitu h g s i mengatur (regulrend) yang dimaksud dapat prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayarn "iuran" itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan
umum, perlindungan penjagaan dari pihak polisi dan sudah barang tentu diperoleh dari pembayaran pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak langsungs ecara individual dan tidak ada hubungan langsung dengan pembayaran itu, buktinya orang yang tidak membauar pajak dapat pula memperguaan kekuatannya, dari keterangan tersebut rnaka dapat ditarik kesimpulannya bahwa dari pendapat Prof. P. J. A. Andriani memasukkan pajak sebagai pengerian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (iuran) ialah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasan ekonomis yang tirnbi karena kekuasaan politik tersebut menurut norrna-norma !
yang diterapkan olehnya, pungutan ini dapat dibagi dalam : a. Pajak c. Dr. Soeparman Soemahamidjoyo
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
d. Prof. DR. H. Rocmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Dengan melihat definisi dari para sarjana tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi itu adalah : 1. Bahwa pajak itu adalah iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagai daya beli masyarakat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerakan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila berkewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat dita~hdenganmenggunakan seperti, surat paksa dan sita. 3. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan
yang dibuat pemerintah yang berlaku umum sekiranya pungutan itu tidak berdasarkan undang-undang atau peraturan, maka ha1 ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak. 4. Tidak ada jasa timbul (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk, artinya pembayaran ajak dengan prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungand ari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum,hak untuk mendapatkanpengairan dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1974, Prof. DR. H. Rocmat Soemitro, SH dalarn desertasinya yang berjudul "Pajak dan Pembangunan" pajakadalah peralihan kekayaan dari sektor-sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang berlangsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sekedar untuk perbandingan berikut ini penulis berikan definisi dari beberapa sarjana yang dimuat secara kronologis. a. Leroy Beauliue judul bukunya Traite de Lascience des Finances 1906 Limpt et a1 contribution, soit dissimule Que la puissance publique exige des habiants au des biens pursubvenir sux depaenses du government.
Pajak ialah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. b. Definisi dari deutshe reichs abgaben ordnung (RAO-1919), berbunyi yaitu : "steuern sind einmalige order laufenfe geld leis tugen die nicht genleistung fix eine beson dere leistung darstellen, und von einem offentlienectlichen gemeinwesen zur erzie lung voneinkunften allenaurferlegt werdemn bei denender tatbestand zutrim anden das gesez dieleistung splicht knupfi." "pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontrak prestasi), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara). Untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pendapatan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak." c. Pendapat dari Prof. Edwin RA. Seligrnan dalam essay in taxation, (New York) tahun 1925 berbunyi : "Tax is a compulsery contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without refferrence to special benefit conferreed." Artinya yaitu banyak terdengar keberatan atas kalimat "without refference",
karena bagaimanapun juga
uang-uang pajak itu
dipergunakan untuk produksi barang dan jasa jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan. d. Sedangkan pendapat dari Philip E. Taylor dalam bukunya yang berjudul the economic of publick finance, 1984 mengganti "witho ut refference" menjadi "witthlitte referen ce." e. Definisi dari MR. DR. N. J Feldmen dalam bukunya yang berjudul de overheidmiddelen van Indonesia, leiden 1949 adalah :
"Balastingen zijn an de overheid (colgen menedoorhar vasgestelde normen) verschul dgingde afadwingbare prestities, wear geen tegen over staat en uinsluitend dienen tot dekking van public uitgaven. Pajakadalah prestasi yang dipaksanakan sepihak oleh terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara m u m ) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran mum. f. Definisi dari Prof Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya yang berjudul de econorniche berekenisder belastingen 1951 adalah : "Belastingen zin aan de overheid (vol gens nomen) verchulige, M n g b a r e prestities, zonder dat hiertegenover, in het individuale geval aanwijabare tegen pres taties staan, zij srekken tot dekking van publike uitgaven. Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma urnum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra presksi yang dapat ditunjukan dalarn hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. g. Definisi dari Prof. DR. H. Rocmat Soemitro, SH. Dalarn bukunya dasar-dasar hukurn pajak dan pajak pendapatan adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran m u m , dengan penjelasan sebagai berikut : dapat dipaksakan artinya bila hutang tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti swat paksa dan sita, dan penyandraan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkanjasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan retribusi. Prof. DR. H. Rocmat Soemitro, SH dalarn bukunya yang berjudul pajak dan pembangunan, 1974 mengatakan sebagai berikut : Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di gunakan
untuk publik seving yang merupakan sumber utarna untuk membiayai pihak publik investment. Sedangkan dari definisi DR. Soeparman yang membuka ide baru adalah : a. Pajak di pungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta peraturan pelaksana. b. Dalarn membayar pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi oleh pemerintah. c. Pajak di pungut negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak Qperlukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik invesment. e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgedgeter yaitu mengatur. f. Definisi dari cort Vander Linden, berpendapat bahwa pajak ialah, kewajiban penduduk negara itu dan memperoleh perlindungan. h. Jadi penduduk negara berhak untuk berusaha dan berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonorni) untuk itu penduduk berkewajiban membayar pajak kepada negara, dengan mengikuti jalan pernikiran diatas maka negara dapat saja memungut pajak sesuka hatinya atau tanpa batas. i. Drs. Kuatadi Arinta, A . Pajak adalah sebagai pembayaran yang dilakukan berupa uang kepada perbendaharaan umum negara atau daerah yang dikenakan terhadap para wajib pajak atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan kontra prestasi dari orang atau daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, sehingga sekalipun sangat nyata imbalan terhadap setiap pembayaran tidak langsung dan dituryukkan atau dipisahkan secara kas, namun pemungutan dapat dipisahkan.
Dari beberapa pendapat para sxjana maka pajak dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut : Pajakadalah
: kewajiban dari pada orang atau badan yang
menyerahkan sebagian dari pada kekayaamya kepada negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman di tetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan jasa. 2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
-
Sebelum penulis kemukakan mengenai pengertian Pajak Bumi clan Bangunan, terlebih dahulu penulis uraikan mengenai sejarak Pajak Bumi dan Bangunan. Kalau kita melihat ke belakang sampai pada awal mula
Pajak Bumi dan Bangunan, maka di zaman kolonial sudah di pungut bermacam-macam pajak dari tanah yang di miliki atau digarap oleh rakyat Indonesia, seperti "Contongenten" dan "Verplishte leverantieen" yang lebuh dikenal dengan tanam paksa yang seperti ini diketahui menimbulkan perang di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Rafles. Pajak atau tanah di sebut "Landret" yang arti sebenarnya "sewa tanah". Tetapi kernudian oleh pemerintah findia Belanda di ganti dengan nama "Landirente". Pada waktu Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaamya landirente ini tetap di berlakukan oleh pemerintah Indonesia dan namanya diganti menjadi Pajak Bumi, kemudian pajak bumi ini di ganti menjadi pajak hasil bumi. Yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah melainkan hasil yang Qkeluarkan dari tanah, sehingga menimbulkan rentasi pada rakyat karena hasil yang keluar dari tanah merupakan obyek dari pajak penghasilan, akibat dari prestasi ini maka pajak hasil di hapus mulai tahun 1952 karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan di karenakan pajak peralihan, ketetapan kecil. Haldemilaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959. Rupa-rupanya pemerintah kemudian menginsafi kekeliruamya sehingga sejak tahun 1959 Qpungut
.
.
lagi pajak hasil bumi atas nilai tanah (bukan lagi atas nilai tanah) (bukan lagi atas hasil yang dikeluarkan dari tanah bangunan). Dengan pemebrian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, pajak hasil bumi dan kemudian di ganti menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah, walaupun pajak tersebut masih merupakan pajak pemerintah pusat. Hasil IPEDA yang diguankan untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi disayangkan bahwa dasar hukumnya memang maksud daripada IPEDA adalah untuk menggantukan Vervending, Iuslans vervending dan Pajak hasil bumi yang pada waktu itu merupakan pajak atas harta yang bergerak. Tetapi belum pernah ada undang-undang yang menghapuskan Vervonding, islands vervonding, dan pajak hasil bumi dan selanjutnya masing-masing daerah mengubah peraturan dari IPEDA tersebut. Maka IPEDA diganti menjadi Pajak Bumi dan Bangunan. Yang merupakan jalan keluar yang sangat berharga, yang memberikan dasar hukuni'yang kuat, clan memebrikan keseragaman, sehingga pungutan itu tidak lagi dilakukan secara simpang siur di masing-masing daerah. Dan Pajak Bumi dan Bangunan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 20 11. Dengan melihat sejarah Pajak Bumi dm Bangunan ini merupakan pajak-pajak yang dipengaruhi. Maka dalam ha1 ini yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : Pajakadalah
: kewajiban dari pada orang atau badan untuk
menyerahkan sebagan daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukurnan di tetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanannya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan jasa. Burni adalah
: permukaan bumi clan tubuh bumi yang ada di
bawahnya.
Permukaan Burni adalah
: Meliputi tanah, perairan dan laut di wilayah republik
Indonesia. Bangunan adalah : Kewajiban dari pada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaannya kepada negara
karena
secara nyata
mempunyai
hak
atau/memeproleh manfaat dan ataufmendapatkan kenilanatan atas
sebidang tanah
atau
sebuah
bangunan. B. Macam-Macam Pajak 1. Pajak Pusat
Dalam ha1 ini selain pajak bumi dan bangunan yang termasuk pajak pusat yaitu : Pajak kendaraan bermotor, pajak import, pajak penjualan, cukai, Pph. 2. Pajak Daerah Dalam keputusan Menteri Dalarn Negeri No. 9731442 tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur, perpajakan, retribusi pendapatan daerah dan pendapatan lainnya serta pemungutan PBB di 99 KabupatenKota Semarang dan pelaksanaan Mapatda di Kota Semarang dialksanakan mulai tanggal 1 April 1989 Pajak Daerah dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu : a. Pajak Golongan 1 Meliputi pajak yang bersifat p r i b d yaitu : Pajak ra&o, pajak sepeda, pajak anjing, pajak bangsa asing, serta retribusi sampah. b. Pajak Golongan 2 Meliputi pajak yang bersifat Usaha, yaitu : pajak perusahaan, pajak reklarne, pajak Billyard.
c. Pajak Golongan 3 Pajak pembangunan I meliputi : Hotel, losmen, rumah makan, warung makan dimana pengenaannya dihitung sebesar 10% dari jumlah yang hams di bayar oleh konsumen. d. Pajak Golongan 4 Pajak pertunjukan dan keramaian mum yang meliputi Bioskop, Video, Panti Pijat, Pertunjukan-pertunjukan lainnya.
Fungsi Pajak 1. Sebagai Sumber Pendapatan Negara Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mana sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya. Sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ekamkmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau manfaatnya dari padanya dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan sebagian dari manfaat atau kenihatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. 2. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan istilah negara kesatuan dimaksudkan bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari suatu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya suatu negara Federal, karena wilayah Republik Indonesia sangat luas yang meliputi banyak kepulauan besar dan kecil tidak munglunkan jika segala sesuatu akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota. Maka dari itu perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah guna kelancaran di dalam pembangunan daerah maka peranan pajak khususnya pajak daerah sangat besar sekali manfaatnya di dalam pembangunan daerah khususnya. Contohnya untuk membiayai kegiatan di dalam pembangunan, guna mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat daerah tersebut.
BAB m
METODOLOGI PENELITIAN Secara obyektif skripsi ini adalah suatu karya tulis yang merupakan karangan yang dapat di pertanggung jawabkan terutarna di dalam pembahasan permasalahan yang telah di sajikan dalam bentuk lukisan yang dapat disebut karangan ilmiah serta dapat di jadikan suatu sumbangan ilmiah pengetahuan yang berguna bagi akademik. Untuk mencapai hal itu maka perlu di perhatikan beberapa hal, makaperlu di perhatikan beberapahal yang bersangkutan dengan metode penelitian dalam menyusun skripsi. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" berasal dari kata "metode" yang berarti 'Ijalan ke". Oleh RobertBogdan dan Steven J, Taylor, metodologi itu dirumuskan sebagai : Proses, prinsipprinsip dan prosedur dengan kita mendekati permasalahan dan mencari jawaban. Dalam ilmu-ilmu peggetahuan sosial merupakan penerapan suatu cara bagaimana penelitian itu dilakukan. Sarjono Soekamto mengatakan sebagai berikut : Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ilmu pengetahuan di sertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat di telaah dan di cari hubungan sebab akibatnya, atau
kecenderungan-kecenderunganyang timbul. Jadi mencari kebenaran yang di pandang secara ilmiah melalui metode penelitian. Dalam penelitian hukurn juga di perlakukan suatu metodologi tertentu yang dapat memberikan kejelasan tentang maksud di lakukannya suatu penelitian tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan daerah maka cara-cara ilmiah yang dilakukan penulis sebagai berikut :
A. Metode Penelitian Metode pendekatan yang digunakan penulis skripsi ini alaah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yundis sosiologis ialah pendekatan
.
yang menggambarkan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Faktor
yuridis yaitu meninjau dari data yang berpedoman dari segi hukum, sedangkan faktor sosiologis yaitu meninjau keadaan masyarakat yang dalam penelitian ini khusus mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Apakah pajak bumi dan bangunan benarbenar dirasakan manfaatnya bagi pembiayaan pembangunan daerah.
B. Spesifikasi Penelitian
Untuk mendekati pokok permasalahan, maka digunakan penelitian sampai taraf inferensial yaitu penulis tidak hanya berhenti pada penggambaran obyek atau permasalahan saja, tetapi juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu berusaha memberikan kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara m u m mengenai permasalahan dari data yang diperolehnya. Dan akhirnya untuk menguraikan bagaimana penerapannya teori-teori yang ada bila di terapkan dalam praktek. C. Metode Populasi/Sampling
Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah semua kegiatankegiatan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Karena yang diteliti adalah Tinjauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan &lam rangka kemandirian pembiayaan pembangunm daerah di Kota Semarang. Sampel penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Kota Semarang yang menggunakan non randum sampling dalam mengambil sample. Adapun responden penelitian ini adalah :
1. Pegawai atau pejabat pada kantor Kota Semarang yang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 2 orang. 2. Pegawai Kota Semarang bagian Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 2 orang.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka di adakan penelitian lapangan, studi lapangan yang dipergunakan adalah dengan cara : 1. Data Primer Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengamati atau melihat lagsung pada obyek penelitian yang ada hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara Yaitu suatu cara memperoleh data dengan atau langsung wawancara dengan petugas atau pejabat yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara akan diperoleh keterangan yang lebih jelas dan lengkap. 2. Data Sekunder Data sekunder berupa laporan tahunan Pajak Bumi dan Bangunan, peraturan perundang-undangan dan keputusan mengenai pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. E. Metode Penyajian Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun data sekunder, setelah di teliti untuk menjamin kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada maka data tersebut diadakan kategorisasi atau klasifikasikan dan baru disajikan dalam bentuk uraian lalu di susun secara teratur dan sisternatis ke dalam bentuk skripsi.
I?. Metode Analisa Data Metode analisa daya yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisa data yang bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif itu adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Peraturan perundang-undangan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum penulis kemukakan mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih dahulu penulis uraikan mengenai sejarah Pajak Bumi dan Bangunan. Kalau kita melihat ke belakang sarnpai pada awal mulanya Pajak bumi dan Bangunan maka di zarnan kolonial mudah di pungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dirniliki atau di garap oleh rakyat Indonesia, seperti Countongeuten dan "Verplivhte leveran tieen" yang lebih dikenal dengan tanam paksa yang seperti di ketahui menimbulkan perang di Sawa pada Tahun 1825 sampai tahun 1830. Kemudian oleh Gubernur Jendral Rafles. Pajak atas tanah di sebut "Landret" yang arti sebenarnya sewa tanah" tetapi k l mudian leh pemerintah Hindia Belnda, di ganti dengan nama "Landrente". Pada waktu bangsahdonesia menyatakan kemerdekaannya landrente ini tetap di berlakukan oleh pemerintah Indonesia dan namanya diganti menjadi Pajak Burni, kemudian pajak bumi ini di ganti menjadi pajak hash Bumi. Yang dikenalcan pajak tidak lagi nilai tanah lainnya melainkan hasil y a g dikelwkan dari tanah, sehingga menimbulkan Frustasi p;ada rakyat, karena hail yang k e l w dari tanah merupakan Obyek dari Pajak penghasilan, (pada waktu itu namanya pajak
peralihanIOvergeigabelasting) akibat dari fiystasi ini maka Pajak hasil bumi rnulai tahun 1952 karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan di kenakan Pajak peralihan, ketetapan kecil. Hal ini berlangsung sampai dengan Tahun 1959. Ruparupanya pemerintah kemudian menginshafi kekeliruannya sehingga sejak UU NO. 11 PRP. Tahun 1959 tanah yang tunduk pada Hukum Adat tahun 1959 dipungut lagi Pajak Hasil bumi atas Nilai Tanah (bukan lagi atas hasil yang k e l w dan tanah bangunan). Dengan pemberian Otomatis dan Desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak hasil bumi yang namanya kemudian diganti dengan IPEDA
hasilnya diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, walaupun pajak tersebut rnasih merupakan Pajak pemerintah Pusat. Hasil IPEDA yang digunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah, tetapi di sayangkan bahwa Dasar Hukumnya,
memang maksud dari pada
IPEDA adalah untuk
menggantikan Ordonansi Verponding 1923 dan 1928 tanah yang tunduk pada Hukurn Barat dan pajak hasil bumi pada waktu itu merupakan pajak atas harta tak bergerak. Tetapi belum pernah. aria Undang-Undang yang menghapuskan vervending, Islands vervending, dan pajak hasil bumi dan selanjutnya masing-masing daerah dapat mengubah peraturan dari IPEDA tersebut. Maka IPEDA diganti dengan yang merupakan jalan keluar yang sangat berharga, yang memberikan dasar Hukurn yang kuat dan memberikan keseragarnan, sehingga pungutan itu tidak lagi dilakukan secara simapng siur di masing-masing daerah, Dan pajak Bumi dan bangunan ini berdasarkan pada undang-undang No. 12 Tahun 1985.1) Dengan melihat sejarah pajak bumi dan Bangunan tersebut maka menurut penulis, Pajak Bumi dan Bangunan ini yang merupakan pajak yang di perbaharui. Dan sesuai amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem meberikan kepercayaan kepada Wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan serta dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pengutan atas tanah dan/satu bangunan, tarif pajak
dan cara
pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Dengan adanya pajak Baru yaitu pajak Bumi dan Bangunan ini rupanya masyarakat tidak tertekan dengan berbagai macam pajak atau dengan kata lain menghindarkan adanya pajak ganda yang dapat merugikan atau memberatkan masyarakat banyak dan khususnya pada masyarakat tidak mampu. Dengan tujuan untuk menghindarkan adanya
pajak ganda yang memberatkan masyarakat banyak maka untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ini bersifat Lunak, dapat dikatakan bersifat lunak karena pajak ini di bayar oleh masyarakat atau dikenal dengan nama Wajib Pajak (WP) merasakan maanfaat atau kenikrnatan yang didapatkan dan mempunyai jatuh tempo pembayaran yang cukup lama yaitu ?selamasatu tahun dengan maksud selama jangka waktu satu tahun itu rakyat dapat melunasi pajak Bumi dan Bangunan. Setelah penulis uraikan mengenai sejarah dari Pajak Bumi dan Bangunan di atas maka akan penulis araikan mengenai pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan, dikenakan kepada pajak atas bumi dan bangunan, untuk itu penulis kemukakan arti dari Bumi dan arti dari Bangunan : Menurut hasil wawancara penulis dengan ka-sie PPO Dinas Pendapatan Daerah Kodya. Dati II Semarang yang berdasarkan UU NO. 12 Tahun 1985 antara lain menyebutkan :
Pajak adalah
: Kewajiban dari pada orang atau badan untuk
menyerahkan sebagian dari pada kekayaannya kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan kejadian
atau
perbuatan
memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukurnan ditetapkan sebagai peraturan Hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak dapat mendaPatkan imbalanjasa. Bumi adalah
: Pmukaan Bumi dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Permukaan Bumi
: Meliputi tanah, perairan dan laut di Wilayah
Republik Indonesia. Bangunan-adalah
: Konstruksi teknik
yang di tanam atau
dilaksanakan secara tetap. Pada tanah atau perairan.
Jadi yang dimaksud pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dari keterangan di atas menurut brosur dari Dipenda Dati I1 Semarang adalah : Kewajiban dari pada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaannya kepada Negara karena secara nyata mempunyai hak ataufmemperoleh manfaat dan ataulmendapatkan kenikmatan atas sebidang tanah atau sebuah bangunan. Sedangkan menurut definisi Pajak Bumi, dan Bangunan dari Prof. DR. H. Rohmat Soemitro, S.H;menumt
beliau
Pajak
Bumi
dan
Bangunan 1985, sebagaimana ternyata dari narnanya, bennaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan tentunya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bangunan sebakahana yang tercantum dalam UU. NO. 12 Tahun 1985 dalam Pasal 1 ayat yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada didalamnya, sedangkan bangunan ialah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah danlatau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan, nilai jual dihitung dengan cara tertentu. Di dalam masyarakat yang sangat berkembang tidak dapat di pikirkan, manusia dapat hidup tanpa masyarakat, didalam masyarakat. bumi air clan kekayaan dam mempunyai h g s i yang sangat penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal di atas tanah dan atau di atas air. Dan menurut analisa penulis tentang pengenaan adalah pajak bumi dan bangunan ini merupakan hal yang biasa karena masyarakat sudah merasakan kenikmatan yang diberikan negara yaitu berupa tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan, dengan mendapatkan kenikmatan tersebut maka sewajarnya masyarakat membayarnya berupa pajak pertahun. Dengan adanya pengenaan pajak bumi dan bangunan tersebut yang berdasarkan pada undang-undang no. 12 tahun 1985 tentang pajak bwni dan bangunan ini, supaya masyarakat mengetahui akan kewajibannya
sebagai warga negara yaitu membayar Pajak. Dalam rangka untuk memperbaiki sistem Perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya yang berkenaan dengan pajak kebendaaq dan kekayaan atas pemilikan harta Benda, maka pemerintah membuat Undangundang No.12 Tahun 1985 yaitu tentang Pajak dan Bangunan. Dengan
menyadari
sepenuhnya bahwa
berhasilnya
suatu
pembangunan nasional bergangtung kepada partisipasi seluruh rakyat Indonesia yang berdsarkan sikap mental, semangat dan disiplin para penyelenggara serta dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diusahakan dan diharapkan tercapainya suatu sistem perpajakan yang berintikan kesadaran dan memberikan suatu kepastian Hukum yang kuat derni terselenggaranya suatu pembangunan yang mantqp dan baik yang berdasarkan kepada Pancasila clan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan di berlakukanya Undang-Undang No. 12 Tahm.1935 tersebut Pr0f.Dr.H. Rocmat Soemitro yang di dalam 'bukunya berjudul Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai pajak kekayaan obyek hanya sebagian saja sama dengan obyek PBB. Pajak kekayaan mengenakan pajak atas kekayaan bersih bersih seorang pada awal tahun pajak yang berdiri dari harta bergerak, dan tak, bergerak, sedangkan IPEDA clan PBB hanya mengenakan pajak atas harta-harta tak bergerak saja. Jadi dengan di Undangkanya PBB, maka pajak kekayaan hapus, maka ha1 ini sangat menguntungkan karena orqng yang tadinya dikenakan pajak kekayaan, 'sekarang tidak lari membayar pajak atas harta tidak bergerak. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tenyata benar-benar untuk menyederhanakm peraturan perpajakan. Maka dengan demikian untuk harta tidak bergerak hanya terdapat dalam satu pajak saja yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan pajak-pajak lain yang mempunyai harta tidak bergerak sebagai obyeknya telah dihapus seperti IPEDA, Verpending, Vervending Indonesia, Pajak jalan, Pajak rurnah tangga dan pajak kekayaan. Sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 12 Tahun 1985, maka dicabutlah peraturan-peraturan lama seperti tersebut di bawah ini.
a. Pajak rumah tangga dengan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang No. 19 Tahun 1959 yang dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. b. Ordonansi Vervending Indonesia 1923, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan statblad 1931:No. 168 c. Ordonansi Vervending 1928 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang7Undang No.29 Tahun 1959. d. Ordonansi pajak kekayahn 1932 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1967 e. Ordonansi Pajak jalan 1942 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir Dengan Rectb pleging Orlogamiimdrijven statblad 1946 No.47 f. Undang-Undang Darurat No. 11 Tabun 1957 tentang peraturan umum Pajak Daerah, Pasall4 huruf J, K clan L yang dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. g. Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang No,l 1 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Burni yang dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan melihat adanya banyak perubahan perundang-undangan tersebut di atas menurut analisa penulis bahwa maksud dengan adanya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan ini meringankan beban pajak dalam arti wajib pajak. '
Didalam penulisan skripsi ini akan, penulis uraikan mengenai dasar
peraturan di berlakukanya Undang-Undang No. 12 Tabun 1985 tentang '
Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dapat di lihat dari ciri yang melekat dalam pengertian pajak diantaranya yaitu pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan UndangUndang, ini dapat kita lihat dari pada pendapat sarjana di antaranya Dari Pendapat Pr0f.Dr.P.J.A. Andriani yang menyatakan bahwa
Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) di mana terhutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pendapat dari Prof. Dr. H. Rocmat Soemitro, SH yang 1 1
mengatakan bahwa : Pajak adalah :
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa tirnbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran mum. Dengan dernikian dengan adanya peraturan perundang-undangan pemerintah tidak dapat memungut pajak kepada warganya. Negara memungut pajak adalah merupakan beban yang harus dipikul oleh seluruh warganya. Adapun segala pungutan yang merupakan beban kepada rakyatnya hams didasarkan kepada Undang-Undang, sehingga negara di dalam memungut pajak itu tidak seenalcnya sendiri. Demikian halnya dengan pemerintah Daerah Tingkat I1 Semarang dalam melaksanakan pemungutan pajak pemungutan pajak bumi dan Bangunan h m berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dalam ha1 ini untuk peIaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah Tigkat I1 Semarang berdasarkan kepada Undang-Undang No.12 Tahun 1985. Kalau di Iihatdari tahun undang-undang No. 12 tahun 1985 ini sudah cukup lama berlaku yang sudah berumur sepuluh tahun dan mulai berlaku tanggal 1januari 1986. Jadi masa berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ini sudah berjalan sembiIan .tahun lamanya. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 pada dasarnya bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah :
- Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 segala pajak keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan pendapat dari H, Bohari, SH yang bukunya berjudul Pengantar Hukwn Pajak, menyatakan : Di negara-negara yang menganut faham Hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak hams ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat2 sebagai dasar
hukum pemungutan pajak oleh Negara, dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea .dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan UndangUndang. Apa resikonya sehingga pemungutan pajak hams berdasarkan Undang-Undang Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara tanpa adanya jasa timbal balik). Jadi pajak ini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara, pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat mendalam yaitu menentukan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja hidup, dengan perantaraan DPR wakil mereka. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak hams ditetapkan dengan UndangUndang dengan persetujuan mereka yang duduk di lembaga legislatif. Dengan ditetapkannya pajak dalatu bentuk UndangUndang berarti pajak bukan perampasan hakkekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan bila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi. Kalau pajak didasarkan pada sukarela saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang mauk ke kas negara mungkin tidak akan berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak berkeinginan menyerahlian begitu saja hasilnya tanpa adanya jasa timbal. Pasal33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung d i dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara hendak mewujudkan kesejahteraan rakyat, ha1 ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 pada pasall8 yang isinya : Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan irnnangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah daerah tingkat I1 dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan dan 10% untuk pemerintah pusat.
Dari uraian tersebut di atas menurut analisa penulis dapat disirnpulkan bahwa Undang-Undang No. 12 tahun 1985 memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita r a s h bahwa sebagian besar hasil penerirnaan pajak Bumi d m Bangunan untuk pemerintah daerah Tingkat I1 Semarang besarnya 72 % untuk pembangunan daerah dimana pembangunan tersebut secara langsung dapat di rasaka. oleh masyarakat kotarnadya Daerah Tingkat I1 Semarang. Sesuai dengan p e r a m yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pada pemerintah Daerah tingkat I di Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di atur antara lain dengan : a. Undang-Undang No.12 Tahun 1959 tentang Pajak Burni dan Bangunan. b. Undang-Undane
No.19
Tahun
1959
LN
1959-1963.
tentang penagihan Pajak Negara dengan surat sita. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 1985 tentang penetapan Besarnya Prosentase Nilai jual kena pajak pada Pajak Burni dan Bangunan. d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 1985 tentang pembagian penerimaan pajak Burni. e. Intruksi Menteri Dalarn Negeri No. 40 Tabun 1985 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985
f. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.19/KMK.04/1986 tentang tata cara pendabran Obyek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan. g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1003KMW.041 1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar Pengenaan pajak Bumi dan Bangunan. h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.22KMW.041
1986 tentang ralat atas lampiran keputusan Menteri keuangan No.
1003/KMK.04/1985 tanggal 28 December 1985.
i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100411985 tentang penentuan Badan atau perwakilan Organisasi Internasional yang menggunakan obyek pajak Burni dan Bangunan. j.
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No. 1005/KMK.04/1985 tentang penyetoran Pajak Burni dan Bangunan k. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1006/KHK.04/ 1985 tentang tata cara ' penaghan pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan pejabat dan berwenang mengelwkan swat paksa. 1. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No. 1007/KHW.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak Bumi dan Bangunan, kepada Gubemur kepala Daerah tingkat I danlatau BupatifWalikotamadyakepala daerah Tingkat 11. m. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.1008IKHK/O411985 tentang tata cara penyampaian laporan d m pemberian keterangan dari pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung/atau ada hubunganya dengan obyek pajak bumi d m bangunan. n. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1 Semarang, tanggal 3 1 OktQber 1986 N0.9731366/1986 tentang penunjukan petugas pernungut pajak Bumi dan Bangunan serta Tunggakan IPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. o. ~eraturanDaerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Sernarang No.6, tahun 1992 tentang penyusunan sebagian hasil penerimaan pajak Burni
dan Bangunan yang diteritna pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang untuk pemerintah kelurahan. Dengan adanya berbagai macam peraturan perundangan yang telah penulis kemukakan diatas terhadap berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1985 menurut analisa penulis, hal ini sangat menguntungkan masyarakat karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak Bumi
dan Bangunan sudah di anut dari tingkat pusat sampai peraturan Daerah.
2. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan Yang dijadikan alasan/maksud untuk dipungut pajak Bumi clan Bangunan : a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila. b. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tidak bergerak sehingga membinggungkan masyarakat. c. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar digemari oleh rakyat. d. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajah masih tertulis dalam Bahasa Belanda dan perubahannya dalam bahasa Indonesia sehingga merupakan Bahasa yang tidak baik sedangkan terjemahannya yang asli tidak ada.
e. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. f. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan a s p h i dan kepribadian bangsa Indonesia g. Undang-Undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum. Sedangkan yang menjadi tujuan adalah : 1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga
mudah dirnengerti oleh rakyat. 2) Memberikan dasar Hukum yang kuat pada pungutan pajak atau
harta tidak bergerak dan sekalian menyerahkan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur. 3) Memberikan kepastian H u h kepada masyarakat sehingga rakyat
tahu sejauh mana hak dan'kewajibannya. 4) Mneghilangkan pajak Banda yang terjadi sebagai akibat berbagai
Undang-Undang yang sifatnya sama. Dengan adanya manfaat dan tujuan untuk di pungutnya Pajak Burni dan Bangunan tersebut di atas yang telah penulis uraikan maka menuntut analisa penulis untuk menghilangkan kesirnpangsiuran tentang berbagai macam peraturan perundangan dalam hal ini untuk memperbaiki
perundangan yang lama, supaya suatu peraturan perundangan ini hams perpedoman pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam hal ini Undang-undang No. 12 tahun 1985. B. Tinjauan terhadap pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang No. 12 Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam Rangka Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang.
1. Sejarah singkat Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang.
.'
Sesuai data dan hasil wawancara penulis gengan pegawai Dipenda Bagian Sub. Seksi Perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan yaitu Bapak Sugeng Basuki, maka sejarah singkat Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang
sebagai berikut : Dipenda Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Semarang sudah ada sejak zarnan P e m e ~ t a h a nKolonin Hindia. Belanda pada waktu itu lembaga tersebut bersama : Balasting Dieenat. Setelah kemerdekaan Namanya di ganti menjadi bagian pajak. Dengan tersebut berarti bahwa intausi ini merupakan bagian dari sekretariat Daerah. Keadaan ini kemudian berjalan sampai dengan tahun 1968 nama bagian pajak itu diganti dengan nama Biro urusan pajak dan berjalan sampai dengan tahun 1970. Pada tahw 1970 itu dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya semarang tangal 25 Maret 1970 No. 1O/Kep/DPRGR/1970' status nama Biro urusan pajak diubah menjadi Dipenda Kotamadya Semarang. Dengan demikian maka Dipenda tersebut merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah, sehingga intansi hi berada dibawah binaan dan tangung jawab langsung kepada wdi kotamadya kepala Daerah. Dalarn perkembangnya selanjutnya, nama dan kedudukan Dipenda tidak mengalami perubahan. Akan tetapi karena setiap kali memerlukan
adanya mekamisme kerja yang disesuaikan dengan perkembangan Daerah, maka Dipenda telah beberapa kali mengalami perubahan susunan organisasi dan tata kerjanya yaitu sebagai berikut a. Pada tahun 1971 dengan keputusan dewan perwakilan rakyat Gotong Royong
Kotamadya
Semarang
tanggal
31
Agustus
1971
No. 16/Kep/DPRGR/1971 diadakan perubahan susunan Organisasi dan tata kerja dipenda untuk yang pertama kalinya. b. Berdasarkan kepada UU. No.5 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 13 menyebutkan yaitu : 1) Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. 2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bentuk sekertariat daerah dan dinas-dinas Daerah. Dan juga berdasarkan pada Pasal39 yang menyatakan : 1) Dinas Daerah adalah unsur pel&ana pemerintah Daerah. 2) Pembentukan, susunan organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, dengan berdasarkan pasal tersebut di atas maka dengan-keputusan Menteri
dalam Negri tanggal 6 Juni 1978 No.KUPD/7/12/4 1- 101 tentang susunan organisasi dan tata kerja dipenda Kabupaten / Kotamadya Daerah tingkat 11, menetapkan susunan Organisasi clan tata kerja Dinas tersebut untuk seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam I\legri tersebut, maka pemerintah kotamadya Daerah Tingkat
I1 Semarang No. 10
tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dipenda Daerah Tingkat I1 Semarang, yang berlaku 1 Mei 1982, tetapi hal
ini diubah menjadi yang kedua kalinya. c. Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri No.23 Tahun 1989
tentang pedoman Organisasi dan tata kerja dipenda Tingkat I1 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni No. 06 1.1124 155 tentang penunjukan pelaksanaan keputusan, Menteri Dalam Negri No. 23 Tahun 1989, maka ketentuan yang di atur dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang No. 10 Tahun 1991 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dipenda Daerah Kotamadya daerah Tingkat I1 Semarang. Struktur Organisasi Kantor Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
Sebelum penulis menguraikan mengenai susunan organisasi dan tata kerja terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai kedudukan, tugas
pokok dan fungsi dai Dipenda yang berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 1991 yaitu menyebutkan antara lain a. Bahwa kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Wali kotarnadya Kepala Daerah. b. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian w a n rumah tangga dadrah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikotamadya Kepala Daerah kepadanya. Se lain tugasitugas pokok di atas Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas sebagai berikut
- Mengikuti perkembangan keadaan secara t e r n menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
-
Membuat rancangan-rancangan dan program program yang diperlukan bagi penyelenggaraan -tugas pokok.
- Membuat perkiraan keadaan dan memberi kan saran-saran atau
pertimbangan-pertimbangan
tepat
pada
waktunya
kepada
Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan. - Mengurnpulkan, mensistemkan dan mengelola data-data dan
bahan-bahan
mengenai
atau
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan tugas pokok. -
Memberikan saran dan pendapat kepada Walikotamadya kepala Daerah dalam mempertirnbangkan besarnya pungutan-pungutan Daerah yang beragan; itu.
- Mengolah kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- Menyusun 'rancangan pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RAPBD, serta anggaran Belanja Rutin dan pembangunan Dinas Pendapatan Daerah. - Mempersiapkan
ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan
atau
kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah. - Mempersiapkan materi rancangan peraturan-peraturan dan atau
kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah. - Mempersiapkan dan menyusun mengenai segala kegiatan dalam
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. c. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Fungsi antara lain :
- Melakukan perurnusan kebijaksanaan teknis pernberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh WalikotaMadya Kepala daerah Kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan
wajib retribusi sarnpah daerah. - Membantu melakukan pekerjaan pendapatan obyek dan subyek
pajak yang dilakukan oleh Diektorat Jendral PajakDirktorat Pajak bumi dan bangunan dalam hal menyampaikan dan dan menrima kembali surat pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) wajib Pajak.
- Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) swat ketetapan Pajak (SKP), swat tagihan pajak (STP) dan sarana administmi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh direkiorat Jendral Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan menyampaikan Dafkx Himpunan Pokok pembayaran pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh direkiorat Jendral Pajak pada petugas -pernungut, EBB yang ada di bawah P
..
pengawasannya.
- Melakukan pembukuan dan melaporkan atas pemungutan dan penyetoran pajak Daerah, retribusi daerah serta pendapatan lain nya.
- Melakukan k o r d i i i dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang di limpahkan oleh Menteri Keuangan Kepada Daerah. - Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di
bidang
pendapatan penetapan clan penagihan pajak daerah,
retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan PBB.
- Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah laimya dan PBB.
Selain kedudukan, tugas dan fimgsi Dinas pendapatan daerah yang telah penulis &an organisasi.
Struktur
dlatas, maka penulis ingin menguraikan struktur Organisasi
adalah
merupakan
gambaran
susunan/komposisi dengan melekatkan dasar susunan. Dan berdasarkan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang No. 3 Tahun
1992 Seri D No. 10 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Pendapatan Daerah organisasi clan tata kerja dinas Pendapatan Daerah Kotamadya daerah Tingkat I1 Semarang yang merupakan Dasar hukumnya. Dan akan penulis Uraikan sebagai berikut :
Susunan Organisasi Tata
Kerja Dinas
Pendekatan Daerah
Kotamadya Tingkat I1 Semarang Di dalam pembangunan ini ada dua pembahasan yaitu pembahasan tentang susunan organisasi dan pembahasan tentang tata kerja dari Dipenda. Untuk itu akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai organisasi. susunan organisasi terdiri dari dua kata yaitu susunan dan organisasi, tetapi yang penulis berikan definisinya yaitu tentang organisasi. Organisasi ialah suatu wadah atau alat untuk menjalankan organisasinya menuju sasaran yang ingin dicapainya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi da tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I1 jo Swat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1/24155 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989, maka berlaku Feraturan Daerah Nomor 10 tahun 1991 d i Daerah Tingkat I1 Semarang. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdapat dalam bab 111, pasal5 dari peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1991 yaitu terdii dari : a. Kepala Dinas b. Sub. Bagian Tata Usaha c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan d. Seksi penetapan e. Seksi pembukuan dan pe1aPora.n
f Seksipenagihan g. Seksi perencanaan pengendalia dan Operasional h. Unit penyuluhan Hal-ha1 tersebut diatas akan penulis uraikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di bawah ini ad. a. KepalaDinas Mempunyai tugas pokok dan h g s i sebagaimana dimaksud Pasal3 dan 4 Peraturan Daerah ,No.10 Tahun 1991. Hal ini di atur dalam
Pasal6 Perda No. 10 Tahun 1991.
ad. b. Sub, Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas memberikm pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ha1 ini terdapat dalam Pasal 7 Perda. No.10 tahun 1991. Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana tersebut Pasal 7 Perda No. 10 tahun 1991 sub bagian tata usaha mempunyai fungsi : 1. Melakukanurusan umum 2. Melakukan u r u s i kepegawaian 3. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan 4. Melakukan urusan keuangan hal ini terdapat dalam Pasal 8
PerdaNo. 10 tahun 1991. Sub. Bagian tata usaha terdiri dari : - Urusanumurn - Urusan kepegawaian
- Urusan Keuangan hal ini terdapat dalam pasal9 Perda tahun 1991. ad. Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan pejalanan dinas serta pengadaan dari pemelihaman perlengkapan. Hal ini terdapat dalam Pasal 10 Perda. No. 10 tahun 199 1. ad. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keppgawaian hal ini terdapat dalam pasal 1-1 PerdaNo.11 Tahun 1991 ad. Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 12 Perda No. 10 Tahun 1991. ad c.
Seksi Pendaftatan dan Pendapatan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftarm dan pendapatan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah serta pendapatan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan
membantu melakukan pendapatan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini terdapat dalam pasal 13 Perda no. 10 tahun 1991. Seksi ini juga mempunyai fungsi yang terdapat dalam pasal 14 Perda No. 10 tahun 1991 antara lain menyebutkan : a. Melakukan pendaftarm wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data ibyek dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah melalui formulir swat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasil lapangan atas tembusan surat dan intansi lain. b. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakkan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendapatan. c. Membantu m e l d a n penyampaian SPOP, PBB yang ditertipkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak. Sedangkan dalam pasal 15 Perda No.10 tahun 1991 seksi pendaftaran dan pendataan terdiri dari : - Sub seksi pendaftaran - sub seksi pendataan
- Sub seksi dokurnentasi dan pengelolaan data. Sub seksi-seksi ini mempunyai tugas yaitu ad. Sub seksi pendahran mempunyai tugas mendistribusikan dan 'menprima kembali formolir 'pendaftarm yang telah'di isi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterirna kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalarn formulir pendaftaran pajak dan retribusi daerah dan menetapkan nomor pokok wajib pajak
daerah (NPWPD) hal ini terdapat dalam pasal 16 Perda No. 10 tahun 1991. ad. Sub seksi pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat dan obyek dan subyek pajak dari retribusi daerah melakukan pemeriksaan lapangad lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali. Hal ini terdapat dal&n .pasal 17 Perda NO. 1 0 tahun 1991. ad. Sub seksi dokumentasi dan pengolehan data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan surat arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan pendaftaran dan pendapatan serta menerima kembali isian SPOP PBB serta menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan Persediaan benda berharga (pasal30). ad. d. Seksi penagihan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, inelayani keberatan dan permohonan banding serta mengurnpul dan mengolah data sumbersumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah d m retribusi daerah. Hal ini terdapat
dalarn pasal3 1 Perda No. 10 tahun 1991. Seksi penagihan juga mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam pasal32 Perda No. 10 tahun 1991, antara lain : a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. melakukan pelayanan keberatan dan banding sesuai dengan ketentuan batas kewenangannya
c. mengurnpulkan
dm
mengelola
data
sumber-sumber
penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah. Dan
.,
berdasarkan pasal33 Perda No. 10 tahun 1991, seksi penagihan terdiri dari : - Sub Seksi penagihan
- Sub Seksi Keberatan - Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.
Sub seksi-seksi ini mempunyai tugas yaitu : dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak. HA1 ini terbapat dalam pasal '18 Perda No. 10 Tahun 1991. ad. e. Seksi Penetapan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang berutang serta menghitung hesarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang menagihnya dilimpahkan kepada daerah, berdaskkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan daftar himpunan pokok terutang (SPPT) dan di daftar himpunan pokok Pembayaran (DUFF) PBB. Hal ini terdapat dalam pasal 19 Perda. No. 10 tahun 1991. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 19 tersebut di atas seksi penetapan mempunyai fungsi : a. melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah b. melakukan perhitungan jumlah
angsuranl pemungutanl
pembayardpenyetoran atau permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, yang telah di setujui. c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan. d. Membantu melakukan penerimaan SPPT, PBB beserta NIPP, PBB dan dokurnen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada wajib
pajak ban kepala unit lain yang terkait. Hal ini terdapat dalam pasal20 Perda No. 10 tahun 1991. Seksi penetapan terdiri dari : a) Sub seksi penghitungan
b) Sub seksi penerbitan swat ketetapan c) Sub seksi angswan. Hal ini terdapat dalam pasal 21 Perda No.10 tahun 1991. Sub ini mempunyai tugas antara lain :
-
ad
Sub
Seksi
Penghitungan
mempunyai
tugas
melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi daerah. Hal ini terdapat dalam pasal22 Perda No. 10 tahun 1991. ad
-
Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsurah, Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip swat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat
Jendral
Pajak
dalam
melakukan
penyampaian dan penyirnpanan arsip SPPT, PBB, serta dokumen PBB lainnya. Hal ini terdapat dalam pasal23 Perda. No. 10 tahun 1991.
ad -
Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran
Angsuran
dan
Swat
Penolakan
Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran
Pajak dan retribusi daerah. Hal ini terdapat dalam pasal24 Perda, NO.10 tahun 1991.
ad f.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan
pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga. Hal ini terdapat dalam pasal 25 Perda No.10 tahun 1991. Selain mempunyai tugas seksi ini juga mempunyai juga mempunyai fungsi yaitu a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutanlpenyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah sereta kedalairi kartu pengawasan 'pembayaran PBB (KPPBB) 4) d m D a h Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) b. melakukan penetapan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda bergerak serta penerimaan uang dari hasil pemungubn benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga. c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tungggakan pemungutanlpembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi
dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.
Hal ini terdapat dalam pasal26 Perda No. 10 tahun 1991. Sedangkan dalam pasal 27 Perda No. 10 tahun 1991, seksi pembukuan dan pelaporan terdiri dari : - Sub Seksi Permbukuan Penerimaan - Sub Seksi Permbukuan Persediaan
- Sub Seksi Pelaporan ad
-
Sub Seksi penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaadpembayaradpenyetoran PBB serta menghitung tunggakaannya. Hal ini terdapat dalam pasal28 Perda No. 10 tahun 1991.
ad -
Sub Seksi Permbukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda
berhargqbukti penerimaan benda berharga, bukti pengelwad
pengembalian
benda
berharga,
penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda-benda berharga (pasal29). ad
-
Sub Seksi pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan dim tunggakan pajak dar rei.ribusi daerah serta PBB,
ad -
Sub
Seksi
Penagihan
mempunyai
tugas
menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dandokumentasi
yang
berhubungan
dengan
penagihan. Hal ini terdapat dalarn pasal 34 No.10 tahun 1991. ad
-
Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan
melayani
Surat
Keberatan dan
Surat
Permohonan Banding atas materi penetapan pajak restribusi daewmenyiapkan keputusan menerima atau
menolak
keberatan
dan
meneruskan
penyelesaian permohonan banding Ke Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini tercantum dalam pasal 35 Perda tahun 1991. ad-
--'
Sub
Seksi
Pengelolaan
Sumber
lain-lain
mempunyai tugas mengurnpulkan dan mengolah data sumber-sumper penerimaan lainnya di luar pajak dan restribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal36). ad. g. Seksi Perenoanaan dan Pengendalian Operasional. Seksi ini mempunyai tugas seperti yang tercantum dalarn pasal37
Tahun 1991, yaitu melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan penggalian dan peningkatan pendapatan daerah.
Selalu mempunyai tugas seksi ini juga mempunyai fimgsi yang tercantum dalam pasal38 Perda. No. 10 tahun 1991, yaitu : a. Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersurnber dari pajak derah, reutribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB,
melakukan pembiusan teknis
operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melakanakan pemungutan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB. b. melakukan kerja sarna dengan
instansi
vertikel dan divas daerah lairtnya. Sub Seksi perencanaan dan pembiusan teknis pemungutan, Sub Seksi Penggalian dan peningkatan. Hal ini tercantum dalam pasal39 Perda. No.10 tahun 1991. Sub Seksi ini juga mempunyai tugas yaitu : ad
-
Sub Seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan
daerah
dan
rencana
intensifikasi
pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan kerja serta pembinaan kerja yakni penggunaan sarana danprasarana perpajakan daerah, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, ha1 ini teroantum dalam pasal40 Perda. No.10 tahun 1991. ad
-
Sub Seksi penggalian dan peningkatan mempunyai tugas mengumpullcan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah, menunuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang perpajakan dan restribusi daerah
clan pendapatandaerah lainnya. Hal ini terdapat dalam pasal41 Perda No. 10 Tahun 1991.
ad. h. Unit Penyuluhan Unit ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan restribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, PBB serta menkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini terdapat dalam pasal42 Perda No. 10 Tahun 199 1. Setelah penulis uraikan mengenai susunan organisasi sampai pada tugas dan fimgsinya dari
has Pendapatan Daerah tersebut di atas maka
penulis akan menguraikan tata kerja dari Dinas Pendapatan, Daerah berdasarkan keputusan Menteri Dadlam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman orgariisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tigkat I1 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1/24/55 tentang penunjukkan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalarn Negeri No.23 Tahun 1989, maka ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah No. 10 ~ a h u n1991 sebagai dasar hukumnya, clan tata kerja dicantumkan dalam pasal44 Perda No. 10
Tahun 1991 antara lain menyebutkan : Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dasar Pelaksanaan PBB di Pemerintah Daerah Tingkat I1 Semarang Penyelenggaraan pelaksanaan PBB di Kotarnadya Daerah Tingkat
I1 Semarang berdasarkan pada Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak burni dan bangunan. Dan juga pelaksanaannya juga berdasarkan para peratu ran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang Nomor 6 Tahun 1992 tentang
Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi clan Bangunan yang diterirna. Pemerintah Kotamadya ,Daerah Tingkat I1 Semarang untuk Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang) Nomor 15 Tahun 1992 Seri D No. 13). Berkaitan dengan dasar pelaksanaan PBB di Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang tersebut di atas, maka akan penulis umkan mengenai obyek, tata cara pemungutan dan Penentuan nominal obyek di Pemerintah Daerah Tingkat I1 Semarang. Sebagairnana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PNN yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan, Yang di maksud bumi adalah :
- Permukaan bumi - Perairan
- Tubuh bumi yang ada dibawahnya Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanarn atau diletakkan secara tetap pada tanah danlperairan, yang mana dalarn kaitannya dengan bangunan tersebut diatas maka untuk: - Tempat tinggal - Tempat usaha - Tempat yang diusahakan
Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks dan emplasomennya clan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b. Jalan to1 c. Kolarn renang d. Galangan kapal, dermaga e. Tempat cileh raga f. Taman mewah
g. Tempat penampungan/kilang rninyak, air dan gas serta pipa
minyak. h. Pagar mewah i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. - Tata cara pemungutan PBB.
Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ada tiga yaitu : 1) Pendataan 2) Penghitungan Pajak Penetapan besarnya paj ak. 3) Penagihantpemungutan
Sebelum dilakukan pemungutan PBB,maka harus dilakukan dulu pendataan dan penetapan besarnya pajak PBB. Pendataan dilakukan setiap tahun sekali dengan berpedoman pada keadaan per 1 Januari. Dalam hal ini yang mendata dan menetapkan besarnya pajak adalah Kantor hspeksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Dinas Luar Tingkat I. Setelah Surat Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat bleb kantor Inspeksi PBB dan Kantor Dinas Luar Tingkat I sudah jadi maka diserahkan kepada Dipenda. Dinas Pendapatan Daerah dalani' ha1 ini ditugaskan untuk memungut/menagih PBB. Proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pelaksanaannya diatur antara lain : 1) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1 Semarang
tanggal 3 1 Oktober 1986 No. 973136611986 tentang penunjukkan petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan serta tunggaka Ipeda Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang yang terakhir di sesuaikan dengan Keputusan Daerah Tingkat I1 Semarang tanggal 17 Juni 1988 Nomor 9-73129111988. 2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1 Semarang
tanggal 17 Juli 1986 Nomor 973121311986 tentang lembaga Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang. Berdasarkan Keputusan Kotamadya Kepala. Daerah Tingkat I1 Semarang, maka ditunjuk petugas pemungut PBB yang terdiri dari dua kelompok yaitu :
a. Petugas pemungut PBB dari Dinas Pendapatan daerah yaitu
dari Seksi Penagihan b. Semua lurah Kepala desa. LurahIKepala desa memungut atau menagih kepada wajib pajak PBB yang besarnya pajak kurang dari Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Petugas pemungut PBB sebelurn mengadakan pemungutan harus memberikan dahulu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak kepada, wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (terdapat pada pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor Tahun berdasarkan Surat Ketetapan
1985), pajak yang terhutang
Pajak (SKP) hams dilunasi selarnbat-
lambatnya satu bulan sejak diterirnanya Surat Ketetapan Pajak tersebut. Ternyata di sini terdsrpat jangka waktu yang berlainan yaitu 6 bulan dan 1 bulan, jangka waktu 6 bulan itu diberikan karena wajib pajak memenuhi segala persatuan sehingga diberikan kelonggaran selama 6 bulan.
hi berarti bahwa jumlah pajak itu dapat dicicil selarna 6 bulan setalah diterimanya SPPT. Tetapi pajak terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak hanya diberi waktu 1 bulan. Pajak harus sudah lunas pada saat hutang jatuh tempo. Pembayaran dapat diatur sendii oleh wajib pajak, asal tidak melampaui batas. Jika saat hutang pajak jatuh tempo, dan ternyata pajak belum dibayar atau belum dibayar semua, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, untuk jumlah yang sudah jatuh temponya tetapi belum dibayar maka dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terdapat dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang NOmOr 12 Tahun 1985).
Contoh : SPPT tahun pajak diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1992, dan besarnya jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) oleh wajib pajak baru dibayar tanggal 1 September 1992. Hutang pajak itu jatuh temponya pada tanggal 31 Agustus 1992, enam bulan setelah SPPT diterima, jadi pembayarannya yang dilakukan terlambat 2 hari. Maka wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan. Walaupun terlambat satu hari, sepuluh hari bahkari sampai tiga puluh hari denda administrasinya sama yaitu sebesar 2% sebulannya. Maka terhadap wajib pajak itu dikenakan denda administrasi sebesar 2% yakni : 2% X Rp. 100.000,-
+ Rp. 2000,- Pajak yang terhutang yang harus dibayar tanggal 1 September 1992 adalah pokok pajak dan denda administrasi
=
Rp.
100.000,- + Rp. 2.000,- = Rp. 102.000,- tetapi bila wajib pajak itu
hiirus mernbayar hutang pajaknya tanggal 10 Oktobe*, maka wajib pajak tersebut dikenakan denda 2% x 2 dari pokok pajak yakni : 4% x Rp.100.000,-
= Rp.
4.000,- Pajak yang terhutang yang harus dibayar
pada tanggal 10 Oktober 1992 yaitu : pokok pajak dan ditambah denda administrasi menjadi Rp. 100.000,- + Rp. 4.000,- = Rp. 104.000,Kalau hutang pajak itu ternyata belum dibayar pada waktu pengeoekdpengawasan dilakukan, maka oleh Kantor Inspeksi Pajak, yang mengadministrasikan hutang pajak tersebut akan diambil tindakan untuk mengeluarkan Swat Tagihan Pajak sebesar jumlah pajak yang belum dibayar ditambah denda 2% untuk setiap bulan terlambat membayar (ha1 ini terdapat dalam pasal 11 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1985). Menurut penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak itu hatus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pajak (STP) tersebut. Pajak Bumi clan Bangunan yang terhutang dapat dibayar pada :
a. Di loket kantor Dipenda baik yang besarnya kurang dari Rp. 100.000,- maupun diatas dari Rp. 100.000,b. Di Kantor Kelurahan apabila besarnya pajak kurang dari Rp. 100.000,c. Kepada petugas Dipenda yang mendatangi. d. Kepada petugasa kelurahan yang mendatangi. e. Di Bank-bank persepsi+(BNI46, BRI, BDN, BED dan BankEkspor Impor). .. Setelah petugas kelurahan memungut pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak maka Kepala Kelurahan / Kepala Desa
menyetor uang hasil dari PBB ke BRT. Sedangkan petugas Dlpenda (sekali penagihan) setelah memungut PBB, menyerahkan hasil PBB ke bendahara Dipenda, kemudian bendahara dipenda menyetor uang hasil PBB ke Bank Persepsi. Bank persepsi kemudian mentransfer ke Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian memberikan data penerimaan ke Kantor Inspeksi Pajak Burni dan Bangunan. Selanjutnya Kantor. Inspeksi PBB memberikan perintah agar Bank Indonesia mentrasfer masing-masing instansi, untuk bagian Pemerintah Daerah Tingkat I1 Semarang Bank Indonesia mentransfer ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang kody Semarang atas nama atau dengan rekening Pemerintah Daerah. - Penentuan Nominal Obyek PBB
Untuk
menentukan besarnya pajak Bumi
dan Bangunan,
petugas memungut PBB hams mengetahui obyeknya terlebih dahulu. Dalarn ha1 ini Menteri Keuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 1003/KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak Burni dan Bangunan. Maksud Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 1003/KMK.04/1985 agar Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Kantor Inspeksi PBB tidak sembarangan dalarn menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Klasifikasi Bumi dan Bangunan merupakan pengelompokkan
