Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PERCEPATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Disampaikan dalam: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Jakarta, 29 Maret 2017
OUTLINE
Perkembangan Perekonomian
Kebijakan Pemerataan Ekonomi
OUTLINE
Perkembangan Perekonomian
Ekonomi Pemerataan
Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Membaik, namun masih tinggi…
5.85
2016
Unemployment Rate (%)
Sumber: BPS
8.63
9.84 8.478.36
7.23
5.776.12
DKI Jakarta
Indonesia
Agt-2016
Feb-2016
Agt-2015
Feb-2015
Agt-2014
Feb-2014
6.135.886.175.705.945.816.185.505.61
Feb-2013
Sep-16
Indonesia
Mar-16
Sep-15
Mar-15
Sep'14
DKI Jakarta
Mar-14
Sep-13
Mar-13
Sep-12
Mar-12
3.753.643.693.703.553.723.924.093.933.613.753.75
Sep-11
Sep-16
Mar-16
Sep-15
Sep-14
Mar-15
Indonesia
6.967.486.37
Mar-11
DKI Jakarta
Mar-14
Sep-13
Mar-13
Sep-12
Mar-12
Sep-11
Mar-11
0.413 0.406 0.4140.4080.402 0.410 0.410 0.397 0.413 0.406 0.394 0.388
11.69 10.86 10.60 9.679.64
Agt-2012
0.431 0.431 0.436 0.421 0.411 0.404 0.397
0.437 0.433
11.4711.25 11.0510.9510.65 10.9611.2211.1310.8610.70 10.5110.33
Agt-2013
Poverty Rate (%)
Agt-2011
0.421 0.402
5.02
2015
GINI Ratio
0.438
5.88
4.88
5.91
2014
Pemerintah Berkomitmen untuk terus menurunkan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Gini Rasio
Feb-2012
2013
5.01
6.07
5.56
2012
DKI Jakarta
Feb-2011
2011
Indonesia
6.53
6.03
6.73
6.17
Perekonomian tahun 2016
Masih Terdapat Sekitar 7 Juta Orang Rakyat Indonesia yang Menganggur
118,4 juta
Bekerja
Angkatan Kerja 125,4 juta
orang
< SD
: 51.445.972
SMP SMA SMK
: 22.652.513 : 22.364.039 : 13.690.816
(41,01 %) (18,06 %) (17,83%) (10,91 %)
DIPLOMA I/II/III
: 3.635.855
(2,90 %)
UNIVERSITAS
: 11.654.553
(9,29 %)
Pengangguran
7 juta orang
orang
Jumlah Penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang
Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus
< SD SMP SMA SMK DIPLOMA I/II/III
: : : : :
1.479.146 1.294.483 1.950.626 1.520.549 219.736
(21,04%) (18,41%) (27,74 %) (21,62%) (3,12 %)
UNIVERSITAS
:
567.235
(8,07%)
5
Perkembangan Perekonomian
Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Kebijakan Pemerataan Ekonomi 4 KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI
1
2
Perumahan terjangkau utk masyarakat miskin & pengembangan bank tanah
3
Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi
4
Pengaturan perdagangan ritel & tradisional
Pengembangan Wirausaha UMKM
5
1. 1. Kebijakan Perumahan Terjangkau untuk Rakyat Miskin dan Pengembangan Bank Tanah
1
Mengembalikan peranan pemerintah dalam fungsi spasial planning, land banking dan rencana pengembangan kota & daerah. keterlibatan swasta masih didorong didaerah-daerah yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan tata-ruang.
2
Penyediaan lahan-lahan terjangkau yang berada dekat pusat kota dan berkonsep transit oriented development untuk vertical housing untuk masyarakat menengah ke bawah
3
Pengaturan tata ruang dan penguasaan lahan, agar lahan-lahan strategis yang berada di dki jakarta , perbatasan dengan dki jakarta (banten, tangerang, tangerang selatan, depok, bekasi) diutamakan untuk perumahan menengah ke bawah.
4
Pilot Project untuk : Social Housing, Housing Financing, Land Availability untuk Rumah Terjangkau di Kemayoran dan perbatasan Banten – DKI Jakarta dan beberapa titik yang dekat dengan transportasi publik khususnya kereta api
5
Pilot Project untuk Perumahan di desa yang kompak dan terpadu dengan Rantai Nilai Pertanian khususnya pasca panen, mesin pengering, lumbung desa, dan pasar pengumpul.
8
1. Kebijakan Perumahan Terjangkau untuk Rakyat Miskin dan Pengembangan Bank Tanah
Harus disediakaan lahan untuk perumahan terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan di daerah dekat pusat kota atau daerah yang dekat dengan sarana transportasi (Transit Oriented Development) agar beban transportasi dapat berkurang bagi masyarakat menengah ke bawah Prioritas Kebijakan Lahan Perkotaan Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Menengah Kebawah (Social Housing)
Pemangku Kepentingan
Pemerintah
Penyedıaan Pınjaman Pembelıan Rumah Bagı Masyarakat Menengah Kebawah (Housing Financing)
Sektor Private dan Pemerintah
Penyedıaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Murah (Land Availability)
Sektor Private dan Pemerintah
Faktor yang Terpengaruh
Kebijakan Bank Tanah dan Kebijakan Tata Ruang
Kebijakan Perbankan terkait KPR dengan bunga yang kompetitif
Kebijakan menyangkut pertanahan dan Bank Tanah
Tindakan
Kebijakan yang konsisten yang mendukung terciptanya perumahan rakyat yang terjangkau di kota
Peningkatan subsidi dan mempermudah proses KPR
1) Penyediaan tanah dan rumah murah di daerah utama yang dekat dan terkoneksi dengan pusat kegiatan dan fasilitas publik 2) Pencegahan konversi lahan
QUICK WIN
Penyediaan tanah untuk program pembangunan perumahan terjangkau yang berorientasi Transit Oriented Development
9 9
1. Kebijakan Perumahan Terjangkau untuk Rakyat Miskin dan Pengembangan Bank Tanah Dalam membangun rumah murah tentu saja membutuhkan koordinasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan PERBANKAN
PEMERINTAH
PENGEMBANG 1. Pemanfaatan teknologi konstruksi terbaik. 2. Menciptakan win-win situation dengan skala ekonomi dibandingkan pematokan harga tinggi. 3. Mengimplementasikan aturan pemerintah untuk membangun rumah murah sesuai proporsi.
1. Membentuk komite percepatan pembangunan dan rencana tata ruang rumah murah.
1. Memastikan pengembang pergerakan bunga
2. Membuat dan menggalakkan aturan wajib membangun rumah murah bagi pengembang besar yang disertai insentif.
2. Memberikan bunga yang menguntungkan bagi masyarakat berpendapatan rendah
3. Membentuk Bank Tanah secepat mungkin.
terproteksi
dari
3. Memberikan waktu periode maksimum bagi masyarakat berpendapatan rendah
Kebijakan Untuk Menciptakan Akses Terjangkau Terhadap Perumahan ASPEK
1
PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH (social housing)
Pemerintah dan Publik
2
PENYEDIAAN PINJAMAN PEMBELIAN RUMAH BAGI MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH (housing financing)
Sektor Private dan Pemerintah
3
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MURAH (land availability)
Sektor Private dan Pemerintah
Stakeholders terkait
Kebijakan Bank Tanah, Faktor yang berpengaruh
Tindakan
Kebijakan Tata ruang,
Kebijakan Perbankan terkait KPR dengan bunga yang kompetitif
Kebijakan yang konsisten yang mendukung terciptanya perumahan rakyat yang terjangkau di kota
Peningkatan subsidi dan mempermudah proses KPR
Kebijakan menyangkut pertanahan dan Bank Tanah
1) Penyediaan tanah dan rumah murah di daerah utama yang dekat dan terkoneksi dengan pusat kegiatan dan fasilitas publik 2) Pencegahan konversi lahan
10
2. KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM: KETIMPANGAN DALAM SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Hasil riset McKinsey memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, Indonesia memiliki ketidaksesuaian antara jumlah permintaan tenaga kerja dan pasokan yang ada. Secara total, Indonesia masih mengalami kekurangan pasokan tenaga terampil dan semi terampil hingga 9 Juta orang KENDALA
Proyeksi Jumlah Permintaan dan Pasokan Tenaga Kerja Terampil dan Semi Terampil Tahun 2030 berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juta orang) Perbedaan antara permintaan dan pasokan Tingkat Permintaan Pasokan pendidikan Kekurangan Kelebihan pasokan pasokan Akademi/Univ
25
Mengah atas (Kejuruan) Menengah atas (Umum)
Menengah pertama TOTAL
Sumber: McKinsey
-2
23
17
13 30
35 25
-10
36
26
-10
113
104
Kekurangan pasokan = 9 Juta
11
2. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Vokasional
Pendidikan/Pelatihan Vokasional 1
Melakukan reklasifikasi dari Jabatan dan Lingkungan Usaha yang pada saat sekarang berjumlah 2137 Jabatan dan 1573 Lapangan Usaha menjadi hanya 446 Jabatan dan 157 Lapangan Usaha
2
Melakukan verifikasi Jenis pekerjaan yang sudah tidak relevan lagi dan Jenis Pekerjaan yang akan relevan di kemudian hari
3
Melakukan Prioritisasi dari Jabatan dan Lapangan Usaha Unggulan yang mempunyai gaji yang menarik dan prospek yang baik
4
Pilot Project untuk Program Vokasi di : 1)Program Listrik 35GW, 2) Program yang berhubungan dengan Pertanahan, 3)Program Perawat, Pekerja Domestik dengan skema perbaikan hak
5
Mengembangkan Projek Percontohan bantuan sektor swasta besar dalam pengembangan Program Vokasional yang relevan .
6
Membuat lulusan SMK mempunyai sertifikat-sertifikat modul yang bisa diakui sebagai keahlian di bidang tertentu
7
Usulan untuk mengakat harkat SMK dengan SMA dengan menamakan SMA Akademis dan SMA Profesi. 12
2. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM: Program Kerja Vokasi dan Ketenagakerjaan Dalam bidang vokasi dan ketenagakerjaan, terdapat lima kebijakan utama yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerataan ekonomi Program vokasi berbasis tenaga kerja dengan jumlah besar (60% dari Tenaga Kerja Indonesia)
1. 2. 3. 4.
Petani Penjaga toko/ritel Cleaners, helpers, babysitters, caregivers Buruh di mining, construction and manufacture 5. General clerks
1. Program listrik 35.000 MW 2. Program berbasis pertanahan 3. Program penyuluh pertanian
2
1
Program vokasi untuk industri dengan asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan 1. 2. 3. 4.
Sektor Otomotif Sektor Pariwisata Sektor Kesehatan Sektor Transportasi
4
Program berbasis Kawasan
Program strategis pemerintah
1. Program vokasi untuk mendukung KEK atau KI 2. Program vokasi untuk pesantren berbasis kawasan
3 Reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia 1. Reklasifikasi lapangan usaha dari KBLI ke GICS 2. Reklasifikasi jabatan dari KBJI ke ISCO 3. Prioritisasi lapangan usaha dan jabatan hasil reklasifikasi
5
13
3. Pengaturan Perdagangan Ritel Modern dan Tradisional
1
2 3
4
Penataan dan pendataan pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko modern Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern Kewajiban menyerap produk setempat Fair access ke dalam sistem distribusi
14
4. Pengembangan Wirausaha UMKM
1
2 3
4
Peningkatan akses pembiayaan UMKM dengan Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable Peningkatan akses pasar dan peluang usaha umkm
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM Penguatan regulasi yang lebih kondusif terhadap UMKM
15
