Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional April 2013

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Foto cover

: Pras Widjojo

Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi. Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Jakarta, 23 April 2013 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Foto: Foto:Pras PrasWidjojo Widjojo

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014. Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

i

Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain. Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 20102014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar berikut. Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP 2010

•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012 2011

2013 3 2014 4

•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen.

ii


Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam mencapai target-target pembangunan tersebut. Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1. 2. 3.

Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth); Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik; Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN 1

Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

a. b.

2

Stabilitas (Stability)

a. b. c.

3

Pemerataan yang Berkeadilan (Equity)

Sisi pengeluaran Sisi produksi Ekonomi Sosial Politik

Inclusiveness: Peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan dan menikmati pembangunan

Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

iii

wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam: 1.

2.

3.

Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014; Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional; Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

iv


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Proyek Irigasi

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran

i vii ix x xi

BAB I Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1.2 Maksud dan Tujuan

2 2 3 5 7 8

BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014

11

2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2.2 Arahan Presiden 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 2.3.1 Tema Pembangunan 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 2.4 Isu Strategis 2014

12 13 15 15 16 17

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

vii

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional 3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 3.2.2 Tingkat Kemiskinan 3.2.3 Tingkat Pengangguran 3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal BAB IV Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional 4.2 Peningkatan Stabilitas 4.3 Pemerataan yang Berkeadilan Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau) BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

21 22 42 42 44 45 48 60 63 65

69

70 74 77 81

85

5.1 Pengantar 5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5.2.2 Mendorong Stabilitas 5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

86 87 87 96 103 118 119 120

BAB VI Penutup

123

Daftar Pustaka Lampiran

126 127

viii


Daftar Gambar Lampiran Gambar 1

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 20062012

128

Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4

130 130 131

Gambar 10 Gambar 11

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2010-2011 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012) Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%)


Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2) Tahun 2012 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%)

136 136 137

Gambar 15 Gambar 16

Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011

138 138

Gambar 17

Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia

139

Gambar 18 Gambar 19

Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2012 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012

139 140

140 142 143

Gambar 24

Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2010-2014 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011


Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012

144 145 146

Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9

Gambar 20 Gambar 21 Gambar 22 Gambar 23

xii


132 133 133 134 134 135 135

140

143

Gambar 28 Gambar 29 Gambar 30 Gambar 31 Gambar 32 Gambar 33 Gambar 34 Gambar 35 Gambar 36 Gambar 37

Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2011 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012

147 147 148 148 149 149 150 150 151

Gambar 39 Gambar 40

Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2012 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005-2011 UMP Wilayah Sumatera UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

153 153


UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012

153 153 154

Gambar 44

PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja)

154


155 155 156

Gambar 48

Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013) Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011

Gambar 49

Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

158


Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011

160 160 161

Gambar 53

Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

161

Gambar 38

Gambar 54 Gambar 55

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

151 152

158

162 162

xiii

FFoto: oto: D Dit. it. P Penanggulangan en naangg gu ulaan ngaan n Kemiskinan Kemis iskin naan Bappenas Bappenas Badan Kebakaran Bada adan Pemadam ad PemFoto: adamPras K ebWidjojo akaran SSambas ambas

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negaranegara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ISU STRATEGIS Pertumbuhan Ekonomi Dunia a. Amerika Serikat b. Kawasan Eropa c. Italia d. Spanyol e. Jepang f. Negara-Negara Berkembang g. China h. India i. ASEAN-5 2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) Impor a. Negara maju b. Negara berkembang Ekspor a. Negara maju b. Negara berkembang Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013) 1.

2012 3,2 2,3 -0,4 -2,1 -1,4 -1,4 5,1 7,8 4,5 5,7 2,8

2013 3,5 2,0 -0,2 -1,0 -1,5 -1,5 5,5 8,2 5,9 5,5 3,8

2014 4,1 3,0 1,0 0,5 0,8 0,8 5,9 8,5 6,4 5,7 5,5

1,2 6,1

2,2 6,5

4,1 7,8

2,1 3,6

2,8 5,5

4,5 6,9

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah 2


di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India). Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan.

1.1.2 Perkembangan Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional Ekonomi Nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi,


3

sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan PENCAPAIAN Pertumbuhan PDB (%) PDB per kapita (Ribu Rp) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Neraca Pembayaran (USD Miliar) a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) b. Transaksi Modal (USD Miliar) c. Transaksi Financial (USD Miliar) d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) Sumber: BPS dan Bank Indonesia 1. 2. 3. 4. 5.

2010 6,2 26.786,8 13,11 7,1 30,3 5,1 0,0 26,6 7,4

2011 6,5 30.424,4 12,36 6,6 11,9 1,7 0,0 13,5 6,5

2012 6,2 33.339,0 11,66 6,1 0,2 -24,2 0,0 24,9 6,1

Tabel 1.3 Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PENCAPAIAN SISI PENGELUARAN a. Konsumsi Rumah Tangga b. Pengeluaran Pemerintah c. Investasi (PMTB) d. Ekspor (Barang dan Jasa) e. Impor (Barang dan Jasa) 2. SISI PRODUKSI a. Pertanian b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas, dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha i. Jasa-jasa lainnya Sumber: BPS dan Bank Indonesia 1.

2010

2011

2012

2,7 0,0 2,0 6,5 5,6

2,7 0,3 2,1 6,3 4,8

2,9 0,1 2,4 1,0 2,5

0,4 0,3 1,2 0,0 0,4 1,5 1,2 0,5 0,6

0,4 0,1 1,6 0,0 0,4 1,6 1,0 0,7 0,6

0,5 0,1 1,5 0,0 0,5 1,4 1,0 0,7 0,5

Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun 2012. Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara 4


total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman. Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha, upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif. Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang mencapai 6,1 persen di tahun 2012.

1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

5

daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8 persen. Gambar 1.1 Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015 Rata-rata

39%

Surabaya

44%

Pontianak

35%

Medan

31%

Makassar

46%

Jakarta

36% 0%

10%

20%

30%

40%

Mengetahui

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tidak Mengetahui

Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas)

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015; 6


sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui tentang MEA 2015. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

7

pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (progrowth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (propoor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang berjudul “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan“ ini disusun dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tujuan

Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: 1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 2014.

8


Foto: FFoto: otoDit. :D Dit. itPenanggulangan .P Penanggulangan en naangg gu ulaan ngan anKemiskinan Kemiskinan Kemis iskin naan anBappenas Bappenas Bappenas

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014

BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Sasaran

Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii) Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii) Sasaran Penegakan Hukum. Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen. Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan

12


peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah 73. Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar 4,5.

2.2 Arahan Presiden Arahan

Arahan Presiden merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Arahan tersebut meliputi arahan Presiden di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul. Beberapa arahan Presiden dalam sidang kabinet yang dijadikan sebagai panduan bagi penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet 29 Januari 2013 Manfaatkan peluang dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur; Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor; Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol; Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. 2. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 21 Maret dan 28 Maret 2013 Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali sehingga: pertumbuhan ekonomi 6,8% dan defisit anggaran 1,5% terhadap PDB dengan pengelolaan subsidi BBM; Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

13

Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014; RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran untuk memenuhi sasaran RPJMN. Sedangkan target yang lain dapat disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan: Penajaman 15 isu strategis. Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu Indikatif 2014. Arahan Presiden tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKP 2014 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kelompok unsur-unsur pokok, sebagai berikut: Pertama, yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional. Hal-yal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (iii) Konversi Energi; (iv) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (v) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (ii) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (iii) Pembangunan Shelter Bencana. Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas soaial dan politik adalah: (i) Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (ii) Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; dan (iii) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

14


2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 2.3.1 Tema Pembangunan

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP

2010

•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012 2011

2013 3 2014 4

•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dalam RKP 2014 dilandasi oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya penguatan ekonomi nasional. Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (i) mendorong investasi dan ekspor; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara; (iii) menjaga daya beli masyarakat; (iv) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (v) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (vi) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 6,4-6,9 persen pada tahun 2014. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKP tahun 2014 adalah sebagai berikut:


15

1. Pemantapan Perekonomian Nasional Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiring oleh tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan; Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia; Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014.

2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014

16

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2014 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsaprakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.


Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber: RKP 2014, Bappenas

2.4 Isu Strategis 2014 Isu Strategis

Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis disusun dengan berdasarkan kepada dua hal, yaitu: (i) Arahan Presiden; dan (ii) Hasil Review paruh waktu RPJMN 2010-2014. Berikut ini adalah isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 1 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, adalah: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 2 - Pendidikan, adalah: Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 3 - Kesehatan, adalah: Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang


17

merata. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 5 - Ketahanan Pangan, adalah: Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan produksi perikanan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Infrastruktur, adalah: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 7 - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, adalah: Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 8 - Energi, adalah: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 9 - Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, adalah: Pengendalian perubahan iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 10 - Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, adalah: Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukam, adalah: Pembinaan masyarakat. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, adalah: Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah: Peningkatan kerukunan beragama dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di ingkat regional dan internasional.

18


Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Papua Papua Barat Malut Maluk Sulbar Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulut Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar NTT NTB Bali Banten Jatim DIY Jateng Jabar DKI Jakarta Kep. Riau Kep. Babel Lampung Bengkulu Sumsel Jambi Riau Sumbar Sumut Aceh 0%

10%

20%

30%

Tidak/Belum Sekolah

40%

50%

Tidak Tamat SD

60% SD+SMP

70%

80%

90%

100%

SM+PT

Sumber: Susenas, BPS, 2011

Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 17,74

16,31

5,25

8,38

Tidak/Belum Pernah Sekolah 25,63

Tidak Tamat SD SD/sederajat

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas SMP/sederajat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB 26,68 SMA/sederajat PT/sederajat

Sumber: Susenas 2011

BAB III

EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 20102014

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 20102014 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional

Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Di tengah ketidakpastian proses pemulihan kelesuan ekonomi dunia sejak krisis global 2008, pembangunan ekonomi nasional secara umum tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini mengindikasikan fundamental ekonomi nasional yang kokoh, meskipun dampak krisis sempat dirasakan pada tahun 2009 dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 4,63 persen (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Persen) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Rest. Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL

PDB Atas Dasar Harga Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 1) Konstan Tahun 2000 yang Bekerja 2009 2010 2011* 2012** CAGR 2009 2010 2011 2012 CAGR 3,96

3,01

3,37

3,97

2,57

0,68

-0,28 -5,22 -1,14 -1,68

4,47 2,21 14,29 7,07 1,28 15,85

3,86 1,39 4,74 6,14 5,33 4,82 6,95 6,65 8,69 9,17 13,41 10,70

1,49 5,73 6,40 7,50 8,11 9,98

1,68 4,12 4,11 5,23 6,42 8,40

7,91 2,31 10,91 0,88 3,42 -1,00

8,59 16,81 9,26 8,50 7,67 5,19 5,67 4,59 4,94 2,38 3,88 2,78 1,93 13,35 7,13 5,48 2,48 4,02 -1,03 1,35 -8,16 -9,61 -1,59 -4,93

5,21

5,67

6,84

7,15

4,87

1,82 17,01 51,39 1,10

15,68

6,42 4,63

6,04 6,22

6,75 6,49

5,24 6,23

4,47 4,70

6,88 13,96 4,32 2,26 3,18 1,35

5,13 1,39

2,73 1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara 1) SAKERNAS bulan Agustus

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada

22


tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352 tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada tahun 1998 (Gambar 3.1). Gambar 3.1 Pendapatan per kapita, Pertumbuhan PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan (US$)

(%)

Dampak krisis 1998

3500

Dampak kenaikan BBM

20

3000

15

Dampak kenaikan BBM

2500

10

2000

5

1500 Dampak krisis global

1000 500 0

25

0 -5 -10

Dampak krisis 1998

-15

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PN per kapita, metode Atlas (berlaku US$)

Pertumbuhan PDB (%)

Tingkat Pengangguran (%)

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dalam pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun tidak hanya harus bersinergi antar sesama


23

program-program pengentasan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban penduduk miskin, misalnya seperti kenaikan BBM tahun 2005, maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selama ini, pemerintah telah bertekad dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (growth with equity) yang mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan four track strategy pembangunan, yang terdiri dari pro-growth, pro-poor dan pro-job dilengkapi dengan pro-environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan. Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus key enabler dalam proses pembangunan. Sebagai salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan terutama di daerah tertinggal yang diantaranya meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana

24


pendidikan sebagai infrastruktur dasar akan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta pembenahan tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut. Guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata, pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan. Keterpaduan, sinergi, fokus dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam mewujudkan target pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) atau dikotomi pusat daerah yang dapat mendistorsi pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pencapaian 14 Prioritas Nasional

Pencapaian 14 Prioritas Nasional hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, secara umum menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Namun demikian, terdapat sejumlah tindak lanjut atas permasalahan ataupun upaya peningkatan kinerja pembangunan yang perlu dilaksanakan ke depan dengan pengoptimalan dukungan daerah.


25

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola masih perlu ditingkatkan. Beberapa target pembangunan yang direncanakan masih belum terpenuhi, terutama pada pencapaian: (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda, dari target 60 persen pada tahun 2014 baru mencapai 16 persen pada tahun 2012; (ii) Pelayanan publik di daerah, dari target skor integritas sebesar 8,0 pada tahun 2014 baru mencapai 6,32 pada tahun 2012; (iii) Kemudahan berusaha, dari target peringkat 75 pada tahun 2014 baru menempati peringkat 129 pada tahun 2012; (iv) Efektifitas pemerintahan dari target skor 0,5 di tahun 2014 baru mencapai skor -0,24 pada tahun 2011; dan (v) Akuntabilitas kabupaten/kota baru mencapai 12,78 persen di tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen di tahun 2014. Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2010-2014, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan dukungan daerah adalah: (i) Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (ii) Peningkatan pengelolaan barang milik negara; (iii) Peningkatan kualitas e-procurement; (iv) Pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (v) Percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (vi) Peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah; (vii) Penataan organisasi, melalui audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah; (viii) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; (ix) Pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (x) Peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah. Prioritas Nasional 2: Pendidikan Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2012 mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar 3.2). Selain itu,

26


proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011 (Gambar 3.3). Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen; APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen, meningkat menjadi 76,50 persen pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 persen. Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7

7,92

7,92

8,01

8,1

Gambar 3.3 Angka Buta Aksara 8,25

7,6

7,75

5,44

6

7,72 7,52

8

4

7,85

5,97

5,3

5,17

4,84

4,52

4,18

4,79

4,43

4,42

4,4

4,18

2010

2011

2012

2013

2014

2 0

2008

2009

2010

Capaian

2011

2012

2013

Target RPJMN

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

2014

2008

2009

Capaian

Target RPJMN

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

Meskipun banyak target yang ditetapkan dalam pembangunan pendidikan RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, namun masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang membutuhkan dukungan daerah. Tantangan tersebut antara lain adalah yang terkait dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, yaitu: (i) Pemantapan implementasi BOS; (ii) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iii) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/ MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan (iv) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses, Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

27

kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi dengan kebutuhan pembangunan; (ii) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi; (iii) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri; (v) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Prioritas Nasional 3: Kesehatan Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan disparitas capaian indikator kesehatan antar provinsi dan antar status sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih jauh dari target RPJMN di tahun 2014. Gambar 3.4 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011 120

100

83,1

80 60 40 20

Kalimantan Timur Lampung Sumatera Selatan Sulawesi Utara Riau Bengkulu Sumatera Utara Kep. Bangka Belitung Aceh Jawa Timur Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali

INDONESIA

Papua Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Gorontalo Jambi Sulawesi Selatan Banten Kalimantan Selatan Jawa Barat Nusa Tenggara Barat

0

Sumber: SDKI, 2012

Angka Kematian Ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Selain itu,

28


disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antar provinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar 3.4. Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKB dilaksanakan dengan peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi campak meningkat dari 77,67 persen pada tahun 2010 menjadi 87,3 persen pada tahun 2011, namun masih kurang dari target 93 persen pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas antar provinsi yang cukup lebar. Terdapat 18 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Maluku. Selanjutnya, cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2011 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen. Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran program kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada akselerasi pengurangan AKI dan AKB, adalah upaya untuk: (i) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (ii) Memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (iii) Meningkatkan jumlah puskesmas mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan (iv) Menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 11,66 persen pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

29

berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui: (i) Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (ii) Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat Divisi Regional dan Nasional. Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan Secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 persen per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009, namun peningkatan tersebut dikatakan relatif tidak signifikan. Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN sebesar 3,57 persen per tahun. Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 persen dan 12,55 persen. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,02 persen. Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai

30


tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu NTP terus mengalami peningkatan, yaitu 101,20 pada tahun 2009 meningkat menjadi 102,80 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 meningkat kembali menjadi 105,75 dan 105,87. Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012 Tahun

(1) 2010

(2) 66.469.394

Produksi Pertumbuhan (%) (3) 3,22

(4) 37.369.093

(5) 237.641.326

Konsumsi/ Kapita/ Tahun (kg) (6) 139,15

36.968.531

241.182.182

137,06

33.057.093

3.911.438

2012 68.956.292 4,87 38.767.227 Sumber: 1): ARAM II (Estimated), BPS, 2012

2011

65.756.904

(1,07)

244.775.796

135,01

33.046.399

5.720.828

1)

Gabah (ton)

Beras (ton)

Populasi

Total Konsumsi (ton) (7) 33.067.791

Surplus Beras (ton) (8) 4.301.303

Dukungan daerah yang diperlukan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan antara lain: (i) Lahan dan tata ruang, meliputi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian baru; penghentian alih fungsi lahan sawah; dan pelaksanaan secara penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015; (ii) Ketersediaan infrastruktur pertanian, meliputi percepatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru; ketersediaan anggaran untuk membangun jalan desa-kecamatan dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; dan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air bersih, revitalisasi tambak rakyat dan mengelola serta melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di daerah; (iii) Penelitian dan pengembangan, meliputi Percepatan release benih unggul serta pengawalan di tingkat lapangan dan penguatan penangkar benih di petani; (iv) Pembiayaan dan subsidi, meliputi pemutihan KUT; perubahan sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk menjadi sistem subsidi; perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta pengawasan subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (v) Permasalahan NTP, meliputi kelancaran dan stabilisasi harga input produksi; pengendalian harga output; dan peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan semakin menurun.


31

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014 dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai. Tabel 3.3 Kondisi Kemantapan Jalan Jenis Jalan

Panjang (Km)

Persentase Kondisi Mantap

Nasional 38.570 Provinsi 48.984 Kabupaten/Kota 376.405 Jakarta 6.266 Jalan Tol 742 TOTAL 470.967 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)

87.38 56.48 55.15 64.00 96.00 58.11

Persentase Kondisi Tidak Mantap 12.62 43.52 44.85 36.00 4.00 41.89

Permasalahan yang dihadapi pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012, diantaranya: (i) Hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (ii) Belum optimalnya pelaksanaan skema pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut serta mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui peningkatan koordinasi dan partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar.

32


Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. Gambar 3.5 Realisasi PMDN dan PMA 100.000

92.182,0 76.001,1

80.000 60.626,3

60.000 40.000 20.000

19.474,2

16.214,8

24.564,9

0 2010

2011 PMA (juta USD)

2012

PMDN (miliar Rp)

Sumber: BKPM

Untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (i) Penerapan PTSP, (ii) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan (iii) Pengurangan biaya untuk berusaha. Sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 444 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah membentuk PTSP dari total 530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN sebesar 70 persen pada tahun 2014. Namun, yang telah menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15 persen), dengan target RPJMN sebesar 83 persen. Sedangkan daerah yang melakukan pengurangan biaya berusaha hingga tahun 2012 baru mencapai Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

33

37,7 persen (200 daerah) dari target RPJMN sebesar 70 persen. Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di daerah. Boks 3.1 adalah hasil survei yang dilakukan ke 93 PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih belum adanya keseragaman bentuk PTSP di daerah (Sumber: Survei Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, BAPPENAS, 2012). Sementara itu, beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan PTSP secara baik, yang antara lain adalah: Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi, Sragen sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kabupaten, dan Palembang sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kota (lihat Boks 3.2). Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah adalah sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah dalam penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, serta pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP dan dukungan dalam penerbitan RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS. Salah satu contoh peningkatan kemudahan berusaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam rangka pelaksanaan Prioritas Nasional 7) adalah pelaksanaan perizinan secara elektronik untuk mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga dalam rangka pelaksanaan Indonesia National Single Window/INSW (lihat Boks 3.3) Prioritas Nasional 8: Energi Secara umum, pencapaian pembangunan energi masih belum menggembirakan terutama yang terkait dengan produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni ratarata sebesar 877 ribu barel per hari. Angka ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barel per hari atau baru mencapai 86,83 persen. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural 34


depletion) sekitar 10-12 persen. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 persen dari potensi keseluruhan dan 24,62 persen dari target RPJMN sebesar 5.000 MW. Dukungan yang diperlukan dari daerah untuk pembangunan energi, antara lain dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan dan tumpang tindih lahan. Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Secara umum sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana telah tercapai. Perbaikan kondisi lingkungan yang ada merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan yang diantaranya meliputi pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana. Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui penataan regulasi, seperti Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan hingga September 2012 telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 23 provinsi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian laju deforestasi cenderung menyempit, baik pada area di dalam maupun luar kawasan hutan (Gambar 3.6). Terkait pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD5 per hari, dan 132 juta ton ekuivalen CO. Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi cuaca, pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di 167 lokasi pada tahun 2010 menghasilkan informasi cuaca ekstrem yang dapat diprediksi 3 jam sebelum kejadian, lebih awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 persen. Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran informasinya melalui pembangunan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

35

dan pengoperasian Tsunami Early Warning System (TEWS), yaitu menjadi 5 menit setelah gempa terjadi dari sebelumnya 30 menit sampai 2 jam. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, hingga pertengahan tahun 2012 diantaranya telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dan penyelamatan (SAR). Gambar 3.6 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2011 4

3,51

3,5

2,83

3 2,5

1,87

2 1,5 1

0,5

0,68

0,5 0

1,17

1,08

1,37

0,3 1990-1996

1996-2000 Indonesia

0,83 0,76

0,78

2000-2003

0,41 2003-2006

Di Dalam Kawasan Hutan

0,45 0,61 0,22 2006-2009

0,32 0,13 2009-2011

Di Luar Kawasan Hutan

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Dukungan yang diperlukan dari daerah dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain: (i) Mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperluas tata batas kawasan hutan, penyiapan pendanaan guna operasionalisasi KPH untuk RHL dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan; (ii) Melaksanakan RAN/RAD-GRK dan aksi adaptasi perubahan iklim melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas penurunan emisi; (iii) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (iv) Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan dengan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (v) Penguatan kelembagaan bencana dan pengintegrasian kebijakan penanggulangan pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam 36


penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pasca bencana, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6,16 persen dari target 7,1 persen. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi 18,31 persen (2012) dengan target sebesar 14,2 persen. Indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 67,48 dari target sebesar 72,2. Belum tercapainya sasaran pembangunan tersebut dikarenakan permasalahan yang dihadapi, seperti: (i) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal, (ii) Belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin mengembangkan usahanya, (iii) Kurangnya dukungan Infrastruktur (terutama infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi), (iv) Rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan, (v) Ketersediaan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan dan (vi) Minimnya akses terhadap pelayanan dasar dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersekolah. Dukungan daerah diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, antara lain dengan: (i) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan, (ii) Pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (iii) Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi; (iv) Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya.


37

74

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS dan RPJMN

66,99

67,48

67,97

2012

2013

66,01 2009

66,51

65,93 2008

2011

66,07 2007

2010

65,45 2006

68,46

72,2

64,57

72 70 68 66 64 62 60 58

2005

2014

6,24 2013

6,08

6,16 2012

2011

6 2010

5,76

6,32

Target RPJMN

2009

5,95 2008

6,46

5,96 2007

2006

4,98 2005

5,43

7,1

2004

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Gambar 3.8 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target RPJMN

2014

Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal

Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS dan RPJMN

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sampai dengan bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014. Capaian beberapa indikator bidang tersebut bahkan telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014, antara lain dalam: (i) Pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (ii) Pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; dan (iii) Penelitian, penciptaan dan inovasi teknologi. Meski demikian, masih terdapat permasalahan umum yang dihadapi pada pembangunan bidang kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya dengan didukung daerah yaitu: (i) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sehubungan dengan pengelolaan cagar budaya yang bersifat lintas sektor, program dan wilayah; (ii) Peningkatan kualitas pelayanan museum di seluruh provinsi; dan (iii) Peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika perkembangan kebudayaan. Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan yang masih ditemui diantaranya adalah: (i) Peningkatan sinergi kegiatan inovasi IPTEK (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset IPTEK; (ii) Pengembangan sistem intermediasi yang efektif menghubungkan sisi penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia; dan

38


(iii) Peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya IPTEK di masyarakat. Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum dan Keamanan Pencapaian pembangunan politik, hukum dan keamanan telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam hal penanggulangan terorisme, sejak tahun 2000 telah ditangkap sebanyak 775 tersangka teroris, diadili sebanyak 597 orang dan sudah mendapatkan vonis pengadilan sebanyak 586 orang. Dalam meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia semakin dihargai dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan sikap yang konsisten mereformasi DK PBB, ikut berpartisipasi dalam Misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1.992 personel sepanjang tahun 2012, memimpin perancangan posisi bersama negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan senjata, serta menjadi juru runding utama mewakili negara-negara GNB dalam pertemuan untuk membahas traktat internasional tertentu dan berbagai norma internasional baru. Di bidang hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No. 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM dan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia RAN HAM di 32 K/L, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pencapaian sasaran Prioritas Politik, Hukum dan Keamanan beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (i) Isu radikalisme yang cenderung meningkat, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tentang penanggulangan terorisme; (ii) Sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan veto power; (iii) Masih kurangnya komitmen instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, masih terdapat instansi ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk panitia RAN HAM, belum efektifnya koordinasi dan sinergitas di kalangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM dan munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan daerah yang terindikasi melanggar HAM. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

39

Dukungan daerah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan strategi pembangunan bidang hukum melalui: (i) Peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundang-undangan, (ii) Peningkatan kualitas dan integritas SDM hukum, (iii) Pembenahan hubungan dan penguatan koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (iv) Peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Prioritas Nasional 13 : Perekonomian Lainnya Pencapaian pembangunan perekonomian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 20102014, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri. Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan III tahun 2012 telah tercapai, baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri nonmigas. Namun demikian krisis ekonomi global memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri, sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas. Untuk itu pengembangan industri nonmigas akan diarahkan pada industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta industri yang memanfaatkan SDM yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan domestik. Sementara itu, pelayanan dan perlindungan TKI telah mencapai target 2014. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan TKI, telah ditempuh melalui langkah kebijakan: (i) Menyediakan pusat layanan pengaduan (crisis center) bagi TKI; (ii) Membuat sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan NIK; (iii) Meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (iv) Meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan; (v) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan asuransi; dan (vi) Meningkatkan perlindungan hukum di dalam negeri dan di luar negeri. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan perekonomian, diantaranya: (i) Belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri seperti pelabuhan, akses jalan, angkutan, listik dan gas; dan (ii) Masih adanya masalah terkait dengan penyelesaian kasus pengaduan TKI, pemanfaatan KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri. Selain itu, belum dapat diselesaikan secara optimal masalah TKI yang diadukan melalui hotline service 40


akibat belum terbangunnya mekanisme penyelesaian masalah antar instansi. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah diantaranya: (i) Penyediaan infastruktur serta penyediaan bahan baku industri melalui insentif fiskal dan insentif lainnya; (ii) Mendukung pembiayaan bagi daerah-daerah basis TKI untuk memperluas akses pelayanan bagi calon TKI; dan (iii) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI. Prioritas Nasional 14: Kesejahteraan Rakyat Pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Bidang Agama, perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji tahun 2012 ditunjukkan dengan: (i) Perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (ii) Pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji; (iii) Penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; dan (iv) Perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi. Dalam pembangunan kepariwisataan, hingga tahun 2012 sebagian besar capaian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat 9,24 persen dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan jumlah wisnus pada tahun 2011 meningkat 1,01 persen dibandingkan tahun 2010. Diperkirakan jumlah wisman dan wisnus sebesar 20 persen pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 akan tercapai. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menunjukkan capaian yang berarti, salah satunya adalah percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L dan 10 provinsi pada tahun 2012. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan antara lain ditunjukkan dengan disahkannya berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA), pada tahun 2012 telah dibentuk P2TP2A di 26 provinsi dan 163 kabupaten/kota serta 306 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres. Berbagai permasalahan yang perlu mendapat dukungan daerah dalam perbaikan pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (i) Memprioritaskan pemberangkatan calon haji yang belum pernah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

41

melaksanakan haji, untuk mengurangi daftar tunggu jemaah haji; (ii) Mendukung pengembangan jaringan komputerisasi untuk 34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peningkatan sistem biometrik di 161 kabupaten/kota; dan (iii) Peningkatan kualitas bimbingan bagi calon jemaah haji di daerah. Dalam pembangunan pariwisata, antara lain adalah: (i) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas lembaga dan lintas sektor; (ii) Membantu penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; (iii) Meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata; dan (iv) Meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM dan pendidikan tinggi bidang pariwisata. Dalam penerapan PUG, antara lain adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, mengoptimalkan pelaksanaan PPRG, serta menyusun sistem manajemen data dan informasi gender. Dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah meningkatkan koordinasi antar SKPD serta antara pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap efektivitas perlindungan bagi perempuan dan anak oleh SKPD terkait.

3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

42

Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,2 persen, walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tersebut tentunya disumbang oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Bila dilihat berdasarkan provinsi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sebesar 15,8 persen; yang kemudian diikuti dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (10,4 persen), Sulawesi Tengah (9,3 persen), Sulawesi Barat (9,0 persen), Sulawesi Selatan (8,4 persen). Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi mencapai pertumbuhan yang tinggi (di atas rata-rata nasional), dengan rata-rata pertumbuhan Pulau Sulawesi sebesar 8,8 persen di tahun 2012. Provinsi di Pulau Jawa juga mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali DI Yogyakarta yang tumbuh 5,3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi


nasional, dengan laju yang cukup rendah yaitu: Provinsi Kalimantan Timur (2,0 persen); Papua (1,1 persen); Riau (3,6 persen); Maluku ( 4,3 persen); dan Aceh (5,2 persen). Bahkan, satu provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2012, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertumbuhannya sebesar -1,2 persen. Gambar 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2012 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

15,8%

6,2%

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

-1,2%

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS per Provinsi

Faktor utama yang menyebabkan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif adalah penurunan kinerja ekspor yang mengalami kontraksi, sedangan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi diberikan oleh konsumsi rumah tangga, yang sebesar 3,1 persen. Sementara sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -3,6 persen. Sebaliknya Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri pengolahan 11,57 persen, sektor konstruksi 0,83 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,70 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah perubahan stok dan ekspor yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,6 dan 13,6 persen.


43

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia pada tahun 2012 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinannya Walaupun masih ada beberapa daerah yang belum dapat mencapai target nasional, namun hampir semua provinsi menunjukkan prestasi dalam menurunkan angka kemiskinannya. Secara geografis, konsentrasi jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 berada di wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat (4,4 juta jiwa), Jawa Tengah (4,9 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,0 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu di Provinsi Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,0 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,0 juta jiwa). Berdasarkan tingkat kemiskinannya, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan terbesar, yaitu masing-masing 30,7 persen; 27,0 persen; 20,8 persen dan 20,4 persen. Namun demikian, angka kemiskinan ini lebih kecil dari tahun 2011 yang masing-masing mencapai 32,0 persen; 31,9 persen; 23 persen; dan 21,2 persen. Sementara itu, beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya rendah adalah DKI Jakarta (3,7 persen), Bali (3,9 persen), Kalimantan Selatan (5,0 persen) dan Bangka Belitung (5,4 persen).

Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) 6000

35%

5000

30% 25%

4000

20%

3000 2000

15%

11,6%

10%

5%

0

0% DKI Jakarta Bali Kalimantan Selatan Kep. Bangka Belitung Banten Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Riau Sulawesi Utara Kalimantan Barat Sumatera Barat Riau Maluku Utara Jambi Sulawesi Selatan Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Jawa Timur Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Jawa tengah Lampung DI Yogyakarta Gorontalo Bengkulu Nusa Tenggara Barat Aceh Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Barat Papua

1000

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

44


Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Nasional

Secara umum perbaikan angka kemiskinan di setiap provinsi ini dikontribusikan oleh program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti: beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lainlain. Selain itu, beberapa provinsi juga aktif mengembangkan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seperti menjaga harga gabah dan komoditas lainnya untuk memotivasi petani, menjaga pasokan berbagai komoditas untuk menjaga harga melalui perbaikan transportasi angkut sembako, Beguwai Jejamo Wawai, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Klinik Pertanian Keliling. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dan juga antara daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke Desa-desa di pedalaman. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan. Program-program dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) akan menjadi program utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sasaran dari pelaksanaan MP3KI ini adalah tingkat kemiskinan sebesar 4-5 persen pada tahun 2025.

3.2.3 Tingkat Pengangguran

Berdasarkan Sakernas Agustus 2012, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,2 juta orang, turun dari Agustus 2011 yang mencapai 7,7 juta orang. Dengan kata lain, tingkat pengangguran pada tahun 2012 (Agustus) adalah sebesar 6,14 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah sekitar 118,0 juta orang. Distribusi jumlah penganggur menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.11.


45

Gambar 3.11 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) Sulawesi Barat Maluku Utara Gorontalo Papua Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Bengkulu Sulawesi Tengah Jambi Maluku Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Bali Kalimantan Barat Papua Kep. Riau Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Aceh Kalimantan Selatan DI Yogyakarta Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Timur Sumatera Selatan Sumatera Utara Banten Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Barat 1.000

9,10 14,25 12,40 9,15 9,25 21,49 15,09 28,58 27,83 29,90 20,65 41,79 19,68 45,26 23,09 4,82 60,78 30,37 128,68 45,79 21,22 50,88 75,52 115,33 84,92 47,76 98,32 120,74 166,24

2,88 7,91 7,94 10,71 11,81 13,57 16,04 19,04 19,47 19,69 20,43 20,57 27,65 30,75 34,42 41,98 49,17 50,46 51,27 55,03 55,94 56,90 66,66 93,66 103,67 110,50 115,12 259,24 352,97 415,62 486,88 529,98

403,95 475,26 623,22

1205,77 500

00 Perkotaan

500 Perdesaan

1.000

1.500 Ribu Orang

Sumber: Sakernas, BPS

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka di setiap provinsi menurun pada tahun 2012, kecuali di beberapa provinsi yang tingkat penganggurannya meningkat, yaitu Nusa Tenggara Timur (2,9 persen), Bangka Belitung (3,5 persen), Bengkulu (3,6 persen) dan Aceh (9,1 persen). Sementara itu provinsi Banten, Jawa Tengah, Riau dan Papua Barat, pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan yaitu masingmasing menjadi 10,1 persen; 3,17 persen; 4,3 persen dan 5,5 persen; dari yang sebelumnya mencapai 13,5 persen; 6,1 persen; 7,2 persen dan 8,3 persen. Namun demikian, beberapa provinsi masih memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada rata-rata nasional, 46


yaitu Banten (10,1 persen), DKI Jakarta (9,9 persen), Kalimantan Timur (8,9 persen), Jawa Barat (9,1 persen), Sulewesi Utara (7,8 persen), Aceh (9,1 persen), Maluku (7,5 persen), Sumatera Utara (6,2 persen) dan Sumatera Barat (6,5 persen). Apabila dilihat berdasarkan lokasi geografisnya, maka mayoritas penganggur berada di wilayah Indonesia Barat, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah Jawa Barat (1,8 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (962,1 ribu orang) dan juga Jawa Timur (819,6 ribu orang). Sementara itu, berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, jumlah penganggur di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat pengangguran tentunya disebabkan oleh tersedianya lapangan kerja baru, seiring dengan tingginya upaya daerah dalam mengundang investor untuk berinvestasi di daerahnya. Disamping itu, beberapa daerah melaksanakan program-program lain yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran antara lain adalah: Sumatera Utara yang sering melaksanakan job fair dan Jawa Timur yang melakukan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak. Selain itu, beberapa daerah juga berupaya untuk menggerakkan sektor informal yang juga merupakan salah satu sektor yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja. Program Nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ikut memberikan andil dalam penurunan angka pengangguran. Namun demikian, beberapa kendala yang dihadapi dalam menurunkan tingkat pengangguran antara lain adalah: (i) proporsi tenaga kerja di berbagai sektor yang belum seimbang, dengan kecenderungan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa; (ii) besarnya tingkat urbanisasi ke kota-kota besar yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penganggur; (iii) Peningkatan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga semakin meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan kerja (iv) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga perlu diupayakan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja; serta (v) permasalahan iklim investasi di daerah yang masih belum


47

mendukung sehingga peningkatan lapangan kerja di daerah menjadi belum optimal. Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi Tahun 2012 16 2011

14

2012

12 10 8 6 4 2 Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Bali Kep. Bangka Belitung Bengkulu Kalimantan Tengah Papua Jambi Jawa Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Kalimantan Barat Lampung Nusa Tenggara Barat DI Yogyakarta Kalimantan Selatan Maluku Utara Sumatera Selatan Jawa Tengah Indonesia Sulawesi Selatan Kep. Riau Sumatera Barat Riau Sumatera Utara Maluku Aceh Papua Barat Sulawesi Utara Jawa Barat Kalimantan Timur DKI Jakarta Banten

0


3.2.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertajam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di setiap tahunnya, maka arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disusun berdasarkan isu strategis di setiap tahunnya. Sehingga, arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat lebih difokuskan pada penuntasan isu strategis, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2013 Provinsi Aceh

48

Isu Strategis 1. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 2. Penguatan ketahanan pangan; 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan.


Prioritas Pembangunan Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Keberlanjutan perdamaian; Dinul Islam, adat dan budaya; Ketahanan pangan dan nilai tambah produk; Penanggulangan kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; Sumber daya alam berkelanjutan; Kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan; 2. Pembangunan jalan tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi; 3. Peningkatan status jalan Kawasan Industri Sei Mangkei; 4. Pembangunan infrastruktur pendukung daerah wisata; 5. Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan

Prioritas Pembangunan Provinsi 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sumatera Barat

1. Penanganan daerah tertinggal; 2. Pengolahan lahan kritis; 3. Pembangunan infrastruktur kereta api.

1.

Riau

1. Pencapaian sasaran Millenium Development Goals; 2. Percepatan pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 3. Pembangunan infrastruktur, energi dan lingkungan hidup; 4. Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games 2013; 5. Revitalisasi pertanian; 6. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan.

1.

Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan; Revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis; Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi; Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan; 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan; 6. Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan iklim investasi; 7. Pengembangan kawasan wisata alam; 8. Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal; 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat; 10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian LH.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, pembangunan perdesaan, serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja; Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral; Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pemantapan ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata serta keseimbangan antar wilayah; Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; Pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal; Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global; Fungsionalisasi sarana prasarana Paska PON XVIII 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya, serta mensukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games Tahun 2013.


49

Provinsi Jambi

Sumatera Selatan

Isu Strategis

Prioritas Pembangunan Provinsi

1. Pembangunan sistem dan peningkatan jaringan transportasi wilayah; 2. Peningkatan kesejahteraan petani; 3. Pembangunan kawasan pantai timur Jambi sebagai kawasan ekonomi ; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa.

1.

Peningkatan infrastruktur wilayah dan pelayanan umum, dengan fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, jaringan irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan; 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus pada pemerataan akses serta peningkatan peran budaya dan agama, peran pemuda dan prestasi olahraga, perlindungan dan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan; 3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus pada peningkatan perekonomian dan kepariwisataan daerah; 4. Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dengan fokus pada peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan, serta peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup; 5. Penataan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus pada tata pemerintahan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesetaraan gender.

1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity; 3. Percepatan pengurangan kemiskinan; 4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50


Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi; Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatnya mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu; Pengembangan agribisnis, dengan sasaran penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir; Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan; Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, dengan sasaran percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan, bandara perintis, jaringan air bersih, persampahan dan kegiatan pendukung pelaksanaan MP3EI; Pengembangan pusat olahraga nasional, dengan sasaran pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga, Jakabaring Sport City dan Sekolah Tinggi Olahraga; Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Provinsi Bengkulu

Isu Strategis 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan; 2. Peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga medis, paramedis, dan dokter; 3. Percepatan pengurangan kemiskinan; 4. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan; 5. Peningkatan cadangan pangan.

Prioritas Pembangunan Provinsi 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

1. Perkuatan domestic connectivity dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; 2. Percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals; 3. Pengembangan Lampung sebagai Center of Excellence di bidang pendidikan dan riset; 4. Pengembangan kawasan, tata ruang, dan konservasi; 5. Pembangunan ekonomi wilayah terpadu. 1. Pemulihan daya dukung lingkungan; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; 3. Pengembangan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata; 4. Pengembangan industri unggulan daerah; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals; 3. Penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal; 4. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

5.

Perekonomian rakyat dan iklim investasi; Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda olahraga, pemberdayaan perempuan-KB); Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan; Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi dan energi); Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi; Revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai dengan hilir; Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan; Pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan; Pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata; Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; Pemantapan kerjasama dan reformasi birokrasi. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan; Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH; Keseimbangan pembangunan desa dan kota; Tata kelola pemerintahan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan; Pengembangan infrastruktur dan percepatan penyelesaian RTRW; Pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi pulau terluar; Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan, pertanian dan industri pengolahan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


51

Provinsi

Isu Strategis


5. Percepatan penurunan kemiskinan. DKI Jakarta

1. Penanganan masalah kemacetan kota, melalui pengembangan angkutan umum darat dan pengembangan angkutan umum laut ke gugusan Pulau Seribu; 2. Penanggulangan banjir (penataan waduk, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir); 3. Penambahan air baku.

1. 2.

3.

4.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan sosial; Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan; Pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jawa Barat

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbaharukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; 2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat; 4. Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah; 5. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan kualitas kesehatan; Peningkatan daya beli masyarakat; Kemandirian pangan; Peningkatan kinerja aparatur; Pengembangan infrastruktur wilayah; Kemandirian energi dan kecukupan air baku; Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; Pembangunan perdesaan; Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Jawa Tengah

1. Stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan; 2. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah; 3. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 4. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

1. 2. 3. 4.

Menurunkan angka kemiskinan; Memantapkan ketahanan pangan; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung oleh peningkatan infrastruktur; Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; Memantapkan demokratisasi dan kondusifitas wilayah.

52


5. 6. 7.

Provinsi

Isu Strategis


DI Yogyakarta

1. Pengembangan kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark; 2. Pembangunan Pantai Selatan (Pansela)/Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3. Penataan kawasan cagar budaya Kotagede; 4. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar tradisional.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infratruktur Iklim investasi dan usaha; Energi; Lingkungan hidup dan bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Jawa Timur

1. Peningkatan pelayanan kesehatan; 2. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan (jalan, pelabuhan laut, kereta api); 3. Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku; 4. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; Perluasan lapangan kerja; Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat; Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis; Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peningkatan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata; Peningkatan daya saing industri manufaktur; Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang; Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik; Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya pengarusutamaan gender; Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga; Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia; Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas; Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Banten

1. Peningkatan investasi kawasankawasan industri; 2. Pembangunan infrastruktur wilayah/kawasan (jalan dan bandara, bendungan, kereta api), sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Peningkatan ketahanan pangan,

1. 2. 3. 4. 5.

Infrastruktur wilayah dan kawasan; Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; Iklim investasi dan unggulan daerah; Peningkatan kualitas SDM dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.


53

Provinsi

Isu Strategis


serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan inovasi teknologi. Bali

1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI; 2. Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang,; 3. Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014; 4. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang); 5. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian MDGs.

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Infrastruktur wilayah; 5. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 6. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 7. Pertanian dan ketahanan pangan; 8. Industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan Koperasi; 9. Ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu berstandar Internasional; 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Nusa Tenggara Barat

1. Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan; 2. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai; 3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan; 4. Pengembangan Kawasan Pariwisata; 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

1.

Nusa Tenggara Timur

54

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta


1.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pembangunan masyarakat madani berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender; Angka kematian ibu melahirkan menuju nol; Gerakan buang air sembarangan nol; Angka drop out menuju nol; Angka buta aksara menuju nol; Supremasi hukum dan good governance; Visit Lombok Sumbawa 2012; Ruang hunian yang ideal, jalan mantap, air lestari dan utilitas memadai; NTB hijau; Perlindungan mata air; Desa mandiri energi; Agribisnis jagung; Desa mandiri pangan; Agribisnis rumput laut; NTB bumi sejuta sapi; Percepatan penanggulangan kemiskinan; Wirausaha baru; Koperasi berkualitas; Pengembangan industri olahan.

1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi; Infrastruktur; Reformasi birokrasi;

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Provinsi

Kalimantan Barat

Isu Strategis


didik; 2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan; 3. Penigkatan Konektifitas Wilayah; 4. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah; 5. Pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

6. 7. 8.

Tata ruang dan lingkungan hidup; Pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; Agenda khusus, yang mencakup: kemiskinan, kawasan perbatasan dan daerah terluar dan rawan bencana.

1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Infrastruktur yang memadai; 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi.

1. 2. 3. 4.

Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; Peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, keamanan, kedamaian, serta ketahanan budaya.

5. 6. 7.

Kalimantan Tengah

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan; 2. Peningkatan Ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan; 3. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 4. Pengembangan perekonomian rakyat.

Infrastruktur dan energi; Ekonomi kerakyatan ; Pendidikan; Kesehatan; Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha; 7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan; 10. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kalimantan Selatan

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Connectivity; 2. Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk menekan tingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan; 3. Penguatan Ketahanan Pangan; 4. Peningkatan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Penanggulangan Kemiskinan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kalimantan Timur

1. Peningkatan jumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang dialiri listrik; 2. Peningkatan Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

5. 6.

Membangun kehidupan sosial dan budaya; Membanguun sumberdaya manusia; Peningkatan perekonomian; Pembangunan dan perbaikan infrastruktur; Pengelolaan lingkungan hidup; Melaksanakan pemerintahan yang baik.

Ketahanan dan kemandirian pangan; Pengentasan kemiskinan; Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; Pemberdayaan ekonomi rakyat/ kewirausahaan/ pengembangan sektor riil/UMKM; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;


55

Provinsi

Isu Strategis


Dan Perbatasan); 3. Pencapaian sasaran swasembada beras; 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga terampil siap pakai melalui pendidikan.

Peningkatan daya saing dan investasi serta legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan peraturan zonasi; 8. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 9. Pembangunan infrastruktur dan revitalisasi/ peningkatan daya listrik/pengembangan energi alternatif; 10. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.

1. Pemantapan sebagai Global Hub di Kawasan Timur Indonesia; 2. Peningkatan konektivitas Manado-Bitung; 3. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung – Gorontalo; 4. Pencapaian Millenium Development Goals; 5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

1. 2. 3.

Sulawesi Tengah

1. Peningkatan kualitas Industri dan Lapangan Kerja Berkualitas; 2. Peningkatan Investasi di Daerah; 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Suply Kelistrikan Pembangunan Lapangan Terbang Morowa; 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendidikan dan kesehatan; Pengentasan kemiskinan; Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; Iklim investasi dan iklim usaha; Peningktan infrastruktur dan energi; Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pembangunan hukum dan ketertiban; Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sulawesi Selatan

1. Peningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi; 2. Pembangunan Industri Pengolahan; 3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional; 4. Pemenuhan kebutuhan energi; 5. Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

1.

Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan; Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian; Pengembangan industri pengolahan dan pariwisata unggulan; Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup; Pembinaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

56

1. Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam; 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target


7.

4. 5. 6. 7. 8.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar; Pencapaian MDGs; Pengendalian antisipasi dampak perubahan iklim, pelestarian hutan, dan lingkungan hidup; Peningkatan iklim investasi, perdagangan dan UMKM; Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan; Pengembangan industri wisata bahari, MICE dan pelestarian budaya lokal.

Peningkatan sumber daya manusia; Revitalisasi pemerintahan; Pembangunan ekonomi; Memantapkan kebudayaan daerah; Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Provinsi

Isu Strategis


Millennium Development Goals (MDGs); 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah; 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah. Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

1. Peningkatan Infrstruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan; 2. Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pengembangan Energi Untuk Mendukung Industrialisasi; 4. Pengembangan Wilayah Strategis; 5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan. 1. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 2. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju; 4. Pembukaan jalan menuju pusatpusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan; 5. Pengurangan Angka Kemiskinan, khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat). 1. Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal; 2. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau; 3. Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai lumbung ikan

1. 2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan sumber daya manusia, yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan; Percepatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi; Pembangunan ekonomi kerakyatan, yang difokuskan pada pengembangan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Reformasi birokrasi, dengan menitikberatkan pada peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah; Sarana dan prasarana, dengan menitikberatkan pada perluasan dan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi; Promosi dan kerjasama, dengan menitikberatkan pada peningkatkan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri; Sumber daya manusia dan kualitas hidup, dengan menitikberatkan pada peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kualitas kesehatan; Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan ketahanan pangan; Peningkatan iklim investasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; Pengembangan infrastruktur;


57

Provinsi

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

58

Isu Strategis


nasional; 4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 5. Pengembangan Pariwisata Bahari.

7. 8.

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian; 2. Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal; 3. Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan; 4. Peningkatan Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. 2. 3. 4.

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat; 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Peningkatan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir; 4. Pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbungan.

1. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3. Pengurangan Persentase


Peningkatan ketersediaan energi; Percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan penanganan pasca konflik; 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan kinerja aparatur; 10. Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 11. Pengembangan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

5. 6. 7. 8. 9.

Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan; Pendidikan dan kesehatan; Ketahanan pangan; Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan dan perlindungan sosial; Sumber daya energi, air dan mineral; Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup; Pariwisata dan kebudayaan; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal.

1. 2. 3. 4. 5.

Sosial budaya; Infrastruktur; Ekonomi; Pemerintahan; Lingkungan hidup.

Catatan: Rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat yangtiga dibagi menjadi tiga menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi prioritas yaitu:  Prioritas I: merupakan prioritas paling utama yang berhubungan langsung dengan kinerja Gubernur pada aspek kebijakan. Prioritas 1 langsung diturunkan dari isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat.  Prioritas II: merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan.  Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. 1. 2. 3. 4.

5.

Peningkatan pelayanan kesehatan; Peningkatan pelayanan pendidikan dasar; Peningkatan perekonomian tingkat kampung; Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang menghubungkan kawasan-kawasan terisolir, kawasan pedesaan, maupun kawasan strategis; Penyediaan infrastruktur dasar.

Provinsi

Isu Strategis


Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan; 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dalam mendukung Kemajuan Ekonomi Daerah; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.


59

Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah Survei penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012. Kuesioner disampaikan ke 100 (seratus) daerah melalui surat, email dan dibawa langsung bersamaan dengan peninjauan ke lapangan. Dari 100 daerah tersebut, ada 7 daerah yang tidak menanggapi sehingga terdapat 93 kuesioner yang masuk. Dari 93 kuesioner yang masuk, terdapat 3 daerah yang menyatakan belum membangun PTSP. Selanjutnya pengolahan survei dilakukan terhadap 90 penyelenggara PTSP, yang terdiri dari 21 provinsi, 29 kota dan 40 kabupaten. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat 3 jenis PTSP berdasarkan 3 jenis pelayanan yang diberikan, yakni: 1. PTSP terpadu yang melayani sebagian besar dan/atau seluruh perijinan daerah/lokal yang terkait dengan daerah sendiri dan perijinan yang dilimpahkan dari pusat termasuk penanaman modal (79 persen). 2. PTSP yang hanya melayani perijinan penanaman modal dan yang terkait dengan penanaman modal (13 persen). 3. PTSP yang hanya melayani perijinan daerah/lokal (8 persen). Dari 90 PTSP yang disurvei, 70 persen menyatakan tetap bergabung dan 13 persen ingin digabung, hanya 10 persen yang ingin memisahkan diri. Jenis Pelayanan PTSP di Daerah Perijinan PM 12 (13%)

Kecenderungan Perijinan untuk Disatukan Ingin pisah 9 (10%)

Tidak menjawab 6 (7%)

Perijinan daerah 7 (8%) Terpadu 71 (79%)

Tetap terpadu 63 (70%)

Ingin digabung 12 (13%)

Berdasarkan struktur organisasi, dari 90 PTSP yang disurvei, 64 persen sudah berupa badan, 31 persen berupa kantor, 3 persen berupa dinas dan 2 persen berupa unit. Kelembagaan PTSP di Daerah 60

57

50 40

28

30 20 10

3

2

Dinas

Unit

0 Badan

60

Kantor


Boks 3.1 (lanjutan) Hasil Survei PTSP di Daerah SDM yang bekerja pada PTSP di provinsi dan kabupaten/kota secara umum menunjukkan kecenderungan yang sama yakni didominasi oleh sarjana strata 1 dan 2 yang rata-rata mencapai 55 persen. Selanjutnya yang berpendidikan SMA rata-rata mencapai 29 persen, D3 11 persen dan dibawah SMA sangat sedikit (2 persen), kemungkinan berperan sebagai tenaga pendukung. Komposisi SDM di PTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Provinsi Kabupaten Kota S1/S2

D3

SMA

<SMA

PTSP provinsi meskipun tidak menunjukkan keseragaman proporsi, namun secara umum didominasi oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2. PTSP di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Babel dan Kalimantan Barat memiliki tenaga SDM yang 100 persen berpendidikan sarjana. Hanya 4 provinsi (DI Yogyakarta, Jambi, Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur) yang tidak didominasi oleh S1 dan S2. SDM di PTSP Yogyakarta dan NTT sebagian besar berpendidikan SMA, sedangkan Jambi dan Bengkulu oleh D3. Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Provinsi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

S1/S2

D3

SMA

Maluku

Papua

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Selatan

Kalimantan Barat

Sumatera Utara

Nusa Tenggara Barat

Jawa Timur

Bali

DKI Jakarta

Sulawesi Tengah

Aceh

Kep. Bangka Belitung

Riau

Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Bengkulu

Jambi

DI Yogyakarta

Kalimantan Tengah

0%

<SMA


61

Boks 3.1 (lanjutan) Hasil Survei PTSP di Daerah PTSP kota pada umumnya juga dioperasikan oleh SDM dengan jenjang pendidikan sarjana, yang mencapai 43 persen atau 12 kota dari 28 kota yang disurvei. Sementara tenaga SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 mencapai rata-rata di atas 60 persen dari total pegawai. Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kota

S1/S2

D3

Balikpapan

Palu

Malang

Serang

Tegal

Pasuruan

Kediri

Probolinggo

Sukabumi

SMA

Payakumbuh

Blitar

Bontang

Pasuruan

Bandar Lampung

Singkawang

Cirebon

Pekalongan

Denpasar

Pare-Pare

Magelang

Pontianak

Yogyakarta

Palembang

Banda Aceh

Banjar Baru

Banjarmasin

Banjar

Surakarta

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

<SMA

Tidak berbeda dengan SDM di provinsi dan kota, untuk tingkat pendidikan di PTSP kabupaten ratarata juga didominasi oleh sarjana S1 dan S2. Hanya kabupaten Banda Aceh yang 100 persen SDMnya berpendidikan D3 dan hanya dioperasikan oleh 1 orang. Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kabupaten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0%

Kulon Progo Ngawi Lumajang Kutai Barat Ciamis Temanggung Boyolali Kubu Raya Aceh Besar Semarang Tulangbawang Banjarnegara Pidie Jaya Sidoarjo Trenggalek Sleman Demak Samosir Batang Cilacap Gresik Indramayu Majalengka Banda Aceh Sumedang Karanganyar Lamongan Probolinggo Pandeglang Bantul Sukabumi Pemalang Jombang Purbalingga Kendal Rembang Magelang Kuningan Malang Pontianak Sragen

10%

S1/S2

62


D3

SMA

<SMA

Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 2012 BKPM pada tanggal 12 November 2012 telah menetapkan pemenang penyelenggara PTSP penanaman modal dan implementasi SPIPISE terbaik se-Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya memonitor penyelenggaraan pelayanan perijinan penanaman modal serta sebagai tindak lanjut atas Perpres 27 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011. Pemenang tingkat provinsi yaitu: 1. Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. 2. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Sumatera Selatan. 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Jawa Barat. Pemenang tingkat Kabupaten yaitu: 1. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sragen. 2. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Purwakarta. 3. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Trenggalek. Untuk 3 pemenang tingkat kota yaitu: 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kota Palembang. 2. Badan Pelayan Perijinan Terpadu kota Semarang. 3. Badan Pelayan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Salatiga. Penyelenggaraan penilaian pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011. Untuk tahun 2012, penilaian dilakukan terhadap 268 penyelenggaran PTSP penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui beberapa pentahapan penyaringan. Masing-masing PTSP mengisi sistem yang telah disediakan oleh BKPM. Dari sejumlah PTSP tersebut terpilih 38 PTSP nominee yang terdiri dari 10 provinsi, 20 kabupaten dan 8 kota. Selanjutnya 38 PTSP nominee tersebut diminta untuk memaparkan penyelenggaraan PTSP-nya dan dinilai oleh juri yang terdiri dari BKPM dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya yakni: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP dan Kementerian Perindustrian, serta KPPOD. Hasil penilaian juri atas paparan kepala PTSP selanjutnya dilakukan pemeringkatan dan diseleksi menjadi 5 PTSP provinsi, 5 kota dan 5 kabupaten terbaik. Selain itu, dilakukan pula uji petik di lapangan atas 15 PTSP tersebut untuk memperoleh verifikasi hasil seleksi. Keputusan 9 pemenang berdasarkan hasil seluruh rangkaian penilaian tersbut.

Pembelajaran atas pemenang penyelenggaraan PTSP Dari 9 pemenang PTSP yang telah ditetapkan untuk tahun 2012, terdapat hal yang menarik dan dapat diambil pembelajaran antar lain sebagai berikut:


63

Boks 3.2 (lanjutan) Pemenang PTSP Terbaik Tahun 2012 1. Berdasarkan hasil paparan dan uji petik di lapangan terlihat bahwa perijinan yang dikeluarkan suatu PTSP tidak dapat hanya mengkhususkan diri pada pelayanan perijinan tertentu, karena pada kenyataannya sulit memisahkan perijinan satu dengan yang lainnya dan perijinan dari pusat dengan perijinan-perijinan lain di daerah yang bersangkutan. 2. PTSP yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap berbagai macam perijinan yang lebih terpadu terbukti lebih memiliki inovasi yang beragam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain berupa jemput bola kepada masyarakat yang memerlukan, memiliki SDM yang lebih siap melayani, memiliki infrastruktur berupa gedung/kantor yang memadai, mengembangkan teknologi informasi yang cukup handal sehingga lebih efisien dengan kualitas legalitas perijinan yang berstandar tinggi sehingga mampu mencapai IKM yang tinggi karena sedikit menerima keluhan masyarakat, serta menjadi rujukan bagi daerah lain. 3. PTSP yang melayani berbagai perijinan dan diselenggarakan dengan baik terbukti lebih mampu meningkatkan perekonomian daerahnya. 4. Dari hasil seleksi menunjukkan bahwa daerah pemenang biasanya memiliki IKM yang tinggi bahkan beberapa diantaranya sudah mencapai standar pelayanan yang ditetapkan dalam ISO, sehingga mendorong daerah lainnya untuk mencapai standar yang sama. Dengan diselenggarakannya seleksi atas penyelenggaraan PTSP penanaman modal, maka kenyataan di lapangan menunjukkan adanya upaya daerah yang semakin serius dalam memperbaiki berbagai pelayanan perijinan. Daerah semakin menyadari manfaat memperbaiki iklim investasi melalui pemberian pelayanan perijinan dengan belajar dari daerah lain yang sudah maju penyelenggaraannya.

64

Investment Award

Investment Award

PTSP Palembang

PTSP Jawa Timur


Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal INA-TRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan perizinan secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. INA-TRADE sebagai pendukung pelaksanaan INSW terhubung antara layanan perijinan di bidang perdagangan secara online dan elektronik dengan sistem INSW bersama-sama dengan instansi penerbit perijinan di bidang ekspor dan impor lainnya.

Sumber: Kementerian Perdagangan

Sebagai suatu sistem pelayanan perijinan di bidang perdagangan, INA-TRADE terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu (i) unit pelayanan perdagangan; (ii) unit pengelola (INA-Trade Centre); dan (iii) unit pemroses perijinan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perdagangan, sejak 9 April 2012 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kemendag memasuki era baru, yaitu menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP Tahap I Kemendag merupakan komitmen pelayanan yang prima, dimana untuk jenis-jenis perijinan tertentu telah dapat diproses dan diterbitkan oleh UPP. Dengan adanya layanan PTSP maka sebagian wewenang penerbitan perijinan yang ada di Unit Eselon II Kemendag pada tahap awal sudah didelegasikan kepada Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (sudah terdapat 45 jenis perijinan yang diproses sampai diterbitkan di UPPPTSP).


65

Boks 3.3 (lanjutan) Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal

Atas pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada sistem INA-TRADE dan upaya menjadikan proses pelayana perijinan bidang perdagangan menjadi lebih sederhana pada 10 Agustus 2012, INA-TRADE dinobatkan sebagai Juara I (Satu) Pelayanan Publik yang paling progresif perkembangannya. Penilaian atas prestasi ini dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), diikuti oleh 62 layanan publik dari 34 Kementerian dan Lembaga. INA-TRADE juga meraih posisi 5 besar untuk peserta terpopuler/ terfavorit dalam kompetisi ini. Kementerian Perdagangan pada saat ini terus berupaya mengembangkan sistem INA-Trade agar menjadi lebih baik. Pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan Single Sign On (SSO) bagi layanan INA-TRADE yang terhubung dengan INSW. SSO sendiri adalah fasilitas pada INSW yang menyediakan penggunanya dengan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya portal INSW, melainkan juga sistem pada aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini dengan INA-TRADE. Dengan adanya INA-TRADE sejak tahun 2010 seluruh perijinan impor (53 perijinan) sudah dapat diajukan secara online. Pada saat ini Kementerian Perdagangan secara bertahap juga tengah melakukan upaya agar seluruh perijinan ekspor dapat diajukan secara online.

66


Boks 3.3 (lanjutan) Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal Perijinan yang Diajukan dan Diproses di UPP-PTSP Kementerian Perdagangan Importir Produsen 4 Chloro-3,5Dimethylphenol (PCMX).

Persetujuan Impor Intan Kasar.

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika.

Persetujuan Ekspor Intan Kasar.

Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi.

Nomor Pengenal Importir Khusus Beras.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

Importir Terdaftar Produk Tertentu Mainan Anak-Anak.

Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Alas Kaki.

Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai.

Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman

Nomor Pengenal Importir Khusus Gula.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal.

Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik.

Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor.

Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya.

Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.

Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).

Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri.

Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri).

Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.

Impor Tanpa API - Barang Pindahan.

Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya.

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg.

Importir Terdaftar Intan Kasar.

Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia.

Persetujuan Impor Sakarin dan garamnya.

Eksportir Terdaftar Intan Kasar.

Izin Wakil Pialang Berjangka.

Persetujuan Impor Siklamat.

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.

Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka untuk Komoditi Primer.

Sumber: Kementerian Perdagangan


67

BAB IV

KERANGKA PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

BAB IV Kerangka Pemantapan Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional Pemantapan Perekonomian Nasional

Salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan adalah memastikan agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ini tentunya perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, yang tidak hanya tinggi tetapi juga perlu berkualitas. Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Sementara itu, tumbuhnya sisi penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi nasional, jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun kerangka pemantapan perekonomian nasional dituangkan dalam Gambar 4.1.

Sisi Pengeluaran

70

Dalam rangka pemantapan perekonomian nasional dari sisi pengeluaran, aspek pertama yang perlu didorong adalah meningkatkan daya beli masyarakat, dimana kekuatan permintaan domestik ternyata sangat penting terutama saat kondisi ekonomi global yang tidak kondusif. Di tahun 2011 dan 2012, di saat ekspor tidak dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi eksternal yang sedang lesu, konsumsi masyarakat menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada tingkat yang cukup tinggi.

Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014

Gambar 4.1 Kerangka Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi

Aspek kedua yang diperlukan untuk memantapkan perekonomian nasional adalah peningkatan iklim investasi yang perlu terus ditingkatkan agar tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun asing, akan menjadi faktor pengungkit ekonomi yang sangat dibutuhkan; terutama karena pertumbuhan investasi akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan akhirnya dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Di lain pihak, peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi yang akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produktivitas, yang kemudian akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa. Aspek ketiga adalah mendorong belanja yang lebih berkualitas di tingkat pusat dan daerah, melalui kebijakan alokasi anggaran yang mencerminkan upaya peningkatan efisiensi namun masih memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk merespon dinamika internal maupun eksternal. Kriteria belanja yang berkualitas adalah memenuhi tiga unsur efisiensi, yaitu: (i) efisiensi alokasi, (ii) efisiensi teknis dan (iii) efisiensi ekonomi. Efisiensi alokasi menekankan pada perlunya alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riilnya serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini kata Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

71

kuncinya adalah akurasi menentukan besaran alokasi dan akurasi alokasi pada sektor-sektor yang mempunyai efek multiplier yang kuat bagi perekonomian. Jadi esensi dari efisiensi alokasi adalah tepat jumlah dan tepat alokasi. Efisiensi teknis lebih menekankan pada proses pelaksanaan anggaran yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Sedangkan efisiensi ekonomi lebih menekankan pada pentingnya menjaga output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, serta menjamin bahwa besaran anggaran yang dikeluarkan akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, esensi dari efisiensi ekonomi adalah mampu menciptakan efek pengganda yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sumber: Keynote Speech Menteri Keuangan RI, 2012). Aspek keempat adalah daya saing ekspor yang perlu ditingkatkan agar barang ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, sehingga volume ekspor Indonesia dapat meningkat lebih tinggi. Daya saing ekspor dapat didorong dan ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi dan penciptaan sistem logistik yang lebih efisien. Sementara itu, untuk mengurangi kerentanan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor tertentu, pemanfaatan peluang pasar ekspor, terutama di pasar-pasar ekspor baru, akan menjadi sangat penting. Faktor lain yang menjadi penentu daya saing ekspor adalah kemudahan dalam proses ekspor dan impor, baik secara prosedur maupun transparansi biaya; serta peningkatan mutu dan standar produk ekspor.

Sisi Produksi

Dari sisi produksi, aspek pertama untuk mendorong pemantapan ekonomi nasional adalah meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai nilai industri. Pembangunan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, karena sektor industri diharapkan menjadi sektor utama yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sisi produksi. Peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai industri sangat penting untuk mendorong daya saing industri, sehingga industri dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatkan kesejahteraan rakyat. Aspek kedua dari sisi produksi yang penting adalah peningkatan

72


perdagangan antar wilayah. Sektor perdagangan merupakan salah satu komponen utama pendorong ekonomi dari sisi produksi. Namun demikian, hal yang penting untuk diperhatikan ke depan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan perdagangan antar wilayah Indonesia, karena saat ini sebagian besar perdagangan masih terpusat di pulau Jawa. Perdagangan antar wilayah yang lebih seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata di wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan. Berikutnya, aspek ketiga adalah pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini penting karena ketersediaan infrastruktur adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antara domestik dengan dunia luar merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik investor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bukan saja diarahkan untuk memperkuat konektivitas domestik tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Pengembangan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur perlu untuk terus mendapat perhatian, karena berperan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah Indonesia. Untuk itu, infrastruktur yang menghubungkan antara Kawasan Perhatian Investasi yang menjadi bagian utama MP3EI dengan pusat ekonomi yang telah ditetapkan di dalam koridor menjadi prioritas utama sehingga mampu menurunkan biaya logistik yang sekarang ini masih sangat tinggi. Pembangunan jalan diutamakan untuk membuka ketertutupan daerah yang berpotensi dan meningkatkan keterhubungan daerah perbatasan dengan Negara tetangga, dalam hal ini Koridor di Nusa Tenggara dan Papua. Selain itu juga, untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar hubungannya dengan koridor lain terutama koridor di Indonesia Bagian Barat, peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo telah menjadi salah satu Big Win untuk mendorong Sistem Logistik yang lebih kuat.


73

4.2 Peningkatan Stabilitas Stabilitas Ekonomi

Peningkatan stabilitas terdiri dari tiga aspek, yaitu: (i) stabilitas ekonomi; (ii) stabilitas sosial; dan (iii) stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka faktor penting yang perlu dilakukan adalah menjaga stabilitas harga (terutama harga kebutuhan pokok) karena hal ini sangat penting untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Tekanan inflasi dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Tekanan sisi permintaan biasanya terjadi jika ada kelebihan likuiditas ataupun dorongan permintaan masyarakat yang tiba-tiba meningkat. Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran terjadi pada saat adanya kelangkaan produksi ataupun distribusi, yang biasanya disebabkan oleh masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, faktor cuaca, kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, serta aksi spekulasi. Gambar 4.2 Kerangka Stabilitas Nasional

Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, yang mempengaruhi inflasi melalui jalur harga barang-barang impor. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas (2008) kepada 200 responden pelaku bisnis, dimana pelaku bisnis menilai stabilitas nilai tukar adalah lebih penting dibandingkan tingkat nilai tukar. Kestabilan nilai tukar 74


dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang stabil akan meningkatkan kepastian dalam proses pembayaran kontrak bisnis (seperti ekspor dan impor) dan proses pengembangan usaha. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang tidak berfluktuasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.

Stabilitas Sosial

Aspek berikutnya adalah stabilitas sosial yang merupakan faktor penunjang stabilitas secara keseluruhan. Stabilitas sosial dapat diupayakan dengan pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dalam jangka panjang, yaitu dengan cara perencanaan sensitif konflik (conflict sensitive planning) atau Perencanaan Peka Perdamaian. Melalui forum perencanaan pembangunan, masyarakat berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi sehingga bisa mengurangi potensi konflik di antara masyarakat. Stabilitas sosial dapat juga dilakukan dengan menjalankan mitigasi bencana yang tepat dan komprehensif, sehingga potensi ketidakstabilan sosial akibat bencana dapat dikurangi. Seperti telah diketahui bersama, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dengan rata-rata kejadian bencana mencapai 1.100 kejadian setiap tahunnya berupa bencana geologi (gempa bumi, letusan gunung api, longsor) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, abrasi). Guna meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa mendatang, upaya peningkatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana diterapkan melalui: (i) perumusan strategi dan kebijakan program penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; (ii) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana terutama di kawasan rawan bencana tinggi; (iii) pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat aspek pengurangan risiko bencana; dan (iv) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkesinambungan.


75

Stabilitas Politik

Aspek ketiga dalam kerangka stabilitas adalah stabilitas politik. Situasi politik yang kondusif merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pemantapan perekonomian nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, stabilitas politik menjadi prasyarat utama dalam proses pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada era demokrasi, stabilitas politik dapat dibangun dengan penguatan kapasitas lembaga politik dan masyarakat sipil. Lembaga politik seperti partai politik harus melakukan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan masyarakat sipil harus mampu menuntut hak-hak mereka atas kesejahteraan dan keadilan. Amartya Sen menyebutkan bahwa pada sebuah demokrasi, para pejabat yang dipilih hanya bekerja baik untuk masyarakat apabila 1 kepentingan mereka menjadi taruhannya . Oleh karena itu, demokrasi memerlukan masyarakat yang kuat agar ada jaminan bahwa kontrol masyarakat berjalan baik, mekanisme pergantian kekuasaan terjaga, dan pemimpin memelihara amanahnya. Dalam menghadapi Pemilu 2014, stabilitas politik sangat tergantung antara lain pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku. Pada saat ini, isu strategis politik yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah suksesnya pemilu 2014, karena berkaitan dengan dua hal penting lain sebagai implikasinya. Pertama, untuk memastikan legitimasi dari pemerintah yang akan datang, sehingga mendapat dukungan penuh dari rakyat dalam memenuhi kepentingan mereka pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan. Kedua, untuk mengurangi sebesar mungkin potensi konflik karena proses pemilu yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Pemilu yang jurdil dan adalah syarat mutlak dalam menjaga proses berlanjutnya stabilitas politik dalam sistem demokrasi, tapi tentu tidak cukup hanya pemilu saja bagi proses pemerataan yang berkeadilan. Stabilitas dalam politik juga akan banyak ditentukan oleh besar kecilnya akses masyarakat pada proses pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan, menyangkut prioritasprioritas pembangunan yang mendesak dilaksanakan. Kerangka kebijakan yang pro rakyat dalam jangka panjang merupakan faktor

1

Lihat antara lain artikel Jeffrey Sachs, The Real Causes of Famine: A Nobel Laureate Blames Authoritarian Rulers, Majalah TIME, October 26, 1998.

76


terpenting bagi peningkatan stabilitas politik. Oleh karena itu, terlihat nyata bahwa kesejahteraan dan keadilan itu mempunyai kaitan yang bersifat resiprokal sangat erat, baik proses maupun 2 substansi demokrasi. Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung stabilitas politik, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah merupakan hal yang sangat penting. Keamanan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya aktivitas perekonomian dengan baik. Keamanan pun menjadi landasan penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional, agar perekonomian Indonesia mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

4.3 Pemerataan yang Berkeadilan Pemerataan yang Berkeadilan

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,2 persen, perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Salah satu upaya yang perlu untuk terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan adalah dengan menerapkan strategi pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Kebijakan afirmatif dan perluasan jangkauan manfaat menjadi kunci utama dalam mendorong proses pemerataan yang berkeadilan yaitu antara lain dengan memperluas baik cakupan target maupun manfaat program secara keseluruhan.

2

Prof.Dr.Ing. B.J Habibie, mantan Presiden ke-3 Indonesia, dalam ceramahnya di Bappenas (pada Sarasehan Pembangunan Bidang Poliitik Hukum dan Pertahanan Keamanan 8 Maret 2013) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah evolusi yang dipercepat dan dapat diramalkan, berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945.Sebuah revolusi hanya akan mengorbankan rakyat kecil dan tidak akan membawa Indonesia pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai kelemahan yang terjadi pada masa lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

77

Gambar 4.3 Kerangka Pemerataan yang Berkeadilan

Namun demikian, pemerataan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Terwujudnya pemerataan yang berkeadilan dapat ditunjukkan oleh: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan non miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan; (ii) meningkatnya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pemerataan pendapatan yang diindikasikan dengan menurunnya nilai gini ratio; serta (iv) tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Program pembangunan nasional sudah lebih banyak diarahkan dalam menanggulangi penduduk miskin melalui perencanaan pembangunan berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Untuk itu, berbagai program telah dilaksanakan di hampir seluruh sektor pembangunan. Namun demikian, harus diupayakan sinergi dan sinkronisasi berbagai program secara lebih optimal. Di sisi lain penajaman target sasaran terus dilakukan antara lain dengan menyiapkan basis data terpadu (unified database). Dalam jangka panjang, program penanggulangan kemiskinan akan lebih difokuskan pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Hal ini akan sangat terkait dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal. Dalam upaya pengembangan penghidupan (sustainable livelihood), diperlukan 78


adanya pemikiran lebih jauh mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dimana partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Menjawab kebutuhan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) telah disusun dengan tujuan untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaku yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnerships). Sinergi pusat dan daerah serta partispasi aktif daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebagai contoh Boks 4.1 menunjukkan Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, dapat dicapai melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (ii) Peningkatan perbaikan gizi, (iii) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melalui penanggulangan faktor risiko penyakit, peningkatan pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan layanan konseling, testing dan pengetahuan tentang penyakit (iv) Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan; dan (v) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. Sementara itu, pembangunan pendidikan memberi sumbangan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Sampai saat ini, akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sudah bisa ditingkatkan dengan baik. Melalui pendidikan, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Bahkan, tenaga kerja terdidik yang juga dibekali dengan penguasaan teknologi yang memadai akan dapat menciptakan tenaga kerja yang Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

79

berkeunggulan kompetitif (competitive advantage), karena dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Gambar 4.4 Kerangka Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas

Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga kerja terampil, profesional dengan penguasaan IPTEK, tenaga ahli dengan kemahiran khusus, etos kerja tinggi, adaptif-inovatif, keunggulan kompetitif

Peningkatan Produktivitas Nasional/Daerah serta Peningkatan dan Penguatan Daya Saing Nasional/Daerah

Pemantapan Perekonomian Nasional

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

80


Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepulauan Riau) Berdasarkan evaluasi karakteristik dan program penanggulangan kemiskinan di daerah pada tahun 2011, hanya 9 provinsi yang memiliki program khusus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan yang dibiayai melalui APBD. Program tersebut ternyata terlihat jauh lebih ampuh dari program-program lainnya, terutama dalam hal penentuan target. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari 9 provinsi tersebut yang terlihat secara nyata dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Laju penurunan kemiskinan di provinsi ini dalam 7 tahun terakhir terhitung tinggi yaitu sebesar 5,05 persen. Pada Bulan Maret 2012 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-8 nasional untuk tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 7,11 persen (131,2 ribu jiwa) dan peringkat ke-2 di Pulau Sumatera seperti tertera dalam Gambar di bawah ini. Grafik Penurunan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau 180

148,4

Jiwa ( ribu )

136,4

12,16

120

10,30

100

9,18

128,2

8,27

80

129,7

8,05

129,56

131,2

12 10 8

7,40

7,11

60

6 4

40

2

20

Persentase ( % )

140

14

163,0

160

0

0

2006

2007

2008

2009

Jumlah Penduduk Miskin

2010

2011

2012


Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan selain didukung oleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan juga didukung secara penuh oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan komitmennya melalui program-program yang bersumber dari dana APBD seperti terlihat dalam Tabel di bawah ini. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Level Program

Program Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal

Provinsi

Program Rumah Layak Huni

Provinsi

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

Kabupaten/Kota

Program SEHATI (Sehat Tambah Iman)

Sumber : Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, 2011


81

Boks 4.1 (lanjutan) Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepulauan Riau) Program yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan integrasi dari beberapa sektor yang menjadi unsur utama penunjang kehidupan yang layak, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi dan pemberdayaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin merupakan salah satu faktor utama pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau menyadari betul akan isu strategis ini. Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Penduduk Miskin/Desa Tertinggal merupakan program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi di Kepulauan Riau, dengan komitmen kerjasama satu banding dua atau disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal lebih banyak ditekankan kepada peningkatan status kesehatan penduduk miskin melalui pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dan perawatan kasus gizi buruk. Selain itu, peningkatan fasilitas dasar kesehatan menjadi salah satu bagian program ini yaitu pembangunan atau rehabilitasi posyandu dan puskemas pembantu. Penduduk miskin di Kepulauan Riau dibebaskan dari bea pengobatan atau pelayanan kesehatan melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah. Selain bidang kesehatan, program ini juga melengkapi program nasional dalam memperluas akses pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin atau desa tertinggal. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, Kabupaten Bintan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakan program penyuluhan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui Program SEHATI. Program SEHATI dilaksanakan di dua wilayah intervensi yaitu wilayah Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara dan Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara dimana kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan ibu dan anak masih lemah selain juga pelayanan kesehatan yang belum memadai. Daerah Tanjung Uban Timur khususnya merupakan kelurahan baru yang berasal dari hasil pemekaran Kelurahan Tanjung Uban Selatan, di sisi lain Desa Lancang Kuning merupakan satu-satunya wilayah terjauh dari Kecamatan Bintan Utara dengan kondisi geografis yang terpencar (terpisah dengan sungai) sehingga untuk mengakses pelayanan masih kurang. Kegiatan terdiri dari pelatihan kesehatan reproduksi untuk kader masyarakat dan guru sekolah, penjangkauan dan pendampingan terhadap ibu hamil, bayi dan balita melalui Home Visit dan diskusi kelompok serta pelatihan dasar untuk personel gerakan sehat ibu dan anak (Appreciative Community Participatory Training). Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dengan terbentuknya Forum Desaku Sehat di tiap desa.

82


Boks 4.1 (lanjutan) Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepulauan Riau) Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan taraf penghidupan melalui perbaikan rumah penduduk miskin merupakan sasaran yang terintegrasi. Pemerintah Daerah bahu membahu dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengadaan rumah layak huni bagi penduduk miskin. Pada tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan sebesar 119,35 miliar Rupiah untuk program ini; dengan rincian APBD Provinsi sebesar 79,57 miliar Rupiah dan dana APBD kabupaten/kota sebesar 39,78 miliar Rupiah. Kegiatan program rumah layak huni ini terdiri dari rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/desa tertinggal, serta penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal. Program rumah layak huni telah berhasil merehab sebanyak sekitar 8.000 rumah tidak layak huni dari kurun waktu 2010 sampai 2012. Dan pada 2013, APBD Provinsi Kepulauan Riau dianggarkan sebesar 185 miliar Rupiah untuk merehab sekitar 2.867 RTLH. Selain program subsidi dan bantuan, upaya pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui kegiatan pemberdayaan kelompok usaha penduduk miskin. Program ini terus mencoba membangkitkan kelompok usaha bersama, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah khusus untuk perempuan dari keluarga miskin atau desa tertinggal. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal ini mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar 49,76 miliar Rupiah, yang terdiri dari 33,03 miliar Rupiah dari dana APBD Provinsi dan 16,73 miliar Rupiah dari dana APBD Kabupaten/Kota. Pengembangan usaha yang menjadi fokus kegiatan ini adalah pertanian dan perikanan. Program Pemerintah Daerah tersebut melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu PNPM Mandiri.


83

Foto: Humas Bappenas

BAB V

LANGKAH-LANGKAH DAERAH BAGI PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

5.1 Pengantar Pengantar

Dalam rangka mencapai Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu, Bab ini menuangkan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah di setiap komponen pembangunan. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam: 1. Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014; 2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional; 3. Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

86


5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peningkatan Daya Beli Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah: 1. Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan; 2. Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja; 3. Mendorong promosi produk unggulan daerah; 4. Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen; 5. Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya. Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah: 1. Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah; 2. Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah; 3. Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran; 4. Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif. Peningkatan Iklim Investasi Pada kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan rentan, maka perkuatan perekonomian domestik melalui Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

87

peningkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Investasi yang semakin menyebar ke seluruh Indonesia dengan berkembangnya berbagai bidang usaha akan semakin memperkuat perekonomian nasional. Di samping itu, investasi yang masuk ke daerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat proses produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif. Saat ini, banyak investor asing yang berminat untuk investasi di Indonesia, karena Indonesia memiliki faktor produksi yang kompetitif, pasar domestik yang besar, serta sumber daya alam yang cukup banyak. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui: 1. Peningkatan kemudahan perijinan. Penerbitan ijin usaha di seluruh Indonesia masih belum seragam, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses, sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang. 2. Peningkatan pelayanan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usaha dan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya PTSP maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi. 3. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah. Perlunya daerah kembali meninjau dan menata peraturan daerah (perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari 88


timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah: a. Perda yang tidak mendukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitas bagi dunia usaha; b. Peraturan daerah terkait investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional). 4. Pemberian fasilitas. Perlunya perubahan pola pikir (mindset) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi postensi daerah dan menjadi clearing house masalah investasi di daerah. Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya. Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi. Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran pajak sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan. Selain itu, pemerintah daerah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industri dan memastikannya terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

89

Sementara itu, fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif adalah mengelola hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh. 5. Pemilihan fokus bidang usaha. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing. 6. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan: 1. Penyediaan pelatihan ketrampilan, dengan membangun pusat pelatihan ketrampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility). 2. Penyediaan pendidikan. Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang

90


memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, serta memberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa ketrampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etos kerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. Role model pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat. Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja Saat ini porsi dana transfer ke daerah telah mencapai sekitar 31 persen dalam belanja APBN, hampir sama dengan porsi belanja seluruh kementerian/lembaga. Dana yang ditransfer ke daerah ini mengikuti prinsip “money follows function” seiring dengan kewenangan-kewenangan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal). Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di antaranya adalah: 1. Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin; 2. Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan provinsi/kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier; 3. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD; 4. Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan; 5. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan


91

penyerapan belanja pemerintah. Peningkatan Daya Saing Ekspor Pada tahun 2012 ekspor Indonesia mencapai 190,04 miliar USD atau turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode Januari-September 2012, sumbangan terhadap nilai ekspor nasional masih didominasi oleh tiga provinsi yang memberikan kontribusi total sebesar 46,6 persen, yaitu Kalimantan Timur (17,7 persen), Jawa Barat (14,6 persen) dan Riau (14,3 persen). Komposisi kontribusi ini nampaknya tidak banyak berubah hingga akhir tahun 2012. Tingginya disparitas kontribusi ekspor provinsi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi untuk meningkatkan nilai ekspor melalui peningkatan daya saing produk ekspor terutama oleh provinsi yang masih rendah kontribusinya. Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing. Langkah-langkah umum yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor provinsi antara lain dapat berupa: 1. Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal; 2. Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor nontradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor; 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan; 4. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor; 5. Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor yang menggunakan input lokal dalam porsi besar; 6. Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi; 92


7. Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor. Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di masing-masing daerah. Peningkatan daya saing produk ekspor daerah ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pada tahun 2015 akan diimplementasikan pasar bersama ASEAN (ASEAN Economic Community). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang berpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan. Salah satu contoh keberhasilan eksportir meningkatkan daya saing ekspor dengan menerobos pasar non tradisional disampaikan dalam Boks 5.1. Peningkatan Nilai Tambah Industri Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui MP3EI, pemerintah telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah: 1. Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah; 2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir; 3. Mengembangkan kawasan industri terpadu (industrial park) Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

93

untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan linkages antar industri terkait. Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain: 1. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional; 2. Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal; 3. Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah; 4. Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang dari dan ke pelabuhan; 5. Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk mengefisienkan biaya transportasi. Peningkatan Infrastruktur Infrastruktur berrperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah: (i) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (ii) menurunkan biaya logistik; (iii) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (iv) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (v)

94


mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah. Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan MP3EI ini perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara seperti terlihat pada Gambar 5.1. Gambar 5.1 Kerangka Kerja Penguatan Konektivitas Nasional

Sumber: MP3EI

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masingmasing, yaitu: 1. Pemerintah Pusat a. Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar yang menjadi wewenang pemerintah pusat; b. Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur, Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

95

terutama jenis infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian; c. Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur. 2. Pemerintah Daerah a. Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun dengan pusat ekonomi di luar provinsi; c. Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil; d. Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum); e. Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (mikrohidro, geothermal) dan penyediaan air bersih.

5.2.2 Mendorong Stabilitas

96

Stabilitas Ekonomi: Menjaga Stabilitas Harga dan Nilai Tukar Menjaga stabilitas harga pada hakikatnya adalah untuk menjaga kestabilan inflasi, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat


dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Untuk menjaga kestabilian harga, tentunya perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat, melalui: (i) peningkatan produksi yang seiring dengan upaya-upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, (ii) peningkatan kelancaran sistem distribusi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, serta (iii) harmonisasi peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi barang; 2. Memantau dan mengevaluasi ketersediaan barang (terutama bahan pokok) dan perkembangan harga secara cepat dan seksama; 3. Memantapkan sistem distribusi yang tersebar di berbagai daerah serta intervensi (operasi pasar) yang tepat waktu dan terukur, terutama agar dapat menjangkau daerahdaerah terpencil; 4. Mengelola harga barang dan jasa yang diatur pemerintah daerah (administered prices) secara hati-hati, tepat sasaran (well targetted) dan tepat waktu (time consistent) agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang berarti; 5. Meningkatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi daerah; 6. Melakukan pembenahan struktur pasar bahan pokok di daerah yang bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Stabilitas Sosial: Mencegah Konflik Sosial Upaya pencegahan konflik mensyaratkan keterlibatan semua pihak, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah. Hal ini tidak akan berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh pemahaman yang komprehensif dari para pelaku perencana pembangunan di semua Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

97

tingkatan, khususnya di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; 2. Mengembangkan upaya pencegahan konflik melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang peka perdamaian; 3. Mengawal dan mendorong pelaksanaan Perda-Perda perencanaan pembangunan yang peka perdamaian dan Perda pencegahan dini konflik sosial di daerah; 4. Mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa damai dan membangun harmoni sosial; 5. Memperkuat dan mendorong sebanyak mungkin partisipasi berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Stabilitas Sosial: Mitigasi Bencana Besarnya korban jiwa, dampak kerusakan, dan kerugian yang diakibatkan bencana menjadi pertimbangan mendasar pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak kejadian di masa mendatang. Berdasarkan hasil kompilasi dari berbagai data kerusakan dan kerugian, sejak gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 hingga tahun 2010 saja, total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Indonesia diperkirakan mencapai 150 triliun rupiah. Namun demikian, dampak negatif terhadap perekonomian nasional lebih ke arah pembiayaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang berimplikasi terhadap keuangan pemerintah pusat. Bencana juga berkorelasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama jika terjadi di wilayah miskin atau wilayah yang sebagian besar masyarakatnya miskin. Oleh sebab itu, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar dapat mencegah masyarakat menjadi miskin atau masyarakat miskin menjadi lebih miskin lagi. Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta. Adapun peranan pemerintah daerah dalam penyiapan penanggulangan dan 98


pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan strategi dan kebijakan Program Penanggulangan Bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; 2. Meningkatkan komitmen untuk pelaksanaan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di daerah; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko bencana, (ii) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang didukung dengan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai terutama di kawasan rawan bencana tinggi, (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana, serta (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam menghadapi bencana; 4. Menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana alam, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. 5. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, melalui: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi dan pasca bencana, (ii) pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana, (iii) pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana yang berkesinambungan, serta (iv) pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat; 6. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan penanganan kedaruratan (evakuasi, penyelamatan dan bantuan kemanusiaan), melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minumun.; 7. Melaksanakan pemulihan wilayah pasca bencana dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana (build back better) serta meningkatkan daya lenting masyarakat (community resilient) di wilayah pasca bencana melalui penguatan perekonomian dan


99

pemulihan mata pencaharian (livelihood) masyarakat yang terkena dampak bencana. Stabilitas Politik: Memantapkan Pertahanan dan Keamanan Jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya eskalasinya mungkin akan lebih meningkat. Secara umum potensi gangguan yang terjadi adalah gangguan kamtibmas dari aspek politik, tindak kejahatan konvensional, tindak kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Gangguan kamtibmas dari aspek politik diperkirakan masih akan berlangsung terkait dengan proses Pemilukada di beberapa daerah dan juga menjelang Pemilu 2014 berupa konflik komunal/ horisontal. Harapan kita semua, proses politik yang terjadi di Jawa Barat atau DKI Jakarta yang berlangsung demokratis tanpa ada konflik yang berarti, dapat dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain yang akan melakukan Pemilukada. Tindak kejahatan yang secara tradisional dan konvensional cukup meresahkan masyarakat dengan latar belakang motif perekonomian diprediksi masih berpotensi menjadi gangguan, seperti: (i) pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; (ii) pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat; (iii) pemalsuan dan sengketa tanah yang berakhir dengan bentrok antar warga dan antar desa; (iv) premanisme/kejahatan jalanan; dan (v) penyalahgunaan senjata api. Tindak kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan tanpa batas dan wilayah bahkan antar lintas negara ini masih diperkirakan akan semakin marak serta meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan sarana mobilitas warga antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun variasi modus kejahatan lintas negara. Beberapa kejahatan transnasional yang diprediksikan masih akan terjadi, diantaranya yaitu: (i) kejahatan terorisme, masih adanya beberapa catatan DPO teroris yang belum tertangkap dan diduga sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan teror dibeberapa wilayah tertentu di Indonesia; (ii) kejahatan narkoba, hasil penggalian informasi dari para pelaku kejahatan narkoba internasional yang berhasil ditangkap, menunjukkan bahwa organisasi sindikat kejahatan narkoba internasional masih melihat Indonesia sebagai salah satu sasaran 100


atau potensi peredaran narkoba internasional; (iii) perdagangan manusia dan imigran gelap, jalur pelayaran Indonesia marak dipergunakan sebagai perlintasan mobilitas manusia antar negara dan dengan berbagai alasan mereka menjadikan wilayah Indonesia sebagai lokasi transit pergeseran manusia antar negara; dan (iv) penyelundupan senjata api, maraknya kejahatan yang menggunakan senjata api mengindikasikan masih banyak peredaran senjata api illegal di tengah masyarakat. Selanjutnya untuk kejahatan yang berimplikasi kontijensi di wilayah tertentu kemungkinan masih akan terjadi diantaranya yaitu: (i) aksi separatis di wilayah Papua, meskipun dalam skala kecil masih diprediksikan menimbulkan potensi masalah yang jika dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan semakin membesar; (ii) konflik sosial, masih adanya permasalahan tapal batas/wilayah yang belum terselesaikan dan masalah SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik bentrok antar warga dan masalah sosial; (iii) aksi unjuk rasa, sebagai konsekuensi belum selesainya berbagai masalah perburuhan dan sengkarutnya permasalahan pidana yang terbalut masalah politik, diprediksikan ditahun 2013 dan tahun 2014 masih akan sering muncul; dan (iv) gangguan kamtibmas non – pidana, situasi kontijensi yang disebabkan perubahan iklim dan keadaan alam yang diprediksikan menjadi ancaman, seperti bencana alam banjir dan tanah longsor, bencana gunung meletus, bencana angin puting beliung dan bencana gempa bumi. Untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebagaimana diuraikan di atas yang diprediksi akan terjadi ditahun 2013 dan 2014, Polri akan melaksanakan langkah-langkah kebijakan guna mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adapun langkah-langkah yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemantapan pertahanan dan keamanan nasional adalah: 1. Meningkatkan kemampuan aparat keamanan secara proporsional dan profesional, baik dalam rangka pembinaan maupun operasional sehingga mampu menghadapi tantangan keamanan; 2. Membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

101

yang semakin komplek; 3. Melembagakan kerjasama dan koordinasi dengan unsur Polri di daerah dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing; 4. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam: (i) mengkritisi, mengingatkan dan mengawasi Polri; (ii) menangani kamtibmas, khususnya dilingkungannya masing-masing mengingat aparat keamanan tidak mungkin selalu hadir setiap saat; (iii) meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Stabilitas Politik: Memantapkan Pelaksanaan Pemilu Stabilitas sosial politik di daerah sangat tergantung pada pengembangan kelembagaan lembaga-lembaga dialog dan komunikasi yang ada, disamping perbaikan kinerja lembaga penyelenggara negara, sehingga dapat terus menerus menjaga kondisi yang kondusif bagi pemantapan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam memantapkan pelaksanaan pemilu adalah: 1. Mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman, damai, serta dapat dilaksanakan dengan luber dan jurdil. Keberhasilan pelaksanaan pemilu akan menjadi tahap yang menentukan untuk dapat dilakukannya pemantapan perekonomian daerah. Dukungan untuk memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat menjadi suatu keniscayaan mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014; 2. Memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga di daerah masing-masing dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan penjabaran UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Setiap langkah pimpinan di daerah, apakah Gubernur, Bupati dan walikota beserta aparat keamanan daerah dan seluruh jajarannya diharapkan berada dalam koridor pengarahan Presiden ini. Para pemimpin di daerah diharapkan berkoordinasi secara proaktif dengan pemerintah pusat dalam mengeluarkan 102


kebijakan dan melakukan tindakan apapun dalam menghadapi konflik, serta tidak melakukan tindakantindakan yang justru dapat berdampak lebih buruk dan bersifat kontraproduktif bagi situasi politik dan keamanan di daerah; 3. Memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forumforum komunikasi (FKDM, FKUB, FPK, Kominda) yang sudah berjalan, sehingga diharapkan lebih aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendeteksi potensi konflik dan kekerasan yang merusak kebebasan sipil serta hak-hak politik warga di daerah, sehingga dapat merusak proses pemantapan perekonomian daerah, merusak pertumbuhan ekonomi rakyat dan kesejahteraan yang berkeadilan; 4. Mendukung dan memfasilitasi berfungsinya secara optimal Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. BNPT sudah bekerja sama dengan semua provinsi bagi terbantuknya 15 FKPT di provinsi masing-masing pada tahun 2012, serta akan terus memprioritaskan penguatan FKPT yang sudah terbentuk ini pada 2013 dan 2014, selain mempersiapkan pembentukan FKPT di luar 15 provinsi yang berpotensi menghadapi tindakan terorisme paling tinggi di Indonesia ini; 5. Mengupayakan lebih cepat tanggap dalam menghadapi keluhan dan protes masyarakat daerah berkenaan dengan berbagai persoalan yang muncul secara aktif, sebelum berkembang menjadi tidak terkendali. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi yang seluas mungkin dengan semua jajaran kepemerintahan di daerah maupun melakukan komunikasi politik dengan organisasi masyarakat sipil, partai politik, maupun dengan pimpinan di provinsi yang bertetangga apabila diperlukan untuk mengatasi dan mencegah konflik yang bersifat lintas daerah.

5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan

Pemberdayaan Melalui Peningkatan Partisipasi dan Perluasan Manfaat Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi


103

konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Untuk itu, Pemerintah senantiasa mengembangkan programprogram yang mensasar dan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk yang miskin, rentan dan termarjinalkan. Dalam perkembangannya, program-program tersebut dikategorikan ke dalam empat kelompok program (klaster) penanggulangan kemiskinan, yang terdiri atas perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan atau berkurangnya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun juga diperhitungkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif maupun promotif dan meluasnya manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Anggota Rumah Tangga

Gambar 5.2 Komposisi Anggota Keluarga PKH 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -

Jumlah Anak SD

2007 413.965

2008 631.198

2009 722.982

2010 785.265

2011 1.106.570

2012 1.491.049

Jumlah Anak SMP

158.163

207.926

243.732

291.133

425.349

609.396

Jumlah Ibu Hamil

21.707

22.511

25.356

23.275

33.827

41.337

Jumlah Anak Balita

240.285

431.370

498.354

459.212

598.586

837.403

Pelaksanaan berbagai program pembangunan di atas didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dirancang untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan kemandirian baik dalam tingkat individu, keluarga, maupun kelompok. Melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, dipupuk kesadaran keluarga sangat miskin untuk menyekolahkan anakanaknya, serta senantiasa memperhatikan perkembangan kesehatan anak balita, ibu hamil dan melahirkan. Misi utamanya

104


selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, diharapkan dalam jangka menengahpanjang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus. Mengingat kepesertaan PKH yang tidak permanen, telah dirancang strategi transformasi kepesertaan PKH agar peningkatan kesejahteraan keluarga sangat miskin dapat terus berkesinambungan. Peran dan tanggung jawab berbagai sektor dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan transformasi kepesertaan ini sangat besar terutama dalam memastikan keberlanjutan peserta dalam menerima program lain dan meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Gambar 5.3 Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri PNPM Perkotaan

PNPM Perdesaan

20.000.000

10.000.000

15.000.000

7.500.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

2.500.000

0

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Laki-laki

Perempuan

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Laki-laki

Perempuan

Sumber: Simpadu PNPM (data sampai dengan tahun 2012, diakses pada 7 Maret 2013)

Lebih lanjut, pemberdayaan dalam tingkat kelompok dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Penguatan partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri misalnya, memainkan peran yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan dasar yang terkait langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat formal maupun informal yang dinilai tidak adil dan menghambat partisipasi kelompok miskin, rentan dan marjinal dalam pembangunan. Perluasan manfaat merupakan salah satu faktor kunci dalam


105

mendorong proses pemerataan yang berkeadilan. Khususnya bagi kelompok rentan dan termarjinalkan seperti anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, masih diperlukan upaya khusus dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Hasil Survei Disabilitas Indonesia (Lembaga Demografi UI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kelompok disabilitas produktif berpartisipasi dalam berbagai lapangan pekerjaan dan umumnya bekerja secara mandiri (terdiri dari 63 persen pada penyandang disabilitas ringan dan 49 pada persen penyandang disabilitas berat). Pengembangan program-program perlindungan sosial juga dilaksanakan melalui penguatan pemberdayaan yang berbasis keluarga dan komunitas (family and community based support), untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektor dan peran para pihak di berbagai tingkatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyempurnakan sistem penetapan sasaran melalui pembangunan basis data terpadu bagi program-program perlindungan sosial. Penyiapan mekanisme dan kapasitas pendampingan bagi masyarakat juga terus diupayakan karena pendamping merupakan ujung tombak perubahan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang miskin, rentan dan marjinal, di berbagai pelosok daerah dapat terlaksana. Perluasan cakupan penerima manfaat juga dilaksanakan sejalan dengan penguatan lembaga jaminan sosial. Sejumlah persiapan telah dilakukan dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai oleh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai awal tahun 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan mulai pertengahan tahun 2015. Sejalan dengan sejumlah persiapan yang harus dilakukan, telah disusun Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam tataran regulasi, namun juga dalam transformasi kelembagaan, perluasan kepesertaan, perbaikan layanan yang terintegrasi dan pengembangan tata kelola agar Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 dapat berjalan dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kerja sama dari seluruh pihak terkait sejalan dengan rencana operasional yang telah disusun dalam Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh diharapkan tidak hanya terjadi di dalam institusi BPJS namun juga pada berbagai lini

106


pendukung misalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung serta pemenuhan standar operasional pelayanan minimum. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Peran konkret yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah : 1. Mendorong pencapaian target-target MDGs, penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan jumlah kematian bayi, penurunan prevalensi kekurangan gizi, peningkatan upaya pencegahan terjadinya penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) serta perbaikan kesehatan lingkungan; 2. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals (RAD MDGs) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, 33 Provinsi telah menyusun dokumen RAD MDGs dan RAD PG. Dokumen RAD MDGs dan RAD PG yang telah tersusun dijadikan acuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga dapat mendorong dan mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015; 3. Peningkatan pencegahan penyakit khususnya terkait zoonosis, HIV dan AIDS, malaria dan penyakit-penyakit akibat perubahan iklim. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017 dan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014, daerah telah membentuk forum atau komisi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi dalam pengendalian khususnya penyakit zoonosis, HIV dan AIDs; 4. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan. Pemerintah daerah berperan dalam upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, klinik, dokter serta perbaikan puskemas juga pelibatan peran pihak swasta. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

107

pendidikan tersedia secara memadai, merata, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyediakan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan (penyediaan satuan pendidikan tinggi murni merupakan urusan pemerintah pusat) tanpa terkecuali termasuk untuk anak sekolah yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pendidikan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi; 2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 3. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; 4. Melakukan sosialisasi kurikulum tahun 2013 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut; 5. Memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi pendidikan; 6. Mengupayakan pembangunan kapasitas kelembagaan di pemerintahan lokal dan melakukan supervisi untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif; 7. Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintahan 108


pada semua tingkatan untuk memperlancar proses pembuatan kebijakan pendidikan, yang didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, serta kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making); 8. Melakukan pengendalian mutu pendidikan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan; 9. Menata dan memantapkan sistem pembelajaran yang efektif di setiap satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SPM), serta memperkuat sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi satuan pendidikan untuk menjaga dan mengendalikan mutu pendidikan; 10. Menghitung proporsi anggaran yang harus disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas fiskal, yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan keuangannya untuk membiayai pendidikan; 11. Menyusun mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah agar tidak terjadi misalokasi dan inefisiensi. Untuk itu, perlu peningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan; 12. Menyediakan subsidi dan berbagai skema blockgrant untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota; 13. Mendorong partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan program kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kemudian, agar pelayanan pendidikan lebih optimal dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan lebih efektif, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan memperhatikan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota perlu fokus dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Memperbaiki kesenjangan capaian pendidikan dan disparitas partisipasi pendidikan antar daerah dengan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

109

2.

3.

4.

5.

6.

memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia, sehingga masing-masing daerah tetap dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya; Memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah melalui: (i) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal, (ii) memperbaiki manajemen guru dengan menata persebaran pendidik yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk memenuhi kebutuhan guru di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, (iii) memfasilitasi dan memberi kemudahan perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar satuan pendidikan dalam konteks penerapan best practices dan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; Memastikan dan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag) dan satuan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pendidikan dengan baik; Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk dilaksanakan di daerah; Menghitung kebutuhan nyata anggaran pendidikan dengan menyusun satuan biaya pendidikan per siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan SPM. Selain itu, menghitung pula proyeksi kebutuhan anggaran per jenjang pendidikan yang disertai dengan perhitungan proyeksi perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di setiap daerah; Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam rangka pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian beasiswa dalam hal pendataan, sasaran dan mekanisme penyaluran.

Melalui langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara nyata diharapkan layanan pendidikan yang bermutu makin meningkat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia. Peningkatan Lapangan Kerja Permasalahan ketenagakerjaan yang akhir-akhir ini muncul adalah 110


mengenai tuntutan upah dan penghapusan outsourcing. Upah memang merupakan faktor penting bagi pekerja/buruh, karena merupakan sumber untuk membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Bagi pengusaha, upah beserta komponen-komponen dan keseluruhan biaya tenaga kerja (labor cost) merupakan biaya yang sangat menentukan kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan dan menjadi variabel yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target dari R.o.I (Return of Investment), yang pada ujungnya ikut menentukan tingkat pendapatan perusahaan dan rencana pengembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di masa datang. Peraturan pemerintah daerah tentang upah diharapkan dapat lebih luwes, misalnya dengan mengupayakan terwujudnya perundingan bersama di tingkat perusahaan. Keterlibatan serikat pekerja dan pemberi kerja dalam proses negosiasi penentuan upah akan lebih memberikan keuntungan bagi keduanya. Pemerintah dapat memfasilitasi mekanisme dalam perundingan tersebut, dan meningkatkan para pihak yang berunding dalam hal teknik-teknik bernegosiasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan langkah penting ke depan untuk mendorong keseimbangan yang lebih adil. Disamping itu, peran Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja adalah sangat strategis. Penyiapan tenaga kerja memasuki angkatan kerja ini amat penting, mengingat terbatasnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Menurut Sakernas tahun 2011, hanya 5 persen tenaga kerja Indonesia yang memperoleh pelatihan kerja, sedangkan sebagian besar yaitu 95 persen tidak memperoleh pelatihan. Keadaan ini memperkuat hasil survei Bappenas bahwa keahlian yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal kurang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Langkah-langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah membangun infrastruktur pengembangan kompetensi kerja, sebagai tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar global. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Penyiapan sarana/prasarana, instruktur, pembiayaan dan pengelolaan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

111

lembaga pelatihan yang memenuhi kelembagaan menjadi prioritas.

aspek

standar

mutu

Keberadaan lembaga pelatihan yang semula diharapkan mampu berperan sebagai jembatan (bridging) diantara institusi pendidikan dan sektor industri diharapkan dapat berjalan secara optimal. Masih banyak lembaga pelatihan cenderung berorientasi supply driven karena didalam penyusunan kurikulumnya belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri. Langkah-langkah konkrit untuk peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja muda adalah: 1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat provinsi. Perencanaan pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh sumber daya pelatihan pada tingkat provinsi yang bersangkutan. Rencana pelatihan kerja provinsi ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru; 2. Merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan konsultasi penerapan pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu juga melaksanakan fungsi pengembangan program insentif pembinaan pelatihan di tingkat kabupaten/kota, serta program insentif bagi lembaga pelatihan; 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat provinsi. Fungsi ini di samping untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan pengembangan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun berikutnya. 4. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di provinsi yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat. 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan

112


pengembangan kewirausahaan dan pemagangan di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan mengintegrasikan kelompok/individu sasaran pemanfaat program sesuai dengan kebutuhan lokal. 6. Memverifikasi kelompok sasaran pemanfaat program, serta meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data informasi pasar kerja di tingkat provinsi. Sebagai ilustrasi, cerita sukses tentang daerah yang telah berhasil menurunkan tingkat penganggurannya disampaikan dalam Boks 5.2. Pengentasan Kemiskinan dan MP3KI Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun ini semakin beragam dilaksanakan melalui program/kegiatan di hampir seluruh sektor pembangunan. Ragam dan intensitas program dalam upaya menjangkau masyarakat miskin telah banyak diimplementasikan melalui pendanaan pemerintah. Namun demikian, perlu upaya optimalisasi sumber pendanaan lain, sehingga program penanggulangan kemiskinan, mulai dari yang sifatnya melindungi (bantuan dan jaminan sosial), pemberdayaan, sampai dengan preventif melalui kebijakan memihak ekonomi lemah dapat dilakukan secara lebih integratif, saling melengkapi dan merata di seluruh pelosok tanah air, selain juga untuk mendorong empati dan tanggung jawab sosial yang semakin besar dari seluruh pihak. Seiring dengan beragamnya program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun. Namun demikian, upaya ini dihadapkan pada semakin sulitnya penurunan angka kemiskinan secara lebih signifikan dikarenakan oleh beberapa faktor: (i) persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, (ii) belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau seluruh wilayah nusantara terutama yang kondisi geografisnya sulit, (iii) kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat miskin, (iv) kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta (v) berbagai akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi perhatian dan prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur mendera masyarakat. Penanganan dari sebabsebab tersebut, dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

113

maupun jangka menengah-panjang. Untuk menjawab tantangan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) berupaya untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/percepatan dalam penanggulangan kemiskinan. MP3KI menjadi pelengkap dari dokumen rencana pembangunan yang ada dengan memetakan persoalan-persoalan yang menjadi penyebab kemiskinan dan arahan/strategi yang dibutuhkan dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan yang diarahkan melalui MP3KI didorong sebagai upaya kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnetships). Prinsip public-people-private partnerships yang menjadi dasar pemikiran MP3KI memberikan amanat kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam menyukseskan pengurangan kemiskinan. Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga akan melakukan sinergi dalam penganggarannya baik dari bentuk program, sasaran target kecamatan, masyarakat, maupun individu dan pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi secara komprehensif akar masalah kemiskinan, hal-hal yang masih menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian target penanggulangan kemiskinan, program-program kemiskinan yang sedang dan akan berlangsung di wilayahnya. Sementara itu, BUMN dan Swasta dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu melakukan sinkronisasi program yang dapat diimplementasikan di kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu, secara keseluruhan, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga program MP3KI dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi yaitu: 1. Memberikan dukungan terhadap program Kementerian/ Lembaga yang diimplementasikan di kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan terpilih dalam bentuk fasilitasi kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan program; 2. Memberikan dukungan penganggaran terhadap program penanggulangan kemiskinan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dan diarahkan pada lokasi-lokasi kantong kemiskinan; 3. Menyempurnakan Sistem Informasi penduduk miskin berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan sistem

114


informasi penduduk miskin yang telah ada (PPLS, Susenas, Sakernas, PODES, dsb) sehingga dapat memperkuat perencanaan berbasis data di tingkat daerah maupun pusat. 4. Melakukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh BUMD dan pihak swasta lokal lainnya sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. 5. Memperkuat peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai unsur daerah dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain yaitu BUMN, swasta dan lainnya. 6. Mengembangkan sistem database pembangunan yang terpadu sebagai basis untuk memonitor pelaksanaan program maupun untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Tahun 2013 dan 2014 merupakan dua tahun tahap persiapan pelaksanaan MP3KI. Upaya rekonsolidasi awal dilakukan dengan melanjutkan program yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah persiapan menuju transformasi strategi penanggulangan kemiskinan termasuk melakukan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu (quick wins) di beberapa daerah. Lokasi-lokasi quick wins dipilih per koridor (tahun 2013) dan per provinsi (2014) dengan menggunakan kriteria: (i) jumlah penduduk miskin, (ii) tingkat kemiskinan, (iii) pelaksanaan program kemiskinan yang sedang berjalan, (iv) karakter infrastruktur dasar atau pelayanan dasar di kecamatan, serta (v) penurunan tingkat kemiskinan selama lima tahun ke belakang. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pemilihan Quick Wins dan setelah pemilihan Quick Wins, antara lain adalah : 1. Melakukan penggalian dan penemukenalan akar persoalan kemiskinan di lokasi-lokasi terpilih; 2. Melakukan identifikasi penanganan konkret yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk melengkapi berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini telah diterima; 3. Melakukan penajaman target penerima atau program penanggulangan kemiskinan yang telah ada dengan melihat


115

evaluasi pelaksanaan program tersebut; 4. Melakukan koordinasi dan identifikasi sumber pendanaan dengan BUMN, Swasta, maupun pihak lainnya.

Pengurangan Kesenjangan Antar Daerah Percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun pemerintah pusat dan daerah. Semua pemangku kepentingan harus bisa berkerja sama untuk bisa melakukan upaya-upaya yang konkret untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Walaupun sudah ada Kementerian pembangunan Daerah Tertinggal, masih diperlukan pula dukungan banyak pihak. Upaya-upaya pembangunan masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengurangan kesenjangan antar daerah antara lain adalah: 1. Mengembangkan ekonomi lokal, melalui: (i) penciptaan iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (ii) peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, (iii) perkuatan kerja sama antar daerah, (iv) pembentukan jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional, (v) pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas, dan (vi) perkuatan keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah; 2. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal, dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal; 3. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya yang berkualitas (lihat Boks 5.3 mengenai daerah yang berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan); 4. Meningkatkan konsolidasi dan harmonisasi seluruh sumber

116


pendanaan ke daerah (Bantuan Sosial, Tugas pembantuan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, APBD), dengan melakukan refocussing terhadap penggunaan dana pembangunan; 5. Membangun database kebutuhan daerah sebagai road map pembangunan daerah tertinggal.


117

Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru

Pemerintah memberikan penghargaan Primaniyarta 2012 kepada 33 eksportir yang berhasil meraih kinerja baik dan menyumbangkan devisa yang cukup besar kepada negara. Penghargaan diberikan kepada 4 (empat) kategori eksportir, yaitu kelompok eksportir berkinerja, kelompok eksportir pembangun merek global, kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) ekspor, serta kelompok eksportir pelopor pasar baru. Adapun persyaratan pemenang pelopor pasar baru adalah :

eksportir

Memiliki perijinan yang lengkap seperti SIUP, NPWP, IU Industri dan TDP. Melakukan ekspor selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut ke negara non tradisional Ekspor ke negara tujuan yang mengandung risiko (risiko politik atau risiko ekonomi/pembayaran atau transportasi yang sulit atau sulit mendapatkan mitra importir yang dipercaya atau ketentuan impor yang tidak jelas) atau negara lainnya yang belum pernah dijamah oleh eksportir Indonesia yang mengekspor produk tertentu. Produk yang diekspor merupakan satusatunya yang berasal dari Indonesia

Lima perusahaan pemenang kelompok ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

118

PT Basuki Pratama Engineering (alat-alat broiler dan teknik lainnya) PT Gading Dampar Kencana (furnitur) PT Kinema Systrans Multimedia (animasi) PT Latransa Citra (rempah-rempah) PT Megasurya Mas (minyak sawit dan produk turunannya)


Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah)

Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar pada tahun 2012 adalah Banten, disusul oleh DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Antara tahun 2011-2012, lima provinsi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka terbesar adalah Papua Barat (turun 3,45%), Banten (turun 2,93%), Kepulauan Riau (turun 2,43%), Riau (turun 1,02%) dan Kalimantan Timur (turun 0,94%).

Banten, meskipun TPT-nya masih tertinggi di Indonesia, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan tertinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh tingginya penanaman modal yang masuk di wilayah ini. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Banten mencatat bahwa realisasi investasi di daerah ini pada 2012 melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai 29 triliun rupiah dari target 11 triliun rupiah. Untuk penanaman modal asing, selama 2012 realisasi nilai investasi provinsi ini ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri berada pada posisi ketujuh. Tingginya investasi ini didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya, antara lain dengan pembentukan kantor pelayanan terpadu satu atap (PTSP) dan promosi yang intensif kepada calon investor. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut pekerja formal di provinsi ini berhasil meningkat lebih dari 193,7 ribu orang, sedangkan pekerja informal menurun 117,5 ribu orang. Penambahan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa dan disusul oleh sektor industri, sedangkan tenaga kerja pertanian menurun. Selain upaya mendorong investasi, Pemerintah Provinsi Banten menggelar operasi yustisi untuk menangani kaum pendatang yang mengadu nasib tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.


119

Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Upaya meningkatkan umur harapan hidup terletak pada rendahnya kematian ibu melahirkan, rendahnya kematian kematian neonatus, bayi dan balita. Namun dalam pertengahan RPJMN ini masalah tersebut masih tetap belum dapat diatasi sepenuhnya. Beberapa Provinsi telah berhasil melakukan terobosan dalam mengatasi kesulitan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun daerah yang telah berhasil membangun status kesehatan masyarakatnya yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dengan score tertinggi di Indonesia adalah Kota Magelang.

Dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita di NTT, telah dilaksanakan program Sister Hospital yang merupakan program kemitraan antara RS besar di luar NTT dengan RSUD Kabupaten di NTT. Salah satunya dilakukan di RSUD Kabupaten Soe bermitra dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) Pengiriman dokter spesialis obstetriginekologi, dokter spesialis kesehatan kesehatan anak dan tenaga paramedis pendukung untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak; (ii) Peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit melalui pelatihan dan pembudayaan teknis kerja dalam kegiatan sehari-hari; dan (iii) Pelatihan tim tenaga di Puskesmas dalam rangka penguatan sistem rujukan kesehatan ibu dan anak (mengembangkan hubungan PONED dan PONEK). RS Hasan Sadikin Bandung sebagai Top refferral Hospital di Provinsi Jawa Barat telah berhasil dalam menjalankan penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan dengan pendekatan “Rujukan Regional”. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pasien askes dari sebesar 16.399 jiwa pada tahun 2011 menjadi 7.048 pada tahun 2012, serta menurunnya jumlah pasien yang berasal dari Puskesmas dan RS tingkat Kabupaten/Kota sebesar 19.172 pasien pada tahun 2011 menjadi 1.283 pasien pada tahun 2012. Hasil tersebut menunjukan bahwa sistem rujukan dari pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dan RS tingakt Kabupaten/Kota berjalan dengan baik.

120


Foto: Pras Widjojo

BAB VI PENUTUP

BAB VI Penutup

Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Momentum pertumbuhan ekonomi ini perlu terus dijaga dan dimantapkan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak menimbulkan kesenjangan yang lebih lebar, bahkan sebaliknya dapat terus mendorong kesejahteraan yang lebih berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyamakan langkah untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berpijak pada kerangka pikir yang sama, yaitu: (i) Pertumbuhan (growth) yang menyeimbangkan komponen di sisi pengeluaran dan sisi produksi untuk lebih berkualitas dan memberikan efek pengganda yang lebih besar; (ii) Stabilitas (stability) yang mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik; yang perlu di jaga di setiap daerah agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tanpa gangguan; (iii) Pemerataan yang Berkeadilan (equity) yang memastikan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan oleh daerah untuk mendukung pembangunan nasional telah dijabarkan dalam Buku Pegangan ini. Langkah-langkah tersebut dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014, sesuai dengan tema pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut, masing-masing daerah tentunya dapat memilih langkah-langkah prioritas yang perlu segera didahulukan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.

124


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas FFoto: oto: D Dit. it. P Penanggulangan en naan anggu gulan angaan n Kemiskinan Kemiisskina n n Bappenas Bappenas Desa Panglipuran Bali, penerima PNPM

DAFTAR PUSTAKA Benny dan Kamarulnizam (2011), Indonesian Perceptions and Attitudes towards the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30,1, 39-67. Sugiarto, Eddy Cahyono (2012), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, diunduh dari http://www.setkab.go.id/artikel-6616-.html ----------- (2013). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ----------- (2013). Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV-2012, Bank Indonesia, Jakarta. ----------- (2013). Gradual Upturn in Global Growth During 2013, World Economic Outlook Update, IMF, Washington DC. ----------- (2012). Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan KINERJA, KPPOD dan USAID, Jakarta ----------- (2012). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ----------- (2012). Doing Business in a More Transparent World: Comparing Regulation for Domestic Firms in 183 Economies, IFC, World Bank. ----------- (2012). APBN 2013: Mendorong Peningkatan Kualitas Belanja, Keynote Speech Menteri Keuangan RI ----------- (2011). Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ----------- (2011). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

126


DATA KONDISI TERKINI LAMPIRAN DAERAH

L.1 Kondisi Ekonomi Nasional L.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tabel 1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2013 PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sisi Produksi Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha Jasa-jasa Sumber: Bappenas (RKP 2013)

2010 6,2

2011 6,5

2012 6,2

2013 (Sasaran) 6,8

4,7 0,3 8,5 15,3 17,3

4,7 3,2 8,8 13,6 13,3

5,3 1,2 9,8 2,0 6,6

4,9 6,7 11,9 11,7 13,5

3,0 3,9 4,7 5,3 7,0 8,7 13,4 5,7 6,0

3,4 1,4 6,1 4,8 6,6 9,2 10,7 6,8 6,7

4,0 1,5 5,7 6,4 7,5 8,1 10,0 7,1 5,2

3,7 2,8 6,5 6,6 7,5 8,9 12,1 6,1 6,0

L.1.2 Tingkat Kemiskinan Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-2012 20

45 40

Jiwa (Juta)

35

39,30 17,75

37,17 16,58

30

18 34,96

32,53

15,42 14,15

25

31,02 13,33

16 30,02 12,49

20

29,13

14 12

12,36 11,96

11,66

15

6

10

4

5

2

0

0 2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah) Catatan: angka dari Maret ke Maret kecuali disebutkan lain

128

10 8


2011

Sep 2011

2012

Sep 2012


(%)

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan Kawasan Perkotaan Maret 2011 September 2011 Maret 2012

Jumlah Penduduk Miskin (Juta)

Persentase Penduduk Miskin (%)

11,05 10,95 10,65

9,23 9,09 8,78

18,97 18,94 18,48

15,72 15,59 15,12

30,02 29,89 29,13

12,49 12,36 11,96

Perdesaan Maret 2011 September 2011 Maret 2012 Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 September 2011 Maret 2012 Sumber: BPS

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (September 2012) Pulau

Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota

Kota

Desa

2.049,64 7.119,22 626,02 254,6 337,09 121,2 10.507,77

4.127,54 8.703,35 1.363,55 678,33 1708,5 1.505,60 18.086,87

Kota+Desa 6.177,18 15.822,57 1.989,57 932,93 2045,59 1.626,80 28.594,64

Desa

9,93 8,67 11,75 4,17 5,59 6,11 8,6

Kota+Desa 12,88 15,05 16,55 8,18 14,36 31,67 14,7

11,72 11,31 14,66 6,48 11,41 24,14 11,66

Sumber: BPS

Tabel 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kawasan Indeks

Kota

Desa

Kota+Desa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12

1,52 1,48 1,4 1,38

2,63 2,61 2,36 2,42

2,08 2,05 1,88 1,90

0,39 0,39 0,36 0,36

0,70 0,68 0,59 0,61

0,55 0,53 0,47 0,48

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Sumber: BPS


129

L.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 14%

140

12%

120 11,24%

10%

100

Juta Orang

8,39%

7,87%

80

7,14%

8%

6,56% 6,14%

60

6%

40

4%

20

2% 0%

0 2005

2008

Angkatan Kerja

2009 Bekerja

2010

2011

Penganggur Terbuka

2012 TPT

TPT


L.2 Kondisi Ekonomi Daerah L.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 27,22

1200

982,54

1000

25 20

800

15

600

10 5

400 200

(3,18)

0 -5 -10

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

0

PDRB (Trilyun Rp)

Sumber: BPS

130

30


Laju Pertumbuhan (%)

%

L.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) 6000

35%

5000

30% 25%

4000

20%

3000 2000

15%

11,6%

10% 5%

0

0% DKI Jakarta Bali Kalimantan Selatan Kep. Bangka Belitung Banten Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Riau Sulawesi Utara Kalimantan Barat Sumatera Barat Riau Maluku Utara Jambi Sulawesi Selatan Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Jawa Timur Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Jawa tengah Lampung DI Yogyakarta Gorontalo Bengkulu Nusa Tenggara Barat Aceh Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Barat Papua

1000

Jumlah Penduduk Miskin (000)


Tingkat Kemiskinan Nasional

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah per Provinsi Tahun 2011 Provinsi

Kabupaten/Kota

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Kab. Bener Meriah Kota Gunungsitoli Kab. Kep. Mentawai Kab. Kepulauan Meranti Kab. Tjg Jabung Timur Kab. Musi Banyuasin Kab. Bengkulu Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Belitung Timur Kab. Lingga Kab. Kepulauan Seribu Kota Tasikmalaya Kab. Wonosobo Kab. Kulon Progo Kab. Sampang Kab. Pandeglang Kab. Jembrana Kab. Lombok Utara Kab. Sabu Raijua Kab. Landak Kab. Barito Timur Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Malinau Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Tertinggi (%) 25,50 32,12 18,85 34,53 11,60 18,99 22,55 26,33 7,13 12,98 11,53 19,98 24,21 23,62 30,21 9,80 6,56 39,27 39,49 13,13 9,27 7,31 12,67 16,57

Kabupaten/Kota Kota Banda Aceh Kab. Deli Serdang Kota Sawahlunto Kota Pekan Baru Kota Sungai Penuh Kab. OKU Timur Bengkulu Tengah Kab. Tulangbawang Barat Kab. Bangka Barat Kab. Kepulauan Anambas Kota Jakarta Timur Kota Depok Kota Semarang Kota Yogyakarta Kota Batu Kota Tangerang Selatan Kota Denpasar Kota Bima Kab. Flores Timur Kab. Sanggau Kota Palangka Raya Kab. Banjar Kota Balikpapan Kota Manado

Terendah (%) 9,08 5,10 2,34 3,45 3,42 9,23 6,49 7,11 3,59 3,95 3,06 2,75 5,68 9,62 4,74 1,50 1,79 11,69 9,06 4,67 4,69 3,17 3,39 5,40


131

Provinsi

Kabupaten/Kota

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Kab. Tojo Una-Una Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Kolaka Utara Kab. Boalemo Kab. Polewali Mamasa Kab. Maluku Barat Daya Kab. Halmahera Tengah Kab. Teluk Bintuni Kab. Deiyai

Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : BPS, 2011

Tertinggi (%) 22,37 17,36 18,76 21,90 19,66 34,49 22,68 47,44 46,76

Terendah (%) 9,24 5,29

Kabupaten/Kota Kota Palu Kota Makassar Kota Kendari Kota Gorontalo Kab. Mamuju Utara Kota Ambon Kota Ternate Kota Sorong Kab. Merauke

7,46 5,97 5,77 6,83 5,16 14,04 13,22

L.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi Gambar 5 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) Sulawesi Barat Maluku Utara Gorontalo Papua Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Bengkulu Sulawesi Tengah Jambi Maluku Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Bali Kalimantan Barat Papua Kep. Riau Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Aceh Kalimantan Selatan DI Yogyakarta Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Timur Sumatera Selatan Sumatera Utara Banten Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Barat 1.000

9,10 14,25 12,40 9,15 9,25 21,49 15,09 28,58 27,83 29,90 20,65 41,79 19,68 45,26 23,09 4,82 60,78 30,37 128,68 45,79 21,22 50,88 75,52 115,33 84,92 47,76 98,32 120,74 166,24

2,88 7,91 7,94 10,71 11,81 13,57 16,04 19,04 19,47 19,69 20,43 20,57 27,65 30,75 34,42 41,98 49,17 50,46 51,27 55,03 55,94 56,90 66,66 93,66 103,67 110,50 115,12 259,24 352,97 415,62 486,88 529,98

403,95 475,26 623,22

1205,77 500

00 Perkotaan


132


500 Perdesaan

1.000

1.500 Ribu Orang

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Bali Kep. Bangka Belitung Bengkulu Kalimantan Tengah Papua Jambi Jawa Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Kalimantan Barat Lampung Nusa Tenggara Barat DI Yogyakarta Kalimantan Selatan Maluku Utara Sumatera Selatan Jawa Tengah Indonesia Sulawesi Selatan Kep. Riau Sumatera Barat Riau Sumatera Utara Maluku Aceh Papua Barat Sulawesi Utara Jawa Barat Kalimantan Timur DKI Jakarta Banten

Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2011

%

2010 2012


L.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat

L.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat

Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Per Provinsi

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Sumber: BPS

2011


133

Aceh Sumut Sumbar Riau Kep. Riau Jambi Sumsel Kep. Babel Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jabar Banten Jateng DI Yogyakarta Jatim Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Gorontalo Sulteng Sulsel Sulbar Sultra Maluku Malut Papua Papua Barat Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

L.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2010-2011 % 150 100

50

0

-50

-100

%

6

134 2010

16 2011

-150

-200

Sumber: BPS diolah

L.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi

L.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional

Gambar 9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012)

18 17,7

14 14,3

8

5,3

Pelabuhan Muat Prov. Lain 14,6

12

10 8,1

6,2

5,1

Pelabuhan Muat Prov. Asal

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS – 2 Januari 2013


5,0

4

2

0

Ekspor Berdasarkan Provinsi

NAD

2011

Sumber: BKPM

Gambar 11 Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%)

30

24,77

20 17,14

15

10

5

0 Jatim

Sultra

Sulsel

Sulteng

Sulut

Kaltim

Kalsel

Kalteng

Kalbar

NTT

NTB

Bali

Banten

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Papua

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

Papua Barat

Sulbar Maluku

Sulbar

Gorontalo

2012

Gorontalo

Sultra

Sulsel

Sulteng

Sulut

Kaltim

Kalsel

2011

Kalteng

Kalbar

NTT

NTB

Bali

Banten

DI Jogya

Jateng

Jabar

DKI Jakarta

Kep. Riau

Babel

Lampung

Bengkulu

Sumsel

Jambi

Riau

Sumbar

25

Jatim

DI Jogya

Jateng

Jabar

NAD Sumut

15

DKI Jakarta

25

Kep. Riau

Babel

Lampung

Bengkulu

Sumsel

Jambi

Riau

Sumbar

Sumut

L.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi Gambar 10 Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 23,35

20

14,73

10

5

0

2012

Sumber: BKPM

135

L.5 Kondisi Infrastruktur Daerah L.5.1 Infrastruktur Jalan Tabel 6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010 Jalan

Panjang Total (km)

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi

Kondisi Mantap

Kondisi Tidak Mantap

761,45

761,45

100,0%

-

0,0%

38.569,84

33.833,78

87,7%

4.736,06

12,3% 59,9%

49.280,93

19.742,31

40,1%

29.538,62

Jalan Kabupaten/Kota

370.215,85

171.361,68

46,3%

198.854,17

53,7%

TOTAL

458.828,07

225.699,21

49,2%

233.128,85

50,8%

Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2010

0,10

0,09

0,06

0,06

Kalbar

Kalteng

Kaltim

Papua

0,16

0,14

Malut

Maluku

0,22

0,16

Sultra

Sumsel

0,25

0,23

Babel

Jambi

0,28

0,28 Riau

Sulteng

0,29

0,37 NAD

Kalsel

0,39

0,38 NTT

Bengkulu

0,44

0,42

Sumbar

NTB

0,48

0,48

Lampung

Gorontalo

0,51

0,49

Sulsel

Sumut

0,61

0,57

Sulut

Jabar

Kepri

0,70

0,67

Banten

0,85

0,74

Jateng

Jatim

1,52 DIY

Bali

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

1,28

Gambar 12 Rasio Kerapatan Jalan (km/km2) Tahun 2012



136


2,63

1,76

1,08

0,45

Gorontalo

Sulteng

NTT

Malut

4,72

Sultra

3,42

Kalbar

Kalsel

6,66

4,85

NAD

Papua

9,75

7,35

Sulsel

11,58

11,00

Maluku

Sumbar

14,90

12,35

NTB

Lampung

17,89

15,57

Sumut

Bengkulu

19,78

18,38

Sulut

Banten

24,10

20,37

Kepri

31,23 Riau

Kaltim

41,05

34,13

Jatim

DIY

43,00

Bali

Kalteng

47,86

46,79

Jateng

62,07 Jabar

92,09

65,86

Jambi

Sumsel

Babel

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

175,64

Gambar 13 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011

Tabel 7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011 Panjang Jalan (km)

Pulau

2005 10.429,8 5.389,5 1.795,8 5.538,2 6.844,8 1.255,5 1.876,5 33.130,2

Sumatera Jawa+Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Nasional

Jalan Tidak Mantap Tahun 2005

2011 11.568,1 6.146,2 2.038,9 6.363,6 7.799,8 1.578,6 3,074,7 38.659,8

Km 724,85 341,86 118,52 609,83 175,75 68 260,26 2.299,07

Jalan Tidak Mantap Tahun 2011

%

Km 1.370,17 386,54 114,89 657,90 936,51 267,81 1.002,28 4.736,10

6,9 6,3 6,6 11,0 2,6 5,4 13,9 6,9

% 11,8 6,3 5,6 10,3 12,0 17,0 32,60 12,3


Tabel 8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010 Pulau

Panjang Jalan Provinsi

Jalan Tidak Mantap 2010

16.046,07 9.521,81 6.888,13 6.274,65 4.462,77 2.766,80 3.320,70 49.280,93

7.189,51 1.148,21 2.997,30 3.246,65 1.615,04 1.976,21 1.569,39 19.742,31

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-NT Maluku Papua TOTAL

%

Panjang Jalan Kabupaten/Kota

44,8 12,1 43,5 51,7 36,2 71,4 47,3 40,1

Jalan Tidak Mantap 2010

134.097,0 83.999,1 40.929,4 57.611,7 26.602,5 8.853,3 18.123,0 370.215,85

%

65.163,31 28.586,76 18.674,02 30.345,79 12.622,17 4.461,86 11.507,78 171.361,68

48,6 34,0 45,6 52,7 47,4 50,4 63,5 46,3

Sumber: Direktorat Bina Program, Kemen PU, 2010

Gambar 14 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 100% 90% 80%

89,7%

88,0%

83,0%

68,2%

70% 60%

95,5%

93,1%

88,2%

67,4% 54,7%

54,2%

51,8%

47,4%

50%

44,6%

40%

39,0%

30% 20% 10% 0% Sumatera

Jawa

Bali-Nusa Tenggara

Kalimantan

Jalan Nasional Kondisi Mantap

Sulawesi

Maluku

Papua

Jalan Daerah Kondisi Mantap

Sumber: Kementerian PU


137

L.5.2 Infrastruktur Udara Gambar 15 Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 60 51 50 40 30

1

4

6

8

5

9

8

7 3

1

3

2

SULUT

2

DI YOGYAKARTA

1

JABAR

2

3

BANTEN

2

3

LAMPUNG

3

DKI JAKARTA

3

BABEL

2

6

SUMSEL

4

JAMBI

9 10

BENGKULU

10

18

15

15

14

GORONTALO

20

7

5

1

Gambar 16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011 Sumatra Utara 6% Sumatra Selatan 2%

Bandara Lainnya 26% Sulawesi Selatan 2% Bali 11% Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2011 Jawa Timur 7%

DI Yogyakarta 3%

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2011

138


Banten 41%

Jawa Tengah 2%

PAPUA

MAL UT

PAPUA BARAT

MALUKU

SULSEL

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2010

SULTRA

SULBAR

SULTENG

KALSEL

KALTIM

KAL TENG

NTT

KAL BAR

NTB

BALI

JATIM

JATENG

RIAU

KEP RIAU

SUMBAR

NAD

SUMUT

0

L.5.3 Infrastruktur Laut Gambar 17 Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia BOR di Wilayah Pelindo I

BOR di Wilayah Pelindo II

Pekanbaru

2012

Tanjung Palembang Panjang Priok

Standar

2011

BOR di Wilayah Pelindo III

Pontianak

Teluk Bayur

2012

Standar

BOR di Wilayah Pelindo IV

2011

2012

Tenau Kupang Standar

Ambon 2011

58,1 67,2

Jayapura

61,0 64,5

63,6

60,0

75,4

Tanjung Emas

51,0 66,0

Benoa

20,0

38,8

47,0

68,5

Banjarmasin

70,0

72,0 69,0

Tanjung Perak

55,0

64,2

70,0

70,0

Samarinda Makassar 2012

68,0 68,6

2011

81,67 76,3

36,0 27,4

Tanjung Pinang

61,87 62,5

74,3 84,7

Sibolga

42,14 68,8

66,2 87,8

Dumai

62,07 52,5

83,4 90,8

Belawan

70,0 67,21 50,7

53,9 57,5

70,0

Bitung Standar

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub

L.5.4 Infrastruktur Listrik Gambar 18 Rasio Elektrifikasi Tahun 2012

Sumber: Kementerian ESDM Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

139

L.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi Tabel 9 Layanan Broadband dan Rencana Pembangunan Broadband Koridor Ekonomi Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi-Malut Bali Nusra Maluku Papua Total Nasional

Total Kab/ Kota 151 118 55 82 40 51 497

Kab/Kota yang sudah dilayani broadband 119 116 45 54 27 0 361

Rencana Pembangunan broadband hingga 2014 PT Telkom Pemerintah 25 7 2 0 9 1 14 14 4 9 16 35 70 66

Sumber: PT Telkom dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

L.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras Tabel 10 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2010-2012 No 1 2 3 4 5

Kawasan Sumatera Jawa dan Bali Kalimantan Sulawesi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua Total

2010 15.200,1 37.243,9 4.425,3 6.994,7 2.605,4 66.469,4

2011

2012*

15.686,8 35.262,9 4.574,1 7.280,9 2.952,1 65.756,9

16.004,8 37.392,2 4.695,3 7.821,8 3.131.0 69.045,1

Sumber: BPS (diolah), Keterangan: *) Angka Sementara

Tabel 11 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2010-2012 No 1 2 3 4 5

Kawasan Sumatera Jawa dan Bali Kalimantan Sulawesi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua Total Sumber: BPS (diolah), Keterangan: *) Angka Sementara

140


2010 8.545,5 20.938,5 2.487,9 3.932,4 1.464,7 37.369,1

2011 8.919,0 19.824,8 2.571,6 4.093,3 1.659,7 36.968,4

2012* 8.997,9 21.021,9 2.639,7 4.397,4 1.760,3 38.817,2

Gambar 19 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2012 4,5%

11,3%

23,2%

6,8%

54,2%

Sumatera

Jawa & Bali

Kalimantan

Sulawesi

Maluku,Nusa Tenggara & Papua

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 20 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012 6%

Ribu Ton

70000

5%

69000

4%

68000

3%

67000

2% 1%

66000

0%

65000

-1%

64000

-2% 2010

2011

2012*

Produksi

Pertumbuhan

Sumber : BPS diolah ; *) Keterangan: Angka Sementara

Gambar 21 Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2010-2014 Kg/Kapita/Tahun

140 138 136 134 132 130 128 126 Konsumsi Beras

2010

2011

2012

2013

2014

139,15

137,06

135,01

132,98

130,99

Sumber: Susenas BPS Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

141

Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 14000

12198,71

12000

Produksi

Konsumsi

10000 8000 5987,18

6000 4000 2000

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

0


L.7 Kondisi Sumber Daya Manusia L.7.1 Pendidikan Tabel 12 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2011 Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah Atau Tidak Bersekolah Lagi

Perkotaan

Perdesaan

Kota + Desa

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

Tidak Ada Biaya Bekerja/Mencari Nafkah Menikah/Mengurus RT

49.21 14.27 0.43

52.59 17.07 5.81

50.87 15.65 3.09

47.56 11.21 0.49

47.81 6.57 11.19

47.68 9.13 5.29

48.21 12.41 0.47

49.90 11.15 8.85

49.00 11.82 4.38

Merasa Pendidikan Cukup Belum Cukup Umur Malu Karena Ekonomi Sekolah Jauh Cacat Menunggu Pengumumam Tidak Diterima Lainnya Total Sumber : Susenas BPS, 2011

5.08 0.00 1.18 0.29 3.47 1.91 0.64 23.53 100.0

4.97 0.00 0.61 0.57 2.30 2.29 0.28 13.50 100.0

5.02 0.00 0.90 0.43 2.89 2.09 0.46 18.59 100.0

4.66 0.00 1.24 4.90 2.72 0.44 0.48 26.29 100.0

5.22 0.00 1.04 5.38 2.57 0.94 0.52 18.75 100.0

4.91 0.00 1.15 5.12 2.65 0.67 0.50 22.92 100.0

4.82 0.00 1.21 3.09 3.01 1.02 0.54 25.21 100.0

5.11 0.00 0.86 3.28 2.45 1.53 0.41 16.46 100.0

4.96 0.00 1.05 3.18 2.75 1.26 0.48 21.13 100.0

142


Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Papua Papua Barat Malut Maluk Sulbar Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulut Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar NTT NTB Bali Banten Jatim DIY Jateng Jabar DKI Jakarta Kep. Riau Kep. Babel Lampung Bengkulu Sumsel Jambi Riau Sumbar Sumut Aceh 0%

10%

20%

30%

Tidak/Belum Sekolah

40%

50%

Tidak Tamat SD

60% SD+SMP

70%

80%

90%

100%

SM+PT


Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 17,74

5,25

8,38

Tidak/Belum Pernah Sekolah 25,63

Tidak Tamat SD SD/sederajat

16,31

SMP/sederajat 26,68

SMA/sederajat PT/sederajat

Sumber: Susenas 2011 Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

143

Gambar 25 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2011 DKI

10,4

Kep. Riau

9,7

Kaltim

9,1

DIY

9,1

Sulut

8,9

Papua Barat

8,8

Sumut

8,8

Aceh

8,8

Maluku

8,7

Riau

8,6

Banten

8,4

Sumbar

8,4

Bali

8,3

Provinsi

Bengkulu

8,3

Malut

8,2

Sultra

8,2

Sulteng

8,0

Kalteng

8,0

Jambi

8,0

INDONESIA

7,9

Jabar

7,9

Sumsel

7,8

Sulsel

7,7

Lampung

7,7

Kalsel

7,6

Kep.Babel

7,5

Gorontalo

7,3

Jatim

7,3

Jateng

7,2

Sulbar

7,0

NTB

6,9

Kalbar

6,8

NTT

6,8

Papua

5,8 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0 Tahun


144


Gambar 26 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 Papua

64,08

NTB

83,24

Sulbar

87,61

NTT

87,63

Sulsel

88,07

Jatim

88,52

Bali

89,17

Kalbar

90,03

Jateng

90,34

Sultra

91,29

DIY

91,49

Papua Barat

92,41

INDONESIA

92,81

Sulteng

94,51

Gorontalo

94,69

Lampung

95,02

Bengkulu

95,13

Jambi

95,52

Kep.Babel

95,60

Kalsel

95,66

Aceh

95,84

Jabar

95,96

Malut

96,01

Sumbar

96,20

Banten

96,25

Maluku

96,63

Sumsel

96,65

Sumut

96,83

Kalteng

96,86

Kaltim

96,99

Riau

97,61

Kep. Riau

97,67

DKI

98,83

Sulut

98,85 0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00



145

Gambar 27 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012 NT T

68,71%

Maluku

65,05%

Maluku Utara

58,46%

Kalimantan Barat

54,79%

Papua

54,69%

Jambi

52,51%

Kepulauan Babel

51,63%

Sulawesi Tengah

51,24%

Sulawesi Tenggara

50,89%

Sulawesi Utara

50,89%

Papua Barat

50,16%

Aceh

49,89%

Lampung

47,99%

Gorontalo

47,09%

Provinsi

Sumatera Selatan

46,41%

Kalimantan Selatan

44,03%

Kalimantan Tengah

43,93%

Sulawesi Barat

43,73%

Kepulauan Riau

43,60%

Riau

43,25%

Sumatera Utara

42,59%

Kalimantan Timur

39,83%

Sumatera Barat

39,72%

NT B

38,95%

Nasional

37,68%

Bengkulu

36,76%

Jawa Tengah

34,40%

Sulawesi Selatan

31,63%

Banten

31,48%

Jawa Barat

29,03%

DI Yogyakarta

26,92%

Jawa Timur

26,39%

Bali

25,64%

DKI Jakarta

21,15% 0%

10%

20%

30%

40%

Persen Sumber: BPSDMPK-PMP, Kemdikbud, 2012

146


50%

60%

70%

80%

Banten Gorontalo Aceh Kalimantan Barat Lampung Nusa Tenggara Barat Kalimantan Timur Bengkulu Sumatera Barat Jambi Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Jawa Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Jawa Timur Kepulauan Riau Sumatera Selatan Sumatera Utara DI Yogyakarta Riau Bali Jawa Tengah Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta

100

INDONESIA

Papua Papua Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur Lampung Sumatera Selatan Sulawesi Utara Riau Bengkulu Sumatera Utara Kep. Bangka Belitung Aceh Jawa Timur Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali

100

INDONESIA

Papua Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Gorontalo Jambi Sulawesi Selatan Banten Kalimantan Selatan Jawa Barat Nusa Tenggara Barat

L.7.2 Kesehatan Gambar 28 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012 120

80 83,1

60

40

20

0

Sumber: SDKI, 2012

Gambar 29 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011

120

88,27

80

60

40

20

0

Sumber: Profil Kesehatan, 2011


147

Sumber: Profil Kesehatan 2011

148


Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Banten Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Jambi Gorontalo DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Kep. Bangka Belitung Kalimantan Selatan

100 Jambi Nusa Tenggara Barat Bengkulu Sulawesi Tengah Gorontalo Lampung Kep. Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur DKI Jakarta Kalimantan Timur Sulawesi Utara Jawa Timur Jawa Tengah Bali DI Yogyakarta

INDONESIA

Papua Banten Sulawesi Barat Maluku Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Aceh Papua Barat Sumatera Utara Maluku Utara Kalimantan Barat Riau Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Kepulauan Riau Jawa Barat

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

INDONESIA

Papua Papua Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Maluku Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Riau Kalimantan Barat Sulawesi Barat Aceh DI Yogyakarta Maluku Utara Bali Kepulauan Riau Sulawesi Utara Sumatera Barat Sulawesi Selatan Bengkulu

Gambar 30 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012

65,6

Sumber: SDKI, 2012

Gambar 31 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011

90 90,51

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pendek

120

100

Riau Sumatera Barat Kep. Bangka Belitung Jawa Barat Banten Bengkulu Kepulauan Riau Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali

Sangat pendek

INDONESIA

Papua Sulawesi Barat Papua Barat Maluku Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Jambi Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Aceh

D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Bangka Belitung Kalimantan Timur Bali Maluku Utara Jambi Bengkulu Riau Sumatera Barat Banten Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Selatan Indonesia Jawa Timur Sulawesi Tengah Lampung Maluku Sulawesi Tenggara NAD Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Gorontalo Sumatera Selatan Sulawesi Barat Sumatera Utara NTB Papua Barat NTT

Gambar 32 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010

70

60

50

40

30

20

10

0

Pendek+ Sangat pendek

Sumber: Riskesdas, 2010

Gambar 33 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2011 95,7

80

60

40

20

0

Sumber: SDKI, 2012


149

23,30 33,30

Gambar 34 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 35 30 14,80

25

1,75 INDONESIA

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 1,10 1,40 1,40 1,60

10

DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Sumatera Barat Sumatera Selatan Aceh Riau Sulawesi Selatan Sumatera Utara Lampung Jawa Barat Nusa Tenggara Barat Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sulawesi Tenggara Jambi

15

1,90 1,90 1,90 2,30 2,30 2,40 2,50 3,00 3,10 3,10 4,00

20

Kalimantan Barat Gorontalo Sulawesi Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Selatan Maluku Utara Sulawesi Utara Bengkulu Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Maluku Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat

0

Sumber: Profil Kesehatan , 2011

Gambar 35 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perwatan Tahun 2012 Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh

99 39 28 61 35 23 74 225 72 88 94 49 70 96 128 84 29 56 441 42 268 220 52 26 20 69 43 106 62 63 89 157 144 0%

282 89 91 117 56 64 184 200 104 89 123 177 120 141 221 73 89 172 519 79 605 826 288 43 40 207 135 211 114 144 171 398 186 10%

20%

30%

Puskesmas Perawatan

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2012

150


40%

50%

60%

70%

Puskesmas Non Perawatan

80%

90%

100%

0,97 0,98 0,98 1,00 1,01 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,15 1,17 1,18 1,23 1,32 1,33 1,35 1,42 1,43 1,63 1,94 2,11

0,95

0,86 0,89

0,84

0,74 0,76

0,62 0,62 Banten

0,67

0,54 Lampung

Sulawesi Barat Jawa Barat Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Jawa Timur Jambi Kep. Bangka Belitung Jawa Tengah Riau Kalimantan Barat INDONESIA Gorontalo Papua Bengkulu Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Maluku Utara Sumatera Barat Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Bali Sumatera Utara Maluku Papua Barat Sulawesi Utara DKI Jakarta DI Yogyakarta

0,50 Nusa Tenggara Barat

4 3 3 2 2 1 1 0

2,96

Gambar 36 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012

Sumber: Profil Kesehatan

L.8 Kondisi Ketenagakerjaan L.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi Gambar 37 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2012 NASIONAL 2009 NASIONAL 2012 NAD 2009 NAD 2012 SUMUT 2009 SUMUT 2012 SUMBAR 2009 SUMBAR 2012 RIAU 2009 RIAU 2012 KEPRI 2009 KEPRI 2012 BABEL 2009 BABEL 2012 LAMPUNG 2009 LAMPUNG 2012 BENGKULU 2009 BENGKULU 2012 SUMSEL 2009 SUMSEL 2012 JAMBI 2009 JAMBI 2012 DKI JAKARTA 2009 DKI JAKARTA 2012 JABAR 2009 JABAR 2012 JATENG 2009 JATENG 2012 D.I.Y 2009 D.I.Y 2012 JATIM 2009 JATIM 2012 BANTEN 2009 BANTEN 2012 BALI 2009 BALI 2012

NASIONAL 2009 NASIONAL 2012 NTB 2009 NTB 2012 NTT 2009 NTT 2012 KALBAR 2009 KALBAR 2012 KALTENG 2009 KALTENG 2012 KALSEL 2009 KALSEL 2012 KALTIM 2009 KALTIM 2012 SULUT 2009 SULUT 2012 SULTENG 2009 SULTENG 2012 SULSEL 2009 SULSEL 2012 SULTRA 2009 SULTRA 2012 SULBAR 2009 SULBAR 2012 GORONTALO 2009 GORONTALO 2012 MALUKU 2009 MALUKU 2012 MALUKU UTARA 2009 MALUKU UTARA 2012 PAPUA 2009 PAPUA 2012 PAPUA BARAT 2009 PAPUA BARAT 2012 0%

20%

40%

Formal

60%

Informal

80%

100%

0%

20%

40%

Formal

60%

80%

100%

Informal

Sumber: Sakernas, BPS (diolah)


151

Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011 80%

0,18

70%

0,16

60%

0,14 0,12

50%

0,10

40%

0,08

30%

0,06

20%

0,04

10%

0,02

0%

0,00 2005

2006

2007

Persentase Formal

2008

2009

Persentase Informal

2010

2011

Pertumbuhan Formal

2012 Pertumbuhan Informal

Sumber: Sakernas, BPS (diolah)

L.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi Tabel 13 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja Tahun 2008-2012 No

Indikator Indeks Daya saing

2008

2009

2010

2011

2012

1. 2. 3. 4. 5.

Biaya redundasi Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja, outsourcing) Praktek penerimaan dan pemutusan kerja Fleksibilitas penentuan upah Kerjasama hubungan karyawan pengusaha

117 87 19 79 19

119 82 34 92 42

127 100 38 98 47

131 104 51 113 68

137 52 114 61

Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook

Tabel 14 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri Tahun 2000-2012 Tahun

Jawa Timur

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

DIY

Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Laju Inflasi Sebelumnya

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

22.57 2.56 11.36 11.84 13.14 9.68 14.7 15.00 11.48 14.0 10.5 11.90

23.81 49.04 38.71 6.81 6.33 6.00 15.07 -0.37 19.18 10.0 4.5 15.38

10.26 6.52 14.60 13.97 14.53 11.39 9.65 0.00 26.93 10.6 6.9 9.01

10.15 6.52 46.94 31.94 8.42 13.59 13.10 0.00 26.51 9.6 4.1 4.68

20.92 32.43 28.37 8.24 7.23 6.85 15.38 11.11 9.40 5.1 14.8 2.27

49.62 22.11 35.47 11.89 1.39 9.59 15.00 0.00 27.39 19.5 6.5 8.36

20.95 33.86 36.47 8.84 6.34 11.73 22.97 3.15 8.04 10.1 6.6 7.31

35.14 50.00 25.00 10.67 9.64 12.09 20.00 10.00 10.00 22.2 10.5 10.00

2.01 9.35 12.55 10.03 5.06 6.40 17.11 6.60 6.59 11.06 2.78 6.96

152


Tahun

Jawa Timur

DKI Jakarta

2012 2013

Jawa Barat

Jawa Tengah

Banten

18.53 43,9

4.20 12,3

DIY

Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Laju Inflasi Sebelumnya

10.48 6,1

15.89 14,6

9.09 20,0

3.79 4.30

Sumber: BPS (diolah) Keterangan: Angka yang berwarna merah menunjukkan angka persentase perubahan UMP yang lebih rendah dari laju inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan yang masih kosong, belum menetapkan UMP.

Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera

Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

NAD

DKI JAKARTA

SUMUT

JAWA BARAT

SUMBAR

JAWA TENGAH

RIAU

DI YOGYAKARTA

KEPRI

JAWA TIMUR

BANGKA BELITUNG

BANTEN

LAMPUNG

BALI

BENGKULU SUMSEL

NTB

JAMBI

NTT 0

2011

1.000 2012

2.000

0 2011

2013

Sumber: BPS

1000

2000

2012

3000

2013

Sumber: BPS

Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi

Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua

KALBAR

GORONTALO

KALTENG KALSEL

MALUKU

KALTIM SULUT

MALUKU UTARA

SULTENG PAPUA

SULSEL SULTRA

PAPUA BARAT

SULBAR 0 2011

Sumber: BPS

500

1000 2012

1500 2013

2000

0 2011

1000 2012

2000 2013

Sumber: BPS


153

L.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja Gambar 43 Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012 Persentase Produktivitas

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6,38%

0,78%

4,51%

3,26%

3,28%

8,62%

5,62%

Industri

5,14%

0,62%

2,17%

-0,10%

-2,84%

1,10%

-0,02%

Jasa dan Lainnya

-0,22%

1,05%

2,27%

2,20%

2,56%

1,68%

5,50%

Pertanian


Gambar 44 PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja) 100 80 60 40 20

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulwesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

0

PDRB/TK 2005


154


PDRB/TK 2011

Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012)

Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja

Indonesia

NASIONAL

Papua

PAPUA BARAT

Papua Barat

PAPUA

Maluku Utara

MALUKU UTARA

Maluku

MALUKU

Sulawesi Barat

GORONTALO

Gorontalo

SULBAR

Sulawesi Tenggara

SULTRA

Sulawesi Selatan

SULSEL

Sulawesi Tengah

SULTENG

Sulwesi Utara

SULUT

Kalimantan Timur

KALTIM

Kalimantan Selatan

KALSEL

Kalimantan Tengah

KALTENG

Kalimantan Barat

KALBAR

NTT

NTT

NTB

NTB

Bali

BALI

Banten

BANTEN

Jawa Timur

JATIM

DIY

DI YOGYAKARTA

Jawa Tengah

JATENG

Jawa Barat

JABAR

DKI Jakarta

DKI JAKARTA

Kepulauan Riau

JAMBI

Bangka Belitung

SUMSEL

Lampung

BENGKULU

Bengkulu

LAMPUNG

Sumatera Selatan

BABEL

Jambi

KEPRI

Riau

RIAU

Sumatera Barat

SUMBAR

Sumatera Utara

SUMUT

Aceh

NAD

0% ≤ SMP

SMU

SMK

Sumber: Sakernas,BPS

50% Diploma

100% Universitas

0

20

Semi Skill

40

60

80

100

Profesional



155

L.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik L.9.1 Kualitas SDM Aparatur

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NANGGROE ACEH … SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT

Gambar 47 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013)

SD-SMA

D1-D3

D4/S1-S3

Sumber: BKN, Januari 2013

L.9.2 LPSE dan E-Procurement Tabel 15 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2013 No

Daerah

Status LPSE

No

Provinsi

Kab/Kota (%)

Daerah

Status LPSE Provinsi

Kab/Kota (%) 78,6

1

Prov. Aceh

sudah

93,1

18

Prov. Lampung

sudah

2

Prov. Bali

sudah

100,0

19

Prov. Maluku

sudah

9,1

3

Prov. Bangka Belitung

sudah

100,0

20

Prov. Maluku Utara

sudah

44,4

4

Prov. Banten

sudah

100,0

21

Prov. NTB

sudah

100,0

5

Prov. Bengkulu

sudah

100,0

22

Prov. NTT

sudah

52,4

6

Prov. D. I. Yogyakarta

sudah

100,0

23

Prov, Papua

sudah

10,3

7

Prov. DKI Jakarta

sudah

0,0

24

Prov. Papua Barat

sudah

9,1

8

Prov. Gorontalo

sudah

66,6

25

Prov. Riau

sudah

100,0

9

Prov. Jambi

sudah

100,0

26

Prov. Sulbar

sudah

80,0

10

Prov. Jawa Barat

sudah

92,3

27

Prov. Sulsel

sudah

75,0

11

Prov. Jawa Tengah

sudah

100,0

28

Prov. Sulteng

sudah

72,7

12

Prov. Jawa Timur

sudah

100,0

29

Prov. Sultra

sudah

75,0

13

Prov. Kalbar

sudah

100,0

30

Prov. Sulut

sudah

86,7

14

Prov. Kalsel

sudah

100,0

31

Prov. Sumbar

sudah

94,7

156


No

Daerah

Status LPSE

No

Provinsi

Kab/Kota (%)

Daerah

Status LPSE Provinsi

Kab/Kota (%)

15

Prov. Kalteng

sudah

100,0

32

Prov. Sumsel

sudah

100,0

16

Prov. Kaltim

sudah

100,0

33

Prov. Sumut

sudah

100,0

17

Prov. Kepulauan Riau

sudah

100,0

Total

100%

81,7%

Sumber: LKPP data per Januari 2013

Tabel 16 Peta Sebaran Daerah yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2013 No

Daerah

Status E-PROC

No

Provinsi

Kab/Kota (%)

Daerah

Status E-PROC Provinsi

Kab/Kota (%)

1

Prov. Aceh

sudah

34,8

18

Prov. Lampung

sudah

78,6

2

Prov. Bali

sudah

55,5

19

Prov. Maluku

sudah

0,0

3

Prov. Bangka Belitung

sudah

100,0

20

Prov. Maluku Utara

Belum

33,3

4

Prov. Banten

sudah

100,0

21

Prov. NTB

sudah

100,0

5

Prov. Bengkulu

sudah

100,0

22

Prov. NTT

sudah

9,5

6

Prov. D. I. Yogyakarta

sudah

100,0

23

Prov, Papua

sudah

3,4

7

Prov. DKI Jakarta

sudah

0,0

24

Prov. Papua Barat

Belum

0,0

8

Prov. Gorontalo

sudah

66,6

25

Prov. Riau

sudah

100,0

9

Prov. Jambi

sudah

100,0

26

Prov. Sulbar

sudah

60,0

10

Prov. Jawa Barat

sudah

92,3

27

Prov. Sulsel

sudah

45,8

11

Prov. Jawa Tengah

sudah

100,0

28

Prov. Sulteng

sudah

54,5

12

Prov. Jawa Timur

sudah

100,0

29

Prov. Sultra

sudah

75,0

13

Prov. Kalbar

sudah

85,7

30

Prov. Sulut

sudah

66,6

14

Prov. Kalsel

sudah

100,0

31

Prov. Sumbar

sudah

94,7

15

Prov. Kalteng

sudah

71,4

32

Prov. Sumsel

sudah

86,6

16

Prov. Kaltim

sudah

85,7

33

Prov. Sumut

sudah

54,5

17

Prov. Kepulauan Riau

sudah

100,0

94%

67,6%

Total

Sumber: LKPP data per Januari 2013


157

L.9.3 Opini LKPD Gambar 48 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011 45 40 35

30 25 20 15 10

0

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Papua Papua Barat

5

Jumlah Kab/Kota

Jumlah LKPD

Sumber: BPK, IHPS I 2012, September 2012, (diolah)

Gambar 49 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 35 30

3

15

Sumber: BPK, IHPS I 2012, September 2012, (diolah)


2 13 11

1 4

16 2

8 9

TW

Papua Barat

Malut

Papua

Sulbar

Maluku

Gorontalo

Sulsel

Sultra

Sulut

Sulteng

Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

TMP

Kalbar

Bali

WDP

NTB

Banten

DIY

Jatim

Jabar

Kepri

WTP

158

1

11 5 9 9 6 6 10 8 10 8 3 4 7 4 7 7 7 7 5 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 DKI Jakarta

Riau

2 Sumbar

Aceh

2 3 Sumut

0

1

Babel

8 11

5

1

12 1 6 5

Sumsel

19 1

Bengkulu

17

4

24

2

Jambi

10

18

Lampung

20

27

28

Jateng

25

L.9.4 Implementasi SAKIP Tabel 17 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No

Predikat

Nilai Absolut

1.

AA

>85-100

Memuaskan

Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2.

A

>75-85

Sangat Baik

Akuntabel, berkinerja baik, manajemen kinerja yang andal.

3.

B

>65-75

Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4.

CC

>50-65

Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5.

C

>30-50

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6.

D

0-30

Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Interpretasi

Karakteristik Instansi

memiliki

sistem

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Tabel 18 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2012 No

Provinsi

1 DIY 2 Jawa Tengah 3 Jawa Timur 4 Kalimantan Selatan 5 Kalimantan Timur 6 Sumatera Selatan 7 Aceh 8 Sumatera Utara 9 Sumatera barat 10 Riau 11 Kepulauan Riau 12 Jambi 13 Bengkulu 14 Lampung 15 DKI Jakarta 16 Jawa Barat 17 Banten Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Predikat B B B B B B CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Predikat

Kalimantan Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Maluku Kep Bangka Belitung Kalimantan Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi tenggara Maluku Utara Papua Papua Barat


CC CC CC CC CC CC CC CC C C C C C C C C

159

40

30

160 20

IDI

IDI 2009

Kebebasan Sipil

Sumber: BPS

Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014 Kebebasan Sipil

2010

Hak Politik

Hak Politik

Lembaga Demokrasi

74,72

63,11

62,72

47,54

47,87

54,60

80,79

82,53

86,97

65,48

63,17

67,30

50

NASIONAL

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

L.9.5 Perkembangan Politik Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia

100

90

80

70

60

10

0 Lembaga Demokrasi

2011

Sumber: BPS

Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011

350

300

250

200

150

100

50

0

Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 NASIONAL

SUMATER A

JAWA

BALI-NTBNTT

KALIMANT AN

SULAWESI

MALUKUPAPUA

IDI

65,48

67,91

67,43

67,01

71,00

64,53

62,09

Kebebasan Sipil

80,79

81,99

82,02

82,56

84,47

89,01

90,51

Hak Politik

47,54

53,89

48,05

49,08

53,36

40,90

38,04

Lembaga Demokrasi

74,72

72,47

79,89

75,94

82,07

71,28

64,56

Sumber: BPS

Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 40

20 38

18

35

35

%

16

30

23

12 10

19

20

23

20

26

25

27

28

14

8 6

9

4

7

5

5

6

6

6

5

7

8

9

10

12

14 14 13 14 13 9 9

11 9

10

10

11

15

15

2 0

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

0

Kab/kota

Pemilih pemilu presiden (%)

Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: KPU, Pemilu dalam Angka 2010


161

Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu 100

94,02

90,57

91,3

91,23

90,91

93,3

88,93

84,07 70,99

80 60 40

77,44

72,56

20 0 1971

1977

1982

1987

1992

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif

1997

1999

2004

2009

Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

Sumber: IDEA dan KPU, 2011

Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Papua Barat Papua Maluku Utara Maluku Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 0

10

20

30

Pemilih pemilu presiden (%)

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU

162


40

50

60

70

Pemilih pemilu legislatif (%)

80

90

100

Gambar 56 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah

Jawa

Sumatera 80.000.000

30.000.000 25.000.000

69,95%

70.000.000

72,45%

60.000.000 20.000.000

50.000.000

15.000.000

40.000.000

30,05%

27,55%

30.000.000

10.000.000

20.000.000 5.000.000

10.000.000

0

0

Pemilih di DPT yang Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Tidak Menggunakan Pilih Hak Pilih

Bali - NTT - NTB 7.000.000

Kalimantan 8.000.000

76,15%

7.000.000

6.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

30,00%

3.000.000

23,85%

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000 0

0



Maluku - Papua

Sulawesi 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

70,00%

4.000.000

75%

3.500.000

80%

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

25%

1.000.000

20%

500.000 0 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih


Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU


163

L.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) L.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI yang Telah Groundbreaking Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking

2011-2012

Sektor

Jumlah Proyek

Nilai Investasi (Miliar Rp)

2013 Nilai Investasi (Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Grand Total

2014 Jumlah Proyek


Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Sumatera Jalan SDA Bandara Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

3 1 5 1 4 2 14 30

5.340,5 350,0 6.157,7 5.175,0 7.315,0 477,3 28.517,4 53.332,9

3 4 14 21

449,8 1.789,1 41.669,1 43.908,1

1 1 1 3

878,0 6.000,0 4.172,0 11.050,0

3 4 5 2 9 2 29 54

5.340,5 799,8 6.157,7 6.053,0 15.104,1 477,3 74.358,5 108.291,1

Jalan SDA Bandara Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

8 6 5 9 6 1 13 1 49

47.358,0 6180,0 14.266,0 23.594,6 16.567,8 1.253,0 83.749,0 11.287,0 204.255,3

3 1 3 3 2 10 22

Jawa 59.025,0 1.900,0 16.938,0 43.883,0 443,0 72.735,0 194.924,0

2 1 1 4

6.105,0 8.299,0 2.237,0 16.641,0

11 9 9 13 8 1 23 1 75

106.383,0 14.185,0 39.503,0 69.714,5 17.010,8 1.253,0 15.6484,0 11.287,0 415.820,3


4 2 4 6 7 23

11.329,0 507,0 3.427,0 11.721,0 9.371,3 36.355,3

1 2 2 5 10

1 1 2

3.600,0 4.800,0 8.400,0

5 3 4 2 9 12 35

14.929,0 733,0 3.427,0 26.500,0 17.223,0 16.063,6 78.875,6

Jalan SDA Bandara

2 -

1.270,0 -

5 -

1 -

3.152,0 -

1 7 -

3.152,0 2.017,5 -

Kalimantan 226,0 26.500,0 702,0 6.692,3 34.120,3 Sulawesi

164


747,5 -

Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking

2011-2012

Sektor

Jumlah Proyek


2013 Jumlah Proyek

Grand Total

2014


Jumlah Proyek


Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

4 9 15

689,7 6.467,1 8.426,8

5

3.199,4

1

3.600,0

4 1 15

4.150,0 3.846,5 11.943,4

1 3


2 3 2 3 3 2 15

2.218,0 1.069,0 3.413,0 408,0 467,0 140,0 7.715,0

1 1 5 7

Bali-Nusa Tenggara 60,0 8,0 5.660,0 5.728,0


2 11 2 15

5.776,0 3.482,5 770,0 10.028,5

1 1

Papua-Kep. Maluku 3.600,0 3.600,0

Grand Total

147

320.114,0

76

294.223,9

Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

2.800,0 9.552,0

10 3 12 16 49

7.489,2 4.776,0 12.487,6 15.789,9 45.712,2

1 1 2

1.000,0 12.100,0 13.100,0

2 5 3 1 3 3 7 0 24

2.218,0 2.129,0 3.421,0 12.100,0 408,0 467,0 5800 0 26.543,0

1 1 2

1.609,0 3.500,0 5.109,0

2 12 3 1 18

5.776,0 5,091,5 4.270,0 3.600,0 18.737,5

16

63.852,0

255

693.979,9

Sumber: Sekretariat KP3EI


165

Tabel 20 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Telah Diperbaiki No

Peraturan

Substansi yang telah diperbaiki

PIC

1

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum.

Badan Pertanahan Nasional

2

PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)

Kementerian Kehutanan

3

PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasiliitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu

Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)

Kementerian Keuangan

4

PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025

Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagao pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif

5

PP Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan. (KE Sumatera)

Kementerian ESDM

6.

PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.

Kemenko Bidang Perekonomian

7.

PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI


8

PP Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan


9

PP Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”.


10

PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan pelakasanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Kemen LH

11

PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukun MP3EI



167

No

Peraturan


PIC

12

Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.


13

Perpres Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Kementerian PPN/Bappenas

14

Pepres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2011.

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 20102014

Kementerian PPN/Bappenas

15

Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara business to business’ di dalam kawasan pengusahaannya.


16

Perpres No. 45 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI

Kementerian PU

17

Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar;

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

18

Pepres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

19

Perpres No. 13 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Sumatera.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

20

Pepres No. 88 Tahun 2011 Tentang RTR Pulau Sulawesi.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

21

Perpres No. 3 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Kalimantan

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

22

Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan


23

Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

24

Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI

Kementerian PU

168


No

Peraturan


PIC

25

Perpres Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.


26

Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian dalam bentuk Perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian

Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas.

27

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Peraturan operasional terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum


28

Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.


29

Perpres No 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem Informasi Sumber Daya Air


30

Perpres No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sebagai pelaksanaan Keputusan MK terhadap BP Migas

Kementerian ESDM

31

Keppres Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pelaksanaan Pasal 36 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

32

Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Penyeimbangan dan penselarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain


33

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan Bea Keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (ex: industri bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation)



169

No

Peraturan


PIC

41

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kementerian Dalam Negeri

42

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Badan Pertanahan Nasional

43

Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN




Tabel 21 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Sedang Diperbaiki No

Peraturan

Substansi yang diperbaiki

1.

Perubahan UU Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara

2.

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

3.

RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus.

4.

5.

PIC

Keterangan


Pembahasan di DPR

Kementerian PDT

Pembahasan di DPR

Pengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK

Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian

Sedang dalam pembahasan antar kermenterian/lembaga

Revisi PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.


Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan.

RPP Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping

Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi PP Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Kementerian LH

Pembahasan antar Kementerian/Lembaga


171

No

Peraturan

Substansi yang diperbaiki

PIC

Keterangan

6.

RPP tentang Reforma Agraria

Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah.

BPN, Sekretariat Negara

Revisi tahap akhir di BPN

7

RPP tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Pengaturan mengenai pengusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN


Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

8

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Optiimalisasi penerimaan PNBP kehutanan


Finalisasi antar kementerian

9.

RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik

Pengatiuran mengenai penambahan kapasitas pembangkit

Kementerian ESDM


10

RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pada KPBPB Batam

Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



11

RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Pada KPBPB Batam

Pengelolaan bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



12

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penambahan wilayah KPBPB Batam


Pembahasan antar kementerian

13

RPerpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non periizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah



14

RPerpres tentang Penugasan PT Hutama Karya untuk Membangun Jalan Tol Trans Sumatera

Untuk mendukung percepatan pengembangan Korodor Sumatera dan konektivitas




172


L.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah Gambar 59 Tren APBD Tahun Anggaran 2009-2012 700000 600000

Miliar Rupiah

500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000

2009

2010

2011

2012

Pembiayaan

367268

386338

459893

551583

Belanja

415232

426857

495274

591887

Surplus/Defisit

-47964

-40519

-35381

-40304

Pembiayaan

49968

40818

36119

40999

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2012, Kementerian Keuangan

L.11.1 Postur Pendapatan Daerah Gambar 60 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2012 100%

4,6

6,2

7,8

5,7

9,1

10,6

78,6

76,0

74,4

75,7

71,2

69,0

16,8

17,8

17,8

18,6

19,7

20,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

PAD

Dana Perimbangan

Lain-Lain

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)


173

Gambar 61 Rasio Ketergantungan Menurut Wilayah Tahun 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

92,0

84,3

80,8

75,6

79,1

62,9

29,9 16,3

14,5

Sumatera

Jawa-Bali

PAD/Pendapatan

12,2

Kalimantan

Transfer/Pendapatan

6,3

Sulawesi Rata-Rata PAD

15,8

NT-Maluku-Papua Rata-Rata 2 Transfer


Gambar 62 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012 Bali Jawa Barat Kep. Riau Jawa Timur DI Yogyakarta Sumatera Utara Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Riau Sulawesi Selatan Kep. Bangka Belitung Banten Sumatera Selatan Sumatera Barat Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Gorontalo Aceh Jambi Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Lampung Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Bengkulu Papua Sulawesi Barat Papua Barat Maluku 0,0%

27,3% 14,2% 13,7% 13,6% 13,1% 11,9% 9,9% 8,2% 8,0% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,0% 6,9% 6,5% 6,3% 6,2% 6,1% 5,4% 5,3% 5,3% 5,1% 4,7% 4,5% 4,5% 4,3% 4,1% 3,7% 3,4% 3,4% 2,9% 10,0%

20,0%

30,0%


174


Gambar 63 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Provinsi Tahun 2012 Jawa Timur Banten Kalimantan Selatan DKI Jakarta Lampung Jawa Barat Sumatera Utara Bali Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sumatera Barat DI Yogyakarta Jambi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Riau Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Bengkulu Kep. Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Kep. Riau Sulawesi Tengah Gorontalo Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Barat Aceh Maluku Utara Papua Papua Barat 0,0%

78,7% 76,4% 63,5% 61,0% 57,0% 55,9% 54,9% 53,5% 53,5% 51,0% 47,2% 44,0% 41,3% 41,1% 39,2% 38,5% 33,2% 32,2% 32,0% 31,5% 31,1% 30,4% 28,8% 28,1% 26,2% 17,7% 17,7% 17,2% 14,2% 9,2% 8,3% 5,5% 3,5% 50,0%


100,0%

3.11.2 Postur Belanja Daerah Gambar 64 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2009-2012 300000 250000

Miliar Rupiah

200000 150000

100000 50000 0

2009

2010

2011

2012

180439

198562

229081

261153

Belanja Barang dan Jasa

79600

82007

104221

122225

Belanja Modal

114598

96179

113523

137438

Belanja Lain-Lain

40594

50110

48449

96155

Belanja Pegawai


Gambar 65 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2012 60%

50%

50,4%

49,9%

43,4%

43,5% 40%

36,0%

37,5%

30%

20%

10%

0% Sumatera

Jawa-Bali

Sulawesi

Kalimantan

NT-Maluku-Papua



175

Gambar 66 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota APBD Tahun 2012 DI Yogyakarta Aceh Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Gorontalo Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bengkulu Lampung Bali Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Jawa Timur Sulawesi Barat Maluku Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Banten Jambi Kep. Bangka Belitung Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Maluku Utara Riau Kep. Riau Papua Papua Barat Kalimantan Timur

67,3% 61,4% 60,4% 59,3% 59,0% 57,9% 57,8% 57,7% 57,7% 56,0% 55,5% 54,9% 54,8% 54,8% 54,6% 54,4% 54,3% 53,8% 52,9% 50,8% 49,5% 47,9% 46,6% 45,9% 45,6% 44,0% 42,1% 38,6% 38,6% 35,1% 34,2% 31,0%

Gambar 67 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2012 DKI Jakarta Maluku Bengkulu Sulawesi Utara Gorontalo DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Jambi Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Lampung Bali Kalimantan Selatan Maluku Utara Jawa Timur Sumatera Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Riay Kep. Riau Sumatera Selatan Jawa Tengah Aceh Jawa Barat Papua Banten Kalimantan Timur Sumatera Utara Papua Barat

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%


33,7% 31,4% 31,3% 29,8% 29,3% 28,3% 27,2% 26,4% 26,3% 25,0% 24,5% 24,3% 23,1% 22,8% 22,1% 21,9% 21,5% 21,2% 20,9% 20,0% 19,1% 18,9% 16,8% 16,1% 15,4% 14,1% 12,8% 12,7% 12,4% 12,3% 12,0% 11,6% 9,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%


Tabel 22 Daerah Dengan Postur APBD Tahun 2012 yang Baik Rasio PAD Terhadap Pendapatan

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Provinsi Banten

76,4

25,0

12,3

Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

47,2

25,6

12,0

Rata-rata Provinsi (33 Provinsi)

37,1

13,4

20,7

Kota Tangerang Selatan

26,13

34,3

34,9

Kab. Halmahera Timur

12,81

30,6

31,9

7,6

24

51,1

Rata-rata Kab/Kota Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

176


Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Jawa Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Bangka Belitung Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Bali Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Jawa Barat Sumatera Selatan Jambi Riau Aceh

Pelayanan Umum Lingkungan Hidup Pendidikan Pariwisata dan Budaya Ekonomi Perlindungan Sosial


Sulawesi Barat

Kepulauan Riau Papua Barat

Gorontalo

Bangka Belitung

Banten

Maluku Utara

Papua

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Bali Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

Jawa Timur

DI Jogjakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

Lampung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau Jambi

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Gambar 68 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Perumahan dan Fasilitas Umum Ketertiban dan Ketentraman Kesehatan


Gambar 69 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi Tahun 2012

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

0%

Pelayanan Umum

Pariwisata dan Budaya

Perumahan dan Fasilitas Umum

Lingkungan Hidup

Ekonomi

Ketertiban dan Ketentraman

Pendidikan

Perlindungan Sosial

Kesehatan


177

TIM PENYUSUN

Pengarah

: Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

Penanggung Jawab

: Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA

Editor

: 1. Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng 2. Dr. Ir. Leonardo Tampubolon, MA

Penata Letak

: 1. Direta Wonahausi, SE 2. Deasy Putri Pane, ST, Msi

Desain Cover

: Ivan Sjafari

Kontak email

: [email protected] [email protected] [email protected]

178


Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Recommend Documents