BAB I PENDAHULUAN. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

BAB I PENDAHULUAN

T

ahun 2014 adalah tahun perubahan kepemimpinan Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten dalam melaksanakan agenda pembangunan, merupakan tahun kedua

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, pada tahap ini merupakan tahap ketiga pelaksanaan RPJPD yaitu tahap Akselerasi I. Isu Strategis Provinsi Banten tahun 2014 yang menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Banten, yang terkait dengan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan, investasi dan lapangan kerja, daya saing SDM, kemiskinan dan pengangguran, lingkungan hidup dan bencana, reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan, serta pelaksanan pemilu tahun 2014. Guna menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2014 dengan tema:“Percepatan

dan

Perluasan

Perekonomian

Banten

untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Khusus menyikapi isu strategis terkait Reformasi Birokrasi dan Tatakelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah, dimana pengisian jabatan Sekretaris Daerah atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–1

dari 1 (satu) orang Profesional, 2 (dua) orang Akademisi dan 2 (dua) orang dari Pejabat Esselon II Provinsi Banten. Panitia Seleksi melakukan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi uji publik, seleksi kesehatan dan psikotes, serta wawancara akhir. Hasil dari pelaksanaan seleksi disampaikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan selanjutnya Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2014. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2014 sedang melaksanakan rencana aksi terhadap perbaikan penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian yang kurang optimal dengan cara melakukan penguatan SDM dengan menempatkan auditor-auditor yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) pada Dinas Pendapataan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten, menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) sampai dengan tahun 2014 oleh seluruh SKPD dan penataan inventarisasi Aset Daerah. RKPD Tahun 2014 mengamanatkan untuk melaksanakan 5 (lima) misi dengan 7 (tujuh) prioritas daerah, 4 (empat ) Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Banten dan 32 (tiga puluh dua) sasaran strategis yang didukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas daerah dalam rangka mewujudkan visi dari RPJMD Provinsi Banten "Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk mengukur efektivitas pelaksanan program dan kegiatan yang mendukung RKPD Provinsi Banten tahun 2014, maka ditetapkan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) target Indikator Kinerja penunjang Sasaran Strategis dalam penetapan kinerja (TAPKIN) yang menjadi Perjanjian Kinerja Gubernur banten yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk: 1. Mendorong Peningkatan mutu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik dan bersih; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–2

2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pembangunan dan

mempertajam

prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang; 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan transparansi pertanggungjawaban kinerja dan pelayanan publik. 1.1. Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan LAKIP Provinsi Banten Penyusunan LAKIP Provinsi Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025; 5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan LAKIP Provinsi Banten Tahun 2014 menggunakan Sistematika yang diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan 2. Bab II Perencanaan Kinerja 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran 4. Bab IV Penutup

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–3

5. Lampiran-lampiran 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memasuki tahun ke-14 yang memiliki wilayah terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan 1.238 desa dan 313 kelurahan). Rincian per Kabupaten-Kota,sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1.1 : Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Provinsi Banten Tahun 2014 Jumlah Tahun 2014 No

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa

Kelurahan

1

Kab.Pandeglang

35

326

13

2

Kab.Lebak

28

340

5

3

Kab.Tangerang

29

246

28

4

Kab.Serang

29

326

-

5

Kota Tangerang

13

-

104

6

Kota Cilegon

8

-

43

7

Kota serang

6

-

66

8

Kota Tangsel

7

-

54

155

1.238

313

JUMLAH

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 1.2.1 Urusan Pemerintahan Pada tahun 2014 pemerintah Provinsi Banten belum mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–4

menetapkan Urusan Pemerintahan, mengingat belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan terkait dengan Undang-undang dimaksud. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perumahan;

meliputi:

Penataan

Pendidikan;

Ruang;

Kesehatan;

Pekerjaan

Umum;

Perencanaan Pembangunan; Perhubungan;

Lingkungan Hidup; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian;

Ketahanan

Pangan;

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; Perpustakaan. Untuk Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yaitu : Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Ketransmigrasian. 1.2.2 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur Penyelenggaran Pemerintah Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur namun seperti yang tertuang diatas bahwa di tahun 2014 kepemimpinan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Plt. Gubernur Banten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Banten berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : azas Kepastian Hukum, azas Tertib Penyelenggaraan Negara, azas Kepentingan Umum, azas Keterbukaan, azas Proporsionalitas, azas Profesionalitas, azas Akuntabilitas, azas Kompetensi, azas Efisiensi dan azas Efektifitas. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–5

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang

perubahan

APBD,

dan

rancangan

Perda

tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Daerah berwenang : 1. mengajukan rancangan Perda; 2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 3. menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah; 4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam : 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;


I–6

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi Wakil Gubernur; dan 4. memantau

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Bupati/Wali Kota; 5. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; 6. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

wakil

kepala

daerah

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. mengembangkan kehidupan demokrasi; 4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 6. melaksanakan program strategis nasional; dan 7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.


I–7

Selain Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat memiliki Tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, sebagai berikut : Melaksanakan urusan Pemerintahan meliputi : 1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah Provinsi; 2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; 3. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, & RKPD Kabupaten/Kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, & RKPD Provinsi serta RPJPN, RPJMN dan RKP serta kebijakan Pembangunan Nasional yg ditetapkan oleh Pemerintah; 4. Koordinasi

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

Tugas

Pembantuuan (TP) di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota; 6. Menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dan memelihara keutuhan NKRI; 7. Menjaga dan mengamalkan Ideologi Pancasila & kehidupan Demokrasi; 8. Memelihara stabilitas politik; 9. Menjaga etika & norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah: 1. Mengundang rapat Bupati/Walikota, SKPD dan pimpinan instansi vertikal; 2. Meminta kepada Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; 3. Memberikan penghargaan dan sanksi terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah atau janji; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I–8

4. Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

sesuai perundang-

undangan; 5. Mengevaluasi raperda tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota; 6. Memberikan

persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD

Kabupaten/Kota; 7. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 8. Melantik Bupati/Walikota; 9. Melantik kepala instansi vertikal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi; 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten Daerah dan 5 (lima) Staf Ahli Gubernur serta didukung oleh 8 (Delapan) Unit Kerja Sekretariat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 12 (dua belas) Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, 2 (dua) RSUD dan 8 (delapan) Organisasi Non Perangkat Daerah serta 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah. Berikut kami sampaikan rincian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, Non Perangkat Daerah Provinsi Banten : 1. Sekretariat Daerah terdiri dari: a. Biro Pemerintahan; b. Biro Hukum; c. Biro Organisasi; d. Biro Kesejahteraan Rakyat; e. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan; f. Biro Umum ; g. Biro Perlengkapan dan Aset; h. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


I–9

3. Dinas Daerah terdiri dari: a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Pendidikan; c. Dinas Pemuda dan Olah Raga; d. Dinas Pertanian dan Peternakan; e. Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; g. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; h. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

j.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

k. Dinas Pertambangan dan Energi; l.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; n. Dinas Sosial; o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 4. Lembaga Teknis Daerah; a. Inspektorat Provinsi; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Lingkungan Hidup Daerah; d. Badan Kepegawaian Daerah; e. Badan Pendidikan dan Pelatihan; f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; i.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

j.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa; l.

Kantor Penghubung.

5. Satuan Polisi Pamong Praja. 6. RSUD Malimping. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 10

7. RSUD Banten. 8. Lembaga Non Perangkat Daerah : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); c. Sekretariat Komisi Informasi Publik (KIP) ex officio; d. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID); e. Sekretariat

Badan

Kerjasama

Pembangunan

(BKSP)

JABODETABEKJUR; f. Unit Layanan Pengadaan (ULP) ex officio; g.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) ex oficcio;

h. Komisi Penanggulangan AIDS (KPAIDS) ex oficcio. Dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di 15 (lima belas) Dinas Pemerintah Provinsi Banten dan tersebar di 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 1. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang; 2. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande; 3. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang; 4. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung; 5. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping; 6. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat; 7. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong; 8. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja; 9. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol; 10. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug; 11. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon; 12. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; 13. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus; 14. Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal; 15. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;


I – 11

16. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 17. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura; 18. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 19. Balai Pengembangan Peternakan; 20. Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 21. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan; 22. Balai Budidaya Ikan Air Tawar; 23. Balai Budidaya Ikan Pantai; 24. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang; 25. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon; 26. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; 27. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang; 28. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi; 29. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung– Cidanau; 30. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian– Cisadane; 31. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman– Cisawarna; 32. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan; 33. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan; 34. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak; 35. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang; 36. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang Selatan 37. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang; 38. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi; 39. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri; 40. Balai Perlindungan Sosial; 41. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial; 42. Balai Budaya Banten; 43. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM; 44. Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga; 45. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan; 46. Balai Latihan Kerja Industri; 47. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 12

48. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Lebak – Pandeglang; 49. Balai Cadangan Pangan; 50. UPT Laboratorium Lingkungan.

1.3. Profil Daerah Provinsi Banten Berbagai fasilitas penunjang yang dapat mendukung etos kerja Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya: Pusat Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong Tangerang Selatan, kawasan industri baja dan kawasan industri petro kimia di Cilegon, kawasan industri alas kaki di wilayah Serang Timur sampai Kabupaten dan Kota Tangerang serta industri-industri strategis lainnya. Sedangkan untuk sektor listrik di Banten terdapat empat pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon, yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang, PLTU Lontar di Kabupaten Tangerang dan PLTU Bojonegara di Kabupaten Serang yang dikelola oleh PT PLN. Sedangkan, distribusi listrik di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Pendukung jaringan transportasi udara di Provinsi Banten, yaitu: Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang ditetapkan secara nasional menjadi Bandar udara utama di Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya penumpang dan barang dari dalam maupun luar negeri. Selain itu terdapat juga bandara non komersial lainnya seperti Pangkalan Udara Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) di Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, PLP Budiarto di Curug Kabupaten Tangerang dan Landasan Udara TNI-AU Gorda di Kabupaten Serang. Adapun sarana perhubungan laut di Provinsi Banten , yaitu: pelabuhan Merak di Kota Cilegon yang menjadi penghubung dan jalur transportasi Jawa - Sumatera, selain itu terdapat pelabuhan peti kemas di Cigading Kota Cilegon yang menjadi terminal distribusi barang dan jasa serta pelabuhan Karangantu di Kota Serang yang melayani jasa perdagangan antar pulau.


I – 13

Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

1.2.3 Geografis Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa yang memiliki luas sebesar 8.651,20 km2 (Undang-undang undang Nomor 23 Tahun 2000) Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera ra Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda. Dengan demikian, Provinsi Banten secara geografis mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dengan d Pulau Sumatera,serta Sumatera sebagian wilayah-nya nya pun yaitu Kabupaten Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi daerah penyangga/hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Negara Secara astronomis, wilayah Provinsi

Banten

terletak

pada

05007’50” - 07001’ 01” Lintang Selatan dan 105001’11” 1’11” - 106007’12” Bujur

Timur.

Iklim

wilayah

dipengaruhi oleh angin Muson M dan gelombang Lanina (Elnino) yang


I – 14

pada

saat

musim

(November-Maret)

hujan cuaca

didominasi angin barat dari Samudera Hindia

(Sebelah

Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Iklim

di

kemarau

Satuan 2

Nilai

1 Luas Wilayah

Km

8.651,2

2 Ketinggian

Mdpl

0 - 2.000

3 JumlahPulau Kecil

buah

61

KM

414.3

Ha

126

Mdpl

1.925

4

Sungai Terpanjang (S.Cisadane)

5

DanauTerluas (D. Cipondoh)

6

GunungTertinggi (G.Halimun)

Provinsi

Banten secara umum pada musim

No. KondisiGeografis

(Juni-

Agustus) cuaca didominasi angin yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan terutama wilayah Pantai Utara. Kondisi topografi wilayah Banten pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan sebagian besar wilayah Kabupaten Serang. Adapun daerah Kabupaten Lebak bagian tengah, sebagian kecil Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl. Sedangkan daerah Kabupaten Lebak bagian Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Cuaca wilayah Provinsi Banten didominasi oleh Angin Barat dari Samudra Hindia dan Angin Asia di musim penghujan serta Angin Timur pada musim kemarau. Selama tahun 2013, suhu udara di Banten berkisar antara 22,70C 32,90C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 76%-85%. Curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 3.573 mm. Ekosistem wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 6 (Enam) kawasan, yaitu:

Pertama, Kawasan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman dan industri.


I – 15

Kedua, Kawasan Banten bagian Tengah yang merupakan kawasan irigasi terbatas dan kebun campur, sebagian berupa pemukiman pedesaan yang mempunyai ketersediaan air yang cukup dan dengan kuantitas yang stabil.

Ketiga,Kawasan Banten bagianSelatan merupakan kawasan lindung Gunung Halimun Salak, Kendeng hingga Malingping, Leuwidamar, Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit untuk di akses, namun menyimpan potensi sumber daya alam.DaerahAliranSungai (DAS) Cibaliung-Malingping merupakan cekungan sumber air.

Keempat,Kawasan Banten Bagian Barat (Saketi, DAS Cidano dan lereng Gunung Kompleks Karang-Aseupan dan Pulosari sampai DAS Ciliman wilayah Pandeglang dan Serang Bagian Barat) yang kaya akan potensi air, merupakan kawasan pertanian yang masih perlu ditingkatkan (intensifikasi).

Kelima,Kawasan Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Konservasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Keenam, KawasanDaerahAliranSungai (DAS) Cibaliung-Malingping merupakan cekungan yang kaya air tetapi belum dimanfaatkan secara efektif dan produktif. Sekelilingnya berupa bukit-bukit bergelombang dengan rona lingkungan kebun campur, talun dan hutan rakyat yang tidak terlalu produktif. 1.2.4 Kondisi Hidrologi dan Klimatologi Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten terbagi ke dalam enam DAS, yaitu: 1. DAS Cisadek - Cikuningan, yang meliputi wilayah bagian Selatan Kabupaten Pandeglang; 2. DAS Cibaliung-Cibareno, yang meliputi wilayah bagian Selatan Kabupaten Lebak; 3. DAS Ciujung-Cidurian, yang meliputi

wilayah Kabupaten Lebak dan

Kabupaten Serang;


I – 16

4.

DAS Rawadano, yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;

5.

DAS Teluklada, yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak dan wilayah barat Kabupaten Pandeglang;

6. DAS Cisadane-Ciliwung, yang meliputi bagian timur wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 1.2.5 Penduduk Pada Tahun 2014 jumlah penduduk Provinsi Banten sejumlah 10.016.587 Jiwa, yang terdiri atas 5.145.539 laki-laki dan 4.871.048 perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu sejumlah 2.520.536 jiwa dan terendah berada pada wilayah Kota Cilegon, yaitu sejumlah 387.797 jiwa. Data jumlah penduduk ini merupakan data yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten yang dikompilasikan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dan telah dikordinasikan serta divalidasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai data pembanding Badan Pusat Statistik juga telah merilis jumlah penduduk Pemerintah Provinsi Banten dengan jumlah 11.704.877 jiwa. Yang menjadi Basline/data mendasar perhitungan beberpa hasil statistik indikator pembangunan di Provinsi Banten. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel, berikut ini: Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014 NO.

KAB./KOTA

1 2

PANDEGLANG LEBAK

3 4

TANGERANG SERANG

5

KOTA TANGERANG

SEMESTER II TAHUN 2014 LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

591.150 599.681

548.690 566.417

1.139.840 1.166.098

1.299.445 721.662

1.221.091 680.355

2.520.536 1.402.015

797.481

769.419

1.566.900


I – 17

NO. 6 7 8

KAB./KOTA KOTA CILEGON

SEMESTER II TAHUN 2014 LAKI-LAKI 199.046

PEREMPUAN 188.751

JUMLAH 387.797

KOTA SERANG 316.241 297.533 613.774 KOTA TANGERANG 620.833 598.794 1.219.627 SELATAN BANTEN 5.145.539 4.871.048 10.016.587 Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, terdapat penduduk yang masuk dalam angkatan kerja yaitu berusia diatas 15 tahun sejumlah 4.938.093 jiwa dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel Gambar 1.2 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014

(data per/agustus) sumber BPS


I – 18

1.2.6 Potensi otensi Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), diwilayah Provinsi Banten terdapat beberapa kawasan strategis nasional antara lain, Kawasan Strategis Selat Sunda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Kawasan Strategis Metropolitan Tangerang yang merupakan bagian kawasan strategis nasional JABODETABEKJUR, serta terdapat 21 Kawasan industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk unggulan Baja, Petrokimia, alas kaki, aki, elektronik, semen dan makanan, yang di lengkapi beberapa pusat perdagangan dan infrastruktur Bandara Internasional Soekarno Hatta, pelabuhan komersial serta beberapa kawasan strategis provinsi yang tertuang dalam tata ruang wilayah (RTRWP) Provinsi Banten Ba 2010-2030,, berdasarkan kawasan kawasankawasan Strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa potensi Provinsi Banten dalam meningkatkan Investasi dan peningkatan sumber sumber-sumber perekonomian Daerah sangat tinggi dan memiliki daya tarik sebagaimana peta dibawah ini. Gambar 1.1 Kawasan Stategis Nasional di d Provinsi Banten


I – 19

1.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang pemanfaatan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi suplai mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu daerah, dimana dalam jangka pendek, suplai ini ada untuk memenuhi permintaan/demand. Karena itu dari sisi demand, PDRB adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan belanja pemerintah maupun untuk kepentingan perdagangan luar daerah dan luar negeri. Dari tahun 2011-2013, dengan menggunakan PDRB atas harga berlaku sektor di Provinsi Banten yang selalu memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dan diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang selalu memberikan kontribusi terkecil adalah dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel nilai PDRB tahun 2011-2013.


I – 20

Tabel.1.5 Nilai Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Tahun 2011-2013 ADHB (milyar rupiah)

Lapangan Usaha

ADHK (milyar rupiah)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

15.275,57

16.727,55

19,519,14

6.910,21

7.208,03

7,737,73

202,15

228,06

250,87

100,44

107,36

110,77

91.675,16

97.799,41

111,463,17

47.034,18

48.517,64

50,417,71

6.975,86

8.142,22

9,215,25

3.442,17

3.661,16

3,808,12

6.852,32

7.913,62

9,115,33

2.594,27

2.842,27

3,117,52

35.563,25

40.957,99

47,485,57

18.051,20

20.087,54

21,675,52

17.638,08

20.150,70

22,981,03

8.454,16

9.331,13

10,052,73

7.361,39

8.301,12

9,571,66

3.488,60

3.762,24

4.082,69

10.836,88

12.977,12

14,946,13

4.122,94

4.475,04

4,853,28

192.381,29

213.197,79

244,548,14

94.198,17

99.992,41

105,856,07

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Galian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber : BPS, Banten Dalam Angka 2014

Tabel 1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Miliar Rupiah) Tahun 2011-2013²) KABUPATEN / KOTA

2011

1

2

PANDEGLANG

9.595,52

TAHUN 2012¹) 3

10.716,03

2013²) 4

11.893,99


I – 21

KABUPATEN / KOTA LEBAK TANGERANG SERANG KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN

2011 9.312,03 39.357,07 14.268,34

TAHUN 2012¹) 10.274,08 44.148,61 15.827,75

2013²) 11.509,42 50.939,88 18.111,26

64.124,22

71.003,84

80.116,00

34.636,36 6.350,67

38.728,01 7.106,55

44.164,66 8.058,14

13.232,23

14.995,08

17.136,97

19.876,45

212.799,94

241.930,32

Sumber : Banten Dalam Angka Provinsi Banten Tahun 2014 Catatan : ¹) Angka Perbaikan ²) Angka Sementara

1.2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten pada tahun 2014 berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan LPE tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh penurunan kontribusi produksi sektor industri yang mempengaruhi kinerja ekspor dan meningkatnya impor yang masuk ke-Banten. Secara riil ekonomi Banten tumbuh melambat sebesar 6,15 persen pada tahun 2012, pada tahun 2013 mencapai 5,86 persen dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,28 persen namun jika dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2014 yang sebesar 5,21 persen dapat disimpulkan bahwa LPE Provinsi Banten berada lebih baik dibandingkan Nasional.


I – 22

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2007 – 2013, ditampilkan dalam grafik sebagai berikut. Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2007 – 2014

BANTEN INDONESIA

2007

2008

2009

6,04 6,35

5,77 6,01

4,71 4,63

2010 6,11 6,22

2011 6,38 6,49

2012

2013

6,15 6,26

5,86 5,78

2014 5,28 5,21

BDA Provinsi Banten Tahun 2014, Buku Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 1.4. PENGHARGAAN TAHUN 2014 Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Provinsi Banten Tahun 2014 2014, yaitu: 1. Penghargaan Keselamatan eselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (K ) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Penghargaan atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dengan predikat nilai CC oleh Menteri PAN dan RB.


I – 23

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

R

encana Pembangunan Tahunan di Daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, RKPD tersebut memuat hasil evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013, dan perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2013, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode pembangunan kedua dalam rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah. 2.1.

Visi dan Misi Provinsi Banten Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (Tahap Akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 20052025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 telah ditetapkan: Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi


I – 24

1.

Peningkatan

Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah

Mendukung

Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan; 2.

Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

3.

Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, cerdas dan

berdaya saing dalam Kerangka Penguatan NKRI; 4.

Penguatan

Semangat

Kebersamaan Antar-Pelaku

Pembangunan dan

Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang; 5.

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

2.2.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD diperlukan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan. Hubungan antara Visi dengan Misi dan Tujuan dengan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 dengan dokumen RKPD Tahun 2014, dijabarkan sebagai berikut : 1. Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan. Tujuan dari misi tersebut adalah untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian tujuan dari misi tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a) Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa; b) Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 25

c) Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten; d) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman; e) Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur; f) Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana; g) Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten; h) Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan; i) Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, angin dan surya. 2. Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari misi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung pencapaian tujuan dari misi tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : a) Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal; b) Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; c) Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal; d) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; e) Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI. Tujuan dari misi tersebut adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing, untuk mendukung pencapaian tujuan dari misi tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : a) Tuntasnya program pemberantasan Buta Aksara; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 26

b) Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan terutama untuk penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan pencanangan Wajib Belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; c) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin; d) Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja; e) Meningkatnya kesetaraan gender; f) Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 4. Misi Keempat : Penguatan Semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang. Tujuan dari misi tersebut adalah Mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten, untuk mendukung pencapaian tujuan dari misi tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : a) Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat; b) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama; c) Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; d) Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk; e) Terwujudnya

peningkatan

partisipasi

perencanaan

dan

kerjasama

pembangunan daerah. 5. Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Tujuan dari misi tersebut adalah Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, untuk mendukung pencapaian tujuan dari misi tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :


I – 27

a) Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi; b) Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; c) Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; d) Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; e) Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; f) Meningkatnya peran pemerintah dengan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; g) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan; h) Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah. 2.3.

Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2014 merupakan gambaran prioritas pembangunan Tahun 2014 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2014. Sejalan dengan tema RKP Tahun 2014 “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2014 yaitu “Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Selanjutnya hubungan antara prioritas pembangunan dengan program prioritas, dijabarkan sebagai berikut : 1. Memantapkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan; 2. Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan mendirikan Bank Banten; 3. Optimalisasi peningkatan daya saing SDM; 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana; 6. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 28

7. Mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2014. 1. Prioritas pertama Memantapkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah : a. Pekerjaan Umum. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, dalah: 1. Prosentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%); 2. Porsentase Panjang Jembatan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%); 3. Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%); 4. Luas layanan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis (Ha) 5. Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (Mᶟ); 6. Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman desa/kelurahan (Lokasi) 7. Penyelesaian gedung KP3B; 8. Pembangunan gedung kantor. b. Perhubungan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : 1. Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasasara Lalu Lintas Angkutan Menjadi 100% Tahun 2017; 2. Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat Laut dan Udara Sebesar 100% Tahun 2017. c. Perumahan. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%). | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 29

d. Penataan ruang. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: 1. Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok); 2. Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%); 3. Rasio Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket). e. Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : 1. Tingkat penambahan jumlah

Instalasi dan Sambungan Rumah

Terpasang (SS); 2. Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit); 3. Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%); 4. Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen); 5. Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit); 6. Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin); 7. Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen); 8. Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit). 2. Prioritas Kedua : Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan mendirikan Bank Banten Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 30

a. Penanaman Modal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal (%); 2. Nilai realisasi investasi PMA (Rp); 3. Nilai realisasi investasi PMDN (Rp). b. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1. Persentase koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%); 2. Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%); 3. Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%); 4. Tingkat layanan akses-akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%); 5. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan UMKM (%); 6. Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%). c. Pertanian. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : 1. Peningkatan produksi padi (GKG) (Ton); 2. Surplus beras (Ton); 3. Penyedia benih sumber padi (Ha) 4. Penyediaan cadangan benih daerah (CBD) padi (Ha); 5. Produksi hortikultura (durian, manggis, melon, cabe besar) (Ton); 6. Produksi daging (sapi dan kerbau) (Ton); 7. Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha) 8. Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (Unit); | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 31

9. Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (Unit); 10.Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (Unit); 11. Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (Batang); 12.Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton); 13.Nilai tukar nelayan (NTN); 14.Jmlah produksi benih ikan (Milyar ekor); 15.Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton); 16.Nilai tukar petani (NTP); 17.Cakupan penerapan Good Agricultural Pratice (GAP)/ Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (Unit); 18.Cakupan kemitraan kelompok tani dan dunia uasaha (unit); 19.Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (Unit); 20.Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (Unit); 21.Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) 22.Jumlah ekspor perikanan (Ton); 23.Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita); 24.Cakupan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petanian (Unit); 25.Cakupan peningkatan akses kelompok tani terhadap perbankan (Unit); 26.Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (Unit); 27.Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (Unit); 28.Cakupan ketersediaan taktor (Unit); 29.Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (Unit); 30.Cakupan pengembangan jaringan irigasi (Ha). d. Pariwisata. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 32

1. Meningkatnya pengembangan daya tarik pariwisata (%); 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi pariwisata (%); 3. Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata; 4. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri (%); 5. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%); 6. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) 7. Rasio

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

pariwisata,

kebudayaan dan instansi lainnya (%). e. Industri. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: 1. Cakupan penataan kawasan dan penguatan struktur industri (%); 2. Cakupan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru bidang industri (%); 3. Cakupan peningkatan mutu/daya saing, standarisasi dan sertifikasi produk (%) 4. Cakupan kemitraan usaha dan pengembangan klaster industri (%). f. Perdagangan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : a. Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana

Kelancaran Distribusi

Perdagangan/Pasar Tradisional (%); b. Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa. g. Kelautan dan perikanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 33

a. Luas Areal Konservasi Laut (Ha); b. Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus). h. Kehutanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah: a. Cakupan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan (unit); b. Peningkatan Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (kelompok). 3. Prioritas Ketiga : Optimalisasi Peningkatan Daya Saing SDM Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah: a. Pendidikan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah: 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%); 2. APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A(%); 3. Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B/Wustho(%); 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C (%); 5. Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan; 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%); 7. Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit); 8. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang); 9. Rata -rata Lama Sekolah (tahun); 10.Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%). b. Perpustakaan.


I – 34

Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%); 2. Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%); 3. Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%). c. Kesehatan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%); 2. Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%); 3. Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1); 4. Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%); 5. Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%); 6. Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%); 7. Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi &Labkesda Provinsi Banten (%); 8. Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%); 9. Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%); 10.Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun (%); 11. Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA

positif) yang

disembuhkan (%); 12.Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk; 13.Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%); 14.Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%); 15.Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%);


I – 35

16.Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%); 17.Prosentase

Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi

(unit); 18.Cakupan Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%); 19.Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit); 20.Prosentase Sarana dan prasarana

Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat

Provinsi Banten (%); 21.Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%); 22.Jumlah

Tenaga

Kesehatan

RS

Malingping

yang

ditingkatkan

kemampuannya (orang); 23.Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%); 24.Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%); 25.Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%); 26.Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) 27.Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang). d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: 1. Pengembangan

Kota

Layak

Anak

Kab/Kota

(forum

kader,

POKJANAL); 2. Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS); 3. Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya; 4. Rasio Pembinaan TKP3; 5. Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG); 6. Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya); | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 36

7. Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS,GSI,APE); 8. Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi). e. Kepemudaan dan olah raga. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Jumlah Organisasi Pramuka yang mendapatkan Pelayanan Kepramukaan (kwartir); 2. Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam Kewirausahaan (kelompok); 3. Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat Nasional/Regional (%); 4. Tingkat pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga (unit). 4. Prioritas Keempat : Ketahanan Pangan, sosial dan ketenagakerjaan, Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah : a. Ketahanan pangan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton); 2. Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton); 3. Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga); 4. Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga); 5. Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%); 6. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH); 7. Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan); 8. Cakupan layanan penyuluhan pada daerah sentra produksi. b. Sosial. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 37

1. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial; 2. Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan; 3. Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya); 4. Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi; 5. Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi; 6. Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi; 7. Jumlah lembaga sosial anak yang dibina; 8. Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi; 9. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS); 10.Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S); 11. Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi; 12.Jumlah bantuan untuk korban bencana; 13.Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih; 14.Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial; 15.Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina; 16.Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina; 17.Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3); 18.Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan; 19.Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan; 20.Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok / badan / lembaga / organisasi keagamaan. c. Ketenagakerjaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah:


I – 38

1. Meningkatnya

Hubungan

Industrial,

Kesejahteraan

Pekerja

dan

Perlindungan Tenaga Kerja; 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahun; 3. Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja. d. Ketransmigrasian. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: 1. Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK); 2. Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK). 5. Prioritas Kelima : Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah : a. Lingkungan hidup. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : 1. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%); 2. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%); 3. Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (Ha); 4. Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%). b. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah : 1. Rasio mitigasi dan pengurangan resiko bencana (%);


I – 39

2. Rasio ketersediaan peralatan dan logistik, pos bencana dan tanggap darurat bencana (%); 3. Rasio bantuan dan rehabilitasi pemulihan kondisi pasca bencana (%). 6. Prioritas Keenam : Pemantapaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerinta Daerah, adalah : a. Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%).

b. Kebudayaan. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut antara lain adalah : 1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; 2. Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat; 3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal; 4. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan. c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang). d. Perencanaan pembangunan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut, adalah: 1. Perencanaan kerjasama pembangunan daerah; | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 40

2. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. 3. Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan; 4. Cakupan

hasil

pengendalian

evaluasi

pelaksanaan

program

pembangunan; 5. Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD. e. Komunikasi dan informatika. 1. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapabilitas telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%); 2. Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan lembaga penyiaran (%) 3. Cakupan pemantauan isi siaran radio dan televisi (%) 4. Cakupan penyelenggaraan perizinan penyiaran (%). f. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 1. Rasio fasiliasi penyelenggaraan otonomi

daerah dan pemerintahan

umum (%); 2. Rasio fasilitasi administrasi pertanahan (%); 3. Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan dan standarisasi harga satuan barang dan jasa (dokumen); 4. Rasio kegiatan fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%); 5. Koordinasi pengendalian inflasi daerah (%); 6. Pengembangan dan peningkatan lembaga keuangan daerah (Unit); 7. Penyusunan bahan kebijakan pembangunan perekonoman daerah (Dokumen); 8. Pengembangan pelayanan publikasi, kerjasama jaringan media dan informasi (%); 9. Peningkatan pengelolaan informasi komunikasi dan dokumentasi; 10. Pengelolaan sistem layanan informasi promosi (%);


I – 41

11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen); 12. Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%); 13. Jumlah kekayaan daerah (Rp); 14. jumlah pendapatan asli daerah (Rp); 15. ketersediaan jumlah sistem/data /dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit); 16. ketersediaan sistem/data/informasi pengelolaan keuangan daerah (unit); 17. persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota (%); 18. rasio ketersediaan dokumen penataan kelembagaan perankat daerah, lembaga lain bagian perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan analisa beban kerja perangkat daerah (%); 19. rasio pembinaan dan kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%); 20. rasio pelayanan administrasi kepegawaian (%); 21. rasio pembangunan sumber daya aparatur (%); 22. rasio penyelenggaraan diklat dan bimtek aparatur (%); 23. rasio ketersediaan bahan penunjang kediklatan dan bimtek aparatur (%); 24. rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%); 25. rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%); 26. penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha keurumahtanggaan (%); 27. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah (%); 28. rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur (%); 29. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha fan administrasi kepegawaian (%); 30. Rasio peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%); 31. Rasio ketersediaan dokumen produk hukum (%); | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 42

32. Cakupan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan HAM (%); 33. Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah (dokumen). g. Statistik Adapun Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan urusan tersebut adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan (paket). h. Kearsipan 1. Persentase SKPD provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%); 2. Persentase cakupan koneksi jaringan informasi kearsipan provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%). i. Pemberdayaan masyarakat dan desa. 1. Rasio

desa/kelurahan

yang

mengalami

peningkatan

kapasitas

peningkatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%); 2. Rasio

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa/kelurahan (%); 3. Rasio pengembangan inovasi dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (posyantek); 4. Rassio penguatan kemandirian masyarakat desa (lembaga keuangan mikro desa (BUMDes)) (%); 5. Rasio jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (pasar desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%); 6. Rasio pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM) (%); 7. Rasio pembinaan pemerintah desa/kelurahan (pemerintah desa dan BPD) (desa/kelurahan); 8. Rasio pengembangan pemerintah desa (desa).


I – 43

7. Prioritas Ketujuh : Mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2014, Prioritas tersebut melaksanakan beberapa urusan, adalah : a. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 1. Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%); 2. Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%); 3. Cakupan kegiatan pemeliharaan stabilitas daerah (%). b. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. 1. Rasio pengamanan, pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (%); 2. Rasio pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (%); 3. Rasio penegakan peraturan perundang-undangan (%); 4. Rasio pendataan dan tindaklanjut pelanggaran peraturan perundangundangan (%); 5. Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam rencana pembangunan daerah (%); 6. Jumlah kegiatan pembahasan dan penetapan RAPERDA serta keputusan DPRD (%); 7. Jumlah dukungan layanan komunikasi, informasi, publikasi alat kelengkapan DPRD dan sosialisasi produk hukum DPRD (%); 8. Jumlah kegiatan pembahasan rapat-rapat DPRD;


I – 44

9. Jumlah kegiatan pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah (%); 10. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas, profesionalisme dan ketersediaan tenaga ahli pendukung AKD (%).

2.4.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Provinsi

Banten Tahun 2014 Perjanjian Kinerja Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, pemerintah Provinsi Banten membuat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, yang menjadi dasar Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Makro Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014, sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini : 2.4.1. Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja target yang telah ditetapkan pada tahun 2014, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

No

Uraian

Indikator Kinerja

1.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) %

2.

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %

Target 74,02

6,6 - 6,8


I – 45

3.

Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin (%)

4.

Menurunnya Persentase Pengangguran Terbuka (terhadap angkatan kerja)

Persentase Pengangguran Terbuka (terhadap angkatan kerja) %

5,3 - 5,0

9,74

Sumber IKU Prov.Banten Tahun 2014

2.5.

Perjanjian Kinerja (PK) Provinsi Banten 2014 Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP merupakan komitmen kinerja Gubernur Banten dinyatakan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014 beserta sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014 yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


I – 46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C

.apaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten yang menjadi implementasi akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari

kinerja Pemerintah

Provinsi Banten baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan tahun 2014 maupun capaian realisasi keuangannya. Pada BAB III ini diuraikan terkait dengan gambaran pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Banten.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari Gubernur dengan Kepala SKPD untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja. Selanjutnya terhadap selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan prioritas daerah yang telah ditetapkan.


I – 47

Dalam mengukur kinerja Sasaran Strategis, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut Sasaran Strategis ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara Sasaran Strategis dengan program pendukungnya.

3.2 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2014 tentang Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama mencakup: Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2014 Pencapaian sasaran utama yang ditunjukkan dengan 4 (empat) indikator utama yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pertama yang disajikan berdasarkan rumusan Indeks Harapan Hidup diwakili oleh Pendapatan Daerah (sebagai ukuran standar hidup yang layak) dan 2 (dua) indikator sosial, disajikan berdasarkan rumusan indeks harapan hidup diwakili oleh angka harapan hidup (indikator umur panjang) serta indeks pendidikan yang diwakili oleh angka melek huruf usia dewasa (indikator pencapaian pengetahuan) dan angka rata-rata lama sekolah serta indeks standar hidup layak yang diwakili oleh produk domestik bruto perkapita, IPM di Provinsi Banten di targetkan sebesar 74,02 persen dengan realisasi sebesar ..... persen. Indikator kedua pada indikator kinerja utama Provinsi Banten Tahun 2014 adalah Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) yang ditargetkan sebesar 6,60 - 6,80 persen dengan realisasi sebesar 5,28 persen, angka realisasi LPE lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ketiga yang ingin dicapai adalah menurunnya persentase penduduk miskin yang di targetkan sebanyak 5,30 - 5,00 persen dengan realisasi Tahun 2014 sebesar........persen meskipun angka realisasi tersebut belum dapat memenuhi target | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 48

yang telah ditetapkan namun angka kemiskinan terus menurun sejak berdirinya Provinsi Banten. Sebagai dasar perhitungan, Garis Kemiskinan adalah besaran pengeluaran nilai rupiah per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seseorang /individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Selanjutnya pada indikator ke empat menurunnya persentase pengangguran terbuka yang ditargetkan 9,74 persen dapat terealisasi ditahun 2014 sebesar ...........persen, maka angka realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ini merupakan keberhasilan seluruh stakeholders yang terkait dalam rangka penurunan persentase pengangguran terbuka. Tabel

No

: Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

(1) 1.

2.

Indikator Kinerja

(2)

(3)

Indeks

Indeks

Pembangunan

Pembangunan

Manusia (IPM)

Manusia (IPM)

Laju Pertumbuhan

Laju

Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi

Realisasi

Tahun

Tahun

2013

2014

(4)

(5)

(6)

(7)

74,02%

71,87%

6,60% - 6,80%

5,86%

5,28%

80,00%

5,30% - 5,00%

5,74%

5,51%

96,19%

9,74%

9,90%

9,07%

93,12%

Target

Capaian

(LPE) 3.

Persentase

Persentase

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin

4.

Persentase

Persentase

Pengangguran

Pengangguran

Terbuka

Terbuka (terhadap angkatan kerja)


I – 49

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 Hasil pengukuran capaian kinerja 32 (tiga puluh dua) Sasaran Strategis yang menunjang 5 (lima) Sasaran Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang berasal dari pengukuran Capaian 239 (Dua ratus tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja, dengan rincian Capaian Kinerja masing-masing Misi : 1.

Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis mencapai 129,09 persen.

2.

Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis mencapai 122,42 persen.

3.

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis mencapai 101,01 persen.

4.

Misi Keempat : Penguatan Semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis mencapai 164,83 persen.

5.

Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis mencapai 107,20 persen. Berikut disajikan uraian atas Capaian Kinerja 32 (tiga puluh dua) Sasaran

Strategis Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014, sebagai berikut :

N o. 1

SASARAN STRATEGIS Tersedianya transportasi yang

infrastruktur handal dan

JUMLAH INDIKATOR

4

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%)

85,42

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; dan Dinas


I – 50

N o.

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%)

terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.

Perhubungan dan Kominfo.

2

Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

2

70,60

Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman.

3

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten.

2

100,00

Dinas Pertambangan dan Energi.

4

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

5

137,04

Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman.

5

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana.

2

255,88

Badan Lingkungan Hidup Daerah.

6

Meningkatnya fungsi lindung Banten.

kawasan

2

183,75

Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

7

Terlaksananya penataan yang berkelanjutan.

ruang

3

100,00

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; dan BAPPEDA.

8

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya. Jumlah

Capaian

Sasaran

6

100,00

Dinas Pertambangan dan Energi

129,09


I – 51

N o.

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%)

Strategis pada Misi ke-I 9

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.

47

118,03

Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

10

Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.

1

117,12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

11

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.

5

104,08

Dinas Koperasi dan UMKM.

12

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

2

192,39

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

13

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

8

80,51

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Jumlah Capaian Sasaran Strategis pada Misi ke-II 14

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.

122,42 4

103,89

Dinas Pendidikan; dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.


I – 52

N o.

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%)

15

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.

9

156,74

Dinas Pendidikan.

16

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

34

96,05

Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Malingping; Rumah Sakit Umum Daerah Banten.

17

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

2

76,74

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

18

Meningkatnya kesetaraan gender.

8

100,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa.

19

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

2

72,66

Dinas Pemuda Olahraga.

Jumlah Capaian Sasaran Strategis pada Misi ke-III

dan

101,01

20

Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat.

20

501,41

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa; Dinas Sosial; Biro Kesra.

21

Meningkatnya kualitas kehidupan

3

100,00

Badan Kesatuan Bangsa


I – 53

N o.

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%)

beragama.

dan Politik.

22

Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

4

96,32

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

23

Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk.

4

26,43

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Biro Pemerintahan.

24

Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah.

2

100,00

BAPPEDA; BiroPemerintahan.

Jumlah Capaian Sasaran Strategis pada Misi ke-IV

164,83

25

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

6

94,23

Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; dan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

26

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

18

100,54

Biro Organisasi; Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah; Biro Perlengkapan Dan Aset; Biro Pemerintahan; Biro Ekonomi dan Pembangunan; Biro Hubungan Masyarakat; Kantor Penghubung; Biro Kesejahteraan Rakyat.

27

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

8

96,51

Seluruh SKPD; Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; Badan Penelitian dan Pengembangan; Dinas Perhubungan dan


I – 54

N o.

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN

SKPD PEMANGKU

(%) KOMINFO; Sekretariat Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah.

28

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.

8

106,26

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa.

29

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

2

166,23

Biro Hukum

30

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

7

100,00

Satuan Polisi Pamong Praja; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

31

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan.

3

100,00

BAPPEDA; dan Biro Ekonomi dan Pembangunan.

32

Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah.

6

93,81

Sekretariat DPRD.

Jumlah Capaian Sasaran Strategis pada Misi ke-V

JUMLAH

107,20

239

122,89

Berdasarkan capaian kinerja per Sasaran Strategis tersebut, disajikan Capaian Kinerja dan pengukuran kinerja 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Indikator kinerja beserta penjelasan penunjang ketidaktercapaian indikator analisa pencapaian, sebagai berikut:


I – 55

TABEL

: Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)

82,00

61,31

74,77

Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)

90,00

75,79

84,21

35,85

29,78

83,07

39,72

39,57

99,62

Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.

Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017

Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017 Anggaran Program Tahun 2014 :Rp

(%)

1.206.273.625.850,00


I – 56

Realisasi Program Tahun 2014 : Rp

371.495.329.989,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 74,77 persen dari target sejumlah 82,00 persen dengan realisasi sejumlah 61,31 persen, indikator Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 84,21 persen dari target sejumlah 90,00 persen dengan realisasi sejumlah 75,79 persen, indikator Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 mencapai 83,07 persen dari target sejumlah 35,85 persen dengan realisasi sejumlah 29,78 persen, indikator Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017 mencapai 99,62 persen dari target sejumlah 39,72 persen dengan realisasi sejumlah 39,57 persen.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No. 1

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 5 proyek gagal lelang dan proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalan terkendala oleh keterlambatan proses pelaksanaan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh BPN. Sehingga ada beberapa pekerjaan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2014 dan kondisi pengawasan jalan yang belum optimal. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 17 kegiatan dari 94 tolok ukur, antara lain : Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak (Perda No.2 Tahun 2012); Pelebaran Jalan; Pembangunan Jalan; Rehabilitasi Jalan; Normalisasi Bahu Jalan; Perbaikan Jalan Beton; Pemeliharaan Rutin Jalan; Pembebasan Lahan


I – 57

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN untuk Jalan; Penyusunan Data Pendukung Pengadaan Lahan; Penyusunan Perencanaan Pengadaan lahan; Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi Banten di WKP I, WKP II dan WKP III.; Updating Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Banten di WKP I, WKP II dan WKP III.; Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan; Pengujian Bahan Kualitas Bahan; Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian; Pengadaan Alat-alat Ukur; Pendataan Leger Jalan Provinsi;

2

Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 1 proyek gagal lelang dan proses pengadaan lahan untuk Pembangunan Jembatan terkendala kesepakatan/negosiasi harga dengan pemilik lahan, sehingga belum dapat dibebaskan. oleh karena itu terdapat beberapa pekerjaan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 3 tolok ukur, sebagai berikut : Pembangunan Jembatan; Pelebaran Jembatan; Peningkatan Jembatan.

3

Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 3 paket pekerjaan yang gagal lelang yaitu 2 paket pada manajemen rekayasa dan 1 spaket pekerjaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 5 kegiatan dari 21 tolok ukur, antara lain : Penyediaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas; Penyediaan dan Pemasangan Paku Jalan; Revitalisasi Traffic Light; Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan; Penyediaan Jembatan Timbang Statis; Monitoring Pengendalian Jembatan Timbang; Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.

4

Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : Fasilitasi Pekan Keselamatan Nasional, berupa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Perhubungan namun dibatalkan sepihak oleh kementerian dimaksud.Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 9 kegiatan dari 38 tolok ukur, antara lain : Pembinaan dan


I – 58

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tahun 2014; Pembinaan dan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan (PKBT) Tahun 2014; Pengendalian angkutan barang/penumpang pada jalan provinsi dan jalan Nasional; Pengendalian angkutan barang/penumpang pada jembatan timbang/terminal; Pelayanan perhubungan udara di bandara dan pemantauan KKOP Bandara; Pemantauan Angkutan Lebaran tahun 2014 / 1435 H; Pemantauan angkutan haji tahun 2014 / 1435 H; Pemantauan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan di prov. Banten; Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut; Pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran di pelabuhan Labuhan, Pandeglang; Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api; Penyusunan Data Base Angkutan Darat.

Plt. Gubernur Banten menginspeksi Pembangunan Jalan Wilayah Selatan


I – 59

TABEL

: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

2.448,88

2.525,00

103,11

8,14

3,10

38,08

Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha) Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)

Anggaran Program Tahun 2014 : Rp

99.112.016.000,00

Realisasi Program Tahun 2014 : Rp

73.313.612.074,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis mencapai 103,11 persen dari target sejumlah 2.448,88 Hektar dengan realisasi sejumlah 2.525,00 Hektar, indikator Cakupan Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi mencapai 38,08 persen dari target sejumlah 8,14 persen dengan realisasi sejumlah 3,10 persen

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No.

INDIKATOR KINERJA



I – 60

No.

INDIKATOR KINERJA


1

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (Ha)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 10 kegiatan dari 69 target tolok ukur, antara lain : Pembangunan Bendung D.I Cihara; Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi DI Cilemer, cikalumpang, cibinuangeun, cilangkahan I, cisata, cipalabuh, cikamunding II, cimangray, cibanten, kadu genep, cikamunding I, cisangu atas, ciwaka bawah, cisiih, pasir eurih, cikoncang, cisangu bawah, ciuni, cicinta, cipari, cikarang udik, cibarna, ciseukeut; Operasi Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna; Operasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau; Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau; Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Bendung ( Bendung Sarakan, Paninggilan, Ciputat, Pasar Baru dan Mokervaart ); Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Situ/Tandon Air ( Situ Pasir Gadung, Situ Gede dan Tandon Air Kronjo); Penyusunan Dokumen Perencanaan SID pengaman pantai di Kab. Pandeglang.

2

Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena target dimaksud tidak ditunjang dengan optimasi penganggaran pada DPA Dinas SDAP Tahun 2014. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 6 kegiatan dari 24 tolok ukur, antara lain : Normalisasi Sungai Cilemer (Paket I); Normalisasi Sungai Cilemer (Paket II); AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun dan Cikawung; Pengawasan dan Pengendalian Instalasi Bendung & Bangunan Air Pengatur Lainnya; ( Bendung Pasar Baru, Bendung Mokervaart, Bendung Ranca Sumur, Bendung Sarakan); Survey Inventarisasi Bangunan Pos Hidrologi; Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi; Pengelolaan Sistem Informasi dan Radio Komunikasi Banjir; Pengelolaan dan Analisis Data pada Penggunaan Air Permukaan; Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi meliputi ( Data Pengukuran Debit Sungai dan Data Pengukuran Curah Hujan ); Pengumpulan dan Analisa Data Kejadian Banjir pada WS. Ciliman-Cisawarna meliputi : ( Pos Pemantau Banjir ); Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


I – 61

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Hidrologi meliputi ( Pemeliharaan Pos Duga Air dan Pemeliharaan Pos Curah Hujan ); Pelatihan Petugas Pemantau Banjir dan Satgas Penanggulangan Bencana di lingkungan Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten ( 60 org); Penanganan Darurat Bencana Alam (Ls) meliputi ( Pasangan Bronjong; karung Plastik; kawat Bronjong ( Dia 2,7 mm, uk. 2 x 1x 0,5); Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Dinas SDA dan Pemukiman Prov. Banten; Sosialisasi dan Publikasi Upaya penanggulangan banjir.

TABEL

: Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

25.000

25.000

100,00

90,00

90,00

100,00

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;

Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)

Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

(%)

37.558.251.000,00


I – 62

Realisasi Program Tahun 2014 : Rp.

36.468.872.785,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Tingkat penambahan jumlah

Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang mencapai 100,00

persen dari target sejumlah 25.000 Satuan Sambungan (SS) dengan realisasi sejumlah 25.000 Satuan Sambungan (SS) dan Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 90,00 persen dengan realisasi sejumlah 90,00 persen. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA


1

Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 4 kegiatan dari 20 target tolok ukur, antara lain : Pembangunan IR dan SR di Wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten Utara, Wilayah Tangerang; Pemutakhiran Data Ketenagalistrikan di Wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten Utara, Wilayah Tangerang.

2

Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, sebagai berikut : Pemeliharaan PJU di KP3B-Palima-Kebon Jahe; Pemeliharaan Gardu dan Jaringan Listrik; Workshop Pengembangan Ketenagalistrika

No.

TABEL

:

Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman; dan Program Pembinaan dan Penataan Perumahan


I – 63

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

1.537,50

2.020,00

131,38

111

301

271,17

Penyelesaian Gedung KP3B

2

2

100,00

Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung

3

5

166,67

20,00

3,20

16,00

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)

Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan


394.748.737.300,00


283.774.201.995,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi mencapai 131,38 persen dari target sejumlah 2.020,00 Hektar dengan realisasi sejumlah 1,537,50 Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel mencapai 271,17 persen dari target sejumlah 111 lokasi dengan realisasi sejumlah 301 Lokasi, Penyelesaian Gedung KP3B mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 2 gedung dengan realisasi sejumlah 2 gedung, Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung mencapai 166,67 persen dari target sejumlah 3 gedung dengan realisasi sejumlah 5 gedung, Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan


I – 64

mencapai 16,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 3,20.persen.


INDIKATOR KINERJA


1

Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 24 target tolok ukur, antara lain : Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih; Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan SPAM; Pemb. Brochaptering, Reservoir dan Perpipaan di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak; Penyediaan Air Bersih Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Pada Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan ( Kawasan Agropolitan, Kawasan DPP, Kawasan Minapolitan, Kawasan P2WKSS ); Pengadaaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon; Pembangunan Sumur Bor Produksi; Pemetaan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Minum di provinsi Banten; Studi Outcome Pelaksanaan Horisontal Learning Pembangunan AMPL; Peningkatan Prasarana dan Sarana Bangunan Instalasi Air Bersih I KP3B; Pemb. Drainase Lingkungan perkotaan untuk masyarakat di 5 Kab/ kota Prov. Banten; Pemb. Prasarana dan Sarana Sanitasi Lingk. Untuk masyarakat di 5 Kab/ kota Prov. Banten; Pemb. Kolam Retardasi/ Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya.

2

Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain :Sosialisasi kegiatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan; Pembangunan Prasarana Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan P2WKSS ( 8 Kab/ Kota); Pembangunan Infrastruktur Dasar kawasan Agropolitan ( 4 Kabupaten); Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Perbatasan ( 8 Kab/ Kota); Pembangunan Infrastruktur


I – 65

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Dasar Kawasan Nelayan ( 6 Kab/ Kota); Pekerjaan pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan ( 5 Kab/ Kota); Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata ( 3 Kabupaten); Lokakarya Penajaman Kegiatan peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan Provinsi Banten; Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan; Pekerjaan Pembangunan jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan meliputi : '- Jalan dan Drainase Lingkungan Untuk Masyrakat di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang.

3

Penyelesaian Gedung KP3B

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 15 target tolok ukur, antara lain : sebagai berikut : Pemeliharaan Infrastruktur KP3B; Konsuil Listrik Gedung; Pembangunan Gedung kantor SKPD Terpadu ( Multiyears); Penambahan Ruang Dinas SDA& Pemukiman Prov. Banten ( Tahap II); Pembangunan Gedung Dinas Sosial ( tahap III); Pembuatan Auwing Gedung Bappeda; Rehab Ruang Kantor Gubernur; Rehab Gedung DPPKD; Rehab Gedung Bappeda; Rehab Gedung DPRD; Rehab Gedung Inspektorat; Pembangunan Gudang Alat Kebersihan; Rehab Masjid Al- Bantani; Plaza Aspirasi ( tahap II); Pembangunan Kantin Pujasera di KP3B.

4

Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 4 kegiatan dari 108 target tolok ukur, antara lain : Pembangunan Gedung KPU ( Tahap II); Pengemb dan Rehab SAMSAT Cikokol ( Tahap I); Rehab Gedung Dinsos pasir Ona; 'Pembangunan Lab Pakan Sitandu ( Tahap II); Rehab Gedung BLKI; Rehab Gedung Unit Instalasi Lab PMHP UPTD BPMHP; Pelatihan perancangan Bangunan Gedung; Bimtek Perhitungan Pembebanan Struktur Bangunan Gedung; Pengawasan Rehab Gedung DPRD; Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis pembangunan Bidang Permukiman di Lingkungan Dinas Teknis Pemerintah kabupaten lebak dan Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan;


I – 66

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor SKPD Terpadu ( Multiyears); Pengawasan gedung KPU ( Tahap II); Pengawasan Pembangunan lab Pakan Sitandu ( Tahap II) dan Pengawasan pagar Kampus IAIN.

5


TABEL

:

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena terdapat 19 paket pekerjaan gagal lelang pada kegiatan fasilitasi dan stimulus pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 17 tolok ukur, antara lain : Sosialisasi Pek. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu; Pekerjaan fasilitasi dan Stimulus pembangunan Lingkungan Perumahan masyarakat Kurang Mampu meliputi : Rehab rumah Untuk Masyarakat di Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan; Sistem Informasi Pemetaan Digital Survey Identifikasi Kegiatan fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu; Fasilitas Bantuan Stimulan Bidang Perumahan; Pelatihan PEMDA PNPM MANDIRI PERKOTAAN Tingkat Provinsi; Monotoring dan Evaluasi PNPM Perkotaan.

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;

Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)

20,00

20,00

100,00


(%)

I – 67

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)

20,00


8.025.000.000,00


7.099.734.150,00

Realisasi

82,35

Capaian (%)

411,75

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen dan Rasio tindak

lanjut

terhadap

jumlah

pengaduan

masyarakat

akibat

dugaan

pencemaran/kerusakan lingkungan hidup mencapai 411,75 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 82,35 persen.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA


1

Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 4 kegiatan dari 25 target tolok ukur, antara lain : Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab, Ciujung, Cibanten; Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri; Pengawasan Pelaksanaan RKL/RPL.

2

Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 13 tolok ukur, antara lain : Lokakarya PLH Bidang Pengelolaan Kualitas Air Dan Udara; Publikasi Lingkungan Hidup Th 2014; Fasilitasi Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif Provinsi Banten; Status

No.


I – 68

INDIKATOR KINERJA

No.

lingkungan hidup (%)

TABEL

:

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten 2014; Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan TIM Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu; Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten; Pelaksanaan Sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder; Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)

8.000

20.000

250,00

Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)

20

23,50

117,50

Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;


6.001.870.000,00


5.417.448.650,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Luas area rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 250,00 persen dari target sejumlah 8.000 hektar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 69

dengan realisasi sejumlah 20.000 hektar dan Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung mencapai 117,50 persen dari target Luas area rehabilitasi hutan dan lahan sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 23,50 persen.


No.


1

Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 11 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL); Terlaksananya Kampanye Penanaman Pohon; Terlaksananya Penghijauan Lingkungan; Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi perbenihan tanaman hutan dan pembibitan; Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD); Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pengkayaan, Pemeliharaan Tahun ke-2 dan Sipil Teknis di Kawasan TAHURA).

2

Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; Terbinanya Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar; Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA Banten; Tersedianya Data dan Informasi Kehutanan; Terlaksananya Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan; Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan; Tersedianya Data Lahan Kritis di Provinsi Banten; Tersedianya Data Potensi dan Luas Hutan Rakyat di Provinsi Banten; Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Hutan.

TABEL

:

Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 70

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)

4,67

4,67

100,00

Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)

3 dok

3 dok

100,00

1 paket

1 paket

100,00

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

3.699.025.000,00


3.600.081.900,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 4,67 persen dengan realisasi sejumlah 4,67 persen, Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3 dokumen dengan realisasi sejumlah 3 dokumen dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1 paket dengan realisasi sejumlah 1 paket.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut :


I – 71

INDIKATOR KINERJA


1


Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 9 tolok ukur, antara lain : Pemantapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Bendungan Sindang Heula Kabupaten Serang; Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banten Waterfront City; Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi PLTU Suralaya Cilegon; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi ( Banten waterfront City di Kota Serang dan Kawasan Wisata Tanjung Lesung - Panimbang di Kabupaten Pandeglang ); Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya ( Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat baduy di kabupaten Lebak ).

2

Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten; Pengembangan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten; Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang).

3

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Forum Komunikasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Provinsi Banten; Rapat Koordinasi Pengendalian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi Banten; Studi Banding Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Lama Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah; Bimbingan Teknis Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Banten.

No.


I – 72

TABEL

:

Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi; Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi; dan Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

312

312

100,00

14

14

100,00

Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)

4

4

100,00

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)

10

10

100,00

1

1

100,00

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.

Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit) Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok)

Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)


(%)

I – 73

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

4

4

Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

10.135.032.100,00


9.727.460.014,00

Capaian (%)

100,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 312 Unit dengan realisasi sejumlah 312 Unit, Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 14 dok dengan realisasi sejumlah 14 dok, Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 4 Unit dengan realisasi sejumlah 4 Unit, Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 10 ijin dengan realisasi sejumlah 10 ijin dan Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1 dokumen dengan realisasi sejumlah 1 dokumen. Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 4 unit dengan realisasi sejumlah 4 unit.


INDIKATOR KINERJA



I – 74

1

Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, antara lain : Pembangunan PLTS/SHS di Daerah Terpencil di Prov. Banten; Pembangunan Pikohidro di Daerah Terpencil di Provinsi Banten; Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pembangunan PLTS dan Pikohidro di Provinsi Banten; Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pembangunan PLTS dan Pikohidro di Provinsi Banten.

2

Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain : Penelitian Pemanfaatan Bahan Galian Lempung; Bimbingan Teknis Pengetahuan Dasar Teknik Pertambangan; Pemetaan Potensi Bahan Galian Pasir di Kota cilegon dan Kabupaten Serang; Penyelidikan Keterdapatan Emas di Wilayah Kab. Pandeglang dan Serang; Pemetaan Mitigasi Kegempaan; Sosialisasi Mitigasi Bencana.

3

Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pembuatan Sumur Pantau; Penggantian Alat Sumur Pantau; Pemeliharaan Alat Sumur Pantau; Pembinaan Konservasi Air Tanah.

4

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 2 target tolok ukur, sebagai berikut : Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2014; dan Penyusunan Neraca Data Perijinan Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2014.

5

Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 1 target tolok ukur, yaitu: Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi.

6

Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 2 target tolok ukur, sebagai berikut : Pengembangan Geowisata pada Geotrek Bayah dan Sekitarnya; dan Penyediaan Media Publikasi Promosi.


I – 75

TABEL

:

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

2.161.685

2.045.883,00

94,64

43.360

33.069,00

76,27

Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)

28.000,00

48.578,00

173,49

Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)

70.000

22.500

32,14

Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)

24.415

63.072

258,33

Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)

30.690.558

46.257.794

150,72

500

750

150,00

Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)

3

3

100,00

Jumlah unit usaha perkebunan terpadu

1

1

100,00

Meningkatnya aktivitas Peningkatan Produksi Padi ekonomi regional (GKG) (ton) berbasis potensi lokal; Surplus Beras (ton)

Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)


(%)

I – 76

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

3

3

100,00

85.000

107.000

125,88

67,150

60,184

89,63

> 100

104,20

104,20

1

0,637

45,50

160.000

105.000

65,63

(%)

(agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

32.485.364.350,00


28.201.572.190,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Peningkatan Produksi Padi (GKG) mencapai 94,64 persen dari target sejumlah 2.161.685 Ton dengan realisasi sejumlah 2.045.883,00 Ton, Surplus Beras mencapai 76,27 persen dari target sejumlah 43.360 Ton dengan realisasi sejumlah 33.069,00 Ton, Penyediaan Benih Sumber Padi mencapai 173,49 persen dari target sejumlah 28.000,00 Hektar dengan realisasi sejumlah 48.578,00 Hektar, Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi mencapai 32,14 persen dari target sejumlah 70.000 Hektar dengan realisasi sejumlah 22.500 Hektar, Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) mencapai 258,33 persen dari target sejumlah 24.415 Ton dengan realisasi sejumlah 63.072 Ton,


I – 77

Produksi Daging (sapi dan kerbau) mencapai 150,72 persen dari target sejumlah 30.690.558 Ton dengan realisasi sejumlah 46.257.794 Ton, Cakupan peningkatan upayaupaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan ) mencapai 150,00 persen dari target sejumlah 500 Hektar dengan realisasi sejumlah 750 Hektar, Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3 Unit dengan realisasi sejumlah 3 Unit, Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1 Unit dengan realisasi sejumlah 1 Unit, cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3 Unit dengan realisasi sejumlah 3 Unit, Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas mencapai 125,88 persen dari target sejumlah 85.000 Batang dengan realisasi sejumlah 107.000 Batang, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap mencapai 89,63 persen dari target sejumlah 67,150 Ton dengan realisasi sejumlah 60,184 Ton, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 104,20 persen dari target sejumlah > 100 NTN dengan realisasi sejumlah 104,20 NTN, Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor) mencapai 45,50 persen dari target sejumlah 1 (Milyar Ekor) dengan realisasi sejumlah 0,637 (Milyar Ekor), Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) mencapai 65,63 persen dari target sejumlah 160.000 Ton dengan realisasi sejumlah 105.000 Ton.


INDIKATOR KINERJA Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena adanya Penurunan produksi secara signifikan terjadi pada komoditas padi ladang, diakibatkan berkurangnya benih padi ladang bersertifikat yang dapat disediakan oleh produsen pada Oktober-Desember 2013, sehingga mengurangi penanaman benih padi ladang bersertifikat oleh petani pada periode tersebut yang berdampak pada luas panen di tahun 2014. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 15 tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Pengelolaan dan Pengolahan Data Padi Sawah, Padi Lahan Kering, Jagung dan Benih Tanaman Serealia; Fasilitasi Plot Ubinan Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung; Fasilitasi Pembinaan dan Pengawalan


I – 78

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung melalui Gempita Ratu; Sosialisasi Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung melalui Gempita Ratu; Gerakan Tanam Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu; Gerakan Panen Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu; Adopsi Teknologi Budidaya Padi Ramah Lingkungan.

2

Surplus Beras (ton)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena adanya penurunan signifikan produksi padi ladang, berdampak pada berkurangnya penurunan surplus beras. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 15 tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Pengelolaan dan Pengolahan Data Padi Sawah, Padi Lahan Kering, Jagung dan Benih Tanaman Serealia; Fasilitasi Pembinaan dan Pengawalan Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung melalui Gempita Ratu; Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Produksi /Provitas PAdi dan Jagung melalui Gempita Ratu; Gerakan Tanam Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu; Gerakan Panen Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu; Adopsi Teknologi Budidaya Padi Ramah Lingkungan.

3

Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih Sumber dan Benih Sebar Padi, Kedelai, dan Kacang Tanah; Fasilitasi Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Pemetaan Zonasi Varietas Unggul Padi, Jagung, Kedelai, Kac.Tanah; Fasilitasi Diseminasai Varietas Unggul Bermutu Tanaman Pangan; Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Pengujian Benih Secara Laboratoris; Fasilitasi Sinkronisasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

4

Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena fungsi balai benih induk (BBI) salah satu UPT dinas pertanian belum mempunyai lahan penangkaran, sehingga program cadangan benih ini dilakukan pola kemitraan dengan petani menggunakan pola bagi hasil. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 4


I – 79

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN tolok ukur, sebagai berikut : Sinkronisasi Oprasional Produksi Benih Sumber UPTD BBITPH Provinsi Banten; Fasilitasi Cadangan Benih Daerah Tanaman Padi; Fasilitasi Observasi Perbanyakan Tanaman Durian Lokal melalui Stek; Fasilitasi Revisi SOP Cadangan Benih Daerah (CBD).

5

Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Buah Unggulan dan Biofarmaka; Bimbingan Teknis Budidaya Manggis Sesuai GAP/SOP; Bimbingan Teknis Budidaya Pisang Sesuai GAP/SOP; Bimbingan Teknis Budidaya Melon Sesuai GAP/SOP; Pengawalan dan Pembinaan Tanaman Buah, Monitoring dan Evaluasi Kawasan Buah TA. 2013; Koordinasi, Pengembangan Kawasan Buah dan Biofarmaka di Kab/Kota Se Provinsi Banten TA. 2014.

6

Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 23 target tolok ukur, antara lain : Pembinaan Kelompok Budidaya dan Pembibitan Ternak dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kelompok di Kp. Sibanen Desa Kaduampit Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang; Peningkatan Produktivitas Ternak melalui Intensifikasi Kawin Alam (Pengadaan Pejantan Pemacek); Pengembangan Ternak Kerbau di Provinsi Banten; Pembinaan Kepada Kelompok Penerima Bantuan Hibah Tahun 2014; Forum Perbenihan.

7

Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Terlaksananya Pembinaan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas; Terlaksananya Pengembangan Kelapa Eksotik Provinsi Banten; Terlaksananya Peremajaan Tanaman Perkebunan; Terlaksananya Updating Informasi Perkebunan; Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Perkebunan.


I – 80

No.

INDIKATOR KINERJA


8

Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur sebagai berikut : Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Peredaran; Terselenggaranya Operasional Laboratorium Kultur Jaringan; Terpeliharanya Kebun Koleksi (Sumber Benih Tanaman Hutan); Terlaksananya Temu Usaha Pengada/Pengedar; Bimbingan Teknis Penangkar, Pengada dan Pengedar Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.

9

Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Terlaksananya Pengembangan Kampung Kakao; Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Lembur Aren; Terlaksananya Pembinaan Agribisnis Perkebunan; Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan; Terlaksananya Pembinaan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan.

10

cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai berikut : Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); Terlaksananya Pemantauan dan Pengamanan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); Terlaksananya Mitigasi, Adaptasi dan Perubahan Iklim; Terbinanya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan; Tersebarkannya Informasi Perlindungan Perkebunan; Terlaksananya Pembinaan Kebun Sehat (Benih Kencur, Jahe, Kunyit).

11

Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas (batang)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Tersedianya Bibit Unggul Bermutu; Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis Persemaian; Penguatan Instalasi BPTKP; Sosialisasi Sertifikasi Benih.

12

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena belum tercapainya target jumlah produksi perikanan tangkap, disebabkan karena faktor musim dan


I – 81

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN cuaca. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 4 kegiatan dari 19 tolok ukur, antara lain : Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Perikanan + Fieldtrip; Bimbingan Teknis Kepada Operator Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Melaut Nelayan (Kapal 10 dan 30 GT); Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan (Angkatan I, Angkatan II ); Fasilitasi Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan; Pengadaan Kapal Nelayan 30 Gt dengan Alat Tangkap.

13

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Bimtek Alih Teknologi Mesin kapal di Bawah 16 PK dari BBM ke Gas; Sosialisasi Percepatan Program Nasional Kartu Nelayan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan; Penilaian Adhibakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap; Hibah Barang Sarpras Perikanan Tangkap di Kawasan Minapolitan; Fasilitasi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan Mengantisipasi Cuaca Buruk Bagi Nelayan.

14

Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan Pencatatan produksi benih di sentra-sentra benih Kabupaten/kota oleh petugas kabupaten/kota kurang optimal dan kecenderungan pembudidaya untuk mendatangkan benih dari luar banten. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 4 kegiatan dari 16 tolok ukur, antara lain : Penyebar Luasan Informasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar; Rakor Revitalisasi BBI Lokal; Pemuliaan Ikan Mas Sinyonya; Pengembangan Benih Ikan Unggul; Pengembangan Induk Ikan Unggul; Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP); Pengembangan Kebun Bibit RL; Pengembangan Produksi benih Kerapu; Pengembangan Produksi Benih Bandeng (Demfarm); Bimbingan Teknis Pembudidaya Perikanan Laut; Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Air Laut.


I – 82

INDIKATOR KINERJA

No. 15

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

TABEL

:

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena Tingginya target produksi dan sarana prasarana untuk mendukung budidaya intensif masih terbatas. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 18 tolok ukur, antara lain : Forum KKMB bagi Pembudidaya Air Laut; Bimtek Budidaya Udang Vaname, Bandeng dan Rumput laut Gracillaria; Forum Perbenihan Ikan Air Payau; Penilaian kinerja Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan); Industrialisasi Perikanan Budidaya Air Payau; Bimtek Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele dan UGADI).

Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

105

104,75

99,76

4

6

150,00

Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)

8

9

112,50

Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha

6

6

100,00

Meningkatnya aktivitas Nilai Tukar Petani (NTP) ekonomi regional berbasis potensi lokal; Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)


(%)

I – 83

kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)

250

250

100,00

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

0,75%

0,70%

93,33

Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)

2.500

4.122

164,88

27

30

111,11

Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

10.562.183.000,00


10.120.260.961,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 99,76 persen dari target sejumlah 105 NTP dengan realisasi sejumlah 104,75 NTP, Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura mencapai 150,00 persen dari target sejumlah 4 Unit dengan realisasi sejumlah 6 Unit, Cakupan Kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha mencapai 12,50 persen dari target sejumlah 8 Unit dengan realisasi sejumlah 1 Unit, Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 6 Unit dengan realisasi sejumlah 6 Unit, Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 250 Unit dengan realisasi sejumlah 250 unit, Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB mencapai 93,33 persen dari target sejumlah 0,75 persen dengan realisasi sejumlah 0,70 persen, Jumlah Ekspor Perikanan mencapai 164,88 persen dari target sejumlah 2.500 Ton dengan realisasi sejumlah 4.122 Ton, Tingkat Kosumsi Ikan mencapai 111,11 persen dari target sejumlah 27 Kg/Kapita dengan realisasi sejumlah 30 Kg/Kapita.


I – 84


INDIKATOR KINERJA


1

Nilai Tukar Petani (NTP) Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena selama tahun 2014 harga barang kebutuhan pokok dipedesaan secara rata-rata meningkat dibandingkan dengan harga sebelumnya, sehingga mengakibatkan indeks harga yang dikeluarkan oleh petani lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh petani. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 17 tolok ukur, antara lain : Rapat Koordinasi Perlindungan Tanaman Pangan; Pengembangan Kawasan Desa PHT; Survellans Sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Padi, Jagung, Kedelai.; Gerakan Pengendalian OPT Padi, Jagung, Kedelai; Rapat Koordinasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Pasca Panen Tingkat Pusat; Peningkatan Ketrampilan Butcher (3 hari).

2

Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan pada komoditas Cabe Merah, Bawang Merah, Komuditas Melon; Fasilitasi Klinik Tanaman pada Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan Komoditas Cabai Merah, Bawang Merah dan Melon; Buku Panduan Teknologi Pascapanen pada Komoditas Hortikultura; Fasilitasi Pertemuan GHP Komoditas Hortikultura; Adopsi Teknologi Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan Komoditas Sayuran.

3

Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena Program belum menyentuh dan fokus kepada pengembangan dan penumbuhan kemitraan ditingkat kelompok tani. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 8 tolok ukur, antara lain : Temu Bisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan; Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA); Bintek Pengolahan Hasil Pangan; Pengembangan Informasi Harga Pasar; Pengawalan Agrooutlet Kramat Jati; Promosi Produk


I – 85

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pertanian dan Peternakan Dalam Provinsi (Banten Expo 2014); Promosi Produk Pertanian dan Peternakan Luar Provinsi (Agro & Food Expo 2014).

4

Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 22 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kabupaten Pandeglang, Kota serang; Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Teknis dan Manajemen Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan; Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Teknis dan Manajemen Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan; Terlaksananya Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Jamur Tiram; Bimbingan Tekhnis Peningkatan Hasil Produksi Industri Primer; Fasilitasi Pembentukan Kelompok Pemegang Izin/ Hak Hutan Rakyat/ Hak, dan IUIPHHK Kapasitas Izin sampai dengan 2000M3 /Thn dalam rangka SVLK; Sosialisasi Sistem Silvikultur Hutan Rakyat Terhadap Forest Management Unit (FMU) Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Lahan; Pameran Agro And Food Expo; Pameran Indo Green Forestry Expo; Workshop Peningkatan Kapasitas Managemen Pengolahan.

5

Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 11 target tolok ukur, antara lain :

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena belum tercapainya target kontribusi sektor perikanan terhadap PDBR karena PDBR perikanan dilihat

6

Terlaksananya Kegiatan Workshop Penguji Hasil Hutan; Terlaksananya Pengendalian Dan Penertiban Penatausahaan Hasil Hutan; Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Hasil Hutan; Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Peredaran Hasil Hutan; Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan; Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan; Pengendalian dan Penertiban Pengawasan Hasil Hutan; Peningkatan Penatausahaan Hasil Hutan.


I – 86

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN dari produksi sedangkan produksi perikanan tangkap dan budidaya di provinsi banten belum mencapai target. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 5 tolok ukur, antara lain : Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan; Sosialisasi Pergub Pelayanan Perizinan; Pelayanan Perijinan Keliling bidang Kelautan dan Perikanan; Penyusunan Buku Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan; Forum Kerjasama Pengembangan Komoditas Unggulan Dalam Rangka MPU.

7

Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 8 target tolok ukur, antara lain : Pengujian mutu Bahan Baku dan Produk Olahan; Peningkatan Kapasitas Analis dan Uji Profisiensi; Peningkatan Kapasitas Laboratorium (Pengadaan Alat Uji Elisa); Standardisasi Mutu Produk Hasil Perikanan; Peningkatan sarana dan Prasarana Pengendalian Mutu; Peningkatan Jaminan Mutu Produk Hasil Perikanan.

8

Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Pembinaan di Lokasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan; Fasilitasi Registrasi Nomor PIRT dan Sertifikat Halal Terhadap UKM Pengolah; Fasilitasi FORIKAN; Pembinaan dan Eksibisi Diversifikasi Produk Hasil Perikanan dengan Mobil ATI; Workshop Kemasan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan.


I – 87

Plt. Gubernur Banten sedang melaksanakan kegiatan............

TABEL

:

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

5

10

200,00

Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)

24

24

100,00

Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)

2

2

100,00

Meningkatnya aktivitas Cakupan Penumbuhan dan ekonomi regional Pengembangan berbasis potensi lokal; Kelembagaan Pertanian (unit)


(%)

I – 88

Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

14.375.900.000,00


13.924.838.300,00

20

18

90,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian mencapai 200,00 persen dari target sejumlah 5 Unit dengan realisasi sejumlah 10 Unit, Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan mencapai 8,33 persen dari target sejumlah 24 Unit dengan realisasi sejumlah 2 Unit, Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 2 Unit dengan realisasi sejumlah 2 Unit, Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri mencapai 90,00 persen dari target sejumlah 20 Unit dengan realisasi sejumlah 18 Unit.


INDIKATOR KINERJA


1

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Apresiasi Pembiayaan bagi Kelompok Tani Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura; Penilaian Kelembagaan Tani Tanaman pangan dan Hortikultura; Sinkronisasi dan koordinasi gapoktan dalam mendukung Program GP3K.

2

Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, sebagai berikut : Bimbingan Teknis Tenaga Konsultan Keuangan Mitra Bank pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Bimbingan teknis pengelolaan Kelompok tani pada pengembangan Jagung; Bimbingan teknis pengelolaan Kelompok tani pada pengembangan Hortikultura.


I – 89

INDIKATOR KINERJA

No.


3

Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai berikut : Bintek Pengembangan dan Penerapan Hasil Hutan Bukan Kayu; Sosialisasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan; Pengembangan Kapasitas SDM Kehutanan dan Perkebunan; Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan; Gelar Teknologi Tepat Guna; Penerapan dan Pengembangan Agroforestry.

4

Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih lemahnya akses terhadap perbankan yang dilakukan oleh kelompok usaha mandiri serta kurangnya tenaga penyuluh yang belum memiliki kapasitas SDM yang memadai untuk melakukan pendampingan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 7 tolok ukur, sebagai berikut : Peringatan hari krida pertanian; Fasilitasi Pekan Nasional (PENAS) ke XIV Tahun 2014; Fasilitasi pertemuan kelembagaan tingkat nasional; Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Koordinasi, konsultasi, dan pengendalian dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan; Jambore Penyuluh Pertanian; Up Dating Data dan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

TABEL

:

Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian; dan Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4


Capaian (%) 5

I – 90

Meningkatnya aktivitas Cakupan ketersediaan ekonomi regional Traktor (unit) berbasis potensi lokal. Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)

27

72

266,67

6

6

100,00

Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)

10

10

100,00

Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)

2

3

150,00

3.200,00

12.100,00

378,13

Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

5.404.300.000,00


4.640.300.100,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Cakupan ketersediaan Traktor mencapai 266,67 persen dari target sejumlah 27 Unit dengan realisasi sejumlah 72 Unit, Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 6 Unit dengan realisasi sejumlah 6 Unit, Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 10 Kelompok dengan realisasi sejumlah 10 Kelompok, Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) mencapai 150,00 persen dari target sejumlah 2 Unit dengan realisasi sejumlah 3 Unit, Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi mencapai 378,13 persen dari target sejumlah 3.200,00 Hektar dengan realisasi sejumlah 12.100,00 Hektar.


INDIKATOR KINERJA



I – 91

No.

INDIKATOR KINERJA


1

Cakupan ketersediaan Traktor (unit)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian; Inventarisasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten / kota; Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian dalam mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2

Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; Terlaksananya Fasilitasi Forum Pemerhati Lingkungan; Terbinanya Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar; Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kehutanan dan Perencanaan Kehutanan; Tersedianya Data Lahan Kritis di Provinsi Banten; Tersedianya Data Potensi dan Luas Hutan Rakyat di Provinsi Banten; Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Hutan.

3

Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pada Lokasi P2WKSS; Terlaksananya Pembinaan Penguatan dan Pengembangan Kelompok Tani Kehutanan; Terlaksananya Pembinaan Penguatan dan Pengembangan Kelompok Tani Perkebunan; Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP).

4

Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Bintek Penggunaan Alsintan bagi Calon Penerima Bantuan Alsintan; dan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian dalam mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura.

5

Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah dukungan program upaya khusus (UPSUS) dari pemerintah pusat dalam rangka pencapaian swasembada


I – 92

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN pangan 3 juta ton padi (GKG) sampai dengan tahun 2017, dengan tolok ukur : penataan dan perbaikan jaringan irigasi tersier.

TABEL

:

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata; dan Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

20,00

0,00

0,00

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)

15,00

15,38

102,53

Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)

20,00

20,00

100,00

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)

20,00

20,00

100,00

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya aktivitas Meningkatnya ekonomi regional pengembangan daya tarik berbasis potensi lokal. wisata (%)


(%)

I – 93

pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

12.114.899.200,00


10.727.433.741,00

21,00

21,09

100,43

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata mencapai 0,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 0,00 persen, Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata mencapai 102,53 persen dari target sejumlah 15,00 persen dengan realisasi sejumlah 15,38 persen, Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya mencapai 100,43 persen dari target sejumlah 21,00 persen dengan realisasi sejumlah 21,09 persen.


INDIKATOR KINERJA


Meningkatnya Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini karena pengembangan daya tarik tidak dilaksanakannya penataan pada 6 objek daya tarik wisata wisata, hal ini disebabkan data dukung usulan penataan objek wisata dari kab/kota tidak disampaikan sampai akhir tahun anggran 2014. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 94

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN kegiatan dari 1 target tolok ukur, sebagai berikut : Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata.

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, sebagai berikut : Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Desa JWisata; Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Profil Investasi Pariwisata Banten; Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata; Terselenggaranya Revisi Dokumen RIPPDA (Rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Banten; Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata pantai; Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata minat khusus; Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

3

Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata


Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 23 target tolok ukur, antara lain : Terselenggaranya Analisa Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten; Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional; Terlaksananya Partisipasi Event Promosi dalam daerah; Terselenggaranya Direct Promotion; Terselenggaranya Banten Beach Festival; Terselenggaranya Gebyar Wisata Banten; Terlaksananya Promosi di Koran Lokal; Terlaksananya Promosi di Majalah Nasional; Terlaksananya Promosi di Radio Lokal; Terlaksananya Promosi di Televisi

4

.Terselenggaranya Festival Kuliner Provinsi Banten, Cinderamata, Fashion, Sarana dan Prasarana dan Terlaksanannya Fasilitasi Sarana dan Prasarana; Terselenggaranya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif; Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata; Terlaksananya Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata.


I – 95

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Nasional.

5

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya MOU seniman dengan Pengelola Akomodasi; Terselenggaranya Kemitraan antar Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi; Terlaksananya Partisipasi Forum Kerjasama daerah; Terfasilitasinya Kemitraan 3 (Tiga ) Sektor Ekonomi Kreatif dengan usaha Industri Pariwisata; Terselenggaranya Forum Kemitraan anyar Stakeholder.

6

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)


Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, sebagai berikut : Terselenggaranyan Sosialisasi Sadar Wisata; Terlaksananya Pelatihan Pengrajin cendramata; Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten; Terlaksananya Pelatihan Pelestarian Cagar budaya; Terfasilitasinya Putri Pariwisata; Terselenggaranya gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona; Terselenggaranya Pelatihan Pramuwisata muda; Terselenggaranya Pemberdayaan Kang Nong Banten.

7

TABEL

:

Terselenggaranya Workshop Manajemen sanggar seni rupa; Terselenggaranya Workshop Pamong Saka Pariwisata, Kemah Budaya dan Pariwisata, Duta Wisata Event Pada Tingkat Daerah; Terfasilitasinya Lembaga Pariwisata pada Event Nasional; Terfasilitasinya Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten.

Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan; dan Program


I – 96

Peningkatan Daya Saing Industri.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

20,00

20,00

100,00

Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)

20,00

20,00

100,00

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)

20,00

20,00

100,00

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)

20,00

20,00

100,00

Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)

20,00

19,00

95,00

Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya aktivitas Cakupan Peningkatan ekonomi regional Prasarana dan Sarana berbasis potensi lokal. Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)


12.893.945.150,00

Realisasi Program Tahun 2014 :Rp.

12.038.547.108,00


(%)

I – 97

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk mencapai 95,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 19,00 persen, Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industry mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen.


INDIKATOR KINERJA Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 5 kegiatan dari 45 target tolok ukur, antara lain : Terlaksananya Penyelenggaraan Banten Expo 2014; Terlaksananya Bimtek Bina Usaha Perdagangan, Peningkatan Nilai Tambah Komoditi ekspor, Prosedur Ekspor Bagi IKM, Mutu Produk dan Pengendalian Mutu Barang Impor; Terlaksananya Rakor Pembinaan Pendataan Perijinan Sektor Perdagangan SIUP/TDP; Terlaksananya Penyelenggaraan Misi Dagang Lokal; Terselenggaranya Fasilitasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis LainnyaKebutuhan Pokok Dan Barang Strategis Lainnya; Terlaksananya Pemantauan Harga dan Persediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat; Terselenggaranya Bazar/Gelar Pasar Murah; Terlaksananya Partisipasi Pameran Dalam Negeri di Bali, Jakarta, Makasar, Jogjakarta,


I – 98

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Batam, NTB, Kalbar, Surabaya, Sail tomini di Sulteng; Publikasi Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; Partisipasi Pasar Lelang di Luar Daerah.

2

Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 15 target tolok ukur, antara lain : Bimtek Pengawasan Barang Beredar/ Jasa bagi Petugas Pengawas Se- Provinsi Banten; Pengawasan Barang Beredar /Jasa di Provinsi Banten; Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Provinsi Banten; Operasional pelayanan Tera dan tera ulang; Bimbingan Teknis pengujian Tangki Ukur tetap silinder tegak; Pembinaan Pengusaha UTTP; Pelatihan Pengujian Timbangan Dalam Kapasitas Besar; Pelaksanaan kaji ulang akreditasi KAN; Interkomparasi standar metrologi legal.

3

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Desain Tas Kulit Bagi IKM; Pelatihan Teknologi Produksi Tas Kulit Bagi IKM; Pelatihan Manajemen Persepatuan Bagi IKM; Bimtek Manajemen Perbengkelan Motor KUBE di Kab. Lebak; Pelatihan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Roda Dua.

4

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Diversifikasi Industri Kerajinan Berbahan Baku Bambu; Bimbingan Teknis Pengembangan Industri Unggulan Daerah Berbahan Baku Fosil; Gelar Produk Industri Kerajinan Unggulan Daerah; Workshop Keamanan Pangan Produk Unggulan; Bimtek Sentra Unggulan Pangan; Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB); Banten Halal Food International Expo 2014.

5

Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1target tolok ukur yaitu : Banten Halal Food International Expo 2014 tidak diselenggarakan, terkendala dengan perijinan pihak ke 3 yang


I – 99

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN berasal dari luar negeri. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 4 tolok ukur, antara lain :Pengembangan Desain Merek dan Kemasan IKM Pangan; Sosialisasi Pelabelan Merek dan Barcode; Sosialisasi; Fasilitasi Halal; Monitoring Mutu Produk Industri.

6

Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : FGD Petrokimia di Provinsi BantenPetrokimia; Workshop Pengembangan Sentra Industri Kecil Daur Ulang Plastik; Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kimia Hulu dan Hilir; Pelatihan Manajemen Produksi IKM Logam dan Mesin; Bimbingan Teknis KUB Pandai Besi di Kabupaten Serang.

Plt. Gubernur Banten dalam kegiatan Sembako Murah


I – 100

TABEL

:

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

1

1

100,00

12

20

166,67

Meningkatnya aktivitas Luas Areal Konservasi ekonomi regional Laut (Ha) berbasis potensi lokal. Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

1.800.000.000,00


1.516.546.321,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis indikator kinerja ini terdiri dari Luas Areal Konservasi Laut mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1 Hektar dengan realisasi sejumlah 1 Hektar dan Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan mencapai 166,67 persen dari target sejumlah 12 Kasus dengan realisasi sejumlah 20 Kasus.


INDIKATOR KINERJA Luas Areal Konservasi Laut (Ha)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Rehabilitasi dan Transplantasi Terumbu Karang; Pembuatan Kebun Bibit Mangrove; Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL); Identifikasi Kebutuhan sarpras Pulau-pulau kecil; Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).


I – 101

2

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)

TABEL

:

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 14 target tolok ukur, antara lain : Pengendalian dan Pemantauan Pencemaran lingkunag Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Serta Sungai; Pengawasan dan Pengendalian Perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan; Fasilitasi Pembinaan Pokmaswas; Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan; Bimtek penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; Media Publikasi Pengendalian Sumberdaya Perikanan; Fasilitasi penyelidikan dan pemberkasan, serta pembinaan tindak pidana pelanggaran SDKP; Rakor Perbatasan Banten-Lampung.

Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

11,56

9,87

117,12

Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%)


4.456.050.000,00


4.336.502.473,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya mencapai 117,26 persen dari target sejumlah 11,56 persen dengan realisasi sejumlah 9,87 persen.


I – 102


No. 1


Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%)

TABEL

:

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 5 kegiatan dari 28 target tolok ukur, antara lain : Pengembangan Desa Produktif melalui Pelatihan Budidaya Ikan Tawar dan Tata Boga di Desa kadubeurum Kec.Padarincang Kab.Serang; Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV; Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online I, Online II, Online III, Online IV,

Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM; Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM; dan Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)

15,28

21,10

138,09

Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)

15,28

14,45

94,57

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan

26,00

25,15

96,73

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.


(%)

I – 103

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)

26,00

25,00

96,15

Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)

17,66

16,75

94,85

(%)

UMKM (%)


18.028.754.000,00


17.042.674.980,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan mencapai 138,09 persen dari target sejumlah 15,28 persen dengan realisasi sejumlah 21,10 persen, Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan mencapai 94,57 persen dari target sejumlah 15,28 persen dengan realisasi sejumlah 14,45 persen, Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM mencapai 96,73 persen dari target sejumlah 26,00 persen dengan realisasi sejumlah 25,15 persen, Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM mencapai 96,15 persen dari target sejumlah 26,00 persen dengan realisasi sejumlah 25,00 persen, Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM mencapai 94,85 persen dari target sejumlah 17,66 persen dengan realisasi sejumlah 16,75 persen.



I – 104

INDIKATOR KINERJA


1

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : Bimtek Pola Penjaminan Kredit Bagi KUMKM; Workshop Penyusunan Proposal Kredit ke Lembaga Keuangan Bank/Non Bank; Bimtek Pemanfaatan ICT Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Koperasi; Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Dengan PKBL/CSR dan LPDB; Sosialisasi KUR dan KKPE Bagi K-UMKM Minapolitan.

2

Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih banyak KUD yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu dibentuk tim revitalisasi KUD dan masih banyaknya koperasi wanita dan koperasi tani yang sudah tidak efektif dan masih lemahnya SDM pelaku usaha pedesaan dan daerah pesisir. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 16 tolok ukur, antara lain : Bimtek Perkoperasian Bagi Kelompok Wanita Tani & Nelayan; Pengembangan Kualitas SDM Koperasi Pertanian Di Kawasan Pedesaan Terpadu; Bimtek Pengembangan Disain Kemasan Produk Bagi UMKM Akt I & II; Bimtek Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha 8 Kab/Kota Akt I & II.

3

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena belum optimalnya bantuan berupa peralatan produksi yang menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang lebih baik. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 8 tolok ukur, antara lain : Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan; Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Bimtek Wirausaha Bagi Para Pemuda Desa; Pengembangan Promosi dan Pengembangan Produk UMKM.

4

Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kemitraan antara usaha besar dengan UMKM belum menyentuh usaha turunan dari usaha besar sehingga pencapaiannya tidak optimal. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 12 tolok ukur,

No.


I – 105

5

(%)

antara lain : Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo; Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Penyelenggaraan hari jadi Kab/Kota (MTQ); Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional.

Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena terdapat 1 tolok ukur yaitu : Bantuan Perlengkapan Sarana Kantor dan Papan Nama Koperasi, dari target 57 Koperasi hanya terealisasi sejumlah 42 koperasi. Akibat hasil proses verifikasi terdapat 15 koperasi yang belum memenuhi persyaratan lama berdiri minimal 2 tahun dan adanya duplikasi pengajuan bantuan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 10 tolok ukur, antara lain : Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha Produktif; Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat yang Mempunyai Kedudukan Strategis ( Tokoh Masyarakat ); Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka dukungan Pembangunan Pedesaan Terpadu.

TABEL

:

Program Peningkatan Iklim Investasi; dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)

15,00

15,00

100,00

8.93

25,43 Trilyun

284,77

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

Trilyun


9.711.515.800,00


7.707.069.864,00


(%)

I – 106

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 15,00 persen dengan realisasi sejumlah 15,00 persen dan Nilai Realisasi Investasi PMA mencapai 284,77 persen dari target sejumlah 8.93 Trilyun dengan realisasi sejumlah 25,43 Trilyun.


INDIKATOR KINERJA


1

Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 4 kegiatan dari 27 target tolok ukur, antara lain : Apresiasi pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; Pemantauan kegiatan penanaman modal PMA dan PMDN; Fasilitasi permasalahan penanaman modal (Task Force); Bintek persiapan penerpanan ISO 90012008; Sosialisasi standar pelayanan perijinan; Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM); Penguatan sistem pelayanan perijinan secara elektronik; Klinik investasi; Pengelolaan website BKPMPT Provinsi Banten; Publikasi melalui media lokal dan nasional; Penyusunan investment guide dan releas kegiatan penanaman modal; Penyusunan potensi investasi sektor periwisata.

2

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Penyelenggaraan promosi penanaman modal; Penyelenggaraan promosi penanaman modal pada infrastruktur summit; Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam promosi penanaman modal; Pelaksanaan promosi penanaman modal di luar negeri; Promosi penanaman modal di media outdoor cetak dan eletronik.


I – 107

TABEL

:

Program Ketahanan Pangan Masyarakat.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)

200,00

166,23

83,12

Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)

617,0322

422,172

68,42

Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)

62,00

62,00

100,00

Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)

100,00

100,00

100,00

Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)

90,00

83,30

92,56

Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)

10,00

10,00

100,00

Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)

50,00

50,00

100,00



7.725.000.000,00


7.524.425.558,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mencapai 83,12 persen dari target sejumlah 200 Ton dengan realisasi sejumlah 166,23 Ton, Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat, mencapai


I – 108

68,42 persen dari target sejumlah 617,0322 Ton dengan realisasi sejumlah 422,172 Ton, Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 62 Lembaga dengan realisasi sejumlah 62 Lembaga, Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat mencapai 90,00 persen dari target sejumlah 90 persen dengan realisasi sejumlah 81 Poin, Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 10 Kecamatan dengan realisasi sejumlah 10 Kecamatan dan Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 50,00 persen dengan realisasi sejumlah 50,00 persen.


INDIKATOR KINERJA


1

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena cadangan pangan pemerintah provinsi Banten sebagian dialokasikan dan disalurkan untuk daerah yang mengalami bencana dan terdapat penyusutan / Adendum Gabah akibat terlalu lama disimpan pada gudang dolog. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh kegiatan dari 7 tolok ukur, sebagai berikut : Fasilitasi pengelolaan cadangan pangan; Tersusunnya Pergub Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; Terlaksananya penjajagan awal rencana pembentukan UPTB Cadangan Pangan Pemerintah; Fasilitasi agenda Provinsi; Fasilitasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; Terlaksananya identifikasi kelompok lumbung pangan pengelola cadangan pangan masyarakat; Terlaksananya Monev pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan.

2

Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena harga beras pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang tidak sesuai dengan anggaran, sehingga pada triwulan IV tahun 2014 penyaluran cadangan pangan kepada


I – 109

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN 3 kelompok tani tidak terealiasi. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 7 tolok ukur, antara lain : Fasilitasi pengelolaan cadangan pangan; Tersusunnya Pergub Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; Terlaksananya penjajagan awal rencana pembentukan UPTB Cadangan Pangan Pemerintah; Fasilitasi agenda Provinsi; Fasilitasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; Terlaksananya identifikasi kelompok lumbung pangan pengelola cadangan pangan masyarakat; Terlaksananya Monev pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan.

3

Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 15 target tolok ukur, antara lain : Fasilitasi pertemuan kelembagaan tingkat nasional; Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Koordinasi, konsultasi, dan pengendalian dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan; Fasilitasi Bantuan Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan; Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh; Penguatan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PNS, THLTBPP, PPTK/Honorer/Penyuluh Revitalisasi).

4

Cakupan layanan fasilitasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil program bantuan Raskin pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai (%) berikut : Penguatan sekretariat dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Banten; Terselenggaranya Sosialisasi program raskin tahun 2014; Terselenggaranya Rakor dan evaluasi program Raskin 2014; Pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan bantuan raskin.

5

Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena budaya / pola makan masyarakat Banten hanya fokus terhadap konsumsi beras sedangkan jenis makanan pangan yang lain belum menjadi kebutuhan pokok. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 9 tolok ukur, antara lain : Pemantauan ketersediaan dan akses pangan masyarakat; Analisis ketersediaan dan situasi akses pangan masyarakat (rumah tangga); Monitoring dan evaluasi


I – 110

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN ketersediaan dan akses pangan; Promosi dan pencitraan pangan lokal dan makanan khas daerah; Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.

6

Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Gerakan Lingkungan Bebas Rawan Pangan; Fasilitasi dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); Up Dating Data dan Informasi Daerah Rawan Pangan di Provinsi Banten; Pembinaan daerah rawan pangan pada masyarakat pesisir/pantai; Fasilitasi dan Dukungan bagi pengembangan pemanfaatan pekarangan pada daerah rawan pangan; Monitoring kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi.

7

Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, antara lain : Focus Group Discusion tentang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Fasilitasi pemberian penghargaan ketahanan pangan dan penyuluhan.

TABEL

:

Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi); Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan; dan Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

12.500,00

14.444,00

115,55

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.

Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)


(%)

I – 111

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)

18 (43%)

18 (43%)

100,00

Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)

280 (56%)

280 (56%)

100,00

Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

70 (56%)

70 (56%)

100,00


27.528.429.500,00


20.654.261.341,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas mencapai 115,55 persen dari target pengentasan sejumlah 12.500,00 Orang dengan realisasi sejumlah 14.444,00 Orang, Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 18 (43%) dengan realisasi sejumlah 18 (43%), Tingkat kunjungan perpustakaan per hari mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 280 (56%) dengan realisasi sejumlah 280 (56%) dan Meningkatnya kunjungan ke website BPAD mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 70 (56%) dengan realisasi sejumlah 70 (56%).


INDIKATOR KINERJA


Angka Buta Aksara Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja Penduduk Usia 15 Tahun ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 19 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Teknis Peningkatan | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 112

No.

INDIKATOR KINERJA


Keatas (orang)

Kompetensi SDM PAUDNI Prov. Banten; Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM; Penyelenggaraan TBM Ruang Publik; Lomba Penyelenggaraan TBM Kreatif; Verifikasi dan Validasi Penyelenggaraan TBM; Bimbingan Teknis Penyelenggaraan TBM; Bantuan Operasional Penyelenggaraan TBM Penguatan; Evaluasi Penyelenggaraan TBM; Pembangunan Rumah Baca; Pengadaan Meubelair Rumah Baca; Pengadaan Buku Taman Bacaan Masyarakat.

2

Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pembuatan Pergub tentang Perpustakaan; Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SD/SMP/SMA; Rakorda Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Banten; Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; Penyusunan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BID); Kerjasama Rubrik Informasi dengan Media Massa dan Media Elektronik; Penanganan Koleksi (Koleksi Deposit, hasil KCKR ttg Banten, Bundel Koran/Majalah; Workshop Pengembangan Koleksi, Penyeragaman Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Bahan Pustaka.

3

Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 13 target tolok ukur, antara lain : Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan; Pelayanan Perpustakaan Keliling; Lomba Bercerita Sekolah Dasar (SD) Tingkat Provinsi Banten; Lomba Bercerita Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Provinsi Banten; Seminar dan Lokakarya Pemasyarakatan Minat Baca di Provinsi Banten; Layanan Audio Visual Perpustakaan.

4

Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3target tolok ukur, antara lain : Layanan Media Elektronik Perpustakaan; Pengelolaan Website BPAD.


I – 113

TABEL

:

Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan; Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; dan Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Rata -rata Lama Sekolah (tahun)

9,19

8,61

93,69

Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)

10,00

10,00

100,00

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

99,24

99,33

100,09

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho

99,54

100,44

100,90

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C

62,28

66,58

106,90

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;


137.634.647.400,00


108.620.745.823,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rata -Rata Lama Sekolah mencapai 93,69 persen dari target sejumlah 9,19 Tahun dengan realisasi sejumlah 8,61 Tahun, Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS, mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 10,00 persen dengan realisasi sejumlah 10,00 persen, APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A mencapai 100,09 persen dari target sejumlah 99,24 persen dengan realisasi sejumlah 99,33 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho mencapai 100,90 persen dari target sejumlah | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 114

99,54 persen dengan realisasi sejumlah 100,44 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C, mencapai 106,90 persen dari target sejumlah 62,28 persen dengan realisasi sejumlah 66,58 persen.



1

Rata -rata Lama Sekolah (tahun)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang berkemampuan ekonomi rendah masih enggan untuk menyekolahkan anak ke jenjang sekolah lanjutan tingkat atas dan masih terdapat sarana dan prasarana serta infrastruktur sekolah di wilayah pedalaman yang tidak memadai. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 21 tolok ukur, antara lain : Penyelenggaraan Peliputan Kegiatan Pendidikan; Fasilitasi Sistem Data Dan Informasi Pendidikan; Penerimaan Siswa Baru (PSB); Try Out UN/ Ujian Nasional (UN)/ Ujian Akhir Sekolah (UAS).

2

Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 11 target tolok ukur, antara lain : Pemeliharaan Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Gedung dan Sarana Olahraga; Pemeliharaan Jaringan Air; Pemeliharaan Peralatan Kantor; Penyediaan Barang dan Jasa Sekolah; Penguatan Fasilitas Teknologi Informasi Kerjasama dengan Telkom; Makan dan Minum Asrama SMAN CMBBS; Jasa Pengawasan ISO 2000-2008.

3

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 35 target tolok ukur, antara lain : Monitoring Penerima Hibah/Bansos; Verifikasi Calon Penerima Hibah/Bansos; Rapat Koordinasi dan Validasi Data BOS; Review BOS; Monitoring BOS; ; Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD; Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD; Festival & Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD; Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD; Lomba Sekolah Sehat SD; Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan

No.


I – 115

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Penggunaan Alat Kesenian Drum Band Bagi SD; Sosialisasi Traffic Smart Kids (Dukungan Traffic Smart Kids); Pengadaan Sarana Pembelajaran (Globe Interactive & Atlas Digital); Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Paket A.

4

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Pak et B/Wustho

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 20target tolok ukur, antara lain : Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Khusus Negeri; Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah Khusus; Bimtek Speech Thrapy Anak Berkebutuhan Khusus; Pengadaan Alat Speech Thrapy Anak Berkebutuhan Khusus; Bimtek Orientasi Mobility (OM) dan Aktiviti Delli Letying (ADL); Pengadaan Buku Pembelajaran dan Alat Pembelajaran Sekolah Khusus; Pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran; Bimtek Metode Pembelajaran Bahasa Anak Tunarungu; Bimtek Pembelajaran Untuk Autisme.

5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 63 target tolok ukur, antara lain : Pengembangan Desain Sekolah Mandiri; Revitalisasi Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA; Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS Dan NARKOBA; Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Tingkat Nasional; Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Provinsi; Pemusatan Latihan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Nasional; Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Nasional; Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Nasional; Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA TK. Nasional.


I – 116

Plt Gubernur Banten menyapa siswa SLB dalam acara pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Banten

TABEL

:

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan Program Pendidikan Tinggi.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

42,00

36,18

86,14

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)


(%)

I – 117

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.

Capaian

Target

Realisasi

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan (%)

2,38

12,53

525,81

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)

6,90

13,60

197,10

Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)

5,00

5,00

100,00


60.502.586.000,00


48.243.676.100,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 86,14 persen dari target sejumlah 42,00 persen dengan realisasi sejumlah 36,18 persen, Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan mencapai 525,81 persen dari target sejumlah 2,38 persen dengan realisasi sejumlah 12,53 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA mencapai 197,10 persen dari target dari target sejumlah 6,90 persen dengan realisasi sejumlah 13,60 persen dan Jumlah Prodi yang terakreditasi mencapai 100,00.persen dari target sejumlah 5 unit dengan realisasi sejumlah 5 unit.


INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran orang tua untuk memasukan anaknya ke jenjang pendidikan anak usia dini dan masih kurangnya lembaga Pendidikan PAUD/TK. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 28


I – 118

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN tolok ukur, antara lain : Dukungan Operasional PAUD Binaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten; Pengadaan Bahan dan Media Pembelajaran PAUD; Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen PAUD; Pengadaan Media Pembelajaran Lembaga PAUD Baru; Bintek Penataan Dan Pengembangan Kurikulum PAUD (Desa Belum Ada PAUD); Iklan Layanan Masyarakat Peningkatan Akses PAUD.

2

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, sebagai berikut : Seleksi Apresiasi PTK PNF Tingkat Provinsi; Bintek Penguatan Tata Kelola dan Manajerial Lembaga PNF; Pengadaan Buku Penunjang Bagi Instruktur Lembaga Kursus; Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus; Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar; Bintek Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal; Pelatihan Manajemen Supervisi Penilik; Workshop Peningkatan Mutu Pendidik PAUD.

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 13 target tolok ukur, antara lain : Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Se-Provinsi Banten; Pameran Karya Kreatif Perguruan Tinggi Se-Banten; Enterpreunership Bagi Mahasiswa Se-Provinsi Banten; Festifal Seni Film (Dokumenter dan Foto Grafi) Bagi Mahasiswa Se-Provinsi Banten; Penanggulangan HIV/AIDS Dikalangan Mahasiswa Se-Provinsi Banten.

4

Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain: Fasilitasi Pendirian Akademi Komunitas Di Provinsi Banten; Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen se Provinsi Banten; E-Teaching Digital Multimedia Perguruan Tinggi; Fasilitasi Penyediaan Buku Perpustakaan Bagi Perguruan Tinggi; Program kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi dengan Politeknik Piksi Input Serang.


I – 119

Plt. Gubernur memberikan penghargaan kepada Guru berprestasi pada acara Hari Guru Nasional

TABEL

:

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5


Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

74,00

71,38

96,46

Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)

90,00

83,16

92,40

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)(%)

91,00

86,75

95,33


(%)

I – 120


11.089.663.900,00


9.301.663.000,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) mencapai 83,98 persen dari target sejumlah 74,00 persen dengan realisasi sejumlah 71,38 persen, Persentase ditolong

oleh Nakes terlatih

(Cakupan

Ibu bersalin

yg

PN) mencapai 92,40 persen dari target

sejumlah 90,00 persen dengan realisasi sejumlah 83,16 persen, Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) mencapai 95,33 persen dari target sejumlah 91,00 persen dengan realisasi sejumlah 86,75 persen. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No.

INDIKATOR KINERJA


1

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Pertemuan koordinasi dan evaluasi berkala program gizi provinsi banten; Evaluasi gizi klinik rumah sakit dan puskesmas perawatan se provinsi banten; Pemantapan pelayanan gizi di rumah sakit; Pelatihan tatalaksana gizi buruk dan penyediaan penunjang peningkatan status gizi ; Monitring dan bintek pasca pelatihan anak gizi buruk ke Kb./Kota; Seminar gizi lintas sektor terkait dan mahasiswa se-provinsi banten; koordinasi pokjanal Posyandu.

2

Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 18 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan APN; Monitoring Penggunaan Buku KIA + Stiker P4K Amanat Persalinan; Pengawasan Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran; Fasilitasi Rumah Tunggu Kelahiran; Koordinasi Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran;


I – 121

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pelatihan Kelas Ibu Hamil; Pertemuan Optimalisasi Kemitraan Bidan Dukun dan Kader dalam Mendukung Persalinan di Fasilitas Kesehatan;

3

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)(%)

TABEL

:

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 20 target tolok ukur, antara lain : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatal; Lokakarya tentang Sistem pencatatan dan pelaporan anak; Orientasi penggunaan kohort bayi dan balita serta MTBM; Pelatihan MTBS ICCAT; Peer Review Tahap 1 Pasca MTBS ICCAT; Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita; Pelatihan Standarisasi Kelas Ibu Balita; Pertemuan Evaluasi dan analisa data terintegrasi program kesehatan anak; Sosialisasi surveilans kesehatan anak dan pemanfaatan kohort bayi dan balita; Optimalisasi kemitraan bidan, dukun dan kader dalam upaya penyelamatan bayi baru lahir.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5


Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)

70,00

70,00

100,00

Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)

90,00

94,95

105,50

Persentase RS yg

100,00

99,24

99,24


(%)

I – 122

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)

85,00

0,24

0,28

Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED

100,00

91,40

91,40

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)

60,00

60,00

100,00

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)

60,00

60,00

100,00

Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)

75,00

75,00

100,00

Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)

75,00

62,50

83,33

Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)

100,00

100,00

100,00

Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)

40,00

40,00

100,00

(%)

melaksanakan PONEK (%)


128.846.535.200,00


96.407.259.444,00


I – 123

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 70 persen dengan realisasi sejumlah 70 persen, Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin mencapai 105,50 persen dari target sejumlah 90,00 persen dengan realisasi sejumlah 94,95 persen, Persentase RS yg melaksanakan PONEK mencapai 99,24 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 99,24 persen, Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten mencapai 0,28 persen dari target sejumlah 85,00 persen dengan realisasi sejumlah 0,24 persen, Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED mencapai 106,90 persen dari target sejumlah 62,28 persen dengan realisasi sejumlah 66,58 persen, Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 60,00 persen dengan realisasi sejumlah 60,00persen, Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 60,00 persen dengan realisasi sejumlah 60,00 persen, Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan mencapai 98,67 persen dari target sejumlah 75,00 persen dengan realisasi sejumlah 74,00 persen, Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian mencapai 83,33 persen dari target sejumlah 75,00 persen dengan realisasi sejumlah 62,50 persen, Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen,Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 40,00 persen dengan realisasi sejumlah 40,00 persen.


INDIKATOR KINERJA Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 19 target tolok ukur, antara lain : Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan PHBS di Provinsi Banten; Pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan; Pertemuan evaluasi program promosi kesehatan tingkat provinsi Banten Tahun 2014; Peringatan Hari Kesehatan sedunia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014; Pameran Kesehatan; Pembinaan dan monitoring


I – 124

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Program PHBS ke Kab/Kota; Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di Provinsi, Kab / Kota, Kecamatan, Desa; Peningkatan PHBS di Daerah Percontohan.

2

Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Bakti Sosial Operasi Katarak bagi Gakin; Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing bagi Gakin; Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Gakin; Pengobatan bagi Gakin; Monitoring dan Evaluasi Operasi Katarak dan Bibir Sumbing bagi Gakin; Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin; Monitoring Pelayan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di RS.

3

Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena jumlah RSU di Provinsi Banten yang sudah melaksanakan PONEK ada 32 dari jumlah 33 Rumah Sakit Umum, RSU malingping belum melaksanakan PONEK karena jumlah dokter yang masih terbatas. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 23 tolok ukur, antara lain : Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan progran Yankes Rujukan dan Khusus Kab / Kota; Koordinasi dan Evaluasi Program kegiatan Rujukan dan Khusus; Pelatihan TIM PONEK RS; Sosialisasi Sistem Rujukan Regional 1 Tingkat RS Kab/Kota; Sosialisasi Sistem Rujukan Regional II Tingkat RS Kab/Kota.

4

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena belum terbentuknya RSU Labuan dan beroperasional, sehingga pengadaan sarana penunjang alat kesehatan di ruang ICU tidak di terlaksana. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 4 kegiatan dari 39 tolok ukur, antara lain : Penyediaan Mebeulair Labkesda; Sarana Penunjang Lainnya Labkesda; Sarana Peralatan Teknis Dasar Labkesda; Sarana Peralatan Teknis Khusus Labkesda; Penyediaan bahan Habis Pakai Reagen dan Golongan Darah Labkesda; Pengadaan Cold Room; Pengadaan IPAL;


I – 125

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pengadaan Genset Plus Instalasi Labkesda; Belanja Pengisian Tabung Gas Medis; Penyediaan bahan Pakai habis RSUD Banten; Belanja Bahan Obat-obatan RSUD Banten; Belanja Modal Alat Kedokteran; Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Kedokteran; Belanja konsultansi Perencanaan Pemasangan Instalasi gas Medis; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Radiologi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Kamar Jenazah ; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Farmasi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Gizi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Gas Medis.

5

Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 19 target tolok ukur, antara lain : Peningkatan kemampuan teknis PONED Puskesmas; Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring pasca pelatihan PONED; Pelayanan kesehatan Arus Mudik Lebaran tahun 2014; Bimbingan Teknis dan penguatan Program Perkesmas Kabupaten/Kota; Peningkatan Program Indera Pendengaran di Puskesmas Bagi Tenaga Kesehatan; Workshop Fasilitas Integrasi Yankestradkom di Puskemas dan RS; Sosialisasi Akupresure bagi Tenaga Ahli Medis dan Paramedis di Puskesmas.

6

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan dan Investasi Barang Medis; Stok Opname Obat dan Bahan habis Pakai Instalasi farmasi; Belanja Pengisian Tabung Gas Medis; Penyediaan bahan Pakai habis RSUD Banten; Belanja Bahan Obat-obatan RSUD Banten; Belanja Modal Alat Kedokteran; Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Kedokteran; Belanja konsultansi Perencanaan Pemasangan Instalasi gas Medis.

7

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 13 target tolok ukur, antara lain : Rapat koordinasi penyusunan kebutuhan sarana dan


I – 126

No.

INDIKATOR KINERJA


RSUD Banten (%)

prasarana barang non medis; Peningkatan dan pemahaman pengelolaan dan inventarisasi barang non medis; Penyediaan makan dan minum pasien; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Laundry; Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruangan Instalasi Radiologi; Belanja makan dan Minum Petugas Jaga.

8

Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Prosedur Operasional dan SOP semua Bagian ( Rawat Inap dan Rawat Jalan); Peningkatan efektifitas dan efisiensi SOP Pelayanan melalui komparasi RSUD Setara.

9

Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 1 tolok ukur tidak dilaksanakan yaitu: Evaluasi Kepuasan Pelanggan terhadap Manajemen Pelayanan RSUD Banten. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 6 tolok ukur, antara lain : Persiapan penetapan Kelas/ Akreditasi Rumah sakit; Evaluasi pelayanan Kesehatan di RSUD Banten; Koordinasi dan Evaluasi tiap tiap Instalasi di RSUD Banten; Evaluasi Kepuasan Pelanggan terhadap Manajemen Pelayanan RSUD Banten.

10

Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : Rapat Koordinasi Pelayanan Rawat Inap; Rapat Koordinasi Pelayanan Rawat Jalan; Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan RSUD Banten.

11

Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan; Peningkatan Pemahaman Etika dan Mutu Keperawatan; Peningkatan Pemahaman Asuhan Keperawatan; Peningkatan Pemahaman Manajemen Keperawatan; Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Keperawatan.


I – 127

Plt. Gubernur Banten mengunjungi kantor BPJS Provinsi Banten TABEL

:

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

100,00

80,30

80,30

Prevalensi HIV (%)

<0,5

0,46

108,70

Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan

90,00

89,00

98,89


Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan


(%)

I – 128

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

<1

0,00

0,00

Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)

30,00

30,00

100,00

Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)

76,00

65,00

85,53

(%)

(%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk


13.302.578.282,00


9.946.716.709,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan mencapai 80,30 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 80,30 persen, Prevalensi HIV mencapai 108,70 persen dari target sejumlah <0,5 persen dengan realisasi sejumlah 0,46 persen, Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan mencapai 98,89 persen dari target sejumlah 90,00 persen dengan realisasi sejumlah 89,00 persen, Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk mencapai 0,00 persen dari target sejumlah <1 per 1.000 penduduk dengan realisasi sejumlah 0,00 per 1.000 penduduk, Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 30,00 persen dengan realisasi sejumlah 30,00 persen, Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas mencapai 85,53 persen dari target sejumlah 76,00 persen dengan realisasi sejumlah 65,00 persen.


I – 129


INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan vaksin, SDM yang belum terlatih, penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi dan tim TGC belum berfungsi secara maksimal. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 21 tolok ukur, antara lain : Bintek Program Surveilans dan Imunisasi; Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi; Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi; Pengadaan Cold Chain; Pengadaan Perawatan Suku Cadang Cold Chain; KIE Program Imunisasi, Surveilans dan Haji; Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular.

2

Prevalensi HIV (%)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan VCT; Sosialisasi HIV-AIDS Pada Kelompok Rawan; Pelaksanaan Zero Survey HIVAIDS; Pemeriksaan Spesimen HIV-AIDS; Pengadaan Buffer Stock KIE HIV.

3

Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kasus BTA di Provinsi Banten sebanyak 85.000 dan pasien tidak melakukan follow up di akhir pengobatan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 14 tolok ukur, antara lain : Pengadaan Buffer Stock Sarana Penunjang Lab TB; Pengadaan Buffer Stock Alat Penunjang Diri (APD) Penularan TB; Pelatihan Sistem Kewaspadaan Diri (SKD) Pneumonia Tingkat Provinsi Banten; Pelatihan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Program Diare; Pengadaan Alat Penunjang Pengendalian Diare ( Buffer Stock ).

4

Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Pengadaan Alat Penunjang Pemeriksaan Mikroskop Malaria ( Buffer Stock ); Pengadaan Sarana


I – 130

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Reagen Pemeriksaan Malaria RDT Malaria ( Buffer Stock ); Pengadaan Rapid Test Pemeriksaan DBD ( Buffer Stock ); Pengadaan Alat Pengendalian Vektor DBD ( Buffer Stock ); Pelaksanaan Pengendalian Vektor DBD; Pelatihan Mikroskopis Malaria; Pengadaan Mesin Fogging.

5

Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Pengendalian PTM Terintegrasi; Rapat Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi; Bintek Monev Program PTM Se Provinsi Banten; Screening Deteksi Dini PTM; Penyediaan Sarana Penanganan Penyakit Tidak Menular; Pertemuan Jejaring Kemitraan PPTM.

6

Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena dukungan anggaran di kabupaten/kota masih rendah terkait peningkatan akses air minum berkualitas. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 19 tolok ukur, antara lain : Pertemuan Koordinasi Program Penyehatan Lingkungan; Sosialisasi Pengembangan STBM di Provinsi Banten; Pelatihan Surveilan Kualitas Air; Pemeriksaan Sampel Air Minum; Pelatihan Pemasaran Sanitasi; Horizontal learning AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan); Pelatihan BPSPAM; Pengawasan produk menjelang hari raya.

TABEL

:

Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Jumlah industri formal dan informal yang

200

200

100,00

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan


(%)

I – 131

Sasaran Strategis kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)

50,00

20,00

40,00

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)

100,00

100,00

100,00

Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)

200

917,00

458,50

Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)

75,00

75,00

100,00

Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)

60,00

60,00

100,00

(%)

mendapatkan promosi kesehatan kerja


38.955.085.260,00


33.487.390.666,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 200 industri dengan realisasi sejumlah 200 industri, Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja mencapai 40,00 persen dari target sejumlah 50,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Ketersediaan Obat Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis mencapai 458,50 persen dari target sejumlah 200 orang dengan realisasi sejumlah 917,00 orang, Lengkapnya pengisian rekam medik 24 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 132

jam setelah selesai pelayanan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 75,00 persen dengan realisasi sejumlah 75,00 persen, Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 60,00 persen dengan realisasi sejumlah 60,00 persen. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No.

INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan Manajemen Resiko Bagi Perusahaan; Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan; Pengembangan Media Informasi Kesehatan Kerja; Seminar Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan; Peningkatan Kemampuan Antisipasi/Investigasi Keracunan Makanan bagi Industri; Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Kerja.

2

Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kurang tersedianya tenaga dokter, sehingga jam pelayanan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan sore hari dan belum dapat dioptimalkan sampai dengan 24 jam. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 7 tolok ukur, antara lain : Penyediaan Perbekalan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan; Penyelenggaraan Pelayanan BKKM; Bimbingan Teknis Pelayanan Prima di BKKM; Sosialisasi BKKM dengan Pihak Asuransi dan Perusahaan; Pembinaan Peningkatan Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Kesehatan di Klinik Perusahaan; Penyelenggaraan TIM Kesehatan.

3

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai beikut : Penyediaan Obat, Bahan Laboratorium; Penyediaan bahan pakai habis penunjang kesehatan; Penyediaan alat penunjang medis lainnya Tersedianya Alat Kesehatan RSUD Malingping.


I – 133

INDIKATOR KINERJA


4

Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai berikut : Pengiriman Pemagangan Perawat Bidan dan Tenaga Medis Lainnya; Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis; Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Gawat Darurat Bagi Perawat dan Bidan ( PPGD ); Pengiriman Diklat Gawat Darurat Bagi Dokter ( GELS ); Pengiriman Diklat APN; Pengiriman BTCLS.

5

Lengkapnya pengisian Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil rekam medik 24 jam pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : setelah selesai pelayanan Bimbingan Teknis Pengisian Rekam Medis dan (%) Pengembangan SDM pada seksi Rekam Medis; Rapat Koordinasi tentang Peningkatan ,Pemahaman, Pengelolaan Rekam Medis; Rapat Koordinasi Surveilans RS; Belanja Cetak Format Rekap Rekam Medis dan Instalasi Pelayanan.

6

Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)

No.

TABEL

:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, sebagai berikut : Pengelolaan SIMRS; Penyusunan Laporan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; Pengembangan wawasan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; Konsultasi dan Koordinasi SIMRS; Pengembangan Software SIMRS; Pengembangan Jaringan LAN dan Internet; Sarana dan Prasarana Kegiatan SIM RSUD Banten; Pembuatan WEB Rumah Sakit.

Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4


Capaian (%) 5

I – 134

Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

100

99,65

99,65

50,00

51,00

102,00

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)


6.509.955.950,00


5.763.597.350,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten mencapai 99,65 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 99,65 persen, Persentase Sarana Kesehatan mencapai 102,00 persen dari target sejumlah 50,00 persen dengan realisasi sejumlah 51,00 persen.


INDIKATOR KINERJA


Persentase ketersediaan Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini obat buffer di Provinsi disebabkan karena dalam pengadaan obat beberapa jenis Banten (%) obat tidak dapat disediakan oleh produsen mengingat produksi obat tertentu terbatas dan butuh waktu pemesanan sehingga tidak terealisasi. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 8 tolok ukur, antara lain : Pengadaan Obat Essential dan bahan habis pakai Buffer Stock Provinsi; Operasional Teknis Gudang Farmasi;


I – 135

Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pertemuan Perencanaan Obat Program dan PKD di Kab/Kota; Monitoring ketersediaan Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar; Pertemuan Teknis Pengelolaan Obat Dalam Pelaksanaan BPJS; Pertemuan Pembentukan Tim Perencanaan Obat Terpadu Provinsi Banten. 2

Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)

TABEL

:

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 13 target tolok ukur, antara lain : Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Pembinaan Tenaga Kefarmasian di sarana Pelayanan Kesehatan; Pertemuan Koordinasi Implementasi Perundang Undangan Kefarmasian; Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kefarmasian Kabupaten/Kota; Sosialisasi Formularium Nasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder; Pemantauan Pelaksanaan Fornas di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder; Pertemuan Tenaga Penyuluh Industri Rumah Tangga, Alkes, dan PKRT; Pertemuan Manajemen Logistik Instalasi Farmasi Provinsi Banten; Konsultasi Ke Kementrian Kesehatan dan Ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

100

85

85,00

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat,

Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)


(%)

I – 136

Sasaran Strategis terutama masyarakat miskin.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit)

123

92

74,80

Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)

40

60

150,00

Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)

50,00

0,00

0,00

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)

100,00

5,51

5,51

Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

23

20

86,96


35.762.971.800,00


6.331.647.813,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) mencapai 85,00 persen dari target sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 85 unit, Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA mencapai 74,80 persen dari target sejumlah 123 Unit dengan realisasi sejumlah 92 Unit, Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit) mencapai 150,00 persen dari target sejumlah 40 Unit dengan realisasi sejumlah 60 Unit, Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) mencapai 0,00 persen dari target sejumlah 50,00


I – 137

persen dengan realisasi sejumlah 0,00 persen, Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) mencapai 5,51 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 5,51 persen, Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang) mencapai 86,96 persen dari target sejumlah 23 orang dengan realisasi sejumlah 20 orang.



1

Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena adanya perubahan kewenangan pembinaan institusi pendidikan kesehatan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 13 tolok ukur, antara lain : Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan; Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Banten; Pembinaan Program Internsip Dokter Indonesia; Rapat Persiapan Try Out Uji Kompetensi Institusi Pendidikan Kesehatan; Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Uji Kompetensi; Pembekalan Program Internsip Dokter di Banten; Koordinasi & Evaluasi Program Kerja MTKP Banten; Workshop Penghitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan; Pembinaan Organisasi Profesi Dokter, Dokter Gigi & Dokter Spesialis.

2

Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih terdapat 31 Puskesmas yang terkendala dengan sarana dan prasarana Informasi Teknologi .Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 18 tolok ukur, antara lain : Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten; (TOT) SIKDA Tingkat Provinsi Banten; Kajian Kebutuhan SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menuju Universal Coverage di Provinsi Banten; Kajian Alokasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mendukung Universal Coverage; Naskah Akademis

No.


I – 138

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pembentukan Organisasi Instalasi Farmasi Provinsi Banten; Naskah Akademis Perda Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penunjang; Pemantapan Pelaksanaan SIKDA tingkat Provinsi Banten; Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Banten; Perumusan Pelaporan dalam Pemanfaatan SIKDA.

3

Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, sebagai berikut : Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi; Pemantapan Pelaksanaan Program GP2SP; Pelatihan Penyakit Akibat Kerja bagi tenaga kesehatan tingkat Provinsi Banten; Pengukuran kebugaran jasmani bagi tenaga kesehatan haji Provinsi banten; Pemantapan Penyakit akibat kerja bagi Puskesmas di Provinsi Banten; Koordinasi dan evaluasi kesehatan olahraga tingkat Provinsi Banten; Koordinasi Kesehatan olahraga LP/LS tingkat Provinsi Banten.

4

Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena belum terbentuknya Struktur Organisasi Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat pada Tahun 2014. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 5 tolok ukur, sebagai berikut : Koodinasi dan Evaluasi Layanan Kesehatan Jiwa di Kab/Kota; Identifikasi dan Tatalaksana Dini Kasus Pasung; Pemantapan Diagnosis dan Tatalaksana Dini Keswa di Puskesmas; Validasi, Updating Data Program Kesehatan Jiwa; Koordinasi Sistem Rujukan Program Kesehatan Jiwa.

5

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena klaim pasien penduduk miskin untuk program jamkesmas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten hanya dilayani dari RSUD Malingping dan RSUD Banten dengan minimnya jumlah klaim masyarakat. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 12 tolok ukur, antara lain : Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten; Sosialisasi JKN; Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten;


I – 139

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Pembinaan Tim JKN di RSUD Prov Banten; Pertemuan Koordinasi BPJS dengan kab/kota seprovinsi Banten; Pertemuan Mapping Kepesertaan Jamkesmas Meneju JKN; Pertemuan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin; Belanja Pembayaran Jaminan Kesehatan.

6

Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

TABEL

:

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena terdapatnya 3 Orang tenaga medis yang Tidak Mengikuti Pelatihan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 6 tolok ukur, antara lain : Pengiriman Pemagangan Perawat Bidan dan Tenaga Medis Lainnya; Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis; Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Gawat Darurat Bagi Perawat dan Bidan ( PPGD ); Pengiriman Diklat Gawat Darurat Bagi Dokter ( GELS ).

Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)

4,73

2,53

53,49

Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga

448 org

448 org

100,00

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.


(%)

I – 140

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kerja Anggaran Program Tahun 2014 :Rp. 5.330.228.000,00 Realisasi Program Tahun 2014 :Rp. 5.104.045.700,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja mencapai 53,49 persen dari target sejumlah 4,73 persen dengan realisasi sejumlah 2,53 persen dan Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 448 orang dengan realisasi sejumlah 448 orang.


INDIKATOR KINERJA


Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kurangnya SDM fungsional pengawas dan mediator yang ada di provinsi Banten dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang harus diawasi. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 6 kegiatan dari 38 tolok ukur, antara lain : Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR); Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2014; Pembinaan Program P2-HIV AIDS bagi Manajemen Perusahaan, SP/SB, Pekerja; Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan Tahun 2015; Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di Perusahaan; Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home Industri); Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Tangerang, Kota Tangsel dan Kota Serang; Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Dalam Penyelesaian


I – 141

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan; Bimtek Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif; Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Konsolidasi Dewan Pengupahan Provinsi dengan Depekab/Depeko; Konfirmasi KHL Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum; Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi; Konsinyering Penetapan Upah Minimum Kab/Kota.

2

Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri; Penempatan Lulusan BLKI; Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Konstruksi Kayu; Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit, Kejuruan Komputer, Kejuruan Las CO2, Kejuruan Teknologi Mekanik, Kejuruan CNC, Kejuruan Listrik Instalasi, Kejuruan Mobil Mesin.

Plt. Gubernur Banten menghadiri acara May Day bersama para Pekerja


I – 142

TABEL

:

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)

100.00

100.00

100.00

Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%)

20,00

20,00

100,00

Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)

100.00

100.00

100.00

Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)

100.00

100.00

100.00

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI, APE) (%)

100.00

100.00

100.00

Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap

100.00

100.00

100.00

Meningkatnya kesetaraan gender.

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)


(%) 5

100.00

I – 143

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%) Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

5.800.000.000,00


5.270.519.438,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 1 Kab/Kota dengan realisasi sejumlah 1 Kab/Kota, Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen, Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG

TKP3, PSW (AP,PPRG) mencapai 100.00 persen dari target

sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen, Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen, Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE) mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen dan Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) mencapai 100.00 persen dari target sejumlah 100.00 persen dengan realisasi sejumlah 100.00 persen.



I– 144

No.

INDIKATOR KINERJA


1

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Rapat Koordinasi Perlindungan Anak di Provinsi Banten; Fasilitasi Kota Layak Anak; Fasilitasi Telepon Sahabat Anak (TeSA); Fasilitasi Forum Anak Banten; Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu di Provinsi Banten; Penguatan Kelembagaan Posyandu di Kab/Kota.

2

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Pembina TP. PKK; Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tk. Provinsi Banten; Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tk. Nasional; Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Banten; Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional.

3

Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Peningkatan Kapasitas Penanganan KDRT; Peningkatan Kapasitas Penanganan Traficking; Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU); Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penanganan HIV/AIDS; Fasilitasi Perlindungan Perempuan.

4

Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai beikur : Rakor Teknis TKP3; Advokasi Penerapan PPRG di Kab/Kota PPRG; Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PUG; Penyusunan Dokumen Strategis Daerah Percepatan PUG melalui PPRG; Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya; Pembekalan bakal calon Legislatif Perempuan.

5

Rasio Pembinaan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil Organisasi Wanita pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, sebagai (BKOW dan lainnya) (%) berikut : Pelatihan Kepemimpinan Perempuan; Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Pengurus Organisasi Perempuan; Fasilitasi Peringatan Hari Ibu ke-84.

6

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GS

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai berikut : Rakor Kajian hasil survey P2WKSS Tahun 2014;


I – 145

INDIKATOR KINERJA

No.

7


I,APE) (%)

Rakor Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Pembinaan Lokasi P2WKSS; Survey Lokasi P2WKSS tahun 2015; Pengiriman Utusan P2WKSS Terbaik Tahun 2014 ke Jakarta; Temu Karya ke Lokasi P2WKSS Terbaik ke Kep. Riau.

Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Peningkatan Kapasitas Penanganan KDRT; Peningkatan Kapasitas Penanganan Traficking; Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU); Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penanganan HIV/AIDS; Fasilitasi Perlindungan Perempuan.

TABEL

:

Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

18 cabor / 17 event

17 cabor / 4 event

94,44/

1 unit

1 unit

100,00

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan.

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga


7.595.000.000,00


6.851.538.306,00

(%)

23,53

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 146

mencapai 94,44/23,53 persen dari target sejumlah 18 cabor / 17 event dengan realisasi sejumlah 17 cabor / 4 event dan Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1 unit dengan realisasi sejumlah 1 unit. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA


1

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan kurangnya pelaksanaan try out atlet di Provinsi Banten serta dukungan kabupaten/kota belum optimal dalam menyelenggarakan kejuaraan/ event olahraga ditingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada ketersediaan atlet berprestasi. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 6 kegiatan dari 11 tolok ukur, antara lain : Tersusunya Pedoman Pengelola PPLP Provinsi Banten, Juklak dan Juknis Tes dan Pengukuran Antopometri, Kapasitas Fisik dan Kebugaran Jasmani Bagi Atlit PPLP; Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP); Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional; Kejuaraan Nasional dan Internasional; Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL); Penghargaan Pelatih dan Atlit Berperstasi Tingkat Nasional dan Internasional.

2

Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 5 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Study pembangunan dan Standarisasi sarana dan Prasarana Skala Nasional; fasilitasi prasarana dan Sarana Pelatda POPWIL Tahun 2014; Fasilitasi Olahraga Tingkat Nasional; Sarana dan Prasarana Balai.

No.

TABEL

:

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin


I – 147

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial

1.215

1.215

100,00

Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan

220

220

100,00

40,00

40,00

100.00


Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%) Anggaran Program Tahun 2014 :Rp.

5.996.833.000,00


5.101.653.850,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1.215 Orang dengan realisasi sejumlah 1.215 Orang, Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan mencapai 100,00 dari target sejumlah 220 Kelompok dengan realisasi sejumlah 220 Kelompok dan Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 40 Persen dengan realisasi sejumlah 40 Persen.


INDIKATOR KINERJA



I – 148

INDIKATOR KINERJA

No.


1

Jumlah masyarakat Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil miskin yang memperoleh pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : pemberdayaan sosial Identifikasi dan Seleksi (Verifikasi) Sosial Fakir Miskin; Rapat Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin; Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan Sosial melalui Bansos; Bimbingan Sosial Motivasi Fakir Miskin; KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Stimulan UEP; Bimbingan Lanjut Pemberdayaan KUBE; Study Kelayakan Lokasi Pemberdayaan Tahun 2015.

2

Jumlah komunitas Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil masyarakat terpencil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : yang diberdayakan Pemetaan dan Pendamping Komunitas Masyarakat Terpencil; Bimbingan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil; Penyaluran Bantuan Komunitas Masyarakat Terpencil; Bimb. Kewirausahaan bagi Warga Komunitas Masy. Terpencil; Bimb. Lanjut Pemberdayaan Komunitas Masy. Terpencil.

3

Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)

TABEL

:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi kelompok PNPM Mandiri; Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tk. Nasional; Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tk. Provinsi; Peningkatan Kapasitas Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan; Rakor Teknis PNPM MPd, PNPM MPk.

Program Rehabilitasi Sosial.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4


Capaian (%) 5

I – 149

Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

901

901

100,00

Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi

1.122

1.122

100,00

Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi

530

530

100,00

Jumlah lembaga sosial anak yang dibina

16

16

100,00

Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi

660

660

100,00

Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)

307

307

100,00

Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

390

390

100,00

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi


9.487.954.000,00


9.332.643.695,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 901 Orang dengan realisasi sejumlah 901 Orang, Jumlah Anak yang dilayani mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1122 Orang dengan realisasi sejumlah 1122 Orang, dilindungi dan direhabilitasi, Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 530 Orang dengan realisasi sejumlah 530 Orang,


I – 150

Jumlah lembaga sosial anak yang dibina mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 16 Lembaga dengan realisasi sejumlah 16 Lembaga, Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 660 Orang dengan realisasi sejumlah 660 Orang, Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 307 Orang dengan realisasi sejumlah 307 Orang, Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 390 Orang dengan realisasi sejumlah 390 Orang. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tk. Provinsi Banten ; Pertemuan dan Pemantapan Petugas Pendamping;Lanjut Usia; Pertemuan dan Pemantapan Petugas Pendamping Lanjut Usia; Pembentukan Komda Lanjut Usia; Rapat Koordinasi Komda Lanjut Usia.

2

Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, sebagai berikut : Lomba Kreativitas Anak (LKA) dalam rangka HAN; Forum Anak Daerah (FAD); Penanganan Sosial Anak Jalanan Berbasis Masyarakat; Konggres Anak Indonesia (KAI); Sidang PIPA; Seminar Penanganan Anak Balita Terlantar melalui TAS; Rehabilitasi Anak Jalanan dalam Panti; Penanganan Kedaruratan Anak dan Lanjut Usia.

3

Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja bagi Eks Kusta; Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Penyandang Disabilitas; Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Bimbingan Lanjut; Rapat Persiapan Hari Disabilitas Internasional; Pemantapan Pendamping ASODK Berat.

No.


I – 151

INDIKATOR KINERJA

No.


4

Jumlah lembaga sosial anak yang dibina

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia; Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); Pertemuan Lembaga yang Menangani Anak yang Membutuhkan; Perlindungan Khusus.

5

Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Keterampilan bagi Eks Narapidana di Rutan Kab. Lebak; Pelatihan Keterampilan bagi Eks Narapidana di Lapas Wanita Kota Tangerang; Pelatihan Keterampilan bagi Eks Narapidana di Bapas Kab. Serang; Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS di Kab. Serang, Kota Tangsel, Kab. Tangerang.

6

Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Klien LU Terlantar; Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Klien WKTK; Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita Terlantar; Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Tuna Grahita.

7

Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS)/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); Pembinaan Remaja Putus Sekolah Terlantar (RPST); Pembinaan Eks Napza.

TABEL

:

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.


I – 152

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)

50

50

100,00

Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)

4.350

4.350

100,00

Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)

1.286

1.286

100,00

366

30.000

8.196,72


Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang) Anggaran Program Tahun 2014 :Rp.

25.020.000.000,00


24.579.672.359,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 50 Orang dengan realisasi sejumlah 50 Orang, Jumlah bantuan untuk korban bencana mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 4.350 Orang dengan realisasi sejumlah 4.350 Orang, Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 1.286 Orang dengan realisasi sejumlah 1.286 Orang, Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial mencapai 8196,72 persen dari target sejumlah 366 Orang dengan realisasi sejumlah 30.000 Orang. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No.

INDIKATOR KINERJA



I – 153

No.

INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 11 target tolok ukur, sebagai berikut : Penjangkauan dan Rekuitmen KTK/PMB; Pemantapan Petugas Penanganan KTK/PMB; Rehablitiasi Psikososial; Pemulangan dalam Provinsi KTK/PMB; Pemulangan antar Provinsi KTK/PMB; Bimbingan Keterampilan Pencegahan KTK/PMB; Bimbingan Keterampilan UEP KTK/PMB; Pendampingan UEP KTK/PMB; Bantuan Sosial UEP KTK/PMB; Bimbingan Lanjut KTK/PMB; Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP KTK/PMB.

2

Jumlah bantuan untuk korban bencana

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, antara lain : Rakor dan Rencana Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana; Lomba Kecamatan Siaga Bencana se - Provinsi Banten; Pembinaan dan Penguatan Manajemen Tim KSB; Piket Petugas Perlindungan Sosial Siaga Bencana; Fasilitasi Operasional Tim Petugas Pelayanan dan Banjamsos.

3

Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 11 target tolok ukur, antara lain : Penyiapan dan Pembinaan TAGANA di Kab/Kota se Provinsi Banten; Gladi Lapang dan Apel TAGANA se Provinsi Banten; Pengerahan TAGANA ke Lokasi Bencana; Pelatihan dan Pemantapan TAGANA se - Provinsi Banten; Fasilitasi Bhakti Sosial Nasional (Baksosnas) TAGANA Tahun 2014.

4

Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 27 target tolok ukur, antara lain : Pendataan UGB/PUB dan Askesos di Wilayah Provinsi Banten; Pemantapan Petugas Penyedia Layanan Fasdik dan Faskes, Pendamping dan Operator PKH; Pembekalan Pra Tugas bagi Pendamping dan Operator Jamsosratu; Pembuatan Kartu Peserta Jamsosratu, Formulir Pemutakhiran, Formulir Verifikasi Fasilitasi Pendidikan dan Kesehatan; Premi Peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu; Pemantauan Pemberian Bantuan


I – 154

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Sosial Jamsosratu.

TABEL

:

Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (Orang)

604

604

100,00

Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (Lembaga)

550

550

100,00

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

400

400

100,00

Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (Orang)

200

200

100,00

Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

12 keg

11 keg

91,67

Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lembaga / organisasi keagamaan yang terfasilitasi

600 lembaga

839 lembaga

139,83



(%)

34.704.747.200,00


I – 155


32.486.586.350,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 604 Orang dengan realisasi sejumlah 604 Orang, Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 550 Lembaga dengan realisasi sejumlah 550 Lembaga, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 400 Orang dengan realisasi sejumlah 400 Orang, Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 200 Orang dengan realisasi sejumlah 200 Orang, Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mencapai 91,67 persen dari

target

sejumlah

dengan

realisasi

sejumlah

dan

Cakupan

kelembagaan

kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi mencapai 139,83 persen dari target sejumlah 600 lembaga dengan realisasi sejumlah 839 lembaga.


INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, antara lain : Pertemuan Kelembagaan Forum Komunikasi TKSK; Bimbingan Teknis Peningkatan SDM TKSK; Pemilihan dan Penghargaan TKSK Berprestasi.

2

Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 16 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Manajemen Orsos/LKS; Pemilihan dan Penghargaan Orsos/LKS Berprestasi; Temu Informasi Pemerintah dengan PSKS; Pelatihan Dasar Pengurus Karang Taruna; Pembinaan Karang Taruna di Lokasi Pemetaan Program Pembangunan Perdesaan Terpadu; Pemilihan dan


I – 156

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Penghargaan Karang Taruna Berprestasi; Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna; Gebyar Pilar Sosial Tingkat Provinsi Banten; Penatalaksanaan Kelembagaan Sosial.

3

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Peningkatan dan Pengembangan NK3 kepada Guru; Lokakarya Gambar Sultan Ageng Tirtayasa kepada Guru & Siswa; Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)/MPN; Pengenalan Nilai - Nilai Situs Bangunan Bersejarah (Ziarah Wisata); Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2014; Seminar Perjuangan Syekh Nawawi Al Bantani dan Brigjen KH. Syam'un.

4

Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, antara lain : Penyuluhan Sosial Keliling Tahun 2014; Penyuluhan TKSK se - Provinsi Banten Tahun 2014; Penyuluhan melalui Banten Expo Tahun 2014; Penyuluhan melalui KSN Indotera Expo Tahun 2014; Penyuluhan kepada Lembaga Kesos (LKS) se - Prov. Banten Tahun 2014; Penyuluhan melalui Media Cetak Leaflet dan Website Tahun 2014; Penyuluhan Sosial kepada Kepala/Aparatur Kecamatan Tahun 2014.

5

Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu: Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW 1435 H. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 12 tolok ukur, antara lain : Peringatan Isra Mi'raj 1435 H; Peringatan nuzulul Qur'an 1435 H; Peringatan Idul Fitri 1435 H; Peringatan Idul Adha 1435 H; Peringatan tahun baru hijriah 1436 H; Rapat Koordinasi Kebijakan Daerah Dalam Pembinaan Kehidupan Keagamaan; Pembinaan motivasi dan peningkatan kapasitas guru ngaji.

6

Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lemba ga/ organisasi

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 tolok ukur, antara lain : Pembinaan manajemen kelembagaan majelis


I – 157

INDIKATOR KINERJA

No.

keagamaan yang terfasilitasi

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN ta’lim; Pembinaan manajemen kelembagaan Pengurus Masjid; Pembinaan manajemen kelembagaan pondok pesantren; Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama; Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Pembina Haji Daerah; Fasilitasi Penyelenggaraan Umroh.

Kegiatan Pelaksanaan Istighosah bersama Muspida, lembaga Keagamaan dan Masyarakat

TABEL

:

Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4


Capaian (%) 5

I – 158

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%)

353,00

353,00

100,00

Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)

414,00

414,00

100,00

Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)

100,00

100,00

100,00


11.685.567.088,00


9.826.544.849,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 353 persen dengan realisasi sejumlah 353 persen, Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 414,00 lembaga dengan realisasi sejumlah 414,00 lembaga dan Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud, dapat kami sampaikan penjelasan dalam tabel sebagai berikut : No. 1

INDIKATOR KINERJA Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 21 target tolok ukur, antara lain : Diseminasi Budaya Politik Dalam Pelaksanaan Demokratisasi Masyarakat; Diseminasi Budaya Politik Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan;


I – 159

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Diseminasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten; Diseminasi Budaya Politik Dalam Pelaksanaan Demokritasasi Masyarakat Bagi Organisasi Kemasyarakatan; Diseminasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 bagi Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Angkatan I (Dapil Kab. Tangerangt A dan B); Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Partai Politik Provinsi Banten Angkatan II (Parpol 2014-2019); Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Triwulan I, II, III & IV; Penyusunan Data dan Informasi Penyelenggaraaan Pemiliu Tahun 2014 di Provinsi Banten; Tim Fasilitasi Pelayanan, Registrasi, Informasi dan Identifikasi Keormasan.

2

Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Rapat Pengurus FPK Prov. Banten dengan FPK Kab./Kota; Pemahaman Wawasan Kewarganegaraan; Fasilitasi Babinsa/Babinsa/BPD/Sekdes/Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda; Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara; Rapat Penguatan Wawasan Kebangsaan.

3

Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 15 target tolok ukur, antara lain : Rapat pembahasan Analisis Polhukam/Rapat koordinasi KOMINDA; Pemantauan dan Penyelidikan lapangan Tim Kominda terhadap aksi Unjuk Rasa; Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL) Tim Kominda terhadap kelompok Radikal dan Organisasi Non Pemerintah; Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Rapat Tim Terpadu Tingkat Provinsi; Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing; Seminar Ketahanan Ekonomi Kab./Kota SeProvinsi Banten; Seminar Ketahanan Ekonomi Tingkat Provinsi Banten.


I – 160

TABEL

:

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)

20,00

19,00

95,00

Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)

23,53

23,53

100,00

Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)

18,52

16,72

90,28

Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.


7.509.430.800,00


6.678.002.078,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan mencapai 95,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 19,00.persen, Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 20,00 persen, Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 23,53 persen dengan realisasi sejumlah 23,53 persen dan Meningkatnya pelestarian dan perlindungan


I – 161

cagar budaya, museum dan kesejarahan mencapai 90,28 persen dari target sejumlah 18,52 persen dengan realisasi sejumlah 16,72 persen.



1

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini karena tidak terlaksananya 1 tolok ukur yaitu event misi kesenian daerah ke luar negeri Australia, hal ini disebabkan karena surat undangan dari kedubes Asutralia tidak sesuai dengan jadwal perencanaan anggaran. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 14 tolok ukur, antara lain: Terlaksananya Pertunjukan Seni Budaya Kab/Kota dan Tingkat Provinsi; Terlaksananya Festival Marawis; Terlaksananya Festival Qosidah; Terlaksananya Partisipasi Festival Tari; Terlaksananaya launcing Album Kompilasi Barudak Ba nten; Terlaksanya Kajian Kesenian Khas Banten; Terlaksanya Pengemasan Seni Pertunjukan; Terlaksananya Aktivasi Kesenian; Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Banten.

2

Meningkatnya pelestarian Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil tradisi masyarakat adat pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Cisungsang; Terlaksanyanya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Cisitu; Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Citorek; Terlaksanya Evet Masyarakat Baduy.

3

Meningkatnya pelestarian Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil nilai-nilai tradisi dan pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, antara lain : kearifan lokal sebagai berikut: Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang; Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon; Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang; Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten.

No.


I – 162

No. 4

INDIKATOR KINERJA


Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena terdapat 2 tolok ukur yang tidak dilaksanakan, yaitu partisipasi pameran museum tingkat nasional di jakarta dan tidak terlaksananya peluncuran buku tema kebudayaan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 25 tolok ukur, antara lain: Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kab. Serang; Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan; Penelitian Cagar Budaya di Kota Cilegon; Tersedianya Dokumentasi Cagar Budaya; Tersusunnya Buku Masjid - masjid Kuno Banten; Tersusunnya Buku Bangunan Kuno Banten; Tersusunnya Buku Biografi Ulama Banten; Tersusunnya Buku Kamus Bahasa Sunda Banten; Tersusunnya Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten; Tersedianya Koleksi Museum; Terpeliharanya Koleksi Museum; Terlaksananya Bahan Pameran Museum; Terlaksananya Aktivasi Maseum; Terlaksananya Partisipasi Museum Tingkat Nasional; Terlaksananya Pameran Permuseuman MPU; Terlaksananya Kajian Tata Ruang Pamer Museum; Tersusunnya Buku Permainan Tradisional Anak; Tersusunnya Buku Sejarah Nama - Nama Tempat; Tersusunnya Buku Autoborafi Syech Nawawi Albantani; Tersusunnya Buku Sejarah Kepahlawanan; Tersususnnya Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten; Tersusunnya Buku Tokoh Perjuangan; Tersusunnya Buku Informasi Museum; Terlaksananya Peluncuran Buku Tema Kebudayaan.


I – 163

Plt. Gubernur Banten menghadiri acara Seba Baduy Tahun 2014

TABEL

:

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; Program Penataan Administrasi Kependudukan; dan Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

80 Orang

80 Orang

100.00

100,00

92,86

92,86

Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk.

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang) Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)


(%)

I – 164

Sasaran Strategis

Capaian

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pemb inaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)

350 KK

15 KK

4,29

Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)

175 KK

15 KK

8,57


3.644.992.900,00


3.103.230.425,00

(%)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 80 Orang dengan realisasi sejumlah 80 Orang, Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan mencapai 92,86 persen dari target sejumlah 100,00

persen

dengan

realisasi

Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan

sejumlah

Kebutuhan

92,86

Masyarakat

persen,

Cakupan

Transmigran

Serta

Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat mencapai 4,29 persen dari target sejumlah 350 KK dengan realisasi sejumlah 15 KK, dan Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi mencapai 8,57 persen dari target sejumlah 175 KK dengan realisasi sejumlah 15 KK.



I – 165

No.

INDIKATOR KINERJA


1

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan KIE Program Keluarga Berencana bagi PPKBD; Rapat Koordinasi teknis Program Keluarga Berencana; Workshop Peningkatan Kesehatan reproduksi bagi Perempuan terhadap Keluarga Berencana.

2

Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 2 target tolok ukur yaitu : Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi banten dan fasilitasi sosialisasi dan implementasi E-KTP terealisasi 1 kali dari target 2 kali pelaksanaan disebabkan karena substansi tentang penerbitan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan telah terakomodir dan cukup dilaksanakan dalam 1 kali rapat; dan koordinasi dan fasilitasi rapat kerja mitra praja utama (MPU) hanya terealisasi 2 kali dari target 3 kali mengingat jadwal rapat kerja Gubernur dan anggota Forum MPU tahun 2014-2018. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 6 tolok ukur, antara lain Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten; Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten; Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten; Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);'Fasilitas Sosialisasi Dan Implementasi E-KTP; Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP.

3

Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pe mbinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kuota pemberangkatan transmigrasi ditentukan oleh kemenakertrans/pusat. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 12 tolok ukur, antara lain: Persiapan Penempatan Transmigrasi; Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi Penempatan Tahun 2015; Pengecekan Lokasi Transmigrasi tahun 2014; Koordinasi Program Transmigrasi dan Pendampingan Pelatihan Caltrans; Pemantauan Animo Calon Transmigrasi; Pemantauan Perkembangan Kerjasama Antar Daerah (KSAD); Fasilitasi Pelatihan Teknis Bagi Calon


I – 166

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Transmigrasi; Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi Penempatan Tahun 2015; Fasilitasi Mediasi Kerjasama Antar Daerah ke Daerah Tujuan Transmigrasi.

4

Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)

TABEL

:

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kuota pemberangkatan transmigrasi ditentukan oleh kemenakertrans/pusat. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 12 tolok ukur, antara lain : Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi Penempatan Tahun 2015; Fasilitasi Mediasi Kerjasama Antar Daerah ke Daerah Tujuan Transmigrasi; Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online; Penginformasian Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi; Pembinaan dan Pembekalan Catrans.

Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

3 dokumen

3 dokumen

100,00

100,00

100,00

100,00

Terwujudnya Perencanaan Kerjasama peningkatan partisipasi Pembangunan Daerah perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

2.105.000.000,00


1.652.108.191,00


(%)

I – 167

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3 dokumen dengan realisasi sejumlah 3 dokumen dan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.


INDIKATOR KINERJA


1

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013; Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2015; Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan sektor Provinsi Banten Tahun 2014; Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali; Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan; Koordinasi Perencanaan Kerjasama antar Kab/Kota; Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta; Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS); Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi.

2

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU); Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur; Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi


I – 168

Banten Dalam dan Luar Negeri.

TABEL

:

Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah; dan Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)

100,00

95,60

95,60

Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur .(%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)

100,00

76,47

76,47

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)

100,00

93,33

93,33

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.


52.025.480.250,00


39.167.851.725,00


(%)

I – 169

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian mencapai 95,60 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 95,60 persen, Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur mencapai 76,47persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 76,47persen dan Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur mencapai 93,33 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 93,33 persen.



1

Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 22 target tolok ukur, antara lain : Rakorda Bidang Kepegawaian Tahun 2014; Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Banten Tahun 2012-2017; Penyusunan Penetapan Kinerja (Tap) Dan Iku BKD Provinsi Banten Tahun 2014; Penyusunan LKPJ BKD Provinsi Banten Tahun 2013; Monitoring Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun 2014; Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKD Provinsi Banten Tahun 2014.

2

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 17 target tolok ukur, antara lain : Pembinaan PNS Pemerintah Provinsi Banten; Penyusunan dan Pengolahan laporan Rekapitulasi Absensi SKPD; Penyusunan dan Pengolahan Rekapitulasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Kab/Kota Se Provinsi Banten; Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengobatan Pegawai ; Pembinaan Mental Pegawai; Pemberian Penghargaan /

No.


I – 170

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Tanda Kehormatan; Bantuan Bagi Pegawai Yang Meninggal Dunia; Pembinaan Moral Keluarga PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3

Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 2 Tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu : Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijasah PNS Provinsi Banten Tahun 2014 dan Pengambilan Sumpah PNS & Penerbitan SK Peningkatan Status CPNS Ke PNS. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 4 kegiatan dari 45 tolok ukur, antara lain : Perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota se Provinsi Banten; Perpindahan PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten atau sebaliknya; Perpindahan PNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Perpindahan PNS Kemernterian / Lembaga/Provinsi Kab/Kota/Kota Lain ke Provinsi Banten/Kab/Kota se Provinsi Banten atau sebaliknya; Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Banten Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober 2014; Kenaikan Pangkat PNS Kab/kota Se- Provinsi Banten Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober 2014; Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014; Penerbitan SK Pengangkatan CPNSD Provinsi Banten Tahun 2014; Evaluasi dan Pelaporan Arsip Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten; Verifikasi dan Validasi Arsip Digital Kepegawaian; Pelaksanaan Alih Media Arsip Kepegawaian; Fasilitasi dan Penyelesaian KARPEG/KPE Pegawai Provinsi Banten; Penyelesaian KARIS Pegawai Provinsi Banten; Penyelesaian KARSU Pegawai Provinsi Banten; Penyelesaian TASPEN Pegawai Provinsi Banten; Pengelolaan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS Bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Pembuatan Kartu tanda Pengenal Pegawai / ID card Pegawai Provinsi Banten; Rekonsiliasi Dokumen Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Banten dengan BKN dan Kanreg III; Penyusunan Penatausahaan Administrasi Kepegawaian; Validasi Data Kepegawaian Provionsi Banten; Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai


I – 171

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Provinsi Banten; Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2014; Pengolahan Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Kepegawaian ( SIMPEG); Penyusunan Aplikasi Pelaporan Data Kepegawaian .

4

Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur .(%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 21 target tolok ukur, antara lain : Sidang Baperjakat Struktural; Sidang Baperjakat; Penilaian Calon Sekda / Pejabat Eselon II Kab./Kota di Provinsi Banten; Sidang Baperjakat Pertimbangan Kepangkatan; Sidang Baperjakat Perpanjangan Batas Usia Pensiun; Pelantikan Pejabat Struktural; Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional ; Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014; Fasilitasi Seleksi Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran, tes kompetensi, Tes Kesehatan, Kesamaptaan , Tes Pantukhir Capara IPDN; Penyusunan Formasi CPNS Persiapan Penerimaan CPNS; Penerimaan berkas,Verivikasi dan Validasi Berkas Lamaran CPNS; Pelaksanaan Tes CPNS dengan Sistem CAT ( Computer Asissted Test )Pemberkasan Usulan NIP.

5

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 6 target tolok ukur yaitu : Diklat pengawasan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, diklat pembentukan auditor ahli, fasilitasi pola kontribusi diklat Sat Pol PP, damkar dan mitigasi bencana. karena pihak Kab/Kota membatalkan pengiriman peserta Diklat. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 6 kegiatan dari 33 tolok ukur, antara lain: Terselenggaranya Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten; Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk. III; Terselenggaranya Diklat Teknis Pembuatan Karya Tulis Ilmiah; Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan SOP Angkatan III; Terselenggaranya Diklat Pembentukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Angkatan V, VI, VII; Terselenggaranya Diklat Manajemen Pengembangan Wisata Daerah; Terselenggaranya Diklat


I – 172

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Manajemen Puskesmas; Terselenggaranya Diklat Manajemen Lurah; Terselenggaranya Diklat Bidan Desa.

6

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)

TABEL

:

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu: bimbingan teknis sosialisasi bagi kepala sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata), tidak diselenggarakan karena telah diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Bimbingan teknis sosialisasi kepala sekolah Adiwiyata tidak diselenggarakan karena telah diselenggarakan oleh Kabupaten/KotaAdapun indikator dimaksud ditunjang oleh 2 kegiatan dari 19 tolok ukur, antara lain: Terselenggaranya Manajemen Standar Kediklatan; Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Antar Lembaga Diklat Kab/Kota; Terselenggaranya Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta Diklat dan Bintek; Terselenggaranya Bintek Penyusunan Kursil dan Modul Bagi Widyaiswara; Terselenggaranya Penyusunan Kursil Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah; Terselenggaranya Penyusunan Kurikulum Silabi Diklat Penatausahaan Keuangan Aset Daerah; Terselenggaranya Penyusunan Kurikulum Silabi Diklat Penyusunan Renja SKPD; Terselenggaranya Penyusunan Modul Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah; Terselenggaranya Penyusunan Modul Diklat Penatausahaan Aset Daerah; Terselenggaranya Evaluasi Pasca Diklat

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


Capaian (%)

I – 173

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)

100,00

100,00

100,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

3.572 T

4,899 T

137,15

2

2

100,00

3

3

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf ormasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)

(%)

Anggaran Program Tahun 2014 : Rp. 43.558.217.450,00 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 174

Realisasi Program Tahun 2014 : Rp. 35.668.539.222,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Jumlah Pendapatan Asli Daerah mencapai 137,15 persen dari target sejumlah 3.572 Trilyun Rupiah dengan realisasi sejumlah 4,899 Trilyun Rupiah, Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 2 Unit dengan realisasi sejumlah 2 Unit, Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3 Unit dengan realisasi sejumlah 3 Unit, Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.


INDIKATOR KINERJA


Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 7 kegiatan dari 59 target tolok ukur, antara lain : Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT Dinas Daerah Provinsi Banten; Kajian Penataan UPT pada Dinas dan Badan; Kajian Besaran Kelembagaan Perangkat Daerah; Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan pelaksanaan Perda SOTK OPD Kabupaten; Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Rakorpanda) Bidang Kelembagaan SeProvinsi Banten; Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan pelaksanaan Perda SOTK OPD Kota; Penataan Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah; Penyusunan SOP Dinas Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas


I – 175

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Nakertrans dan Dinas Hutbun, Dinas PPKD, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi ndan UMKM, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas SDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Banten; Konsinyering Penyusunan Finalisasi Uraian Tugas UPT; Konsinyering Penyusunan Finalisasi Anjab dan ABK Fungsional Umum; Penyusunan Draft Final Rapergub Standar Kompetensi Jabatan Struktural UPT Daerah; Penyusunan Draft Final Rapergub Syarat Jabatan Struktural; Penyusunan Rapergub Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Banten; Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerpan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Provinsi Banten; Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Kab/Kota; Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Pemerintah Provinsi Banten (Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan).

2

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian14 kegiatan dari 60 target tolok ukur, antara lain : Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten; Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan Polda Metro; Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun 2014; Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan; Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun 2014 Triwulanan; Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten Tahun 2014; Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014; Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah; Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat; Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling ; Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor.

3

Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/ informasi penunjang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 tolak ukur, antara lain: Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun


I – 176

INDIKATOR KINERJA


peningkatan pendapatan daerah (unit)

2014;Penyusunan P eraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014; Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014; Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014; Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014; Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling Polda Metro dan Polda Banten); Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT di Provinsi Banten,

4

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 17 target tolok ukur, antara lain : Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA 2015; Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2015; Penyusunan Rapergub Standard Kuantitas, Kualitas Dan Kompetensi Tim Verivikasi RKA SKPD/DPPKD; Penyusunan Rapergub SOP Pelaksanaan Penelitian RKASKPD dan RKA-PPKD; Penyusunan RAPERDA P-APBD TA 2014; Penyusunan RAPERDA APBD TA 2015; Pelaksanaan SIMDA; Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntantbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD TA. 2014; Penyusunan Rapergub penjabaran P-APBD TA.2014; Penyusunan Rapergub penjabaran APBD TA.2015; Verifikasi DPPA SKPD DPPA PPKD TA. 2014 Pergeseran Anggaran.

5

Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Keputusan Gubernur Tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2014; Sosialisasi

No.


I – 177

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Peraturan Dalam Negeri tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati / Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2015; Rapat Koordinasi dengan Kab/kota dan penyusunan Dokumen Berita Acara hasil Rapat Koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan Januari s.d Desember 2014 ; Penyusunan Rancangan Pergub Banten Tentang Perubahan BHPD TA. 2014.

6

Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 26 target tolok ukur, antara lain : Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank TA.2015; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa BUD TA. 2015; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015; Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah; Bimbingan Teknis Perpajakan; Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II; Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II; Bintek Administrasi Keuangan pada SKPD Provinsi Banten; Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; Sosialisasi Langkah-langkah Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014; Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan; Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Perubahan TA.2014; Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional SKPD Provinsi Banten.


I – 178

Foto :kegiatan pelayanan pajak online pada Banten expo tahun 2014

TABEL

:

Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi

Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)

100,00

75,16

75,16

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)

100,00

97,42

97,42


(%)

I – 179

Sasaran Strategis informasi.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)

100,00

100,00

100,00

Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

2 Dok

2 Dok

100,00

Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah

6 unit

6 unit

100,00

Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah

10 dok

10 dok

100,00

Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi

100,00

100,00

100,00

Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi

100,00

100,00

100,00

Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi

100,00

100,00

100,00

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

16 dok

16 dok

100,00

Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah(%)


(%)

172.541.179.500,00


I – 180


100.947.144.577,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah mencapai 75,16 persen dari target sejumlah 100,00 dengan realisasi sejumlah 75,16 persen, Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mencapai 97,42 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 97,42 persen, Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 2 dokumen dengan realisasi sejumlah 2 dokumen, Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 5,00 persen dengan realisasi sejumlah 5,00 persen, Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 6,00 unit dengan realisasi sejumlah 6,00 unit, Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 10 dokumen dengan realisasi sejumlah 10 dokumen, Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 16 dokumen dengan realisasi sejumlah 16 dokumen.


INDIKATOR KINERJA Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 2 target tolok ukur yaitu : Penyelesaian Kerugian Daerah pada kegiatan TP/TGR tidak dilaksanakan mengingat salah satu persaratan TP/TGR


I – 181

No.

2

INDIKATOR KINERJA


daerah

yaitu TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk penghapusan aset belum diterbitkan sampai dengan akhr tahun; dan Pengadaan Lahan Untuk Dukungan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, proses pembayarannya belum dapat dilaksanakan terkendala oleh proses pelaksanaan BPN. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 5 kegiatan dari 36 tolok ukur, antara lain : Penyusunan Neraca Aset Tetap Tahun 2012; Pelatihan Petugas Sensus Barang Daerah; Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah; Pelaksanaan Sensus Barang Daerah; Cek Fisik Labelisasi belanja Modal TA. 2012 di seluruh SKPD Provinsi Banten; Penyusunan Rancangan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah; Penyusunan Rancangan Penetapan Harga Sewa Atas Aset Milik Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Milik Daerah; Pematokan dan Pemagaran Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten; Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Daerah; Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil Pengadaan Tahun 2011; Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil Pengadaan Tahun 2012; Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil Pengadaan Tahun 2013; Perencanaan Pendistribusian Aset Hasil Pengadaan Ta. 2013.

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tolok ukur pemberhentian anggota DPRD dan pengangkatan PAW yang ditargetkan untuk difasilitasi sebanyak 4 kali terealisasi 3 kali; Tolok ukur Fasilitasi ijin ke luar negeri pejabat dan anggota DPRD Triwulan I-IV yang ditargetkan untuk difasilitasi sebanyak 4 kali hanya terealisasi 1 kali; tolok ukur fasilitasi pengesahan pimpinan DPRD Provinsi yang ditargetkan untuk difasilitasi sebanyak 4 kali hanya terealisasi 1 kali; tolok ukur fasilitasi dan konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten


I – 182

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN yang ditargetkan untuk difasilitasi sebanyak 4 kali hanya terealisasi 2 kali; tolok ukur fasilitasi dan konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten yang ditargetkan untuk difasilitasi sebanyak 4 kali hanya terealisasi 2 kali; tolok ukur Sosialisasi Pelaksanaan wewenang BPD Kabupaten Serang tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Kemendagri pada Sosialisasi Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 9 kegiatan dari 57 tolok ukur, antara lain: Rapat Fasilitas Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten; Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah; Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel; Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III); Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa; Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang; Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa; Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah ; Verifikasi Pilar Batas Daerah ; Koordinasi dan Konsultasi Fasilitas Penegasan Batas Daerah ; Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan); Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang); Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak); Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat; Fasilitasi, Koordinasi dan


I – 183

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Konsultasi Penataan Daerah ; Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB; Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintah Daerah; Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru.

3

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Pertahanan ; Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum; Rapat Koordinasi Bidang Pertahanan; Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4

Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, sebagai berikut : Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015; Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015; Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014; Workshop Penyusunan Pertauran Gubernur tentang Standarisai Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015; Penyusunan Data base Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bantten Tahun 2015; Kunjungan Keja Dalam Rangka Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Ke Batam; Kunjungan Kejrja Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 ke Yogyakarta; Bintek Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan.

5

Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 8 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang/ Jasa; Sarana Prasarana Pendukung Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE); Fasilitasi Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional; Jasa Konsultansi Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik;


I – 184

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik; Rapat Koordinasi LPSE Se Provinsi Banten; Sosialisasi Aplikasi Pendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.

6

Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Triwulan I Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Bante; Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar; Kajian Analisis Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar; Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), Harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk; Rapat Koordinasi Teknologi Tinggi/Terapan di Provinsi Banten; Rapat Koordinasi Implementasi Teknologi Bagi Pelaku UMKM dan Koperasi Di Provinsi Banten; Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan / Stake Holder Masalah Ketenagakerjaan di Provinsi Banten; Rapat Koordinasi Tentang Penyelesaian Masalah UMP; Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan di Provinsi Banten; Kajian Tentang Kebijakan Sentra Ekonomi Berbasis Teknologi Tepat Guna Kajian Tentang Kebijakan Bahan Baku Lokal yang akan dijadikan Komoditas Unggulan; Kajian Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Banten.

7

Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, sebagai berikut : Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR/PD.PK Se - Provinsi Banten; Rapat Koordinasi PD. BPR / PD.PK Se-Provinsi Banten; Monitoring PD BPR/PD PK Se-Provinsi Banten; Bintek Manajemn PD.BPR dan PD.PK Se - Provinsi Banten; Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kelembagaan Perekonomian; Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah; Sosialisasi undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang


I – 185

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Lembaga Keuangan Mikro .

8

Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 3 kegiatan dari 37 target tolok ukur, antara lain : Sosialisasi Hasil Kajian Dampak Program Perkreditan dan Perkuatan Permodalan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah di Provinsi Banten; Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian di Provinsi Banten ( Kebijakan Bidang Pariwisata), bidang pertanian, Bidang Bina Marga dan Tata Ruang ), Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman), Bidang Sumber Daya Alam ), Bidang Pertambangan dan Energi ), Bidang Transportasi dan Telekomunikasi), Bidang Kehutanan dan Perkebunan ), Bidang Kelautan dan Perikanan ); Analisis kebijakan optimalisasi peran Bandara panimbang untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung; Analisis Kebijakan Infrastruktur Perekonomian Terhadap Destinasi Wisata Alam di Provinsi Banten; Analisis Kebijakan Peran Sektor Pertambangan dan Energi Listrik Mikro Hidro dalam Meningkatkan Pariwisata Edukasi di Provinsi Banten; Analisis Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Perekonomian Masyarakat Nelayan di Provinsi Banten; Analisis Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Produk Lokal terhadap Perekonomian Masyarakat di Provinsi Banten; Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Data Bidang Infrastruktur Perekonmian; Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri ; Rapat Koordinasi Perekonomian di Bidang Investasi; Rapat Koordinasi Perekonomian di Bidang Industri.

9

Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 6 kegiatan dari 38 target tolok ukur, antara lain : Sosialisasi Pembangunan Kepada Wartawan ; Forum Dialog Pemerintah Provinsi Banten dengan Pers di Provinsi Banten ; Safari Jurnalistik; Fasilitasi Press Room; Fasilitasi Festival Media Komunikasi Tradisional Tingkat Nasional;


I – 186

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Publikasi Melalui Gelar Pameran/Event Daerah/Nasional; Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan dalam Pengelolaan Media Luar Ruang; Agenda PHBN dan PHBD; Fasilitasi Kegiatan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda) pada acara kenegaraan, Rapat Resmi, Pelantikan, Upacara Bendera, Bukan Upacara Bendera, Peresmian Gedung/Kantor dll di Wilayah Provinsi Banten; Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan; Perencanaan Kegiatan Pimpinan; Perencanaan Kegiatan Tamu; Koordinasi Kegiatan; Fasilitasi Kunjungan Tamu di dalam wilayah Provinsi Banten.

10

Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 5 kegiatan dari 35 target tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Forum Kehumasan Instansi Vertikal, BUMN/ BUMD dan Perguruan Tinggi; Pengembangan Hubungan Wawasan Komunikasi dengan Media Cetak dan Elektronik; Penerbitan Buku Agenda Kerja Tahun 2014; Penerbitan Info Majalah Dinding Edisi I, II, III, IV, V, VI; Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 di Media Massa; Penyediaan Bahan Informasi Publik; Penayangan Informasi Publik ke Dalam Website PPID; Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Focus Group Discussion Membangun interpersonal Relationship dengan Stakeholders.

11

Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 6 kegiatan dari 20 target tolok ukur, antara lain : Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah; Saresehan Masyarakat Banten Se-Jabodetabek; Pertemuan Investasi; Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu; Terupdatenya Sistem Website Kantor Penghubung Provinsi Banten; Terpublikasikannya Informasi Promosi Banten melalui Buletin; Tersediannya Data dan Informasi Provinsi Banten melalui Website; Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta; Pentas Seni di luar wilayah Provinsi Banten; Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan


I – 187

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN di TMII; Paket Acara Khusus Anjungan Banten di TMII.

12

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

TABEL

:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014; Rapat Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014; Rapat Koordinasi Pokjanal DBD Tahun 2014.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah; Program Pembinaan Kearsipan Daerah; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika; dan Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

42 Paket

42 Paket

100,00

Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)

27 SKPD (63%)

27 SKPD (63%)

100,00

Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)

27 SKPD (63%)

27 SKPD (63%)

100,00

Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian

34 Dokumen

33 Dokumen

97,06

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.


(%)

I – 188

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)

68,42

68,42

100,00

Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)

30,00

30,00

100,00

Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)

30,00

30,00

100,00

Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)

100,00

75,00

75,00

(%)

dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)

Anggaran Program Tahun 2014 : Rp. 24.418.832.700,00 Realisasi Program Tahun 2014 : Rp. 22.239.548.828,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 42 Paket dengan realisasi sejumlah 42 Paket, Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya

sesuai dengan ketentuan mencapai 100,00 persen dari target

sejumlah 27 SKPD / 63,00 persen dengan realisasi sejumlah 27 SKPD / 63,00 persen, Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 27 SKPD /


I – 189

63,00 persen dengan realisasi sejumlah 27 SKPD / 63,00 persen, Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah mencapai 97,06 persen dari target sejumlah 34 dokumen dengan realisasi sejumlah 33 dokumen, Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017 mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 68,42 persen dengan realisasi sejumlah 68,42 persen, Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 30,00 persen dengan realisasi sejumlah 30,00

persen, Cakupan

Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 30,00 persen dengan realisasi sejumlah 30,00 persen dan Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 75,00 persen dengan realisasi sejumlah 75,00 persen.



1

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, sebagai berikut : Penyusunan Data Pembangunan Daerah; Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota); Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota; Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah; Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD; Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 20142017; Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015; Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015; Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah; Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah. (Pada seluruh SKPD)

2

Persentase SKPD Provinsi yang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai

No.


I – 190

INDIKATOR KINERJA


pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)

berikut : Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi Banten; Pembinaan dan Pengembangan SDM bagi Calon Fungsional Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dan Lembaga Kearsipan Provinsi Banten; Bimbingan, Konsultasi Lembaga Kearsipan Provinsi Banten dengan Kearsipan Nasional dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota; Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Desa/Kelurahan se-Provinsi Banten; Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan se-Provinsi Banten .

3

Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Pengolahan Data Arsip Dinamis BPAD Provinsi Banten ; Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN); Workshop Pengelolaan Arsip Berbasis Web Aplikasi SIKN; Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten; Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING) Masyarakat Sadar Arsip .

4

Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak terealisasi 1 dokumen penelitian dan pengembangan bidang pengembangan kawasan. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 8 kegiatan dari 26 tolok ukur, antara lain : 1.Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sida Provinsi dan Kab/Kota Pemerintahan Kab/Kota; 4.Capacity Bulding SIDa Provinsi dan 8 Kab/Kota; Kajian Kerangka Standarisasi Pembiayaan Program Lintas Sektor SIDa Pemerintah dan Swasta; Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembentukan Jaringan Pusat unggulan Spesifik Daerah; Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan (Pelaku Usaha); Pelatihan dan Pengembangan UMKM untuk Produk Inovatif Di Business Innovation Center Puspitek Serpong; Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi SIDa; Fasilitasi temu bisnis inovasi; Workshop Pengembangan PI UMKM, Pusat Unggulan IPTEK Spesifikasi Daerah dan Desa Inovatif.

5

Meningkatnya penyelenggaraan dan


No.


I – 191

No.

INDIKATOR KINERJA


pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)

Rapat Koordinasi Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi; Pelayanan dukungan teknologi Informatika; Peningkatan Kapasitas Network Operating Centre (NOC) Provinsi Banten; Pengembangan Akses Aplikasi SIMDA dilingkungan Kawasan KP3B; Sosialisasi Integrasi Aplikasi SIMDA SKPD di kawasan KP3B; Monitoring dan Evaluasi dana hibah Komisi Informasi Provinsi Banten; Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Non Goverment.

6

Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KPID Banten; MoU dengan KPUD Banten; MoU dengan Bawaslu Banten KPID Award; Pameran Potensi Penyiaran.

7

Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, sebagai berikut : Sosialisasi Peraturan Kampanye; Monitoring dan Dokumentasi Isi Siaran; Evaluasi dan Analisa Isi Siaran; Literasi Media; Fasilitasi Pengawasan Pemilu dan Pilpres.

8

Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 2 target tolok ukur yaitu : Verifikasi Faktual Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester I; dan Tindak Lanjut Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasca EDP..Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 8 tolok ukur, antara lain: Verifikasi Administrasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester I; Verifikasi Administrasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester II; Verfikasi Faktual Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester II; Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester I; Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester II; Seminar Penataan Infrastruktur dan Pembentukan Desk Penyiaran di Provinsi Banten.


I – 192

TABEL

:

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

70,00

70,00

100,00

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)

11,00

11,00

100,00

2 Posyantek

3 Posyantek

150,00

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)

85,00

85,00

100.00

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung

3,8

3,8

100,00

Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna


(%)

I – 193

Capaian

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) (%)

6,38

6,38

100,00

Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)

6 desa/kel

6 desa/kel

100.00

Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa

1.261 desa

1.262 desa

100.08

(%)

Desa) (%)


5.150.000.000,00


4.877.591.000,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 70,00 persen dengan realisasi sejumlah 70,00 persen, Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel mencapai 100,0 persen dari target sejumlah 11,00 persen dengan realisasi sejumlah 11,00 persen, Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mencapai 150,00 persen dari target sejumlah 2 Posyantek dengan realisasi sejumlah 3 Posyantek, Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 85,00 persen dengan realisasi sejumlah 85,00 persen, Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 3,8 persen dengan realisasi sejumlah 3,8 persen, Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) mencapai 100,00 persen


I – 194

dari target sejumlah 6,38 persen dengan realisasi sejumlah 6,38 persen, Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 6 desa/kel dengan realisasi sejumlah 6 desa/kel dan Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa mencapai 100,08 persen dari target sejumlah 1.261 desa dengan realisasi sejumlah 1.262 desa.



1

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kot; Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota; Pembinaan Lembaga Adat Provinsi Banten; Koordinasi Pembinaan Forum RW se-Provinsi Banten.

2

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota; Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota; Pembinaan Lembaga Adat Provinsi Banten; Koordinasi Pembinaan Forum RW se-Provinsi Banten.

3

Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 10 target tolok ukur, antara lain : Penyelenggaraan Gelar TTG X Tingkat Provinsi Banten; Partisipasi dalam Gelar TTG XVI Tingkat Nasional; Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan AMPL; Fasilitasi TMMD ke 92 & 93; Penyelenggaraan Peringatan BBGRM Tk. Provinsi.

4

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan Manajemen Pengelola BUMDes bagi Pengelola BUMDes; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Desa bagi Pengelola Pasar Desa; Rakor Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; Lomba badan keswadayaan

No.


I – 195

INDIKATOR KINERJA

No.

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN masyarakat (BKM).

5

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut : Pelatihan Manajemen Pengelola BUMDes bagi Pengelola BUMDes; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Desa bagi Pengelola Pasar Desa; Rakor Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; Lomba badan keswadayaan masyarakat (BKM).

6

Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 9 target tolok ukur, antara lain : Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi kelompok PNPM Mandiri; Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tk. Nasional; Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tk. Provinsi; Peningkatan Kapasitas Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan; Rakor Teknis PNPM MPd, PNPM MPk.

Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 3 target tolok ukur, antara lain : Pemilihan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014; Pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional; Rakor Pemerintahan Desa.

Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa

Keberhasilan pelampauan pencapaian target indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur, antara lain : Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; Penyusunan Pedum dan Juknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten; Pengendali Evaluasi, Pelaporan dan Monitoring bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa se-Provinsi Banten; Pelatihan TOT Tim Pokja Profil Desa dan Profil kelurahan bagi Kecamatan; Rakor Pengembangan Desa Percontohan.

7

8

TABEL

:

Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM


I – 196

Capaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

2

3

4

5

Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)

20,00

46,49

232,45

Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)

100,00

100,00

100.00


4.550.000.000,00


4.333.695.897,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum mencapai 232,45 persen dari target sejumlah 20,00 persen dengan realisasi sejumlah 46,49 persen dan Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.


INDIKATOR KINERJA Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Keberhasilan pelampauan indikator kinerja ini merupakan realisasi penyusunan produk Hukum (PERDA dari target 4 terealisasi menjadi 10 , PERGUB dari target 18 terealisasi menjadi 91 dan KEP GUB dari target 280 terealisasi menjadi 601 ) dari target yang telah ditetapkan tahun anggaran 2014 .


I – 197

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN keberhasilan pelampauan indikator kinerja ini juga ditunjang oleh 2 kegiatan dari 28 target tolok ukur, sebagai berikut : Evaluasi Raperda Kab/Kota I; Klarifikasi Perda Kab/Kota I; Klarifikasi Perda Kab/Kota II; Klarifikasi Perda Kab/Kota III; Klarifikasi Perda Kab/Kota IV; Klarifikasi Perda Kab/Kota V; Klarifikasi Perda Kab/Kota VI; Klarifikasi Perda Kab/Kota VII; Klarifikasi Perda Kab/Kota VIII; Klarifikasi Perda Kab/Kota IX; Klarifikasi Perda Kab/Kota X; Klarifikasi Perda Kab/Kota XI; Klarifikasi Perda Kab/Kota XII; Pemantauan Produk Hukum Daerah Kab/Kota I; Pemantauan Produk Hukum Daerah Kab/Kota II; Evaluasi Raperda Kab/Kota I; Klarifikasi Perda Kab/ Kota I; Klarifikasi Perda Kab/ Kota II; Study Komparatif Pengawasan Produk Hukum Daerah; Evaluasi Raperda Kab/Kota II; Klarifikasi Perda Kab/ Kota III; Klarifikasi Perda Kab/ Kota IV; Klarifikasi Perda Kab/ Kota V; Klarifikasi Perda Kab/ Kota VI; Klarifikasi Perda Kab/ Kota VII; Klarifikasi Perda Kab/ Kota VIII; Pemantauan Produk Hukum Daerah I; Pemantauan Produk Hukum Daerah II.

2

Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pendidikan HAM bagi SKPD dan Kab/kota Provinsi Banten; Sosialisasi/Desiminasi HAM bagi Masyarakat; Sosialisasi/Desiminasi HAM bagi Mahasiswa; Harmonisasi Raperda Provinsi Banten; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM Tahun 2014; Penanganan perkara/sengketa hukum di Pengadilan (Litigasi); Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin; Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin; Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kab Lebak; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kab Pandeglang; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kab Serang; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kab Tangerang; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kota Tangsel; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kota Tangerang; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di


I – 198

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Kota Serang; Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kota Cilegon; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kab. Lebak; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kab. Pandeglang; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kab. Serang; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kab. Tangerang; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Cilegon; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Serang; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Tangerang; Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Tangerang Selatan; Penyusunan Laporan Akhir.

TABEL

:

Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan Program Penanggulangan Bencana.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1

2

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan

3

4

5

Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Penegakan Peraturan Perundang-

100,00

100,00

100,00


I – 199


Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1 bencana.

2

3

4

5

Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan(%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)

100,00

100,00

100,00

undangan


18.883.077.500,00


17.964.001.250,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan mencapai 100,00 persen dari


I– 200

target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen dan Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.



1

Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Pengamanan Pejabat Negara ditempat acara; pengamanan rumah dinas Gubernur; pengamanan rumah dinas Sekretaris Daerah.

2

Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 7 target tolok ukur, sebagai berikut : Fasilitasi pengamanan aksi unjuk rasa; fasilitasi tibum dan trammas pemilu presiden tahun 2014; patroli pemeliharaan tibum dan trammas di wilayah provinsi Banten;Penertiban/ penataan tibum dan trammas di wilayah provinsi Banten.

3

Rasio Penegakan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil Peraturan Perundang- pencapaian 1 kegiatan dari 4 target tolok ukur, sebagai berikut undangan : Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Daerah aliran sungai); Penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

4

Rasio Pendataan dan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil Tindaklanjut pencapaian 1 kegiatan dari 5 target tolok ukur,sebagai berikut Pelanggaran Peraturan :Pembinaan DAS Ciujung Semester I, Pembinaan DAS

No.


I – 201

INDIKATOR KINERJA


Perundangundangan(%)

Ciujung Smester II, Pembinaan Das Cibanten; Pembinaan Das Cidanau; Pengawasan Disiplin PNS Provinsi Banten.

5

Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 12 target tolok ukur, antara lain : Pembuatan Media Penyampaian Informasi Bencana (Bilboard); Pemberian Early Warning melalui media Radio; Fasilitasi Pembentukan Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana (Sat.Gugus); Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh; Table Top Exercise (TTX) Tsunami; Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana; Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa Dan Pramuka; Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Aparatur Desa dan Kecamatan.

6

Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 6 target tolok ukur, antara lain : Penyediaan Dukungan operasional PUSDALOPS; Fasilitasi dan dukungan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana; Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana; Penyediaan dukungan peralatan kebencanaan; Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana.

7

Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 6 target tolok ukur, sebagai berikut : Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana; Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana; Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi; Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah pasca Bencana; Bantuan rekonstruksi pasca bencana; Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana.

No.

TABEL

:

Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; dan Pengendalian Pembangunan Daerah.


I– 202


Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1 Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2

3

4

5

Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%)

100,00

100,00

100,00

Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)

100,00

100,00

100,00

Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)

100,00

100,00

100,00


19.478.975.000,00


18.112.277.858,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen dan Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.


I– 203


INDIKATOR KINERJA


Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 11 kegiatan dari 94target tolok ukur, antara lain : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015; Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015; Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015; Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015; Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014; Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2015; Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015; Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2014; Verifikasi Renja Mitra 2015; Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida; Koordinasi Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015; Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013; Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015; Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan; Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi; Fasilitasi Pengembangan Agribisnis; Pemantapan Kemandirian Pangan; Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional; Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Pemukiman; Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014; Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah; Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung; Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan; Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013; Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015; Koordingasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA;


I– 204

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG; Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat; Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA); Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU; Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015; Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017; Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten; Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Provinsi Banten.

2

Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 11target tolok ukur, antara lain : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013; Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten TA. 2014; Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014; Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017; Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014; Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014; Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014.

3

Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 25 target tolok ukur, antara lain : Validasi Data Laporan Bulanan APBD; Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan APBD; Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah; Penyusunan Laporan Bulanan bidang Fisik dan Prasarana; Penyusunan laporan bulanan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; Evaluasi PPTK Pertriwulan; Monitoring Hibah Uang dan Bansos; Monitoring Reguler; Monitoring Hibah Dana Bos; Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten.


I– 205

TABEL

:

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1 Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah.

2

3

4

5

Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah

100,00

100,00

100,00

Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD

100,00

90,00

90,00

Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD

100,00

100,00

100,00

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD

100,00

97,83

97,83

Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

100,00

75,00

75,00

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas,

100,00

100,00

100,00


I– 206


Indikator Kinerja

Target

Realisasi (%)

1

2

3

4

5

Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD Anggaran Program Tahun 2014 : Rp.

122.016.721.757,00


95.332.484.646,00

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ini terdiri dari indikator kinerja Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD mencapai 90,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 90,00 persen, Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen, Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD mencapai 97,83 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 97,83 persen, Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah mencapai 75,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 75,00

persen dan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas,

Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD mencapai 100,00 persen dari target sejumlah 100,00 persen dengan realisasi sejumlah 100,00 persen.



I– 207

INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 13 target tolok ukur, sebagai berikut : Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kota Serang dan Kabupaten Serang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kabupaten Pandeglang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kabupaten Lebak; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I DPRD Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Kota Serang dan Kabupaten Serang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Provinsi Banten DAPIL Kabupaten Lebak; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Provinsi Banten DAPIL Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang; Jumlah Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II DPRD Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Aspirasi Masyarakat.

2

Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur Banten, diakibatkan tidak tercapainya target sejumlah 4 raperda dengan realisasi 2 raperda, karena waktu penyelesaian penyusunan raperda yang tidak mencukupi. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 5 tolok ukur, sebagai berikut: Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur Banten; Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD; Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD; Fasilitasi Penyusunan,Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi

No.


I– 208

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN Penyusunan dan Pembahasan RAPERDA dan Keputusan DPRD

3

Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 2 kegiatan dari 11 target tolok ukur, antara lain : Layanan Dokumentasi dan Informasi Bahan untuk Penyusunan Produk Hukum; Penataan Hasil Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum DPRD Provinsi Banten; Penyelenggaraan Layanan Informasi Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Layanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten; Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Banten; Jumlah Penerbitan Majalah Mimbar DPRD Provinsi Banten; Jumlah Penerbitan Publikasi Media DPRD Provinsi Banten; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten.

4

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapatrapat DPRD

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : rapat forum komunikasi pimpinan daerah yang tidak terlaksana. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 3 kegiatan dari 46 tolok ukur, antara lain : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten; Jumlah Pelaksanaan ADPSI/ADKASITahun Anggaran 2014; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembukaan dan penutupan Masa Persidangan I Tahun 2014, Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembukaan dan penutupan Masa Persidangan II Tahun 2014; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Banten Terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Gubernur Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran


I– 209

No.

INDIKATOR KINERJA

FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAK TERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN 2014; Jumlah Pelaksanaan; Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Terhadap RAPERDA Usul Gubernur; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Tentang RAPERDA Usul Gubernur; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA Usul Gubernur; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian LPH BPK_RI; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2015; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2015; Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2015; Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten; Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi-komisi DPRD Provinsi Banten; Fasiltasi Pendampingan dan Tupoksi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten.

5

Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : Fasilitasi Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten yang tidak terlaksana. Adapun indikator dimaksud ditunjang oleh 1 kegiatan dari 4 tolok ukur, sebagai berikut : Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Keprokoleran Sekretariat DPRD Se_Provinsi Banten; Fasilitasi Penyelenggaraan Keprkotokoleran DPRD Provinsi Banten; Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Keprotokoleran DPRD Provinsi Banten.


I – 210

No.

6

INDIKATOR KINERJA


Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah hasil pencapaian 1 kegiatan dari 1 target tolok ukur, yaitu : Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi DPRD Provinsi Banten.

Plt. Gubernur Banten membuka acara Banten Expo Tahun 2014 ... Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 bahwa tahun pertama pengukuran kinerja dilaksanakan sejak tahun 2013 dan berakhir tahun 2017, sebagai bahan perbandingan Capaian Kinerja tahun per tahun, dapat kami sampaikan bahwa tahun pertama pengukuran kinerja mengukur 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) 68 (Enam puluh delapan) Sasaran Strategis yang dikelompokan dalam 3 Aspek yaitu


I – 211

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah dengan 68 Indikator Kinerja. Rincian Capaian Kinerja Tahun 2013 dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini. Tabel ... Pengukuran Capaian Kinerja Provinsi Banten Tahun 2013 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,47%

71,87%

97,82%

2

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6,50% 6,70%

5,86%

90,15%

3

Menurunnya Porsentase Penduduk Miskin

Porsentase Penduduk Miskin

5,5 % 5,2%

5,74%

95,64%

4

Menurunnya Porsentase Pengangguran Terbuka

Porsentase Pengangguran Terbuka (terhadap angkatan kerja)

10,24%

9,90%

103,32%

Jumlah Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Indeks Gini

Indeks Gini (0-1)

2

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita (Rp)

96,73% 0,30

0,39

22.000.000, 00

21.353.253, 70

76,92% 97,06%

3

Meningkatnya Angka Melek Huruf (%)

Angka Melek Huruf (%)

96,36%

96,51%

100,16%

4

Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

9,09%

8,61%

94,72%

5

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM)

99,00%

98,89%

99,89%


I – 212

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

(APM) SD/MI/Paket A (%)

SD/MI/Paket A (%)

6

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)

72,87%

84,50%

115,96%

7

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pak et C (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pak et C (%)

49,39%

54,40%

110,14%

8

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)

118,11%

118,49%

100,32%

9

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)

99,10%

99,91%

100,82%

10

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pak et C (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pak et C (%)

65,87%

64,45%

97,84%

11

Meningkatnya Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Harapan Hidup (Tahun)

66,70%

65,38%

98,02%

12

Menurunnya Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)

Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)

28,20/1000 kh

28.70/1000 kh

98,26%

13

Menurunnya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)

155/100.00 0 kh

168.75/100. 000 kh

91,85%


I – 213

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

(/100.000 KH) Jumlah Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

98,61%

1

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (%)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (%)

81,86%

94,63%

115,60%

2

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)

51,00%

119,08%

233,49%

3

Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan (%)

Tingkat Kemantapan Jalan (%)

78,15%

71,51%

91,50%

4

Meningkatnya Tingkat Tingkat Kemantapan Kemantapan Jembatan Jembatan (%) (%)

88,00%

87,78%

99,75%

5

Meningkatnya Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)

18.128,52

20.735,64

6

Meningkatnya Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)


4,50%

4,50%

100,00%

7

Meningkatnya Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)

Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)

74,53%

91,43%

122,68%

8

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah

76,70%

78,40%

102,22%

9

Meningkatnya Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WDP

WDP

100,00%

10

Meningkatnya Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

2,75%

2,75%

100,00%


114,38%

I – 214

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

(skala 1-4) 11

Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia

71,98%

71,98%

100,00%

12

Meningkatnya Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)

5,50%

5,50%

100,00%

13

Meningkatnya Cakupan Pelayanan PMKS (%)

Cakupan Pelayanan PMKS (%)

5,27%

7,59%

144,02%

14

Meningkatnya Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

55,00%

55,00%

100,00%

15

Meningkatnya Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah

Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah

4

4

100,00%

16

Meningkatnya Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

65,00%

65,00%

100,00%

17

Meningkatnya Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

19,00%

19,00%

100,00%

18

Meningkatnya Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah

Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah

65,00%

65,00%

100,00%

19

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)

Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)

11,00%

7,35%

66,82%

20

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor

Pertumbuhan Sektor

10,00%

7,53%

75,30%


I – 215

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

Peternakan (%)

Peternakan (%)

21

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) (%)

Pertumbuhan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) (%)

8,50%

8,50%

100,00%

22

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)

Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)

8,50%

8,50%

100,00%

23

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)

Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)

15,00%

4,50%

30,00%

24

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)

Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)

14,50%

6,62%

45,66%

25

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan (%

Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)

13,50%

4,66%

34,52%

26

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)

Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)

11,00%

8,12%

73,82%

27

Meningkatnya Pertumbuhan sektor Industri (%)

Pertumbuhan sektor Industri (%)

10,00%

3,92%

39,20%

Jumlah Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum 1 2

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (Rp)

Daya Beli Masyarakat (Rp)

Meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)

Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)

95,89% 100,14% 637.405

638.280 106,46%

394.893

420.422


I – 216

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

3

Meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)

4

Meningkatnya Persentase Wirausaha Baru (%)

5

86,27% 439.822

379.454

Persentase Wirausaha Baru (%)

17,33%

32,00%

184,65%

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi (%/Tahun)

Laju Pertumbuhan Investasi (%/Tahun)

13,38%

39,72%

296,86%

6

Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)

Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)

200

224,05

112,03%

7

Meningkatnya Indeks Tanam (Padi)

Indeks Tanam (Padi)

200

211

105,50%

8

Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)

Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)

70,53%

47,68%

67,60%

9

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)

Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)

32,87%

37,90%

115,30%

10

Meningkatnya Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi

50

50

100,00%

11

Meingkatnya Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan


20,00%

20,00%

100,00%

12

Menurunnya Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air

Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri

19,00%

19,80%

95,96%


I – 217

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

Limbah Industri (%)

(%)

13

Meningkatnya Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)

Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)

62,50%

50,00%

80,00%

14

Stabilitasi Jumlah Hari Dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)

Jumlah Hari Dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)

360

342

95,00%

15

Meningkatnya Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Banten (%)

Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Banten (%)

29,03%

21,35%

73,54%

16

Meningkatnya Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)

Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)

3754,79

4116,00

109,62%

17

Meningkatnya Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)


4,50%

4,50%

100,00%

18

Meningkatnya Jumlah Penerapan Energi Alternatif (Unit)

Jumlah Penerapan Energi Alternatif (Unit)

106

122

115,09%

19

Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (%)

Rasio Elektrifikasi (%)

83,04%

83,05%

100,01%

20

Menurunya Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas 2.228

2.228

Meningkatnya Cakupan Penyelesaian PERDA (%)

Cakupan Penyelesaian PERDA (%)

85,00%

66,11%

21

100,00%


77,78%

I – 218

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

22

Meningkatnya Cakupan Penegakan PERDA (%)

Cakupan Penegakan PERDA (%)

85,00%

85,00%

100,00%

23

Meningkatnya Cakupan Mitigasi Kebencanaan

Cakupan Mitigasi Kebencanaan

65,00%

57,30%

88,15%

24

Menurunya Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

1,98%

2,27%

85,35%

25

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

72,54%

63,53%

87,58%

26

Meningkatnya Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat

Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat

35

35

100,00%

27

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (%)

Indeks Pembangunan Gender (%)

65,09%

65,09%

100,00%

28

Meningkatnya Indeks Indeks Pemberdayaan Pemberdayaan Gender Gender (%) (%)

67,26%

67,26%

100,00%

Jumlah Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah


106,53%

I – 219

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pada Sub-Bab ini menyajikan realisasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014. Pembangunan pemerintah daerah Dibiayai melalui dana APBD, hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai daerah otonom. Dalam Sub-Bab ini kami mengulas dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk realisasi sumber dana sasaran strategis perprogram Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut : 3.4.1 Realisasi Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis Tahun 2014 Pelaksanaan 32 (tiga puluh dua) Sasaran Strategis yang sajikan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) didukung oleh sumber pembiayaan belanja langsung yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) program dengan realisasi, sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Tersedianya Infrastruktur Transportasi Yang Handal Dan Terintegrasi Untuk Mendukung Pergerakan Perhubungan Orang, Barang Dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.1.206.273.625.850,00, dengan realisasi sebesar Rp.371.495.329.989,00 atau 30,80%, terdapat sisa anggaran Rp.834.778.295.861,00,

didukung

oleh

program

Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; dan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 2. Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang Handal untuk Mendukung Upaya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, Serta Pengendalian Daya Rusak Air dianggarkan sebesar Rp.99.112.016.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.73.313.612.074,00 atau 73,97%, terdapat sisa anggaran Rp.25.798.403.926,00, didukung oleh program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.


I– 220

3. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Banten dianggarkan sebesar Rp.37.558.251,000,00, dengan realisasi sebesar Rp.36.468.872.785,00 atau 97,10%, terdapat sisa anggaran Rp.1.089.378.215,00, didukung oleh program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi. 4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dianggarkan sebesar Rp.394.748.73.300,00, dengan realisasi sebesar Rp.283.774.201.995,00 atau 71,89%, terdapat sisa anggaran Rp.110.974.535.305,00, didukung oleh program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman; dan Program Pembinaan dan Penataan Perumahan. 5. Berkurangnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Resiko Bencana dianggarkan sebesar Rp.8.025.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.7.099.734.150,00 atau 88,47%, terdapat sisa anggaran Rp. 925.265.850,00, didukung oleh program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

6. Meningkatnya Fungsi Kawasan Lindung Banten dianggarkan sebesar Rp.6.001.870.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.5.417.448.650,00 atau 90,26%, terdapat sisa anggaran Rp. 584.421.350,00, didukung oleh program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

7. Terlaksananya Penataan Ruang yang Berkelanjutan dianggarkan sebesar Rp.3.699.025.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.3.600.081.900,00 atau 97,33 %, terdapat sisa anggaran Rp.98.943.100,00, didukung oleh program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan. 8. Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan Serta Energi Terbaharukan Diantaranya Panas Bumi, Angin dan Surya dianggarkan sebesar Rp.10.135.032.100,00, dengan realisasi sebesar Rp. 9.727.460.014,00 atau 95.98%, terdapat sisa anggaran Rp.407.572.086,00, didukung oleh program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi;


I – 221

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas

Bumi,

Geologi

dan

Mitigasi

Bencana

Geologi;

Program

Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi. 9. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal dianggarkan

sebesar

Rp.81.169.498.721,00

Rp.89.636.591.700,00, atau

90,55%,

dengan

realisasi

terdapat

sisa

sebesar anggaran

Rp.8.467.092.979,00, didukung oleh program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan; Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan; Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan; Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian; Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan; Program Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata;

Program

Pengembangan

Kemitraan

Kepariwisataan; Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil; Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan; dan Program Peningkatan Daya Saing Industri. 10. Meningkatnya Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja dianggarkan sebesar Rp.4.456.050.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.336.502.473,00 atau

97,32%, terdapat sisa anggaran Rp.119.547.527,00, didukung oleh

program Peningkatan

Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan

Berusaha. 11. Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Permodalan K-UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dianggarkan sebesar Rp.18.028.754.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.17.042.674.980,00 atau 94,53%, terdapat sisa anggaran Rp.986.079.020,00, didukung oleh program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM; dan Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM; dan Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.


I– 222

12. Meningkatnya Investasi yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dianggarkan

sebesar

Rp.7.707.069.864,00

Rp.9.711.515.800,00, atau

79,36%,

dengan

terdapat

sisa

realisasi

sebesar

anggaran

Rp.

2.004.445.936,00, didukung oleh program Peningkatan Iklim Investasi; dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 13. Terpenuhinya

Kebutuhan

Pangan

Masyarakat

dianggarkan

sebesar

Rp7.725.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.7.524.425.558,00 atau 97,40%, terdapat sisa anggaran

Rp.200.574.442,00,

didukung oleh program Ketahanan Pangan Masyarakat. 14. Tuntasnya Program Pemberantasan Buta Aksara dianggarkan sebesar Rp.27.528.429.500,00, dengan realisasi sebesar Rp.20.654.261.341,00 atau 75,03%, terdapat sisa anggaran Rp.6.874.168.159,00, didukung oleh program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi); dan Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan; Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 15. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Terutama untuk Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Anak Usia Sekolah dianggarkan sebesar Rp.198.137.233.400,00, dengan realisasi sebesar

Rp.156.864.421.923,00 atau

79,17%, terdapat sisa anggaran Rp.41.272.811.477,00, didukung oleh Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan; Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun; Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan Program Pendidikan Tinggi. 16. Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Upaya Kesehatan Masyarakat, Terutama Masyarakat Miskin dianggarkan sebesar Rp.4.473.832.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.624.337.475.308,00 atau 103,36%, terdapat sisa anggaran Rp.150.505.475.308,00, didukung oleh Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Program Pembinaan


I– 223

Upaya Kesehatan; Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat; Program

Kefarmasian

dan

Perbekalan

Kesehatan;

dan

Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan; 17. Meningkatnya Kualitas Dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja dianggarkan

sebesar

Rp.5.330.228.000,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp.5.104.045.700,00 atau 95,76%, terdapat sisa anggaran Rp.226.182.300,00, didukung oleh Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. 18. Meningkatnya Kesetaraan Gender dianggarkan sebesar Rp.5.800.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.5.270.519.438,00 atau 90,87%, terdapat sisa anggaran Rp.529.480.562,00, didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 19. Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas

Hidup

dan

Kehidupan

Masyarakat

dianggarkan

sebesar

Rp.7.595.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 6.851.538.306,00 atau 90,21%, terdapat sisa anggaran Rp.743.461.694,00, didukung oleh Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga. 20. Meningkatnya dianggarkan

Pelayanan sebesar

Sosial

Dan

Partisipasi Sosial

Rp.75.209.534.200,00,

Rp.71.500.556.254,00

atau

95,07%,

dengan terdapat

Masyarakat

realisasi sisa

sebesar anggaran

Rp.3.708.977.946,00, didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan. 21. Meningkatnya

Kualitas

Kehidupan

Beragama

dianggarkan

sebesar

Rp.11.685.567.088,00, dengan realisasi sebesar Rp.9.826.544.849,00 atau 84,09%, terdapat sisa anggaran Rp. 1.859.022.239,00, didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik.


I– 224

22. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dianggarkan sebesar Rp.7.509.430.800,00, dengan realisasi sebesar Rp.6.678.002.078,00

atau

88,93%, terdapat sisa anggaran Rp.831.428.722,00, didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya. 23. Terkendalinya Pertumbuhan, Pertambahan Jumlah Serta Persebaran Penduduk dianggarkan sebesar Rp.4.473.832.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.624.337.475.308,00 atau 103,36%, terdapat sisa anggaran Rp.150.505.475.308,00, didukung oleh Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; Program Penataan Administrasi Kependudukan; dan Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi. 24. Terwujudnya

Peningkatan

Partisipasi

Perencanaan

dan

Kerjasama

Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.105.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.1.652.108.191,00 atau 78,48%, terdapat sisa anggaran Rp.452.891.809,00, didukung oleh Program Kerjasama Pembangunan Daerah. 25. Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis Kompetensi dianggarkan sebesar Rp.52.025.480.250,00, dengan realisasi sebesar Rp.39.167.851.725,00 atau 75,29%, terdapat sisa anggaran Rp.12.857.628.525,00, didukung oleh Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian

Daerah; dan Program Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur. 26. Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi dianggarkan sebesar Rp.216.099.396.950,00, dengan realisasi sebesar Rp.136.615.683.799,00 atau 63,22%, terdapat sisa anggaran Rp.79.483.713.151,00, didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah; Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; Program Pembinaan, Pemantapan


I– 225

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. 27. Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Publik yang Dapat Diakses Dengan Mudah dan Cepat oleh Seluruh Lapisan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.24.418.832.700,00, dengan realisasi sebesar Rp.22.239.548.828,00 atau 91,08%, terdapat sisa anggaran Rp.2.179.283.872,00, didukung oleh Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah; Program Pembinaan Kearsipan Daerah; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika; dan Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK. 28. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan dianggarkan

sebesar

Rp.5.150.000.000,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp.4.877.591.000,00 atau 94,71%, terdapat sisa anggaran Rp.272.409.000,00, didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan. 29. Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Hukum di Daerah dianggarkan sebesar Rp.4.550.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.333.695.897,00 atau 95,25%, terdapat sisa anggaran Rp.216.304.103,00, didukung oleh Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM. 30. Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, Linmas, Regulasi, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp.18.883.077.500,00, dengan realisasi sebesar Rp.17.964.001.250,00 atau 95,13%, terdapat sisa anggaran Rp.919.076.250,00, didukung oleh Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan Program Penanggulangan Bencana. 31. Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dianggarkan sebesar Rp.19.478.975.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.18.112.277.858,00 atau 92,98%, terdapat sisa anggaran Rp.1.366.697.142,00, didukung oleh


I– 226

Program Perencanaan

dan Penganggaran Pembangunan Daerah; dan

Program Pengendalian Pembangunan Daerah. 32. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah dianggarkan sebesar Rp.122.016.721.757,00, dengan realisasi sebesar Rp.95.332.484.646,00 atau 78,13%, terdapat sisa anggaran Rp.26.684.237.111,00, didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Berikut disajikan rincian realisasi belanja sasaran strategis per-program dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Sasaran Strategis Per-Program Tahun Anggaran 2014 dalam rupiah

NO

Sasaran Strategis dan Program

Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

1

Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;

a

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

b

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah

11,211,018,100.00

8,289,375,534.00

73.94

1,195,062,607,750.00

363,205,954,455.00

30.39

1,206,273,625,850.00

371,495,329,989.00

30.80


I– 227

834,778,295,861.00

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

2

Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

a

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

3

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;

a

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

4

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

a

Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

b

Pembinaan dan Penataan Perumahan Jumlah

5

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;

a

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

6

Meningkatnya fungsi kawasan

99,112,016,000.00

73,313,612,074.00

73.97

25,798,403,926.00

37,558,251,000.00

36,468,872,785.00

97.10

1,089,378,215.00

384,084,895,300.00

282,412,267,845.00

73.53

10,663,842,000.00

1,361,934,150.00

12.77

394,748,737,300.00

283,774,201,995.00

71.89

110,974,535,305.00

8,025,000,000.00

7,099,734,150.00

88.47

925,265,850.00


I– 228

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

lindung Banten;

a

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

7

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;

a

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

8

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.

a

6,001,870,000.00

5,417,448,650.00

90.26

584,421,350.00

3,699,025,000.00

3,600,081,900.00

97.33

98,943,100.00

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

2,780,000,000.00

2,666,026,564.00

95.90

b

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

5,909,265,100.00

5,675,280,150.00

96.04

c

Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

1,445,767,000.00

1,386,153,300.00

95.88

Jumlah

10,135,032,100.00

9,727,460,014.00

95.98

32,485,364,350.00

28,201,572,190.00

86.81

10,562,183,000.00

10,120,260,961.00

95.82

9

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;

a

Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

b

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan,


I– 229

407,572,086.00

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

c

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

d

14,375,900,000.00

13,924,838,300.00

96.86

Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

2,904,300,000.00

2,381,719,000.00

82.01

e

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan

2,500,000,000.00

2,258,581,100.00

90.34

f

Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

8,841,030,000.00

7,708,694,207.00

87.19

g

Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

3,273,869,200.00

3,018,739,534.00

92.21

h

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1,800,000,000.00

1,516,546,321.00

84.25

i

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

8,284,945,150.00

7,613,210,100.00

91.89

j

Peningkatan Daya Saing Industri

4,609,000,000.00

4,425,337,008.00

96.02

89,636,591,700.00

81,169,498,721.00

90.55

8,467,092,979.00

4,456,050,000.00

4,336,502,473.00

97.32

119,547,527.00

6,454,604,000.00

6,187,906,200.00

95.87

Jumlah

10

a

Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha

11

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal;

a

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM


I– 230

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

b

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

5,074,150,000.00

4,729,011,600.00

93.20

c

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

6,500,000,000.00

6,125,757,180.00

94.24

18,028,754,000.00

17,042,674,980.00

94.53

Jumlah

986,079,020.00

12

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;

a

Peningkatan Iklim Investasi

4,361,765,800.00

3,528,439,620.00

80.89

b

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5,349,750,000.00

4,178,630,244.00

78.11

9,711,515,800.00

7,707,069,864.00

79.36

2,004,445,936.00

7,725,000,000.00

7,524,425,558.00

97.40

200,574,442.00

22,361,058,000.00

15,804,473,100.00

70.68

Jumlah

13


a

Ketahanan Pangan Masyarakat

14

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;

a

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

b

Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

4,077,271,900.00

3,866,054,341.00

94.82

c

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1,090,099,600.00

983,733,900.00

90.24

27,528,429,500.00

20,654,261,341.00

75.03

Jumlah

15

Meningkatnya akses dan mutu


I – 231

6,874,168,159.00

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; a

Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

7,631,400,700.00

7,100,738,100.00

93.05

b

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

65,565,268,100.00

48,684,785,515.00

74.25

c

Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

64,437,978,600.00

52,835,222,208.00

81.99

13,223,330,000.00

12,163,018,100.00

91.98

d Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

e

Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

32,452,220,000.00

27,291,846,650.00

84.10

f

Pendidikan Tinggi

14,827,036,000.00

8,788,811,350.00

59.28

198,137,233,400.00

156,864,421,923.00

79.17

11,089,663,900.00

9,301,663,000.00

83.88

128,846,535,200.00

96,407,259,444.00

74.82

13,302,578,282.00

9,946,716,709.00

74.77

Jumlah

16

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin

a

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

b

Pembinaan Upaya Kesehatan

c

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


I– 232

41,272,811,477.00

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

d

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

38,955,085,260.00

33,487,390,666.00

85.96

e

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

6,509,955,950.00

5,763,597,350.00

88.54

f

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

35,762,971,800.00

6,331,647,813.00

17.70

234,466,790,392.00

161,238,274,982.00

68.77

Jumlah

73,228,515,410.00

17

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

a

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

3,480,228,000.00

3,345,603,500.00

6.13

b

Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

1,850,000,000.00

1,758,442,200.00

95.05

5,330,228,000.00

5,104,045,700.00

95.76

226,182,300.00

5,800,000,000.00

5,270,519,438.00

90.87

529,480,562.00

7,595,000,000.00

6,851,538,306.00

90.21

743,461,694.00

Jumlah

18

Meningkatnya kesetaraan gender;

a

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

a

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

20

Meningkatnya pelayanan sosial


I– 233

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

dan partisipasi sosial masyarakat; a

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

5,996,833,000.00

5,101,653,850.00

85.07

b

Rehabilitasi Sosial

9,487,954,000.00

9,332,643,695.00

8.36

c

Perlindungan dan Jaminan Sosial

25,020,000,000.00

24,579,672,359.00

98.24

d

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

34,704,747,200.00

32,486,586,350.00

93.61

75,209,534,200.00

71,500,556,254.00

95.07

3,708,977,946.00

11,685,567,088.00

9,826,544,849.00

84.09

1,859,022,239.00

7,509,430,800.00

6,678,002,078.00

88.93

831,428,722.00

400,000,000.00

400,000,000.00

100.00

Jumlah

21

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

a

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

22

Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

a

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

23

Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;

a

Kependudukan dan Keluarga Berencana

b

Penataan Administrasi Kependudukan

1,207,892,900.00

948,135,580.00

78.50

c

Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

2,037,100,000.00

1,755,094,845.00

86.16


I– 234

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

Jumlah

24

Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah

a

Kerjasama Pembangunan Daerah

25

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

a

Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

b

Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah

c

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah

3,644,992,900.00

3,103,230,425.00

85.14

541,762,475.00

2,105,000,000.00

1,652,108,191.00

78.48

452,891,809.00

14,698,673,150.00

13,929,203,950.00

94.77

7,425,405,600.00

6,149,954,675.00

82.82

29,901,401,500.00

19,088,693,100.00

63.84

52,025,480,250.00

39,167,851,725.00

75.29

26

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;

a

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

3,724,074,000.00

3,517,935,700.00

b

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

39,834,143,450.00

32,150,603,522.00

c

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

60,917,149,500.00

56,476,578,577.00

94.46

80.71

92.71


I– 235

12,857,628,525.00

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

d

Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Jumlah

39.84

111,624,030,000.00

44,470,566,000.00

216,099,396,950.00

136,615,683,799.00

63.22

13,555,841,100.00

12,622,197,120.00

93.11

79,483,713,151.00

27

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

a

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

b

Pembinaan Kearsipan Daerah

3,365,451,600.00

3,020,081,900.00

89.74

c

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

5,047,540,000.00

4,314,447,238.00

85.48

d

Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK

2,450,000,000.00

2,282,822,570.00

93.18

24,418,832,700.00

22,239,548,828.00

91.08

2,179,283,872.00

5,150,000,000.00

4,877,591,000.00

94.71

272,409,000.00

4,550,000,000.00

4,333,695,897.00

95.25

216,304,103.00

Jumlah

28

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan

a

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

29

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

a

Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

30

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi,


I– 236

NO


Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

1

2

3

4

5= (4/3)

6 = (3-4)

kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;

a

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

9,870,400,000.00

9,600,961,600.00

97.27

b

Penanggulangan Bencana

9,012,677,500.00

8,363,039,650.00

92.79

18,883,077,500.00

17,964,001,250.00

95.13

11,671,975,000.00

11,139,794,458.00

95.44

7,807,000,000.00

6,972,483,400.00

89.31

19,478,975,000.00

18,112,277,858.00

92.98

1,366,697,142.00

122,016,721,757.00

95,332,484,646.00

78.13

26,684,237,111.00

2,936,746,159,187.00

1,696,063,551,643.00

57.75

1,240,682,607,544.00

Jumlah

31

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan;

a

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

b

Pengendalian Pembangunan Daerah Jumlah

32

Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah

a

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.4.2 Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 . Komposisi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 , dapat dirinci sebagai berikut :


I– 237

919,076,250.00

1. Pendapatan Daerah, dianggarkan sebesar Rp.6.840.986.902.000,00, dengan realisasi

sebesar Rp.7.068.424.519.502,00 atau 103,32%,

terdapat selisih lebih sebesar Rp.227.437.617.502,00 , yang berasal dari : a)

Pendapatan

Asli

Daerah

Rp.4.662.415.387.946,00,

dengan

dianggarkan

sebesar

realisasi

sebesar

Rp.4.899.117.348.604,00 atau 105,08%, terdapat selisih lebih sebesar Rp.236.701.960.658,00, yang berasal : -

Pajak

Daerah,

Rp.4.473.832.000.000,00,

dianggarkan dengan

realisasi

sebesar sebesar

Rp.4.624.337.475.308,00 atau 103,36%, terdapat selisih lebih sebesar Rp.150.505.475.308,00; -

Retribusi

Daerah,

Rp.34.318.000.000,00,

dianggarkan

sebesar

realisasi

sebesar

dengan

Rp.30.726.469.400,00 atau 89,53%, terdapat selisih kurang sebesar Rp.(3.591.530.600,00); -

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dianggarkan sebesar Rp.44.785.160.505,00, dengan realisasi sebesar Rp.42.421.275.504,00 atau 94,72%, terdapat selisih kurang sebesar Rp.(2.363.885.001,00);

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp.109.480.227.441,00, dengan realisasi

sebesar

Rp.201.632.128.392,00 atau 184,17%, terdapat selisih Lebih sebesar Rp.92.151.900.951,00. b) Dana Perimbangan, dianggarkan sebesar Rp.1.167.744.952.000,00, dengan realisasi

sebesar Rp.1.159.663.348.733,00 atau 99,31%,

terdapat selisih kurang sebesar Rp.(8.081.603.267,00), yang berasal : -

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dianggarkan sebesar Rp.422.536.970.000,00, dengan realisasi


I– 238

sebesar Rp.418.634.858.733,00 atau 99,08%, terdapat selisih kurang sebesar Rp. (3.902.111.267,00); -

Dana

Alokasi

Umum,

dianggarkan

sebesar

Rp.728.490.012.000,00,

dengan

realisasi

sebesar

dianggarkan

sebesar

Rp.728.490.012.000,00 atau 100,00%; -

Dana

Alokasi

Khusus,

Rp.16.717.970.000,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp.12.538.478.000,00 atau 75,00%, terdapat selisih kurang sebesar Rp.(4.179.492.000,00); c)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp.1.010.826.562.054,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.009.643.822.165,00 atau 99,88%, terdapat selisih kurang sebesar Rp.(1.182.739.889,00), yang berasal : -

Pendapatan Rp.421.758.000.00,

Hibah,

dianggarkan

sebesar

dengan

realisasi

sebesar

Rp.5.441.490.000,00 atau 1290,19%, terdapat selisih lebih sebesar Rp.5.019.732.000,00; -

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dianggarkan sebesar

Rp.1.009.433.920.000,00, dengan realisasi

sebesar

Rp.1.001.633.954.000,00 atau 99,23%, terdapat

selisih kurang sebesar Rp.(7,799,966,000.00); -

Pendapatan Rp.970.884.054,00 Rp.2.568.378.165,00

Lainnya, ,

dengan

dianggarkan

sebesar

realisasi

sebesar

atau 264,54%, terdapat selisih lebih

sebesar Rp.1.597.494.111,00. 2. Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.7.872.703.765.441,00, dengan realisasi

sebesar Rp.6.192.155.567.940,00 atau 78,65%, terdapat sisa

anggaran sebesar Rp.1.680.548.197.501,00, yang berasal dari : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I– 239

a)

Belanja Tidak Langsung, dianggarkan sebesar Rp.4.351.471.859.360,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.013.607.703.615,00 atau 92,24%, terdapat sisa anggaran Rp.337.864.155.745,00, yang berasal dari : Belanja

-

Pegawai,

Rp.568.367.964.269,00

dianggarkan

,

Rp.481.328.441.248,00

dengan

realisasi

sebesar sebesar

atau 84,69%, terdapat sisa anggaran

Rp.87.039.523.021,00; Belanja

-

Hibah,

dianggarkan

Rp.1.376.459.645.000,00,

dengan

Rp.1.244.666.640.856,00

atau

sebesar

realisasi 90,43%,

sebesar terdapat

sisa

anggaran Rp.131.793.004.144,00; Belanja

-

Bantuan

Rp.91.000.000.000,00 Rp.86.602.000.000,00

Sosial,

,

dengan

dianggarkan realisasi

sebesar sebesar


Rp.4,398,000,000.00; Belanja

-

Bagi

Hasil

Kepada

Kabupaten/Kota,

dianggarkan sebesar Rp.1.870.732.614.091,00, dengan realisasi sebesar Rp.1.764.024.522.670,00 atau 94,30%, terdapat sisa anggaran Rp.106.708.091.421,00; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

dan

Pemerintahan

Rp.439.911.636.000,00

Desa, ,

dengan

dianggarkan

sebesar

realisasi

sebesar

Rp.436.986.098.841,00 atau 99,33%, terdapat sisa anggaran Rp.2.925.537.159,00; -

Belanja

Tidak

Terduga,

dianggarkan

sebesar

Rp.5.000.000.000,00 , dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, terdapat sisa anggaran Rp.5.000.000.000,00;


I– 240

-

Sedangkan untuk jenis Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Pilkada tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

b) Belanja Langsung, dianggarkan sebesar Rp.3.521.231.906.081,00, dengan realisasi sebesar Rp.2.178.547.864.325,00 atau 61,87%, terdapat sisa anggaran Rp.1.342.684.041.756,00, yang berasal dari : -

Belanja

Pegawai,

Rp.169.652.138.550,00

,

dianggarkan dengan

realisasi

sebesar sebesar

Rp.144.776.980.151,00 atau 85,34%, terdapat sisa anggaran Rp.24.875.158.399,00; -

Belanja

Barang

&

Rp.1.611.952.687.442,90,

Jasa, dengan

dianggarkan

sebesar

realisasi

sebesar

Rp.1.342.462.761.217,00 atau 83,28%, terdapat sisa anggaran Rp.269.489.926.225,90; -

Belanja

Modal,

Rp.1.739.627.080.088,10 Rp.691.308.122.957,00

,

dianggarkan dengan

realisasi

sebesar sebesar


Rp.1.048.318.957.131,10. 3. Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp.1.031.716.863.441,00, dengan realisasi sebesar Rp.1.031.716.863.441,00 atau 100.00%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.0.00, yang berasal dari : a)

Penerimaan

Pembiayaan

dianggarkan

Daerah,

Rp.1.069.804.863.441,00,

dengan

realisasi

sebesar sebesar

Rp.1.069.804.863.441,00 atau 100.00%, dengan sisa anggaran Rp.0.00, yang berasal dari jenis Pembiayaan Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. b) Pengeluaran

Pembiayaan

Rp.38.088.000.000,00,

Daerah,

dengan

dianggarkan realisasi

sebesar sebesar

Rp.38.088.000.000,00 atau 100,00%, dengan sisa anggaran Rp.0,00,


I – 241

yang berasal dari jenis Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut berdasarkan kinerja keuangan, maka ringkasan APBD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014


I– 242

PROVINSI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dalam Rupiah) NO

URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2014

%

SELISIH ANGGARAN DENGAN REALISASI

REALISASI TAHUN 2013 (AUDITED)

1

2

3

4

5 = 4/3

6=3-4

7

4 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4,662,415,387,946.00 4,473,832,000,000.00 34,318,000,000.00 44,785,160,505.00 109,480,227,441.00

4,899,117,348,604.00 105.08% 4,624,337,475,308.00 103.36% 30,726,469,400.00 89.53% 42,421,275,504.00 94.72% 201,632,128,392.00 184.17%

(236,701,960,658.00) (150,505,475,308.00) 3,591,530,600.00 2,363,885,001.00 (92,151,900,951.00)

4,118,551,716,459.00 3,943,816,591,566.00 13,669,633,828.00 38,331,096,525.00 122,734,394,540.00

4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1,167,744,952,000.00 422,536,970,000.00 728,490,012,000.00 16,717,970,000.00

1,159,663,348,733.00 99.31% 418,634,858,733.00 99.08% 728,490,012,000.00 100.00% 12,538,478,000.00 75.00%

8,081,603,267.00 3,902,111,267.00 4,179,492,000.00

1,126,004,171,838.00 498,321,857,838.00 617,081,101,000.00 10,601,213,000.00

4.3. 4.3.1. 4.3.4. 4.3.6.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya

1,010,826,562,054.00 421,758,000.00 1,009,433,920,000.00 970,884,054.00

1,009,643,822,165.00 99.88% 5,441,490,000.00 1290.19% 1,001,633,954,000.00 99.23% 2,568,378,165.00 264.54%

1,182,739,889.00 (5,019,732,000.00) 7,799,966,000.00 (1,597,494,111.00)

985,673,925,502.00 4,670,632,000.00 979,144,586,000.00 1,858,707,502.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6,840,986,902,000.00

7,068,424,519,502.00 103.32%

(227,437,617,502.00)

6,230,229,813,799.00

4,351,471,859,360.00 568,367,964,269.00 1,376,459,645,000.00 91,000,000,000.00 1,870,732,614,091.00 439,911,636,000.00 5,000,000,000.00 -

4,013,607,703,615.00 481,328,441,248.00 1,244,666,640,856.00 86,602,000,000.00 1,764,024,522,670.00 436,986,098,841.00 -

92.24% 84.69%

90.43% 95.17% 94.30% 99.33% 0.00% -

337,864,155,745.00 87,039,523,021.00 131,793,004,144.00 4,398,000,000.00 106,708,091,421.00 2,925,537,159.00 5,000,000,000.00 -

3,316,069,656,604.00 423,141,043,569.00 1,331,719,638,201.00 36,185,650,000.00 1,334,273,509,903.00 190,749,814,931.00 -

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

3,521,231,906,081.00 169,652,138,550.00 1,611,952,687,442.90 1,739,627,080,088.10

2,178,547,864,325.00 144,776,980,151.00 1,342,462,761,217.00 691,308,122,957.00

61.87% 85.34% 83.28% 39.74%

1,342,684,041,756.00 24,875,158,399.00 269,489,926,225.90 1,048,318,957,131.10

1,979,069,495,393.00 181,862,098,337.00 983,932,219,941.00 813,275,177,115.00

JUMLAH BELANJA DAERAH

7,872,703,765,441.00

6,192,155,567,940.00

78.65%

1,680,548,197,501.00

5,295,139,151,997.00

Surplus/(Defisit)

(1,031,716,863,441.00)

876,268,951,562.00

-84.93%

(1,907,985,815,003.00)

935,090,661,802.00

6 6.1. 3.1.1 3.1.5

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1,031,716,863,441.00 1,069,804,863,441.00 1,069,804,863,441.00 -

6.2. 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.5

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Penjaminan Pinjaman Daerah

BELANJA DAERAH 5 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1. Belanja Pegawai 5.1.2. Belanja Bunga 5.1.3. Belanja Subsidi 5.1.4. Belanja Hibah 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5.1.9. Belanja Bantuan Pilkada 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

38,088,000,000.00 38,088,000,000.00 -

1,031,716,863,441.00 100.00% 1,069,804,863,441.00 100.00% 1,069,804,863,441.00 100.00% 38,088,000,000.00 38,088,000,000.00 1,907,985,815,003.00

100.00% 100.00% n/a

-

134,714,201,639.00 450,814,201,639.00 450,814,201,639.00 -

-

316,100,000,000.00 316,100,000,000.00 -

(1,907,985,815,003.00)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014


I– 243

1,069,804,863,441.00

BAB IV PENUTUP

LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Provinsi Banten atas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2014 dan merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan maupun ketidaktercapaian target kinerja, serta menjadi bahan untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan alat untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen perencanaan kinerja pembangunan di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Provinsi Banten pada Tahun 2014 terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 32 (tiga puluh dua) Sasaran Strategis yang menjadi target kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja dapat disimpulkan bahwa jumlah capaian rata-rata untuk Indikator Kinerja Utama sejumlah... yang terdiri dari : 1. Indeks Pembangunan Manusia mencapai ....persen dengan realisasi sejumlah.... persen dari target 74,02 persen, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sejumlah 71,87 persen atau meningkat/menurun sejumlah.... persen. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 80,00 persen dengan realisasi sejumlah 5,28 persen dari target antara 6,60 - 6,80 persen, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sejumlah 5,86 persen atau menurun sejumlah (0,58) persen. 3. Persentase Penduduk Miskin mencapai 96,19 persen dengan realisasi sejumlah 5,51 persen dari target antara 5,30 - 5,00 persen,

dibandingkan dengan

realisasi tahun 2013 sejumlah 5,74 persen atau menurun sejumlah (0,23) persen. 4. Persentase Pengangguran Terbuka mencapai 93,12 persen dengan realisasi sejumlah 9,07 persen dari target 9,74 persen, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sejumlah 9,90 persen atau menurun sejumlah (0,83) persen.


I– 244

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tidak hanya tercapai dengan dukungan dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten akan tetapi perlu dukungan seluruh Stake Holder /yang berkepentingan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan capaian tersebut. Capaian Kinerja 32 (tiga puluh dua) Sasaran Strategis yang menunjang 5 (lima) Sasaran Misi berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dengan rincian Capaian Kinerja masing-masing Misi, sebagai berikut: 1. Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis mencapai 129,09 persen. 2. Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis mencapai 122,42 persen. 3. Misi Ketiga : Peningkatan

Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius,

Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis mencapai 101,01 persen. 4. Misi Keempat : Penguatan Semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis mencapai 164,83 persen. 5. Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis mencapai 107,20 persen.

Selanjutnya jumlah capaian rata-rata dari 32 (tiga puluh dua) Sasaran Strategis dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja kami sajikan sebagai berikut:


I– 245

1. Tersedianya Infrastruktur Transportasi yang Handal dan Terintegrasi untuk Mendukung Pergerakan Perhubungan Orang, Barang dan Jasa dengan 4 indikator kinerja mencapai 85,42 persen yang didukung oleh anggaran sejumlah

Rp1.206.273.625.850,00

dengan

terealisasi

sejumlah

Rp371.495.329.989,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 mencapai 99,62 persen Kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : Fasilitasi Pekan Keselamatan Nasional, berupa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kominfo namun dibatalkan sepihak oleh kementerian dimaksud, dan pencapaian indikator terendah adalah Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 74,77 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 5 proyek gagal lelang dan proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalan terkendala oleh keterlambatan proses pelaksanaan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh BPN. Sehingga ada beberapa pekerjaan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2014 dan kondisi pengawasan jalan yang belum optimal. 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan 2 indikator mencapai 70,60 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp99.112.016.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp73.313.612.074,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha) mencapai 103,11 persen dan pencapaian indikator terendah adalah

Cakupan pelayanan

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi yang hanya mencapai 38,08 persen. 3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten dengan 2 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 37.558.251.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp 36.468.872.785,00 . dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I– 246

dan Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B masing-masing mencapai 100,00 persen. 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dengan 5 indikator mencapai 137,04 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 394.748.737.300,00

yang terealisasi sejumlah Rp

283.774.201.995,00 . dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3) mencapai 131,38 persen dan dan pencapaian indikator terendah adalah Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan mencapai 16,00 persen. 5. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana dengan 2 indikator mencapai 255,88 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp8.025.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp 7.099.734.150,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup mencapai 411,75 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM mencapai 100,00 persen. 6. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten dengan 2 indikator mencapai 183,75 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp6.001.870.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp5.417.448.650,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Luas area rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 250,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung mencapai 117,50 persen. 7. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan dengan 3 indikator mencapai Rp

100,00

persen

3.699.025.000,00

yang

dengan terealisasi

dukungan sejumlah

dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu :

anggaran

sejumlah

Rp3.600.081.900,00.

Rasio Rencana Kawasan

Strategis yang Tersusun, Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota masing-masing mencapai 100,00 persen.


I– 247

8. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya dengan 6 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah

Rp10.135.032.100,00

Rp9.727.460.014,00.

dipengaruhi

oleh

yang

terealisasi

pencapaian

indikator

sejumlah yaitu

:

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja ini dipengaruhi oleh 6 indikator kinerja yaitu: Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan, Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah, Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi, Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi, Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan masing-masing mencapai 100,00 persen. 9. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal dengan 47 indikator mencapai 118,03 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp89.636.591.700,00 dipengaruhi

oleh

yang

terealisasi

pencapaian

sejumlah

indikator

Rp81.169.498.721,00.

tertinggi

adalah

Cakupan

Pengembangan Jaringan Irigasi mencapai 378,13 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi mencapai 32,14 persen.

Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini

disebabkan karena fungsi balai benih induk (BBI) salah satu UPT dinas pertanian belum mempunyai lahan penangkaran, sehingga program cadangan benih ini dilakukan pola kemitraan dengan petani menggunakan pola bagi hasil. 10. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja dengan 1 indikator yaitu Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnya mencapai 117,12 persen dengan dukungan anggaran sejumlah

Rp

4.456.050.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp4.336.502.473,00.


I– 248

11. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dengan 5 indikator mencapai 104,08 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp18.028.754.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp17.042.674.980,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumbersumber permodalan mencapai 138,09 persen dan dan pencapaian indikator terendah adalah Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan mencapai 94,57 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih banyak KUD yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu dibentuk tim revitalisasi KUD dan masih banyaknya koperasi wanita dan koperasi tani yang sudah tidak efektif dan masih lemahnya SDM pelaku usaha pedesaan dan daerah pesisir. 12. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dengan 2 indikator mencapai 192,39 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 9.711.515.800,00 yang terealisasi sejumlah Rp 7.707.069.864,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Nilai Realisasi Investasi PMA mencapai 284,77 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal mencapai 100,00 persen. 13. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan 8 indikator mencapai 70,03 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp7.725.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp7.524.425.558,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin, Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani, Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi masing-masing 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Jumlah Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat mencapai 68,42 persen,

Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini

disebabkan karena cadangan pangan pemerintah provinsi Banten sebagian dialokasikan dan disalurkan untuk daerah yang mengalami bencana dan terdapat penyusutan / ADENDUM Gabah akibat terlalu lama disimpan pada gudang dolog.


I– 249

14. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara dengan 4 indikator mencapai 103,89 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 27.528.429.500,00 yang terealisasi sejumlah Rp20.654.261.341,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas mencapai 115,55 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar, Tingkat kunjungan perpustakaan per hari, Meningkatnya kunjungan ke website BPAD masingmasing mencapai 100,00 persen. 15. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah dengan 9 indikator mencapai 156,74 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp198.137.233.400,00 yang terealisasi sejumlah Rp 156.864.421.923,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan mencapai 525,81 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 86,14 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran orang tua untuk memasukan anaknya ke jenjang pendidikan anak usia dini dan masih kurangnya lembaga Pendidikan PAUD/TK. 16. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan 34 indikator mencapai 96,05 persen dengan dukungan anggaran sejumlah

Rp234.466.790.392,00 yang

terealisasi sejumlah Rp161.238.274.982,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis mencapai 458,50 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas mencapai 5,51 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena klaim pasien penduduk miskin untuk program jamkesmas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten hanya


I– 250

dilayani dari RSUD Malingping dan RSUD Banten dengan minimnya jumlah klaim masyarakat. 17. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan 2 indikator mencapai 76,74 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp5.330.228.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp5.104.045.700,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja mencapai 100,00 persen dan pencapaian

indikator

terendah

adalah

Tingkat

Hubungan

Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja mencapai 53,49 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kurangnya SDM fungsional pengawas dan mediator yang ada di provinsi Banten dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang harus diawasi. 18. Meningkatnya kesetaraan gender dengan 8 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah

Rp5.800.000.000,00 yang terealisasi

sejumlah Rp5.270.519.438,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Pengembangan Kota Layak Anak

Kab/Kota (Forum Kader,

POKJANAL), Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS), Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola

P2TP2A dan lembaga lainnya, Rasio

Pembinaan TKP3, Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG), Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya), Rasio

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE),

Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) masing-masing mencapai 100,00 persen. 19. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dengan 2 indikator mencapai 72,66 persen dengan dukungan anggaran sejumlah

Rp7.595.000.000,00 yang

terealisasi sejumlah Rp6.851.538.306,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I – 251

mencapai 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Rasio Cabang

Olahraga

Berprestasi

terhadap

jumlah

kejuaraan

tingkat

nasional/regional mencapai 94,44/23,53 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan kurangnya pelaksanaan try out atlet di Provinsi Banten serta dukungan

kabupaten/kota

belum

optimal

dalam

menyelenggarakan

kejuaraan/event olahraga ditingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada ketersediaan atlet berprestasi. 20. Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat dengan 20 indikator mencapai 501,41 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 75.209.534.200,00 yang terealisasi sejumlah Rp71.500.556.254,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial mencapai 8.196,72 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Cakupan kegiatan peningktan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mencapai 91,67 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H. 21. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dengan 3 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 11.685.567.088,00 yang terealisasi sejumlah Rp9.826.544.849,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik, Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan, Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah masing-masing mencapai 100,00 persen. 22. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan 4 indikator mencapai 96,32 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp7.509.430.800,00 yang terealisasi sejumlah Rp6678.002.078,00 dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi

adalah

Meningkatnya

pelestarian

tradisi

masyarakat

adat,

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal masing-masing mencapai 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan mencapai 90,28 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I– 252

ini disebabkan karena partisipasi pameran museum tingkat nasional di jakarta dan tidak terlaksananya peluncuran buku tema kebudayaan. 23. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk dengan 4 indikator mencapai 26,43 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp3.644.992.900,00 yang terealisasi sejumlah Rp3.103.230.425,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana mencapai 100,00 persen dan

dan

pencapaian

indikator

terendah

adalah

Cakupan

Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat mencapai 4,29 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kuota pemberangkatan transmigrasi ditentukan oleh kemenakertrans/pusat. 24. Terwujudnya

peningkatan

partisipasi

perencanaan

dan

kerjasama

pembangunan daerah dengan 2 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp2.105.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp1.652.108.191,00.

dipengaruhi

oleh

pencapaian

indikator

yaitu

:

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri masing-masing mencapai 100,00 persen. 25. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi dengan 6 indikator mencapai 94,23 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp52.025.480.250,0 yang terealisasi sejumlah Rp 39.167.851.725,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur, Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten, Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur masing-masing mencapai 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur mencapai 76,47 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 6 target tolok ukur yaitu : Diklat pengawasan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, diklat pembentukan auditor ahli, fasilitasi pola kontribusi diklat Sat Pol PP, | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I– 253

damkar dan mitigasi bencana. karena pihak Kab/Kota membatalkan pengiriman peserta Diklat. 26. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi dengan 18 indikator mencapai 100,54 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp216.099.396.950,00

yang terealisasi sejumlah

Rp136.615.683.799,00. dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Jumlah Pendapatan Asli Daerah mencapai 137,15 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah mencapai 75, 16 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 2 target tolok ukur yaitu :Penyelesaian Kerugian Daerah pada kegiatan TP/TGR tidak dilaksanakan mengingat salah satu persaratan TP/TGR yaitu TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk penghapusan aset belum diterbitkan sampai dengan akhr tahun; dan Pengadaan Lahan Untuk Dukungan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, proses pembayarannya belum dapat dilaksanakan terkendala oleh proses pelaksanaan BPN. 27. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan 8 indikator mencapai

96,51

Rp24.418.832.700,00

persen yang

dengan terealisasi

dukungan sejumlah

anggaran

sejumlah

Rp22.239.548.828,00

dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan, Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya

sesuai dengan ketentuan, Persentase cakupan koneksi Jaringan

Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota, Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan

aksesbilitas serta kapasitas

Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017, Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran, Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi masing-masing mencapai 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran mencapai 75,00 persen. Rendahnya


I– 254

pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 2 target tolok ukur yaitu : Verifikasi Faktual Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Semester I; dan Tindak Lanjut Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasca EDP. 28. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dengan 8 indikator mencapai 106,26 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp5.150.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp4.877.591.000,00 dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mencapai 150,00 persen dan dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam pembangunan desa/kel,

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes), Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UEDSPP, UPPKS, Lumbung Desa), Rasio Ekonomi masyarakat

pembinaan dan pengembangan

(BKM, peralihan pengelolaan PNPM ), Cakupan

Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) masing-masing mencapai 100,00 peresen. 29. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah dengan 2 indikator mencapai 166,23 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp4.550.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp4.333.695.897,00 pencapaian indikator tertinggi adalah

Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum

mencapai 232,45 persen dan dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM mencapai 100,00 persen. 30. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban

umum,

ketentraman,

linmas,

regulasi,

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan bencana dengan 7 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp18.883.077.500,00 yang terealisasi sejumlah Rp17.964.001.250,00 dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Rasio | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten

I– 255

Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah, Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Rasio Penegakan Peraturan

Perundang-undangan,

Rasio

Pendataan

dan

Tindaklanjut

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana, Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana, Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana masing-masing mencapai 100,00 persen. 31. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan 3 indikator mencapai 100,00 persen dengan dukungan anggaran sejumlah Rp19.478.975.000,00

yang

terealisasi

sejumlah

Rp18.112.277.858,00

dipengaruhi oleh pencapaian indikator yaitu : Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan, Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan, Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD masing-masing mencapai 100,00 persen. 32. Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah dengan 6 indikator mencapai 93,81 dengan dukungan anggaran sejumlah Rp2.936.746,159.187,00 yang terealisasi sejumlah Rp1.696.063.551.643,00 dipengaruhi oleh pencapaian indikator tertinggi adalah Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah, Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD, Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD masingmasing mencapai 100,00 persen dan pencapaian indikator terendah adalah Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah mencapai 75,00 persen. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena tidak tercapainya 1 target tolok ukur yaitu : Fasilitasi Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten yang tidak terlaksana. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada Tahun 2014, antara lain :


I– 256

1. Masih lemahnya realisasi capaian indikator

yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur yang diakibatkan dari proses pelelangan pengadaan barang dan jasa dan mekanisme pengadaan yang dilakukan oleh pihak eksternal terkait pertanahan; 2. Masih lemahnya pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang terindikasi oleh tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan target pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017, sehingga perlu penajaman dan pengkajian target IKU; 3. Pada beberapa Target Indikator Kinerja tidak ditunjang oleh penguatan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Banten Tahun 2014 sehingga diperlukan manajemen perencanaan kinerja yang berbasis pemerataan yang berkeadilan dalam menunjang capaian kinerja; 4. Masih dibutuhkannya upaya-upaya strategis untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pencapaian beberapa indikator kinerja yang bersentuhan langsung pada masyarakat; 5. Belum optimalnya sinkronisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan sinergisitas pembangunan. Dalam rangka perbaikan kinerja pada masa mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah strategis, sebagai berikut : 1. Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk diimplementasikan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 2. Meningkatkan kordinasi dan komunikasi secara intensif kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan Pertanahan untuk lebih memprioritaskan pengadaan lahan yang berkaitan dengan infrastruktur Pembangunan; 3. Meningkatkan kualitas manajemen perencanaan kinerja yang berbasis pada pendanaan yang lebih merata dan berkeadilan sehingga berdampak pada optimalisasi capaian kinerja;


I– 257

4. Melaksanakan evaluasi terhadap target Indikator Kinerja Utama tahun-tahun mendatang dengan melakukan revisi target IKU Tahun 2015 pada RPJMD Tahun 2012-2017; 5. Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dan merumuskan kebijakan

bersama

dalam

rangka

efektivitas

pencapaian

target-target

pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten; 7. Memprioritaskan Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja; 8. Memprioritaskan Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 9. Memprioritaskan Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik; 10. Memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas; 11. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan; 12. Memprioritaskan pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja; 13. Memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan; 14. Memprioritaskan pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana; 15. Memprioritaskan pemantapan Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah.


I– 258

BAB I PENDAHULUAN. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Recommend Documents