BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri salah satunya di sektor pajak. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undan-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan yang sering disebut dengan PPh yaitu pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Definisi penghasilan menurut pasal 4 Ayat 1 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil 1
Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang dapat dijumpai disepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB ( Produk Domestik Bruto ) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang positif bagi pemaukan kas negara. Sosialisasi perlu dilakukan pemerintah kepada wajib pajak mengenai peraturan dan administrasi pajak yang akan diubah agar wajib pajak dapat mengetahui secara langsung. Peraturan yang dibuat harus sesederhana mungkin agar wajib pajak mudah mengerti dan mudah memahami tentang peraturan tersebut. Salah satu perubahan peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dikenai Pajak Penghasilan Final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria seperti berikut : 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu ) Tahun pajak. 2
PT.Z merupakan salah satu klien pada Kantor Konsultan Pajak I Wayan Sutha Naya, SH. Perusahaan ini bergerak dalam bidang desain interior dengan peredaran omzet dibawah Rp 4.800.000.000. PT.Z selalu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, namun PT.Z belum mengerti dan belum memahami tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Dampak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Pada PT.Z “ 1.2 Tujuan Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut , maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Pada PT.Z . 1.3 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori pajak yang diperoleh pada masa perkuliahan. 2) Kegunaan praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengambil suatu 3
kebijakan terutama berkaitan dengan perhitungan pajak terutang menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. 1.4 Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini disajikan sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung pembahasan penelitian dalam menganalisa masalah meliputi teoriteori mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, cara dan pemungutan pajak, pengertian dan unsur-unsur pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.
Bab III
Metode Penelitian Bab
ini
menguraikan
lokasi
penelitian,
objek
penelitian,
identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/ deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
4
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi perusahaan di masa mendatang.
5
