BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi sektor publik yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana setiap tahun memerlukan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah melaksanakan fungsi kepemerintahannya untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam sesuai dengan kondisi daerah dibantu oleh unit atau instansi teknis. Unit atau instasi teknis yang membantu fungsi kepemerintahan dalam pemerintahan daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Masing-masing SKPD akan menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu
1
anggaran (Mardiasmo, 2013:61). Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2013:62). Bambang (2007), anggaran pada sektor publik atau organisasi pemerintah daerah pemanfaatannya terkait pada proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Penyusunan anggaran dalam sektor publik harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat maka diperlukan komunikasi, koordinasi dan partisipasi antara atasan dan bawahan terkait dengan tujuan organisasi dan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan suatu kebijakan, program dan kegiatan, guna mengetahui informasi yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan bawahan lebih banyak mengetahui informasi dan kondisi langsung pada bagiannya daripada atasan, sehingga bawahan diperlukan keikutsertaannya dalam penyusunan anggaran. Brownell (1986) partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran menyebabkan sikap respek bawahan terhadap pekerjaan dan perusahaan (Milani, 1975). Berdasarkan perspektif kognitif dan psikologi, terdapat manfaat dari partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran yaitu karena adanya identifikasi dan keterlibatan diri dalam tujuan anggaran, menjadikan partisipasi berhubungan dengan kinerja, dan juga meningkatkan motivasi (Lau & Buckland, 2001). Sujana (2010) partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran akan mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi yang
2
selanjutnya akan mempengaruhi kinerja anggota organisasi tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja aparat pemerintah daerah, karena kinerja aparat pemerintah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran (Mahoney dalam Lopez et al. 2007). Kinerja manajerial adalah kinerja manajer dalam memimpin unitnya yang dapat diukur dari bagaimana manajer tersebut menjalankan fungsi manajerialnya seperti planning, organizing, staffing, leading dan controlling (Weihrich & Koontz, 2000 dalam Mirna, 2014). Diperlukan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi manajemen dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester 1 Tahun 2014, tentang pemeriksaan kinerja
menemukan
bahwa
menemukan
6
kasus
ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp 419,59 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 42,28 miliar (BPK,2014). Hasil pemeriksaan tersebut, kinerja pemerintah dapat disimpulkan masih jauh dari standar-standar yang telah ditentukan. Hal sebaliknya terjadi dalam Kabupaten Badung, dalam Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instasi Kabupaten Badung (LAKIP) menyatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Badung sangat baik. Dari ketidakkonsistenan hasil audit BPK dengan LAKIP Kabupaten Badung, sehingga penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung.
3
Tabel 1.1 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran
No
Indikator
Satuan
Realisasi Akumulasi s/ 2013
Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD 2015
Persentase Capaian Kinerja %
2.279.053.294 2.302.169.811 98,99% Jumlah Rp Pendapatan Asli Daerah Sumber : Laporan Akuntabilitas Dinas Pendapatan Kabupaten Badung,2013
1
Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali. Dari hasil LAKIP (2013), pencapaian kinerja Kabupaten Badung memenuhi target, dapat dilihat persentase capaian kinerja yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari Tabel 1.1 persentase capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Badung sebesar 98,99%. Tecapainya kinerja yang hampir mencapai target tidak lepas dari adanya penganggaran partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Badung. Proses penyusunan anggaran di sektor publik melibatkan partisipasi antara bawahan dan atasan. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, diharapkan meningkatkan komitmen dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Manajer yang memiliki komitmen akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya untuk memperoleh informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan, dengan penggunaan informasi yang relevan maka akan meningkatkan kinerja manajerial tersebut. Beberapa
penelitian
telah
dilakukan
mengenai
hubungan
antara
penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial atau kinerja aparat pemerintah daerah, tetapi ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Charlos and Poon (2000), Lopez,et al (2008), Eker (2009), Hanny (2013), Lina dan Stella (2013) dan Minai and Mun (2013) menemukan bahwa penganggaran partisipatif
4
memiliki hubungan positif pada kinerja manajerial. Sebaliknya, penelitian Cherrington (1973), Brownell (1986) menyatakan bahwa pengaruh penganggaran partisipatif pada kinerja manajerial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Hasil yang tidak konsisten ini diduga disebabkan adanya faktor-faktor lain yang bersifat kontigensi. Pendekatan kontigensi menegaskan adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang bertindak sebagai faktor moderasi, sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara variabel indipenden dengan variabel dependen (Nor,2007). Penelitian ini menggunakan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderasi. Hubungan sistem akuntansi manajemen dengan kinerja dapat dijelaskan melalui teori technical rational (Mirna, 2014). Pada teori ini, informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi manajemen, terutama pada organisasi sektor publik, dapat membantu alokasi sumber daya secara efisien dan efektif (Houge, 2003). Sistem akuntansi manajemen akan memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat keputusan (Mirna,2014). Penelitian Achmad (2009) menemukan bukti empiris mengenai karakteristik informasi yang bermanfaat menurut persepsi para manajerial yaitu terdiri dari informasi broad scope, timeliness, agregration dan integration. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian atas interaksi antara penganggaran partisipatif dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial, tetapi terdapat perbedaan hasil di setiap negara. Hasil penelitian Tsui (2001) menyimpulkan interaksi penganggaran partisipatif dan sistem akuntansi manajemen pada kinerja manajerial negatif bagi para manajer di China dan positif bagi para manajer di barat. Cheng (2012)
5
menyimpulkan bahwa terdapat interaksi non-monotonic antara penggangaran partisipatif dan kinerja manajerial. Sifat non-monotonic diperlihatkan dari hubungan positif antara penganggaran partispati dan kinerja manajerial ketika sistemakuntansi manajemen tinggi, sedangkan hubungan negatif jika sistem akuntansi manajemen rendah. Hubungan Penelitian yang dilakukan Eker (2009), di Turki membuktikan bahwa sistem akuntansi manajemen dapat memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna (2014) membuktikan hanya dua dimensi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) yaitu broad scope dan integration berinteraksi dengan partisipasi penyusunan anggaran yang mempengaruhi kinerja manajerial pada SKPD Aceh. Bukti empiris lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan terdapat dua temuan yang saling bertolak belakang terhadap dimensi SAM, dimana dimensi broad scope menunjukkan pengaruh negatif dan dimensi integration menunjukkan pengaruh positif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penganggaran partisipatif dan karakteristik SAM yang terdiri atas broad scope, timeliness, agregration, dan integration pada kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimana pengaruh penganggaran partisipatif manajerial ?
6
pada kinerja
2) Bagaimana pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi broad scope pada hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial ? 3) Bagaimana pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi timeliness pada hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial ? 4) Bagaimana pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi agregration pada hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial ? 5) Bagaimana pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi intergration pada hubungan antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah
sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. 2) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi broad scope pada hubungan antara pengganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. 3) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi timeliness pada hubungan antara pengganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial.
7
4) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi agregration pada hubungan antara pengganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. 5) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen dari dimensi integration pada hubungan antara pengganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial.
1.4
Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh pengganggaran partisipatif pada kinerja manajerial serta karakteristik sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderasi
dapat
memperkuat
atau
memperlemah
pengaruh
penganggaran partisipatif pada kinerja manajerial. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris
dan
dijadikan
perbandingan,
pengembangan,
dan
penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 2) Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan penelitian, bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi
8
Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.
1.5
Sistematika Penulisan
Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian dari latar belakang masalah yang diungkapkan dapat dirumuskan ke dalam pokok permasalahan, serta disampaikan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan pada akhir bab ini disampaikan sistematika penulisan
Bab II Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan pokok permasalahan terutama kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Badung yang nantinya menjadi dasar masalah dalam dan hasil penelitian sebelumnya, serta dugaan sementara dari pokok permasalahan. Bab III Metode Penelitian dan Hipotesis Bab ini menyajikan metode penelitian yang mencakup berbagai hal seperti lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti.
9
Bab IV Hasil dan Pembahasan Bab ini menyajikan data serta pembahasan berupa gambaran umum wilayah penelitian dan pembahasan hasil dari model yang digunakan, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini menyajikan simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan permasalahan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.
10
