BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Ditinjau dari definisi antara perusahaan dan negara mempunyai beberapa kesamaan kepentingan yaitu bagaimana supaya keduanya dapat menjaga kelangsungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat maupun organisasi perusahaan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan 1
2
sumber penerimaan dan mengontrol semua pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Dan keduanya merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika kesejahteraan masyarakat terjamin maka sumber pendapatan masyarakat meningkat, kalau sumber pendapatan meningkat daya beli masyarakat meningkat, maka sektor dunia usaha akan bergairah pula dan jika hal ini tejadi maka penerimaan negara dari sisi pajak juga meningkat pula. Pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo ( 2009: 84 ) yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank presepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan Pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa PPN) bukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya, laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen. Surat Pemberitahuan merupakan sarana wajib Pajak untuk menetapkan atau menghitung sendiri besarnya pajak terutang. SPT Masa merupakan laporan bulanan mengenai penghitungan dari :
3
1.
Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau realisasi Jasa Kena Pajak (JKP)
2.
Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak (BKP) atau realisasi Jasa Kena Pajak (JKP).
3.
Penyetoran pajak atau kompensasi. Peneliti mengambil data PPN pada PT. ANGHAUZ INDONESIA karena
perusahaan sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai distributor pintu. Prosedur perlakuan PPN yang dilakukan PT. ANGHAUZ INDONESIA mulai dari penghitungan, penyetoran dan pelaporan sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tapi ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan oleh PT. ANGHAUZ INDONESIA. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerapan, penghitungan dan pelaporan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UndangUndang No.42 tahun 2009 tentang PPN. Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka peneliti mencoba membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh wajib pajak. Mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai , maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil judul :
4
“ANALISIS PENGHITUNGAN, PAJAK
PERTAMBAHAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN
NILAI
(PPN)
PADA
PT.
ANGHAUZ
INDONESIA DI SURABAYA”
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada “ PT. ANGHAUZ INDONESIA di Surabaya ”
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) sudah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. 2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana implementasi yang dilakukan perusahaan terhadap penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai ( PPN ) pada “ PT. ANGHAUZ INDONESIA di Surabaya.
5
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah : 1. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) perusahaan dalam hal melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, sehingga menjadi kontrol terhadap pengeluaran keuangan perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan benar. 2. Bagi Penulis, akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam praktek perpajakan pada perusahaan yang sebenarnya. 3. Bagi pembaca, sebagai wacana pengetahuan dan digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai ( PPN ).
