I.
1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Setelah ditetapkannya reorientasi politik dan kebijakan pertanahan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh1, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) membuat Rencana Strategis untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dimana untuk melaksanakannya telah ditetapkan 11 Agenda Pertanahan Nasional, yaitu (1) Membangun kepercayaan masyarakat pada BPN-RI, (2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, (3) Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah, (4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik, (5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis, (6) Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, (7) Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, (8) Membangun database pemilikan dan penguasaan tanah skala besar, (9) Melaksanakan
secara
konsisten
semua
peraturan
perundang-undangan
Pertanahan yang telah ditetapkan, (10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, (11) Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan agenda pertama, yaitu membangun kepercayaan masyarakat pada BPN-RI. Agenda pertama dijadikan fokus karena sejauh pengamatan peneliti, pembangunan kepercayaan di BPN-RI 1
Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2007-2009 (2007)
1
masih merupakan konsep yang belum terdefinisi operasionalisasinya. Peneltian ini memberikan salah satu alternatif operasionalisasi pembangunan kepercayaan tersebut, yaitu melalui pengelola interface/layanan antar muka pertanahan yang mempunyai kemampuan interaksi dengan masyarakat. Alternatif ini diajukan dengan asumsi bahwa pengelola layanan antar muka pertanahan adalah pegawai
BPN-RI
yang
secara
resmi
mempunyai
kewenangan
untuk
berkomunikasi dengan masyarakat sebagai obyek pembangunan kepercayaan, sehingga tingkat kepuasannya penting untuk selalu dijaga. Layanan antar muka pertanahan tersebut adalah Web Portal, Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kantor Pertanahan, Loket Kantor Pertanahan dan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah),
Gambar.1.
1.2.
Interface/tampak muka layanan BPN-RI
Rumusan Masalah Fakta bahwa layanan pertanahan dikelola secara monopoli seringkali
menciptakan persepsi internal bahwa kepuasan pengguna layanan pertanahan tidak perlu diperjuangkan, karena bagaimanapun juga pengguna layanan akan kembali menggunakan jasa layanan pertanahan. Hal ini mengakibatkan tidak
2
optimalnya pelayanan, yang berlanjut pada menurunnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Penurunan tingkat kepuasan tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya transaksi pelayanan yang dilakukan oleh perantara dan memicu
proses
pengasingan/alienasi
BPN-RI
sebagai
instansi
pelayan
masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Pengasingan yang menyebabkan terputusnya komunikasi antara BPN-RI dan masyarakat kemudian menciptakan ruang pembiasan informasi pelayanan pertanahan yang pada akumulasinya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPN-RI. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat tersebut mendapatkan perhatian besar dari manajemen BPN-RI, yang kemudian membuat komitmen untuk
membangun
kembali
kepercayaan
masyarakat
pada
BPN-RI.
Kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini diasumsikan akan terwujud setelah masyarakat merasa puas akan layanan pertanahan, dan kepuasan masyarakat pengguna layanan pertanahan diasumsikan berasosiasi dengan kepuasan para pengelola layanan pertanahan. Berdasarkan asumsi-asumsi itu, penelitian akan dilakukan dengan perumusan masalah sebagai berikut: a.
Bagaimanakah tingkat kepuasan pengelola layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pengguna layanan pertanahan?
b.
Bagaimanakah
tingkat
kepuasan
masyarakat
pengguna
layanan
pertanahan? c.
Bagaimanakah hubungan antara kepuasan pengelola dan pengguna layanan pertanahan?
d.
Berkaitan dengan tingkat kepuasan pengelola dan pengguna layanan berikut hubungan antara keduanya, apa strategi yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan kepercayaan publik terhadap BPN-RI? 3
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk: a.
Mengidentifikasi tingkat kepuasan pengelola layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pengguna layanan pertanahan.
b.
Mengidentifikasi
tingkat
kepuasan
masyarakat
pengguna
layanan
pertanahan. c.
Menganalisis hubungan antara kepuasan pengelola dan pengguna layanan pertanahan.
d.
Merumuskan strategi yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap BPN-RI.
1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:
a.
Sumbangan pemikiran bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pengelolaan kepercayaan masyarakat.
b.
Referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepercayaan masyarakat.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada :
a.
Identifikasi tingkat kepuasan pengelola layanan pertanahan.
b.
Identifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan pertanahan.
c.
Analisis
hubungan
kepuasan
pengelola
dan
pengguna
layanan
pertanahan. d.
Perumusan strategi percepatan pembangunan kepercayaan masyarakat.
4
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB
