perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan banyaknya memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan tersebut diperlukan banyak usaha. Salah satu usaha tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri,yaitu berupa pajak. Menurut Brotodiharjo dalam Waluyo (2007), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara, maka akan menuntut peningkatan dalam penerimaan negara. Departemen Keuangan menyatakan commit to user
1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bahwa pada tahun 2013 penerimaan negara sebesar 70,9 persen bersumber dari penerimaan pajak. Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang terutang atau penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji atau upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pesatnya pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional membuat pemerintah perlu melakukan perubahan atau reformasi terhadap undang-undang perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia beberapa kali melakukan reformasi undang-undang PPh, antara lain berikut ini. 1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan undang-undang perpajakan yang terbaru mengenai PPh
adalah diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Peraturan ini diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah commit to user
2
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(UMKM) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut ini. 1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pemberlakuan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurut Tanoe (2013), peraturan pemerintah ini mempunyai kekurangan sebagai berikut ini.
Peraturan pemerintah ini dipandang telah “melangkahi” ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan memasukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang beromset maksimal Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun sebagai wajib pajak yang dikenai pajak final dengan tarif 1 persen dari omset. Padahal, WPOPPT tersebut seharusnya hanya dikenai pajak bulanan dengan tarif paling tinggi 0,75 persen dari omset dan tidak bersifat final.
Peraturan pemerintah ini tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi karena pengusaha dengan omset yang sama harus commit to user
3
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
membayar pajak yang sama, walaupun status dan tanggungan mereka berbeda.
Peraturan pemerintah ini tidak memperhatikan apakah pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya. Bagaimanapun hasil usahanya, pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset tetap harus dibayar.
Peraturan pemerintah ini dapat memicu timbulnya kecemburuan dari para pengusaha berdasarkan
yang
penghasilannya
ketentuan
dikenakan
perpajakan
tersendiri
pajak seperti
bersifat
final
usaha
jasa
konstruksi. Walaupun omset mereka dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), mereka tidak berhak menggunakan tarif 1 persen ini, sedangkan tarif pajak paling rendah untuk usaha mereka adalah 2 persen. Beragam penelitian telah dilakukan mengenai perubahan undangundang perpajakan. Misalnya,penelitian Albert dan Aprilia (2009) meneliti tentang analisis perubahan tarif PPh sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap manajemen laba. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode penelitian perusahaan sektor primer dan juga sektor jasa tidak melakukan manajemen laba untuk merespon perubahan tarif PPh Badan tahun 2008. Farnika (2010) meneliti tentang analisis penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar setelah pemberlakuan kenaikan penghasilan tidak kena pajak. Hasil penelitiannya adalah adanya peningkatan secara signifikan penerimaan PPh Kantor Wilayah commit to user
4
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Anggraeni (2011) melakukan penelitian tentang analisis tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah penurunan tariff PPh Badan 2008. Hasil penelitian yang disajikan menunjukkan bahwa perusahaan tidak terbukti melakukan rekayasa akrual untuk meminimalkan laba guna mengurangi beban pajak sesudah penurunan tarif PPh Badan 2008. Tingkat rata-rata discretionary accrual pada tahun 2008 dimana merupakan tahun sebelum penurunan tarif pajak 2008 menunjukkan angka yang lebih rendah daripada tahun 2009 yang merupakan tahun setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi usaha penurunan laba pada tahun 2008 dimana tarif pajaknya lebih tinggi sebelum adanya penurunan tarif. Fitriyani, Maiyarni, dan Gowon (2012) telah melakukan penelitian mengenai analisis perbedaan earnings management sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Earnings management ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara discretionary accruals pada periode sebelum dansesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa discretionary accruals sesudah pemberlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya earnings management yang ditunjukkan dengan perbedaan discretionary accruals pada sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. commit to user
5
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Azizah (2013) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh perubahan tarif PPh Orang Pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kota/ Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi Kota/ Kabupaten Malang mengalami peningkatan, tingkat penerimaan PPh orang pribadi meningkat yang menyebabkan penerimaan bagi hasil daerah Kota/ Kabupaten Malang mengalami peningkatan pula. Salim dan Syafitri (2013) meneliti tentang analisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil yang dicapai menunjukan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan penaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada PPh. Selain itu juga kenaikan batas PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi atau langkah perbaikan adalah pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam perpajakan, agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, beberapa peneltian terdahulu terkait dengan reformasi perpajakan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun belum ada penelitian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46. Padahal, peraturan ini menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian
ini
mengambil
judul
Persepsi
Wajib
Pajak
terhadap
Diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha commit to user
6
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”.
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsiwajib pajak terhadap diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsiwajib pajak terhadap diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”.
D. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 1. Bagi Fiskus Hasil penelitan ini menjadi bahan informasi bagi fiskus tentang persepsi wajib pajak terhadap diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang commit to user
7
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Hasil peneltian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengambil kebijakan oleh fiskus. 2. Bagi Wajib Pajak Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pandangan mengenai “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, 3. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
E. Sistematika Penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.
BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.
commit to user
8
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB V PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.
commit to user
9
