BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Otonomi Daerah saat ini menjadi sebuah doktrin dalam penyelenggaraan
pemerintah di daerah untuk dapat mengatur beberapa aspek kehidupan di daerahnya : ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta budaya secara mandiri. Pelimpahan ini di era reformasi menjadi sebuah kabar baik dalam rangka komitmen pemberdayaan daerah untuk dapat berkembang secara merata dan meraih tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian serta stabilitas sosial daerah untuk dapat mencapai cita-cita kemakmuran.Pencapaian cita-cita kemakmuran tersebut dilakukan daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerah melaui cara-cara yang kreatif dan inovatif dan tentunya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut diantaranya dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Dareah (PAD) melalaui beberapa instrumen seperti peningkatan pajak daerah, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan potensial yang secara faktual dapat memberikan pemasukan bagi daerah yang implementasinya diwadahi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Beberapa sumber potensial yang secara faktual memberikan pemasukan bagi daerah tersebut salah satunya adalah keberadaan Perusahaan Daerah (PD)
atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Keberadaan BUMD pada umumnya dilandasi oleh keinginan campur tangan Pemerintah Daerah dalam kehidupan ekonomi di daerah. Sehingga dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah tersebut memudahkan memasukkan misi-misi ekonomis yang tidak lain adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah, oleh karena itu misi yang diemban BUMD pada dasarnya adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah
tugas-tugas
untuk
meningkatkan
kemajuan
dan
kesejahteraan
perekonomian daerah.1 Pengaturan tentang Perusahaan Daerah (PD/BUMD) diatur oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (khususnya dalam Lampiran III dimana tercantum ketentuan ketidakberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962) yang sampai saat ini belum ada penggantinya. Namun dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 dijelaskan bahwa pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang yang tercantum dalam lampiran III tersebut, Undang-Undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku. Berdasarkan logika ketentuan pada Pasal 2 tersebut maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 masih berlaku dan masih dijadikan acuan hukum dalam mengatur Perusahaan 1
Sri Mulayani Indrawati, Jurnal Hukum Jantera, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2003, Hal.300
Daerah/BUMD, karena hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah/BUMD untuk menggantikan kedudukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut. Secara umum istilah BUMD baru dikenal pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 177 disebutkan:”Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, danatau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan”.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah: ”semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan Undang-Undang”.3 Mengingat bahwa pembinaan Pemerintahan Daerah berada di bawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, maka peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD. Bentuk hukum badan hukum BUMD menurut Permendagri ini dapat berupa Perusahaan Daerah atau PD dan Perseroan Terbatas atau PT.4
2
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1962 tentang Pemerintahan Daerah. 4 “sekilas Sejarah BUMD”, http://bumd.wordpress.com diakses tanggal 27 juni 2013 3
Kepemilikan suatu usaha atau badan usaha dapat dilihat dari struktur modal perusahaan atau badan usaha itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian pada ayat (2) Undang-Undang tersebut ditegaskan jika modal Perusahaan Daerah seluruhnya berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari satu daerah maka modal tidak perlu terdiridari saham-saham, namun jika modal tersebut berasal dari kekayaan lebih dari satu daerah maka modal Perusahaan Daerah harus terdiri dari saham-saham. Selain itu saham BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tersebut dimungkinkan juga untuk dimiliki pihak lain diluar Pemda, ini dipertegas didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia dan yang peserta atau pemegang sahamnya terdiri dari Warga Negara Indonesia. Seperti diketahui bahwa BUMD dalam sistem pengelolaannya masih mengandalkan subsidi yang dialokasikan dalam APBD, padahal tujuan utama dari dibentuknya BUMD adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah, namun pada
kenyataannya
banyak
BUMD
yang
mengalami
kemunduran.Kondisisemacam ini apabila dibiarkan terus menerus tentu mengakibatkan kemerosotan perekonomian daerah, disamping Pemerintah Daerah
terbebani untuk menganggarkan subsidi demi mempertahankan kelangsungan BUMD.5 Keberadaan BUMD dalam prakteknya tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah yang cukup signifikan, bahkan cenderung menguras keuangan daerah yang terdapat dalam APBD, disamping itu juga BUMD sering merugi karena besarnya modal yang dimasukkan Pemerintah Daerah tidak memberikan keuntungan yang sebanding dari apa yang telah dihasilkannya. Disamping itu yang cukup serius adalah keberadaan BUMD sering dijadikan instrumen untuk melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh oknum-oknum pengurus BUMD, pejabat, birokrat, elite politik, serta pengusaha yang ada di daerah. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kerugian dari APBD sebagai sebuah entitas bisnis yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah yang saat ini sangat dibutuhkan, salah satu opsi (pilihan) yang saat ini sangat ramai dibahas di masyarakat adalah opsi untuk melakukan privatisasi sebagaimana juga sudah diterapkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 6 Dalam istilah privatisasi menyimpan beberapa pengertian, pertama adalah kehendak pemerintah untuk mengurangi campur tangan dalam kehidupan ekonomi
dan
swasta.Kedua,
memberikan penjualan
kesempatan sebagian
atau
lebih
banyak
semua
kepada
saham
peranan
pemerintahdi
BUMN/BUMD kepada sektor swasta. Ketiga, perubahan gaya manajemen
5
Wuri Andriyani, Jurnal Hukum Yuridika, Vol. 15, No.4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 301. 6 http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2002/12/17/e5.htm, sabtu, 17 Agustus 2013
BUMN/BUMD dari modal ambternaar menjadi lebih business-like seperti halnya perusahaan swasta yang benar-benar profesional.7 Selain itu desakan untuk melaksanakan privatisasi didasari pada tujuan mulia untuk mencegah atau setidaknya mengurangi korupsi oleh aparat/pengelola BUMD yang sering didominasi oleh tujuan hanya ingin melayani pemerintah dan tidak terlalu peduli dengan kinerja perusahaan.Kondisi ini terkait dengan fakta bahwa BUMD memiliki kelemahan inheren, yaitu dalam hubungan antara principal (pemilik/pemerintah) dengan pengelola/manajemen BUMD, dimana pihak principal sering sekali tidak mempunyai visi dan misi. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) menyebutkan:”Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan Masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”. Ide awal privatisasi di Indonesia berasal dari International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) untuk memulihkan perekonomian Indonesia.Privatisasi disyaratkan oleh IMF dan World Bank karena memberikan peluang pada pemodal asing untuk masuk menanamkan investasinya, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Partisipasi pihak swasta/asing dianggap perlu sebagai penetrasi pasar dan mengubah kultur korup dikalangan pengelola BUMN/BUMD. IMF berkeyakinan
7
http://apps.um-surabaya.ac.id/jurnal/-ridojusmad-32-1-privatis-h.pdf,1, diakses tgl . 4 juli 2013
bahwa privatisasi akan berhasil memulihkan perekonomian Indonesia jika dilakukan dengan bersih dan benar serta dilengkapi dengan aturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat.8 Upaya
revitalisasi
di
Indonesia
banyak
didesak
oleh
beberapa
kalangankarena beberapa hal. Pertama, menurunnya harga minyak dan gas bumi serta menipisnya cadangan minyak, mengurangi economic rent yang selama ini dinikmati pemerintah. Padahal pemerintah menanggung biaya yang membengkak dalam perekonomian. Beban itu harus diringankan dengan cara pemerintah melepaskan kendali perekonomian kepada sektor swasta. Alasan kedua, perubahan ekonomi kearah globalisasi akan menyebabkan peningkatan kompetisi. Kompetisi menuntut adanya unit ekonomi yang bergerak secara fleksibel, tanggap secara cepat terhadap perubahan.Alasan
ketiga, defisit anggaran dan utang
pemerintah yang besar mengakibatkan diperlukannya perubahan mendasar dalam pengeluaran pemerintah. Berbagai subsidi, baik eksplisit maupun implisit harus diturunkan untuk mengurangi beban anggaran. Alasan keempat, adalah intervensi pemerintah seringkali mendistorsi cara kerja pasar yang sesungguhnya bisa berlangsung efisien.9 Di Indonesia pelaksanaan privatisasi sudah dilaksanakan terhadap beberapa BUMN maupun BUMD, pada BUMN sudah dilakukan proses privatisasi pada P.T. Indosat. Tbk (bergerak dalam bidang telekomunikasi) yang dibeli oleh Singapore Technologies Telemedia (STT), dan P.T. Semen Padang (bergerak dalam produksi semen) yang dibeli oleh Cemex SA de CV 8
Sri Mulyani Indrawati, Op.Cit Hal. 301 http://srblora.blogspot.com/2010/08/sr-edisi-96-pemikiran-kesi-wijayanti.html diakses tgl 9 juli 2013 9
Mexico.Sementara Privatisasi pada BUMD terjadi pada Perusahaan Air Minum Jakarta/PAM Jaya (bergerak dalam bidang pengelolaan air minum) yang dibeli oleh Thamez dan Suez. Berbagai pertanyaan telah diluncurkan terutama terkait dengan hasil privatisasi.Pertanyaan ini dianggap sebagai pertanyaan fundamental dari kebijakan privatisasi.Namun demikian, kebijakan privatisasi ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pengelolaan perusahaan publik (Badan Usaha Milik Negara-BUMN/Badan Usaha Milik Daerah-BUMD).Sebagai contoh di berbagai Negara, perusahaan Negara melakukan ekspansi besar-besaran setelah Perang Dunia II berakhir sampai dengan awal tahun 1970-an. Setelah itu, sampai awal tahun 1990-an, manajemen perusahaan Negara lebih memilih untuk menstabilkan kondisi yang telah ada.Namun demikian, sejarah ekonomi tetap mencatat adanya kemandegan peran antara tahun1945 ke tahun 1950, yang sering disebut sebagai masa yang hilang.10 Privatisasi telah menjadi uji kebijakan publik”siapa yang menang”,”siapa yang kalah”, dan “berapa banyak”.Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah, pembeli perorangan, pekerja perusahaan tersebut, konsumen dan pesaing perlu diuji posisi mereka sebelum dan setelah privatisasi.Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah sederhana. Ada empat kelompok pertanyaan yang perlu dikaji:11 1. Apa dampak privatisasi? Perbandingan kondisi sebelumnya dan sesudah pelaksanaan, faktor dominan penyebab perubahan, selanjutnya identifikasi 10 11
Bastian Indra, Privatisasi di Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, 202, hal .2 Ibid
permasalahan merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menjawab pertanyaan ini. 2. Tingkat dampak privatisasi ? Dampak pelaksanaan privatisasi ternyata tidak hanya menyangkut aspek ekonomi namun juga aspek industri, sosial, budaya, dan politik. Besarnya dampak privatisasi perlu dkaji apakah privatisasi akan menguntungkan dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang bagi manajemen, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Apabila jawaban tidak, maka perlu disaring lagi dengan diikuti pertanyaan apakah perubahan dunia industri dan teknologi masih dapat diikuti atau tidak. 3. Kapan target privatisasi dapat dicapai? Konsekuensi biaya dan hasil privatisasi harus diperhitungkan secara cermat. Perencanaan investasi ini dan pelaksanaan privatisasi harus dijadwalkan dengan rancangan tingkat hasil optimal. Kapan suatu target privatisasi dalam aspek tertentu dapat dievaluasi dan dimonitor? Pertanyaan lebih ditujukan pada detail riil, seperti tingkat penjualan saham, keuntungan, dan laju pertumbuhan pelayanan perusahaan. Beberapa tuntutan masyarakat bahkan menanyakan tentang arus kas pasca privatisasi. Ini berarti ketepatan proyeksi hasil dan dampak perlu dilakukan secara cermat. 4. Apakah transaksi privatisasi cenderung ”win-win”? Kondisi ini perlu dievaluasi sebelum dan sesudah privatisasi. Pelaporan ke publikakan lebih menekankan hal ini. Persepsi masyarakat nasional dan internasional sebenarnya akan amat dipengaruhi oleh keberhasilan pembeli maupun penjual dalam meyakinkan kondisi positif setelah transaksi. Keberhasilan dalam
menjawab pertanyaan iniakan mempengaruhi proses privatisasi akan memiliki masa depan.
Pemerintah yang melakukan privatisasi perusahaan publik dapat dipastikan memiliki motif tertentu.Motivasi penjualan perusahaan Negara atau perusahaan Negara yang dikontrakkan dengan pihak swasta adalah peningkatan efisiensi publik, selayaknya kinerja efisiensi sektor swasta.Selain itu, harapan kemungkinan laba, insentif yang lebih tinggi, efisiensi dan berorientasi kepada konsumen merupakan berbagai motivasi tambahan bagi perusahaan yang diprivatisasi. Keuntungan efisiensi akan menurunkan tingkat tarif yang perlu dibayar oleh pembayar pajak, untuk menjaga kelangsungan pelayanan perusahaan bentukan milik Negara. Menurut Pasal 5 PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), privatisasi dilakukan dengan cara : 1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal 2. Penjualan saham secara langsung kepada investor 3. Penjualan saham kepada manajemen danatau karyawan Persero yang bersangkutan.12 Initial Public Offering (IPO) merupakan penjualan saham perusahaan melalui pasar modal. BUMN yang dijual dengan cara ini antara lain: PT. Telkom (1995), PT. Timah (1995), PT. Aneka Tambang (1997), PT. Bank Mandiri (2003), dan PT. GDN (2003). Penjualan saham BUMN melalui IPO dinilai memiliki 12
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
beberapa kelebihan.Diantaranya, terjadi transparansi dalam transaksi serta cenderung lebih mampu menghindari konsentrasi kepemilikan saham pada investor tertentu.13 Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya memiliki saham untuk tujuan inventasi, dengan persentase kepemilikan yang relatif kecil, pada umumnya mereka tidak bermaksud ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian IPO cocok dipilih apabila nilai jumlah saham yang akan dipartisipasikan cukup besar. BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik, tersedia cukup waktu melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana dipasar modal.14 Demikian pula bila dilihat dari keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Perusahaan Daerah, maka privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO perlu dikaji secara mendalam apakah layak atau cocok sebagai pilihan kinerja yang bagus, baik dari segi kondisi keuangan, manajemen serta kesediaan likuiditas dana di pasar modal.
B.
Perumusan Masalah Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas, maka
perumusan masalah yang mendasari skripsi ini adalah :
13 14
Ibid Ibid
1. Bagaimana kedudukan BUMD sebagai suatu badan usaha? 2. Bagaiman pengaturan privatisasi dalam hukum positif di Indonesia? 3. Bagaimana privatisasi BUMD melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO)?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Setiap pekerjaan atau kegiatan memiliki tujuan yang hendak dicapai agar
kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Tujuan dari pembuatan skipsi ini adalah : 1. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi No.22 Tahun 1961 sebagai sumbangsih almamater dan umumnya untuk ilmu pengetahuan, secara khusus dalam bidang Hukum Ekonomi. 2. Membuka wahana berpikir penulis maupun mereka yang berkepentingan dalam hal mengetahui proses privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO (Initial Public Offering). Sedangkan yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi bahan bacaan baik bagi mahasiswa maupun mereka yang berkepentingan melihat tinjauan yuridis terhadap privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO.
D.
Keaslian Penulisan Dengan melihat skripsi ini, maka akan diperoleh suatu gambaran
mengenai pasar modal khususnya mengenai privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO (Initial Public Offering). Sepanjang yang diketahui, khususnya setelah mengadakan intervensi judul skripsi ini di perpustakaan Fakultas Hukum USU maka skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO (Initial Public Offering)” belum pernah diangkat sebelumnya.Penyusunan skripsi ini berdasarkan referensi buku-buku hasil pikiran, bacaan-bacaan dari media internet, dan juga bantuan dari berbagai pihak.Semua ini merupakan implikasi pengetahuan dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Dengan demikian skripsi ini masih asli.
E.
Tinjauan Kepustakaan Menurut Paul Starr, Privatisasi adalah sebuah konsep yang paling
membingungkan
sehingga
tak
heran
jika menimbulkan
reaksi
politik.
Kebingungan terjadi karena istilah privat dan public adalah dua hal yang tak terpisah untuk menjelaskan sejumlah hubungan yang saling bertentangan dalam pemikiran kita.Starr mencontohkan, dua gagasan tentang perubahan konsep public menjadi riwayat sebagai perubahan dari hal yang bersifat terbuka menjadi tertutup, dan perubahan dari konsep public menjadi privat yang diartikan sebagai perubahan dari keseluruhan menjadi bagian.15
15
http://coenpotoh.wordpress.com diakses tanggal 20 Juni 2012
J.A Kay dan D.J Thompson mengartikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah lingkungan antara pemerintah dan sektor swasta. Dubleavy menyatakan bahwa privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat. Menurut Besley dan Littlechid, meskipun kata “privatisasi” secara umum dapat diartikan sebagai “pembentukan perusahaan”, namun dalam Company Act, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham yang dimiliki pemerintah ke pemegang saham swasta. Pengertian diatas juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2005 Tentang Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyebutkan “Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”.16
F.
Metode Penulisan Bobot keilmuan yang terdapat dalam karya tulis termasuk skripsi ini
dipengaruhi oleh kekuatan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini, maka diadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data. Adapun yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 16
http://wahdisblog.blogspot.com/2012/07/pro-dan-kontra-terhadap-privatisasi., diakses pada tanggal 23 Juni 2012
1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang dilakukan telah disesuaikan dengan masalah yang diangkat didalam skripsi ini, sehingga penelitian yang dilakukan adalah “penelitian hukum normatif” yaitu penelitian tinjauan hukum terhadap privatisasi BUMD melalui mekanismeInitial Public Offering (IPO). 2. Jenis Data Data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian skripsi ini adalah “data sekunder”. Data skunder, dalam hal ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : a. Badan Hukum Primer, yaitu segala bentuk peraturan produk perundangundangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah serta bahan-bahan dari internet yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara “penelitian keperpustakaan” (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisa Data Didalam penelitian skripsi ini yang termasuk kedalam tipe penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk
melakukan analisa data terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan proses privatisasi BUMD melalui mekanisme IPO yang kemudian dianalisa secara induktif-kualitatif.
G.
Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka perubahannya
diuraikan secara sistematis dan diperlukan satu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulisan membagi menjadi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, dimana pada bab ini dipaparkan hal-hal yang umum sebagai langka awal dari penulisan skripsi ini.Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. BAB II : Pada bab ini dipaparkan bagaimana kedudukan BUMD sebagi suatu badan usaha. Bab ini berisikan pengaturan BUMD Di Indonesia, tujuan pembentukan BUMD kepemilian BUMD, tata kelola BUMD dan organ BUMD.
BAB III :Pada bab ini dipaparkan bagaimana privatisasi BUMD. Bab ini berisikan pengaturan privatisasi dalam hukum positif di Indonesia, dan privatisasi melalui mekanisme IPO serta kondisi emiten setelah penawaran umum. BAB IV : Pada bab ini dipaparkan bagaimana transparansi dalam privatisasi BUMD. Bab ini berisikan arti penting transparansi dan keterbukaan informasi. BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
