BAB I PENDAHULUAN. menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan suatu pencerminan kehendak yang terus menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelengaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 1 Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pembangunan di bidang ekonomi yang mandiri dan andal dengan semakin meratanya kemakmuran rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap. Undang-Undang

No.25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RJPN dalam menjaga rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan yang menganut paradigma visioner. Krisis pada tahun 1997 mendorong Indonesia berusaha bergerak menuju pemulihan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan 1

C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.37.

Universitas Sumatera Utara

perekonomian Indonesia, terutama pemulihan di bidang hukum perekonomian akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang akan menciptakan stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. 2 Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat (swasta). Kebutuhan pembiayaan pembangunan ekonomi sangatlah besar dan akan semakin besar seiring dengan waktu, sehingga diperlukan peran serta masyarakat (swasta) untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pasar modal sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting. Pasar modal yang sarat dengan aspek hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan adanya perangkat hukum pasar modal yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dapat mendorong masyarakat (swasta) turut aktif dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pembangunan ekonomi. 3

2

Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 Tentang Rancangan Pembangunan Menengah Nasional 2005-2009, Bagian IV. 24-1. 3 Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Kencana,2004),hal.25.


Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional dalam rangka era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, tentunya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608) yang selanjutnya disebut UUPM memberikan definisi Pasar Modal dalam Pasal 1 ayat (13) sebagai sumber pembiayaan dan wahana investasi yang melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 4 Dalam pengertian klasik pasar modal (capital market) diartikan sebagai suatu usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham dan obligasi, atau efek-efek pada umumnya. 5 Tempat atau sarana yang dipakai untuk memperdagangkan surat berharga tersebut disebut bursa. Dalam praktik perdagangan efek, seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, perdagangan efek merupakan kegiatan perusahaan-perusahaan swasta yang usahanya semakin berkembang. Motif utamanya adalah penumpukan modal bagi perusahaan untuk lebih memajukan usahanya dengan jalan menjual saham-saham

4

Pasal 1 (ayat 13) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.13. 5


perusahaan kepada para investor pemilik uang lebih, baik perorangan maupun lembaga. Dari rumusan tersebut pasar modal mempunyai peranan yang strategis bagi perekonomian suatu Negara. Fungsi pasar modal adalah: 6 1. Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain system perbankan yang selama ini merupakan media penghimpunan dana secara konvensional. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan surat berharga (sekuritas) baik surat tanda utang (obligasi atau bonds) maupun surat tanda kepemilikan (saham), dan dengan memanfaatkan dana dari pasar modal, perusahaan dapat terhindar dari debt to equity ratio yang terlalu tinggi. 2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi (mengombinasikan dana pada berbagai kemungkinan binvestasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Investasi di pasar modal lebih fleksibel dimana setiap pemodal dapat melakkan pemindahan dananya dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya atau dari satu industri ke industri lainnya sesuai dengan perkiraan atau keuntungan yang diharapkan, seperti dividen atau capital gain dan preferensi mereka atau resiko dari saham-saham tersebut.

6

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.13.


3. Dalam melakukan penghitungan dana, perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham dibandingkan dengan melakukan pinjaman kepada bank. 4. Beban pemerintah dalam memobilisasi dana masyarakat utnuk membantu perusahaan swasta tumbuh dan berkembang akan berkurang manakala pihak swasta banyak melalukan listing di bursa untuk pencairan dana guna kelangsungan atau ekspansi usahanya dan keterikatan untuk listing di bursa tersebut akan menjadi nyata apabila transaction cost di bursa rendah (low rate) dan adanya jaminan transparansi. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan dan wahana investasi harus dioptimalisasikan karena dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena : 1. Pasar modal menggunakan prinsip full disclosure yang menuntut perusahaan yang sudah go publik membuka informasi tentang dirinya sendiri secara transparan; 2. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar modal, berarti memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk ikut memiliki perusahaan lewat pembelian saham;


3. Perusahaan yang masuk ke pasar modal itu member keuntungan baik secara politis atau ekonomis. 7 Visi pasar modal Indonesia dalam Master Plan Pasar Modal 2005-2009 yang merupakan kelanjutan dari cetak biru pasar modal Indonesia 2000-2004 adalah mewujudkan pasar modal yang mampu menjadi penggerak ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perlu adanya sasaran dan strategi pencapaiannya yaitu memperkuat pengawasan modal dengan strategi penerapan metode pengawasan berbasis risiko. Salah satu metode pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap prinsip keterbukaan informasi (full disclosure) kewajiban perusahaan publik atau emiten dalam penyampaian laporan keuangan berkala. Salah satu bentuk keterbukaan yang wajib dipenuhi oleh Emiten atau perusahaan publik dalam industri pasar modal adalah pengungkapan informasi berupa pelaporan yang bersifat berkala, yaitu penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh pengurus perusahaan (direksi atau komisaris). Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik. Namun dengan semakin besar keterlibatan

7

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta : Yayasan Sad Satria Bakti, 2000), hlm.19.


pihak lain, maka laporan keuangan menjadi bagian penting informasi kepada pihak lain non pemilik, seperti kreditur, supplier, pemerintah, karyawan, investor (pada perusahaan publik) 8. Ketentuan yang mengatur kewajiban membuat laporan keuangan selain dalam Undang-Undang, biasanya ditetapkan dalam akta pendirian perusahaan. Oleh karena itu, jenis badan usaha apapun wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan pasal-pasal dalam akta pendiriannya. Selain untuk tujuan di atas, laporan keuangan juga dapat menurunkan information asymetry yaitu kondisi informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Informasi tentang perusahaan yang dimiliki oleh direksi lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang dimiliki pemilik (investor atau kreditor), sehingga dengan adanya laporan keuangan, informasi akan tersebar secara merata antara pengelola dan pemilik perusahaan. Dari sisi investor, laporan keuangan perusahaan juga merupakan aspek penting. Dengan mengetahui pengelolaaan keuangan perusahaan, investor akan mempunyai informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan investasi. 9 Dengan melihat banyaknya kasus penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan yang dilakukan oleh Direksi yang terjadi di Indonesia sebagai penyimpangan terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal dan guna 8

Darsono dan Ashari, Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2005), hlm.7. 9 Ibid.


memberikan perlindungan kepada pihak lain seperti pemilik, investor, kreditur, supplier, karyawan, pemerintah akibat adanya laporan keuangan yang menyesatkan tersebut, maka penulis mencoba untuk memaparkannya melalui penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Yang Menyesatkan / Misleadingstatement ; Suatu Analisis Terhadap UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal”. B. Perumusan Masalah Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang mendasari skripsi ini adalah : 1.

Bagaimana kewajiban dan tanggungjawab direksi dalam penyampaian laporan keuangan Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk)?

2.

Bagaimana pengaturan standar laporan keuangan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk)?

3.

Bagaimana tanggungjawab direksi terhadap penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Setiap pekerjaan atau kegiatan memiliki tujuan sasaran yang hendak di capai dari kegiatan tersebut, agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara maksimal.


Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah : 1.

Untuk mengetahui kewajiban dan tanggungjawab direksi dalam penyampaian laporan keuangan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk).

2.

Untuk mengetahui pengaturan mengenai standar laporan keuangan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk).

3.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi terhadap penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk). Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut: 1.

Secara Teoritis Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum pada umumnya dan Hukum Pasar Modal pada khususnya. 2.

Secara Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi bagi para

pembacanya, baik umum maupun para akademisi serta memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip keterbukaan dalam perusahaan publik dan misleadingstatement yang dapat terjadi dalam penyampaian laporan keuangan Perseroan Terbatas yang diwajibkan kepada Direksi.


D. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Yang Menyesatkan/Misleadingstatement ; Suatu Analisis Terhadap UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal” ini adalah merupakan hasil karya sendiri. Dari hasil peninjauan kepustakaan

pada

Fakultas

Hukum

Universitas

Sumatera

Utara.

“Pertanggungjawaban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Yang Menyesatkan/Misleadingstatement ; Suatu Analisis Terhadap UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal” yang dibuat menjadi judul dalam skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak terdapat judul yang sama seperti judul skripsi yang Penulis buat. Dan pokok permasalahan yang diangkat penulis sebagai judul dalam penulisan skripsi ini belum pernah dibahas dalam skripsi-skripsi yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, keaslian penulisan karya tulis ini terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Pasar modal berperan sebagai indikator perekonomian secara makro yang tercermin dari modal yang terakumulasi sebagai unsur pendanaan yang diperlukan bagi pembangunan nasional. Salah satu sasaran dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Agenda pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan misi RPJMN tahun 2004-2009 adalah terwujudnya perekonomian yang mampu memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Salah satu agenda RPJMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah upaya menolong pertumbuhan ekonomi yang ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Salah satu wadah penyalur investasi masyarakat adalah kegiatan pasar modal, seperti tercantum dalam Bab XXXIV RPJMN tentang Kerangka Sumber Pembiayaan), yaitu: “kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun.” 10 Emiten atau perusahaan publik merupakan salah satu pelaku yang mempunyai peran penting dalam aktivitas pasar modal. Emiten atau Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum (go public) sahamnnya kepada masyarakat luas dan tercatat di bursa efek (publicly listed). Penawaran Umum menyebabkan perubahan status dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas

terbuka/perusahaan

publik.

Penawaran

Umum

menyebabkan

juga

10

http://perananpasarmodal-rpjn/_perusahaan , Pasar Modal Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dalam Perkembangan Perusahaan,diakses pada tanggal 15 Mei 2010.


menyebabkan timbulnya kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik untuk memenuhi prinsip-prinsip di pasar modal. Implementasi elemen-elemen dari Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) dijadikan pemenuhan prinsip-prinsip dalam pasar modal yang wajib dilaksanakan perusahaan publik. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: a. Fairness (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. b. Transparency (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. c. Accountability (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. d. Responsibility (pertanggungjawaban).


Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. 11 Penyampaian informasi secara terbuka kepada publik merupakan prinsip keterbukaan (disebut transparansi) yang dianut dalam UUPM. Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UUPM, transparansi dalam pasar modal berarti keharusan Emiten, Perusahaan Publik,

dan

pihak

lain

yang

tunduk

kepada

UUPM

untuk

menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal/calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut. Keterbukaan atau disclosure merupakan komponen utama dan terpenting di dalam industri pasar modal setiap negara. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh

11

M.Yahya Harahap,Hukum Perseroan Terbatas,,(Jakarta:Sinar Grafika,2009),hal.33.


karenanya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik. 12 Keterbukaan informasi diatur dalam Bab X UUPM mengenai Pelaporan dan Keterbukaan Informasi. Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting (Pasal 86 ayat 1 UUPM). Pasal-pasal lain yang mendukung prinsip keterbukaan adalah Pasal 40, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 86, dan Pasal 87 UUPM. Sedangkan peraturan Bapepam-LK yang mendukung penerapan prinsip transparansi antara lain tercantum dalam: 1. Peraturan No.VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 2. Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala. 3. Peraturan No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan-Perusahaaan yang Dimohonkan Pailit. 4. Peraturan IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka. 5. Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

12

Hamud M.Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:Tatanusa, 2006), hlm.166.


6. Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 7. Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transparansi Tertentu. 8. Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada publik. 9. Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham. 10. Peraturan No.IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Propektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penerapan GCG di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) tercermin dengan adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan publik memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Bursa Efek Indonesia juga mewajibkan adanya laporan keuangan untuk tiap kwartal selain laporan tahunan dan tengah tahunan yang diharuskan Bapepam-LK. 13 Usaha lainnya untuk melindungi pemodal dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan, Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan No. VIII.G.11 yang mewajibkan adanya sertifikasi oleh direksi atas laporan keuangan Emiten. Maksud dari peraturan ini adalah, direksi wajib membuat surat pernyataan bahwa isi laporan

13

Ibid.


keuangan adalah benar/tidak menyesatkan. Dalam peraturan Bapepam-LK kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk laporan tahunan saja tapi juga atas laporan tengah tahunan yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK. 14 Bahkan peraturan pencatatan disebut BEI, untuk laporan keuangan mewajibkan Emiten yang terdaftar di BEI untuk tidak hanya memberikan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, tetapi juga mengharuskan laporan keuangan untuk tiap kwartal. Pasal 86 ayat 1 huruf a UUPM mewajibkan Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, laporan berkala tersebut berupa, Laporan Keuangan Tahunan (LKT), Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan juga laporan tiap kwartalan. Peraturan Bapepam dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan terdapat pada Peraturan Bapepam No.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Keterbukaan informasi yang disampaikan juga harus secara lengkap dan akurat. Informasi dikatakan lengkap bila informasi yang disampaikan utuh (full disclosure), tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Informasi dikatakan akurat jika informasi yang

14

Hamud Balfas, op cit, hlm.240.


disampaikan tersebut mengandung kebenaran dan ketetapan dan tidak mengandung misleading information. 15 Misleading information adalah suatu penyimpangan prinsip keterbukaan di pasar modal berupa pemberian informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Misleading information adalah tidak memberikan secara utuh informasi atau gambaran yang mencerminkan tentang fakta sebenarnya yang harus diungkapkan. 16 Pelanggaran terhadap

peraturan

perundang-undangan

di

pasar

modal

merupakan hal yang rawan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu: a. Pelanggaran yang dilakukan secara individual; b. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok; c. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah pengaruh pihak lain. 17 Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai potensi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang

15

Nindyo Pramono,Op.cit.hal.65. Frans Satrio wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris, (Jakarta:Visimedia,2009),hal.107. 17 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.273. 16


berpotensi adalah para professional di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagi ke dalam kedua kelompok dilihat dari sifat administratif. Mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 89 UUPM berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada BapepamLK dan atau masyarakat. Pelanggaran jenis kedua adalah pelanggaran yang bersifat teknis, yaitu menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam-LK. Dalam UUPM pelanggran yang bersifat teknis tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. 18 Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan pengaruh yang sifatnya meluas. Kerugian tidak hanya terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya diperdagangkan. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya penanggulangan secara hukum, maka pasar modal bisa mendapatkan pengaruh negatif. Akibatnya investor tidak akan tertarik berinvestasi dan yang sudah di dalam akan menarik keluar dana investasinya dari pasar modal.

18

Ibid.


F. Metode Penulisan Bobot keilmuan yang terdapat dalam karya tulis termasuk skripsi ini dipengaruhi oleh keakuratan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini, maka diadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada normanorma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 19 Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.

Data dan Sumber Data Data yang digunakan sebagai bahan analisis penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder, dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu : a. Bahan Hukum Primer, yaitu segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti Undang-Undang

19

Soeryono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : UI Press,1984),hlm.20.


Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan-peraturan dalam Bapepam-LK Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan, Peraturan Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tanggung jawab direksi dalam Perseroan dan penyampaian Laporan Keuangan. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah serta bahan-bahan dari internet yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. c. Badan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/ atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet. 3.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara “penelitian kepustakaan” (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

4.

Analisis Data


Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan : 1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; 2. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada; dan 3. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif. 20 G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam V (lima) Bab, yang masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri, yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I

PENDAHULUAN Dalam Bab ini diuraikan secara umum tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penulisan seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, sistematika penulisan.

20

Burhan Anshori,S.H.Metode Penelitian Hukum,Rineka cipta:Jakarta,2007,hal.123.


Bab II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

DIREKSI

DALAM

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS Bab ini menguraikan tentang kewajiban direksi dalam penyampaian laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban direksi dalam Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip itikad baik (fiduciary duty), serta tanggung jawab hukum direksi dalam Perseroan Terbatas. Bab III

STANDARD LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (PT. Tbk) Bab ini menguraikan tentang pengaturan standar laporan keuangan dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk), prinsip keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan, dan kewajiban penerapan GCG dalam mekanisme laporan keuangan.

Bab IV

TANGGUNG

JAWAB

DIREKSI

TERHADAP

PENYAMPAIAN

LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING STATEMENT) DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (PT. Tbk) Bab ini berisi mengenai tanggung jawab direksi dalam penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan, pengecualian terhadap direksi yang


melakukan penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan, sanksi terhadap direksi atas penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan, serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya Misleading Statement penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan oleh direksi. Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran.


BAB I PENDAHULUAN. menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Recommend Documents