BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Setiap negara pasti berusaha untuk dapat mencapai kemakmuran bagi rakyatnya, dengan cara melakukan pembangunan ekonomi yang terus – menerus dan berkelanjutan, agar tujuan suatu negara dapat tercapai, yaitu menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. “Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha yang di lakukan dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan tehnologi semakin meningkat”.1 Indonesia
merupakan
negara
berkembang,
sehingga
kegiatan
perekonomian Indonesia sering terganggu dengan masalah – masalah ekonomi yang di hadapi Indonesia, seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan, serta pendistribusian barang dan jasa yang tidak merata. Hal tersebut yang nantinya akan memicu permasalahan perekonomian yang lebih Pelik lagi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhanya sendiri (kebutuhan dasar) dengan layak di suatu wilayah tempat tinggalnya. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Dalam proses pembangunan nasional dibutuhkan pendapatan 1
Sadono, Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 1.
1
nasional yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun yang menjadi permasalah di Indonesia adalah hanya segelintir orang saja yang dapat meningkatkan GNI untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu orang – orang kaya yang jumlahnya lebih sedikit di banding dengan orang miskin, sehingga hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang kaya saja. Pertumbuhan ekonomi
juga merupakan
indikator untuk
dapat
melihat
keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur harus diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung terus naik dari tahun ke tahun. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam menentukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan serta program yang dijalankan belum maksimal sehingga hasilnya tidak maksimal. Tingkat Kemiskinan 25.00
23.06
21.78
21.11
20.49
22.19
20.43
19.22
20.00
17.72
16.56
2009
2010
15.00 10.00 5.00 0.00 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Grafik 1.1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2002-2010
2
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada periode tahun 2002 hingga 2010 mengalami kecenderungan yang menurun, hal tersebut terlihat pada Gambar 1.1. di atas. Pada periode tahun 2002 sampai tahun 2005 tingkat kemiskinan mengalami penurunan, tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 23,06% dan pada tahun 2005 menjadi 20,49%. Namun pada tahun 2006 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 22,19%. Hal ini dikarenakan harga barang- barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun pengahsilan berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi penduduk miskin. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan pada periode tahun 2006 hingga tahun 2010, yaitu dari 22,19% di tahun 2006, menjadi 16,56% di tahun 2010. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor, baik secara makro maupun mikro. Berikut identifikasi beberapa penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi: “Menurut Sharp, et.al,. (1996) penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, dalam arti produktifitasnya rendah dan akhirnya mendapatkan upah yang rendah pula. Ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dalam modal”.2 Pemerintah provinsi Jawa Tengah hseharusnya mengupayakan untuk selalu memperhatikan
dalam pendistribusian pendapatan. Pendistribusian
pendapatan harus adil dan merata, sehingga hasil dari pembangunan ekonomi
2
Mudrajad, Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik. Penerbit; Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 107.
3
tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat Jawa Tengah Saja, namun harus keseluruhan. Hal tersebut mengakibatkan pula rendahnya pendidikan bagi masyarakat yang belum tersentuh sama sekali oleh pembangunan, sehingga akan berdampak pada pengetahuan rendah, produktivitas rendah dan akhirnya mendapatkan upah yang rendah pula. Selain itu, Kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain: “Pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing – masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitanya dengan masalah distribusi pendapatan”.3 Pembangunan
suatu
negara
harus
dimulai
dengan
melakukan
pembangunan daerah terlebih dahulu. Dalam proses pembangunan suatu daerah, sangat di perlukan pendapatan nasional yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang tergolong cepat. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran bagaimana kinerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga arah perekonomian daerah menjadi jelas. Pertumbuhan ekonomi sangat di perlukan dalam pengurangan tingkat masyarakat miskin. Di Provinsi Jawa Tengah tingkat pertumbuhan ekonomi selalu berfluktuatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan tingkat penurunanya. Bahkan cenderung lebih tinggi tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya lagi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun dalam grafik terlihat tingkat kemiskinan semakin menurun, namun pada kenyataanya masalah tersebut belum teratasi sampai sekarang. 3
Ibid. hal. 111.
4
Pertumbuhan Ekonomi 6.00 5.00 4.00
4.98
5.13
5.35
5.33
5.59
2003
2004
2005
2006
2007
5.54
5.46 4.71
3.55
3.00 2.00 1.00 0.00 2002
2008
2009
2010
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah 2002-2010 (%) Pada tahun 2002 menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu 3,55% pada tahun 2002 menjadi 4,98% pada tahun 2003. Lalu terjadi peningkatan sampai tahun 2007, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2008 dan tahun 2009. Menurut Wijayanto (2010) dalam penelitianya menyatakan bahwa Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hal ini daikarenakan bahwa peningkatan PDRB yang terjadi di Jawa Tengah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan di Jawa Tengah, yang mana dapat dilihat dari data PDRB dan data Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu inflasi dan tingkat kesempatan kerja. Inflasi dapat di definisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga – harga umum secara terus menerus. Dapat juga diartikan ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa
yang tersedia. Masalah inflasi pada dasarnya bukan
masalah yang langka bagi negara berkembang seperti Indonesia. Justru inflasi
5
merupakan masalah yang kompleks, dan selalu ada di list masalah – masalah yang sulit diatasi. Di Jawa Tengah, inflasi juga merupakan masalah yang harus di perhatikan dengan serius. Mengingat hyperinflasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dengan angka inflasi yang mencapai -11,73%, padahal di tahun 1997 inflasi hanya
sebesar
3,03.
hal
tersebut
telah
mampu
memporakporandakan
perekonomian Indonesia, dan khusunya Jawa Tengah. Berlanjut dari inflasi 1998, inflasi di Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu berfluktuatif. Hal ini di karenakan terjadi perubahan harga – harga atas barang dan jasa di pasaran.
Tingkat Inflasi 20
15.97
15 10
9.55 6.53
5.76
6.88
6.24 3.33
5 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber: BPS, Statistik Jawa Tengah, 2011
Grafik 1.3. Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 2004 – 2010 Gambar 1.3. menunjukan bahwa dari tahun 2004 ke tahun 2005 inflasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 5,76% menjadi 15,59%. Tahun 2006 sampai tahun 2007 berturut turut mengalami penurunan, yaitu dari 6,53% menjadi 6,24%, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2008 sebesar 9,55%. Tahun 2009 tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 3,33% dan kembali naik di tahun 2010 yaitu 6,88%. Dalam penelitian Nurfitri Yanti (2011) menunjukan bahwa
6
inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskian. Hal ini berarti bahwa laju inflasi belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi serta inflasi dapat pula mempengaruhi tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, yang pada kenyataanya dapat juga mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi jawa Tengah. Hampir semua provinsi yang ada di Indonesia belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan jumlah angkatan kerjanya. Jawa Tengahpun demikian, jumlah angkatan kerja masih tergolong lebih tinggi di bandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakuakn penelitian dan menganalisis masalah kemiskinan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2010. 1.2. Permasalahan Tolok ukur sosio ekonomi dalam pembangunan salah satunya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Baik pembangunan yang dilakukan di pusat, maupun pembangunan daerah. Selain itu kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, sulit untuk ditanggulangi meskipun pemerintah propinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tahun 2006. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Namun kemiskinan yang ada di Jawa Tengah hingga tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tergolong masih cukup tinggi yaitu mencapai 16,56 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa belum
7
maksimalnya kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Propinsi Jawa Tengah memiliki angka inflasi yang selalu berfluktuatif, sehingga harga – harga di pasar tidak stabil. Masyarakat miskin yang memiliki daya beli rendah semakin terpuruk karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari. Diharapkan faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kesempatan kerja dapat meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut : 1.
Adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 ?
2.
Adakah pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 ?
3.
Adakah pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010 ?
1.3. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui
pengaruh
pertumbuhan
ekonomi
terhadap
tingkat
kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010. 2. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010. 3. Mengetahui pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.
8
1.4. Signifikansi Penelitian 1.4.1.
Signifikansi Teoritis Penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Jawa tengah 2007-2010 ini diharapkan dapat mendukung teori Ragnar Nurkse (1953) meringkas masalah tersebut dengan ungkapan: “a poor country is poor because its poor” (negara miskin itu miskin karena mereka itu miskin).
1.4.2.
Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi pemerintah Provinsi jawa tengah, sebagai gambaran tentang keadaan perekonomian provinsi Jawa Tengah serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengadaan kebijakan guna peningkatan perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
1.4.3.
Signifikansi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat Sebagai referensi serta sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkan penelitian tingkat lanjut, khususnya yang berfokus pada dampak pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesempatan kerja.
9
