BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Dunia yang terus
menerus
melakukan
pembangunan
disegala
bidang
kehidupan.
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 1. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam undang undang dasar yaitu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara sebagai institusi tertinggi melalui pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutif, berwenang menjalankan fungsinya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik, maka harus ada aturan yang membatasi kewenangan dari pejabat pemerintahan tersebut. Namun, dalam era globalisasi ini telah menciptakan banyak perubahan pada perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok Semakin kompleksnya tuntutan kebutuhan akan perubahan jaman, banyak perilaku dari elite terntentu yang mempunyai kepentingan mendorong adanya suatu budaya yang tidak lazim dan kian marak diperbincangkan yaitu budaya korupsi.Masalah Korupsi adalah masalah yang dewasa ini menjadi perbincangan yang hangat dikalangan umum. Tidak hanya karena banyaknya kasus yang ada, tapi budaya 1
Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia ( Jakarta: Rhineka Cipta,1996) hlm 1.
korupsi yang seolah sudah mendarah daging terutama dikalangan pejabat pemerintah. Korupsi juga menjadi momok yang mampu menghancurkan kebhinekaan bangsa ini. Negara sebagai institusi yang mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya, mempunyai aspek aspek tertentu yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Hal ini sebagai sarana demi menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan
fungsinya
melalui
institusi
formal
dan
informal.
Untuk
melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen). Selain itu, menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, untuk itu perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, Efisien transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang jasa yang terjangkau dan
berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kota Medan adalah satu dari sekian banyak kota yang berusaha konsisten terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mengingat Kota Medan sebagai kota terbesar nomor 3 di Indonesia dalam segi pembangunan dan jumlah penduduk. Tentunya dalam upaya pembangunan ini, banyak sekali dana yang dikeluarkan. untuk memiminimalisir terjadinya kebocoran sektor pengadaan barang jasa untuk pembangunan kota Medan ini. Sesuai dengan intruksi presiden nomor 17 tahun 2011 dimana presiden menginstruksikan aksi percepatan pemberantasan korupsi dan juga sesuai dengan undang undang nomor 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Medan melalui peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2011 Tentang Layanan Sistem Elektronik (LPSE)2 Pasal 2. Melalui aturan ini diharapkan mampu dijadikan payung hukum dalam teknis pengadaan barang jasa pemerintah di Kota Medan. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi. Melalui peraturan Walikota Medan No 38 2Pemkomedan.Go.Id/New/Berita-Lpse-Kota-Medan-Sudah-Laksanakan-4-PengadaanBaran.Html#Ixzz3m3enwt00, diakses tanggal 1 Desember 2014
Tahun 2011 LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan eTendering atau e-Purchasing: 1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa
yang
terdaftar
pada
sistem
elektronik
dengan
cara
menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk: 1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas; 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; 4. Mendukung proses monitoring dan audit. 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
E-Tendering 1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. 2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa. 3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. 4. E-Tendering dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat. 6. Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
2. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan 3. Bebas lisensi (free lisence) E-Purchasing 1. E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan: 1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan 2. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna : a. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurangkurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. b. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work contact dengan penyedia barang/jasa c. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP Fitur e-Audit Beberapa instansi saat ini telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (e-Procurement) yang di fasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP
sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Pengguna e-Audit yaitu: 1. Auditor Internal; 2. Auditor Eksternal. Karakteristik e-Audit yaitu: 1. PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 2. Auditor tidak lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu. Persyaratan Umum e-Audit Pelaksanaan audit terhadap paket pengadaan yang di lelangkan melalui LPSE kedepannya memungkinkan auditor untuk melakukan audit: 1. Selama proses pengadaan (on the spot/real time); atau
2. Setelah proses pengadaan (post audit). Fasilitas e-Audit Dalam e-Audit fasilitas yang tersedia yaitu: 1. Memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti, tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya. 2. Memungkinkan auditor mengambil data dari database LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit. 3. Memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor dengan auditee dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan. 4. Memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud sebagai berikut: a. Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Temuan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kriteria, Penyebab, Akibat); b. Rekomendasi (Nomor, Kode Rekomendasi, Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi); c. Tanggapan Objek; d. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya (Nomor, Uraian).
5. Memungkinkan audite menyampaikan tindak-lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak-lanjut temuan audit. 6. Memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor. 7. e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Beberapa data tersebut adalah: a. Kode/nama lembaga audit; b. Kode/nama lembaga/satuan Kerja yang diaudit ; c. Nama paket yang diaudit ; d. Identitas surat tugas (nomor, tanggal); e. Tim audit (NIP, nama, peran); f. Tanggal audit (tanggal mulai, tanggal selesai); g. Lingkup audit. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah: 1.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
3.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Perubahan Pertama Nomor 35 Tahun 2011 ( Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
5.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.
Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2011 tentaang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan
Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik
(e-pengadaan)
akan
meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan
diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE.
B.
Perumusan Masalah Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan
apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia antara harapan dengan capaian atau dengan singkatnya. Pada suatu penelitian perumusan masalah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi terarah, tidak meluas, memiliki batasan, tegas dan jelas. Dalam penelitian ini dirumuskan persoalan sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pengadaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa? 2. Bagaimana pengadaan barang/jasa pada BUMD? 3. Bagaimana pelaksanaan layanan pengadaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa pada BUMD Kota Medan ?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk memperluas pemikiran mengenai Layanan
Pengadaan Sistem Elektronik dalam pengadaan barang/jasa.
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pengadaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa. 2. Untuk mengetahui pengadaan barang/jasa pada BUMD? 3. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan pengadaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa pada BUMD Kota Medan.
D.
Manfaat Penulisan Setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai
pihak dan masyarakat luas tentang layanan pengadaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa, begitu juga bagi penulis ini. Adapaun manfaat dari penulisan secara Praktisi dan teoritis ini adalah; a. Secara Praktisi 1. Menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. 2. Sebagai bahan kajian atas penerapan fungsi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. 3. Sebagai salah satu upaya penegasan kembali tujuan hukum Ekonomi terutama di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik di Indonesia. 4. Membantu menemukan Kekurangan yang ada pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. 5. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan masukan kepada BUMD tentang pentingnya pengunaan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik.
6. Membantu upaya Layanan Pengadaan Sistem Elektronik terhadap masyarakat awam, agar dapat mengetahui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. b. Secara Teoritis 1. Manfaat yang diharapkan Dapat Menjadi Pengembangan Ilmu hukum khususnya di bidang hukum Ekonomi. 2. Menambah Pengetahuan tentang Hukum Ekonomi 3. Bermanfaat untuk penelitian yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi
E.
Keaslian Penulisan Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama
masa perkuliahan di Fakultas Hukum USU berdasarkan hal ini lah timbul keinginan penulis untuk membahas tentang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. ”Layanan Pengadaan Sistem Elektronik dalam Pengadaan barang/jasa pada BUMD di Kota Medan” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum USU. Penyusunan ini berdasarkan hasil pemikiran dan ide sendiri yang didasarkan pada referensi daribuku-buku, artikelartikel, serta informasi dari media cetak maupun elektronik, dan bantuan dari berbagai pihak.
F.
Tinjauan Pustaka
1. Definisi e-procurement Beberapa definisi e-procurement dari berbagai sumber yaitu: a. Electronic
Procurement
(e-procurement)
di
definisikan
sebagai
penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah business-tobusiness (B2B) bertransaksi pembelian untuk bahan/barang dan jasa (Wu et al, 2007.). Penerapan teknologi sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengadaan (procurement) secara terpadu merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian dari para manajer, bahkan secara khusus menjadi bahan kajian akademik. b. Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (Australian Government
Information
Management,
AGIMO):
e-procurement
merupakan pembelian antar-bisnis (business-to-business, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet. c. Menurut daftar kata X-Solution: e-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan (procurement) atau pembelian secara elektronik. Eprocurement merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. Eprocurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang
berhubungan dengan stategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Pengadaan barang/jasa mengandung pengertian adanya transaksi, sehingga diperlukan adanya persyaratan yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran dokumen dan pengesahan. Untuk itu dalam transaksi elektronik diperlukan: a. Identitas, mencakup user ID dan password b. Pengamanan sistem terhadap registered and authorized client, aplikasi dan kelancaran komunikasi transfer data c. Alat pengesahan administrasi, seperti materai digital dan tanda tangan digital 2. Pengertian dan Istilah a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. b. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang
dan/atau
Jasa
milik
Negara/Daerah
di
masing-masing
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I). c. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.
d. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. e. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. f.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
g. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. h. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. i. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
yang
memenuhi syarat. j. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. k. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
l.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Prinsip Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Secara Elektronik Prinsip pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu: a. Efisien,
berarti
pengadaan
barang/jasa harus
diusahakan
dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. b.
Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya.
c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan
kepada pihak
tertentu,
dengan
tetap
memperhatikan
kepentingan nasional. g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
G.
Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penulisan karya ilmiah, data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mempergunakan
sumber data sekunder atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sedangkan metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. 3 Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan hukum primer, terdiri dari: a.
Norma atau kaedah dasar
b.
Peraturan dasar
c.
Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa beserta peraturan-peraturan terkait lainya seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan jasa
2. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil penelitian , laporan laporan, artikel, majalah, jurnal ilmiah, hasil hasil seminar, atau pertemuan yang relevan dengan penlitian ini, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan yang relevan dengan penelitian ini. 3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. 4 Selanjutnya Situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
3 Soejono, dan H. Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56 4 Bambang sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 195
Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini maka penulis melakukan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik dari literature literatur ilmiah, majalah dan dari peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam skripsi ini adalah analisis dengan cara kualitatif yaitumenganalisis secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalah-permasalahan dalam skripsi ini. 5 2. Penelitan Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan menghubungkan langsung dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini dilakukan pada lingkungan Perusahaan daerah/ Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Medan, mengingat minimnya pelaksanan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan BUMD Kota Medan, maka Penulis hanya berfokus pada satu BUMD Kota Medan yaitu Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota Medan, yaitu dengan: a. wawancara (interview) Wawancara (interview) adalah mengadakan interview yang dianggap dapat mendapatkan data/informasi tentang sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan daerah khususnya Perusahaan Daerah Pasar
5 Ronny Hanitjo Seomitro,1982, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.
Kota Medan, dengan melaksanakan Wawancara kepada bapak M Yusuf Lubis, SE Yang menjabat Bagian Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. b. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD Pasar) 3. Analisis data Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah yang bersifat menyeluruh dan merupakan kesatuan yang bulat (holistic) yaitu penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi (komprehensif). Menggunakan metode kualitatif ini dapat diharapkan mampu mengungkapkan keberadaan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Di BUMD kota medan khususnya pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Digunakannya metode kualitatif ini dengan berbagai pertimbangan: Pertama, hasil yang akan diperoleh lebih mendalam berdasarkan informasi yang komprehensif, kedua menggunakan data yang bersifat subjektif dan berdasarkan observasi langsung sehingga dapat memahami dengan baik bagaimana manfaat Layanan Pengadaan Sistem Elektronik, dan apakah BUMD Kota Medan Melaksanakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau tidak.. Bahan hukum yang digunakan ini adalah Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. Dalam Undang-Undang No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. yang ada terdapat pada teori dari pakar hukum yang dituangkan dalam buku hukum Ekonomi.
E.
Sistematis Penulisan. Penulisan ini dibuat secara sistematis, sehingga antara Bab satu dengan
Bab yang lain menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara jelas, tegas, dan lugas bagi pembaca sehingga bisa memahami makna dan manfaat. Untuk itu penulis membuat dalam 5 (lima) Bab, antara lain sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Berupa
pendahuluan
belakang,perumusan
yang masalah,
menguraikan tujuan
tentang
penelitian,
penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian,
latar manfaat
sistematika
penulisan. BAB II
PELAKSANAAN LAYANAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA Bab Ketiga membahas tentang Pengadaan Barang / jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BAB IV
PELAKSANAAN DAN KENDALA LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KOTA MEDAN.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan
dan
mencoba
memberikan
sumbagsih
sehubungan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.
saran
