BAB I PENDAHULUAN. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita ini terdapat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang, yang mempunyai citacita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita ini terdapat dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang isinya sebagai berikut: “Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”2 Berdasarkan bunyi Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, terkandung intisari cita-cita bangsa Indonesia, yaitu: 1. Keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas; 2. Keinginan untuk merdeka; 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 4. Memajukan kesejahteraan umum; 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Preambule Aline Ke-4.

Universitas Sumatera Utara

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, terdapat pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen keempat pada tahun 2002 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Bab XIV Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut: 3 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang bercitacitakan “kesejahteraan”. Maka, dibutuhkan beberapa cara agar tercapainya keinginan tersebut. Sehingga Indonesia harus membangun infrastruktur dalam sektor perekonomian yang lebih baik untuk kedepannya. Salah satu dari beberapa cara diantaranya adalah, dengan mendatangkan para investor masuk ke Indonesia untuk memanamkan modal dalam bentuk investasi. Menurut Erman Rajagukguk faktor pendorong investor menanamkan modal ada tiga hal penting antara lain: 4

3

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIV, Pasal 33. Mahmul Siregar, “Hukum Penanam Modal”, (Medan: dalam Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hlm. 21. 4


1. Adanya kesempatan ekonomi (economic opportunity) seperti sumber daya alam, ketersediaan bahan baku, pasar yang prospekif, upah buruh murah, insentif investasi, infrastruktur yang baik, dan lain-lain. 2. Stabilitas politik (political stability); politik yang stabil, kesadaran berpolitik tinggi, dan lain-lain. 3. Kepastian hukum (legal certainty); kepastian substansi hukum, kepastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan, judicial corruption, dan lain-lain. Dalam mengembangkan dunia investasi5 di Indonesia, ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh Negara tujuan investasi. Dimana manfaatnya adalah sebagai berikut: 6 1. Mendapatkan devisa melalui modal yang dibawa investor dan pembayaran pajak. 2. Menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. 3. Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. 4. Mendorong

berkembangnya

ekspor

(khususnya

non

migas)

untuk

mendapatkan devisa. 5. Meningkatkan pembangunan daerah-daerah tertinggal. 6. Alih teknologi dan manajemen. 7. Memanfaatkan jaringan pasar internasional dari investor.

5

Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural persoon) maupun badan hukum (judicial persoon), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), perlatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 10. 6 Mahmul Siregar, Op-Cit., hlm.17-18.


Pengertian investasi itu sendiri, menurut Fitzgeral adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.7 Sedangkan pengertian investasi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedunggedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraaan uang kas serta perkembangannnya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar, sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.8 Aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 9 1. Faktor dalam negeri, terdiri dari: a. Stabilitas politik dan perekonomian; b. Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi; c. Diberikannya

sejumlah

pembebasan

dan

kelonggaran

di

bidang

perpajakan, termasuk sejumlah hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai insentif; d. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia. 7

Ibid., hlm. 2. Ibid. 9 Dhaniswara K.Harjono, Op-Cit., hlm. 9. 8


e. Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia yang merupakan daya tarik sendiri, khusus bagi proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas dan perhotelan; f. Sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif. Khususnya proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan minuman anak-anak. 2. Faktor luar negeri, terdiri dari: a. Apresiasi mata uang dari Negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepan, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan; b. Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum) terdapat empat Negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura); c. Meningkatakan biaya produksi di luar negeri. Investasi ini lahir disebabkan, karena adanya tuntutan perkembangan arus globalisasi10 yang berdampak dengan perubahan peran dan kewajiban sebuah Negara. Menurut Solly Lubis, kata globalisasi berasal dari kata “globe”, yaitu bumi tempat hunian manusia.11 Dalam era globalisasi ini telah banyak perubahan yang telah terjadi baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Perubahan ini juga telah membawa kecenderungan baru baik secara langsung maupun tidak 10

Globalisasi sebagian pihak mengartikan sama dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran Negara atau batas-batas Negara. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir yaitu neoliberalisme yang telah menguasai sistem perekonomian dunia. Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. vi. 11 Solly Lubis, “Kita dan Pengembangan Global Tahun 2002”, (Medan: Seminar Nasional Hakim Peradilan Agama Sumatera Utara, Medan, 2002), hlm. 3.


langsung terhadap hukum. Hukum harus memberi legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak terganggu dan tidak saling bertabrakan.12 Sehingga tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.13 Quncy

Wright

mengemukakan

bahwa,

globalisasi

ekonomi

dan

perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang begitu besar sekali pada bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas ini, baik Negara maju maupun sedang berkembang, bahkan Negara yang terbelakang sekalipun harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya.14 Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Secara formal hal itu terlihat dengan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama ekonomi multilateral dan regional. Indonesia telah meratifikasi General Agreements on Tariffs and Trade/Services (GATT/S) Putaran Uruguay di Marakhes, Maroko tahun 1994. Hal ini berarti Indonesia telah mengikat diri dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam GATT/S. Sebenarnya salah satu tujuan utama GATT/S ialah menciptakan suatu dunia dengan perdagangan barang atau jasa serta aliran investasi atau modal yang relatif bebas dari hambatan. Diperkirakan dengan aliran barang atau jasa dan modal yang bebas 12

Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59. Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I (Bandung: Books Terrace & Library, 2009), hlm. 28. 14 Ibid.,hlm. 29. 13


antarnegara akan meningkatkan kemakmuran setiap Negara anggota dan berarti juga akan meningkatkan kemakmuran dunia secara keseluruhan. Selain aktif di GATT/S Indonesia juga menjadi anggota kerja sama ekonomi regional Asia Pasific Economic Coorperation (APEC), kerja sama ini akan meningkatkan pemberlakuan liberalisme perdagangan dan investasi mulai tahun 2010 bagi Negara-negara maju dan tahun 2020 bagi anggota Negara berkembang. Selain dari itu, Indonesia juga telah menjadi anggota kerja sama ekonomi ASEAN (Asean Free Trade Area) atau AFTA yang telah berlaku sejak tahun 2003.15 Ketentuan AFTA melalui Common Effective Preferential Tariff (CEPT), adalah penurunan tarif beberapa komoditi tertentu secara bersamaan sampai mencapai tingkat 0-5% (persen). Penurunan tarif untuk seluruh komoditi perdagangan bebas setelah 15 tahun kemudian. Namun, penurunan tarif pada 15 jenis komoditi untuk tahap pertama berlaku mulai 1 januari 2003.16 Dalam kerangka AFTA ini, Indonesia juga aktif dalam kerja sama ekonomi sub-regional seperti IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle). BIPMEAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area). Konsekuensi dari kegiatan ini, Indonesia telah menjadi pasar yang terintegrasi dengan pasar dunia. Hal ini berarti pasar domestic Indonesia telah terbuka lebar bagi pasar dunia, dan ini merupakan peluang dan sekaligus harapan positif bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan bagi Negara untuk menghadapinya, terutama ada jaminan kepastian hukum terhadap berbagai 15 16

Abdul Manan, Op-Cit., hlm. 62. Bismar Nasution, Op-Cit., hlm. 22.


masalah sehingga investasi dapat berkembang secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.17 Kemudian, sejak tahun 1970 Indonesia telah memiliki Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970. Namun, Sabang dianggap belum menguntungkan, maka pemerintah pusat mencabut status Sabang pada tahun 1984. Sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Maka Indonesia memulai kembali untuk pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kemudian, pemerintah Indonesia membangun sebuah wilayah khusus yang disebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (Special Economic Zone/SEZ). Dimana dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (Special Economic Zone/SEZ) ini terdapat hal-hal yang khusus yang diatur untuk para investor. Contohnya yaitu, adanya fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung berkembangnya dunia investasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Sehingga, dari fasilitas-fasilitas yang diberikan inilah, diharapkan menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). Keberadaan Kawasan Ekonomi 17

Ibid., hlm. 62-63.


Khusus ini mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan performa perekonomian di Indonesia menjadi Negara yang lebih baik sesuai dengan yang di cita-citakan bangsa Indonesia. Syed Muhammad Taufik mengatakan bahwa, Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone), Kawasan Berikat (Bonded Zone), Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebenarnya merupakan salah satu manifestasi atau model dari Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki ekonomi terbuka, yakni suatu kawasan yang dirancang untuk mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang berkualitas. Sehingga, Kawasan Ekonomi Khusus ini, merupakan “payung” dari kawasan-kawasan ekonomi lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.18 Di China misalnya, Shenzen, Shantou, Zhuhai, Xiamen, dan Hainan, yang semula

hanya

merupakan

daerah

miskin,

muncul

sebagai

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi China. Demikian pula di India, Kandla dan Surat (Gujarat), Cochin (Kerala), Santa Cruz (Mumbai-Maharashtra), Falta (West Bengal), Chennai (Tamil Nadu), Visakhapatnam (Andhara Pradesh), ataupun Noida (Uttrar Pradesh), dari daerah periphery yang tidak menarik untuk investasi menjadi daerah yang sangat diminati para investor, khususnya investor asing.19

18

Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat (ed.), Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. v. 19 Ibid., hlm. 3.


Prabowo mengatakan bahwa, keberhasilan Negara-negara tersebut, ada beberapa faktor pendorongnya. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan sebuah Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya yaitu:20 1. Keseimbangan ekonomi makro; 2. Lokasi geografis; 3. Skema insentif yang ditawarkan; 4. Manajemen kawasan yang efektif dan efisien; 5. Jaringan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai; 6. Keterkaitan dengan ekonomi domestik; 7. Teknologi. Tabel 1. Contoh Pelaksanaan SEZ/KEK di Beberapa Negara :21 NO 1.

Negara China

Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Shenzen, Zhuhai, Shantou (Guangdong), Xiamen (Fujian), Provinsi Hainan, Pudong (Shanghai).

Catatan Pemerintah memutuskan pendirian SEZ dan memerintahkan Pemerintah Provinsi di daerah pantai timur untuk membentuk SEZ. Untuk pertama kalinya skema ini di bangun di Shenzen, provinsi Guangdong, yang berdekatan dengan Hongkong-Macau. Area SEZ sangat luas, SEZ Shenzen seluas lebih dari 300 km2. SEZ berkembang dengan pesat karena kelengkapan infrastruktur, fasilitasi untuk tenanga kerja dengan peraturan perburuhan yang longgar, insentif pajak, bea masuk, dan devisa.

20

Ibid., hlm. 16-17. Ibid., hlm. 15.

21


NO

Negara

Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Catatan

2.

India

Kandla Dan Surat (Gujarat), Cochin (Kerala), Santa Cruz (Mumbai), Falta (West Bengal), Visakapatham (Andra Pradesh), Noida (Uttar Pradesh), Nanguneri, Tirunelveli (Tamil Nadu).

Konversi dari EPZ. Pemerintah telah memberikan izin pendirian 285 SEZ. Rata-rata seluas 200 hektar. Dikelola oleh pemerintah atau patungan pemerintah swasta atau swasta sepenuhnya. Sebagaian besar yang dikelola oleh swasta, kurang berkembang karena keterbatasan pembiayaan. Juga banyak protes politik lokal karena konversi lahan pertanian yang subur.

3.

Malaysia

Butterwoth (Penang), North, West dan South Port (Klang), Bayan Lepas (Penang), Stulang Laut (Johor), Sungai Way (KL).

Penunjukkan oleh pemerintah pusat, dikelola oleh pusat atau provinsi atau swasta. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, fasilitasi dan networking.

4.

Philippines Gateway Business Park (Cavite), Laguna Technopark, Cavite, Bataan, Mactan, Baguio, Subic Bay dan Clark Economic Zones.

Terdapat 41 SEZ yang dikelola oleh swasta dan 4 buah oleh pemerintah. Pada umumnya, yang dikelola oleh swasta jauh lebih berhasil. Sebagian besar ekspor elektronika berasal dari SEZ yang dikelola swasta.

Sumber: http://www.wikipedia.org/SEZ.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalur kegiatan penanam modal.22 Secara konseptual, ada dua bentuk pemahaman atas Kawasan Ekonomi Khusus. Pertama, Kawasan Ekonomi Khusus dapat merujuk pada salah satu bentuk kekhususan di dalam kegiatan perdagangan dan investasi seperti 22

Penanam modal dalam KEK ini terdiri dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA), kegiatan dalam penanam modal di KEK dapat berupa penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kegiatan perdagangan baik barang dan jasa. Selanjutnya, dari kerjasama tersebut akan dibangun industri-industri manufaktur yang memiliki daya saing internasional dan industri lainnya. Ibid., hlm. 3.


kawasan berikat (bonded zone), kawasan perdagangan bebas (free trade zone), kawasan industri, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, export processing zone, dan high tech industrial estate. Kedua, Kawasan Ekonomi Khusus dapat berarti juga kawasan-kawasan dalam suatu kawasan (zones within zone). Dengan kedua pemahaman ini, maka suatu daerah dapat saja memiliki lebih dari satu bentuk kekhususan wilayah.23 Pengaturan

Kawasan

Ekonomi

Khusus/KEK

(Special

Economic

Zone/SEZ) ini di Indonesia pada dasarnya terdapat dalam Bab XIV Pasal 31 Undang-Undang Penanam Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:24 (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanam modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang. Hal yang menarik dari ketentuan diatas, eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) semakin kuat. Sebab, Kawasan Ekonomi khusus dapat memacu secara intensif masuknya para investor. Hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai peran yang baik dalam bidang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan daya saing produk unggulan daerah di dunia internasional. Selanjutnya, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini, diharapkan dapat menggali potensi 23

Ibid. Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab XIV, Pasal 31. 24


ekonomi daerah. Secara teoritis, pusat pertumbuhan juga bertumpu pada kepercayaan terhadap kekuatan pasar bebas yang akan mempengaruhi terjadinya dampak ke bawah dan menciptakan dampak penyebaran pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah lainnya.25 Dilihat dari sudut pandang ini bahwa sangat beralasan jika berbagai pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar di daerahnya di jadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.26 Adapun yang menjadi beberapa dasar pertimbangan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus adalah:27 1. Berkaitan dengan Good governance; 2. Berkaitan dengan skala ekonomi dari jaringan infrastruktur modern yang lebih ekonomis untuk dibangun dalam kawasan yang luasnya terbatas; 3. Berkaitan dengan antar industri; dan 4. Berkaitan dengan efisiensi yang ditimbulkan oleh dampak aglomerasi industri. Selanjutnya, atas anamat dari Undang-Undang Penanam Modal Nomor 25 Tahun 2007 pada Pasal 31 ayat (3), maka pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang berguna untuk memantapkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus. KEK/SEZ merupakan kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang 25

Triyono Utomo dan Ragimun, “Kawasan Ekonomi Khusus Tidak Cukup Dengan Insentf Fiskal”, http//www.fiskal.depkeu.go.id/2010/default.asp (diakses tanggal 3 November 2013). 26 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), 158. 27 Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op-Cit., hlm.13-14.


perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.28 Kemudian, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan pemerintah ini, membahas KEK lebih teknis mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan guna mengembangkan KEK yang baik dan efisien. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus terlihat pemerintah semakin nyata dalam mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Percepatan dan pembangunan ekonomi akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan suatu wilayah. Hingga tahun 2013, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 2 (dua) kawasan, yakni Tanjung Lesung dan Sei Mangke serta 6 (enam) usulan kawasan yang akan dijadikan KEK hingga akhir tahun 2014, yaitu Palu, Morotai, Mandalika, Kutai Timur, Bitung dan Tuban.29 28

Alviansaf dalam “Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional (Telaah Singkat KAPET dan KEK)”, http://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19/mengenal-kawasan-ekonomi-danstrategis-nasional-telaah-singkat-kapet-dan-kek/ (diakses tanggal 22 Oktober 2013). 29 Ibid.


Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.30 Maka terjadi perubahan mengenai Peraturan Pemerintah tersebut, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, walaupun sudah terjadi perubahan belum ada hal-hal yang mengatur secara rinci yang mendalam mengenai pembagian tugas dari masing-masing pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus ini dengan jelas.

B. Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi, untuk mempermudah pembahasan maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan, dimana permasalahan inilah yang akan menjadi dasar untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana

Penyelenggaraan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ? 30

Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.


2. Bagaimana Kewajiban Badan Usaha Pengelola dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus ? 3. Bagaiman Hubungan Badan Usaha Pengelola dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas yaitu: a. Untuk mengetahui penyelenggaraan Kawasan Khusus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. b. Untuk mengetahui kewajiban badan usaha pengelola dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. c. Untuk mengetahui hubungan badan usaha pengelola dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Manfaat penulisan Tulisan ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut: a. Manfaat teoritis


1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi, yang terkhusus berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2) Diharapkan dapat menambah literatur dan menambah pengetahuan mengenai penyelenggaraan dan pola koordinasi pusat dan daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. b. Manfaat praktis 1) Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya dalam penulisanpenulisan ilmiah lainnya yang berhubungan. 2) Memberikan

sumbangan

pemikiran

mengenai

penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus agar dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi lebih efisien guna pembangunan perekonomian bangsa yang lebih baik kedepannya. 3) Sebagai pemenuhan syarat guna menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum.

D. Keaslian Penulisan Sebelum tulisan ini dimulai, telah terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap tulisan-tulisan terdahulu, dan sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ada satu judul yang berkaitan dengan judul Skripsi Penulis, yaitu : “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kaitannya Dengan


Upaya Meningkatkan Penanaman Modal”. Setelah Penulis membaca Skripsi ini adanya perbedaan mengenai pembahasan. Dimana, Penulis tersebut membahas mengenai cikal bakal terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus dan mengenai aspek hukum pada Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Kemudian, Penulis tersebut membahas lembaga penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan mengenai dampak negatif dari terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus. Sedangkan judul Skripsi Penulis adalah “Analisis Hukum Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus”. Dimana, Skripsi ini lebih cenderung membahas Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta mengenai kewajiban badan usaha pengelola dalam Kawasan Ekonomi Khusus serta hubungan badan usaha pengelola dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Sehingga, Penulis merasa tidak ada persamaan dari segi pembahasan. Dengan demikian, keaslian dari tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Kawasan ekonomi khusus Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hal yang berkenaan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini terdapat dalam Bab XIV Pasal 31 yang di dalamnya hanya terkandung 3 (tiga) ayat.


Adapun tujuan ditetapkan dan dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31 ayat (1) adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga

keseimbangan

kemajuan

suatu

daerah,

dapat

ditetapkan

dan

dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.31 Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.32 Sehingga pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang menyebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memproleh fasilitas tertentu.33 Kemudian, pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan 31

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab XIV, Pasal 31 ayat (1). 32 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab XIV, Pasal 31 ayat (3). 33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 1 angka 1.


amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6). Kemudian, berdasarkan amanat tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus juga sama dan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertiannya sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memproleh fasilitas tertentu.34 Selanjutnya, Nada Faza Soraya mengatakan bahwa, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Economic Zone (SEZ) adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu Negara.35 2. Pengelolaan kawasan ekonomi khusus Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

34

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 1 angka 1. 35 Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op-Cit., hlm. 76.

Tahun

2011

tentang


Khusus. Dimana, bagian pengelolaan terdapat dalam Bab V Pengelolaan Bagian Kesatu Umum Pasal 42 yaitu Pengelolaan KEK dilakukan oleh: 36 a. Administrator; dan b. Badan Usaha Pengelola. Kemudian, untuk pengaturan Administrator ini terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 terdapat dalam Peraturan Pemrintah. Untuk Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum terjadi perubahan. Administrator juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Pengertian administrator terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.37 Selain itu, juga terdapat pengertian yang sama tentang administrator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian administrator dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.38

36

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 42. 37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 1 angka 5. 38 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 1 angka 7.


Untuk Badan Usaha Pengelola KEK diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 3. Penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus Istilah penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pembagian penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, penyelenggaraan KEK meliputi: 39 a. Pengusulan KEK; b. Penetapan KEK; c. Pembangunan KEK; d. Pengelolaan KEK; dan e. Evaluasi Pengelolaan KEK.

F. Metode Penulisan 1. Tipe penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan bersumberkan atas penegasan-penegasan peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan skripsi. Kemudian, 39

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 2.

2

Tahun

2011

tentang


ditambahkan dengan melakukan interpretasi hasil analisa yang berpedoman pada teori-teori yang sesuai.40 Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan hukum di bidang Hukum Ekonomi Khususnya yang berkaitan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 2. Jenis data Data yang dipergunakan berupa data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri

dari

Undang-Undang

Dasar,

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah. Adapun bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, dan karya tulis ilmiah ataupun buku lain yang terkait dengan tulisan ini. Seperti seminar hukum, majalah-majalah, jurnal, pidato dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. 40

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hlm. 13-14.


c. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsepkonsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia. 3. Teknik pengumpulan data Untuk memproleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library Research) yang mempelajari dan menganalisis secara sistematis seperti: peraturan peundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana, karya tulis ilmiah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. 4. Analisis data Seluruh penulisan skripsi ini diawali dari bahan primer yang merujak kepada hukum positif, yang kemudian dilengkapi dengan bahan sekunder dan bahan tersier yang telah diperoleh baik dari media apapun dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu: a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian; b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada; c. Melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait; d. Menguraikan

bahan-bahan

hukum

sesuai

dengan

masalah

yang

dirumuskan; e. Menarik kesimpulan.


G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun sedemikian rupa terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini akan di bahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah, antara lain : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN

2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS Dalam bab ini akan dibahas mengenai Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, kemudian bentuk dan kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. BAB III

KEWAJIBAN BADAN USAHA PENGELOLA DALAM MENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Dalam bab ini akan membahas mengenai bentuk badan usaha pengelola berbadan hukum yang dapat mengelola Kawasan Ekonomi Khusus, kemudian tata cara penetapan badan usaha pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan kewajiban badan usaha pengelola dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus dengan menyelenggarakan kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. BAB IV

HUBUNGAN BADAN USAHA PENGELOLA DENGAN PEMERINTAH

PROVINSI

DAN

KABUPATEN/KOTA

DALAM PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Dalam bab ini akan membahas tentang peran pemerintah dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus, selanjutnya membahas tentang kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus dan hubungan badan

usaha

pengelola

dengan

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang lebih baik di Indonesia.


BAB I PENDAHULUAN. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita ini terdapat

Recommend Documents