BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Negara
Indonesia
merupakan
salah
satu
negara
yang
memiliki
jumlah populasi penduduk yang sangat besar. Dengan adanya kondisi tersebut, maka mencerminkan suatu keadaan dimana pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata dan standar hidup yang layak maka pemerintah dalam hal ini memerlukan suatu strategi khusus guna meningkatkan pendapatan negara. Dan penerimaan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak mempunyai fungsi strategis sebagai penggerak perekonomian negara, sekitar 70% penerimaan dalam negeri berasal dari pajak (Faizah,2013). Agar target penerimaan pajak tercapai perlu didukung dengan fasilitasfasilitas pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah elektronik SPT (e-SPT), yaitu suatu aplikasi (software) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi. Penggunaan e-SPT tersebut dimaksudkan agar
1
semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan lancar, jadi akan
mempermudah
Wajib
Pajak
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban untuk Wajib Pajak seperti yang telah ditulis dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia, yaitu pada Undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian SPT secara elektronik tentu sangat berbeda dengan penyampaian SPT secara manual, hal tersebut yang membuat Wajib Pajak Badan mengalami kesulitan dalam memasukkan data pajak. Beberapa perbedaan antara penyampaian SPT secara elektronik dan manual yaitu dengan menggunakan e-SPT perhitungan pajak semakin mudah sedangkan manual perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, kertas yang digunakan sedikit jika menggunakan e-SPT karena hanya mencetak induk SPT sedangkan SPT manual akan membutuhkan banyak kertas-kertas lampiran, dengan SPT manual dapat langsung memperbaiki jika terdapat kesalahan sedangkan e-SPT tidak. Pada dasarnya penyampaian SPT secara elektronik merupakan upaya dari Dirjen Pajak agar memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah
2
pajak yang harus dibayarkan. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem elektronikini tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak, misalnya kesulitan untuk memasukkan data dokumen karena kurangnya pengetahuan mengenai e-SPT. Pelayanan e-SPT untuk SPT Masa PPN dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan kegiatannya serta mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyelaraskan dengan perkembangan dunia usaha, sistem informasi, serta memperhatikan saran dan masukan yang diterima dan berguna bagi penyempurnaan SPT Masa PPN (Hidayat, 2008). Kemudian saat ini ditunjang dengan dikeluarkannya aturan baru Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-11/PJ/2013 yang berisi bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.Pemanfaatan e-SPTdimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat (Lingga,2012). Pemerintah membuat Standard Operating Procedure (SOP) dimana di dalamnya berisi tentang prosedur operasi/prosedur kerja tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai
3
Wajib Pajak maupun tidak. Beberapa tugas dari kantor pelayanan pajak adalah penatausahaan dan pengecekan atas surat pemberitahuan, penyusunan dan pemantauan laporan masa PPN. Tabel 1 : Jumlah penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik dan manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 2013 2014 Bulan Electronik Manual Electronik Manual Januari 125 862 896 209 Februari 137 899 1.006 117 Maret 122 854 988 109 April 170 998 1.056 132 Mei 203 855 943 90 Juni 158 848 1.024 152 Juli 712 323 932 128 Agustus 713 247 988 102 September 822 213 1.078 89 Oktober 763 193 1.035 114 Nopember 752 217 1.036 77 Desember 893 289 1.105 111 Jumlah 5.570 6.798 12.087 1.430 Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul
Aturan baru Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER11/PJ/2013 mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2013 dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013. Terlihat dalam tabel di atas bahwa pada bulan Juli tahun 2013 pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik(e-SPT) meningkat drastis dari jumlah 158 Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi 712 dan pada bulan selanjutnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan e-SPT Masa PPN terus meningkat, hal tersebut karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerapkan peraturan baru tersebut.
4
Dengan adanya peraturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana penerapan penerimaan pelaporan e-SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Bantul dan apa kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul terkait penerapan e-SPT PPN ? Atas dasar latar belakang tersebut saya mengambil judul mengenai “Analisis Prosedur Penerimaan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Elektronik (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah: 1. Bagaimana penerapan penerimaan e-SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul ? 2. Apa kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul terkait dengan penerapan e-SPT ?
1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan penerimaan e-SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul dengan membandingkan standar operasi yang berlaku.
5
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul terkait penerapan e-SPT Masa PPN.
1.4 Manfaat Penulisan Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: a. Bagi Mahasiswa Menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai prosedur penerimaan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratamamelaluiilmu yang peroleh selama melakukan kegiatan magang di KPP Pratama Bantul serta di bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya kedalam teori penulisan tugas akhir ini. b. Bagi Universitas Hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian sehingga berguna bagi mereka yang memerlukan terutama rekan-rekan mahasiswa. c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Laporan dari tugas akhir ini dapat memberikan saran-saran dan masukan berupa nilai yang bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
6
1.5 Batasan Masalah Dalam penulisan tugas akhir ini saya akan membatasi masalah dalam prosedur penerimaan e-SPT Masa PPN yaitu kesesuaian antara prosedur penerimaan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul dengan standar operasi yang berlaku.
1.6 Sistematika Penulisan Kerangka penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Batasan Masalah dan Kerangka Penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai Sejarah Instansi, Tinjauan Pustaka, Metodologi, Jenis dan/atau Sumber Data.
BAB III
: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai perbandingan Standar Operating Procedure(SOP) tata cara penerimaan SPT Masa PPN dengan penerapan prosedur kerja penerimaan dan pengolahan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Bantul, kendala yang dialami terkait penerapan e-SPT Masa PPN.
7
BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil observasi mengenai penerapan e-SPT Masa PPN dan saran untuk peningkatan pelayanan di KPP Pratama Bantul.
1.7 Kerangka Pemikiran Berikut skema dari kerangka pemikiran: Standard Operating 1. Procedures (SOP) mengenai prosedur penyampaian SPT Masa PPN
Praktik prosedur penyampaian e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Bantul
Apa kendala yang
Menganalisis SOP dengan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka
dialami dengan adanya penerapan e-SPT di KPP
KESIMPULAN Gambar 1: Skema kerangka pemikiran menganalisis prosedur penerimaane-SPT Masa PPN di KPP Pratama Bantul
8
