Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Penetapan kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah. Pemerintah

menetapkan

arah

kebijakan

ekonomi

nasional

sebagai

keberlanjutan kebijakan tahun lalu dan menindaklanjuti kondisi dan permasalahan perekonomian yang dihadapi. Tahun 2013, Pemerintah menghadapi tantangan baik internal

maupun

eksternal

yang merupakan

bagian

dari

permasalahan

tahun

sebelumnya 2012 yang diperkirakan masih berdampak pada tahun 2013. Namun demikian, masih ada peluang untuk menghadapi tantangan yang ada. Adapun tantangan internal yang dihadapi adalah iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan, isu ketenagakerjaan, keterbatasan infrastruktur, kesehatan fiskal dan penyerapan anggaran, pengelolaan BBM dalam negeri dan stabilitas sosial politik terkait Pemilu. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi adalah pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat, pemulihan harga komoditas yang masih lambat dan kecenderungan peningkatan hambatan non tarif. Peluang yang masih diharapkan untuk menghadapi tantangan yang ada adalah potensi pasar domestik yang besar, pemanfaatan jumlah daya beli masyarakat kelas menengah yang besar dan terus naik, pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik, krisis utang Eropa mereda, resesi ekonomi Amerika Serikat akibat jurang fiskal dapat dihindari dan perekonomian China mulai menguat. Selanjutnya Pemerintah menetapkan Arah Pembangunan Tahun 2014 adalah

“Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014, antara lain: (1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%7,2%; (2) Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0%-6,0%; (3) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8%-10%; (4) Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1%. Pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ditempuh melalui Kebijakan Penguatan Ekonomi Nasional, yaitu: 1. Mendorong Investasi dan Ekspor; 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014

III - 1

3. Menjaga daya beli masyarakat; 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur; 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik. Arah kebijakan penguatan ekonomi Nasional tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. Saat ini Provinsi Jawa Tengah telah memasuki tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 yang belum ditetapkan, sehingga untuk arah pembangunan

Provinsi

Jawa

Tengah

adalah

mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010–2014, guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Adapun arah dan prioritas pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan dengan fokus pada: 1.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura guna pemantapan kontribusi pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan kualitas produksi dan prasarana sarana perikanan tangkap dan budidaya; serta penguatan sistem penyuluhan;

2.

Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat;

3.

Peningkatan daya saing koperasi, UMKM, dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; peningkatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

4.

Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;

5.

Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. Peningkatan kesejahteraan ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator

agregatif pembangunan daerah, yaitu meningkatnya IPM, semakin kecilnya kesenjangan antar kelompok masyarakat, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tinggi nilai tukar petani, semakin tinggi kesetaraan gender, semakin tinggi keberdayaan perempuan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, semakin kecil disparitas desakota, semakin kecil angka inflasi, semakin berkurangnya penduduk miskin, semakin sedikitnya penganggur dan semakin tingginya partisipasi masyarakat. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan perekonomian Nasional dan Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, serta untuk mendukung pencapaian peningkatan


III - 2

kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, bahwa pembangunan perekonomian Tahun 2014 dititik-beratkan pada upaya: 1. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing, antara lain melalui fasilitasi kelembagaan klaster, sentra, dan koperasi, forum rembug klaster, pengembangan jaringan klaster, nilai tambah produk (value change); 2. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, antara lain melalui penyusunan rencana detail tata ruang kawasan industri, penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri, regulasi investasi daerah; 3. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, antara lain melalui penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan infrastruktur pertanian (JALUT dan JITUT), penyediaan benih bersertifikat dan pupuk organik maupun

pupuk

berimbang,

penyediaan

bibit

ternak/ikan,

fasilitasi

promosi

pemasaran; 4. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor

pertanian,

antara

lain

melalui

pengembangan

ternak

unggulan,

pengembangan tanaman bunga potong, pengembangan produk susu sapi; 5. Diterapkannya

teknologi

tepat

guna

berwawasan

lingkungan

dalam

rangka

pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal, antara lain melalui pengembangan biogas; 6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, antara lain melalui pengembangan desa wisata, pengembangan dan pembinaan kelompok-kelompok kesenian; 7. Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), KUBE. Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara pusat, regional dan daerah, diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta pemerataan pembangunan di daerah. Selanjutnya masyarakat sejahtera yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai. 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang berpengaruh satu dengan yang lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.


III - 3

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2012, secara makro cenderung tumbuh berkembang secara positif sebesar 6,23 % lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 6,5%. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi wilayah. Jawa masih merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, yaitu sebesar 57,51%, dengan urutan terbesar : DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya penerapan Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui program pembangunan infrastruktur. Tentunya penerapan MP3EI dalam pembangunan membutuhkan strategi untuk mempercepat perkembangan investasi, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat secara konsisten diatas 6,5%. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2012 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 8.241,90 trilyun , meningkat dibandingkan tahun 2011 mencapai Rp. 7.422,80 trilyun. Sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp. 2.618,10 trilyun, meningkat dibandingkan tahun 2011 mencapai Rp. 2.464,70 trilyun. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp. 33,30 milyar (US$ 3.562,6), meningkat dibandingkan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 30,40 milyar (US$ 3.498,2). Pertumbuhan ekonomi selama 2012 terjadi disemua sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 9,98% dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,49%. Sementara PDB (tidak termasuk migas) tahun 2012 tumbuh 6,81%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 menurut sisi penggunaan terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 9,81% diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,28% dan diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 2,01%. Komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 6,65%. PDB selama tahun 2012 digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 54,56%, konsumsi pemerintah 8,89%, PMTB atau investasi fisik 33,16%, ekspor 24,26% dan impor 25,81%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2012 mencapai 4,3%, dengan sandang sebagai komoditi penyumbang tertinggi terhadap tingkat inflasi. Tingkat inflasi tahun 2012 ini lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2011, yaitu sebesar 3,79% sebagai dampak dari kenaikan harga pangan yaitu beras. Bercermin dari kinerja perekonomian nasional tahun 2012 dengan ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu, maka perekonomian nasional tahun 2013 memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan mencapai target makro ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan


III - 4

sebesar 6,8% dan tingkat inflasi sebesar 4,9%. Hal ini didukung oleh kekuatan pasar domestik dan arus investasi yang semakin meningkat. Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun ke depan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) yang saat ini berada pada peringkat 50 dari 144 negara, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan. Peningkatan pendapatan per kapita menjadi US$ 3.660 membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah, dimana pertumbuhan ekonominya tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja murah (resources and low cost-driven growth) namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (productivity-driven growth), agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stagnan dan terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Melalui program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah berjalan sejak tahun 2011,

Pemerintah

terus

mempercepat

pengembangan

berbagai

program

pembangunan untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Selain itu Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan di semua daerah dan oleh seluruh komponen masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013, selain dipengaruhi oleh kondisi internal di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang tengah mengalami krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang berdampak pada ekspansi pertumbuhan ekspor dan nilai tukar rupiah. Kondisi di dalam negeri, dengan

adanya

mengakibatkan

keterbatasan meningkatnya

produksi impor

minyak

BBM

dan

dalam

negeri

meningkatnya

(BBM) pula

yang subsidi

pemerintah untuk BBM, sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Namun demikian penyesuaian harga BBM perlu dilakukan secara seksama, baik waktu, tahapan dan besarannya mengingat akan diikuti oleh kenaikan berbagai harga secara luas. Di sisi lain administered inflation sudah pasti akan meningkat akibat kebijakan kenaikan harga listrik sebesar 15% (secara bertahap/triwulan) dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).


III - 5

Akhirnya berbagai potensi dan peluang perekonomian yang ada harus dimanfaatkan dengan maksimal dan didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang prudential, transparent dan accountable (bijaksana, transparan dan akuntabel) untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan dan mempercepat tingkat penurunan angka kemiskinan yang pada bulan September 2012 tercatat sejumlah 28,59 juta orang (11,66%) atau telah menurun dibandingkan akhir tahun 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36%). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% pada tahun 2013 didukung peningkatan investasi dan produktifitas pertanian. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dari tahun 2011 sebesar 6,0%-6,5%, tahun 2012 sebesar 6,1%-6,6%, tahun 2013 sebesar 6,2%-7,1%, tahun 2014 sebesar 6,3%-7,3%, dan tahun 2015 sebesar 6,5%-7,5%. Namun,

pertumbuhan

yang

tinggi

tersebut

harus

diikuti

dengan

pengurangan ketergantungan terhadap komponen impor sehingga inflasi yang mengikuti pertumbuhan tidak ikut tinggi. Hal ini harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan produktifitas. BI memperkirakan inflasi pada tahun 2013 sebesar 3,5%-5,5% dan tahun 2014 sebesar 3%-5%. Untuk ekspor, BI memperkirakan akan tumbuh dari 8,2%9,1% pada tahun 2013, dan 8,3%-9,3% pada 2014. Sementara untuk impor pada tahun 2013 sebesar 9,5%-10,4% dan tahun 2014 sebesar 10,7%-11,7%. Pada tahun 2013, diperkirakan arus modal asing atau capital inflows akan tetap besar dengan perkiraan yang masuk di instrumen portofolio sebesar US$ 15,2 miliar atau lebih besar dibanding tahun lalu sebesar US$ 9,7 miliar. Demikian halnya dengan investasi langsung atau foreign direct investment yang akan naik dari US$ 2,6 miliar tahun lalu menjadi US$ 9,8 miliar. Sementara jika Indonesia berhasil mencapai investment grade, BI memperkirakan investasi jangka menengah akan semakin tinggi dengan pertumbuhan antara 12,2%-13,2% pada tahun 2015. Menurut BI, bahwa inflasi sepanjang tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran 4,5%. Terkendalinya inflasi tersebut sebagai hasil dari berbagai kebijakan Bank Indonesia dan didukung oleh semakin baiknya koordinasi kebijakan dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi tahun 2012 mencapai 4,30% (year of years) terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi komponen bergejolak (inflasi volatile food) yang terkendali dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (inflasi administered

prices) yang rendah. Inflasi yang stabil didukung oleh penerapan strategi kebijakan moneter dan kebijakan yang diarahkan pada upaya menghindari resiko krisis yang terjadi pada suatu perekonomian dengan dampak kerugian produksi ekonomi suatu


III - 6

negara (makroprudensial) sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan, harga komoditas impor, dan ekspektasi inflasi tetap terkendali. Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui forum Tim Pengendali Indonesia (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Untuk tahun 2013-2014, BI masih meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 4,5% dan bertambah atau berkurang 1%. Bank Indonesia memiliki target untuk mengarahkan suku bunga (BI rate) tetap pada level 5,75%. Hal ini masih sejalan dengan capaian sasaran inflasi kedepan, upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta tetap kondusif dalam mendukung ekonomi domestik (dalam negeri). Kondisi perekonomian regional Jawa Tengah pada tahun 2012 menunjukkan perkembangan

yang

posistif

dan

meningkat

cukup

tinggi

sebesar

6,34%

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama yaitu 6,23% dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 6%. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 6,3%, mengalami peningkatan dari tahun 2011. Besarnya nilai PDRB Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar Rp. 198,30 trilyun, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 210,80 trilyun. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Dibandingkan dengan 2011, peranan sektor ekonomi pada 2012 tidak terjadi perubahan peringkat, yakni sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang ekonomi Jateng terbesar diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian. Dari sisi produksi (sektoral) semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi di sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan 9,4%, dan terendah di sektor pertanian sebesar 3,7%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang masing-masing sebesar 1,8%. Sementara, sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 0,7%, serta sektor listrik, gas, dan air bersih serta pertambangan dan penggalian, masing-masing sebesar 0,1%. Sektor pertanian terendah sangat ditentukan oleh musim yang berkaitan erat dengan luas tanam dan jumlah produksi. Dari tahun ke tahun memang sumbangan dari sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng semakin kecil, dikarenakan sektor lain seperti perdagangan dan industri pengolahan lebih tinggi. Sementara,

dari

sisi

penggunaan,

semua

komponen

mengalami

pertumbuhan, baik ekspor sebesar 9,5% maupun impor 8,5%, sedangkan


III - 7

pertumbuhan terendah adalah konsumsi pemerintah sebesar 4,7%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jateng 2012 dari sisi penggunaan adalah konsumsi rumah tangga

3,2%,

sedangkan

konsumsi

lembaga

non-profit

memberikan

andil

pertumbuhan terendah sebesar 0,1%. Sebagian besar PDRB Jateng selama 2012 digunakan untuk memenuhi sisi konsumsi rumah tangga sebesar 64%, konsumsi lembaga non-profit 1,4%, konsumsi pemerintah 11,1%, pembentukan modal tetap bruto 19,6%, serta ekspor neto 2,7% (ekspor 46,8% dan impor 44,1%). PDRB

per

kapita

atas

dasar

harga

berlaku

pada

2012 mencapai

Rp. 16,70 milyar, lebih tinggi dibandingkan 2011 sebesar

Rp. 15,10

milyar dengan indeks peningkatan sebesar 10,8%. Dilihat dari perkembangan nilai tukar petani (NTP), kesejahteraan petani mengalami peningkatan walaupun relatif lambat. Pada triwulan-2 2008, NTP petani dari 99,72% menjadi 104,54 pada triwulan-2 2012. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan margin kotor yang diperoleh petani. Tetapi tidak semua petani mengalami kenaikan NTP. Hanya petani subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan perikanan yang mengalami peningkatan, sementara petani subsektor perkebunan dan subsektor peternakan justru menurun. Perekonomian Jawa Tengah tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,2 persen hingga 6,6 persen di antaranya, didukung kuatnya permintaan domestik dan tumbuhnya kegiatan investasi. Investasi Jateng di 2013 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 10%-11%. Kondisi ini didorong oleh daya tarik Jateng untuk investasi. Hal ini menjadi pendorong relokasi pabrik dari provinsi lain termasuk pembangunan pabrik tekstil terpadu, hotel, maupun pusat perbelanjaan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2013 masih akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Daya tahan ekonomi Jawa Tengah sudah terbukti cukup kuat dan dapat tumbuh lebih cepat lagi. Sumber pertumbuhan ekonomi Jateng 2013 dari sisi sektoral masih akan disumbang oleh pertumbuhan tiga sektor utama yang membentuk sekitar 72% PDRB provinsi ini yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR),serta sektor pertanian. Kuatnya permintaan domestik diperkirakan menjadi penopang utama kegiatan konsumsi dan investasi. Sementara ketidakpastian perekonomian global yang masih cukup tinggi diperkirakan masih akan menjadi kendala pulihnya permintaan ekspor. Kuatnya permintaan domestik tersebut, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang sejalan dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK), sementara laju inflasi yang masih terkendali. Sementara laju inflasi Jateng di 2013, diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 terutama diperkirakan bersumber dari komoditas


III - 8

nonpangan. Hal tersebut dikarenakan terdapat rencana pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan harga atau tarif komoditas yang diatur pemerintah, seperti kenaikan cukai rokok sebesar 8,5 persen dan kenaikan TTL sebesar 15 persen. Jika melihat kondisi pasokan bahan pangan pada tahun ini, maka potensi tekanan inflasi dari sisi komoditas pangan diperkirakan masih cukup terjaga sesuai pola historisnya. Menurut BI, produksi padi yang cukup baik menjadi faktor positif terjaganya pasokan bahan pangan dan peran Bulog Divre Jateng diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan pangan terutama beras. Dari sisi distribusi barang, diperkirakan tidak akan banyak terjadi gangguan yang signifikan sehingga tekanan inflasi relatif minimal dan diperkirakan inflasi Jateng pada tahun 2013 berada dalam kisaran 5 persen plus minus 1 persen (year on year). Dibandingkan

dengan

perekonomian

nasional

maupun

regional,

Perekonomian Daerah Kabupaten Semarang dapat digambarkan sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Semarang tahun 2012 mencapai Rp. 13.805.528,69 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 12.335.447 juta, atau meningkat sebesar 11,92 %. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 6.226.260,31 juta dari tahun 2011 sebesar Rp. 5.877.191 juta atau tumbuh sebesar 5,94%. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2012 masih didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah, yakni industri pengolahan, perdagangan, hotel, restoran (pariwisata) dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa INTANPARI masih berperan sebagai kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi daerah. Adapun kontribusi masing-masing sektor tersebut berturut-turut adalah industri pengolahan sebesar 43,33%, pariwisata (gabungan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi) sebesar 21,82% dan pertanian sebesar 12,46%. Secara lengkap besaran nilai dan kontribusi tiap sektor dalam PDRB sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini :


III - 9

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2012 *) NO

SEKTOR

1 2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa TOTAL PDRB

3 4 5 6 7 8 9

ADH Konstan (Juta Rp. ) % 775.693,47 12,46

ADH Berlaku (Juta Rp. ) % 2.029.057,85 14,70

6.392,01

0,11

17.617,91

0,13

2.884.914,22 60.007,44 239.345,31

46,33 0,96 3,84

5.914.249,62 204.432,06 569.626,89

42,48 1,48 4,13

1.358.852,25

21,82

2.790.311,37

20,21

137.883,53

2,21

407.497,45

2,95

218.104,31

3,50

590.400,05

4,28

544.527,76 6.226.260,31

8,75 100

1.282.335,50 13.805.528,69

9,29 100

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, *) Angka Sementara

Berdasarkan angka tersebut, maka INTANPARI masih menjadi sektor yang dominan dalam memacu pembangunan Kabupaten Semarang. b. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi dalam PDRB tahun 2012 dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 3.2 berikut ini : Tabel 3.2 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Semarang Tahun 2012*) NO

PERTUMBUHAN (%)

SEKTOR

ADHB

ADHK

1.

Pertanian

11,06

4,98

2.

Pertambangan dan Penggalian

12,83

1,17

3.

Industri pengolahan

12,12

5,71

4.

Listrik, gas dan air minum

18,70

9,38

5.

Konstruksi/bangunan

14,52

6,17

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

9,95

6,62

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

19,46

7,52

8.

Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

13,67

5,12

9.

Jasa-Jasa

11,52

6,37

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, diolah

Pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Semarang

pada

tahun

2012

mencapai 5,94%, terjadi peningkatan bila dibanding tahun 2011 yaitu tumbuh sebesar

5,69%.

Peningkatan

pertumbuhan

sektor

pembangunan

masih

didominasi oleh 3 (tiga) besar sector dengan tingkat pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut adalah sektor listrik, gas dan air minum 9,38%, sektor Pengangkutan dan komunikasi 7,52%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,62% dan diikuti sektor jasa-jasa 6,37%.


III - 10

Mendasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan tahun 2012, maka pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,5 – 6,3%. Perkiraan ini didasarkan pada terjadinya pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor pembangunan, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan pertanian yang masih akan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Semarang. c. Inflasi Inflasi Kabupaten Semarang pada tahun 2012 mencapai 4,56 % lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 yaitu sebesar 3,29%. Tingkat inflasi dipengaruhi terutama oleh kelompok bahan makanan, diikuti oleh kelompok makanan jadi dan minuman dan kelompok umum. Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi nasional dan regional Jawa Tengah yang relatif sama. Angka inflasi Kabupaten Semarang tahun 2013 diperkirakan 5,0 – 6,0 %. d. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani adalah perbandingan antara indek harga yang diterima petani dengan indek harga yang dibayar petani, dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Semarang tahun 2012 sebesar 100,25%. Tetapi tidak semua petani mempunyai

Nilai Tukar Petani (NTP)

mencapai 100%. Rata-rata NTP subsektor padi palawija : 99,51%, rata-rata NTP subsektor hortikultura : 100,75%, rata-rata NTP subsektor perkebunan rakyat : 99,39%, rata-rata NTP subsektor peternakan : 100,91%, rata-rata NTP subsektor perikanan : 105,41% e. Investasi Investasi merupakan salah satu indikator perekonomian daerah, berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, dibanding Tahun 2011 sejumlah 7 (tujuh) Perusahaan PMDN/PMA dengan total nilai investasi sebesar Rp. 154,5 M. Ada peningkatan jumlah investasi tahun 2012, yaitu PMDN sejumlah 401 (empat ratus satu) perusahaan dengan total nilai investasi sebesar Rp. 75,605 M dan PMA sejumlah 7 (tujuh) perusahaan dengan total nilai investasi sebesar Rp. 184,324 M. Ada peningkatan nilai investasi tahun 2012 sebesar 68,24 %. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2014. Kebijakan ekonomi Nasional memberikan dampak pada kondisi perekonomian di daerah. Salah satunya adalah Pencanangan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan antara lain : menjawab tantangan ekonomi regional dan global yang semakin menguat, mengoptimalkan


III - 11

pengembangan potensi daerah dan meningkatkan sinergitas antara pengembangan ekonomi kewilayahan dengan pengembangan ekonomi sektoral. Dalam Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan Koridor Ekonomi Indonesia, dan Jawa ditetapkan sebagai Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) 2 yang melewati Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kondisi ini memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Semarang, sebagai daerah yang dilewati. Koridor Ekonomi Indonesia 2 (dua) berperan sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional. Terkait dengan peran tersebut, Kabupaten Semarang ikut serta dalam mendorong berkembangnya sektor industri dan pusatpusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan potensi unggulan di setiap wilayah melalui pengembangan klaster industri yang didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata. Letak Kabupaten Semarang sebagai penyangga kota Semarang, menjadikan Kabupaten Semarang juga sebagai penyedia sumberdaya ekonomi yang meliputi bahan baku, sektor jasa dan tenaga kerja. Dari pantauan kondisi perekonomian tahun 2012 dan 2013, untuk memasuki tahun 2014 tantangan di bidang ekonomi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Semarang masih

cukup berat.

Adapun

tantangan

perekonomian

Kabupaten Semarang yang harus dihadapi antara lain adalah : 1.

Belum memadainya kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga daya saingnya rendah.

2.

Masih adanya tuntutan kenaikan upah ketenaga kerjaan.

3.

Hubungan industri yang harus dibenahi.

4.

Rendahnya daya beli masyarakat.

5.

Belum terciptanya iklim industri yang kondusif bagi investor.

6.

Masih rendah nilai daya saing produk.

7.

Dampak kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

8.

Masih

besarnya

ketergantungan

penerimaan

daerah

dari

sumber

dana

perimbangan sedangkan sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan masih terbatas. Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang diantaranya adalah dampak terjadinya ekonomi global, khususnya pada pasar bebas utamanya pasca pemberlakuan ACFTA. Masyarakat Kabupaten Semarang harus siap terhadap persaingan antara produk lokal dan impor, disamping juga

terjadinya

fluktuasi perekonomian

negara-negara

maju

dan

perubahan harga minyak dunia yang belum stabil.


III - 12

Belum optimalnya perkembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan alih teknologi, belum optimalnya sinergitas sektor industri, pertanian dan pariwisata, sering terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tanaman pangan holtikultur dan perkebunan serta kesejahteraan petani. Kondisi ini akan berdampak pada adanya kendala dalam upaya

pengentasan

kemiskinan dan pengangguran mengingat penduduk Kabupaten Semarang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sebagai upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain : menggali potensi daerah secara optimal utamanya dalam menggerakkan ekonomi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal

(PEL) akan menjadikan proses kemitraan antara

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan para pemangku kepentingan, termasuk swasta dalam mengelola SDA dan SDM serta kelembagaan secara lebih baik untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Disamping itu,

juga perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dan

menciptakan kemudahan dalam perijinan guna mendukung investasi yang kondusif, peningkatan kinerja investasi dalam rangka meningkatkan daya tarik investor yang didukung oleh perbaikan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan beroperasinya Jalan Tol Semarang-Bawen, dan adanya lintas jalur MP3EI

Semarang-Yogyakarta

diharapkan

dapat

meningkatkan

iklim investasi

terutama di Kawasan Industri wilayah Bawen dan Pringapus dan Tengaran yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penggalakan sektor pariwisata pada kawasan Banyubiru, Ambarawa, Gedong Songo dan Bandungan serta Desa-Desa Wisata di sekitarnya yang didukung oleh sektor pertanian, industri kerajinan dan produk olahan serta meningkatnya perdagangan

diharapkan

dapat

meningkatkan

pendapatan

asli

daerah

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor pariwisata dalam jangka pendek akan berpengaruh terutama pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi. Pembangunan perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2014 terus diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan pemerataan pelayanan dasar menuju perwujudan Kabupaten Semarang yang mandiri, tertib dan sejahtera. Untuk itu pembangunan diarahkan pada pemerataan terutama diwilayah selatan dan menjaga laju inflasi agar senantiasa berada pada level yang rendah (di bawah 2 digit), serta memacu peningkatan pendapatan perkapita, mengurangi pengangguran, pertumbuhan masing-masing sektor dalam PDRB sehingga dapat meningkatkan tabungan masyarakat, daya beli dan kesejahteraan masyarakat.


III - 13

Peningkatan ekonomi daerah diupayakan pada peningkatan sektor riil terutama sektor pertanian, industri kecil dan UMKM serta pariwisata yang berbasis masyarakat. Peningkatan pertumbuhan sektor ini walaupun tidak terlalu besar namun mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Guna mendorong kemandirian dan daya saing produk lokal terutama sektor tersebut baik dipasar regional maupun ekspor diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan pasar. Diperlukan peningkatan nilai tambah produk dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibidang infrastruktur difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, prasarana jalan, pengelolaan sumberdaya air dan energi, dan perhubungan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dukungan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar diharapkan sudah tercapai pada tahun 2014 diantaranya pendidikan dan kesehatan, iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat menjadi pendukung dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Guna memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi non pemerintah dari sektor swasta dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari investasi fasilitas maupun non fasilitas, sedangkan kebutuhan investasi non pemerintah dari sektor masyarakat dapat dipenuhi dari tabungan masyarakat. Beberapa investasi di bidang infrastruktur dengan nilai cukup signifikan yang telah dibangun pada tahun 2013 diantaranya adalah masih berlangsungnya pembangunan Jalan Tol Semarang–Solo yang melintasi Kabupaten Semarang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat tergantung pada seberapa menarik Kabupaten Semarang sebagai tempat investasi yang menguntungkan. Disamping upaya mempermudah perijinan, untuk menarik investasi swasta masuk ke Kabupaten Semarang diperlukan strategi, menciptakan iklim investasi yang mendukung seperti menciptakan good governance, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan keamanan, serta peningkatan kinerja investasi. Kabupaten Semarang mempunyai daya tarik investasi nomor 2 (dua) di Jawa Tengah. Namun kinerja investasinya menduduki peringkat 22 (dua puluh dua) di Jawa Tengah. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Kabupaten Semarang melalui berbagai forum baik regional, nasional maupun internasional, serta usaha-usaha lain misalnya dengan pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.


III - 14

Kebutuhan investasi dari dana masyarakat selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana daerah diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi. Optimalisasi investasi pemerintah daerah antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak serta sumber dana lainnya baik dari APBN dan APBD Provinsi, sedangkan investasi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi dan potensi sumberdaya alam lokal dengan tetap memperhatikan lingkungan serta optimalisasi sumber dana lainnya. Dari tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi tersebut serta dengan mempertimbangkan

kemungkinan

pertumbuhan

sektor

riil

pada

tahun-tahun

sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2014 ditargetkan pada angka 6,0 – 7,0 %. Sedangkan laju inflasi diperkirakan berkisar antara 6,0 – 6,5%, maka pada tahun 2014 PDRB ADHB diperkirakan mencapai Rp. 17.189,65 milyar, sedang PDRB ADHK sebesar Rp. 6.839,03 milyar, dengan tingkat pertumbuhan 6,0 – 7,0%. Secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2012 dan 2013 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Semarang NO 1

REALISASI

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

2011

PROYEKSI

2012*)

2013

2014

PDRB Harga Berlaku (jutaan Rp.)

12.335.446,5

13.805.528,69

15.577.270,00

17.189.650,00

PDRB Harga Konstan (jutaan Rp.)

5.877.190.9

6.226.260,31

6.480.470,00

6.839.030,00

2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.69

5.94

5,5 – 6,3

6,0 – 7,0

3

Tingkat Inflasi (%)

3.29

4,56

5,0 - 6,0

6,0 – 6,5

4

Jumlah penduduk (jiwa)

938.802

947.910

957.107

966.394

5

Laju pertumbuhan penduduk %)

0,54

0,97

0,97

0,97

6

Tingkat Kesejahteraan Keluarga/Keluarga Pra KS (%)

25,21

24,95

24

23

PDRB/kapita hrg berlaku (Rp)

13.178.079

14.662.586,18

16.566.967

18.330.171

PDRB/kapita hrg konstan (Rp)

6.278.661

6.612.791,18

6.569.700

6.791.013

7

Sumber : BPS Kabupaten Semarang *) Angka Prediksi


III - 15

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan (money follow function). Struktur APBD Kabupaten Semarang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, (3) Pembiayaan Daerah. Pada struktur pendapatan daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya pada komponen Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari: (1) Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (2) Pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan Pembayaran pokok utang. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. Guna mendukung pembangunan daerah Pendapatan Daerah harus dioptimalkan sehingga menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang semakin tinggi. Realisasi pendapatan daerah pada masa sebelum tahun perencanaan serta target pada APBD tahun berjalan, akan memberikan gambaran peta kemampuan penerimaan daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun proyeksi pada tahun perencanaan. Pada Tabel 3.4 disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012, rencana pendapatan Tahun Anggaran 2013, proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2014, serta proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2015.


III - 16

Tabel 3.4 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2012-2015 Kabupaten Semarang NO 1.1

URAIAN Pendapatan asli daerah

JUMLAH REALISASI TAHUN 2012

RENCANA TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

PREDIKSI TAHUN 2015

156.192.739.338,31

166.505.503.000,00

165.705.503.000,00

173.990.778.000,00

1.1.1

Pajak daerah

47.192.969403,00

62.055.063.000,00

64.055.063.000,00

67.257.816.000,00

1.1.2

Retribusi daerah

27.368.212.072,00

26.781.057.000,00

26.781.057.000,00

28.120.110.000,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

7.570.260.388,00

7.944.161.000,00

7.944.161.000,00

8.341.369.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

74.061.297.475,31

69.725.222.000,00

66.925.222.000,00

70.271.483.000,00

809.788.381.997,00

861.582.741.000,00

861.582.741.000,00

861.582.741.000,00

50.779.598.997,00

23.864.351.000,00

23.864.351.00,00

23.864.351.000,00

1.2

Dana perimbangan 1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

691.271.583.000,00

778.604.920.000,00

778.604.920.000,00

778.604.920.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

67.737.200.000,00

59.113.470.000,00

59.113.470.000,00

59.113.470.000,00

292.218.994.049,00

93.232.742.000,00

56.236.574.000,00

56.236.574.000,00

125.795.500,00

125.795.000,00

-

-

-

-

-

-

71.732.052.549,00

56.236.574.000,00

56.236.574.000,00

56.236.574.000,00

134.226.163.000,00

-

-

-

67.002.415.000,00

36.870.373.000,00

-

-

25.540.000,00

-

-

-

19.107.028.000,00

-

-

-

1.258.200.115.384,31

1.121.320.986.000,00

1.083.524.818.000,00

1.091.810.093.000,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

1.3.6

Pendapatan Sumbangan dari pihak ketiga

1.3.8

Pendapatan Dana Intensif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2013 *) tahun 2012, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan


III - 17

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. a.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan

kebutuhan

pendanaan

dimasa

mendatang,

selanjutnya

dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Semarang. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah melalui optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Merencanaan Pendapatan Daerah secara terukur, rasional, sesuai potensi riil; 2) Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum; 3) Optimalisasi

sumber-sumber

PAD

melalui

pendataan,

analisis

dan

perhitungan; 4) Memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak; 5) Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan, dan sosialisasi kepada wajib pajak; 6) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan dan penatausahaan pendapatan daerah; 7) Melaksanakan peninjauan

kajian

kembali

potensi berbagai

pendapatan kebijakan

daerah

dalam

dan

rangka

melakukan optimalisasi

pendapatan daerah; 8) Menyesuaikan beberapa Perda Pendapatan Daerah berdasarkan UndangUndang No 28 Tahun 2009; 9) Meningkatkan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi, dengan menyiapkan Juklak dan Juknis.


III - 18

b.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

baik

urusan

wajib

maupun

urusan

pilihan.

Belanja

daerah

diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja yang penganggarannya

didasarkan kepada kemampuan keuangan

daerah. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut: 1)

Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, antara lain: belanja pegawai

khususnya gaji dan

tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan untuk Dana Alokasi Umum Desa, belanja pembayaran rekening LPJU, honor untuk GTT/PTT kependidikan. 2)

Merencanakan alokasi anggaran untuk belanja daerah sesuai prioritas daerah dalam melaksanakan visi misi Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD tahun ke 4, antara lain sebagai berikut: a) Bidang pemerintahan , dengan prioritas  Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan

SDM

Aparatur,

kelembagaan

dan

sistem

manajemen pemerintahan. b) Bidang sosial budaya, dengan prioritas  Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.  Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dititikberatkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha.  Perlindungan

perempuan

dan

pemenuhan

hak

anak

serta

pengarusutamaan gender yang mewujudkan Kabupaten Layak Anak


III - 19

 Pengembangan

dan

perlindungan

budaya,

karya

seni,

ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri. c)

Bidang ekonomi, dengan prioritas

 Penanggulangan desa/kelurahan

kemiskinan dan

melalui

pemberdayaan

masyarakat serta

perluasan

lembaga

kesempatan

berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.

 Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan Koperasi, UMKM dan jaringan klaster.

 Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan

pendapatan

petani,

serta

kelestarian

lingkungan dan sumberdaya alam.

 Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian penyelenggaraan penataan ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi. d)

Bidang Infrastruktur, dengan prioritas  Penyediaan

infrastruktur

daerah

dalam

rangka

mewujudkan

keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, serta wilayah perbatasan yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi.  Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. 3) Merencanakan alokasi belanja tidak langsung untuk hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas dan keterkaitan dengan pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja langsung. 4)

Efisiensi dengan menekan belanja: a)

Honorarium kepanitiaan kegiatan, pembentukan Tim yang bersifat kepanitiaan hanya untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral, atau dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku

b)

Sewa gedung dan kendaraan, dengan memanfaatkan asset yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kemanfaatan dan prioritas kebutuhan, sewa hanya boleh dilakukan apabila gedung


III - 20

pemerintah daerah dan kendaraan yang tersedia tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan. c)

Perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan perjalanan dinas luar daerah ditekankan untuk menghasilkan masukan bagi rumusan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap membatasi volume dan jumlah peserta.

d)

Belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan gedung

kantor,

memperhatikan

pengadaan rencana

barang

kebutuhan

modal barang

dimaksud unit

kerja,

harus dan

ketersediaan barang tersebut di SKPD. Dihindari penganggaran belanja modal yang tidak memberikan kontribusi optimal untuk penyelesaian tugas dan fungsi SKPD. Sebagai gambaran penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerah Kabupaten Semarang, Tabel 3.5 menampilkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Rencana Belanja Tahun Anggaran 2013, dan Proyeksi Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.


III - 21

Tabel 3.5 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Belanja Tahun 2012-2015 Kabupaten Semarang NO 2.1

REALISASI TAHUN 2012

RENCANA TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

PROYEKSI TAHUN 2015

742.773.505.069,88

647.903.948.000,00

700.032.674.189,00

758.107.582.521,00

668.218.123.564,00

583.940.022.000,00

628.579.045.189,00

670.565.280.521,00

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

7.156.139,00

5.653.000,00

5.653.000,00

5.653.000,00

2.1.3

Belanja Subsidi

70.500.000,00

117.000.000,00

117.000.000,00

117.000.000,00

2.1.4

Belanja Hibah

25.621.117.500,00

7.643.030.000,00

8.407.333.000,00

24.248.066.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

10.660.579.866,88

2.254.000.000,00

2.479.400.000,00

2.727.340.000,00

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

172.225.000,00

172.225.000,00

172.225.000,00

172.225.000,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Kepada Parpol

36.701.224.000,00

51.272.018.000,00

58.272.018.000,00

58.272.018.000,00

2.1.9

Belanja Tidak Terduga

1.322.579.000,00

2.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

742.773.505.069,88

647.903.948.000,00

700.032.674.189,00

758.107.582.521,00

Belanja Langsung

472.748.657.475,64

489.271.548.000,00

372.981.876.811,00

343.345.243.479,00

30.112.993.870,00

35.361.386.000,00

-

-

-

-

2.2

D

Belanja Tidak Langsung

JUMLAH

2.1.1

B

C

URAIAN

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

178.219.060.378,64

208.497.289.000,00

2.2.3

Belanja Modal

264.416.603.227,00

245.412.873.000,00

-

-

472.748.657.475,64

489.271.548.000,00

372.981.876.811,00

343.345.243.479,00

1.215.522.162.545,52

1.137.175.496.000,00

1.073.014.551.000,00

1.101.452.826.000,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL JUMLAH BELANJA Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2013 *) tahun 2012, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan


III - 22

Pada proses penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2015, maka proyeksi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2015 yang disajikan sebagaimana Tabel di atas, akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi satu tahun sebelum tahun perencanaan. c.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014, diarahkan sebagai berikut: 1) Kebijakan Pembiayaan Penerimaan: a)

Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013 pada fase Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

2) Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran: a)

Memenuhi kewajiban pembayaran pokok hutang.

b)

Memenuhi alokasi pengeluaran untuk Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah tahap ke empat.

c)

Memenuhi kewajiban penyertaan modal kepada BUMD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang sudah ditetapkan.

Perkembangan pembiayaan daerah disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut ini :


III - 23

Tabel 3.6 Realisasi, Prediksi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 Kabupaten Semarang NO 6.1

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan

REALISASI TAHUN 2012

RENCANA TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

PROYEKSI TAHUN 2015

98.257.806.692,68

19.771.777.000,00

-

17.500.000.000,00

98.257.806.692,68

19.771.777.000,00

-

-

6.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

17.500.000.000,00

6.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

6.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

6.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

6.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

98.257.806.692,68

19.771.777.000,00

-

17.500.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan

14.992.000.284,24

3.917.267.000,00

10.510.267.000,00

7.857.267.000,00

6.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.500.000.000,00

3.900.000.000,00

3.900.000.000,00

4.900.000.000,00

6.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

9.000.000.000,00

-

6.593.000.000,00

2.940.000.000,00

6.2.3

Pembayaran pokok utang

17.266.728,00

17.267.000,00

17.267.000,00

17.267.000,00

6.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

-

6.2.6

Pembayaran hutang jangka pendek

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.2

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

2.474.733.556,24

-

-

-

14.992.000.284,24

3.917.267.000,00

10.510.267.000,00

7.857.267.000,00

83.265.806.408,44

15.854.510.000,00

(10.510.267.000,00)

9.642.733.000,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2013 *) tahun 2012, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan


III - 24

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen pembiayaan penerimaan, seiring dengan terus dilakukannya upaya untuk menyusun perencanaan daerah serta penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yang bersifat riil akan semakin menurun. Pada perencanaan awal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 tidak diproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, selanjutnya akan diperkirakan pada saat perencanaan perubahan APBD.


III - 25

Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir

Recommend Documents