Pelengkap BUKU PEGANGAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Pelengkap BUKU PEGANGAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

2013

Affirmative Policy Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pelengkap Buku Pegangan 2013 Affirmative Policy Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan April 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3509442, Faks. (021) 3509443 Website: www. Djpk.depkeu.go.id Email: [email protected] ii

AFFIRMATIVE POLICY DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyelesaikan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pelengkap Buku Pegangan ini mengambil tema: Affirmative Policy dalam Percepatan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia telah melakukan transisi ekonomi yang cukup cepat. Namun sejalan dengan kecepatan transformasi tersebut Pemerintah Pusat menghadapi kendala dalam implementasinya, baik dari sisi kapasitas keuangan negara maupun dari sisi penataan institusi pengelola keuangan negara. Penerimaan negara dari sumber daya terutama minyak dan gas relatif semakin terbatas, sementara mobilisasi dari pajak masih menghadapi banyak kendala. Akibatnya keuangan negara masih harus ditopang dari pembiayaan melalui pinjaman dalam dan luar negeri. Sementara di sisi lain, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari

Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

iii

Pemerintah Pusat (APBN) cenderung semakin meningkat. Mengingat tantangan yang semakin berat dalam mengelola APBN ke depan, perlu kiranya untuk memaksimalkan pendapatan serta mengefisienkan dan mengefektifkan belanja negara termasuk transfer ke Daerah. Sejalan dengan semakin meningkatnya dana yang ditransfer ke Daerah, maka kebijakan Pusat terkait dengan anggaran dan penggunaannya akan lebih efektif apabila Daerah dapat mengelolanya dengan profesional.

Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pemberian diskresi belanja daerah maka diharapkan terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah. Hal ini dikarenakan dekatnya tingkatan pemerintahan yang memberikan layanan dengan masyarakat yang dilayaninya sehingga pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas daerah mereka. Dalam jangka waktu selanjutnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong akses layanan publik dan akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan kewenangan yang dimiliki dan keleluasaan di dalam penggunaaan dana transfer yang diterimanya, Daerah dapat berbuat banyak untuk penguatan sektor riil di wilayahnya masing-masing. Disamping itu, koordinasi dan kerja sama antar daerah juga perlu dilakukan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan program yang direncanakan oleh Daerah. Selanjutnya masyarakat sebagai subyek dan obyek dari semua program yang dilaksanakan pemerintah, perlu diminta masukan dan sarannya, agar terjadi kesesuaian apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

iv


Peranan Pemerintah Daerah yang lebih besar dalam fungsi alokasi menunjukkan tanggung jawab daerah yang juga lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di Daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Dalam kaitan inilah, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Untuk itu, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik tersebut, serta sinergi antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah. Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah dan semakin besarnya dana yang didaerahkan melalui desentralisasi fiskal, maka sudah sepatutnya semakin besar pula peran dan tanggung jawab Daerah dalam ikut serta mengatasi berbagai masalah yang terjadi secara nasional, seperti krisis global yang sedang kita hadapi pada saat ini. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus secara bersama-sama, bahu membahu, berkontribusi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.

Buku ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan informasi tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini, Daerah akan lebih memahami kebijakan pemerintah di bidang desentralisasi fiskal dan dengan demikian Daerah

dapat

melaksanakan

program-program

pembangunannya

yang sejalan dengan kebijakan tersebut. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik serta Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

v

memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, mulai dari proses perancangan hingga finalisasi dan harmonisasi substansinya. Akhirnya saya berharap semoga buku ini dapat memberikan motivasi yang positif dan bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih baik di Indonesia demi meningkatkan kesejateraan rakyat yang lebih cepat dan lebih luas. MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

vi


DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................

iii

Daftar Isi ............................................................................................

vii

Daftar Grafik ......................................................................................

x

Daftar Gambar...................................................................................

xi

Daftar Tabel .......................................................................................

xii

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................

1

BAB II PENGATURAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH...

6

2.1.

8

2.2.

2.3.

Kewenangan Perpajakan dan Retribusi Daerah ................... 2.1.1.

Sinkronisasi Penetapan Tarif Pajak Daerah dengan Kebijakan Nasional ................................................. 12

2.1.2.

Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah ...........

15

2.1.3.

Penambahan Jenis Retribusi Daerah .....................

20

Dana Perimbangan ...............................................................

24

2.2.1.

DBH ........................................................................

24

2.2.2.

DAU ........................................................................

42

2.2.3.

DAK ........................................................................

45

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .............................

49

2.3.1.

Dana Otonomi Khusus............................................

49

2.3.2.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru .


50 vii

2.3.3.

Dana Insentif Daerah dan P2D2 .............................

55

2.3.4.

Dana Keistimewaan DIY .........................................

59

Dana Darurat, Pinjaman dan Hibah ......................................

60

2.4.1.

Dana Darurat ..........................................................

60

2.4.2.

Pinjaman Daerah ....................................................

62

2.4.3.

Hibah Daerah..........................................................

63

2.5.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ......................

66

2.6.

Pengelolaan Keuangan Daerah ............................................

68

2.6.1.

Pengelolaan APBD .................................................

68

2.6.2.

Pengelolaan Defisit .................................................

79

2.6.3.

Sistem Informasi Keuangan Daerah .......................

82

2.4.

2.7.

Arah Kebijakan Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 84

BAB III ARAH KEBIJAKAN TRANSFER DAN HIBAH KE DAERAH TAHUN 2013......................................................................... 88 3.1.

Perkembangan Transfer ke Daerah ......................................

89

3.2.

Kebijakan DAU .....................................................................

95

3.2.1.

Penetapan Besaran DAU Nasional ........................

95

3.2.2.

Perhitungan Alokasi DAU .......................................

95

Kebijakan DAK ......................................................................

98

3.3.1.

Kebijakan Umum DAK Tahun 2013 ........................

98

3.3.2.

Penentuan Daerah Penerima DAK .........................

99

3.3.3.

Data Dalam Perhitungan DAK ................................ 100

3.3.

viii


3.4.

3.3.4.

Penentuan Besaran Alokasi DAK ........................... 101

3.3.5.

Arah Kebijakan, Ruang Lingkup dan Indikator Teknis Masing-masing Bidang DAK ................................... 102

Kebijakan Hibah .................................................................... 123

BAB IV AFFIRMATIVE POLICY DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .............................................. 125 4.1.

Latar Belakang ...................................................................... 125

4.2.

Kriteria Ketertinggalan .......................................................... 126

4.3.

Kondisi Keuangan Daerah Tertinggal ................................... 130

4.4.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal ................ 131

4.5.

Penganggaran dan Pengalokasian DAK Daerah Tertinggal . 138

4.6.

Pedoman Pelaksanaan ......................................................... 142

BAB V PENUTUP ............................................................................. 147 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 149 LAMPIRAN


ix

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Perkembangan Alokasi BOS Melalui Transfer ke Daerah

52

Grafik 2.2 Grafik Penetapan APBD Tahun Anggaran 2008-2012 Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia ....................

71

Grafik 2.3 Trend Belanja Daerah TA 2009 – 2012 ............................

72

Grafik 2.4 Penyerapan Belanja APBD ..............................................

75

Grafik 2.5 Tren SiLPA Tahun Berkenaan ..........................................

76

Grafik 2.6 Trend Dana Pemda di Perbankan 2009 – 2012 (data per Desember) ....................................................................... 77 Grafik 2.7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 – 2011 ..........................................................

78

Grafik 3.1 Komposisi Dana Transfer ke Daerah ...............................

90

Grafik 3.2 Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah ..........................

91

Grafik 3.3 Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah (Per Jenis Dana)

92

x


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

8

Gambar 2.2 Tahap Penyaluran DBH SDA........................................... 41 Gambar 4.1 Alokasi APBN Untuk Daerah Tertinggal (APBN-2012) .... 126


xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tarif PBB-KB Sesuai Perda Provinsi ...................................... 13

Tabel 2.2

Kesiapan Daerah Dalam Memungut PBB-P2 .................. 17

Tabel 2.3

Pemerintah Daerah yang Belum Menetapkan Perda BPHTB ............................................................................. 20

Tabel 2.4

Jenis dan Persentase DBH Pajak .................................... 25

Tabel 2.5

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat (DJP) dengan Pemerintah Daerah 27

Tabel 2.6

Penyaluran DBH Pajak dan CHT ..................................... 31

Tabel 2.7

Jenis dan Porsi Bagi Hasil DBH SDA .............................. 33

Tabel 2.8

Jenis dan Tarif PNBP yang Dibagihasilkan ...................... 34

Tabel 2.9

Periode Lifting dan Penyaluran DBH SDA Migas ............ 40

Tabel 2.10 Daerah Yang Melakukan Perjanjian Pinjaman Dengan PIP Tahun 2012 ...................................................................... 66 Tabel 3.1

Alokasi 2012-2013 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Penyesuaian .................................................................... 90

Tabel 3.2

Tingkat Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah ............. 92

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi 2009 – 2013 ..................................... 93

Tabel 3.4

Perkembangan Hibah ke Daerah..................................... 95

Tabel 3.5

Data Dalam Perhitungan DAU ......................................... 96

Tabel 3.6

Penetapan Bobot Variabel Dalam Penghitungan DAU .... 97

Tabel 3.7

Alokasi DAK Per Bidang TA 2013 .................................... 101

xii


Tabel 4.1

Daerah Tertinggal Per Provinsi ........................................ 129

Tabel 4.2

Kapasitas Fiskal dan DAK Tahun 2012............................ 130

Tabel 4.3

Perbandingan Rata-Rata Alokasi DAK Tahun 2012......... 131

Tabel 4.4

Hubungan Kriteria Daerah Tertinggal Dengan Kriteria Alokasi DAK ..................................................................... 135

Tabel 4.5

Dukungan DAK Terhadap Program PDT ......................... 136

Tabel 4.6

Alokasi DAK Per Bidang TA 2013 .................................... 140

Tabel 4.7

Besaran Dana Pendamping DAK Tambahan................... 142

Tabel 4.8

Petunjuk Teknis DAK TA 2013 ......................................... 142


xiii


Bab I Pendahuluan Komitmen Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas baik dari kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Komitmen tersebut tentunya didasari pertimbangan dan fakta yang menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi merupakan instrumen yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik di tingkat lokal. Secara nasional, transfer perkapita meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun dan selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan menurun dari 17,75% dalam tahun 2006 menjadi 11,96% pada tahun 2012. Pada beberapa daerah yang tingkat transfer perkapitanya sangat tinggi, ternyata juga mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Dengan kebijakan desentralisasi, daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal telah dapat mengejar ketertinggalannya. Keberhasilan desentralisasi juga terlihat dari beberapa indikator pelayanan publik di daerah. Sebagai contoh di bidang pendidikan, angka partisipasi murni (APM) SD meningkat di seluruh provinsi dan dalam bidang kesehatan angka kematian bayi (IMR) menurun signifikan di seluruh provinsi. Secara keseluruhan disadari bahwa kebijakan desentralisasi yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya sejalan dengan capaian tingkat kesejahteraan di tingkat lokal. Pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan barang-barang untuk kebutuhan publik (public goods) seperti jalan, jembatan, pasar terminal, rumah sakit dan lain-lainnya dan kedua adalah pengaturan-pengaturan publik (public regulations) yang dikemas dalam bentuk peraturan daerah seperti Perda Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Kependudukan, Perda Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

1

Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lainnya belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Setelah lebih dari satu dekade pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian yang signifikan dari standard pelayanan minimal (SPM). Politik anggaran di tingkat lokal kurang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penetapan anggaran memerlukan waktu yang cukup lama. Masih banyak daerah yang terlambat menetapkan APBD sehingga berpengaruh pada efektivitas penyerapan anggaran. Beberapa daerah dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU karena penetapan APBD terlambat. Di sebagian besar daerah, alokasi anggaran belanja lebih banyak untuk pegawai dibandingkan untuk pelayanan kepada masyarakat (belanja modal). Sampai dengan tahun 2011, alokasi belanja pegawai cenderung terus meningkat hingga mencapai lebih dari 40% dari total belanja APBD (untuk provinsi di kisaran 25% dan untuk Kab/Kota di kisaran 51%) dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012, yaitu diatas 20%. Di sisi lain, pengalokasian anggaran APBD juga masih belum optimal. Dana APBD juga masih banyak yang tidak dimanfaatkan oleh Daerah secara optimal. Dalam tahun 2012 jumlah dana APBD yang mengendap di perbankan mencapai 106,9 triliun atau sekitar 18,04% dari total APBD. Besarnya dana idle ini dapat mendistorsi pencapaian sasaran fiskal nasional. Selain permasalahan pengelolaan keuangan, berbagai tudingan negatif masyarakat juga dialamatkan kepada pelaksanaan otonomi daerah, seperti munculnya istilah raja-raja kecil, desentralisasi korupsi, dinasti kepemimpinan daerah dan lain-lainnya. Sedangkan cita-cita reformasi adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya melalui otonomi daerah dan 2


menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengaturan mengenai hubungan kewenangan Pusat dan Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu terus didiseminasikan kepada berbagai pihak terkait dan bahkan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Desentralisasi politik yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat lokal dalam menentukan preferensi kebutuhannya masih jauh dari harapan. Pemilihan DPRD dan kepala daerah secara langsung belum menunjukkan keterkaitan yang erat dengan tingkat pelayanan. Pemilihan DPRD dan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga DPRD dalam berbagai pengambilan keputusan berbagai kebijakan daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan. Sistem rekrutmen partai politik dan Pilkada kelihatannya perlu diperbaiki agar bisa sejalan dengan tujuan desentralisasi tersebut. Pengaturan dan konsistensi pelaksanaan urusan antara tingkat pemerintahan, pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi dasar pembagian sumber-sumber keuangan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Beberapa urusan yang telah menjadi tanggung jawab daerah berdasarkan undang-undang, ditetapkan kembali menjadi tanggung jawab Pusat baik dengan peraturan yang lebih rendah (Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/Peraturan Menteri) maupun dengan undang-undang sektoral. Juga masih terdapat inkonsistensi mengenai pendanaan. Pada dasarnya pengaturan mengenai pembagian urusan dalam undangundang menempatkan daerah lebih kompeten dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat dibatasi hanya bertanggung jawab terhadap urusan yang menyangkut kedaulatan negara dan bertanggung Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

3

jawab untuk menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan bagi daerah dalam melaksanakan urusannya. Dalam praktiknya, Pemerintah Pusat masih banyak melaksanakan kegiatankegiatan yang telah menjadi tanggung jawab daerah. Di bidang fiskal, kebijakan desentralisasi diarahkan untuk memberikan diskresi yang besar dalam pengelolaan keuangan sejalan dengan pemberian tanggung jawab yang besar pula dalam pelayanan. Kewenangan daerah dalam perpajakan daerah terus ditingkatkan baik dari jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah maupun dalam penetapan tarif pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengendalikan pengeluaran daerah dengan mengkaitkan pembayaran pajak dengan tingkat pelayanan di daerah. Selain itu, dana transfer yang disalurkan kepada daerah sebagian besar berupa dana alokasi umum. Kebijakan ini diambil agar daerah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Pengaturan mengenai hubungan Pusat dan Daerah baik terkait politik, pembagian urusan dan fiskal akan disesuaikan terus dengan arah memperkuat otonomi daerah. Saat ini RUU terkait Desa, Pilkada dan Pemerintahan Daerah sedang dibahas di DPR. Sementara itu, RUU terkait desentralisasi fiskal (pengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004) juga akan disampaikan ke DPR untuk dibahas menjadi undangundang. Undang-undang tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki formulasi dana transfer dan pengendalian terhadap belanja APBD. Sistem pendanaan urusan akan diatur dengan jelas dan bahkan akan dikenakan sanksi bagi setiap level pemerintahan yang mengalokasikan dana untuk kegiatan di luar tanggung jawabnya. Pengalokasian dana perimbangan akan direformulasi dengan arah memberikan kepastian sumber pendanaan bagi daerah dan memberikan insentif bagi peningkatan kualitas pelayanan. Alokasi dana akan lebih diarahkan pada pencapaian standar pelayanan minimum pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi dan air 4


minum. Kementerian dan Lembaga yang menangani urusan tersebut akan lebih berperan untuk menilai tingkat pencapaian pelayanan pada bidang tersebut dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan dana alokasi khusus. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam RUU tersebut juga diatur mengenai sistem penganggaran APBD yang harus sejalan dengan APBN. Target fiskal nasional harus dipertimbangkan dalam penyusunan APBD.


5

Bab II Pengaturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan keuangan Pusat dan Daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkat pemerintahan berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama merupakan urusan yang mutlak menjadi urusan Pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Selain urusan mutlak tersebut, terdapat bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yang dapat dilakukan secara bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Distribusi urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan tersebut dilakukan dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Ketiga level pemerintahan tersebut dapat saja melakukan kegiatan dalam satu urusan, namun berbeda dalam hal cakupan atau jenis kegiatannya. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Pusat berwenang untuk melaksanakan berbagai urusan di luar urusan absolut sepanjang urusan tersebut memiliki eksternalitas nasional dan internasional. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pusat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau dapat dilimpahkan sebagian kepada perangkatnya di daerah atau kepada wakil pemerintah di daerah atau ditugaskan kepada pemerintah daerah atau kepala desa.

6


Walaupun semua urusan pemerintahan telah dibagi habis antar tingkat pemerintahan, namun terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Sebagai Negara Kesatuan, tanggung jawab akhir terhadap semua urusan tersebut tetap berada pada tingkat Pusat. Terkait dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) yang menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Pemerintah Pusat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan tersebut. Sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan tersebut, sumbersumber keuangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai daerah otonom, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (local taxing power). Pemberian kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi dimaksudkan agar daerah dapat menyediakan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Namun demikian, perbedaan dalam pertimbangan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan perpajakan mengakibatkan terjadinya ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Artinya, pembagian urusan tidak selalu bisa diselaraskan dengan pembagian kewenangan perpajakan. Terdapat hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat harus mengalokasi dana perimbangan kepada daerah untuk mendanai urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Selain pemberian dana perimbangan tersebut, Pemerintah pusat juga memberikan sumber pendanaan lainnya berupa hibah dan pinjaman. Dalam rangka menjamin harmonisasi pengelolaan fiskal daerah dengan Pusat, pengaturan mengenai hubungan keuangan tidak saja mengatur pembagian sumber-sumber keuangan tetapi juga mengatur pengelolaan keuangan dan pengendalian terhadap belanja daerah. Selengkapnya mengenai kerangka pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat dalam gambar 2.1. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

7

Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2.1 Kewenangan Perpajakan dan Retribusi Daerah Salah satu esensi desentralisasi fiskal adalah adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan retribusi. Kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut telah diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang 28 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat desentralisasi yang lebih ideal. Beberapa perubahan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu: 1. Kebijakan dalam penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari open-list system menjadi closed-list system. Salah satu 8


pertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar, serta meningkatkan efisiensi pemungutan PDRD. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis PDRD yang tercantum dalam undangundang. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan PDRD dengan landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment), melalui beberapa kebijakan, yaitu: a. memperluas basis PDRD yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang meliputi kendaraan Pemerintah/TNI/ Polri, Pajak Hotel termasuk persewaan ruangan, Pajak Restoran termasuk jasa boga/katering, dan Retribusi Izin Gangguan yang juga mencakup ketertiban lingkungan dan keselamatan kerja; b. menambah jenis PDRD, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selain itu, khusus untuk jenis retribusi daerah masih dibuka peluang untuk ditambah jenisnya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; c. menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

9

Logam dan Batuan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus sebagai kompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah akibat dari adanya perubahan dari open-list system menjadi closed-list system; dan d. memberikan diskresi penetapan tarif pajak. Pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah, namun tidak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kecuali Pajak Rokok, seluruh jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 diberikan batas tarif maksimum. Kebijakan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat berkaitan dengan pemungutan pajak daerah. 3. Memperbaiki sistem pengelolaan PDRD melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti, serta kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/ kota dalam melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebijakan earmarking, dapat menjamin bahwa sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Pelaksanaan pemungutan PDRD tersebut dilakukan melalui penetapan peraturan daerah (Perda). Setiap Rancangan Perda (Raperda) tentang PDRD, sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih 10


dahulu. Untuk Raperda Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur dan untuk Raperda Provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi Raperda yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah Raperda dievaluasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, Raperda disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kemudian ditetapkan menjadi Perda. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Pembatalan Perda yang semula dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri diubah dengan Peraturan Presiden. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PDRD dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dalam kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemerintah daerah. Dampak positif yang diharapkan antara lain, pemerintah daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah masing-masing, munculnya competitiveness antar pemerintah daerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik, terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pembangunan karena didukung dengan adanya kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada, serta pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian.


11

2.1.1 Sinkronisasi Penetapan Tarif Pajak Daerah dengan Kebijakan Nasional Pada prinsipnya diskresi daerah dalam perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terletak pada penetapan besarnya tarif dalam batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian, penetapan besaran tarif tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif PBB-KB ditetapkan maksimum 10 persen dari sebelumnya maksimum 5 persen. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif PBB-KB sampai dengan 10 persen dalam Perda. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada provinsi untuk menetapkan tarif PBB-KB untuk bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan kendaraan umum paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif PBB-KB untuk kendaraan pribadi. Dengan demikian, pengenaan tarif PBB-KB dapat dilakukan secara diskriminatif baik antar daerah maupun antar jenis penggunaan kendaraan bermotor. Pengenaan tarif diskriminatif antara kendaraan bermotor dilakukan dengan memperhatikan aspek kesiapan daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar. Peluang pemberlakuan diskriminasi tarif tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena harga jual per liter BBM dapat berbeda antar daerah. Diskriminasi harga tersebut secara tidak langsung juga ditujukan agar pemerintah daerah dapat berperan optimal menurunkan konsumsi BBM, memperbaiki moda transportasi umum, mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi, meningkatkan produktivitas masyarakat dengan adanya penurunan kemacetan, serta untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Bagi Pemerintah Pusat, kenaikan tarif PBB-KB tersebut untuk jangka panjang akan mengurangi beban subsidi dengan asumsi penggunaan BBM bersubsidi (bensin dan minyak solar) menurun akibat adanya kenaikan harga. Dalam kondisi tertentu, sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengintervensi tarif PBB12


KB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan presiden. Penetapan tarif oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif PBB-KB tersebut dilakukan dalam hal: 1. kenaikan harga minyak dunia melebihi 130 persen dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Bila harga minyak dunia sudah kembali normal, peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. 2. Stabilisasi harga BBM untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejolak sosial akibat adanya kemungkinan perbedaan harga BBM antar daerah. Berdasarkan data yang ada, dari 33 pemerintah provinsi yang telah menetapkan perda tentang PBB-KB, sebanyak 14 daerah menetapkan tarif sebesar 5 persen, 13 daerah sebesar 7,5 persen dan 6 daerah sebesar 10 persen. Data daerah yang telah menetapkan Perda tentang PBB-KB selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Tarif PBB-KB Sesuai Perda Provinsi No.

Provinsi

Nomor dan Tahun Perda

Tarif PBB-KB

1

Aceh

Perda 2 Tahun 2012

5%

2

Sumatera Utara

Perda 1 Tahun 2011

10%

3

Sumatera Barat

Perda 1 Tahun 2012

5%

4

Riau

Perda 8 Tahun 2011

5%

5

Jambi

Perda 6 Tahun 2011

7,5%

6

Sumatera Selatan

Perda 3 Tahun 2011

7,5%

7

Bengkulu

Perda 2 Tahun 2011

5%

8

Lampung

Perda 2 Tahun 2011

7,5%

9

Kepulauan Bangka Belitung

Perda 1 Tahun 2011

5%


13

10

Kepulauan Riau

Perda 8 Tahun 2011

10%

11

DKI Jakarta

Perda 10 Tahun 2010

5%

12

Jawa Barat

Perda 13 Tahun 2011

5%

13

Jawa Tengah

Perda 2 Tahun 2011

5%

14

Daerah Istimewa Yogyakarta

Perda 3 Tahun 2011

5%

15

Jawa Timur

Perda 9 Tahun 2010

10%

16

Banten

Perda 1 Tahun 2011

5%

17

Bali

Perda 1 Tahun 2011

10%

18

Nusa Tenggara Barat

Perda 1 Tahun 2011

10%

19

Nusa Tenggara Timur

Perda 2 Tahun 2010

10%

20

Kalimantan Barat

Perda 8 Tahun 2010

7,5%

21

Kalimantan Tengah

Perda 7 Tahun 2010

7,5%

22

Kalimantan Selatan

Perda 5 Tahun 2011

7,5%

23

Kalimantan Timur

Perda 01 Tahun 2011

7,5%

24

Sulawesi Utara

Perda 7 Tahun 2011

5%

25

Sulawesi Tengah

Perda 1 Tahun 2011

7,5%

26

Sulawesi Selatan

Perda 10 Tahun 2010

7,5%

27

Sulawesi Tenggara

Perda 5 Tahun 2011

7,5%

28

Gorontalo

Perda 5 Tahun 2011

5%

29

Sulawesi Barat

Perda 01 Tahun 2011

7,5%

30

Maluku

Perda 05 Tahun 2010

7,5%

31

Maluku Utara

Perda 05 Tahun 2011

7,5%

32

Papua Barat

Perda 5 Tahun 2011

5%

33

Papua

Perda 4 Tahun 2011

5%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

14


KEBIJAKAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Mengingat saat ini harga jual eceran jenis BBM tertentu, antara lain, bensin (gasoline) RON 88 dan minyak solar (gas oil) masih disubsidi oleh Pemerintah, peningkatan tarif PBB-KB yang ditetapkan oleh Provinsi di satu pihak akan meningkatkan PAD, namun di lain pihak dapat berdampak terhadap peningkatan subsidi BBM dalam kebijakan harga tidak seragam. Dalam rangka mengendalikan beban subsidi dan stabilisasi harga BBM, Pemerintah mengambil kebijakan mengubah tarif PBB-KB dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Tarif PBB-KB. Peraturan Presiden tersebut mengubah tarif PBB-KB yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi menjadi sebesar 5 persen dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2012. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, ekonomi dunia, serta pertimbangan lainnya, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak terjadi disparitas harga antar daerah akibat perbedaan tarif PBB-KB. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi tersebut adalah dengan menyampaikan himbauan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia agar tarif PBB-KB untuk BBM bersubsidi dapat ditetapkan sebesar 5 persen melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 973/2896/SJ tanggal 31 Juli 2012. Meskipun demikian, Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan/regulasi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan dampak tarif PBB-KB terhadap fiskal, inflasi, dan sosial. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian kepada Pemerintah Provinsi, penyedia BBM bersubsidi, dan masyarakat pengguna BBM bersubsidi terkait dengan kebijakan PBB-KB pasca berakhirnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011.

2.1.2 Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, seluruh kewenangan pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan ini, PBB-P2 diharapkan akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi pemerintah daerah, dibandingkan penerimaan jenis pajak daerah yang ada selama ini. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014 pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dialihkan ke pemerintah daerah. Beberapa daerah telah melaksanakan pemungutan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

15

PBB-P2 tersebut, dan 2013 ini merupakan tahun terakhir untuk melakukan berbagai persiapan pemungutan pajak tersebut. Apabila daerah dalam tahun 2014 belum memungut PBB-P2 tersebut, maka pemerintah daerah tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB-P2 seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat sejak tahun 2014 tidak lagi berhak untuk memungutnya. Agar kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan stakeholders tetap terjaga selama masa peralihan, maka proses dalam masa peralihan menjadi hal yang paling penting untuk dipikirkan dan direncanakan secara cermat. Kunci sukses pelaksanaan devolusi PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah, antara lain: 1. Proses peralihan kewenangan pemungutan PBB-P2 berjalan lancar

(smooth) dengan harga (cost) yang minimal, baik untuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan; 2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 bagi Pemerintah Daerah tetap terjaga

dengan tingkat deviasi yang dapat ditekan seminimal mungkin sehingga daerah tidak banyak kehilangan penerimaan dengan adanya pengalihan tersebut; 3. Masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak merasakan adanya perubahan

pelayanan atau bahkan dapat merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas dan kecepatan pelayanan. Dalam rangka persiapan pengalihan kewenangan memungut PBB-P2, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan beberapa hal, yaitu Perda tentang PBB-P2, Peraturan Kepala Daerah mengenai standard operating procedure (SOP) pemungutan PBB-P2, sarana dan prasarana, kerjasama dengan pihak terkait, dan pembukaan rekening penampungan PBB-P2. Langkah persiapan tersebut perlu dilakukan sedini mungkin oleh pemerintah daerah.

16


Sampai dengan 18 Maret 2013, terdapat 284 daerah atau 57,7 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. Potensi PBB-P2 dari 284 daerah tersebut mencakup sekitar 93,9 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Sementara itu, terdapat 107 daerah atau 21,8 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2. Dari keseluruhan daerah ini, potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 4,2 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011. Daerah lainnya sebanyak 101 daerah atau 20,5 persen dari jumlah daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2 dengan potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 1,9 persen dari total penerimaan tahun 2011. Dari 284 daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2, terdapat 1 daerah, yaitu Kota Surabaya yang telah memungut PBB-P2 pada tahun 2011, 17 daerah pada tahun 2012, dan 105 daerah pada tahun 2013. Sementara itu, 161 daerah akan memungut pada tahun 2014. Data kesiapan daerah dalam memungut PBB-P2 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.2. Tabel 2.2 Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2 (Posisi: 18 Maret 2013) Jumlah No.

1.

Prosentase (%)

Daerah

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun 2011 (Rp)

Jumlah Daerah

Potensi Berdasarkan Penerimaan Tahun 2011

284

7.756.855.238.926

57,72

93,91

a. Memungut tahun 2011

1

498.640.108.488

0,20

6,04

b. Memungut tahun 2012

17

1.074.236.906.348

3,46

13,01

c. Memungut tahun 2013

105

4.905.980.775.043

21,34

59,41

d. Memungut tahun 2014

161

1.277.997.449.046

32,72

15,47

Kesiapan Daerah

Perda yang telah siap:


17

2.

Raperda (dalam proses)

107

344.382.362.565

21,75

4,17

3.

Belum menyusun Raperda

101

158.865.407.221

20,53

1,92

492

8.260.103.008.712

100

100

Total

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB-P2 dan sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab moral, pada tahun 2011 Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi di 160 Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2012, kegiatan sosialisasi juga telah dilaksanakan di 160 Kabupaten/ Kota. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerima pengalihan pemungutan PBB-P2. Di sisi lain, sosialisasi ini juga sebagai public announcement, khususnya kepada masyarakat dan aparat yang akan menangani pemungutan terkait dengan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan Komisi XI DPR-RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Materi yang disampaikan meliputi, filosofi pengalihan, kebijakan pengalihan, teknis pemungutan PBB-P2, serta struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah terkait dengan persiapan pengalihan. Peserta sosialisasi meliputi, unsur DPRD Kabupaten/Kota, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, Kantor Pertanahan (BPN), KPP Pratama, Notaris/PPAT, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB-P2, khususnya terkait dengan penyiapan sumber daya manusia,

18


Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, telah membuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB-P2 dan D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). Pemerintah daerah dapat mengirimkan beberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB-P2 untuk dididik dan dipersiapkan agar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB-P2 dengan baik. Sementara itu, pelaksanaan pemungutan BPHTB menjadi pajak daerah yang secara efektif telah berlaku sejak 1 Januari 2011, masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum menetapkan Perda BPHTB karena berbagai kendala dan pertimbangan. Kendala dan pertimbangan yang dihadapi tersebut, antara lain, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menunda menerbitkan Perda karena tidak ada atau kecilnya potensi penerimaan BPHTB, proses pembahasan Raperda dengan DPRD yang berlarut-larut karena perbedaan kepentingan politik. Selain itu, beberapa kepala daerah sedang tersangkut masalah hukum, persiapan pemilihan kepala daerah, serta masa transisi pergantian kepala daerah juga mengakibatkan proses penyusunan Perda BPHTB menjadi terhambat. Berdasarkan data sampai dengan 18 Februari 2013, terdapat 482 daerah atau 98,0 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda BPHTB. Kelompok daerah ini memiliki potensi BPHTB sekitar 99,9 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. Sementara itu, terdapat 10 daerah atau 2,0 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda BPHTB. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan BPHTB sekitar 0,000002 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. Data daerah yang belum menetapkan Perda BPHTB selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.3.


19

Tabel 2.3 Pemerintah Daerah yang Belum Menetapkan Perda BPHTB (Posisi: 18 Maret 2013) Progres/Status Raperda No.

Daerah

Provinsi

Sudah Dievaluasi Dibahas Dibahas di Menkeu di DPRD Eksekutif

1

Kab. Kep. Aru

Maluku

√

2

Kab. Sarmi

Papua

√

3

Kab. Pegunungan Bintang

Papua

√

4

Kab. Tolikara

Papua

5

Kab. Memberamo Tengah

Papua

6

Kab. Nduga

Papua

√

7

Kab. Puncak

Papua

√

8

Kab. Dogiyai

Papua

9

Kab. Intan Jaya

Papua

10

Kab. Deiyai

Papua

√ √

√ √ √

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2.1.3 Penambahan Jenis Retribusi Daerah Sebagaimana telah disinggung sebelumnya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan penetapan PDRD bersifat closed-list system. Namun demikian, khusus untuk retribusi daerah, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dibukanya peluang untuk menambah jenis retribusi daerah dimaksud dalam rangka mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada daerah. Selain itu, peluang untuk menambah jenis retribusi daerah ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah. Salah satu permasalahan yang menjadi isu nasional adalah kemacetan lalu lintas di berbagai kota besar. 20


Kemacetan lalu lintas terutama di kota-kota besar bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri. Pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan dampak langsung dari kemajuan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tersebut, kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat. Pada kondisi demikian, jumlah kendaraan yang beredar di jalan makin bertambah, sementara volume jalan tidak tumbuh secara signifikan sehingga mengakibatkan tingkat kemacetan yang semakin tinggi. Kemacetan yang terjadi secara langsung akan menyebabkan dampak negatif lainnya, yaitu meningkatnya tingkat pencemaran/polusi udara dan suara, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan karena kualitas udara yang semakin buruk, pemborosan konsumsi BBM dan lain sebagainya. Pemecahan masalah kemacetan dengan menambah kapasitas jalan atau membangun jalan-jalan baru di kota-kota besar tidak mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang akan digunakan makin terbatas. Salah satu instrumen yang akan diaplikasikan guna mengatasi permasalahan kemacetan adalah dengan menerapkan electronic road pricing (ERP). Pengenaan ERP diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan hasil penerimaannya dapat di-earmark untuk memperbaiki infrastruktur serta sistem angkutan massal. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi merupakan urusan Provinsi dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan prinsip money follows function, penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

21

wilayah kabupaten/kota yang sudah menjadi urusan Daerah juga disertai dengan pendanaannya. Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan dihapusnya biaya kompensasi atas pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA yang sudah menjadi urusan pemerintah daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan untuk menambah jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. RETRIBUSI PENGEDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA 1. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas a.

Objek Retribusi adalah penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang, kecuali oleh: • sepeda motor; • kendaraan penumpang umum; • kendaraan pemadam kebakaran; dan • ambulans.

b.

Kriteria ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu yang dapat dipungut retribusi, yaitu: • Memiliki 2 jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan • Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.

c.

Kriteria tingkat kepadatan lalu lintas: • Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan

22


• kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja. d.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan perseorangan atau kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.

e.

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

f.

Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas paling sedikit meliputi: • perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan; • pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; • pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum paling sedikit meliputi: • penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal; • penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan • penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

2. Retribusi Perpanjangan IMTA a. Objek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk, tidak termasuk perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badanbadan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. b. Subjek Retribusi adalah badan selaku pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA dari Pemerintah Daerah. c. Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu. d. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.


23

e. Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. f. Ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

2.2

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diberikan kepada Daerah sebagai konsekuensi logis atas adanya pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implikasi dari pembagian kewenangan tersebut adalah terjadinya ketimpangan fiskal antar tingkat pemerintahan. Ketimpangan tersebut terjadi karena perbedaan dalam kapasitas fiskal dan perbedaan dalam kebutuhan fiskal. Dengan pertimbangan efisiensi dan stabilitas fiskal pemerintah pusat biasanya menguasai sumber-sumber penerimaan pajak yang besar, daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil. Sementara itu, daerah dengan pertimbangan lebih dekat dengan masyarakat mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam penyediaan pelayanan. Perbedaan dalam potensi ekonomi, karakteristik antar daerah juga menyebabkan perbedaan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, di dalam negara yang menganut desentralisasi terdapat perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan atau terdapat sistem transfer dari pusat ke daerah. Dana perimbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2.2.1. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dan untuk pemerataan. DBH tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). 24


DBH Pajak Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan pajak yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai DBH pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 WPOPDN dan Pasal 21. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sejak tahun 2011 BPHTB telah menjadi pajak daerah sehingga tidak lagi dibagihasilkan kepada daerah. Di samping PBB dan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN, berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sejak tahun 2008 penerimaan negara dari cukai hasil tembakau termasuk penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah. Persentase bagian provinsi dan kabupaten/kota dari PBB, PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Besaran persentase pembagian dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jenis dan Persentase DBH Pajak

Jenis

1. PBB

2. PPh Pasal 21, Pasal 25/29

Pusat

10%

80%


Provinsi

16,2%

8%

Kab./Kota

Keterangan

64,8%

9% biaya pemungutan dibagi antara Pusat, provinsi dan kab/kota, 10 % bagian pusat dikembalikan 6,5% secara merata ke seluruh kab/kota dan 3,5% sisanya sebagai insentif

12%

Bagian Kab/Kota 12% dibagi antara Kab/Kota WP terdaftar 8,4%, 3,6% bagi rata dalam provinsi bersangkutan

25

3. CHT

98%

0,6%

1,4%

Pembagian per Provinsi berdasarkan penerimaan cukai dan produksi tembakau, Pembagian per Kab/Kota dilakukan oleh Provinsi

PBB sektor pertambangan migas yang dikenakan atas tubuh bumi dan PBB sektor pertambangan Migas perairan (offshore) dibagi kepada seluruh daerah termasuk kepada daerah bukan penghasil Migas. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan formula tertentu yang tidak saja mempertimbangkan daerah penghasil Migas, tetapi juga untuk pemerataan keuangan antar daerah. PBB sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan dan kehutanan dibagi berdasarkan realisasi penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Bagian pemerintah pusat dari PBB sebesar 10% dibagihasilkan lagi kepada daerah dengan ketentuan 6,5% dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota dan 3,5% dibagikan sebagai insentif bagi kabupaten/kota yang penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaannya melebihi target penerimaan. Pemberian insentif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) telah melibatkan kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah. Biaya Pemungutan PBB dibagi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dengan Pemerintah Daerah. Pembagiannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB.

26


Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antar Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah didasarkan pada besar atau kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dengan Daerah No

Sektor

Pusat

Daerah

10

90

1

Perdesaan

2

Perkotaan

20

80

3

Perkebunan

60

40

4

Perhutanan

65

35

5

Pertambangan

70

30

Sementara untuk imbangan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota diatur oleh masing-masing gubernur yang ditetapkan dalam peraturan gubernur. BP PBB merupakan bagian dari Dana Perimbangan, dengan demikian BP PBB dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan.


27

Perhitungan DBH PBB migas dan panas bumi Perhitungan alokasi DBH PBB migas ketentuan sebagai berikut:

dan panas bumi ditatausahakan dengan

1. PBB migas onshore dan panas bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak dan dibagi by origin; 2. PBB migas offshore dan PBB migas tubuh bumi ditatausahakan per kabupaten/ kota dengan menggunakan formula dan dibagi sesuai persentase DBH PBB. dimana perhitungan PBB migas offshore dan PBB migas tubuh bumi per kabupaten/ kota dari PBB migas yang ditanggung Pemerintah ditetapkan –

10% menggunakan formula

–

90% dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya.

Formula yang digunakan untuk menghitung PBB migas yang ditanggung pemerintah: ሺʹͲΨ ሻ ൅ ሺͳͲΨሻ ‫݁ݎ݋݄ݏ݂݂݋‬ ൌ ቐ ൅ሺͷΨሻ ൅ ሺ͸ͷΨ ቑ Ȁ ሻ

PBB migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula: ‫݁ݎ݋݄ݏ݂݂݋‬ ൌ Ȁ

PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 tidak sepenuhnya dibagihasilkan kepada daerah kabupaten/kota penghasil. Sebesar 3,6% dari penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja (bendahara di Pemerintahan) dimana karyawan yang bersangkutan bekerja, tidak dikenakan berdasarkan domisili. Demikian juga dengan karyawan swasta PPh Pasal 21 dikenakan dan diadministrasikan di wilayah daerah tempat kerja.

28


Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Pajak Penghailan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan. Pelaporan penerimaan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tempat kerja PPh Pasal 25 terkait dengan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau memperoleh penghasilan teratur lainnya yang bersifat tidak final yang diangsur setiap bulannya. Sedangkan PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah disetor sendiri. Pencatatan penerimaan PPh Pasal25/29 berdasarkan asas domisili wajib pajak.

Sementara itu, pembagian DBH CHT kepada kabupaten/kota sebesar 1,4% dapat dijabarkan sebesar 0,8% dibagikan kepada kabupaten/ kota penghasil dan 0,6% dibagikan kepada kabupaten/kota lainnya. Pembagian lebih lanjut kepada kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran untuk bagi hasil disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan perkiraan penerimaan PBB, PPh dan CHT setelah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen BC, dan BKF. Indikasi kebutuhan dana DBH Pajak dan CHT digunakan sebagai dasar penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara, sedangkan rencana dana pengeluaran DBH Pajak dan CHT digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.


29

Penetapan Alokasi Perhitungan alokasi DBH Pajak dan CHT dilakukan setelah ditetapkannya pagu penerimaan pajak dan CHT tersebut dalam APBN. Berdasarkan PMK No. 165/PMK.07/2012, perhitungan alokasi dilakukan berdasarkan data rencana penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 untuk alokasi sementara DBH Pajak dan data rencana penerimaan CHT untuk alokasi sementara DBH CHT. Alokasi sementara tersebut merupakan dasar untuk penyaluran sampai dengan triwulan III. Mengingat penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan maka pada akhir tahun ditetapkan alokasi definitif berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29, dan CHT. Alokasi definitif tersebut merupakan dasar untuk penyaluran pada triwulan terakhir. Penyesuaian terhadap alokasi definitif tersebut dilakukan setelah realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29, dan CHT ditetapkan dan telah diaudit oleh BPK. Alokasi sementara DBH PBB terdiri dari DBH PBB bagi rata, insentif pemungutan PBB (mulai tahun 2013), DBH PBB bagian daerah, dan biaya pemungutan PBB. Sementara itu, alokasi definitif PBB terdiri dari DBH PBB bagi rata, insentif PBB, bagian daerah sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dan biaya pemungutan sektor Migas dan Panas Bumi tersebut. Alokasi definitif bagian daerah dari sektor lainnya tidak ditetapkan karena telah disalurkan secara langsung di masing-masing daerah. Alokasi sementara PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan pagu rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN. Sedangkan alokasi definitif ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 tahun yang bersangkutan.

30


Penetapan alokasi oleh DJPK dalam Peraturan Menteri Keuangan dilakukan setelah data rencana dan prognosa penerimaan disampaikan oleh Ditjen Pajak. Dalam hal rencana penerimaan yang disampaikan Ditjen Pajak sangat berbeda dengan data realisasi tahun sebelumnya, alokasi sementara DBH dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Apabila data prognosa penerimaan tidak disampaikan oleh Ditjen Pajak, maka penyaluran DBH untuk triwulan menggunakan alokasi sementara. Alokasi DBH CHT sementara ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan CHT yang ditetapkan dalam APBN dan alokasi definitif ditetapkan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan CHT yang disampaikan oleh Ditjen Bea Cukai. Alokasi DBH CHT provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota oleh gubernur. Tabel 2.6 Penyaluran DBH Pajak dan CHT I

Dana Bagi Hasil Pajak A

B

DBH PBB a.

DBH PBB Bagian Pusat (10%)

Tahap I : 25%; Tahap II : 50%; dari alokasi sementara Tahap III : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

b.

DBH PBB Bagian Daerah (81%)

Setiap minggu yaitu sebesar 81% (64,8 % untuk Kabupaten/Kota; 16,2% untuk Provinsi) dari realisasi penerimaan secara mingguan

c.

DBH Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah (9%)

Setiap minggu, yaitu sebesar persentase yang ditetapkan untuk Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan realisasi penerimaan secara mingguan

d.

DBH PBB & Biaya Pemungutan DBH PBB Sektor Pertambangan Migas & Panas Bumi

Setiap triwulan sebesar 25% (Maret, Juni, September, Desember); dari alokasi sementara;Triwulan IV : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

DBH PPh


31

II

a.

DBH PPh Pasal 21

Triwulan I : 20%; Triwulan II : 20%; Triwulan III : 20%; dari alokasi sementara; Triwulan IV : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

b.

DBH PPh Pasal 25/29

Triwulan I : 20%; Triwulan II : 20%; Triwulan III : 20%; dari alokasi sementara; Triwulan IV : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

DBH Cukai Hasil Tembakau

Triwulan I : 20%; Triwulan II & Triwulan III: 30% ; dari alokasi sementara; Triwulan IV : selisih alokasi definitif dengan yang telah disalurkan

Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan migas dan panas bumi yang dilaksanakan setiap triwulan sebesar 25% dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Demikian juga dengan penyaluran PBB bagi rata, insentif, DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29, dan DBH CHT dilaksanakan dari Pusat melalui pemindahbukuan. Khusus untuk PBB sektor Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, dan Perhutanan, termasuk biaya pungut yang merupakan bagian daerah disalurkan setiap minggu di masing-masing daerah. Penyaluran DBH CHT triwulan IV dilakukan setelah diterimanya laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan. Apabila laporan yang dipersyaratkan belum disampaikan maka penyaluran triwulan IV akan ditunda sampai dengan diterimanya laporan realisasi penggunaan DBH CHT sampai dengan akhir tahun berjalan.

DBH SDA Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA). Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. DBH SDA bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. DBH SDA diberikan 32


kepada daerah kabupaten/kota penghasil dan daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Provinsi Papua dan Aceh selain mendapatkan bagi hasil yang sama seperti provinsi lainnya, juga mendapatkan tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi masing-masing sebesar 55% dan 40%. Berikut tabel mengenai jenis dan porsi masingmasing jenis DBH SDA. Tabel 2.7 Jenis dan Porsi Bagi Hasil DBH SDA

Pusat

Provinsi

Kab./Kota

Kab/Kota dalam satu Provinsi (bagi rata)

20%

16%

64%

-

- PSDH

20%

16%

32%

32%

- Dana Reboisasi

60%

-

40%

20%

16%

64%

- Royalti

20%

16%

32%

- Perikanan

20%

-

84,5%

3,1%

Jenis

Tambahan Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh

Kehutanan - IIUPH

Pertambangan Umum - Landrent

32% 80%

Minyak Bumi - Wilayah Kab/Kota

55%

- Wilayah Provinsi

6,2%

5,17%

6.2% 10,33%

Gas Bumi - Wilayah Kab/Kota

40% 69,5%

- Wilayah Provinsi Panas Bumi

6,1

12,2%

10,17% 20%

16%

12.2% 20,33%

32%

32%

Tarif dan dasar perhitungan PNBP yang dibagihasilkan kepada daerah sangat bervariasi dan diatur dalam peraturan pemerintah. Khusus penerimaan Negara dari pertambangan migas, bagian daerah dihitung setelah memperhitungkan pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, jenis dan tarif PNBP yang dibagihasilkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


33

Tabel 2.8 Jenis dan Tarif PNBP yang Dibagihasilkan

Jenis

1.

Dasar Hukum

Dasar Perhitungan Pungutan

Tarif

Keterangan

Kehutanan

- IIUPH

PP 92 Tahun 1999

Luas areal Hutan

Rp/ha

• KepMen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/ Kpts-II/1999

Volume kayu

Rp/m3

PP 92/1999

Volume kayu/bahan baku serpih

USD/m3

- Landrent

PP 9/2012

Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (ha)

USD

- Royalti

PP 9/2012

Jumlah Produksi yang terjual

Persentase Harga Jual (USD)

Tonase Kapal

Rp/GT

- Dana Reboisasi

• IHPH dikenakan satu kali untuk jangka waktu berlakunya HPH (atau sekitar 20 tahun) • Besarnya tarif tergantung dari (1) kategori wilayah dan (2) kelompok jenis kayu/bukan kayu.

• PP 6/1999 - PSDH

• Besarnya tarif tergantung dari (1) kategori wilayah dan (2) status HPH (baru/ perpanjangan/HPHTI).

• PSDH) dikenakan terhadap pemegang HPH, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). • DR dihitung dengan menjumlahkan penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang berasal dari HPH sesuai dengan SAKB atau DKB dengan mengalikan tariff DR yang berlaku

2. Pertambangan Umum:

• PP 19/2006 3. Perikanan

4. Minyak Bumi

34

• KEPMEN KP No.22/ MEN/2004

UU 21/2001

PNBP dihitung dari hasil usaha minyak bumi dengan porsi pembagian pusat 84,5 %, Daerah 15,5 %


5. Gas Bumi

UU 21/2001

6. Panas Bumi

UU 27/2003

- Setoran bagian Pemerintah - Iuran Tetap - Iuran Produksi

PNBP dihitung dari hasil usaha gas bumi dengan porsi pembagian Pusat 69,5%, Daerah 30,5% Jumlah listrik yang terjual (kwh)

Rp

Penerimaan bersih usaha (Net Operating Income/NOI)

34%

Dikenakan atas kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum ditetapkan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Dikenakan atas kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2003.

Perencanaan, Penganggaran dan Penetapan Alokasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana DBH SDA serta Rencana Dana Pengeluaran DBH SDA setelah berkoordinasi dengan Kementerian Teknis yang mengelola SDA tersebut terlebih dahulu. Masing-masing indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran minggu pertama bulan Maret dan bulan Juni tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-undang mengenai APBN. Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN, Menteri Teknis menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA tahun anggaran bersangkutan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan perkiraan alokasi DBH SDA untuk provinsi, kabupaten, dan kota dan dapat dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan realisasi PNBP SDA per daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 165/ Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

35

PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah perhitungan perkiraan alokasi DBH SDA dapat ditetapkan di bawah pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Selanjutnya Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Penetapan tersebut. Jika terdapat perubahan terhadap target penerimaan SDA dalam APBN Perubahan, maka Kementerian Teknis menyampaikan kembali Surat Ketetapan tentang Perubahan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil DBH SDA paling lambat bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan perubahan tersebut, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan perubahan terhadap PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA. PMK Alokasi DBH SDA ditetapkan setiap akhir tahun anggaran yang merupakan realisasi penyaluran satu tahun (triwulan I s.d IV). Selain itu PMK Alokasi memuat adanya Dana Cadangan DBH SDA untuk menampung perkiraan realisasi penerimaan SDA pada tahun anggaran bersangkutan yang belum dibagihasilkan sampai dengan penyaluran triwulan IV tahun bersangkutan. Besaran Dana Cadangan DBH SDA adalah sebesar selisih antara Pagu APBN/APBN Perubahan dengan realisasi penyaluran triwulan I s.d IV atau sebesar perkiraan penerimaan SDA sampai dengan akhir tahun anggaran. Besaran alokasi yang terdapat dalam PMK Alokasi DBH SDA merupakan realisasi DBH SDA yang dibagihasilkan dan di beberapa daerah besaran alokasi disertai dengan lebih salur yang terjadi pada periode penyaluran sebelumnya.

36


Proses penetapan perkiraan alokasi DBH SDA Migas a.

Besaran asumsi dasar prognosa lifting, kurs Rupiah terhadap Dollar, dan harga minyak Indonesia (ICP) ditetapkan dalam APBN oleh Pemerintah dan DPR;

b.

Berdasarkan asumsi tersebut Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH SDA Migas. Ketetapan tersebut paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya ketetapan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal lapangan migas tersebut berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil berdasarkan pertimbangan menteri teknis paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis. Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar perhitungan lifting per daerah penghasil SDA Migas oleh Menteri ESDM.

c.

Bersamaan dengan proses tersebut, Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas, dulu BP Migas) melakukan perhitungan perkiraan Cost Recovery, Gross Revenue, First Trance Petroleoum (FTP), dan Bagian Pemerintah per KKKS;

d.

Berdasarkan ketetapan Menteri ESDM tersebut, Direktur Jenderal Anggaran melakukan perhitungan perkiraan faktor-faktor pengurang (Domestic Market Obligation/DMO, Fee usaha Hulu Migas, PPN, PBB sektor pertambangan Migas, PDRD). Hasil perhitungan PNBP SDA Migas per KKKS tersebut disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan;

e.

Berdasarkan Ketetapan Menteri ESDM dan perhitungan Direktur Jenderal Anggaran tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas yang kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan Menteri ESDM dan perhitungan Dirjen Anggaran.


37

Mekanisme perhitungan perkiraan alokasi DBH SDA Migas a.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan grouping per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) berdasarkan data Prognosa lifting dalam surat Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan daerah penghasil Migas dan Dasar Perhitungan DBH SDA Migas yang disampaikan oleh Ditjen Migas dengan data perkiraan PNBP per KKKS yang disampaikan Ditjen Anggaran. Lifting yang tersusun perdaerah penghasil per KKKS pada data Ditjen migas dikonsolidasi dengan data lifting per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) dari Ditjen Anggaran sehingga didapatkan data lifting per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) per daerah penghasil;

b.

data hasil grouping tersebut di persentasekan dengan total lifting per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) sehingga didapat rasio lifting per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) perdaerah penghasil. Rasio lifting dimaksud untuk mengetahui porsi lifting yang dihasilkan KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) pada daerah penghasil tertentu;

c.

rasio tersebut dikalikan dengan PNBP per KKKS (sebagaimana yang tercantum dalam surat Dirjen Anggaran tentang Perkiraan PNBP Migas) untuk mengetahui PNBP per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) per daerah penghasil;

d.

PNBP per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP) per daerah penghasil yang berada pada daerah penghasil yang sama dijumlahkan sehingga didapatkan PNBP per daerah penghasil;

e.

PNBP per daerah penghasil dihitung porsi DBH-nya untuk bagian Pemerintah, daerah penghasil, dan daerah pemerataan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah;

f.

porsi DBH dari masing-masing daerah penghasil tersebut dijumlah sehingga didapat perkiraan alokasi DBH SDA Migas per provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan.

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan perkiraan Alokasi DBH SDA Migas adalah: 1. Prognosa lifting per daerah penghasil berdasarkan surat Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil Migas dan Dasar Perhitungan DBH SDA Migas; 38


2. Surat Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, tentang Perkiraan PNBP Migas per KKKS (per jenis minyak khusus untuk minyak bumi, kecuali PT PERTAMINA EP). Jika terdapat perubahan terhadap asumsi makro dalam APBN dan perubahan target penerimaan SDA Migas dalam APBN Perubahan maka Kementerian ESDM menyampaikan kembali Surat Ketetapan tentang Perubahan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil DBH SDA Migas dan Surat Dirjen Anggaran tentang data perkiraan PNBP Migas per KKKS paling lambat bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan perubahan tersebut Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Kuangan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas. Realisasi PNBP SDA Migas dihitung berdasarkan lifting dari bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan November tahun berjalan agar hasil perhitungan PNBP tersebut dapat disalurkan DBHnya pada bulan Desember. Namun kenyataannya sampai dengan bulan Desember pihak penyedia data PNBP Migas belum siap menyediakan data, baru kemudian pada awal Februari data realisasi PNBP satu tahun dapat disediakan. Untuk itu diambil kebijakan untuk mengalihkan sisa anggaran tersebut ke Rekening Dana Cadangan Menteri Keuangan pada Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengelola Rekening Kas Negara). Dengan demikian realisasi PNBP Migas yang dibagikan ke daerah tetap meliputi waktu 12 bulan (sebagai contoh: realisasi Desember 2011 s/d Agustus 2012 yang disalurkan pada Desember 2012, dan realisasi September s/d November 2012 yang disalurkan pada Pertengahan Februari 2013).


39

Tabel 2.9 Periode Lifting dan Penyaluran DBH SDA Migas Periode Lifting

Triwulan

Waktu Penyaluran MARET

Triwulan I

20% Perkiraan Alokasi, tidak memperhitungkan realisasi PNBP JUNI

Triwulan II

Desember

Januari

Februari

Triwulan III

Maret

April

Mei

Triwulan IV

Juni

Juli

Agustus

20% Perkiraan Alokasi, tidak memperhitungkan realisasi PNBP SEPTEMBER Realisasi dari lifting Des. s/d Mei dikurangi penyaluran DBH Tw. I dan II DESEMBER

Dana Cadangan

Realisasi dari lifting Des. s/d Agust. dikurangi penyaluran DBH Tw. I sd III FEBRUARI

September

Oktober

November

Realisasi dari lifting Des. s/d Nov dikurangi penyaluran DBH Tw. I sd IV

PMK Alokasi DBH SDA Migas ditetapkan setiap akhir tahun anggaran yang merupakan realisasi penyaluran satu tahun (triwulan I s.d IV). Penyaluran Berdasarkan PMK No.06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran DBH SDA dilakukan secara triwulanan dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I (Maret) sebesar 20% PMK Perkiraan Alokasi untuk MIGAS, PERTUM dan PANAS BUMI serta 15 % PMK Perkiraan Alokasi untuk PERIKANAN dan KEHUTANAN

Triwulan II (Juni) sebesar 20% PMK Perkiraan Alokasi untuk MIGAS dan PANAS BUMI serta 15 % PMK Perkiraan Alokasi untuk PERTUM, PERIKANAN dan KEHUTANAN 40


Triwulan III (September) sebesar realisasi s.d triwulan III dikurangi penyaluran triwulan I dan II

Triwulan IV (Desember) sebesar realisasi s.d triwulan IV dikurangi penyaluran s.d triwulan III

Dana Cadangan (Februari) sebesar Pagu PMK Alokasi – realisasi s.d triwulan IV Gambar 2.2 Tahap Penyaluran DBH SDA

Dana Cadangan Tw IV

Tw III

Tw II

TW I

Penyaluran DBH SDA sesuai dengan PMK No.06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Dae rah bahwa penyaluran triwulan I dan triwulan II dilakukan berdasarkan prosentase dari pagu PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA, masing-masing pada bulan Maret dan Juni tahun berjalan. Dalam rangka penyaluran triwulan III dan triwulan IV dilakukan rekonsiliasi DBH SDA antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali untuk DBH SD Perikanan. Penyaluran triwulan III dilaksanakan pada bulan September sedangkan penyaluran triwulan IV dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.


41

Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 bahwa penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan SDA-nya, maka mekanisme Dana Cadangan dilakukan untuk menampung penerimaan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dibagihasilkan ke daerah. Penyaluran Dana Cadangan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan PMK No.256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan. Kurang/Lebih Bayar Mengingat bahwa penyaluran DBH berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan atas realisasi penerimaan yang baru akan diketahui pada tahun berikutnya, maka jumlah DBH yang telah disalurkan berdasarkan alokasi sementara dapat melampaui (lebih bayar) atau lebih rendah (kurang bayar) dari realisasi penerimaan. Hal ini dikarenakan penetapan alokasi sementara DBH dilakukan berdasarkan rencana penerimaan pada awal tahun anggaran. Dalam prosesnya, perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH dilakukan melalui proses rekonsiliasi data penerimaan dengan data penyaluran DBH yang melibatkan DJP, DJPK, dan DJPb. Penyelesaian Kurang Bayar DBH dalam satu tahun anggaran dimulai dengan penganggaran alokasi kurang bayar dalam APBN/APBNP. Adapun penyelesaian atas Lebih Bayar dilakukan dengan memperhitungkan alokasi DBH atau dana transfer lainnya tiap-tiap daerah untuk tahun anggaran berikutnya. 2.2.2. DAU DAU dialokasi kepada daerah dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian DAU adalah tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah sehingga semua daerah mampu untuk mendanai semua urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai equalization grant, DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Daerah (horizontal imbalances). Berdasarkan Undang42


undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. PDN neto merupakan pendapatan dalam negeri setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada Daerah. Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Pengalokasian DAU untuk suatu daerah didasarkan atas formula yang memperhitungkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap). Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan serta tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). Sedangkan Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan Fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara Kapasitas Fiskal mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan dasar umum. Kapasitas fiskal dalam perhitungan DAU adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU atas dasar celah fiskal seluruh provinsi, dimana angka bobot provinsinya diperoleh dari perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi. Begitu pula dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota, besarnya dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU atas dasar celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota diperoleh dari perbandingan


43

antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Bagi daerah otonom baru, DAU dialokasi setelah adanya penetapan definitif daerah yang bersangkutan melalui undangundang pembentukan daerah. Alokasi DAU daerah otonom baru dihitung setelah tersedianya data yang digunakan untuk menghitung alokasi dasar dan celah fiskal. Sebelum adanya ketersediaan data, DAU untuk daerah tersebut dihitung dengan cara membagi DAU secara proporsional dengan daerah induknya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. DAU = AD + CF Keterangan: AD

= Alokasi Dasar

CF

= Celah Fiskal

KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak Keterangan: PAD

= Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA

= Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak

= Dana Bagi Hasil Pajak

CF = KbF – KpF Keterangan: CF

= Celah Fiskal

KbF

= Kebutuhan Fiskal

KpF

= Kapasitas Fiskal

KbF = TBR ((α1IP + (α2IW + (α3IKK + (α4IPM + (α5IPDRB/Kapita) Keterangan: TBR

= Total Belanja Daerah Rata-rata

IP

= Indeks Penduduk

IW

= Indeks Wilayah

IKK

= Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM

= Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB

= Indeks PDRB per kapita

α

= bobot indeks masing-masing variable

44


Penyaluran DAU Sampai dengan tahun 2007 penyaluran DAU dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui KPPN setempat. Kepala daerah bertindak selaku KPA dari Bendaharawan Umum Negara (BUN) membuat DIPA dan menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPPN setempat untuk penyaluran DAU setiap bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, mulai tahun 2008 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak selaku KPA yang menyusun DIPA dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing-masing daerah. Dalam rangka penyaluran tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPM setiap bulan dan menyampaikannya kepada Kuasa BUN (KPPN Jakarta II - DJPB). 2.2.3. DAK DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK adalah agar Daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria, yakni: (1) Kriteria Umum, (2) Kriteria Khusus, dan (3) Kriteria Teknis. Kriteria Umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

45

dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. Dalam bentuk rumus, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan dibawah ini: Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah Penerimaan Umum

= PAD + DAU + (DBH-DBHDR)

Keterangan: Belanja Pegawai Daerah

= Belanja PNSD

PAD

= Pendapatan Asli Daerah

APBD

= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU

= Dana Alokasi Umum

DBH

= Dana Bagi Hasil

DBHDR

= Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD

= Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui Indeks Fiskal Neto (IFN) tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Daerah yang mempunyai kemampuan keuangan rendah layak diberikan DAK. Berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama, definisi daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah adalah daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya berada dibawah rata-rata nasional atau IFN-nya kurang dari 1 (satu).

Rata-rata Nasional Kemampuan Keuangan Daerah

Total Kemampuan Keuangan Daerah Secara Nasional = Jumlah Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah t IFN Daerah t

=

Rata-rata Nasional Kemampuan Keuangan Daerah

Jika IFN daerah t < 1, atau jika daerah t memiliki IFN lebih kecil dari rata-rata nasional maka daerah t tersebut layak untuk mendapatkan alokasi DAK.

46


Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40 Ayat 3 menjelaskan bahwa “kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah”, dan ditambahkan melalui peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Pasal 56 Ayat 2. “kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kriteria khusus yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK memperhatikan: Peraturan Perundang-Undangan merupakan daerah khusus; seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Daerah tertinggal/terpencil; dan karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah rawan bencana, daerah masuk dalam kategori ketahananan pangan, dan daerah pariwisata. Penyediaan data tentang kekhususan daerah tersebut Menteri Keuangan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Kriteria teknis adalah kriteria yang mencerminkan kondisi sarana dan prasarana masing-masing bidang. Daerah yang kondisi sarana dan prasarananya kurang baik akan diprioritaskan untuk mendapatkan DAK. Kriteria tersebut ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Dalam perhitungan alokasi DAK, besaran kriteria teknis dirumuskan sebagai indeks fiskal teknis (IFT). Pada tahun 2006, DAK dialokasikan untuk 9 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada tahun 2008 bertambah dua bidang, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan. Untuk tahun 2009 bertambah dua bidang juga yaitu bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, sehingga menjadi 13 bidang. Dengan dipisahkannya DAK air minum dan DAK sanitasi yang pada tahun sebelumnya berdiri dalam satu bidang, maka Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

47

bidang DAK pada tahun 2010 menjadi 14 bidang. Bidang DAK dalam tahun 2011 bertambah menjadi 5 bidang sehingga menjadi 19 bidang, adapun tambahan 5 bidang baru tersebut yaitu bidang listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Dengan makin bertambahnya bidang DAK, maka tujuan alokasinya juga makin melebar, sehingga tidak sesuai dengan filosofi awal, yakni sebagai dana specific grant yang diarahkan untuk membantu daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan reformulasi terhadap DAK, termasuk mengatur percepatan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai hasil audit BPK, sebagian anggaran kementerian/lembaga masih digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun, anggaran tersebut tidak bisa segera dialihkan menjadi DAK karena adanya beberapa permasalahan/hambatan, antara lain apabila dialihkan menjadi DAK dikhawatirkan kementerian/ lembaga tidak lagi punya kendali operasional atas pelaksanaan kegiatan di daerah, beban daerah menjadi berat karena adanya kewajiban untuk menyediakan dana pendamping, dan adanya sebagian kegiatan nonfisik yang tidak bisa dilaksanakan karena DAK lebih diarahkan untuk mendanai kegiatan fisik. Pada tahun 2012, prioritas kebijakan terkait dengan alokasi DAK diarahkan untuk mempersiapkan pengalihan sebagian program/kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga menjadi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan pengalihan tersebut, maka dana yang selama ini dikelola oleh kementerian/lembaga untuk mendanai urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah dapat dialokasikan ke Daerah dalam bentuk DAK atau dana transfer lainnya. 48


Penyaluran DAK DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut: a.

Tahap I : disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi DAK, dilaksanakan paling cepat pada bulan februari setelah DJPK menerima Perda APBD tahun anggaran berjalan, laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan DAK tahap III tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping.

b.

Tahap II : disalurkan sebesar 45% dari pagu alokasi DAK, dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan DAK tahap I tahun anggaran berjalan yang secara kumulatif telah mencapai 90%.

c.

Tahap III : disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi DAK, dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan DAK tahap II tahun anggaran berjalan.

2.3. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 2.3.1. Dana otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus (Dana otsus) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan undang-undang otonomi khusus. Ada dua undang-undang yang mengatur Otonomi Khusus, yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusu Papua jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Alokasi Dana otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya setara 2% dari


49

Pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat yang ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka Otonomi Khusus pula, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55% dan 40%. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, yang alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni: (i) untuk tahun pertama s.d tahun ke lima belas, besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional, dan (ii) untuk tahun keenam belas s.d tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1% plafon DAU Nasional. 2.3.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru Dana BOS BOS dialokasikan kepada daerah terutama untuk stimulus dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban Daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. BOS digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional. Alokasi BOS per daerah berdasarkan data jumlah siswa tahun ajaran 2012/2013 dari Kemendikbud. Penyaluran BOS dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah. Alokasi dan tata cara penyaluran BOS ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

50


a. Alokasi Per Siswa Per Tahun • SD/SDLB Negeri dan Swasta Rp 580.000,00 • SMP/SMPLB/SMP TERBUKA/ SMP SATAP/TKBM Negeri dan Swasta. Rp 710.000,00 b. Alokasi BOS TA 2013

PA AGU U NA ASIO ONALL DALLAM M APBN R 3.44 Rp23 46.90 00.0 000.000

B S DI DAE BOS D ERAH H TID DAK TEPENCIL

BOS B DI DAER D RAH H TEPENCILL

Rp21 R 1.79 99.20 05.5 530.000 0

Rp635.621 1.68 80.00 00

DANA CA ADA ANGA AN B BOSS Rp1 1.012 2.07 72.79 90.0 000

c. Sasaran • SD/SDLB Negeri dan Swasta. • SMP/SMPLB/SMP TERBUKA/ SMP SATAP/TKBM Negeri dan Swasta. d. Pola Penyaluran • Penyaluran BOS dan Dana Cadangan BOS (Buffer Fund) dilakukan secara triwulanan untuk satuan pendidikan dasar di wilayah tidak terpencil dan semesteran untuk satuan pendidikan dasar di wilayah terpencil.

DJPK (K KPA)

KPPN JA AKAR RTA A II


BANK

RKU UD PR ROV VINSSI

SEK KOLA AH

51

e. Pelaporan

f. Perkembangan Alokasi BOS Melalui Transfer ke Daerah Grafik 2.1 Perkembangan Alokasi BOS melalui Transfer ke Daerah ALOKA A ASI BOSS, 201 12, 23,59 2 94.80 0 ALOKASI BO OS, 2011, 16,812.01

Dalam miliar rupiah

52

ALO OKASSI BOS, 2013 3, 23 3,446 6.90


Tunjangan Profesi Guru PNSD Tunjangan Profesi guru PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi guru disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui mekanisme transfer ke daerah secara triwulanan, yaitu seperempat dari pagu alokasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Triwulan I, II, III, dan IV masing-masing disalurkan pada akhir, Maret, Juni, September, dan November. Pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD memperhatikan hal-hal sebagai berikut. •

Penyaluran triwulan I dilaksanakan secara serentak kepada seluruh kabupaten/kota penerima alokasi TPG.

•

Penyaluran triwulan II dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD semester II tahun anggaran sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Apabila Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan tersebut, penyaluran triwulan II akan ditunda sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.

•

Penyaluran triwulan III dan IV dilaksanakan tanpa syarat sepanjang penyaluran triwulan II telah dilaksanakan.

•

Dalam hal setelah triwulan IV terdapat TP Guru PNSD yang tidak terealisasi di kabupaten/kota penerima alokasi dan terdapat kondisi sebagai berikut: a.

seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD telah menerima pembayaran TP Guru PNSD; atau

b.

Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD baik sebagian


53

maupun seluruhnya karena TP Guru PNSD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan pembayaran TP Guru PNSD, maka TP Guru PNSD tersebut diperhitungkan dengan alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran berikutnya. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Tambahan Penghasilan Guru disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui mekanisme transfer ke daerah secara triwulanan, yaitu seperempat dari pagu alokasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Triwulan I, II, III, dan IV masing-masing disalurkan pada akhir, Maret, Juni, September, dan Desember. Pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD memperhatikan hal-hal sebagai berikut. •

Penyaluran triwulan I dilaksanakan secara serentak kepada seluruh kabupaten/kota penerima alokasi TPG.

•

Penyaluran triwulan II dilaksanakan setelah pemerintah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD semester II tahun anggaran sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Apabila Daerah belum menyampaikan laporan tersebut, penyaluran triwulan II akan ditunda sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.

•

Penyaluran triwulan III dan IV dilaksanakan tanpa syarat sepanjang penyaluran triwulan II telah dilaksanakan.

•

Dalam hal setelah triwulan IV terdapat Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak tersalur dan terdapat kondisi sebagai berikut: 54


a. seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Guru PNSD telah menerima pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD; atau b. Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Guru PNSD namun belum menerima pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya karena Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD, maka Tambahan Penghasilan Guru PNSD tersebut diperhitungkan dengan alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran berikutnya.

2.3.3. Dana Insentif Daerah dan P2D2 Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolan keuangan, kinerja pendidikan, dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan dan ditujukan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan pemerintah pusat. Pelaksanaan fungsi pendidikan tersebut merupakan pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 yang menjadi kewenangan/ urusan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Alokasi DID bertujuan untuk mendorong agar pemerintah daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu.


55

Diatur dalam Pasal 62 PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, DID dialokasikan ke daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. Yang dimaksud dengan kriteria utama yaitu: a. Ketepatan waktu penyampaian peraturan daerah mengenai APBD; dan b. Opini laporan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria kinerja meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Hasil perhitungan kinerja berdasarkan kriteria-kriteria tersebut menghasilkan nilai kinerja daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan bobot daerah. Yang mana alokasi DID suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot daerah dengan Rencana Dana Pengeluaran DID nasional.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus, dan dilakukan setelah Daerah p e n e r i m a menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa: a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun anggaran bersangkutan; b. Surat Pernyataan dari Daerah akan mencantumkan DID dalam APBD atau APBD Perubahan tahun anggaran bersangkutan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah tahun anggaran bersangkutan dan c. Rencana Penggunaan DID. Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan P2D2 berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan

56


Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Daerah percontohan P2D2 terdiri dari 75 daerah di 5 provinsi percontohan, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur di Daerah Percontohan P2D2 dengan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara BPKP dan Bank Dunia. DAK bidang infrastruktur yang di verifikasi adalah bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi dan bidang infrastruktur air minum. Pagu P2D2 ditetapkan dalam UU APBN. Besaran yang dialokasikan kepada masing-masing daerah penerima P2D2 sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Verifikasi Keluaran yang dibagi secara proporsional. Penyaluran Dana P2D2 kepada daerah penerima dilakukan sekaligus setelah keluarnya PMK mengenai alokasi dana P2D2.


57

Web Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik dari sisi keuangan maupun teknis, DJPK telah membangun suatu aplikasi pelaporan DAK berbasis web yang diberi nama Web-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK) pada tahun anggaran 2011 melalui Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Dengan adanya aplikasi ini maka seluruh informasi proyek di daerah yang dibiayai dari DAK dapat disajikan secara cepat, lengkap dan akurat. Dari aplikasi ini dapat diperoleh informasi mengenai lokasi proyek (titik koordinat latitude dan longitude), gambar (foto) riil proyek, kemajuan fisik, dan penggunaan/ penyerapan dana. Aplikasi tersebut telah diterapkan di 5 provinsi (berikut kabupaten/kota di dalamnya) sebagai pilot project yaitu: Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara mulai tahun anggaran 2012. Saat ini Aplikasi WBRS-DAK hanya diterapkan pada DAK Bidang infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum). Diharapkan pada masa mendatang aplikasi ini bisa diterapkan di provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia dan mencakup seluruh bidang DAK. Key succes factors implementasi Aplikasi WBRS-DAK adalah keterlibatan aktif para petugas di Pemda dalam memasukkan data ke dalam aplikasi. Ada 4 kelompok besar petugas yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi WBRSDAK di Pemda yaitu: Administrator, Operator DPPKA, Operator SKPD, dan Pemantau. Administrator bertanggung jawab mengelola username dan password seluruh user di Pemda yang bersangkutan. Operator DPPKA bertanggung jawab memasukkan data seluruh SP2D untuk semua bidang DAK. Operator SKPD bertanggung jawab memasukkan seluruh data perencanaan, pemaketan, dan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari DAK (saat ini hanya terbatas pada DAK Bidang Infrastruktur saja). Sedangkan kelompok Pemantau adalah pengguna informasi yang disajikan oleh Aplikasi WBRS-DAK. Yang termasuk dalam kelompok Pemantau antara lain adalah Bappeda, Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota. Namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi WBRS-DAK yang dilakukan pada akhir bulan September hingga pertengahan Desember 2012, ditemukan fakta bahwa petugas Pemda belum optimal terlibat aktif dalam implementasi Aplikasi WBRS-DAK. Ada 2 faktor utama penyebab belum optimalnya keterlibatan petugas Pemda dalam implementasi Aplikasi WBRS-DAK yaitu: a. Transfer knowledge kepada para petugas Pemda belum maksimal karena waktu pelaksanaan Bimtek Penggunaan Aplikasi WBRS-DAK yang sangat terbatas; dan b. Kendala teknis berupa kesulitan mengakses Aplikasi WBRS-DAK karena rendahnya kualitas infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).

58


Aplikasi WBRS-DAK yang sudah ada saat ini adalah aplikasi berbasis web, dimana untuk mengaksesnya pengguna harus mempunyai koneksi internet. Kondisi ini mengakibatkan beberapa daerah yang infrastruktur jaringan internetnya kurang baik mengalami kesulitan untuk mengakses Aplikasi WBRS-DAK. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2013, DJPK akan membangun Aplikasi WBRS-DAK Versi Offline agar Pemda bisa tetap aktif mengisikan data ke dalam Aplikasi WBRS-DAK meskipun koneksi internet di daerah yang bersangkutan sangat terbatas. ImplementasiAplikasiWBRS-DAK Versi Offline diutamakan di daerah (provinsi/ kabupaten/kota) Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawasi Barat dan Maluku Utara. Oleh karena itu dalam rangka transfer knowledge kepada para petugas Pemda terkait Aplikasi WBRS-DAK Versi Offline, DJPK akan melakukan Bimtek untuk aplikasi ini hanya di 3 daerah tersebut. Pemda di luar 3 daerah dimaksud apabila menghendaki Bimtek untuk Aplikasi WBRS-DAK Vers Offline dapat menyampaikan surat permintaan resmi kepada DJPK. Selain itu DJPK selalu siap setiap saat untuk memberikan Bimtek Penggunaan Aplikasi WBRS-DAK (Versi Online) apabila ada permintaan dari Pemda.

2.3.4. Dana Keistimewaan DIY Kebijakan dana keistimewaan DIY merupakan tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan undang-undang tersebut, dana keistimewaan DIY dialokasikan dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Mekanisme penganggaran dana keistimewaan DIY dilakukan melalui pengajuan rencana kebutuhan dana keistimewaan DIY kepada kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Pengajuan dana keistimewaan DIY tersebut harus mengacu kepada RPJMD, RKPD, dan Perdais. Dana keistimewaan DIY hanya diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY.


59

Pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan DIY dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah. Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana keistimewaan kepada Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan undang-undang APBN. Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana keistimewaan kepada Pemerintah Daerah DIY sebagai dasar penganggaran dalam APBD. Penyaluran dana keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dilakukan secara bertahap berdasarkan kinerja. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dana keistimewaan, Pemerintah Provinsi DIY wajib menyampaikan laporan akhir realisasi penggunaan Dana Keistimewaan DIY kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. 2.4 Dana Darurat, Pinjaman dan Hibah 2.4.1 Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Darurat digunakan untuk keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/peristiwa luar biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, hanya daerah yang terkena bencana dan telah mendapat penetapan sebagai bencana nasional oleh Presiden yang dapat mengajukan dana darurat kepada Pemerintah Pusat. Pengaturan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat. Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 60


perundang-undangan yang mengatur kewenangan daerah. Sedangkan, pendanaan pada tahap prabencana dan tanggap darurat menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana darurat tersebut merupakan bagian dari dana desentralisasi yang digunakan untuk mendanai kewenangan daerah. Dana Darurat tersebut dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam proses penganggaran Dana Darurat, Pemerintah Daerah mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan. Menteri Keuangan bersama Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan Dana Darurat. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Darurat dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, setelah melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR, Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Darurat yang merupakan bagian belanja transfer ke Daerah. Penyaluran Dana Darurat dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Dana Darurat tersebut disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Menteri Keuangan, Kepala BNPB, dan menteri/ pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Darurat. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dana Darurat, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari Tahun Anggaran berikutnya.


61

2.4.2 Pinjaman Daerah Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman daerah dilakukan harus merupakan inisiatif pemerintah daerah. Untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, pinjaman yang dilakukan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan, yakni taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian. Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pinjaman dapat digunakan untuk menutup kekurangan arus kas daerah, membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, atau membiayai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/ atau sarana daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun menghasilkan penerimaan bagi APBD. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: 1.

Pemerintah Pusat;

2.

Pemerintah Daerah lainnya;

3.

Lembaga Keuangan Bank;

4.

Lembaga Keuangan Non Bank; dan

5.

Masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat pula mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni dengan menerbitkan instrumen Obligasi 62


Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan pemerintah daerah dan diterbitkan di pasar modal domestik. Pemerintah pusat tidak menjamin penerbitan Obligasi Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. Kegiatan investasi dalam pembangunan sarana/prasarana publik memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah pada umumnya dan/atau penerimaan daerah pada khususnya. Selain itu, dana pinjaman juga dapat ditujukan untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah. Oleh karena itu, bagi pemerintah daerah yang akan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah, pinjaman daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaannya. Namun demikian, dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah harus memperhitungkan risiko yang mungkin timbul, memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian serta melakukan pengelolaan pinjaman secara profesional dan akuntabel. 2.4.3 Hibah Daerah Hibah daerah didefinisikan sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut dapat diteruspinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Dasar hukum tentang hibah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

63

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Pemberian hibah pemerintah kepada pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a.

Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

b.

Diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik;

c.

Dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme APBN dan APBD;

d.

Dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah;

e.

Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja;

f.

Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

Untuk hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, pengusulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah dilakukan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing pemerintah daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah.

64


Sedangkan untuk hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, menteri teknis/ pimpinan lembaga mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dan/atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang diterbitkan oleh Bappenas. Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah dan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing pemerintah daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan pagunya ditetapkan dalam APBN serta setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani. Selanjutnya, Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah atau kuasanya. Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan permintaan penyaluran dana dari pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan dari kementerian teknis dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme yaitu: pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, pembayaran langsung, rekening khusus, letter of credit (L/C); dan/atau pembiayaan pendahuluan. Penerimaan hibah oleh daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD. Pemerintah daerah penerima hibah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri teknis/pimpinan lembaga terkait.


65

PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH PUSAT: PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) Salah satu sumber pinjaman dari pemerintah pusat yaitu Dana Investasi Pemerintah, termasuk di dalamnya dana yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi operator investasi Pemerintah. Adapun cakupan sektor investasi PIP meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Investasi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus dari investasi PIP didasarkan pada alasan filosofis bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Salah satu bentuk investasi langsung PIP adalah pemberian pinjaman kepada pemda. Pinjaman yang diberikan PIP kepada pemda dibatasi hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, antara lain mencakup: Ketenagalistrikan, Jalan/Jembatan, Transportasi, Pasar, Rumah sakit, Terminal, dan Air Bersih. Tabel 2.10 Daerah Yang Melakukan Perjanjian Pinjaman Dengan PIP Tahun 2012 NO

DAERAH

PENGGUNAAN

1.

Kab. Mukomuko

Pembangunan RSUD Mukomuko

2.

Kab. Lombok Timur

Pembangunan Pasar Masbagik

3.

Kab. Karangasem

4.

Kota Bandar Lampung

Pembangunan Jalan Layang & Pelebaran Jalan

5.

Kota Medan

Pembangunan Pasar

6.

Prov. Sulawesi Tenggara

Pembangunan Infrastruktur Jalan & Jembatan

7.

Kab. Lombok Tengah

Pembangunan Infrastruktur Jalan

8.

Kota Palu

Pembangunan RSUD

9.

Kota Gorontalo

Pembangunan Terminal Kota

10.

Prov. Sulawesi Selatan

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan Pasar & Pusat Seni Pembangunan RSUD

Sumber: PIP

2.5.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari anggaran Kementerian/ Lembaga. Oleh karenanya, rumusan arahan kebijakan terkait pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya

66


harus ditetapkan di dalam Musrenbangnas Kementerian/Lembaga. Dalam perumusan arah kebijakan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut, Kementerian Keuangan juga mempunyai peran. Secara lebih spesifik, peran tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 yang mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menyampaikan Rekomendasi Menteri Keuangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi kementerian/lembaga dalam rangka perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan selambat-lambatnya bulan Maret sebelum penyusunan renja K/L. Berdasarkan amanat peraturan perundangan tersebut, setiap tahun anggaran ditetapkan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Secara umum arahan kebijakan dalam rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan adalah: a. Daerah Prioritas 1 yaitu kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional. Kelompok daerah ini dapat dikatakan termasuk “daerah yang tertinggal”, sehingga dipandang perlu adanya intervensi Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya untuk membantu menstimulasi pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. Daerah Prioritas 2 yaitu kelompok daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional. Kelompok daerah ini dapat dikatakan termasuk “daerah yang berkinerja baik”, sehingga kelompok daerah ini perlu didorong terus untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan


67

masyarakatnya melalui dukungan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 2. Kementerian/lembaga

wajib

memperhatikan

bahwa

program/

kegiatan yang didanai melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah program/kegiatan pemerintah dan bukanlah merupakan program/kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah; 3. Kementerian/Lembaga menerapkan kebijakan reward and punishment dalam perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mempertimbangkan aspek kinerja daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4. Kementerian/Lembaga wajib melakukan koordinasi dengan gubernur sebelum penyusunan Renja K/L dalam rangka sinergi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. 2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah 2.6.1 Pengelolaan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasinya, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program. Dengan demikian, pendekatan kinerja sekaligus akan mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Efisien 68


akan diwujudkan dalam kesesuaian antara input (termasuk pendanaan) dengan output yang paling optimal yang bisa dihasilkan. Sedangkan efektifitas akan diwujudkan dengan kesesuaian antara output dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dihasilkan. Wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, saat ini Daerah sudah diberikan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan secara komprehensif, mulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dua kali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Bahkan, Kemendagri selalu menetapkan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2013 ini telah ditetapkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.


69

Meskipun peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah lengkap, namun masih banyak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut antara lain, masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana idle yang tidak tergunakan dalam pengeluaran publik, maupun kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari BPK. Satu per satu kendala tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Keterlambatan Penetapan APBD Anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Dalam APBD termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai sesuai sumber daya yang tersedia. Berangkat dari pentingnya APBD tersebut, maka penyusunan dan penetapan APBD menjadi hal yang penting untuk dimulainya pelaksanaan suatu siklus pengelolaan keuangan. Dengan penyusunan yang baik dan penetapan yang tepat waktu, maka APBD akan dapat segera dieksekusi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan perundangan, APBD seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun demikian ternyata masih banyak pemerintah daerah yang menetapkan APBD-nya melewati tenggat waktu tersebut. 70


Grafik 2.2 Grafik Penetapan APBD Tahun Anggaran 2008 – 2012 Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Sumber: DJPK (data diolah)

Untuk APBD Tahun 2012, dari 524 daerah yang menetapkan APBDnya tepat waktu (sebelum 31 Desember) sebanyak 274 daerah (52% daerah), kondisi ini meningkat dari tahun 2011 yg hanya 211 daerah (40%) dan tahun 2010 sebanyak 214 daerah (41%) Adanya keterlambatan penetapan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah sehingga dapat berdampak pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah, karena belanja daerah menjadi terlambat dalam memberikan injeksi bagi pembangunan ekonomi daerah. Disamping itu, keterlambatan penetapan APBD juga akan merugikan masyarakat karena dapat berimbas pada dijatuhkannya sanksi penundaan penyaluran DAU, sehingga berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

71

2. Dominasi Belanja Pegawai Dalam Struktur APBD Belanja Daerah secara nasional pada TA 2012 mencapai Rp591,887 triliun. Belanja Pegawai porsinya masih dominan yaitu mencapai 44,1% atau sebesar Rp261,153 triliun. Belanja Modal mencapai Rp137,438 triliun atau sebesar 23,2%. Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp71,071 triliun atau 12,0%. Grafik 2.3 Trend Belanja Daerah TA 2009 – 2012 (dalam % dan miliar rupiah) 50%

46.52

43.46

46.25

44.12

40% 30% 20%

27.60 19.17 9.78

10%

22.53 19.21

22.92 21.04

11.74

23.22 20.65 12.01

9.78

0% 2009

Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Belanja Pegawai

180,439

198,562

229,081

261,153

Belanja Barang dan Jasa

79,600

82,007

104,221

122,225

Belanja Modal

114,598

96,179

113,523

137,438

Belanja Lain-Lain

40,594

50,110

48,449

71,071

Sumber: Data APBD Konsolidasi 2009 - 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita amati porsi tiap jenis Belanja Daerah setiap tahun dan trend kenaikan/penurunannya antar tahun. Bila dicermati Belanja Pegawai (langsung dan tidak langsung) secara nasional cenderung terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2012, di mana pada tahun 2009 total Belanja Pegawai secara nasional baru 72


mencapai angka Rp180,4 miliar rupiah dan di tahun 2012 meningkat menjadi Rp261,1 miliar rupiah. Rata-rata peningkatan Belanja Pegawai mencapai 13,1%. Pada tahun 2012 Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar 14,0% dibandingkan dengan tahun 2011. Fenomena yang agak berbeda terlihat dari trend Belanja Modal TA 2009 hingga 2012, di mana secara rata-rata mengalami peningkatan di kisaran 7,7% dari tahun 2009 hingga 2012. Namun demikian, bila dilihat secara nominal, maka trend tersebut cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2009 total Belanja Modal mencapai Rp114,6 miliar rupiah lalu mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu hanya sebesar Rp96,2 miliar rupiah, kemudian mengalami peningkatan di dua tahun terakhir hingga mencapai Rp137,4 miliar rupiah di tahun 2012. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012, di mana belanja modal mempunyai proporsi diatas 20% Dengan semakin tingginya porsi belanja pegawai, maka porsi belanja modal semakin tergerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 belanja modal masih berada di kisaran 27%, terus turun hingga menjadi 22% di tahun 2012. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius karena belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. 3. Penyerapan Belanja APBD Relatif Lambat Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Namun demikian, ternyata secara umum kondisi penyerapan belanja daerah masih belum terlalu memuaskan. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

73

Rendahnya realisasi belanja daerah salah satunya disebabkan karena pada triwulan I semua proses pelelangan/tender baru mulai dilaksanakan dan ini membutuhkan waktu minimal 2 bulan dimulai dari pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang/tender sehingga baru pada triwulan II dan bahkan triwulan III pelaksanaan kegiatan dimulai. Pada triwulan II dan triwulan III, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lain-lain mengikuti pola yang relatif lebih baik. Namun, untuk belanja modal perkembangannya masih cenderung lambat. Beberapa hal yang sangat mungkin menjadi penyebab keterlambatan tersebut antara lain keterlambatan penetapan APBD, proses lelang yang belum selesai atau juga permasalahan teknis lain yang mengakibatkan belanja modal baru dapat direalisasikan setelah adanya perubahan APBD (yang rata-rata dilakukan pada bulan Agustus-September). Pada triwulan IV realisasi belanja modal melonjak tinggi, namun demikian juga tidak mencapai 100% dari anggaran induknya. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang sama dengan triwulan sebelumnya seperti penetapan APBD maupun APBD perubahan yang terlambat, adanya efisiensi belanja modal dan berbagai kebijakan penghematan.

74


Grafik 2.4 Penyerapan Belanja APBD (dalam miliar rupiah)

150 100 50 0 TW 1

TW 2

TW 3

B. Pegawai

B. Barang&Jasa

B. Lainnya

Total Belanja

TW 4 B. Modal


Namun demikian, secara umum penyerapan belanja modal yang tidak dapat dimulai pada awal tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan pemerintah daerah tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Proses tender yang relatif lama juga menyebabkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek-proyek menjadi lebih sedikit sehingga terdapat beberapa proyek yang tidak selesai pada akhir Desember 2012.

4. Silpa dan Dana Idle Pemda di Perbankan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa anggaran yang tidak tergunakan di tahun anggaran berkenaan, namun dapat digunakan di tahun berikutnya. Dalam realisasi APBD terdapat dua macam SiLPA, pertama adalah SiLPA yang menjadi salah satu penerimaan pembiayaan yang dikenal dengan SiLPA tahun sebelumnya. Kedua adalah hasil penjumlahan surplus/defisit dengan netto pembiayaan yang disebut SiLPA tahun berkenaan. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

75

SiLPA tahun berkenaan merupakan suatu indikator yang cukup krusial dalam realisasi APBD. SiLPA tahun berkenaan yang merupakan selisih positif antara surplus/defisit dengan netto pembiayaan akan menunjukkan kinerja realisasi anggaran secara keseluruhan. Semakin tinggi SiLPA tahun berkenaan, maka semakin rendah kinerja pengelolaan APBD secara keseluruhan. SiLPA tahun berkenaan (atau sering juga disebut sebagai surplus penerimaan) menunjukkan besarnya dana publik yang tidak tergunakan dalam belanja maupun tidak tergunakan dalam transaksi pembiayaan. Dengan demikian, SiLPA tahun berkenaan betul-betul menunjukkan total dana idle pada akhir tahun yang telah berjalan. Untuk realisasi SiLPA tahun berkenaan tahun 2008-2011 dapat dilihat dalam grafik berikut. Grafik 2.5 Tren SiLPA Tahun Berkenaan

p Miliar Rupiah

100 0,00 00 80 0,00 00 60 0,00 00

78,06 65 68,2 216 5 234 52,2

40 0,00 00

5 74 56,5

20 0,00 00 200 08

200 2 09

2 2010

201 2 1


Dana Idle merupakan dana yang tidak atau belum digunakan oleh pemerintah daerah (pemda). Dana idle yang dapat dipantau oleh pemerintah pusat setiap bulannya adalah dana idle pemda yang disimpan di perbankan. Dana pemda di perbankan merupakan akumulasi dana pemda baik yang berupa dana cadangan, investasi dan dana idle. Pergerakan dana pemda di perbankan dapat dilihat dalam grafik berikut: 76


Grafik 2.6 Trend Dana Pemda di Perbankan 2009 – 2012 (data per Desember) 120 0,00 00 99 9,24 40

Mili Rupiah Miliar R i h

100 0,00 00 80 0,44 46 80 0,00 00 59,8 814 4

62,,088 8

39,0 032 2

38,,743 3

20,7 782 2

23,,345 5

2009

20 010 P vinssi Prov

51 1,92 27

60 0,00 00 40 0,00 00

66 6,90 05

28 8,51 19

32 2,33 36

20 011 1 Kaab/Kota

2 2012 2

20 0,00 00 T Total Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Bulan Desember merupakan titik terendah dalam tiap tahunnya. Besaran dana pemda di perbankan pada bulan Desember 2012 lebih besar dibandingkan pada bulan Desember 2011. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan besaran SiLPA tahun berkenaan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif dana pemerintah kabupaten/kota di perbankan lebih besar dari akumulasi dana pemerintah provinsi di perbankan. Namun demikian, apabila dilihat per entitas unit pemerintahan, terlihat bahwa rata-rata dana pemerintah provinsi di perbankan lebih besar daripada daripada rata-rata dana pemerintah kabupaten/kota di perbankan. Secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan dana pemerintah provinsi yang menganggur lebih besar dibanding dana pemerintah kabupaten/kota.


77

5. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Administratif Grafik 2.7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 - 2011 200 07

3 32 6 21 316 323 331 283 3

4 400

200 08 8 111 12 23 118

2 200 5 33 1 15 4 13

67

76

8 38

59 31 48 24

0

5

200 09 2010

WT W P

WD DP

TM MP

T TW

2011

Sumber Data: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2012, September 2012

Untuk menilai optimal atau tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat pula dengan melihat hasil opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah. Untuk LKPD tahun 2011 sampai dengan semester I, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan/audit terhadap daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada 67 daerah, lalu sebanyak 316 LKPD diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 5 LKPD diberikan opini Tidak Wajar (TW), dan 38 LKPD diberi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari Hasil Pemeriksaan sampai dengan saat ini, dari 426 yang sudah diperiksa, terdapat peningkatan jumlah daerah yang mendapatkan WTP daripada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Perbaikan opini tersebut antara lain karena entitas yang diperiksa, dalam hal ini pemerintah daerah, telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Meskipun demikian masih terdapat banyak daerah yang mendapat Tidak Wajar bahkan dinyatakan Tidak Memberikan Pendapat. Secara garis besar, penyebab LKPD pemerintah daerah tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011 (hasil pemeriksaan semester I Tahun 2012) 78


antara lain permasalahan pengelolaan akun kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta aset tetap.

2.6.2. Pengelolaan Defisit Dalam rangka pengendalian batas maksimal defisit dan pinjaman pemerintah daerah, Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah. Untuk tahun anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013. Pengaturan dalam PMK tersebut antara lain: 1.

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2013.

2.

Indikatif Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2013 untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013.

3.

Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang masih menjadi kewajiban daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2013.

4.

Pinjaman daerah tersebut termasuk pinjaman yang diteruskan menjadi pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

5.

Dalam rangka pengendalian defisit/surplus APBD, maka pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan neto sebesar defisit/surplus APBD.


79

6.

Pemerintah daerah wajib melaporkan rencana defisit APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.

7.

Dalam hal defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

8.

Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan terhadap rencana defisit yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

Tata cara pengajuan permohonan persetujuan defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1.

Gubernur, Bupati atau Walikota mengajukan permohonan persetujuan atas rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan permohonan disampaikan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

2.

Surat permohonan persetujuan yang diajukan oleh Bupati atau Walikota ditembuskan kepada Gubernur.

3.

Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dikirimkan untuk dievaluasi.

80


4.

Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman daerah, surat permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah, dengan dilampiri dokumen: a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; b. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013; c. Perhitungan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan d. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR).

5.

Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, permohonan persetujuan dilampiri dokumen : a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; b. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013; dan c. Pernyataan gubernur, bupati, atau walikota mengenai bidang usaha dan struktur permodalan sebelum dan setelah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6.

Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, atau lembaga keuangan bukan bank, persetujuan/penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan diberikan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.


81

7.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

8.

Dalam hal Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana defisit APBD.

9.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dari pemda beserta dokumen diterima secara lengkap.

Untuk APBD tahun 2013, terdapat 9 (sembilan) daerah yang merencanakan defisit dan ditutup sebagian dengan pinjaman yakni Kabupaten Temanggung, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Gorontalo, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Bandar Lampung, dan Provinsi Sulawesi Selatan. 2.6.3. Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam rangka perumusan kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan perimbangan keuangan dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Pusat berkewajiban menyajikan informasi keuangan daerah yang komprehensif. Dalam menyajikan informasi tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada stakeholder. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 82


Kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan SIKD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana direvisi dengan PP Nomor 65 Tahun 2010. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggara SIKD secara nasional adalah Menteri Keuangan, sedangkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. SIKD Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama ini dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk hardcopy. Kewajiban daerah menyampaikan informasi tersebut dan tatacara penyampaian telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di 524 daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang sangat beragam. Sebagian besar diantaranya menggunakan SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP dan SIPKD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Diluar SIMDA dan SIPKD, pemerintah daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan di daerah masing-masing. Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah dari daerah kepada pusat telah dibangun sistem komunikasi dan manajemen data nasional (KOMANDAN). Mengenai tatacara penyampaian data dengan KOMANDAN tersebut telah diterbikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Teknis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD). Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

83

KONSEP KOMANDAN SIKD KOMANDAN SIKD merupakan media penyampaian data keuangan daerah dalam bentuk softcopy dengan tujuan untuk mengurangi sumber daya dalam melakukan input dan mengolah data sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam KOMANDAN SIKD adalah pembakuan elemen data melalui standarisasi output dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah. KOMANDAN SIKD yang ada saat ini dapat menampung data APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD Semester I, serta Laporan Realisasi APBD Audited/Perda. Kedepannya, KOMANDAN SIKD akan dikembangkan sehingga dapat menampung Laporan Realisasi APBD Triwulanan, Neraca, dan informasi keuangan daerah lain yang digunakan oleh stakeholder sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan KOMANDAN SIKD sebagai perwujudan SIKD secara nasional bertujuan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberi kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mengirimkan Informasi Keuangan Daerah kepada DJPK. 2. Menyediakan Informasi Keuangan Daerah secara nasional yang lengkap, dapat diandalkan, akurat dan up-to-date. 3. Menyediakan analisis pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan. 4. Menyediakan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam perhitungan alokasi Transfer ke Daerah.

2.7.

Arah Kebijakan Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan yang lebih selaras dan seimbang yang mampu meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mengembangkan kualitas belanja daerah yang lebih bertanggung jawab, serta mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, saat ini Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 33 84


Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan telah ditetapkannya RUU HKPD dalam Program Prolegnas Prioritas Tahun 2013, diharapkan pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR dapat dilakukan secara paralel dengan pembahasan RUU Pemerintah Daerah serta dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2009 – 2014. Secara umum, pokok-pokok perubahan dalam RUU HKPD mencakup: a.

Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Dana Perimbangan seperti: • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selama ini menjadi komponen DBH Pajak dialihkan menjadi Pajak Daerah; • Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam RUU Perubahan ini; • Undang-undang APBN menetapkan berbagai jenis dana alokasi ke daerah (selain DBH, DAU, DAK), seperti Dana BOS, Tunjangan Guru, Dana Insentif Daerah;

b.

Pemekaran Daerah • Untuk mengendalikan pemekaran daerah, Dana perimbangan dialokasikan paling cepat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang pembentukannya ditetapkan, setelah melalui daerah persiapan; • Pemekaran daerah lebih mempertimbangkan kriteria keuangan berupa rasio pajak dan retribusi serta DBH terhadap PDRB, dan kesiapan sistem administrasi keuangan.

c.

Pengendalian belanja daerah • Memprioritaskan sasaran alokasi DAK, hibah dan pinjaman untuk belanja daerah yang bersifat pelayanan dasar dan sektor unggulan daerah;


85

• Alokasi DAU tidak lagi memperhitungkan secara langsung belanja PNSD dengan tujuan meningkatkan pemerataan antar daerah dan tidak memberikan insentif kepada daerah pemekaran dan penambahan PNSD; • Penetapan porsi belanja PNSD maksimal 50% dari total belanja sehingga mendorong daerah untuk meningkatkan belanja modal untuk pelayanan kepada masyarakat; • Pengenaan sanksi terhadap lambannya penyerapan DAK, dari penundaan sampai dengan pembatalan sisa alokasi; d.

Pengelolaan keuangan daerah • Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mengacu pada sistem dan prosedur keuangan Pemerintah Pusat; • Penguatan peran gubernur dalam melakukan fungsi alokasi DBH pemerataan kepada Kabupaten/Kota; • Penyampaian laporan keuangan secara elektronik yang periodik dan continue dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat; • Larangan daerah/pusat mendanai kegiatan yang bukan urusannya dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut; • Pengendalian SiLPA yang tinggi melalui penundaan transfer dana perimbangan atau memberikan transfer dalam bentuk Surat Utang Negara.

e.

Reformulasi sumber pendanaan daerah • DBH dialokasikan by origin dan disalurkan per triwulan berdasarkan prognosa realisasi dan disesuaikan dengan realisasi pada tahun anggaran berikutnya; • Meningkatkan prediktabilitas (kepastian) sumber pendanaan transfer Pemerintah Pusat melalui penetapan bobot DAU yang digunakan selama periode 3 tahun (MTEF); 86


• Dana penyesuaian menjadi komponen dari DAK yang lebih diarahkan untuk membantu mendorong pemenuhan pelayanan dasar; • Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan penerimaan dengan tetap menjaga jumlah pinjaman yang aman dan terkendali. f.

Pemberdayaan BUMD • Penegasan BUMD bukan sumber pendanaan bagi daerah; • Pengalokasian dana APBD kepada BUMD diprioritaskan untuk BUMD yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ; • Pemberian subsidi hanya kepada BUMD yang tarif pelayanannya dibawah rata-rata biaya produksi.

g.

Surveilence Kinerja Keuangan Daerah • Pemerintah dapat memberikan insentif terhadap daerah yang berkinerja baik; • Pemerintah memberikan insentif non fiskal untuk perbaikan kinerja bagi daerah yang kinerjanya rendah; • Pemerintah dapat mengusulkan penghapusan daerah yang kinerja keuangannya buruk.


87

Bab III Arah Kebĳakan Transfer dan Hibah ke Daerah Tahun 2013

Kebijakan alokasi Dana Transfer ke Daerah disesuaikan dengan pembagian urusan antara Pusat dengan Daerah dan terus diarahkan untuk mendukung kesinambungan fiskal nasional. Secara nasional dana transfer ke daerah tahun 2013 meningkat seperti tahun sebelumnya sejalan dengan beban pemerintah daerah yang semakin besar dalam penyediaan layanan publik. Peningkatan dana transfer ini dimaksudkan juga untuk mengurangi kesenjangan antar daerah baik dari sisi fiskal maupun dalam kualitas pelayanan publik antar daerah. Untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah tersebut dalam tahun 2013 akan dialokasikan DAK yang relatif lebih besar dibandingkan dengan DAK untuk daerah-daerah yang tidak tertinggal. Secara rinci kebijakan alokasi Transfer ke Daerah pada tahun 2013 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah.

2.

Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

4.

Mendukung kesinambungan fiskal nasional.

88


5.

Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

6.

Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

7.

Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

8.

Meningkatkan daya saing daerah.

9.

Meningkatkan perhatian pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

3.1.

Perkembangan Transfer ke Daerah

Secara keseluruhan dana transfer ke daerah dalam tahun 2013 sebesar Rp528.630,3 miliar dengan rincian Dana Perimbangan sebesar Rp444.798,8 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp13.445,6 miliar, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp70.385,9 miliar. Alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp444.798,8 miliar terdiri dari DBH sebesar Rp101.962,4 miliar, DAU sebesar Rp311.139,29 miliar, dan DAK sebesar Rp31.697,1 miliar. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam Transfer ke Daerah yaitu sebesar 84,1% dan menjadi sumber pendanaan utama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan daerah. Jumlah dana transfer ke daerah tahun 2013 meningkat sebesar 10,2% dari tahun 2012. Apabila dirinci per jenis dana transfer, maka kenaikan terbesar adalah pada DAK, yaitu sebesar 21,4%.


89

Tabel 3.1 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Penyesuaian Tahun 2012-2013 (dalam Triliun Rupiah) Jenis Dana

Alokasi 2012

Alokasi 2013

Persentase kenaikan

DBH

108.421,7

101.962,4

-6.0 %

DAU

273.814,4

311.139,3

13.6 %

DAK

26.115,9

31.697,1

21.4 %

Otonomi Khusus

11.952,6

13.445,6

12.5 %

Dana Penyesuaian

59.481,2

70.385,9

18.3 %

23.594,8

23.446,9

-0.6 %

2.898,9

2.412,0

16.8 %

-

BOS

-

Tamsil

-

TPG

30.559,8

43.057,8

40.9 %

-

DID

1.387,8

1.387,8

-

-

Penyesuaian Lainnya

30.0

81,4

171.3 %

479.785,8

528.630,3

10.2 %

Jumlah

Dari tahun ke tahun jumlah dana Transfer ke Daerah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan pagu APBN secara otomatis akan menyebabkan kenaikan pada alokasi dana transfer ke daerah sesuai dengan amanat otonomi daerah. Grafik 3.1 Komposisi Dana Transfer ke Daerah

90


Berdasarkan APBN 2013, Dana Transfer ke Daerah tahun 2013 sebesar Rp528,6 Triliun atau 32% dari Pagu APBN sebesar Rp1.683,0 Triliun. Dilihat dari komposisinya, dana Transfer ke Daerah didominasi oleh DAU sebesar 59%, kemudian DBH 19%, Dana Penyesuaian 13%, DAK 6%, dan Dana Otsus sebesar 3%. Grafik 3.2 Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah

Dalam kurun waktu 2009 - 2013, jika dibandingkan dengan Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2009 sebesar Rp310,5 Triliun, terjadi kenaikan alokasi sebesar Rp224,3 Triliun atau sebesar 73,2% atau rata-rata naik sebesar 14,6% pertahun.


91

Tabel 3.2 Tingkat Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah (dalam miliar rupiah) TAHUN JENIS DANA (1) DAK DAU DBH OTSUS PENYESUAIAN BOS Tamsil TPG DID Penyes. Lainnya JUMLAH TOTAL

2009 PAGU (2) 24,819.6 186,414.1 73,819.4 9,526.6 11,733.1 4,494.5 7,238.6 306,312.7

2013 AVG PER ∆ 2009 - 2013 %∆ % AVG PAGU TAHUN (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4):(2) (6)=(4)/5 (7)=(6):(2) 31,697.1 6,877.55 27.7% 1,375.51 5.5% 311,139.3 124,725.19 66.9% 24,945.04 13.4% 101,962.4 28,143.04 38.1% 5,628.61 7.6% 13,445.6 3,919.01 41.1% 783.80 8.2% 70,385.9 58,652.79 499.9% 11,730.56 100.0% 23,446.9 23,446.90 2,412.0 (2,082.53) 43,057.8 43,057.80 1,387.8 1,387.80 81.4 (7,157.18) 528,630.3 222,317.6 72.6% 44,463.5 14.5%

Porsi terbesar kenaikan alokasi transfer ke daerah ini disumbang oleh DAU yang rata-rata naik sebesar Rp24,9 Triliun atau naik sebesar 13,4% setiap tahunnya, disusul kenaikan rata-rata per tahun Dana Penyesuaian sebesar Rp11,7 Triliun atau naik sebesar 100%, DBH sebesar Rp5,6 Triliun atau naik sebesar 7,6%, DAK sebesar Rp1,3 Triliun atau naik sebesar 5,5%, dan Dana OTSUS sebesar Rp0,8 Triliun atau naik sebesar 8,2%. Grafik 3.3 Pertumbuhan Dana Transfer ke Daerah (Per Jenis Dana)

92


Kenaikan pagu DAU yang cukup besar disebabkan karena naiknya pagu APBN. Sesuai Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Ayat (1) diatur bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN, hal ini menyebabkan DAU akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya pagu APBN. Kenaikan yang cukup besar juga terjadi pada Dana Penyesuaian, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dana pendidikan dan kesejahteraan untuk para guru salah satunya dengan memberikan tambahan penghasilan dan tunjangan profesi kepada guru PNSD. Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi 2009 – 2013 (dalam Miliar Rupiah) Jenis Dana

2009 Pagu

2010 %Real

Pagu

2011 %Real

Pagu

2012 %Real

Pagu

2013 %Real

Pagu

DBH

73.819,4

103,1

89.618,4

102,9

96.772,1

100

108.421,7

102,9

101.962,4

DAU

186.414,1

100

192.490,3

100

225.533,7

100

273.814,4

100

311.139,3

DAK

24.819,6

99,5

21.138,4

99,1

25.232,8

98,3

26.115,9

99,3

31.697,1

OTSUS

9.526,6

100

9.099,6

100

10.421,3

100

11.952,6

100

13.445,6

PENYESUAIAN

11.733,1

99,9

30.520,4

97,9

54.044,3

99,4

59.481,2

96,6

70.385,9 23.446,9

BOS

-

-

-

-

16.329,9

100

23.594,8

95,7

4.494,5

100

4.175,5

99,2

3.696,2

99,6

2.898,9

99,5

2.412,0

TPG

-

-

10.994,9

99,7

18.537,7

100

1.387,8

100

43.057,8

DID

-

-

1.387,8

100

1.387,8

100

1.387,8

100

1.387,8

7.238,6

99,9

13.962,2

96

14.092,7

97,7

30

100

81,4

306.312,7

100,7

342.867,2

100,5

412.004,2

97,9

479.785,8

98,1

528.630,3

Tamsil

Penyesuaian Lainnya Jumlah

Dari sisi realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah selama kurun waktu tahun 2009 - 2012, DAU dan Dana OTSUS selalu tersalur 100%, DAK dan Dana Penyesuaian selalu tersalur kurang dari 100%, sementara DBH selalu tersalur lebih dari 100%. Tidak tersalurnya sebagian DAK disebabkan karena keterbatasan daerah dalam menyerap DAK yang mengakibatkan daerah tidak memenuhi persyaratan dalam pelaporan DAK yang mensyaratkan penyerapan 90% Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

93

dari DAK yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Dana Penyesuaian tidak terealisasi 100% karena tidak terserapnya dana Cadangan BOS dan daerah tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD. Sementara DBH selalu terealisasi lebih dari 100% karena besaran penyaluran DBH khususnya DBH SDA mengikuti realisasi Penerimaan SDA dan penerimaan Pajak. Perkembangan Hibah ke Daerah Realisasi hibah ke daerah dalam tahun 2011 dan 2012 tidak terlalu besar dari pagu alokasi, yaitu sebesar Rp350,039 miliar pada tahun 2011 dan Rp75,911 miliar pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.4. Hibah tersebut sebagian merupakan penerusan hibah dan sebagian lainnya merupakan pinjaman pemerintah pusat yang diterushibahkan kepada daerah. Sebagian besar alokasi dana hibah adalah untuk MRT sebesar Rp5,2 triliun, namun hanya sebesar Rp6,7 miliar yang direalisasikan dalam tahun 2011 dan Rp3,49 miliar dalam tahun 2012. Realisasi hibah terbesar dari alokasi adalah hibah air minum yang dialokasikan kepada 35 daerah. Penerima hibah terbanyak adalah untuk Water Resources and Irrigation Sector Management Project – APL 2 (WISMP-2) yaitu sebanyak 114 daerah, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp14,584 miliar dari Rp575 miliar yang dialokasikan.

94


Tabel 3.4 Perkembangan Hibah ke Daerah (dalam Miliar Rupiah)

No 1

Kegiatan Mass Rapid Transit

2

Hibah Air Minum

3

Hibah Air Limbah Infrastructure Enhancement Grant (IEG) - Sanitasi IEG - Transportasi Local Basic Education Capacity (L-BEC)

4 5 6 7 8

Total Alokasi (Rp) 5.200

Realisasi 2012 (Rp)

6,7

3,49

Daerah Penerima

199,5

199,05

-

35

25

24,13

-

5

48

43,389

-

22

6,4

-

5,365

2

125

70,473

42,838

50

17,95

6,297

9,634

6

575

-

14,584

114

6.196,85

350,039

75,911

234

Water and Sanitation – Sub Program D (WASAP-D) Water Resources and Irrigation Sector Management Project – APL 2 (WISMP-2) Total

Realisasi 2011 (Rp)

3.2. Kebijakan DAU 3.2.1. Penetapan Besaran DAU Nasional Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU untuk tahun 2013 ditetapkan 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto dengan proporsi pembagian DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Alokasi DAU tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp311.139,3 Miliar dengan pembagian Rp31.113,93 Miliar untuk provinsi dan Rp280.025,37 untuk kabupaten/kota. 3.2.2. Perhitungan Alokasi DAU 1) Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah adalah Williamson Index (WI). WI yang dipilih menggambarkan tingkat pemerataan yang paling optimal, Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

95

relatif lebih baik dari tahun lalu, dan memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU, serta total penurunannya relatif kecil. 2) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait dengan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD tahun 2012, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk bulan Juni 2012 yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, dan Tunjangan Beras. 3) Untuk lebih mengoptimalkan peranan formula celah fiskal (CF) dalam perhitungan DAU porsi AD terhadap DAU secara nasional sebesar 46% untuk provinsi dan 49% untuk kabupaten/kota. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari Pasal 32, UU No.33 Tahun 2004). 4) Data-data yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah: Tabel 3.5 Data dalam Perhitungan DAU Jenis Data

Basis Data

Sumber/Keterangan

1. PAD

2011

Laporan Realisasi APBD dari Daerah dan Kementerian Keuangan

2. DBH

2011

Laporan Realisasi APBD dari Daerah dan Kementerian Keuangan

3. Jumlah penduduk

2012

4. Luas Wilayah

96

BPS •

Luas wilayah daratan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah.

2012 •

Luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.


BPS IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur 2012 tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

5. IKK

BPS

6. IPM

2011

IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

7. PDRB

2011

Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer dibawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.

8. Belanja Rata-Rata

2011

Laporan Realisasi AP BD dari Daerah dan Kementerian Keuangan

Bobot masing-masing variabel untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.6 Penetapan Bobot Variabel Dalam Penghitungan DAU Jenis Data

Bobot Provinsi

1. PAD 2. DBH: a.

Pajak

b.

SDA

3. Jumlah penduduk


Kab/Kota

50%

60%

70%

55%

55%

55%

30%

30%

Keterangan

97

4. Luas Wilayah

13%

13%

5. IKK

28%

28%

6. IPM

11%

14%

7. PDRB

18%

15%

Untuk provinsi daratan dihitung 100% sedangkan perairan dihitung 35%. Kabupaten/kota daratan dihitung 100% sedangkan perairan dihitung 40%.

3.3. Kebijakan DAK 3.3.1. Kebijakan Umum DAK Tahun 2013 Sesuai dengan amanat Pasal 39 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 51 Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pengalokasian DAK dimaksudkan agar daerah dapat mengalokasikan APBD-nya untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Sesuai hal tersebut mum arah kebijakan umum DAK Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: • membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektifitas belanja daerah; • memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis output/outcome, sesuai dengan RPJM; • meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis; • meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antar bidang DAK; • memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK; • meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK;

98


• mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK; • meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD); • menerapkan kebijakan disinsentive kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK. 3.3.2. Penentuan Daerah Penerima DAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 daerah penerima DAK ditentukan dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum adalah kriteria kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja gaji pegawai negeri sipil daerah. Penerimaan umum APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional (IFN) diprioritaskan mendapatkan DAK. Kriteria khusus adalah kriteria yang menunjukkan kekhususan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah yang disepakati dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dan karakteristik daerah yang meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/ atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata diprioritaskan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

99

mendapat DAK. Terkait dengan kriteria teknis daerah-daerah yang kondisi sarana dan prasarana kurang baik juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK.

3.3.3. Data dalam Perhitungan DAK 1) PAD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan APBD realisasi tahun 2011 yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan. 2) DBH Pajak, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran 2011, dengan memperhitungkan potongan lebih bayar selama tahun 2011 dan kurang bayar yang disalurkan selama tahun 2011, tidak termasuk DBH CHT. 3) DBH SDA, berdasarkan data LRA 2011 dengan memperhitungkan potongan lebih bayar selama tahun 2011 dan dana cadangan tahun 2010 dan kurang bayar DBH yang disalurkan pada tahun 2011. Tidak termasuk dana cadangan DBH tahun 2011, DBH dalam rangka Otsus, DBH DR dan DBH Migas 0,5% (earmark). 4) DAU, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2011 tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 tentang Koreksi Alokasi DAU Kabupaten/Kota TA. 2010 dalam pelaksanaan penyaluran DAU kabupaten/kota TA. 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 tentang Koreksi Positif DAU dan Koreksi Positif DAK TA. 2010. 5) Gaji PNSD, Berdasarkan data gaji PNSD Tahun 2011. 6) Indeks Kemahalan Konstruksi, Berdasarkan data IKK Tahun 2012.

100


3.3.4. Penentuan Besaran Alokasi DAK Besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah dilakukan dengan menggunakan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, dengan ketentuan Pembobotan IFN, IKW, IT sebagai berikut: a) Dalam penentuan kelayakan daerah penerima DAK, digunakan bobot : -

Untuk Menghitung IFW

= IFN : 50% dan IKW : 50%

-

Untuk Menghitung IFWT

= IFW : 50% dan IT : 50%

b) Dalam penentuan Besaran Alokasi DAK, digunakan bobot : -

Untuk Menghitung IFW

= IFN : 50% dan IKW : 50%

-

Untuk Menghitung IFWT

= IFW : 20% dan IT : 80%

Berdasarkan arah kebijakan dan cara perhitungan DAK sebagaimana di atas, dalam APBN 2013 telah dialokasikan DAK Tahun 2013 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.7 Alokasi DAK Per Bidang TA 2013 (dalam Ribuan Rupiah) No

Bidang DAK

Jumlah (Rp)

%

1

Pendidikan

11.090.774

2

Kesehatan

3.101.545

9,78

3

Infrastruktur Jalan

5.373.518

16,95

4

Infrastruktur Irigasi

1.614.062

5,09

5

Infrastruktur Air Minum

609.911

1,92

6

Infrastruktur Sanitasi

569.456

1,80

7

Prasarana Pemerintahan Daerah

481.279

1,52

8

Kelautan dan Perikanan

1.812.301

5,72

9

Pertanian

2.542.312

8,02

10

Lingkungan Hidup

530.548

1,67

11

Keluarga Berencana

442.869

1,40


34,99

101

12

Kehutanan

13

Sarana Perdagangan

694.700

2,19

14

Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

716.995

2,26

15

Energi Perdesaan

432.491

1,36

16

Perumahan dan Permukiman

205.041

0,65

17

Keselamatan Transportasi Darat

221.006

0,70

18

Transportasi Perdesaan

260.774

0,82

19

Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

458.142

1,45

Total

539.419

31.697.143

1,70

100,00

3.3.5. Arah Kebijakan, Ruang Lingkup dan Indikator Teknis MasingMasing Bidang DAK Agar pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK dapat mendukung program nasional maka besaran alokasi per subbidang, arah dan ruang lingkup kegiatan serta indikator masing-masing bidang DAK ditetapkan sebagaimana dijelaskan berikut ini. Alokasi masing-masing bidang DAK adalah sebagai berikut: 1)

DAK Bidang Pendidikan DAK sebesar Rp10.090.774,0 juta dialokasikan untuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp3.563.929,0 juta, sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325,0 juta, sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp1.606.608,0 juta dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar Rp2.409.912,0 juta. Arah kebijakan DAK bidang pendidikan adalah untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi SPM dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, kegiatan DAK Pendidikan 2013 juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi. Kegiatan DAK Pendidikan tahun 2013 akan diprioritaskan untuk 102


melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak sedang jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB, rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Belajar Lain (RBL) beserta perabotnya bagi jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, penyediaan buku referensi perpustakaan, pembangunan laboratorium bagi jenjang SMA/SMK/SMLB, dan penyediaan peralatan pendidikan. Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 meliputi jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB, baik negeri maupun swasta. Lingkup kegiatan DAK bidang pendidikan meliputi: (1) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SD/SDLB; (2) rehabilitasi ruang belajar rusak sedang jenjang SMP/SMPLB; (3) pembangunan ruang belajar jenjang SMP/SMPLB; (4) rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB (5) pembangunan ruang kelas baru jenjang SMP/SMPLB; (6) pembangunan perpustakaan jenjang SD/ SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB; (7) pembangunan ruang Laboratorium jenjang SMA/SMK/SMLB; (8) pengadaan peralatan pendidikan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB; (9) pengadaan buku teks pelajaran/ referensi jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB. Indikator Teknis: a) SD/SDLB -

Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang

-

Jumlah SD/SDLB Yang Belum Memiliki Perpustakaan

-

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB


103

b) SMP/SMPLB -

Jumlah Ruang Belajar Rusak Sedang

-

Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB)

-

Jumlah Kebutuhan Alat IPA

-

Jumlah Kebutuhan Alat IPS

-

Jumlah Kebutuhan Alat Matematika

-

Jumlah Kebutuhan Alat Olah Raga

-

Kebutuhan Alat Laboratorium Bahasa

-

Laporan DAK SMP/SMPLB Tahun 2010 dan 2011.

-

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB

c) SMK -

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak

-

Pembangunan Ruang Perpustakaan

-

Pengadaan Buku Teks

-

Pembangunan Ruang Laboratorium

-

Pengadaan Peralatan Laboratorium

-

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK

d) SMA

104

-

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak

-

Kebutuhan Ruang Perpustakaan

-

Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA

-

Kebutuhan Peralatan Laboratorium IPA


2)

-

Kebutuhan Buku Teks

-

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

DAK Kesehatan DAK bidang kesehatan sebesar Rp3.101.545,0 juta dialokasikan untuk kesehatan pelayanan dasar sebesar Rp1.251.604,0 juta, pelayanan kefarmasian sebesar Rp1.100.685,0 juta, kesehatan pelayanan rujukan provinsi sebesar Rp117.420,0 juta, dan pelayanan rujukan untuk kabupaten/kota sebesar Rp631.836,0 juta. Kebijakan DAK bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), dengan dukungan penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014. Lingkup kegiatan DAK bidang kesehatan meliputi: (1)

pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, antara lain meliputi (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu/ Puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan


105

(DTPK)/Puskesmas Perawatan mampu PONED/Instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/ posbindu, (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK, (c) Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis (Kopel), (d) Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/pengadaan UKBM Kit; (2)

pelayanan kesehatan rujukan yakni pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi RSUD antara lain meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK, (b) Penyediaan fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS, (c) Pembangunan IPL RS, (d) Pemenuhan peralatan UTD RS/ BDRS, (e) Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD;

(3)

pelayanan kefarmasian, antara lain meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, (b) Pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota, (c) Pembangunan baru instalasi farmasi gugus kepulauan/satelite dan sarana pendukungnya.

Indikator Teknis: a) Pelayanan Dasar - Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) - Pembangunan Puskesmas terutama di DTPK (Daerah Tertinggal Pesisir Kepulauan) - Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) - Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah (IPL) - Jumlah Poskesdes - Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan di DTPK

106


- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu - Rehabilitasi Puskesmas - Rehabilitasi Puskesmas Perawatan - Rehabilitasi Puskesmas Perawatan mampu Poned - Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi - Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis - Sanitarian Kit b) Pelayanan Rujukan - Sarana prasarana RS Siap PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) - Fasilitas Tempat Tidur Kelas III - Instalasi Pengolahan Limbah RS - Peralatan UTD RS/BDRS - Sarana Prasarana ICU dan IGD c) Pelayanan Kefarmasian - Alokasi Obat dan Perbekalan kesehatan - Sarana dan prasarana instalasi farmasi - Kondisi khusus kefarmasian

3) DAK Infrastruktur Jalan DAK bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.373.518,0 juta dialokasikan untuk: infrastruktur jalan provinsi sebesar Rp618.922,0 juta, dan infrastruktur jalan kabupaten/kota sebesar Rp3.754.596,0 juta. Arah kebijakan DAK bidang infrastruktur jalan ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana


107

jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. Lingkup kegiatan DAK mencakup: (1) pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, (2) peningkatan dan pembangunan jalan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, (3) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Indikator Teknis DAK infrastruktur jalan meliputi panjang jalan, kondisi jalan, luas wilayah, jumlah penduduk, kepedulian, dan pelaporan. 4)

DAK Infrastruktur Irigasi DAK Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.614.062,0 juta, dialokasikan untuk provinsi sebesar Rp432.271,0 juta; dan kabupaten/kota sebesar Rp1.181.791,0 juta. Kebijakan DAK Infrastruktur Irigasi diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014. Lingkup kegiatan DAK Infrastruktur meliputi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi, kegiatan SID dan operasi/pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatan komplementer. 108


Indikator Teknis mencakup luas daerah irigasi, kondisi daerah irigasi, kepedulian, penanaman, serta pelaporan. 5)

DAK Infrastruktur Air Minum Dialokasikan sebesar Rp609.911,0 juta, untuk daerah kabupaten/ kota. Kebijakan DAK infrastruktur air minum diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan termasuk daerah tertinggal. Lingkup kegiatan DAK infrastruktur air minum mencakup: (1) Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; (2) Pemasangan master meter untuk MBR perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; dan (3) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Indikator Teknis yang diperhitungkan meliputi kerawanan air minum, masyarakat berpenghasilan rendah, cakupan air minum, Idle Capacity, kepedulian, dan pelaporan.

6)

DAK Infrastruktur Sanitasi DAK Infrastruktur Sanitasi dialokasikan sebesar Rp569.456,0 juta, untuk daerah kabupaten/kota. Arah Kebijakan DAK Infrastruktur Sanitasi ditujukan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan


109

pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi, termasuk daerah tertinggal. Lingkup Kegiatan meliputi: (1) Subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan (2) Subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota. Indikator Teknis: Strategi Sanitasi Kota, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Cakupan Pelayanan Sanitasi, Kepedulian, Pelaporan, dan Koefisiensi Program Sanitasi. 7)

DAK Prasarana Pemerintahan Daerah DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp481.279,0 juta diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran, dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Lingkup Kegiatan mencakup: (1) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/Walikota; (2) Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota; (3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Kab/Kota; dan (4) Pembangunan/ perluasan gedung kantor SKPD Kab/Kota. Indikator Teknis: Status Otonomi: Daerah Otonomi Baru, Daerah Induk/Dampak Pemekaran, dan Non Pemekaran, Status Kepemilikan 110


Gedung (sewa, gabung, milik pemda), Kondisi Bangunan (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan), dan Rasio Kapasitas Gedung: ≥ 9,6 m2/orang dan < 9,6 m2/orang. 8)

DAK Kelautan dan Perikanan DAK sebesar Rp1.812.301,0 juta dialokasikan untuk provinsi sebesar Rp187.500,0 juta, dan untuk kabupaten/kota sebesar Rp1.624.801,0 juta. Arah kebijakan DAK kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Lingkup Kegiatan mencakup: (a) untuk Provinsi : Penyediaan kapal perikanan >30 GT; dan (b) untuk Kab/Kota: (1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (3) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (4) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; (7) Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan. Indikator Teknis terdirti dari: a). Untuk provinsi mencakup: Produksi Tangkap Laut (ton), Panjang Pantai (km), Jumlah Nelayan (orang); dan b). Untuk Kab./Kota mencakup: Jumlah produksi Perikanan & Kelautan (ton), Jumlah produk olahan (ton), Jumlah Kapal Berlabuh (unit), Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Luas Lahan Budidaya (ha), Jumlah Tenaga Kerja (orang), Jumlah Pokmaswas (kelompok), Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (ha), Jumlah


111

Pasar Ikan Tradisional, Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), Jumlah Penyuluh Perikanan (orang), Kawasan Minapolitan (kawasan), Lokasi Industrialisasi (lokasi), dan Ketertiban laporan dan kinerja (Y/T). 9)

DAK Pertanian DAK bidang pertanian sebesar Rp2.542.312,0 juta, dialokasikan untuk provinsi sebesar Rp417.143,0 juta; dan kabupaten/kota sebesar Rp2.125.169,0 juta. Kebijakan DAK pertanian diarahkan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, pengembangan prasarana dan sarana lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatan meliputi: (a) untuk Provinsi: (1) Pembangunan/ Rehabilitasi PTD/Balai/ Perbenihan/Perbibitan, (2) Pembangunan/ Rehabilitasi UPTD/Proteksi Tanaman, (3) Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Hewan; (b) untuk Kabupaten/Kota: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air; (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan; (3) Pembangunan/Rehabilitasi balai penyuluhan pertanian kecamatan; dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat. Indikator Teknis DAK pertanian meliputi: a). Untuk provinsi: Luas penggunaan lahan sawah (Sawah irigasi dan sawah non irigasi), Fungsional pengawas benih/bibit, Penangkar benih binaan, Petugas laboratorium dan pengamat OPT, Jenis laboratorium proteksi, Jenis laboratorium kesehatan hewan, Petugas kesehatan hewan; dan b). Untuk Kabupaten/Kota: Luas Penggunaan Lahan (Sawah, Tegal, Ladang), Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Jumlah Penyuluh Pertanian, Kondisi Daerah Kerawanan Pangan, dan Pelaporan.

112


10) DAK Lingkungan Hidup DAK lingkungan hidup sebesar Rp530.548,0 juta diarahkan untuk: (1) Membantu Kab/Kota dalam rangka mendanai kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah, dan upaya pencegahan perubahan iklim; (2) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LH di daerah; (4) Mendorong penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan/ atau mempertahankan kualitas lingkungan; (5) Mendorong pimpinan institusi LH daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaganya; (6) Mendorong pengembangan orientasi pengelolaan LH yang berbasis output dan outcome sebagai upaya pemecahan masalah lingkungan; (7) Mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kab/Kota, Provinsi dan KLH; dan (8) Mendorong peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH di Kab/Kota guna peningkatan kinerja DAK Bidang LH. Lingkup Kegiatan DAK lingkungan hidup meliputi: (1) Alat pemantauan dan pengawasan LH melalui kegiatan: pengadaan peralatan laboratorium (untuk laboratorium yang telah beroperasi) dan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan; (2) Alat pengendalian pencemaran lingkungan melalui kegiatan: pembangunan IPAL UKM, IPAL Medik, IPAL Komunal dan unit pengolah sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di fasilitas umum; (3) Kegiatan pencegahan perubahan iklim melalui kegiatan : pembangunan taman hijau/kehati dan instalasi biogas; dan (4) Kegiatan perlindungan fungsi lingkungan melalui kegiatan: pembangunan sumur resapan/biopori, pengolahan gulma, pencegah longsor/turap, embung, dan penanaman pohon. Indikator Teknis mencakup Kepadatan Penduduk per Kab/Kota, Jumlah Panjang Sungai per Kab/Kota, Luas Tutupan Lahan Terhadap Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

113

Total Lahan Kritis per Kab/Kota, Bentuk Kelembagaan per Kab/Kota, Luas Ruang Terbuka Hijau per Kab/Kota, Jumlah (Volume) Sampah Harian per Kab/Kota, dan Kinerja Pelaporan. 11) DAK Keluarga Berencana Dialokasikan sebesar Rp442.869,0 juta diarahkan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui: a) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; c) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; d) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan e) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Lingkup Kegiatan DAK Keluarga Berencana mencakup: (1) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; (2) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/ obat kontrasepsi; (3) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan Public Address dan KIE Kit; (4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; (5) Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan. Indikator Teknis: Jumlah Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB), Jumlah Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB), Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Klinik KB.

114


12) DAK Kehutanan DAK sebesar Rp539.419,0 juta, dialokasikan untuk provinsi sebesar Rp26.971,0 juta, dan kabupaten/kotasebesar Rp512.448,0 juta. Kebijakan DAK diarahkan dalam rangka Peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah, mendukung komitmen presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selain itu, DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan, operasionalisasi dan perkuatan KPHP dan KPHL yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Lingkup Kegiatan: (1) Rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan, turus jalan), kawasan mangrove, hutan pantai, Tahura dan Hutan Kota; (2) Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan; (3) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya; (4) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahan, dam pengendali, gully plug, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya; (5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; (6) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan; dan (7) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH. Indikator Teknis terdiri dari: a). Untuk provinsi: Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan TAHURA, Luas Hutan Mangrove, Luas Hutan Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

115

Pantai, Kelembagaan KPH, Kelembagaan TAHURA, Penyuluh kehutanan, Gangguan Hutan, dan Laporan; dan b). Untuk Kab./ Kota: Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Pantai, Hutan Mangrove), Luas Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan pada daerah Tangkapan Air (catchment Area), Memiliki Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Memiliki Kelembagaan / Penyuluh Kehutanan, Perlindungan Hutan: Jumlah hot spot tahun 2011 dan Gangguan keamanan hutan, Tertib Laporan, Bukan Daerah Penghasil Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). 13) DAK Sarana dan Prasarana Perdagangan: Dialokasikan sebesar Rp694.700,0 juta. Kebijakan DAK diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (1) Pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya serta,(2) Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besar dan belum dapat ditangani. Lingkup kegiatan: (1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui pembangunan gedung laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua); serta (3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang.

116


Indikator Teknis terdiri dari: a)

Pasar: Jumlah Pasar Tanpa Bangunan, dan Jumlah Desa yang Tidak Memiliki Pasar Permanen/Semi Permanen pada Jarak < 3 km.

b)

Metrologi: Jumlah potensi UTTP (selain meter kwh dan meter air) di wilayahnya sekurang-kurangnya 1500 unit UTTP, Jumlah SDM kemetrologian sekurang-kurangnya 4 orang tenaga penera atau yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat Kemetrologian, UPTD atau telah memiliki komitmen untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) metrologi legal, dan Ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung yang akan dijadikan kantor dan laboratorium pelayanan tera/tera ulang.

c)

Gudang: Jumlah produksi padi, Jumlah produksi jagung, Jumlah produksi kopi, Jumlah produksi kakao, Jumlah produksi lada, Jumlah produksi karet, Jumlah produksi rumput laut, dan Jumlah produksi rotan.

14) DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal DAK sebesar Rp716.995,0 juta diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju. Lingkup kegiatannya mencakup : (1) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi


117

lokal; (2) Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil/tambatan perahu; (3) Pembangunan embung di daerah rawan air. Indikator Teknis terdiri dari: a) Kebutuhan Moda Transportasi: Jarak Tempuh dari Desa ke Kecamatan dan Kabupaten, Topografi, Kondisi Jalan (Aspal, Kerikil, Tanah, dan Lainnya), Moda Transportasi Darat, dan Moda Transportasi Air. b) Kebutuhan Dermaga/Tambatan Perahu. c) Persentase Desa yang Berbatasan dengan Laut Sungai dan Waduk dan digunakan untuk Transportasi. d) Kebutuhan Embung: Lahan Tidak Berpengairan, dan Lahan dengan Pengairan Non Teknis. e) Tingkat Pelaporan, Tingkat Kepatuhan pada Pelaporan f) Kebijakan Afirmasi: Daerah Perbatasan, Kabupaten yang memiliki Pulau Terluar, Kabupaten yang diproyeksikan maju, Papua-Non Papua, Kebutuhan minimum penanganan resiko bencana/konflik. 15) DAK Energi Perdesaan: DAK sebesar Rp432.491,0 juta. Arah kebijakan DAK energi pedesaan adalah untuk diversifikasi energi, yaitu untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, terhadap energi modern. Lingkup Kegiatan meliputi: (1) Pembangunan PLTMH baru; (2) Rehabilitasi PLTMH yang rusak; (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan PLTS tersebar (SHS); dan (5) Pembangunan instalasi biogas. 118


Indikator Teknis terdiri dari Rasio Elektrifikasi dan Rasio Ternak (sapi dan kerbau) per Kepala Keluarga 16) DAK Perumahan dan Permukiman Arah Kebijakan DAK untuk meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal, rawan air dan rawan sanitasi. Lingkup Kegiatan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi: (1) Penyediaan jaringan pipa air minum,(2) Sarana air limbah komunal,(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), (4) Jaringan distribusi listrik, (5) Penerangan jalan umum. Indikator Teknis: -

Angka jumlah kekurangan rumah (Backlog) pada Kab/Kota

-

Angka APBD Sektor Perumahan Tahun 2011-2012

-

Rencana Pembangunan Rumah Tahun 2013 di Kab/Kota

-

Kinerja DAK Tahun 2011-2012

-

Kesiapan lokasi yang dilihat berdasarkan legalitas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

17) DAK Keselamatan Transportasi Darat DAK sebesar Rp221.006,0 juta, dilokasikan untuk provinsi sebesar Rp33.151,0 juta, dan kabupaten/kota sebesar Rp187.855,0 juta.


119

Kebijakan DAK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 dan menurunkan korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014. Lingkup Kegiatan: a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat; dan b) Pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor. Indikator Teknis: -

Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah)

-

Kepadatan Penduduk (Jumlah Penduduk / Luas Wilayah)

18) DAK Transportasi Perdesaan Arah Kebijakan DAK Transportasi Perdesaan adalah untuk: (1) Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan; (2) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah perdesaan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perdagangan. Lingkup kegiatan mencakup: (1) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poros desa; (2) Pengadaan sarana transportasi perdesaan. 120


Indikator Teknis: -

Indeks Kebutuhan Prasarana Angkutan (IKPA)

-

Indeks Kebutuhan Sarana Angkutan (IKSA)

-

Indeks Karakteristik Kewilayahan (IKK)

-

Indeks Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (IKSCT)

19) DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan DAK sebesar Rp458.142,0 juta. Kebijakan DAK diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lingkup kegiatan mencakup: (1) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan (3) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Indikator Teknis: a)

Kondisi prasarana transportasi dari desa/kelurahan menuju jalan raya ke kantor Camat terdekat


121

- Jumlah desa dengan “Jenis Permukaan Jalan Utama” masih berupa tanah - Jumlah desa dengan “Jenis Permukaan Jalan Utama” tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun - Jumlah desa dengan “Jenis Permukaan Jalan Utama” dengan kerusakan di sepanjang jalan - Jumlah jembatan - Jalan utama desa yang memerlukan jembatan tambahan b) Transportasi dari kantor Kepala Desa/Lurah ke kantor Camat - Desa yang tidak memiliki trayek tetap - Prioritas angkutan umum utama c) Transportasi dari kantor Kepala Desa/Lurah ke kantor Bupati/ Walikota - Desa yang tidak memiliki trayek tetap - Prioritas angkutan umum utama 20) DAK Tambahan a) DAK tambahan sebesar Rp2.000,0 miliar, digunakan untuk mendanai kegiatan di 2 (dua) bidang DAK, yaitu (1) Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000,0 miliar; dan (2) Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000,0 miliar. b) Perhitungan Alokasi DAK tambahan: -

122

Penentuan daerah tertentu yang menerima diberikan kepada daerah yang termasuk daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.

DAK tambahan dalam kategori dalam Perpres Pembangunan


-

Penentuan besaran alokasi DAK tambahan untuk masingmasing daerah penerima ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

c) Arah kebijakan dan ruang lingkup DAK tambahan sesuai ketentuan DAK bidang Pendidikan dan Infrastruktur Jalan. d) Indikator teknis DAK tambahan adalah sebagai berikut: -

Untuk bidang infrastruktur pendidikan menggunakan gabungan dari keempat indikator teknis DAK bidang pendidikan

-

Untuk bidang infrastruktur jalan menggunakan indikator teknis DAK bidang infrastruktur jalan

e) Dana pendamping DAK tambahan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

3.4.

-

Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 0%.

-

Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, menyediakan dana pendamping minimal 1%;

diwajibkan

-

Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, menyediakan dana pendamping minimal 2%;

diwajibkan

-

Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, menyediakan dana pendamping minimal 3%.

diwajibkan

Kebijakan Hibah

Kebijakan alokasi hibah ke daerah tahun 2013 diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan dasar umum di bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum,


123

pengelolaan air limbah, sanitasi, irigasi, dan eksplorasi geothermal. Sejalan dengan arah kebijakan hibah ke daerah, maka dalam APBN 2013 hibah ke daerah direncanakan sebesar Rp3,6 triliun. Alokasi anggaran hibah ke daerah tersebut terdiri atas: (1) Hibah MRT sebesar Rp3,1 triliun, (2) Hibah WISMP-2 sebesar Rp166,9 miliar, (3) Hibah Air Minum sebesar Rp234,1 miliar, (4) Hibah Air Limbah sebesar Rp9,4 miliar, (5) Hibah Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp61,2 miliar, dan (6) Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp93,6 miliar. Kegiatan MRT bersumber dari pinjaman JICA yang diteruskan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hibah dan pinjaman. MRT bertujuan untuk membangun sarana transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Hibah MRT menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung. WISMP-2 merupakan kegiatan yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia untuk mendukung pengembangan irigasi partisipatif. WISMP-2 diterushibahkan kepada 100 kabupaten/kota dan 14 provinsi dengan menggunakan mekanisme penggantian dana (pembiayaan pendahuluan). Hibah Seulawah Agam Geothermal bersumber dari hibah KfW dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung. Selain itu, bercermin dari kesuksesan pencapaian output kegiatan hibah di periode sebelumnya, Pemerintah Australia melalui AusAID berkomitmen untuk melanjutkan program hibahnya di bidang sanitasi dan air minum. Hibah Air Minum diarahkan untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dalam peningkatan akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hibah ini mensyaratkan adanya penyertaan modal kepada PDAM dan menggunakan mekanisme penggantian dana. Hibah Air Limbah diarahkan untuk pembangunan sambungan rumah untuk air limbah dengan menggunakan mekanisme penggantian dana. Terakhir, dalam mendukung pembangunan sanitasi, dilaksanakan juga kegiatan hibah Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi dengan menggunakan mekanisme pembiayaan pendahuluan oleh daerah.

124


Bab IV Aﬃrmative Policy dalam Percepatan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 4.1. Latar belakang Kesenjangan antar wilayah di beberapa daerah di Indonesia masih sangat besar. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, setiap tahunnya dialokasikan DAK untuk membantu daerah-daerah yang masih memiliki kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Namun demikian, pengalokasian dana tersebut belum mampu mengakselerasi pembangunan di beberapa daerah. Untuk itu dalam tahun 2013, Pemerintah mengambil kebijakan pengalokasian DAK yang lebih berpihak kepada daerah-daerah yang pencapaian pembangunannya masih tertinggal (affirmative policy). Komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun daerah tertinggal diwujudkan dengan mengalokasikan DAK yang meningkat relatif cukup besar dibandingkan daerah lainnya. Pengalokasian dana DAK dimaksudkan agar pemerintah pusat dapat mengarahkan belanja daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan kata lain, pengalokasian DAK juga untuk mensinkronkan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar fungsi alokasi berupa penyediaan barang publik telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian dana tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah tertinggal yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

125

alokasi dana selain DAK juga cukup banyak dialokasikan Pusat baik melalui anggaran Kementerian dan Lembaga maupun melalui anggaran tugas pembantuan. Dalam APBN 2012 jumlah dana yang dialokasikan kepada daerah tertinggal cukup besar. Dari keseluruhan dana transfer ke daerah sebesar 110,8 triliun (77%) untuk daerah tertinggal, sedangkan dana vertikal dan tugas pembantuan masing-masing sebesar 30,9 triliun (21%) dan 3,3 triliun (2%). Gambar 4.1 Alokasi APBN Untuk Daerah Tertinggal (APBN 2012)

Dana VerƟkal; 30,9 T; 21%

Tugas Pembantuan; 3,3 T; 2%

Transfer ke Daerah; 110,8 T; 77%

4.2. Kriteria Ketertinggalan Berdasarkan RPJM 2010-2014 yang ditetapkan dengan Perpres No. 5 Tahun 2010, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 kriteria, yaitu: 1.

Perekonomian masyarakat, dengan variabel : a. persentase keluarga miskin dan b. pengeluaran konsumsi per kapita.

126


2.

Sumber daya manusia, dengan variabel : a. angka harapan hidup, b. rata-rata lama sekolah dan c. angka melek huruf.

3.

Infrastruktur, dengan variabel : a. jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas (aspal, diperkeras, tanah, dan lainnya), b. rumah tangga (RT) pengguna listrik, c. RT pengguna air, d. RT pengguna telefon, e. jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen, f.

jumlah prasarana kesehatan per seribu penduduk,

g. jumlah dokter per seribu penduduk, jumlah SD/SMP per seribu penduduk 4.

Kemampuan keuangan lokal, yaitu fiskal gap

5.

Aksesibilitas, dengan variabel : a. rata-rata jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kab/kota, b. akses ke pelayanan kesehatan > 5 km, c. akses ke pelayanan pendidikan dasar

6. Karakteristik daerah, dengan variabel: a. persentase desa gempa bumi, b. persentase desa tanah longsor, c. persentase desa banjir, Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

127

d. persentase desa bencana lainnya, e. persentase desa di kawasan lindung, f.

persentase desa berlahan kritis,

g. persentase rata-rata desa konflik satu tahun terakhir. Pada tahun 2004 berdasarkan kondisi kesenjangan pembangunan antar wilayah telah ditetapkan 199 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, 62 persen berada di kawasan timur Indonesia. Melalui kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama RPJMN 2004-2009, telah terjadi penurunan jumlah daerah tertinggal. Sebanyak 40 kabupaten (20,1 persen) dari 199 kabupaten yang pada awal pelaksanaan RPJM Nasional dikategorikan sebagai daerah tertinggal berpotensi lepas dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional. Selanjutnya, pada akhir tahun 2009 terdapat 10 kabupaten yang berpeluang untuk menjadi daerah maju berdasarkan arah kecenderungan yang terjadi. Dengan demikian, selama periode RPJMN 2004-2009 terdapat 50 kabupaten tertinggal yang telah keluar dari daftar daerah tertinggal berdasarkan ukuran ketertinggalan. Namun, sejalan dengan adanya pemekaran daerah, saat ini terdapat 34 kabupaten Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari daerah induk yang merupakan daerah tertinggal sehingga total daerah tertinggal pada tahun 2009 adalah sebanyak 183 kabupaten. Untuk itu, 183 kabupaten tertinggal ini akan menjadi fokus penanganan daerah tertinggal pada periode 2010-2014. Bila dilihat per provinsi, terdapat 26 provinsi yang memiliki kabupaten tertinggal, hanya 7 provinsi yang tidak mempunyai kabupaten yang tergolong tertinggal. Jika dilihat dari jumlah kabupaten, provinsi yang paling banyak memiliki kabupaten tertinggal adalah Provinsi Papua yaitu sebanyak 27 kabupaten kemudian diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 21 kabupaten dan Provinsi Aceh sebanyak 12 kabupaten. Dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi yang bersangkutan, Provinsi yang paling banyak daerah tertinggal adalah Provinsi Sulawesi Barat (100%), yaitu seluruh daerahnya termasuk 128


daerah tertinggal, kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (95,2%) dan Provinsi Papua (93,1%). Selengkapnya sebaran jumlah daerah tertinggal per provinsi dapat dilihat dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 Daerah Tertinggal Per Provinsi No.

Provinsi

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Daerah Tertinggal

%

1.

Aceh

23

12

52,2

2.

Sumatera Utara

33

6

18,2

3.

Sumatera Barat

19

8

42,1

4.

Kepulauan Riau

7

2

28,6

5.

Sumatera Selatan

15

7

46,7

6.

Bangka Belitung

7

1

14,3

7.

Bengkulu

10

6

60,0

8.

Lampung

14

4

28,6

9.

Jawa Barat

26

2

7,7

10.

Banten

8

2

25,0

11.

Jawa Timur

38

5

13,2

12.

Kalimantan Barat

14

10

71,4

13.

Kalimanatan Tengah

14

3

21,4

14.

Kalimantan Timur

14

3

21,4

15.

Sulawesi Utara

15

3

20,0

16.

Gorontalo

6

3

50,0

17.

Sulawesi Tengah

11

10

90,9

18.

Sulawesi Selatan

24

4

16,7

19.

Sulawesi Barat

5

5

100,0

20.

Sulawesi Tenggara

12

9

75,0

21.

Nusa Tenggara Barat

10

8

80,0

22.

Nusa Tenggara Timur

21

20

95,2

23.

Maluku

11

8

72,7

24.

Maluku Utara

9

7

77,8

25.

Papua

29

27

93,1

26.

Papua Barat

11

8

72,7

406

183

Total


45,1

129

4.3. Kondisi Keuangan Daerah Tertinggal Salah satu faktor yang membuat daerah menjadi daerah tertinggal adalah kondisi kapasitas fiskal daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil) yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan daerah tidak tertinggal. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas kemampuan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah menjadi sangat terbatas. Berdasarkan data tahun 2012, secara rata-rata, kemampuan fiskal daerah tertinggal (Rp. 533,26 M) masih berada di bawah rata-rata daerah yang tidak tertinggal (Rp.784,03 M). Pada dasarnya keterbatasan dana tersebut disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang juga terbatas di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas atau dibawah rata-rata akan mendapat alokasi DAU yang relatif besar dan diprioritaskan untuk mendapatkan aloksi DAK untuk pendanaan program-program pelayanan dasar dan prioritas nasional. Namun demikian besaran alokasi DAU dan DAK untuk daerah tertinggal kurang signifikan karena adanya pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam pengalokasian dana tersebut. Dalam pengalokasian DAU selain pertimbangan kapasitas fiskal juga dipertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, sedangkan dalam pengalokasian DAK juga mempertimbangkan kondisi prasarana yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2012, alokasi dana yang dialokasiakan kepada daerah tertinggal melalui DAK lebih besar dibandingkan dengan DAK yang dialokasikan kepada daerah tidak tertinggal, baik dilihat secara rata-rata per daerah maupun per kapita. Tabel 4.2 Kapasitas Fiskal dan DAK Tahun 2012 Daerah

Rata-rata Kapasitas Fiskal (miliar rupiah)

Rata-Rata Alokasi DAK per daerah (miliar rupiah)

Rata-Rata Alokasi DAK per kapita per daerah (rupiah)

Tertinggal

533,26

57,27

507.365

Tidak Tertinggal

784,03

46,44

138.861

130


Demikian juga bila dilihat alokasi DAK per pulau, alokasi DAK baik per daerah maupun per kapita lebih tinggi di daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah tidak tertinggal. Daerah tertinggal di Pulau Jawa – Bali mendapat alokasi DAK per daerah lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah tertinggal di pulau lainnya, namun DAK daerah tertinggal per kapita terendah terdapat di Pulau Jawa – Bali. Namun demikian, besaran DAK per daerah dan per kapita tidak menunjukkan kemajuan daerah yang bersangkutan. Tabel 4.3 Perbandingan Rata-Rata Alokasi DAK Tahun 2012

Daerah Sumatera

Rata-Rata DAK (Miliar Rupiah)

Rata-Rata DAK Per kapita (Rupiah)

Tertinggal

Tidak Tertinggal

Tertinggal

Tidak Tertinggal

48,2

40,6

278.818

158.061

Jawa Bali

86,6

60,1

76.114

70.282

Kalimantan

66,1

26,4

322.131

144.036

Sulawesi

53,6

45,3

333.609

217.806

NTB, NTT, Maluku

55,1

35,7

350.059

260.211

Papua, Papua Barat

63,8

46,1

1.254.088

340.217

4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional yang berdimensi kewilayahan. Pembangunan daerah tertinggal lebih ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan daerah tertinggal mencakup berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain, penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, pengaturan kembali mengenai otonomi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.


131

Rencana pembangunan daerah tertinggal telah diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pelaksanannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN 2005-2009 dan RPJMN 2010-2014, percepatan pembangunan daerah tertinggal telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional, seiring dengan upaya pembangunan daerah perbatasan, pulau-pulau terpencil dan terluar, serta daerah pascakonflik. Pemihakan kebijakan terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal telah ditegaskan juga dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Undang-undang tersebut memuat secara khusus perlunya perhatian khusus pada wilayah dan daerah yang tertinggal dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMN 2010-2014, setiap tahunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) telah menetapkan prioritas pembangunan nasional pada daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Adapun focusing dan pemberian prioritas kepada pembangunan daerah tertinggal dapat dilakukan melalui koordinasi oleh Bappenas bersamasama Kementerian PDT dan Kementerian terkait lainnya serta pemerintah daerah melalui perumusan kebijakan dan kegiatan yang akan menjadi masukan bagi penyusunan RKP setiap tahun.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan di daerah tertinggal dapat dijelaskan berikut ini.

dalam

1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam antara lain disebabkan oleh: (1) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (2) rendahnya

132


kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; 2. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah antara lain tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan tingginya tingkat kemiskinan; 3. Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah, karena belum dimanfaatkannya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; 4. Tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal belum optimal, khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; 5. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah, khususnya terhadap sentrasentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; 6. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, mulai tahun 2012, Pemerintah Pusat telah memberikan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan untuk tahun 2013 dibentuk desk khusus untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) pada forum praMusrenbangnas 2012, sebagai bentuk afirmatif dari proses perencanaan tahunan dalam penyusunan RKP 2013 terhadap daerah tertinggal. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

133

Melalui forum Rakorbangpus dan pra-Musrenbangnas serta Musrenbangnas 2012 dalam rangka penyusunan RKP 2013 tersebut, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi akan lebih memberikan perhatiannya kepada daerah tertinggal mulai tahun 2013. Pemerintah mempunyai komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal yang dituangkan dalam RKP setiap tahunnya. Pengalokasian anggaran untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal antara lain melalui alokasi DAK, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maupun dana yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang terkait di Daerah Tertinggal. Pengalokasian DAK kepada daerah tertinggal dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Dari pendekatan kewilayahan yang berbasis prioritas pembangunan daerah tertinggal, pengalokasian DAK untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara beberapa kebijakan, program, dan kegiatan yang bermuara pada kemakmuran rakyat di daerah tertinggal. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi kebijakan merupakan mata rantai untuk menjamin adanya sinergi antara kebijakan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur perdesaan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pengalokasian DAK berdasarkan pendekatan fokus lokasi yang berbasis variabel ketertinggalan dimaksudkan agar pengalokasian DAK tersebut dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab ketertinggalan dari kabupaten. Selanjutnya, dengan pendekatan sinergitas kegiatan antar sektor dimaksudkan agar pengalokasian DAK lebih optimal dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal maka kegiatan yang dibiayai dengan DAK tersebut harus bersinergi dengan kegiatan sektor lain, dan kegiatan pemerintahan daerah. Pengalokasian DAK untuk daerah tertinggal juga sejalan dengan arah kebijakan DAK atau kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan ketertinggalan daerah 134


berhubungan erat dengan kriteria yang dibangun untuk mengalokasikan DAK. Demikian juga dengan program-program yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal memiliki hubungan dengan bidangbidang DAK. Tingkat perekonomian masyarakat di daerah tertinggal yang relatif kurang maju tentu sangat terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kriteria teknis selama ini. Demikian juga dengan kemampuan keuangan daerah di daerah-daerah tertinggal juga sejalan dengan kriteria umum berupa kemampuan keuangan daerah yang digunakan selama ini dalam penetapan DAK. Tabel 4.4 Hubungan Kriteria Daerah Tertinggal dengan Kriteria Alokasi DAK No

Kriteria

Hubungan dengan DAK

1

Perekonomian Masyarakat

Digunakan dalam Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis

2

SDM/Tingkat Pendidikan

Digunakan dalam arah kebijakan DAK secara umum, Kriteria Teknis yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan

3

Infrastruktur

Digunakan dalam penetapan besaran seluruh bidang DAK

4

Kemampuan Keuangan/ Celah Fiskal

Digunakan dalam menentukan penerima dan besaran alokasi DAK •

5

Aksesibilitas

6

Karakteristik Daerah

•

daerah

Kondisi /karakteristik daerah menjadi salah satu pertimbangan Tercermin dalam pemakaian IKK untuk penentuan besaran alokasi DAK

Memprioritaskan Daerah Tertinggal, Pesisir & Kepulauan, Bencana, Perbatasan

Demikian juga dengan keberpihakan pengalokasian anggaran DAK untuk mendukung program pembangunan daerah tertinggal telah sejalan dengan kebijakan pengalokasian DAK. Program PDT untuk pengembangan ekonomi lokal yang antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dapat dicapai dengan pengalokasian anggaran DAK yang lebih besar untuk bidang infrastruktur.


135

Tabel 4.5 Dukungan DAK Terhadap Program PDT No

Program PDT

Bidang DAK

1

Infrastruktur Jalan, Irigasi, Perikanan, PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Pertanian, Perdagangan, Energi (a.l.mendorong pertumbuhan ekonomi lokal) Perdesaan, Transportasi Perdesaan, Sarpras Daerah Tertinggal

2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (a.l. Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Bersih, meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pendidikan, dan Kesehatan penyediaan layanan umum)

3

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur SARANA (a.l. pengembangan sarana & Jalan, Irigasi, Air Minum, Prasarana prasarana sosial dasar terutama bidang Pemerintahan pendidikan & kesehatan)

4

PENCEGAHAN BENCANA

5

PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN (a.l meningkatkan kapasitas daerah Infrastruktur Jalan, Irigasi, Kehutanan, perbatasan sebagai koridor peningkatan Perdagangan ekspor dan perolehan devisa)

DAN

REHABILITASI

Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, dan hampir seluruh bidang DAK yang terkait dengan infrastruktur

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberpihakan pembangunan untuk daerah tertinggal lebih diarahkan agar daerah-daerah tertinggal dapat lebih memacu ketertinggalannya sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan di daerah-daerah yang tidak tertinggal. Secara rinci tujuan DAK untuk Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut: a. Mempercepat pengentasan daerah tertinggal dengan menambah alokasi DAK untuk bidang-bidang yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pembangunan daerah tertinggal; b. Memberikan kerangka anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal; c. Memberikan stimulan untuk pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan kewenangan daerah dan sesuai prioritas nasional; d. Mengurangi mismatch kegiatan yang dibiayai DAK dengan kebutuhan strategis daerah tertinggal. 136


e. Mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah tertinggal dengan daerah non tertinggal; f.

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah tertinggal untuk memberi pelayanan publik dan pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan standar minimalnya;

g. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang merupakan salah satu mainstream pembangunan nasional; Keberpihakan DAK kepada daerah tertinggal juga dapat dilihat dari berbagai kebijakan sebagai berikut: 1.

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Buku I: Prioritas Nasional masuk sebagai prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

2.

Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2013 Beserta Nota Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna DPR RI. “Di bidang DAK, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita berikan prioritas dan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Dengan kebijakan itu, maka distribusi alokasi DAK ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp10,5 triliun dalam APBN-P 2012, menjadi Rp13,06 triliun dalam RAPBN tahun 2013.

3.

Trilateral Meeting DAK 2013 telah disampaikan himbauan agar DAK seluruh bidang mencantumkan prioritas lokasi kepada daerah tertinggal sebagai bentuk keberpihakan terhadap daerah tertinggal.

4.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur agar daerah tertinggal diprioritaskan untuk mendapatkan DAK karena menjadi bagian dari “Kriteria Khusus” dalam perhitungan alokasi DAK.


137

Selain DAK, bentuk keberpihakan APBN terhadap Daerah Tertinggal dilakukan melalui Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) berupa : a.

Bansos melalui program pembangunan daerah tertinggal dalam program PNPM Mandiri.

b. Program Percepatan Pembangunan Daerah dalam Kementerian PDT antara lain untuk: 1) bantuan stimulan pengembangan infrastruktur ekonomi; 2) bantuan stimulan pengembangan infrastruktur transportasi; 3) bantuan stimulan pengembangan infrastruktur energi. 4.5. Penganggaran dan Pengalokasian DAK Daerah Tertinggal Penganggaran dan pengalokasian DAK kepada daerah tertinggal dilakukan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 untuk memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. Prioritas nasional tersebut mencakup (1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Adapun tiga prioritas lainnya, yaitu: (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Prioritas alokasi anggaran untuk daerah tertinggal dilakukan sebagai bentuk upaya pemutusan keterisolasian pembangunan kecamatankecamatan terdepan termasuk kawasan pulau kecil terdepan, serta untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. Alokasi anggaran diwujudkan dalam bentuk peningkatan alokasi DAK terhadap 138


daerah tertinggal dan perbatasan serta pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dan DAK bidang lainnya secara sinergis dan terintegrasi dengan kegiatan terkait lainnya. Aokasi anggaran tersebut diperlukan untuk membantu pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2013 berupa peningkatan kinerja pembangunan daerah tertinggal yang tercermin dari: 1.

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2013;

2.

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2013;

3.

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 menjadi 71,2.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2013 dilakukan melalui: (1)pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster; dan (2)peningkatan sarana prasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Alokasi APBN 2013 untuk DAK sebesar Rp31.697,1 miliar, sebesar Rp3.880,0 miliar atau sebesar 12,2% persen diprioritaskan untuk daerah tertinggal. Alokasi DAK sebesar Rp27.817,1 miliar yang dialokasikan untuk 19 bidang DAK juga terbuka bagi daerah tertinggal sepanjang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Dari jumlah DAK yang sebesar Rp27.817,1 miliar, sebanyak Rp11.046,4 atau sebesar 39,71% dialokasikan kepada daerah tertinggal. Bila diperhitungkan dengan alokasi DAK dalam rangka affirmative policy sebesar Rp1.880,0 Miliar, maka jumlah DAK yang dialokasikan kepada daerah tertinggal


139

mencapai Rp14.926,461 miliar atau sebesar 47,09%. Dengan affirmative policy, rata-rata alokasi DAK untuk daerah tertinggal mengalami kenaikan sebesar 35,12%. Alokasi DAK untuk 183 daerah tertinggal dalam rangka affirmative policy diperuntukkan bagi 12 bidang DAK, yaitu: (1)Pendidikan (SD); (2)Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar); (3)Infrastruktur Jalan; (4) Infrastruktur Irigasi; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Kelautan dan Perikanan; (8) Pertanian; (9) Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar); (10) Energi Perdesaan; (11) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (12) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dan DAK Tambahan sebesar Rp2 triliun, masing-masing Rp1 triliun untuk infrastruktur pendidikan dan Rp1 triliun untuk infrastruktur jalan. Alokasi DAK per-bidang untuk tahun 2013 dapat digambarkan sebagaimana tabel 4.6, sedangkan untuk alokasi DAK per daerah dapat dilihat dalam lampiran I. Tabel 4.6 Alokasi DAK Per Bidang TA 2013 No

Bidang DAK

Reguler

Affirmative Policy

DAK Tambahan

Total Alokasi

49,474

1,000,000

11,090,774

1,000,000

5,373,518

1

PENDIDIKAN

10,041,300

2

KESEHATAN

3,052,071

49,474

3

INFRAS JALAN

4,126,150

247,368

4

INFRAS IRIGASI

1,440,904

173,158

1,614,062

5

INFRAS AIR MINUM

560,437

49,474

609,911

6

INFRAS SANITASI

519,982

49,474

7

SARPRAS PEMERINTAHAN DAERAH

481,279

8

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1,639,143

173,158

1,812,301

9

PERTANIAN

2,369,154

173,158

2,542,312

10

LINGKUNGAN HIDUP

530,548

530,548

11

KELUARGA BERENCANA

442,869

442,869

12

KEHUTANAN

539,419

539,419

13

SARPRAS DAERAH TERTINGGAL

469,627

247,368

716,995

14

PERDAGANGAN

447,332

247,368

694,700

140

3,101,545

569,456 481,279

AFFIRMATIVE POLICY DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15

KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

221,006

16

ENERGI PEDESAAN

259,333

17

PEDESAAN DAN PERMUKIMAN

205,041

18

SARPRAS KAWASAN PERBATASAN

210,774

19

TRANSPORTASI PEDESAAN

260,774

TOTAL

27,817,143

221,006 173,158

432,491

247,368

458,142

205,041

260,774 1,880,000

2,000,000

31,697,143

Pengalokasian DAK sebesar Rp1.880 miliar pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III. Dengan kata lain, sepanjang daerah tertinggal memiliki data indeks teknis pada 12 bidang affirmative policy tersebut, maka daerah tertinggal tersebut akan mendapatkan tambahan alokasi DAK untuk bidang-bidang tersebut. Perhitungan Alokasi DAK Tambahan untuk masing-masing daerah tertinggal sama dengan cara perhitungan DAK dalam rangka affirmative policy. Indikator teknis DAK tambahan infrastruktur pendidikan menggunakan gabungan dari keempat indikator teknis DAK infrastruktur pendidikan dan indikator teknis infrastruktur jalan menggunakan indikator teknis DAK bidang infrastruktur jalan. Daerah tertinggal yang mendapatkan DAK Tambahan juga diwajibkan menyediakan dana pendamping seperti halnya untuk DAK yang ada selama ini berdasarkan ketentuan dalam UU 33 Tahun 2004. Besaran dana pendamping untuk DAK Tambahan tidak ditetapkan sama untuk masingmasing daerah sebesar 10% seperti DAK pada umumnya tetapi ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. Kemampuan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan besaran selisih antara pendapatan (PAD + DBH + DAU) dan belanja PNSD dan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu rendah sekali, rendah, sedang dan tinggi. Besaran masing-masing dana pendamping berdasarkan kemampuan keuangan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.7. Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013

141

Tabel 4.7 Besaran Dana Pendamping DAK Tambahan NO.

Kategori Kemampuan Keuangan

Dana Pendamping

1

Rendah Sekali

0%

2

Rendah

1%

3

Sedang

2%

4

Tinggi

3%

4.6. Pedoman pelaksanaan Agar DAK dapat mendorong pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Kementerian Teknis menyusun Pedoman Teknis penggunaan DAK untuk masing-masing bidang. Pedoman Teknis tersebut diharapkan dapat menjadi panduan daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan sasaran-sasaran nasional yang ditetapkan. Adapun daftar Petunjuk Teknis DAK TA 2013 dapat dilihat dalam Tabel 4.8. Tabel 4.8 Petunjuk Teknis DAK TA 2013 NO

BIDANG

NOMOR JUKNIS

PMK Nomor 201/PMK.07/2012 Pendidikan: a. SD b. SMP 1

2

c. SMA/SMK

TANGGAL DITETAPKAN 17-12-2012

SD/SMP : Permendikbud No. 12 Tahun 2013

SMA/SMK : Permendikbud No. 18 Tahun 2013

15-02-2013

08-02-2013

Kesehatan

Permenkes Nomor 55 Tahun 2012

26-12-2012

3

Keluarga Berencana

Surat Plt. Kepala BKKBN Nomor 3065/RC.104/B1/2012, Juknis DAK KB 2013 adalah Juknis DAK KB 2012 yang telah disesuaikan di beberapa kegiatan juknis

00-12-2012

4

Kelautan dan Perikanan

Per.33/Men/2012

27-12-2012

5

Kehutanan

P.47/Menhut-II/2012

20-12-2012

142


Pertanian

Permentan Nomor 06/Permentan/ OT/140/I/2013

10-01-2013

Perdagangan

Permendag No. 86/M-DAG/ PER/12/2013

28-02-2012

8

Lingkungan Hidup

Permen LH Nomor 16 Tahun 2012

16-12-2012

9

Infrastruktur PU (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)

Permen PU No. 15/PRT//2010

01-11-2010

10

Sarpras Daerah Tertinggal

Permen PDT Nomor 7 Tahun 2012

28-12-2012

11

Prasarana Pemerintahan

Permendagri Nomor 83 Tahun 2012

28-12-2012

Energi Pedesaan

Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2013

11-01-2013

13

Perumahan dan Permukiman

Permenpera Nomor 40 Tahun 2012

21-12-2012

14

Keselamatan Transportasi Darat

Permenhub Nomor 9 Tahun 2013

13-12-2013

15

Transportasi Perdesaan

Permendagri Nomor 83 Tahun 2012

28-12-2012

16

Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan

Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2013

11-02-2013

6 7

12

Dalam melaksanakan dan mengelola DAK khususnya untuk 12 bidang DAK yang mendapat affirmative policy Rp1, 88 triliun dan DAK Tambahan (infrastruktur pendidikan dan jalan) sebesar Rp2 triliun, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan Petunjuk Teknis masing-masing bidang diatas. Pelaksanaan affirmative policy bagi 12 bidang DAK diprioritaskan untuk melakukan kebijakan yang telah diatur dalam masing-masing petunjuk teknis, yaitu: a.

Bidang Pendidikan • mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun; • mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi; • rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak.


143

b.

Bidang Kesehatan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan.

c.

Bidang Infrastruktur Jalan Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.

d.

Bidang Infrastruktur Irigasi Mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/ rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

e.

Bidang Infrastruktur Air Minum Meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan.

f.

Bidang Infrastruktur Sanitasi Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/ terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi. 144


g.

Bidang Kelautan dan Perikanan Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

h.

Bidang Pertanian Mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, pengembangan prasarana dan sarana lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional.

i.

Bidang Sarana Perdagangan • meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (1) Pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat; • mendukung pelaksanaan tertib ukur sebagai upaya untuk mendukung perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

j.

Bidang Sarpras Daerah Tertinggal Mendukung pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.


145

k.

Bidang Energi Pedesaan Memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

l.

Bidang Sarpras Kawasan Perbatasan Mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

146


Bab V Penutup Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan kekuasaan agntara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Sementara Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.


147

Tujuan awal dilakukannya desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance). Selain itu diharapkan meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dan juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Dengan adanya desentralisasi fiskal tata kelola keuangan transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih berpihak pada daerah tertinggal diharapkan perekonomian daerah menjadi tumbuh lebih pesat yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini tidaklah berlebihan mengingat transfer uang ke daerah dalam era desentralisasi fiskal semakin besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Disamping itu Pemerintah Pusat juga telah mendelegasikan sejumlah wewenang ke Daerah. Hal yang diinginkan oleh para pendiri negeri kita dengan pengaturan pembagian kewenangan dan urusan antara pusat dan daerah adalah agar kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat dan demokratisasi dapat terwujud dengan cepat. Artinya kehendak bangsa akan cepat terwujud dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, karena pemerintahan menjadi lebih dekat dan akuntabilitas menjadi lebih nyata. Rakyat dapat dengan mudah dalam menyampaikan keinginan dan keluhan yang terkait dengan tugas dan akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat.

148


DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan, (2012), Buku Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2012. PMK Nomr 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Bank Indonesia.


149

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. www.bps.go.id

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NO

Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Simeulue Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kab. Nias Kab. Tapanuli Tengah Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Natuna Kab. Anambas Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir

PEMDA 50,946.93 56,500.25 49,904.19 42,279.16 59,696.76 51,473.19 42,828.17 38,621.98 49,703.23 35,150.58 39,021.39 36,604.49 46,468.70 63,380.31 41,007.16 76,832.97 43,634.72 40,785.43 57,774.82 73,626.89 63,951.45 50,875.59 55,297.40 51,056.85 40,904.73 35,701.01 50,124.76 42,831.01 49,870.31 73,834.64 82,410.19

DAK REGULER 8,145.59 8,791.59 7,085.85 5,757.26 9,692.20 8,228.60 6,751.70 6,429.77 6,427.95 5,581.34 5,052.67 5,956.03 8,776.54 8,906.81 5,580.74 11,542.20 5,626.33 5,779.47 8,475.93 10,138.74 10,530.38 7,482.74 7,114.48 7,987.59 5,700.88 5,022.46 15,147.71 9,623.02 6,243.12 11,437.71 11,961.35

10,007.95 10,214.20 9,948.64 8,560.23 11,834.52 9,500.64 9,401.50 8,416.36 9,373.36 7,698.87 8,232.76 8,086.75 9,357.91 10,967.13 7,418.01 13,424.68 9,879.23 9,817.76 11,676.77 13,258.73 12,440.57 10,410.84 9,098.40 10,476.55 7,956.09 7,668.65 9,487.44 8,194.93 9,950.25 12,665.86 16,418.42

DAK AFFIRMATIVE DAK TAMBAHAN POLICY 69,100.47 75,506.04 66,938.68 56,596.65 81,223.48 69,202.43 58,981.37 53,468.11 65,504.54 48,430.79 52,306.82 50,647.27 64,603.15 83,254.25 54,005.91 101,799.85 59,140.28 56,382.66 77,927.52 97,024.36 86,922.40 68,769.17 71,510.28 69,520.99 54,561.70 48,392.12 74,759.91 60,648.96 66,063.68 97,938.21 110,789.96

TOTAL ALOKASI DAK

ALOKASI DAK TA 2013 UNTUK DAERAH TERTINGGAL

35.63% 33.64% 34.13% 33.86% 36.06% 34.44% 37.72% 38.44% 31.79% 37.78% 34.05% 38.36% 39.03% 31.36% 31.70% 32.50% 35.53% 38.24% 34.88% 31.78% 35.92% 35.17% 29.32% 36.16% 33.39% 35.55% 49.15% 41.60% 32.47% 32.65% 34.44%

PERSENTASE KENAIKAN ALOKASI DAK

(dalam juta rupiah)

Lampiran I



151

152

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

NO

Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Empat Lawang Kab. Bangka Selatan Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Utara Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kab. Garut Kab. Sukabumi Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Pamekasan Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang

PEMDA 112,349.90 58,459.70 46,391.68 39,977.42 45,784.42 41,178.69 44,399.14 46,738.70 39,270.16 35,717.14 46,490.94 67,131.21 70,735.56 65,109.64 54,674.72 144,470.95 128,045.73 93,873.81 110,871.95 81,323.46 60,872.47 75,667.69 81,393.43 60,969.27 65,428.81 66,056.34 84,550.21 92,900.22 88,318.52 72,446.61 93,560.70

DAK REGULER 15,610.08 7,530.09 8,446.28 5,462.32 7,581.02 7,001.21 6,436.67 8,007.03 5,915.49 5,333.01 6,670.93 9,427.38 8,681.21 7,640.73 7,609.24 9,934.82 11,885.73 9,499.16 11,378.41 10,088.36 9,744.43 6,741.69 9,473.77 9,144.67 15,769.00 10,132.81 22,924.20 13,730.64 14,944.60 15,183.24 24,712.16

19,230.50 12,055.37 8,688.95 8,562.91 9,803.43 8,082.77 9,026.10 8,912.33 7,942.45 7,742.04 7,772.32 12,723.56 12,738.33 12,180.39 10,142.87 25,327.11 24,152.86 17,812.63 19,610.86 13,829.58 10,093.70 14,662.40 14,517.31 11,313.35 10,801.49 12,522.31 13,717.25 16,764.31 13,437.48 12,687.67 13,772.55


TOTAL ALOKASI DAK


31.01% 33.50% 36.94% 35.08% 37.97% 36.63% 34.83% 36.20% 35.29% 36.61% 31.07% 33.00% 30.28% 30.44% 32.47% 24.41% 28.15% 29.09% 27.95% 29.41% 32.59% 28.29% 29.48% 33.55% 40.61% 34.30% 43.34% 32.83% 32.14% 38.47% 41.13%


(dalam juta rupiah)

Lampiran I

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

NO

Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Seruyan Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kutai Barat Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Jeneponto Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Kepulauan Selayar Kab. Toraja Utara Kab. Majene Kab. Mamuju

PEMDA 58,423.36 61,956.00 45,605.37 52,028.78 74,618.65 45,465.97 73,734.97 57,737.28 64,284.90 61,916.06 74,941.47 41,047.67 48,077.20 51,896.47 47,054.10 49,989.47 56,287.50 36,384.69 50,715.89 60,154.48 55,168.14 57,479.31 60,652.64 53,268.16 42,329.25 58,731.84 59,010.94 58,087.83 63,598.03 55,445.42 78,087.43

DAK REGULER 8,843.67 8,885.22 7,721.46 9,652.46 12,135.71 7,761.94 17,094.23 17,192.83 28,143.24 13,069.72 14,406.21 5,314.57 8,768.21 8,464.66 8,600.39 7,994.74 7,518.78 6,254.16 7,552.98 9,770.88 6,238.52 7,749.07 12,500.50 8,898.88 5,986.38 7,983.28 8,163.72 7,809.04 9,308.87 6,434.95 9,630.78

10,065.96 13,626.15 8,019.08 8,518.27 13,141.76 8,865.86 13,271.72 11,065.67 9,497.37 10,234.53 9,864.49 8,837.49 9,494.11 9,426.28 9,044.40 10,300.83 10,426.68 7,927.91 9,752.01 10,427.11 10,629.06 8,752.55 9,339.00 9,494.73 8,665.53 9,579.74 11,026.40 9,261.99 12,557.45 9,053.15 13,893.35


TOTAL ALOKASI DAK


32.37% 36.33% 34.51% 34.92% 33.88% 36.57% 41.18% 48.94% 58.55% 37.64% 32.39% 34.48% 37.99% 34.47% 37.50% 36.60% 31.88% 38.98% 34.12% 33.58% 30.57% 28.71% 36.01% 34.53% 34.61% 29.90% 32.52% 29.39% 34.38% 27.93% 30.13%


(dalam juta rupiah)

Lampiran I



153

154

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

NO

Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur

PEMDA 63,202.17 73,386.30 41,326.76 65,076.20 51,064.13 80,916.23 74,922.66 53,039.66 44,839.61 42,853.89 38,544.85 40,540.85 66,812.44 48,092.45 59,190.78 72,223.02 81,953.75 58,636.12 31,578.82 47,714.17 61,154.49 74,829.43 50,352.65 50,360.62 56,239.39 38,742.81 68,938.50 46,350.12 47,791.32 42,725.84 50,171.31

DAK REGULER 8,029.98 8,177.87 5,593.11 7,791.86 7,756.60 10,918.98 11,856.89 9,027.03 7,130.20 6,080.74 6,233.19 7,062.47 11,339.19 9,426.52 8,135.03 8,561.58 11,209.23 10,757.52 7,151.22 8,602.39 14,464.56 20,550.45 7,262.11 5,580.24 13,368.70 5,649.21 9,824.21 6,292.76 5,230.06 7,922.10 9,429.38

10,725.12 13,551.87 8,557.74 12,579.40 9,425.31 14,016.04 11,199.04 9,187.99 9,294.83 9,932.52 8,838.91 8,910.89 11,475.18 8,801.60 9,667.83 13,263.75 13,826.76 10,443.14 7,331.75 8,871.43 10,459.75 10,844.28 9,813.97 9,667.21 9,367.50 8,375.58 12,574.54 8,844.70 10,714.07 7,779.78 9,346.40


TOTAL ALOKASI DAK


29.67% 29.61% 34.24% 31.30% 33.65% 30.82% 30.77% 34.34% 36.63% 37.37% 39.10% 39.40% 34.15% 37.90% 30.08% 30.22% 30.55% 36.16% 45.86% 36.62% 40.76% 41.96% 33.91% 30.28% 40.43% 36.20% 32.49% 32.66% 33.36% 36.75% 37.42%


(dalam juta rupiah)

Lampiran I

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

NO

Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai Kab. Biak Numfor Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya

PEMDA 73,327.83 56,993.99 58,764.28 43,070.48 49,081.12 51,840.81 32,183.35 63,068.28 45,424.37 49,255.99 68,951.59 38,037.90 42,484.59 47,566.35 51,886.68 60,617.56 44,407.20 50,834.12 50,848.90 51,250.15 52,839.13 49,835.09 50,186.41 60,525.24 63,441.82 102,318.36 169,476.02 59,832.53 56,947.90 70,264.60 84,075.92

DAK REGULER 10,123.02 16,714.33 15,563.62 8,376.80 7,773.44 8,994.66 7,338.06 8,741.45 8,709.96 9,953.46 8,660.78 5,922.71 6,069.41 7,235.24 11,942.20 16,388.75 9,070.31 7,206.50 7,746.92 9,856.81 6,470.67 6,911.68 7,235.12 13,536.00 5,630.35 16,895.82 37,476.61 7,818.40 7,820.45 13,064.69 16,576.32

13,641.05 9,974.75 8,827.03 8,417.97 9,515.66 10,736.91 7,015.63 11,645.26 7,211.83 8,942.05 13,200.00 8,315.75 8,342.97 10,025.78 7,891.67 11,245.64 8,322.19 9,963.14 9,927.64 9,999.90 11,081.36 10,918.94 10,194.53 9,961.63 10,955.44 13,503.86 27,803.19 12,712.62 10,956.31 15,301.33 13,100.62


TOTAL ALOKASI DAK


32.41% 46.83% 41.51% 38.99% 35.23% 38.06% 44.60% 32.32% 35.05% 38.36% 31.70% 37.43% 33.92% 36.29% 38.23% 45.59% 39.17% 33.78% 34.76% 38.74% 33.22% 35.78% 34.73% 38.82% 26.14% 29.71% 38.52% 34.31% 32.97% 40.37% 35.30%


(dalam juta rupiah)

Lampiran I



155

156

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

NO

DAK REGULER 8,695.00 9,104.28 12,314.99 11,354.23 14,814.66 12,278.26 10,701.18 15,443.87 11,684.28 8,556.90 8,529.09 12,802.13 11,735.58 11,753.62 12,460.45 11,681.55 19,460.61 10,422.08 10,425.92 12,677.03 12,766.48 8,475.72 9,361.15 12,344.18 8,295.66 7,614.36 9,559.01 10,814.39 2,000,000.00

DAK AFFIRMATIVE DAK TAMBAHAN POLICY

Kab. Kepulauan Yapen 39,143.18 5,395.48 Kab. Sarmi 47,916.78 6,345.19 Kab. Keerom 70,020.97 18,838.39 Kab. Yahukimo 78,465.39 14,225.90 Kab. Pegunungan Bintang 123,830.59 42,845.38 Kab. Tolikara 94,527.14 17,512.99 Kab. Boven Digoel 57,604.50 18,124.87 Kab. Mappi 82,924.24 14,585.89 Kab. Asmat 66,651.45 11,591.42 Kab. Waropen 42,737.61 7,136.24 Kab. Supiori 54,609.30 11,340.37 Kab. Mamberamo Raya 53,995.70 10,320.54 Kab. Mamberamo Tengah 67,306.46 17,713.46 Kab. Yalimo 88,924.97 16,615.25 Kab. Lanny Jaya 111,200.33 17,330.38 Kab. Nduga 67,890.84 17,034.10 Kab. Puncak 95,503.69 21,131.76 Kab. Dogiyai 51,241.30 11,556.04 Kab. Intan Jaya 78,005.16 20,868.46 Kab. Deiyai 62,534.77 13,013.22 10,290.71 Kab. Sorong 66,821.41 Kab. Sorong Selatan 50,325.96 7,985.28 Kab. Raja Ampat 59,376.52 13,979.70 Kab. Teluk Bintuni 63,142.77 9,208.82 Kab. Teluk Wondama 51,136.53 7,848.24 Kab. Kaimana 44,153.10 7,152.35 Kab. Maybrat 64,089.29 11,241.70 Kab. Tambrauw 76,733.57 15,058.77 TOTAL 11,046,461.14 1,880,000.00 ALOKASI DAK UNTUK DAERAH TERTINGGAL TOTAL ALOKASI DAK SECARA NASIONAL PORSI ALOKASI DAK KE DAERAH TERTINGGAL

PEMDA

31,697,143.00 47.09%

14,926,461.14

53,233.66 63,366.25 101,174.35 104,045.52 181,490.63 124,318.39 86,430.55 112,954.00 89,927.15 58,430.75 74,478.76 77,118.37 96,755.50 117,293.84 140,991.16 96,606.49 136,096.06 73,219.42 109,299.54 88,225.02 89,878.60 66,786.96 82,717.37 84,695.77 67,280.43 58,919.81 84,890.00 102,606.73

TOTAL ALOKASI DAK


36.00% 32.24% 44.49% 32.60% 46.56% 31.52% 50.04% 36.21% 34.92% 36.72% 36.38% 42.82% 43.75% 31.90% 26.79% 42.30% 42.50% 42.89% 40.12% 41.08% 34.51% 32.71% 39.31% 34.13% 31.57% 33.44% 32.46% 33.72% 35.12%


(dalam juta rupiah)

Lampiran I

26,832,140,373

30,124,978,752

28,295,208,921

23,499,604,052

28,757,189,313

25,812,133,998

84,494,453,814

467,457,134,878

38,110,483,729

27,334,280,345

24,126,196,757

43,436,899,791

24,997,767,031

28,227,102,392

66,133,789,345

28,220,697,833

27,104,969,503

24,522,396,386

30,473,726,328

80,067,010,408

25,045,401,208

21,724,231,178

23,174,670,264

407,340,146,161

25,749,841,340

21,470,353,326

51,590,377,543

25,148,562,193

31,439,741,386

132,030,967,101

27,243,154,707

12,454,966,311

31,006,717,789

40,192,895,911

20,653,020,261

23,596,922,032

Kab. Aceh Barat

Kab. Aceh Besar

Kab. Aceh Selatan

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Tengah

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Timur

Kab. Aceh Utara

Kab. Bireun

Kab. Pidie

Kab. Simeulue

Kota Banda Aceh

Kota Sabang

Kota Langsa

Kota Lhokseumawe

Kab. Nagan Raya

Kab. Aceh Jaya

Kab. Aceh Barat Daya

Kab. Gayo Lues

Kab. Aceh Tamiang

Kab. Bener Meriah

Kota Subulussalam

Kab. Pidie Jaya

Provinsi Sumatera Utara

Kab. Asahan

Kab. Dairi

Kab. Deli Serdang

Kab. Tanah Karo

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat

Kab. Mandailing Natal

Kab. Nias

Kab. Simalungun

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Tapanuli Tengah

Kab. Tapanuli Utara

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

DBH

1,169,560,860,484

2

Nama Daerah

Provinsi Aceh

1

No

Pelengkap Buku Pegangan Tahun 2013 552,463,211,000

491,010,818,000

517,342,688,000

977,808,611,000

319,069,648,000

625,543,432,000

982,658,132,000

520,457,519,000

625,822,348,000

1,260,755,135,000

512,477,041,000

733,671,988,000

1,223,445,404,000

350,574,172,000

251,634,726,000

375,310,917,000

423,677,588,000

374,040,972,000

362,624,746,000

341,773,459,000

464,191,402,000

437,793,850,000

381,240,982,000

301,933,548,000

567,628,828,000

345,242,688,000

683,766,687,000

699,060,589,000

690,327,098,000

600,936,437,000

470,577,374,000

513,863,035,000

336,786,951,000

528,579,445,000

618,323,628,000

507,582,407,000

1,092,445,518,000

DAU

55,778,010,000

72,287,120,000

54,321,700,000

80,773,970,000

55,245,240,000

51,721,690,000

81,165,730,000

49,738,450,000

48,120,130,000

81,867,590,000

61,125,590,000

79,875,480,000

73,097,930,000

42,560,520,000

27,457,570,000

44,074,060,000

41,006,940,000

40,731,920,000

56,131,180,000

45,051,750,000

49,579,870,000

30,890,340,000

29,920,830,000

28,135,400,000

31,003,110,000

59,701,790,000

67,887,650,000

59,183,470,000

56,315,630,000

69,388,960,000

40,861,120,000

41,803,310,000

48,036,420,000

56,990,040,000

65,291,840,000

59,092,520,000

75,148,510,000

DAK -

-

10,967,130,000

-

-

9,357,910,000

-

-

-

-

-

-

-

-

8,086,750,000

-

8,232,760,000

-

7,698,870,000

9,373,360,000

8,416,360,000

9,401,500,000

-

-

-

-

9,500,640,000

-

-

-

11,834,520,000

-

-

8,560,230,000

9,948,640,000

10,214,200,000

10,007,950,000

DAK TAMBAHAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,222,785,783,000

OTSUS -

87,042,250,080

59,160,257,232

41,409,274,896

166,781,406,672

12,855,713,028

85,093,120,512

169,083,206,352

69,555,885,840

74,576,318,976

258,724,210,356

59,733,748,080

107,612,642,232

-

40,754,716,510

10,221,661,752

26,157,051,360

48,093,033,312

10,557,312,672

33,129,670,032

10,733,882,832

23,836,446,720

43,982,090,212

46,013,978,824

12,372,139,584

107,588,305,728

11,947,716,048

76,730,672,328

106,451,817,408

104,406,246,000

54,989,688,240

32,167,708,176

42,078,447,648

11,911,630,608

52,729,552,368

66,822,475,740

31,320,597,888

TJ. PROF

7,707,250,000

5,985,750,000

5,583,250,000

12,960,750,000

2,874,000,000

11,711,500,000

12,699,000,000

5,104,750,000

8,872,250,000

15,994,519,500

7,422,000,000

6,871,205,000

543,000,000

2,904,000,000

2,880,000,000

4,478,250,000

4,107,500,000

3,465,750,000

4,140,000,000

3,587,000,000

3,691,500,000

3,042,000,000

3,627,750,000

857,000,000

2,789,500,000

4,410,000,000

5,554,350,000

7,785,000,000

4,005,250,000

7,590,000,000

5,127,000,000

5,555,500,000

2,584,250,000

7,053,000,000

5,180,750,000

5,446,000,000

408,000,000

TAMSIL

ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,930,091,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,360,721,000

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

33,478,767,000

DID

BOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,587,164,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455,116,370,000

729,920,812,080

639,411,075,232

618,656,912,896

1,238,324,737,672

399,402,511,028

774,069,742,512

1,245,606,068,352

644,856,604,840

757,391,046,976

1,617,341,454,856

640,758,379,080

928,031,315,232

2,903,611,955,000

444,880,158,510

292,193,957,752

458,253,038,360

516,885,061,312

436,494,824,672

465,398,956,032

409,562,451,832

552,700,718,720

515,708,280,212

460,803,540,824

343,298,087,584

742,488,510,728

430,802,834,048

833,939,359,328

872,480,876,408

855,054,224,000

744,739,605,240

548,733,202,176

603,300,292,648

407,879,481,608

655,300,677,368

765,832,893,740

613,449,474,888

7,845,904,181,000

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


157

158

21,344,771,855

24,840,717,120

24,246,698,949

16,288,578,488

19,573,217,508

19,786,126,465

21,658,008,242

18,919,001,769

29,869,055,460

11,711,203,988

10,241,251,417

12,148,500,612

141,468,167,493

21,662,520,355

20,805,832,744

20,707,707,084

15,764,953,309

18,700,182,276

22,391,967,689

19,499,167,775

20,156,278,544

17,229,680,347

16,107,802,179

14,155,138,843

61,622,871,114

14,000,939,771

22,985,706,628

15,373,560,167

Kab. Nias Selatan

Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Serdang Bedagai

Kab. Samosir

Kab. Batubara

Kab. Labuhan Batu Utara

Kab. Labuhan Batu Selatan

Kab. Padang Lawas Utara

Kab. Padang Lawas

Kab. Nias Utara

Kab. Nias Barat

Kota Gunungsitoli

Provinsi Sumatera Barat

Kab. Limapuluh Kota

Kab. Agam

Kab. Kepulauan Mentawai

Kab. Padang Pariaman

Kab. Pasaman

Kab. Pesisir Selatan

Kab. Sijunjung

Kab. Solok

Kab. Tanah Datar

Kota Bukit Tinggi

Kota Padang Panjang

Kota Padang

Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto

Kota Solok

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

17,753,490,825

Kota Tebing Tinggi

44

19,027,687,871

15,961,200,479

Kota Tanjung Balai

43

23,092,653,191

18,278,322,842

Kota Sibolga

42

Kota Padang Sidimpuan

26,104,506,349

Kota Pematang Siantar

41

Kab. Pakpak Bharat

196,814,893,603

Kota Medan

40

45

30,527,429,361

Kota Binjai

39

DBH

20,142,884,637

Nama Daerah

Kab. Toba Samosir

38

No

318,606,999,000

296,397,490,000

369,115,746,000

1,003,116,093,000

302,846,549,000

368,311,195,000

587,104,249,000

588,040,074,000

448,681,128,000

689,380,494,000

481,180,159,000

633,453,395,000

465,535,454,000

676,516,360,000

632,930,786,000

1,039,922,511,000

356,042,897,000

251,631,634,000

294,071,932,000

371,650,111,000

387,954,949,000

400,566,653,000

457,714,720,000

517,734,102,000

384,760,680,000

628,900,240,000

440,919,622,000

422,944,097,000

273,598,951,000

423,251,346,000

368,586,756,000

369,246,576,000

338,507,471,000

492,115,399,000

1,270,244,794,000

477,553,537,000

423,292,453,000

DAU

25,424,230,000

30,307,130,000

34,950,620,000

81,841,800,000

22,732,660,000

29,814,060,000

53,771,930,000

62,411,880,000

58,358,330,000

74,481,830,000

41,291,780,000

83,765,630,000

66,250,750,000

66,037,810,000

51,502,690,000

64,822,530,000

35,585,700,000

49,261,050,000

46,564,900,000

31,082,900,000

36,311,060,000

53,225,680,000

48,433,300,000

42,178,640,000

44,730,000,000

68,230,650,000

50,779,570,000

88,375,170,000

46,587,900,000

39,957,160,000

36,283,080,000

28,391,040,000

29,474,070,000

41,399,700,000

74,276,510,000

30,656,930,000

46,036,240,000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,098,400,000

10,410,840,000

12,440,570,000

-

13,258,730,000

11,676,770,000

-

-

-

-

9,879,230,000

9,817,760,000

-

-

-

-

-

-

-

-

13,424,680,000

7,418,010,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,977,569,040

30,370,068,928

52,884,894,244

272,685,930,124

26,668,524,240

92,326,254,624

98,842,664,684

95,395,096,884

50,084,912,896

120,809,993,240

70,085,309,616

128,704,934,352

7,241,233,276

152,788,548,572

116,952,396,896

-

32,536,861,292

9,863,716,057

13,802,414,256

21,205,850,544

24,375,561,984

28,859,961,744

48,963,819,600

65,613,054,672

36,239,576,256

112,797,226,376

54,969,806,304

9,522,393,696

9,298,946,448

66,080,936,592

48,789,259,080

28,391,562,720

26,994,727,440

80,376,857,280

328,422,264,192

72,914,073,264

60,655,435,006

TJ. PROF

1,909,500,000

1,745,500,000

2,172,000,000

10,004,248,000

1,376,250,000

1,581,500,000

5,163,500,000

5,612,250,000

4,546,750,000

10,341,000,000

3,708,750,000

5,703,500,000

3,900,000,000

4,709,250,000

6,790,725,000

855,000,000

2,432,750,000

1,512,000,000

2,079,000,000

4,324,500,000

4,412,250,000

4,608,000,000

2,708,000,000

4,419,000,000

4,733,337,500

5,918,750,000

5,116,250,000

6,846,000,000

1,987,500,000

3,225,000,000

1,755,000,000

2,125,000,000

2,269,950,000

1,573,517,000

11,538,000,000

4,293,000,000

5,220,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

36,792,797,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560,500,320,000

BOS

380,918,298,040

358,820,188,928

459,123,260,244

1,367,648,071,124

353,623,983,240

492,033,009,624

744,882,343,684

760,557,700,884

572,081,960,896

907,453,887,240

596,265,998,616

864,886,189,352

554,604,207,276

900,051,968,572

808,176,597,896

1,666,100,361,000

426,598,208,292

322,147,630,057

366,336,006,256

428,263,361,544

453,053,820,984

487,260,294,744

557,819,839,600

629,944,796,672

470,463,593,756

815,846,866,376

551,785,248,304

541,112,340,696

338,891,307,448

532,514,442,592

455,414,095,080

428,154,178,720

399,246,218,440

615,465,473,280

1,721,274,365,192

585,417,540,264

535,204,128,006

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


22,885,302,471

2,712,574,633,739

2,586,032,305,906

480,349,061,440

517,629,092,494

987,902,408,795

424,778,830,859

542,820,963,655

1,352,878,792,493

505,585,679,810

1,518,628,509,182

453,834,668,528

517,251,028,572

502,400,549,256

915,504,926,851

283,552,073,488

775,259,115,774

279,806,327,044

358,356,310,206

268,943,324,250

266,644,467,334

Kab. Solok Selatan

Provinsi Riau

Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Kampar

Kab. Kuantan Singingi

Kab. Pelalawan

Kab. Rokan Hilir

Kab. Rokan Hulu

Kab. Siak

Kota Dumai

Kota Pekanbaru

Kab. Kepulauan Meranti

Provinsi Kepulauan Riau

Kab. Bintan

Kab. Natuna

Kab. Karimun

Kota Batam

Kota Tanjung Pinang

Kab. Lingga

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

110 Kota Jambi 111 Kota Sungai Penuh

108 Kab. Tanjung Jabung Timur 109 Kab. Tebo

106 Kab. Sarolangun 107 Kab. Tanjung Jabung Barat

104 Kab. Merangin 105 Kab. Muaro Jambi

102 Kab. Bungo 103 Kab. Kerinci

DAU

DAK

626,331,743,000 344,517,814,000

67,237,871,118

461,006,766,000

116,840,022,378

131,842,012,778

430,383,112,000

387,991,551,000

310,162,965,324

472,596,098,000

155,165,316,807

543,498,995,000

225,124,779,598

391,078,509,206

565,160,895,000

501,185,353,000

92,345,974,207

523,680,270,000

27,503,860,000

56,330,990,000

41,950,160,000

8,069,440,000

3,548,560,000

45,967,650,000

53,326,370,000

51,814,890,000

60,810,270,000

54,327,910,000

49,684,450,000

507,478,487,000

93,447,331,355

51,035,790,000

836,578,062,000

70,331,031,916

52,454,030,000

233,124,880,000

6,413,890,000

1,766,620,000

59,434,120,000

10,824,160,000

65,272,470,000

21,630,860,000

36,672,910,000

18,219,110,000

30,355,870,000

-

17,726,220,000

18,905,960,000

52,511,390,000

12,355,990,000

1,541,560,000

54,949,780,000

14,544,970,000

56,911,990,000

10,052,520,000

38,738,320,000

40,723,470,000

46,605,610,000

59,044,440,000

33,771,130,000

505,505,069,853

298,552,154,000

348,778,489,000

528,839,827,000

306,219,557,000

177,949,262,000

288,685,934,000

656,067,610,000

342,086,718,000

738,107,469,000

345,090,262,000

272,530,626,000

528,854,782,000

388,866,199,000

491,287,503,000

569,206,381,000

685,859,400,000

587,933,543,000

773,041,103,000

31,862,241,000

726,630,916,000

351,505,736,000

400,374,128,000

523,534,850,000

343,061,622,000

253,809,660,711

496,530,593,129

19,285,353,602

Kab. Dharmasraya

77

99 Kab. Kepulauan Anambas 100 Provinsi Jambi 101 Kab. Batanghari

19,616,843,362

Kab. Pasaman Barat

76

DBH

17,360,235,923

Nama Daerah

Kota Pariaman

75

No -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,194,930,000

-

-

-

-

9,487,440,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,668,650,000

7,956,090,000

10,476,550,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,759,209,552

132,993,717,264

56,498,490,896

8,499,074,442

49,299,219,216

43,678,178,348

62,467,807,556

135,829,617,184

77,326,196,400

73,833,856,960

49,757,784,192

-

3,792,197,088

15,643,518,912

43,116,568,456

44,787,292,416

34,837,944,480

11,823,983,424

27,581,524,996

-

23,873,124,624

164,080,344,372

44,837,184,000

55,570,674,172

54,516,924,288

41,665,137,740

39,246,877,236

74,904,570,756

127,254,821,904

70,011,848,620

76,076,571,168

81,447,474,768

-

33,969,593,104

41,171,284,820

65,676,718,080

41,049,956,304

TJ. PROF

2,379,000,000

4,146,500,000

4,412,000,000

3,854,500,000

4,377,000,000

5,205,000,000

5,465,250,000

5,985,000,000

3,630,000,000

5,052,000,000

4,569,500,000

-

1,359,000,000

3,999,000,000

1,879,500,000

4,489,500,000

3,200,250,000

2,252,500,000

2,437,250,000

84,000,000

3,488,250,000

5,247,750,000

4,813,375,000

5,218,000,000

6,681,000,000

8,344,750,000

4,636,500,000

6,402,750,000

11,750,000,000

6,480,000,000

9,046,000,000

10,672,600,000

426,000,000

3,896,000,000

4,253,500,000

4,878,000,000

2,190,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,261,653,000

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

18,062,198,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

338,994,410,000

-

-

-

-

-

-

-

167,873,850,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

640,565,110,000

BOS

421,159,883,552

819,802,950,264

563,867,416,896

450,806,126,442

445,216,330,216

567,446,926,348

664,758,422,556

758,790,402,184

642,951,819,400

656,894,036,960

611,490,221,192

1,226,608,262,000

298,925,037,088

324,608,562,912

395,541,177,456

637,550,739,416

355,081,911,480

266,785,655,424

340,335,568,996

880,960,023,000

387,667,202,624

937,791,433,372

394,740,821,000

353,045,520,172

608,958,666,288

491,387,476,740

547,526,870,236

652,055,261,756

879,814,001,904

678,970,361,620

915,075,664,168

134,034,835,768

1,424,422,544,000

437,763,449,104

500,360,612,820

663,610,558,080

420,072,708,304

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


159

160

No

Nama Daerah

1,060,663,183,000

269,113,498,532

41,304,663,581

148 Kab. Lampung Barat 558,555,207,000

330,693,785,000

357,903,449,000

41,553,824,771

332,487,823,000

21,371,404,305

404,397,726,000

26,285,060,167

397,724,977,000

24,393,617,877

329,881,353,000

23,192,546,911

22,671,790,084

537,903,521,000

498,073,138,000

22,632,598,100

28,653,935,484

483,142,211,000

444,045,665,000

45,054,872,992

854,647,828,000

74,616,473,483

358,875,317,000

54,222,589,611

19,746,918,807

358,151,691,000

336,873,338,000

69,796,694,288

363,886,920,000

68,149,468,444

384,421,523,000

54,580,214,162

376,540,510,000

50,809,326,562

444,188,100,000

52,934,160,023

717,140,118,000

98,638,262,424

308,418,229,000

190,658,080,791

132,247,821,607

459,577,915,000

615,538,759,000

192,492,807,392

520,287,726,000

242,497,417,657

203,149,812,941

772,464,315,000

381,727,246,765

377,966,605,000 352,645,058,000

316,529,382,000

232,065,693,614

193,083,597,945

517,309,972,000 1,125,008,229,000

192,303,776,672

280,534,251,797

844,190,649,000

229,740,684,435

269,736,368,984

678,488,372,000

635,200,715,000

665,586,650,462

779,996,199,802

451,257,714,000

2,198,365,340,882

566,788,216,000

356,283,035,377

DAU 870,516,767,000

DBH

1,737,278,429,482

146 Kab. Bengkulu Tengah 147 Provinsi Lampung

144 Kab. Lebong 145 Kab. Kepahiang

142 Kab. Seluma 143 Kab. Mukomuko

140 Kota Bengkulu 141 Kab. Kaur

138 Kab. Bengkulu Utara 139 Kab. Rejang Lebong

136 Provinsi Bengkulu 137 Kab. Bengkulu Selatan

134 Kab. Bangka Barat 135 Kab. Belitung Timur

132 Kab. Bangka Selatan 133 Kab. Bangka Tengah

130 Kab. Belitung 131 Kota Pangkal Pinang

128 Provinsi Bangka Belitung 129 Kab. Bangka

126 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 127 Kab. Empat Lawang

124 Kab. Ogan Ilir 125 Kab. Ogan Komering Ulu Timur

122 Kota Prabumulih 123 Kab. Banyuasin

120 Kota Pagar Alam 121 Kota Lubuk Linggau

118 Kab. Ogan Komering Ulu 119 Kota Palembang

116 Kab. Muara Enim 117 Kab. Ogan Komering Ilir

114 Kab. Musi Banyuasin 115 Kab. Musi Rawas

112 Provinsi Sumatera Selatan 113 Kab. Lahat

76,558,590,000

60,108,230,000

53,161,870,000

41,050,150,000

45,185,650,000

54,745,730,000

50,835,810,000

48,179,900,000

44,259,850,000

48,767,610,000

46,762,980,000

46,491,850,000

51,587,330,000

38,323,020,000

37,411,920,000

37,670,750,000

53,365,440,000

32,626,040,000

41,549,650,000

44,749,920,000

44,170,570,000

45,439,740,000

54,837,960,000

59,760,030,000

65,989,790,000

127,959,980,000

30,853,630,000

31,334,550,000

32,269,310,000

66,991,120,000

20,890,190,000

94,371,540,000

46,527,530,000

85,272,350,000

63,490,600,000

56,113,430,000

25,188,400,000

DAK -

12,723,560,000

-

7,772,320,000

7,742,040,000

7,942,450,000

8,912,330,000

9,026,100,000

8,082,770,000

-

-

-

-

-

-

-

-

9,803,430,000

-

-

-

-

8,562,910,000

8,688,950,000

-

12,055,370,000

19,230,500,000

-

-

-

-

-

16,418,420,000

-

12,665,860,000

-

9,950,250,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,845,184,800

-

30,348,432,232

28,205,308,587

22,245,261,984

29,072,552,564

37,059,082,416

25,582,829,680

84,105,958,032

61,230,778,880

57,202,728,896

55,298,576,656

-

20,133,405,360

19,403,374,344

19,973,265,120

18,841,796,208

35,481,819,792

29,769,265,948

40,837,900,896

-

21,198,148,416

29,432,766,528

80,755,981,344

64,592,886,768

86,725,205,004

38,119,616,064

49,175,338,464

28,125,234,720

338,905,270,559

63,024,645,888

82,748,638,032

101,187,324,141

58,215,429,648

62,160,020,172

84,980,042,548

TJ. PROF

6,726,000,000

417,000,000

3,122,750,000

2,741,500,000

3,235,500,000

3,094,250,000

4,397,624,000

2,953,000,000

4,749,750,000

4,078,500,000

4,347,750,000

4,185,000,000

249,000,000

3,102,750,000

2,707,512,500

3,141,000,000

2,573,000,000

2,348,250,000

3,201,000,000

4,561,250,000

-

3,567,000,000

4,659,490,000

8,427,750,000

7,707,750,000

9,479,750,000

2,848,750,000

3,117,000,000

3,324,000,000

12,171,368,750

5,243,250,000

11,931,000,000

8,259,000,000

7,545,000,000

7,821,250,000

6,411,000,000

780,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

28,186,303,000

2,000,000,000

-

-

-

2,000,000,000

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

28,353,598,000

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

2,000,000,000

-

32,563,403,000

-

2,000,000,000

DID

BOS

-

774,390,080,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,422,450,000

-

-

-

-

-

-

-

131,190,220,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

812,555,450,000

744,594,844,800

1,897,578,493,000

425,099,157,232

437,642,447,587

411,096,684,984

502,222,588,564

499,043,593,416

416,679,852,680

671,019,079,032

612,150,026,880

591,455,669,896

550,021,091,656

1,106,906,608,000

420,434,492,360

417,674,497,844

399,658,353,120

448,470,586,208

454,877,632,792

451,060,425,948

562,690,768,896

892,500,908,000

387,186,027,416

557,197,081,528

764,482,520,344

670,633,522,768

1,017,859,750,004

424,467,054,064

463,593,493,464

380,247,926,720

1,575,639,391,309

606,468,057,888

1,051,660,247,032

834,462,226,141

798,899,354,648

584,729,584,172

724,242,938,548

1,709,040,617,000

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah


87,993,974,802

54,624,000,676

185 Kota Sukabumi 449,179,037,000

536,884,996,000

686,520,759,000

60,646,025,075

1,051,235,707,000

85,146,175,364

1,485,941,032,000

255,880,585,851

117,278,856,687

1,225,934,879,000

1,036,263,413,000

68,727,233,139

68,982,626,236

1,331,012,058,000

109,504,441,242

722,162,721,000 1,032,567,532,000

995,993,633,000

187,265,043,066

998,586,961,000

77,762,299,562

59,778,245,725

1,134,530,200,000

265,804,776,269

87,158,065,911

1,134,695,113,000

1,563,833,157,000

122,763,106,697

175,807,783,523

1,280,797,128,000

1,305,617,257,000

75,589,464,784

81,681,881,874

1,303,907,527,000

75,765,552,313

1,887,770,112,500

1,730,063,709,000

194,707,998,344

1,472,453,011,000 1,083,590,174,000

358,227,533,614

160,272,681,344

299,182,466,000

10,192,089,356,098

1,347,980,227,121

380,947,218,000

338,570,276,000

31,828,358,503

35,906,161,215

499,454,898,000

538,309,950,000

33,178,935,585

374,201,187,000

33,859,322,411

864,816,041,000

68,780,044,857

38,654,522,850

517,219,746,000

482,230,950,000

45,762,072,678

600,816,655,000

860,136,385,000

67,056,223,328

761,218,384,000

44,904,147,398

48,040,594,842

134,914,109,523

1,086,335,279,000

65,224,950,654

DAU 769,867,834,000

DBH

43,716,294,635

183 Kota Cirebon 184 Kota Depok

181 Kota Bekasi 182 Kota Bogor

179 Kab. Tasikmalaya 180 Kota Bandung

177 Kab. Sukabumi 178 Kab. Sumedang

175 Kab. Purwakarta 176 Kab. Subang

173 Kab. Kuningan 174 Kab. Majalengka

171 Kab. Indramayu 172 Kab. Karawang

169 Kab. Cirebon 170 Kab. Garut

167 Kab. Ciamis 168 Kab. Cianjur

165 Kab. Bekasi 166 Kab. Bogor

163 Provinsi Jawa Barat 164 Kab. Bandung

161 Kab. Tulang Bawang Barat 162 Provinsi DKI Jakarta

159 Kab. Pringsewu 160 Kab. Mesuji

157 Kota Metro 158 Kab. Pesawaran

155 Kab. Way Kanan 156 Kota Bandar Lampung

153 Kab. Tanggamus 154 Kab. Tulang Bawang

151 Kab. Lampung Utara 152 Kab. Lampung Timur

149 Kab. Lampung Selatan 150 Kab. Lampung Tengah

28,349,870,000

29,572,960,000

28,845,610,000

26,223,550,000

36,189,790,000

67,312,530,000

98,997,370,000

81,900,500,000

139,931,460,000

59,497,100,000

56,137,400,000

72,963,000,000

62,124,640,000

105,540,220,000

74,211,500,000

154,405,770,000

97,245,530,000

97,513,400,000

95,612,680,000

216,694,720,000

114,477,860,000

159,094,010,000

80,072,050,000

-

48,614,120,000

40,157,750,000

57,508,750,000

62,283,960,000

36,676,760,000

65,028,050,000

72,750,370,000

53,295,680,000

71,179,650,000

62,383,990,000

79,416,770,000

92,974,600,000

77,181,780,000

DAK -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,152,860,000

-

-

-

-

-

-

25,327,110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,142,870,000

-

-

12,180,390,000

-

-

-

12,738,330,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,141,215,779

130,181,675,036

59,537,083,968

159,810,962,688

212,065,989,840

404,453,525,236

336,260,025,168

223,099,261,308

284,686,849,584

242,386,866,288

155,559,704,420

230,576,406,620

223,939,301,904

244,419,332,120

234,820,459,925

413,509,477,037

295,662,185,106

302,402,752,232

353,736,710,928

344,718,093,444

213,934,946,256

428,353,135,139

-

1,257,354,705,576

42,144,214,464

18,000,690,576

116,839,474,294

77,948,177,904

64,054,641,080

218,567,195,272

68,453,214,112

40,223,540,472

95,855,248,000

190,793,296,800

123,189,820,704

235,106,853,364

130,773,011,040

TJ. PROF

-

8,400,500,000

2,317,250,000

3,751,750,000

5,837,625,000

12,595,800,000

4,641,750,000

8,721,600,000

6,942,750,000

4,998,000,000

3,966,512,500

8,838,000,000

11,337,000,000

12,994,750,000

10,214,514,000

4,320,962,500

8,219,000,000

9,961,262,500

6,029,500,000

10,629,000,000

12,846,000,000

12,422,000,000

5,979,000,000

31,323,000,000

2,167,500,000

2,334,750,000

4,074,000,000

4,347,000,000

1,332,423,000

4,481,250,000

6,060,750,000

3,556,800,000

5,746,000,000

9,306,000,000

12,246,000,000

11,243,000,000

8,053,250,000

TAMSIL

ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DID

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

2,000,000,000

-

-

-

2,000,000,000

27,930,145,000

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,161,094,410,000

797,642,250,000

BOS

552,670,122,779

944,838,949,036

627,584,939,968

876,307,021,688

1,305,329,111,840

1,970,302,887,236

1,665,834,024,168

1,349,984,774,308

1,786,725,977,584

1,339,449,498,288

937,826,337,920

1,308,371,039,620

1,295,987,902,904

1,497,484,502,120

1,453,941,586,925

2,161,396,476,537

1,681,923,843,106

1,715,494,671,732

1,759,286,417,928

2,459,811,925,944

1,424,848,980,256

2,329,932,854,139

5,719,598,471,000

2,387,502,421,576

475,873,052,464

399,063,466,576

677,877,122,294

693,031,957,904

478,265,011,080

1,180,822,681,272

676,664,470,112

579,306,970,472

773,597,553,000

1,122,619,671,800

988,809,304,704

1,425,659,732,364

987,875,875,040

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


161

162

No

Nama Daerah

640,273,360,000

34,855,731,488

34,403,152,720

222 Kab. Semarang 778,604,920,000

793,904,679,000

29,966,658,931

719,185,020,000

30,149,001,454

960,479,326,000 931,426,998,000

768,500,117,000

33,014,928,553

26,803,321,047

899,528,369,000

37,853,981,865

41,889,294,073

719,406,935,000

1,066,318,427,000

42,155,772,654

161,476,814,429

788,134,078,000

1,021,871,180,000

37,853,100,525

62,568,581,766

810,216,582,000

814,380,324,000

40,262,149,519

34,940,311,772

906,666,365,000

737,911,647,000

45,223,472,047

1,197,315,060,000

39,246,302,634

1,098,999,510,000

81,543,930,825

871,685,981,000

37,763,820,120

753,830,036,000

68,474,162,127

33,228,604,993

641,663,630,000

29,022,469,985

763,426,566,000 1,127,939,938,000

31,107,489,395

1,670,859,369,000

686,097,600,193

62,603,751,433

536,177,454,000

95,609,301,400

513,769,007,000

47,230,177,631

461,398,284,000 829,387,856,000

1,115,364,627,000

173,299,041,287

83,408,067,774

868,652,743,000

68,934,728,352

139,178,292,991

988,536,476,000

901,740,477,000

68,354,773,671

617,081,101,000

70,426,772,698

909,359,898,000

63,181,310,762

415,863,955,205

317,122,023,000

63,366,217,325

657,012,125,000

60,496,878,885

DAU 489,174,792,000

DBH

55,345,183,475

220 Kab. Purworejo 221 Kab. Rembang

218 Kab. Pemalang 219 Kab. Purbalingga

216 Kab. Pati 217 Kab. Pekalongan

214 Kab. Kudus 215 Kab. Magelang

212 Kab. Kendal 213 Kab. Klaten

210 Kab. Karanganyar 211 Kab. Kebumen

208 Kab. Grobogan 209 Kab. Jepara

206 Kab. Cilacap 207 Kab. Demak

204 Kab. Boyolali 205 Kab. Brebes

202 Kab. Batang 203 Kab. Blora

200 Kab. Banjarnegara 201 Kab. Banyumas

198 Kota Tangerang Selatan 199 Provinsi Jawa Tengah

196 Kota Tangerang 197 Kota Serang

194 Kab. Tangerang 195 Kota Cilegon

192 Kab. Pandeglang 193 Kab. Serang

190 Provinsi Banten 191 Kab. Lebak

188 Kota Banjar 189 Kab. Bandung Barat

186 Kota Cimahi 187 Kota Tasikmalaya

59,113,470,000

56,771,470,000

53,323,020,000

66,641,060,000

71,402,250,000

60,587,590,000

72,903,370,000

70,070,870,000

52,208,880,000

61,175,420,000

59,393,690,000

79,063,860,000

55,203,060,000

67,487,370,000

104,304,440,000

76,556,190,000

108,157,350,000

82,628,900,000

59,233,500,000

53,492,890,000

49,792,440,000

78,662,730,000

69,482,630,000

82,522,510,000

884,850,000

35,555,680,000

27,706,130,000

5,558,320,000

120,033,790,000

75,493,710,000

122,250,360,000

103,372,970,000

14,134,950,000

64,682,770,000

21,127,340,000

36,374,200,000

25,643,550,000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,610,860,000

17,812,630,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,293,736,832

144,682,060,224

213,231,149,730

143,160,936,292

199,125,550,368

149,194,347,120

233,058,776,688

149,320,424,240

145,846,272,384

289,973,285,088

176,421,790,800

217,596,678,315

211,761,122,731

143,602,178,363

199,982,228,112

154,749,232,512

276,890,696,177

211,623,017,256

232,839,397,248

185,755,945,680

122,587,099,372

291,021,316,560

180,649,624,032

-

95,621,391,088

88,755,680,016

182,020,611,292

69,164,162,120

193,082,784,480

142,189,931,716

179,371,048,992

178,215,796,724

-

211,872,787,824

43,286,641,592

169,981,618,572

109,100,207,468

TJ. PROF

6,197,250,000

4,047,000,000

6,496,250,000

7,575,500,000

3,929,250,000

9,126,750,000

5,079,675,000

14,732,873,000

6,829,750,000

5,617,250,000

5,990,500,000

12,513,000,000

8,148,250,000

7,976,212,500

6,576,000,000

3,738,000,000

10,684,187,500

9,060,500,000

6,594,250,000

4,660,750,000

4,496,850,000

8,574,975,000

5,625,646,360

2,034,000,000

1,570,500,000

4,971,000,000

4,819,500,000

2,655,250,000

2,986,875,000

7,555,250,000

13,671,000,000

8,196,750,000

882,000,000

8,199,000,000

940,500,000

1,542,250,000

3,163,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

2,000,000,000

-

-

24,693,637,000

-

2,000,000,000

-

-

2,000,000,000

-

21,826,131,000

34,213,477,000

28,744,488,000

34,422,901,000

28,424,490,000

28,921,904,000

31,885,637,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,750,306,650,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,049,563,240,000

BOS

1,035,209,376,832

845,773,890,224

1,066,955,098,730

936,562,516,292

1,205,884,048,368

987,408,804,120

1,271,521,147,688

1,133,652,536,240

924,291,837,384

1,423,084,382,088

1,029,940,058,800

1,333,044,718,315

1,085,329,014,731

1,035,446,084,863

1,217,529,033,112

972,955,069,512

1,617,740,930,677

1,402,311,927,256

1,172,353,128,248

997,739,621,680

818,540,019,372

1,508,198,959,560

1,019,184,466,392

4,527,548,660,000

668,467,672,088

671,795,855,016

1,078,356,998,292

567,200,506,120

1,460,389,980,480

1,125,777,271,716

1,323,439,744,992

1,209,338,623,724

1,681,661,291,000

1,194,114,455,824

382,476,504,592

864,910,193,572

627,081,549,468

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah


52,956,572,680

45,861,079,398

259 Kab. Pacitan 647,293,403,000

928,265,611,000

832,266,682,000

58,558,002,900

1,439,234,034,000

75,386,557,276

761,637,391,000

46,313,609,894

95,642,694,281

734,152,390,000

828,524,528,000

49,793,745,263

47,008,964,554

958,344,988,000

79,097,333,520

920,097,938,000 1,056,481,076,000

77,517,604,654

804,903,511,000 1,417,603,982,000

72,517,322,076

82,283,785,706

752,776,704,000

50,054,815,113

170,027,465,768

876,021,914,000

490,041,942,733

944,297,542,000

52,338,812,959

778,024,112,000 1,154,495,171,000

120,204,286,519

64,120,210,413

1,632,648,287,000

1,353,092,362,240

597,212,209,000

55,486,770,035

594,978,790,000 891,589,912,000

51,261,221,259

779,069,238,000

854,810,634,000

23,949,536,067

34,658,119,780

27,219,764,725

828,334,768,000

370,642,983,000

27,272,844,780

97,906,846,035

659,647,382,000

53,822,170,472

358,331,867,000 1,054,002,569,000

22,540,811,293

384,489,368,000

28,013,160,858

138,874,848,342

385,859,241,000

665,548,034,000

22,376,062,522

917,476,557,000

30,893,462,110

651,171,674,000

34,771,516,892

957,576,304,000

35,465,177,446

44,087,885,063

763,462,900,000

35,805,873,938

DAU 869,155,545,000

DBH

32,591,002,798

257 Kab. Nganjuk 258 Kab. Ngawi

255 Kab. Malang 256 Kab. Mojokerto

253 Kab. Madiun 254 Kab. Magetan

251 Kab. Lamongan 252 Kab. Lumajang

249 Kab. Jombang 250 Kab. Kediri

247 Kab. Gresik 248 Kab. Jember

245 Kab. Bojonegoro 246 Kab. Bondowoso

243 Kab. Banyuwangi 244 Kab. Blitar

241 Provinsi Jawa Timur 242 Kab. Bangkalan

239 Kab. Sleman 240 Kota Yogyakarta

237 Kab. Gunung Kidul 238 Kab. Kulon Progo

235 Provinsi DI Yogyakarta 236 Kab. Bantul

233 Kota Surakarta 234 Kota Tegal

231 Kota Salatiga 232 Kota Semarang

229 Kota Magelang 230 Kota Pekalongan

227 Kab. Wonogiri 228 Kab. Wonosobo

225 Kab. Tegal 226 Kab. Temanggung

223 Kab. Sragen 224 Kab. Sukoharjo

51,937,520,000

71,219,840,000

79,245,230,000

52,117,700,000

112,312,350,000

46,164,370,000

51,129,000,000

58,667,580,000

75,665,880,000

69,281,810,000

58,289,380,000

87,809,620,000

49,106,180,000

70,616,900,000

62,060,830,000

70,322,560,000

76,997,760,000

91,411,820,000

85,644,430,000

6,220,630,000

50,823,330,000

52,894,140,000

65,283,610,000

47,196,880,000

34,495,900,000

33,530,910,000

37,914,730,000

49,976,740,000

28,398,410,000

38,549,650,000

22,793,560,000

57,950,180,000

75,705,890,000

46,658,240,000

72,524,910,000

53,124,680,000

61,857,560,000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,093,700,000

-

-

-

13,829,580,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158,151,929,076

203,808,369,696

248,497,689,024

184,162,842,540

376,479,049,812

207,263,949,284

174,977,063,424

173,688,126,336

240,531,843,312

283,649,011,036

221,708,112,490

342,917,765,328

168,338,881,692

141,984,418,444

242,362,155,888

289,955,046,600

298,404,246,240

162,475,376,078

-

132,153,231,168

234,561,520,880

132,730,499,856

192,912,365,328

170,477,154,144

-

69,163,140,372

183,656,981,824

253,326,821,196

51,724,387,728

6,791,402,880

60,734,360,532

137,357,945,424

225,100,524,096

126,967,067,136

198,079,950,528

171,225,388,764

212,649,556,368

TJ. PROF

4,833,000,000

5,154,000,000

1,174,288,000

1,859,500,000

11,973,000,000

1,063,162,500

2,848,000,000

3,795,500,000

2,160,250,000

-

4,386,000,000

3,148,237,500

2,910,000,000

5,746,500,000

5,178,000,000

2,360,862,500

4,285,500,000

3,864,750,000

168,000,000

6,370,750,000

12,309,250,000

8,604,500,000

7,185,000,000

5,007,050,000

1,860,000,000

2,534,000,000

2,461,000,000

8,876,000,000

2,181,800,000

1,709,750,000

1,943,750,000

6,444,000,000

6,307,401,630

5,723,398,000

10,343,000,000

8,577,000,000

6,702,500,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

28,712,194,000

-

-

-

27,010,988,000

31,364,539,000

-

-

-

2,000,000,000

27,301,155,000

30,422,296,000

32,095,325,000

-

-

-

23,968,142,000

2,000,000,000

32,955,109,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,777,420,060,000

-

-

-

-

-

272,870,830,000

BOS

864,215,852,076

1,176,235,079,696

1,257,182,818,024

1,070,406,724,540

1,939,998,433,812

1,016,128,872,784

963,106,453,424

1,064,675,734,336

1,305,415,155,312

1,409,411,897,036

1,204,481,430,490

1,851,479,604,828

1,052,269,560,692

1,012,582,761,444

1,185,622,899,888

1,306,936,011,100

1,534,182,677,240

1,051,605,638,078

4,523,181,932,000

772,379,116,168

1,221,379,337,880

789,207,929,856

1,044,450,213,328

1,077,491,718,144

1,161,529,640,000

477,871,033,372

916,635,202,824

1,366,182,130,196

440,636,464,728

431,540,170,880

471,330,911,532

867,300,159,424

1,224,590,372,726

830,520,379,136

1,238,524,164,528

996,389,968,764

1,150,365,161,368

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


163

164

No

Nama Daerah

1,062,516,940,000

264,484,111,962

69,303,911,303

296 Kab. Barito Selatan 504,292,137,000

627,894,391,000

343,376,301,000

21,861,791,267

32,613,754,801

468,104,101,000

386,021,907,000

33,280,431,849

431,527,888,000

24,132,334,340

626,879,054,000

51,353,892,732

20,500,050,924

738,622,011,000

674,049,502,000

44,116,122,881

37,813,139,051

702,231,663,000

463,983,726,000

28,725,886,622

898,337,135,000

74,871,813,703

782,050,975,000

41,734,676,945

18,608,713,452

534,166,873,000

34,037,053,718

457,245,355,000

24,567,836,138

374,362,261,000 1,144,712,840,000

149,435,657,567

1,160,025,693,000

44,173,692,531

414,534,284,000

336,025,486,344

353,127,853,000

42,881,584,600

354,452,407,000

45,244,915,955

46,412,781,963

746,686,937,000

474,093,362,000

44,041,266,648

83,285,881,221

562,943,089,000

355,673,006,000

39,609,570,839

96,594,332,372

996,300,694,000

849,399,312,000

59,562,988,868

737,814,627,000

917,539,019,000

98,696,220,772

692,549,026,000

47,561,243,606

53,471,474,051

1,104,580,340,000

148,868,455,782

152,713,990,816

683,242,704,000

848,994,313,000

75,457,030,868

890,922,311,000

51,770,234,913

76,405,481,577

992,689,474,000

118,681,422,625

DAU 702,610,217,000

DBH

83,062,202,575

294 Kab. Kubu Raya 295 Provinsi Kalimantan Tengah

292 Kab. Melawi 293 Kab. Kayong Utara

290 Kota Singkawang 291 Kab. Sekadau

288 Kab. Sintang 289 Kota Pontianak

286 Kab. Sambas 287 Kab. Sanggau

284 Kab. Ketapang 285 Kab. Pontianak

282 Kab. Landak 283 Kab. Kapuas Hulu

280 Provinsi Kalimantan Barat 281 Kab. Bengkayang

278 Kota Surabaya 279 Kota Batu

276 Kota Pasuruan 277 Kota Probolinggo

274 Kota Malang 275 Kota Mojokerto

272 Kota Kediri 273 Kota Madiun

270 Kab. Tulungagung 271 Kota Blitar

268 Kab. Trenggalek 269 Kab. Tuban

266 Kab. Situbondo 267 Kab. Sumenep

264 Kab. Sampang 265 Kab. Sidoarjo

262 Kab. Ponorogo 263 Kab. Probolinggo

260 Kab. Pamekasan 261 Kab. Pasuruan

39,197,280,000

63,299,310,000

98,923,710,000

53,326,830,000

70,841,220,000

67,267,030,000

61,795,550,000

28,031,320,000

118,272,860,000

87,629,850,000

103,263,120,000

48,281,810,000

106,630,860,000

107,474,410,000

76,189,150,000

81,197,810,000

74,172,390,000

25,376,230,000

68,180,790,000

32,341,470,000

25,890,580,000

21,279,540,000

30,315,710,000

27,544,290,000

29,999,610,000

29,707,730,000

71,687,640,000

49,173,770,000

64,974,660,000

79,219,770,000

70,113,940,000

54,281,080,000

90,867,200,000

62,235,420,000

65,307,550,000

77,421,870,000

82,409,380,000

DAK

-

-

-

8,019,080,000

13,626,150,000

10,065,960,000

-

-

13,772,550,000

12,687,670,000

13,437,480,000

-

16,764,310,000

13,717,250,000

12,522,310,000

10,801,490,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,313,350,000

-

14,517,310,000

-

-

-

14,662,400,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,938,675,732

-

55,773,608,514

11,325,337,200

19,557,932,112

27,141,892,392

49,068,704,880

115,144,281,216

52,370,722,368

46,193,085,648

100,351,580,248

58,253,963,280

57,156,447,144

43,515,456,336

47,704,930,560

33,705,608,840

-

39,922,558,944

345,347,980,072

57,420,971,280

45,679,318,848

37,336,518,318

148,856,328,288

64,955,713,742

92,321,237,908

59,399,683,104

280,389,067,185

211,213,316,128

191,725,961,843

153,186,237,072

123,645,067,056

273,945,257,048

95,085,266,256

170,882,687,224

242,485,420,796

235,295,721,360

145,828,996,968

TJ. PROF

4,311,000,000

-

4,922,500,000

3,111,000,000

5,196,000,000

3,548,250,000

3,585,000,000

2,841,750,000

6,354,000,000

6,384,500,000

8,057,750,000

2,700,500,000

6,901,000,000

6,696,000,000

6,525,000,000

4,916,250,000

303,000,000

2,454,000,000

4,385,500,000

1,232,500,000

1,089,248,000

1,128,000,000

3,773,250,000

1,651,500,000

1,207,500,000

787,150,000

2,686,512,500

2,942,250,000

2,933,000,000

9,050,000,000

4,862,750,000

6,981,000,000

5,059,500,000

3,110,500,000

2,382,000,000

8,226,750,000

4,687,250,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,572,708,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

35,795,120,000

30,239,200,000

-

-

28,763,620,000

2,000,000,000

-

-

-

-

-

25,767,431,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245,407,820,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

534,270,810,000

BOS

586,739,092,732

1,371,224,070,000

787,514,209,514

419,158,548,200

577,325,403,112

494,045,039,392

545,977,142,880

806,469,113,216

929,392,143,368

826,944,607,648

927,341,593,248

573,219,999,280

1,085,789,752,144

953,454,091,336

677,108,263,560

587,866,513,840

1,753,459,040,000

442,115,049,944

1,577,939,963,072

505,529,225,280

425,786,999,848

416,196,465,318

965,427,345,288

598,484,065,742

686,471,436,908

445,567,569,104

1,379,827,533,685

1,114,728,648,128

997,448,248,843

1,158,995,026,072

902,484,133,056

1,439,787,677,048

888,771,980,256

1,110,990,351,224

1,201,097,281,796

1,313,633,815,360

950,198,243,968

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah


911,073,154,992

723,737,227,590

333 Kota Balikpapan 427,133,126,000

307,765,777,000

620,970,044,000

751,433,693,478

506,528,289,000

647,911,525,003

599,731,060,000

816,884,815,530

1,734,844,938,900

150,245,858,000

326,787,105,000

902,178,786,029

3,741,394,210,225

471,929,720,000

55,539,336,500

871,605,422,302

398,801,458,000

287,613,144,000

4,474,641,721,215

631,124,460,000

316,502,382,239

319,509,046,487

358,995,070,000

123,405,946,864

143,571,333,765

383,383,301,000

439,195,379,000

296,702,518,673

231,143,858,712

405,082,029,000

564,592,305,000

295,228,153,282

332,312,518,265

415,479,351,000

122,253,782,492

453,312,619,000

490,244,084,000

121,750,230,663

590,526,945,000 452,522,473,000

144,298,976,116

129,251,960,994

683,511,441,000

752,361,712,561

214,024,328,381

513,570,135,000

579,301,377,000

73,796,460,937

80,960,605,642

381,154,120,000

383,325,898,000

43,030,955,907

476,671,178,000

56,790,205,394

453,776,884,000

47,381,905,215

52,761,079,854

545,932,782,000

424,326,347,000

160,871,517,680

539,535,616,000

75,121,813,724

708,665,917,000

50,357,511,640

566,405,844,000

50,827,603,227

66,879,290,881

744,617,150,000

109,892,416,507

DAU 475,180,280,000

DBH

117,898,408,576

331 Kab. Nunukan 332 Kab. Pasir

329 Kab. Kutai Timur 330 Kab. Malinau

327 Kab. Kutai Kartanegara 328 Kab. Kutai Barat

325 Kab. Berau 326 Kab. Bulungan

323 Kab. Tanah Bumbu 324 Provinsi Kalimantan Timur

321 Kota Banjarmasin 322 Kab. Balangan

319 Kab. Tapin 320 Kota Banjarbaru

317 Kab. Tabalong 318 Kab. Tanah Laut

315 Kab. Hulu Sungai Utara 316 Kab. Kotabaru

313 Kab. Hulu Sungai Selatan 314 Kab. Hulu Sungai Tengah

311 Kab. Banjar 312 Kab. Barito Kuala

309 Kab. Seruyan 310 Provinsi Kalimantan Selatan

307 Kab. Sukamara 308 Kab. Katingan

305 Kab. Gunung Mas 306 Kab. Lamandau

303 Kab. Murung Raya 304 Kab. Pulang Pisau

301 Kota Palangkaraya 302 Kab. Barito Timur

299 Kab. Kotawaringin Barat 300 Kab. Kotawaringin Timur

297 Kab. Barito Utara 298 Kab. Kapuas

23,186,930,000

15,126,580,000

92,428,140,000

74,930,110,000

12,067,290,000

90,829,200,000

70,261,370,000

5,979,760,000

6,068,990,000

8,047,840,000

8,449,440,000

1,778,830,000

47,044,150,000

39,502,500,000

36,980,660,000

19,607,740,000

-

24,436,170,000

53,227,910,000

48,210,820,000

49,613,620,000

86,754,360,000

27,497,900,000

41,553,540,000

61,681,240,000

1,960,720,000

40,379,700,000

37,830,720,000

49,247,710,000

42,607,930,000

-

39,519,570,000

43,773,450,000

57,011,340,000

17,169,750,000

78,791,570,000

38,431,710,000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,497,370,000

11,065,670,000

-

13,271,720,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,865,860,000

-

-

13,141,760,000

-

-

8,518,270,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,901,628,028

49,752,806,256

16,648,654,464

10,030,242,912

34,990,297,056

29,094,918,768

147,779,176,032

26,853,286,916

29,525,460,336

-

34,254,442,680

27,754,879,592

137,284,966,248

54,463,509,675

47,325,639,024

64,765,259,424

57,109,005,936

39,347,152,272

52,323,177,912

80,727,753,816

52,915,925,853

66,603,652,272

88,024,649,184

-

13,705,636,752

28,137,228,440

8,418,087,648

13,521,153,264

24,618,232,108

41,176,247,024

17,512,375,872

34,611,173,584

59,968,169,180

158,559,461,502

42,797,213,712

97,826,448,096

29,633,957,232

TJ. PROF

3,920,498,000

4,164,000,000

5,751,000,000

2,735,750,000

5,481,250,000

6,665,562,500

27,389,998,000

3,865,250,000

4,545,000,000

-

3,214,500,000

3,245,250,000

5,460,500,000

2,079,000,000

3,671,750,000

4,245,000,000

4,011,500,000

5,166,000,000

3,954,037,500

4,568,500,000

4,758,500,000

4,375,750,000

5,345,500,000

237,000,000

3,010,501,500

5,742,000,000

2,073,000,000

2,618,000,000

4,570,000,000

3,939,750,000

4,627,500,000

3,972,000,000

5,332,750,000

8,667,000,000

3,650,500,000

4,897,150,000

5,068,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

25,689,638,000

-

-

-

-

-

-

29,051,497,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,480,253,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408,618,280,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

322,856,840,000

BOS

546,142,182,028

396,683,367,256

432,090,941,464

719,731,816,912

559,067,126,056

739,592,461,268

395,676,402,032

363,485,401,916

541,120,667,336

472,205,456,500

444,719,840,680

320,392,103,592

820,914,076,248

455,040,079,675

471,361,350,024

527,813,378,424

466,202,534,936

633,541,627,272

533,850,336,412

586,819,692,816

559,810,518,853

661,119,606,272

711,394,994,184

1,048,158,821,000

600,485,783,252

615,141,325,440

432,024,907,648

437,295,771,264

555,107,120,108

541,500,811,024

568,072,657,872

502,429,090,584

648,609,985,180

958,383,971,502

630,023,307,712

926,132,318,096

548,313,947,232

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


165

166

No

Nama Daerah

583,806,859,000

25,803,640,846

29,608,711,559

370 Kota Palu 575,235,328,000

615,422,867,000

523,660,657,000

56,124,413,808

487,396,299,000

25,347,862,197

405,310,339,000

19,530,079,706

446,340,738,000

711,134,461,000

19,299,563,696

35,465,121,553

20,396,188,572

994,658,685,000

288,205,298,000

13,071,552,643

85,708,887,600

367,000,042,000

390,979,131,000

17,480,716,914

419,154,808,000

15,360,094,258

517,229,988,000

13,535,402,430

17,364,941,048

341,152,435,000

652,284,261,000

14,077,506,013

267,064,711,000

27,164,518,151

254,509,410,000

10,709,659,184

355,916,109,000

14,165,408,926

315,409,485,000

16,440,998,757

288,250,888,000

15,408,868,902

311,773,832,000

15,575,064,561

13,035,514,639

395,558,587,000

330,892,646,000

20,925,515,091

33,204,588,122

435,848,663,000

393,729,032,000

15,914,672,286

16,665,426,733

647,565,931,000

421,672,562,000

46,429,312,380

433,201,221,000

550,100,008,000

17,029,048,347

437,804,387,000

13,174,522,902

24,466,303,235

885,684,277,000

93,422,224,429

16,535,338,262

133,386,322,000

194,579,185,000

725,209,264,130

607,090,408,461

249,444,302,000

705,513,190,481

579,634,968,000

778,751,537,301

DAU 140,109,328,000

DBH

737,593,575,620

368 Kab. Morowali 369 Kab. Poso

366 Kab. Toli-Toli 367 Kab. Donggala

364 Kab. Banggai Kepulauan 365 Kab. Buol

362 Provinsi Sulawesi Tengah 363 Kab. Banggai

360 Kab. Bone Bolango 361 Kab. Gorontalo Utara

358 Kota Gorontalo 359 Kab. Pohuwato

356 Kab. Boalemo 357 Kab. Gorontalo

354 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 355 Provinsi Gorontalo

352 Kab. Minahasa Tenggara 353 Kab. Bolaang Mongondow Timur

350 Kab. Bolaang Mongondow Utara 351 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

348 Kab. Minahasa Utara 349 Kota Kotamobagu

346 Kab. Minahasa Selatan 347 Kota Tomohon

344 Kota Manado 345 Kab. Kepulauan Talaud

342 Kab. Sangihe 343 Kota Bitung

340 Kab. Bolaang Mongondow 341 Kab. Minahasa

338 Kab. Tana Tidung 339 Provinsi Sulawesi Utara

336 Kota Tarakan 337 Kab. Penajam Paser Utara

334 Kota Bontang 335 Kota Samarinda -

45,042,350,000

65,228,380,000

61,406,660,000

69,925,360,000

58,268,870,000

42,638,850,000

63,806,280,000

57,984,210,000

65,949,350,000

55,654,490,000

43,008,850,000

60,361,130,000

37,484,840,000

60,926,730,000

56,845,410,000

43,013,530,000

38,874,620,000

35,476,390,000

43,474,510,000

46,362,240,000

34,718,130,000

34,342,900,000

51,800,070,000

41,782,340,000

47,635,570,000

89,347,680,000

51,989,870,000

43,453,920,000

74,985,780,000

61,893,640,000

58,766,200,000

54,346,140,000

7,580,720,000

4,588,340,000

-

16,596,220,000

DAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,752,550,000

10,629,060,000

10,427,110,000

9,752,010,000

7,927,910,000

10,426,680,000

10,300,830,000

-

9,044,400,000

-

9,426,280,000

-

-

9,494,110,000

-

-

-

-

8,837,490,000

-

-

-

-

-

9,864,490,000

-

-

10,234,530,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,358,382,688

83,551,099,536

49,706,730,864

55,504,706,560

33,797,899,296

24,297,025,680

34,016,709,456

85,555,000,656

-

17,723,709,120

43,071,597,072

21,089,108,160

76,283,090,064

88,035,551,136

24,195,805,488

-

5,452,077,600

7,275,578,112

23,754,866,112

19,212,987,392

12,603,606,112

40,022,632,292

46,544,728,016

42,219,364,304

69,002,617,896

30,790,791,232

130,466,302,128

26,241,621,840

42,692,425,056

93,417,007,104

40,441,106,342

-

1,524,931,920

21,174,247,352

31,410,541,584

153,969,391,209

17,843,940,652

TJ. PROF

4,752,000,000

7,746,000,000

6,645,000,000

6,069,000,000

4,908,000,000

6,492,000,000

4,920,000,000

5,405,250,000

45,000,000

2,001,000,000

3,222,750,000

3,893,250,000

2,811,000,000

5,633,500,000

2,503,750,000

-

1,654,250,000

896,500,000

2,611,500,000

2,549,750,000

2,667,000,000

1,543,250,000

3,757,000,000

1,994,250,000

4,406,600,000

3,585,000,000

4,203,000,000

2,644,500,000

3,777,000,000

5,019,250,000

4,365,000,000

237,000,000

1,562,250,000

2,391,000,000

2,325,000,000

5,419,500,000

1,422,000,000

TAMSIL


-

-

28,460,512,000

-

-

28,058,041,000

-

-

-

-

-

-

25,963,896,000

-

-

26,605,808,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,602,094,000

-

-

-

-

-

-

27,354,761,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

317,324,160,000

-

-

-

-

-

-

120,657,990,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

255,793,430,000

BOS

764,848,572,688

749,084,888,536

743,810,317,864

693,644,874,560

594,123,078,296

486,666,124,680

559,510,407,456

870,379,751,656

1,377,977,195,000

372,628,897,120

482,267,135,072

485,748,899,160

535,733,738,064

698,431,577,136

434,191,510,488

815,955,781,000

313,045,658,600

298,157,878,112

425,756,985,112

392,371,952,392

338,239,624,112

387,682,614,292

497,660,385,016

416,888,600,304

556,893,450,896

527,316,993,232

834,225,103,128

527,614,697,840

564,890,956,056

710,429,905,104

541,376,693,342

1,196,060,847,000

144,054,223,920

222,732,772,352

310,534,604,584

755,620,079,209

159,375,268,652

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah


28,480,387,089

24,520,492,259

407 Kab. Konawe 613,042,674,000

981,035,741,000

338,786,109,000

101,774,117,668

410,741,106,000

35,753,041,042

555,943,291,000

20,331,123,251

17,720,023,318

587,833,771,000

416,986,177,000

21,525,436,974

64,431,633,851

685,497,592,000

404,597,214,000

41,905,156,544

410,974,651,000

408,527,791,000

14,332,864,094

1,033,583,903,000

60,981,421,039

18,036,497,522

384,096,063,000

20,160,392,968

93,861,530,808

592,275,827,000

444,741,329,000

16,779,127,987

145,637,649,312

479,073,701,000

517,805,122,000

24,823,515,465

19,977,776,703

474,528,814,000

499,699,753,000

21,591,321,540

28,644,267,981

574,244,531,000 421,256,593,000

19,683,035,824

566,929,217,000

21,558,089,208

540,383,322,000

23,365,578,333

28,880,138,830

512,644,776,000

542,118,008,000

18,832,025,645

26,986,878,037

494,087,427,000

23,139,902,972

670,579,761,000

26,659,756,913

591,388,184,000 436,542,180,000

25,283,880,979

23,048,759,408

417,942,379,000 867,813,851,000

379,463,356,000

64,203,671,497

20,745,790,215

1,089,771,438,000

21,552,075,903

503,990,769,000

16,374,833,963

283,766,027,502

426,316,322,000

23,042,558,255

DAU 588,502,963,000

DBH

24,053,835,812

405 Provinsi Sulawesi Tenggara 406 Kab. Buton

403 Kab. Mamasa 404 Kab. Mamuju Utara

401 Kab. Mamuju 402 Kab. Polewali Mandar

399 Provinsi Sulawesi Barat 400 Kab. Majene

397 Kab. Luwu Timur 398 Kab. Toraja Utara

395 Kota Makassar 396 Kota Palopo

393 Kab. Wajo 394 Kota Pare-pare

391 Kab. Takalar 392 Kab. Tana Toraja

389 Kab. Sinjai 390 Kab. Soppeng

387 Kab. Kepulauan Selayar 388 Kab. Sidenreng Rappang

385 Kab. Pangkajene Kepulauan 386 Kab. Pinrang

383 Kab. Luwu Utara 384 Kab. Maros

381 Kab. Jeneponto 382 Kab. Luwu

379 Kab. Enrekang 380 Kab. Gowa

377 Kab. Bone 378 Kab. Bulukumba

375 Kab. Bantaeng 376 Kab. Barru

373 Kab. Sigi 374 Provinsi Sulawesi Selatan

371 Kab. Parigi Moutong 372 Kab. Tojo Una Una

58,820,730,000

72,868,060,000

53,266,770,000

46,919,870,000

81,564,170,000

71,232,150,000

87,718,210,000

61,880,370,000

47,017,000,000

72,906,900,000

38,909,600,000

39,243,130,000

40,886,880,000

45,798,230,000

73,454,700,000

55,955,450,000

48,956,910,000

49,276,640,000

46,854,480,000

41,831,330,000

65,896,870,000

63,154,020,000

67,174,660,000

51,205,510,000

53,187,510,000

59,690,400,000

66,715,120,000

67,662,600,000

48,908,340,000

65,051,440,000

88,244,460,000

43,713,440,000

53,714,160,000

64,264,340,000

48,315,630,000

62,167,040,000

73,153,140,000

DAK

9,425,310,000

12,579,400,000

-

8,557,740,000

13,551,870,000

10,725,120,000

13,893,350,000

9,053,150,000

-

12,557,450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,261,990,000

-

11,026,400,000

-

-

-

9,579,740,000

-

-

-

-

-

-

-

8,665,530,000

9,494,730,000

9,339,000,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,666,886,304

70,795,878,384

-

8,732,721,456

20,042,991,216

78,509,491,056

47,438,289,483

37,205,242,315

-

58,705,202,400

39,869,368,104

47,046,450,640

270,935,657,136

50,936,611,536

107,158,558,608

63,376,587,696

76,162,775,904

90,243,782,208

61,869,828,240

80,001,450,784

40,120,717,104

86,941,825,704

80,491,779,408

84,210,246,504

53,354,272,804

73,740,439,800

64,264,098,816

72,335,326,192

65,003,105,520

97,958,631,492

184,981,663,440

59,113,179,660

45,480,157,424

-

50,502,888,624

22,169,160,960

59,478,465,772

TJ. PROF

6,471,000,000

4,716,500,000

432,000,000

871,000,000

3,468,000,000

6,964,250,000

5,454,000,000

5,007,902,000

351,000,000

3,283,750,000

3,303,000,000

3,414,000,000

6,470,939,914

2,887,750,000

3,294,750,000

4,692,000,000

3,957,000,000

4,929,000,000

5,820,000,000

3,732,000,000

4,032,000,000

5,043,000,000

4,547,250,000

3,303,000,000

4,191,000,000

3,888,000,000

5,253,000,000

7,797,000,000

4,836,000,000

5,982,000,000

11,118,000,000

3,438,750,000

3,567,000,000

846,000,000

5,868,000,000

5,298,000,000

5,235,000,000

TAMSIL


-

-

-

30,957,317,000

26,068,522,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,963,585,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,643,116,000

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

2,000,000,000

DID

-

-

-

-

-

301,429,500,000

-

-

-

-

-

152,367,660,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

918,425,540,000

BOS

780,383,917,304

722,354,965,384

1,336,164,011,000

403,867,440,456

529,368,137,216

723,374,302,056

742,337,620,483

530,132,841,315

885,233,252,000

552,050,516,400

493,056,619,104

498,231,371,640

1,376,840,965,050

483,718,654,536

776,183,835,608

568,765,366,696

608,150,386,904

662,254,544,208

589,073,122,240

625,264,533,784

540,568,170,104

729,383,376,704

730,169,306,408

707,745,194,504

623,377,558,804

679,436,847,800

639,899,385,816

820,374,687,192

555,289,625,520

760,380,255,492

1,152,157,974,440

524,207,748,660

482,224,673,424

2,075,307,318,000

617,342,817,624

525,445,252,960

735,708,568,772

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


167

168

No

Nama Daerah

477,818,636,000

16,576,133,312

14,507,452,320

444 Kab. Kupang 534,827,407,000

506,181,070,000

578,912,159,000

16,604,930,230

16,855,980,162

461,359,979,000

1,003,991,703,000

13,969,794,633

314,808,074,000

84,566,695,792

272,959,410,000

71,784,344,519

20,330,939,883

377,377,812,000

500,043,553,000

45,213,406,213

24,992,227,220

647,640,513,000

932,462,555,000

34,870,905,048

793,651,563,000

82,046,041,601

612,621,760,000

34,161,598,666

48,135,898,169

470,825,402,000

698,561,969,000

25,334,751,972

859,353,026,000

29,848,692,353

580,807,702,000

166,693,046,833

663,156,595,000

71,241,368,057

444,174,019,000

20,662,755,317

563,981,785,000

22,251,133,407

450,919,726,000

18,265,301,868

609,293,266,000

24,168,234,043

796,419,224,000

31,004,808,600

19,110,594,935

450,812,694,000

19,109,122,256

372,625,383,000

55,712,578,126

329,371,283,000 792,365,876,000

417,340,323,000

144,350,557,701

18,330,906,035

385,721,156,000

33,355,163,089

32,542,889,938

353,873,348,000

382,986,680,000

35,253,882,971

22,671,212,375

538,654,988,000

427,509,763,000

24,686,978,907

33,962,129,892

555,693,881,000

33,719,765,324

635,053,318,000

22,904,151,205

DAU 613,742,503,000

DBH

63,005,344,346

442 Kab. Ende 443 Kab. Flores Timur

440 Kab. Alor 441 Kab. Belu

438 Kab. Lombok Utara 439 Provinsi Nusa Tenggara Timur

436 Kota Bima 437 Kab. Sumbawa Barat

434 Kab. Sumbawa 435 Kota Mataram

432 Kab. Lombok Tengah 433 Kab. Lombok Timur

430 Kab. Dompu 431 Kab. Lombok Barat

428 Provinsi Nusa Tenggara Barat 429 Kab. Bima

426 Kab. Tabanan 427 Kota Denpasar

424 Kab. Karangasem 425 Kab. Klungkung

422 Kab. Gianyar 423 Kab. Jembrana

420 Kab. Bangli 421 Kab. Buleleng

418 Provinsi Bali 419 Kab. Badung

416 Kab. Konawe Utara 417 Kab. Buton Utara

414 Kab. Wakatobi 415 Kab. Kolaka Utara

412 Kab. Konawe Selatan 413 Kab. Bombana

410 Kota Kendari 411 Kota Bau-bau

408 Kab. Kolaka 409 Kab. Muna

69,608,090,000

55,940,860,000

57,614,760,000

95,379,880,000

75,619,050,000

77,822,660,000

56,316,560,000

38,730,040,000

40,879,460,000

35,346,060,000

69,393,640,000

93,162,980,000

80,784,600,000

67,325,810,000

57,518,970,000

78,151,630,000

57,407,690,000

10,791,890,000

48,921,470,000

43,711,680,000

51,209,640,000

45,403,270,000

45,158,740,000

67,312,020,000

41,703,550,000

560,800,000

43,835,380,000

47,603,320,000

44,778,040,000

48,934,630,000

51,969,810,000

62,066,690,000

86,779,550,000

36,286,080,000

54,258,370,000

91,835,210,000

60,384,490,000

DAK -

9,367,500,000

9,667,210,000

9,813,970,000

10,844,280,000

10,459,750,000

-

8,871,430,000

7,331,750,000

-

-

10,443,140,000

13,826,760,000

13,263,750,000

9,667,830,000

8,801,600,000

11,475,180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,910,890,000

8,838,910,000

9,932,520,000

9,294,830,000

9,187,990,000

11,199,040,000

-

-

14,016,040,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,350,096,731

47,207,599,200

58,926,976,416

46,823,835,888

35,326,480,296

-

26,372,894,220

25,663,747,104

62,031,004,848

97,248,686,480

92,641,577,904

185,564,269,872

138,659,010,948

101,720,206,058

54,366,023,860

110,866,545,142

-

125,663,274,288

147,532,000,320

69,123,964,032

116,501,658,120

69,239,242,616

121,931,044,752

183,903,090,768

48,027,828,960

42,958,056,384

-

10,269,277,200

9,603,278,352

14,625,660,672

29,132,325,456

24,530,181,264

49,340,833,184

60,288,910,416

91,701,826,877

107,209,061,136

64,530,961,392

TJ. PROF

5,618,250,000

7,046,450,856

5,892,000,000

9,174,000,000

7,608,000,000

-

1,519,750,000

3,216,000,000

2,475,000,000

1,718,750,000

4,008,750,000

8,517,000,000

3,906,752,000

3,619,750,000

6,308,500,000

4,587,500,000

828,000,000

2,854,500,000

3,208,250,000

3,642,000,000

4,610,000,000

688,250,000

2,515,750,000

739,750,000

2,018,250,000

2,796,500,000

2,815,500,000

2,631,500,000

2,901,500,000

4,115,000,000

3,159,750,000

3,150,750,000

4,090,500,000

2,873,250,000

3,825,750,000

4,662,250,000

5,619,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

-

-

25,669,534,000

-

-

28,958,182,000

-

-

-

-

-

-

-

25,253,076,000

DID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

717,287,620,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455,564,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391,318,650,000

BOS

683,771,343,731

597,680,756,056

638,428,776,416

741,134,154,888

590,373,259,296

1,799,101,983,000

407,888,708,220

347,900,947,104

482,763,276,848

634,357,049,480

824,127,620,904

1,233,533,564,872

1,030,265,675,948

794,955,356,058

597,820,495,860

903,642,824,142

1,375,153,516,000

720,117,366,288

862,818,315,320

560,651,663,032

736,303,083,120

566,250,488,616

804,568,334,752

1,048,374,084,768

542,562,322,960

447,898,921,384

1,230,335,406,000

398,786,270,200

483,462,051,352

463,328,966,672

447,430,063,456

481,922,291,264

690,064,911,184

552,211,079,416

705,479,827,877

852,775,879,136

744,276,954,392

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah


57,433,789,526

44,575,117,962

481 Kab. Halmahera Utara 366,797,961,000

408,687,131,000

443,177,446,000

34,918,261,728

337,707,086,000

78,879,441,259

462,645,746,000

44,699,424,944

30,578,113,795

364,686,843,000

353,060,178,000

38,831,273,344

32,385,116,285

772,591,162,000

294,019,779,000

104,488,221,335

402,856,361,000

265,698,683,000

17,254,861,152

375,944,887,000

17,600,289,969

11,034,199,431

366,782,861,000

71,313,859,702

22,493,178,345

441,210,135,000

551,507,941,000

29,601,726,216

20,686,873,946

356,075,091,000

376,516,763,000

20,118,653,121

22,103,518,109

766,730,637,000

412,152,331,000

32,767,199,567

20,403,798,895

270,624,355,000 897,657,192,000

71,905,132,371

382,067,746,000

7,248,711,625

253,664,988,000

11,989,834,182

11,221,499,692

363,108,797,000

334,481,490,000

12,900,239,045

13,766,600,435

382,403,558,000

345,248,896,000

13,893,709,368

527,785,630,000

13,671,569,338

459,487,080,000

16,170,014,528

26,615,001,168

606,976,388,000

515,736,111,000

17,727,201,922

307,533,200,000

18,665,928,986

498,499,639,000

10,522,546,426

350,219,646,000

10,720,134,243

14,469,902,641

452,287,758,000

14,512,550,832

DAU 352,353,778,000

DBH

13,021,004,060

479 Kab. Kepulauan Sula 480 Kab. Halmahera Selatan

477 Kab. Halmahera Timur 478 Kota Tidore Kepulauan

475 Kab. Halmahera Barat 476 Kota Ternate

473 Provinsi Maluku Utara 474 Kab. Halmahera Tengah

471 Kab. Maluku Barat Daya 472 Kab. Buru Selatan

469 Kab. Kepulauan Aru 470 Kota Tual

467 Kab. Seram Bagian Barat 468 Kab. Seram Bagian Timur

465 Kab. Buru 466 Kota Ambon

463 Kab. Maluku Tengah 464 Kab. Maluku Tenggara

461 Provinsi Maluku 462 Kab. Maluku Tenggara Barat

459 Kab. Manggarai Timur 460 Kab. Sabu Raijua

457 Kab. Sumba Barat Daya 458 Kab. Sumba Tengah

455 Kab. Manggarai Barat 456 Kab. Nagekeo

453 Kota Kupang 454 Kab. Rote Ndao

451 Kab. Timor Tengah Selatan 452 Kab. Timor Tengah Utara

449 Kab. Sumba Barat 450 Kab. Sumba Timur

447 Kab. Ngada 448 Kab. Sikka

445 Kab. Lembata 446 Kab. Manggarai

57,421,530,000

56,746,770,000

59,309,800,000

55,218,880,000

61,106,960,000

44,427,830,000

58,595,820,000

58,040,620,000

69,688,380,000

53,477,510,000

77,006,310,000

36,233,490,000

63,828,880,000

54,801,590,000

48,554,000,000

49,531,570,000

43,960,610,000

57,973,600,000

77,612,370,000

59,209,450,000

53,424,880,000

54,134,330,000

71,809,730,000

39,521,410,000

60,835,470,000

56,854,560,000

51,447,280,000

74,327,900,000

56,499,880,000

73,708,320,000

83,450,850,000

59,600,690,000

50,647,940,000

53,021,380,000

52,642,880,000

78,762,710,000

44,392,020,000

DAK

10,194,530,000

10,918,940,000

11,081,360,000

-

9,999,900,000

-

9,927,640,000

9,963,140,000

-

8,322,190,000

11,245,640,000

-

7,891,670,000

10,025,780,000

8,342,970,000

-

8,315,750,000

-

13,200,000,000

8,942,050,000

-

7,211,830,000

11,645,260,000

7,015,630,000

10,736,910,000

9,515,660,000

8,417,970,000

8,827,030,000

-

9,974,750,000

13,641,050,000

9,346,400,000

7,779,780,000

10,714,070,000

8,844,700,000

12,574,540,000

8,375,580,000

DAK TAMBAHAN

OTSUS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,755,887,668

18,010,991,316

19,121,820,508

29,960,835,396

5,335,513,776

43,877,309,164

18,184,488,336

7,206,178,248

-

2,497,451,616

10,780,563,644

12,221,942,256

9,111,818,304

9,310,685,280

26,795,277,096

109,112,773,680

17,729,607,216

23,269,347,024

67,868,232,048

28,824,053,136

-

9,365,757,792

31,239,626,532

7,898,546,485

20,015,811,264

27,422,617,872

30,063,071,856

18,761,533,056

93,045,223,356

29,931,103,152

64,510,858,596

31,090,233,888

15,341,780,577

45,773,447,328

25,350,858,720

44,531,880,576

17,762,814,259

TJ. PROF

4,875,750,000

3,376,000,000

4,699,500,000

1,931,487,500

4,456,750,000

5,313,000,000

6,111,000,000

3,310,912,500

297,000,000

2,832,000,000

5,091,000,000

1,310,500,000

5,046,000,000

4,656,000,000

6,869,512,500

9,708,000,000

5,253,000,000

4,820,500,000

16,097,250,000

5,455,250,000

468,000,000

9,018,000,000

4,007,250,000

2,227,000,000

5,775,000,000

4,965,250,000

5,287,494,000

3,638,000,000

5,268,500,000

5,283,750,000

7,784,750,000

2,933,000,000

2,675,424,250

8,042,998,000

4,503,000,000

4,905,000,000

3,719,750,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153,315,130,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218,360,410,000

BOS

455,045,658,668

568,679,994,316

502,899,611,508

530,288,648,896

418,606,209,776

556,263,885,164

457,505,791,336

431,581,028,748

995,891,672,000

361,148,930,616

506,979,874,644

315,464,615,256

461,823,255,304

445,576,916,280

531,771,894,596

719,860,284,680

431,334,058,216

462,580,210,024

941,508,489,048

514,583,134,136

1,169,910,482,000

350,354,272,792

500,769,612,532

310,327,574,485

460,471,988,264

433,239,577,872

477,619,373,856

450,803,359,056

682,599,233,356

578,385,003,152

776,363,896,596

618,706,434,888

383,978,124,827

616,051,534,328

441,561,084,720

593,061,888,576

426,603,942,259

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II


169

170

No

Nama Daerah

392,494,592,000

44,008,330,956

57,817,150,978

518 Kab. Sorong Selatan 335,483,025,000

541,068,761,000

614,096,216,000

86,092,578,799

87,333,731,186

465,669,519,000

1,064,872,637,000

229,802,271,142

336,371,266,000

665,085,300,975

557,179,679,000

27,224,180,653

24,258,907,378

624,649,053,000

388,183,045,000

27,130,952,320

28,699,199,211

439,888,368,000

517,505,342,000

23,028,979,734

488,582,116,000

23,443,870,024

491,012,731,000

22,091,581,145

24,684,069,947

605,620,692,000

372,146,683,000

144,089,154,287

416,243,438,000

28,307,560,739

744,492,145,000

46,267,250,152

639,823,176,000

42,643,385,271

660,845,140,000

45,751,713,332

507,270,132,000

60,022,182,110

695,877,613,000

43,870,957,768

36,276,848,661

556,257,151,000

432,257,068,000

41,188,402,635

43,193,612,390

566,914,711,000

586,198,486,000

46,600,978,472

45,928,068,354

389,582,165,000

533,372,754,000

37,446,397,298

440,647,916,000

545,482,656,000

34,865,575,844

506,661,741,000

30,841,901,378

37,520,832,660

1,039,460,880,000

56,788,445,357

464,176,308,841

584,835,644,000

533,111,084,000

34,794,053,590

464,681,810,000

30,870,172,231

42,543,232,161

1,889,267,850,000

468,458,373,762

DAU 312,486,619,000

DBH

21,301,702,726

516 Kab. Fak Fak 517 Kota Sorong

514 Kab. Sorong 515 Kab. Manokwari

512 Kab. Deiyai 513 Provinsi Papua Barat

510 Kab. Puncak 511 Kab. Intan Jaya

508 Kab. Nduga 509 Kab. Dogiyai

506 Kab. Yalimo 507 Kab. Lanny Jaya

504 Kab. Mamberamo Raya 505 Kab. Mamberamo Tengah

502 Kab. Waropen 503 Kab. Supiori

500 Kab. Mappi 501 Kab. Asmat

498 Kab. Tolikara 499 Kab. Boven Digoel

496 Kab. Yahukimo 497 Kab. Pegunungan Bintang

494 Kab. Sarmi 495 Kab. Keerom

492 Kab. Kepulauan Yapen 493 Kota Jayapura

490 Kab. Paniai 491 Kab. Puncak Jaya

488 Kab. Mimika 489 Kab. Nabire

486 Kab. Jayawijaya 487 Kab. Merauke

484 Kab. Biak Numfor 485 Kab. Jayapura

482 Kab. Pulau Morotai 483 Provinsi Papua

58,311,240,000

51,340,410,000

43,082,050,000

50,113,510,000

77,112,120,000

64,931,200,000

75,547,990,000

98,873,620,000

116,635,450,000

62,797,340,000

84,924,940,000

128,530,710,000

105,540,220,000

85,019,920,000

64,316,240,000

65,949,670,000

49,873,850,000

78,242,870,000

97,510,130,000

75,729,370,000

112,040,130,000

166,675,970,000

92,691,290,000

88,859,360,000

54,261,970,000

61,325,080,000

44,538,660,000

100,652,240,000

83,329,290,000

64,768,350,000

67,650,930,000

206,952,630,000

119,214,180,000

53,194,590,000

69,072,170,000

133,897,240,000

74,061,240,000

DAK

8,475,720,000

-

-

-

12,766,480,000

-

12,677,030,000

10,425,920,000

19,460,610,000

10,422,080,000

11,681,550,000

12,460,450,000

11,753,620,000

11,735,580,000

12,802,130,000

8,529,090,000

8,556,900,000

11,684,280,000

15,443,870,000

10,701,180,000

12,278,260,000

14,814,660,000

11,354,230,000

12,314,990,000

9,104,280,000

-

8,695,000,000

13,100,620,000

15,301,330,000

10,956,310,000

12,712,620,000

27,803,190,000

13,503,860,000

-

10,955,440,000

-

9,961,630,000

DAK TAMBAHAN -

-

-

-

-

-

2,295,407,163,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,927,378,620,000

OTSUS

4,190,930,928

32,522,557,176

13,992,102,860

15,834,715,920

22,285,611,856

-

-

247,357,152

380,147,904

996,241,216

-

292,377,867

-

-

391,128,096

2,520,837,936

2,397,309,696

2,885,129,280

4,600,208,976

2,547,005,472

285,460,848

1,556,323,632

126,971,712

11,077,653,312

2,636,976,384

51,986,826,432

19,422,646,560

787,544,208

3,098,162,854

15,588,589,512

11,162,012,560

35,407,164,479

9,938,302,128

27,311,704,912

24,920,863,056

-

2,216,681,024

TJ. PROF

1,929,000,000

3,220,750,000

4,644,000,000

4,296,000,000

3,154,500,000

153,000,000

1,905,000,000

1,011,000,000

2,457,000,000

2,229,000,000

1,497,000,000

1,770,000,000

663,000,000

1,365,000,000

2,748,000,000

1,776,000,000

2,775,000,000

2,733,000,000

4,425,000,000

1,749,000,000

1,878,000,000

1,343,250,000

2,127,000,000

1,470,000,000

1,629,000,000

4,821,000,000

2,756,500,000

1,614,000,000

283,500,000

3,739,500,000

6,258,000,000

4,665,000,000

2,898,000,000

3,854,000,000

4,384,521,440

-

3,033,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119,650,480,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336,580,280,000

BOS

408,389,915,928

479,578,309,176

602,786,913,860

684,340,441,920

580,988,230,856

3,545,014,480,000

426,501,286,000

667,737,576,152

763,582,260,904

464,627,706,216

537,991,858,000

660,558,879,867

606,538,956,000

589,133,231,000

685,878,190,096

450,922,280,936

479,846,497,696

840,037,424,280

761,802,384,976

751,571,695,472

633,751,982,848

880,267,816,632

662,556,642,712

545,979,071,312

634,546,937,384

704,331,392,432

464,994,971,560

649,527,158,208

542,660,198,854

640,535,405,512

604,445,303,560

1,314,288,864,479

730,389,986,128

617,471,378,912

574,014,804,496

7,287,123,990,000

401,759,170,024

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II

No

Nama Daerah

JUMLAH DAERAH

PAGU TOTAL

523 Kab. Maybrat 524 Kab. Tambrauw

521 Kab. Teluk Wondama 522 Kab. Kaimana

519 Kab. Raja Ampat 520 Kab. Teluk Bintuni

353,978,783,000 368,794,108,000 311,139,289,165,000

28,806,347,048

90,233,231,388,540

499,597,980,000

49,019,177,146

30,113,636,285

351,726,364,000

53,464,174,018

550,845,412,000

253,681,986,136

DAU 486,042,052,000

68,648,144,770

DBH

518

29,697,143,000,000

91,792,340,000

75,330,990,000

51,305,450,000

58,984,770,000

72,351,590,000

73,356,220,000

DAK

183

2,000,000,000,000

10,814,390,000

9,559,010,000

7,614,360,000

8,295,660,000

12,344,180,000

9,361,150,000

DAK TAMBAHAN

-

-

-

-

-

-

3

13,445,571,566,000

OTSUS

488

43,057,800,000,000

538,779,632

1,614,533,472

5,648,056,128

1,263,993,984

2,020,108,992

3,428,674,652

TJ. PROF

515

2,412,000,000,000

323,250,000

1,554,000,000

1,577,530,800

698,250,000

1,509,000,000

2,280,000,000

TAMSIL


-

-

-

-

-

-

74

1,387,800,000,000

DID

-

-

-

-

-

-

23,446,900,000,000

BOS

426,586,503,731,000

472,262,867,632

442,037,316,472

565,743,376,928

420,969,037,984

639,070,290,992

574,468,096,652

JUMLAH TOTAL 2013

Lampiran II



171

Pelengkap BUKU PEGANGAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Recommend Documents