Buku Pelengkap SISTEM PEMBANGUNAN DESA

Buku Pelengkap

SISTEM PEMBANGUNAN DESA

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Buku Pelengkap



November 2015


i

Sistem Pembangunan Desa PENGARAH : Ahmad Erani Yustika (Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) PENANGGUNGJAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa)

PEMBACA : Bito Wikantosa (Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa).

Cover & Lay Out

: Heru YP

Ilustrtor

: Ibe Karyanto

Cetakan Pertama – November 2015 Diterbitakan Oleh : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan – 12740 Telp (021) 7989924

ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

iv

Bagian 1 Sistem Pembangunan Desa

1

Bagian 2 Ketahanan Masyarakat Desa

18


iii

PENGANTAR

Sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatNya telah diselesaikan beberapa seri penerbitan buku yang diperlukan untuk mendorong kerja implementasi Undang-undang Desa. Buku Sistem Pembangunan Desa yang sekarang di tangan pembaca berisi dua tema yang merupakan subtansi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Masing-masing adalah Sistem Pembangunan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. Kedua tema tersebut menjelaskan sistem yang berlaku umum di Desa, atau yang disebut dengan nama lain. Bagian Satu, Sistem Pembangunan Desa, menjelaskan tentang keempat fase penting dalam siklus pembangunan partisipatif di Desa. Sedangkan Bagian Kedua, Ketahanan Masyarakat Desa, merupakan substansi dari tata kelola Desa dalam memenuhi kebutuhan hidup keseharian dan menggairahkan kehidupan Desa dalam upaya menuju visi Desa mandiri dan sejahtera. Di berbagai Desa tata kelola tentang ketahanan masyarakat Desa bisa jadi berbeda, namun substansi dan arah yang hendak dituju adalah sama. Substansi dari ketahanan masyarakat Desa adalah pemenuhan hak serta kebutuan dasar masyarakat Desa baik yang terkait dengan kebutuhan yang sifatnya fisik, jasmani maupun yang bersifat rohani. Buku ini dimaksudkan sebagai pelengkap modul pelatihan yang telah diterbitkan sebelumnya, baik modul pelatihan bagi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, maupun Pendamping Lokal Desa, termasuk modul pelatihan Setrawan. Meskipun demikian buku ini juga bermanfaat untuk dibaca oleh perangkat Desa, unsur masyarakat dan para pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam melakukan kerja implementasi UU Desa.

iv

Akhir kata, terlepas dari berbagai kekurangan maupumn Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

kelemahan yang ada, semoga buku ini bermanfaat menambah kasanah kepustakaan buku-buku dan bacaan sekitar implementasi UU Desa khususnya serta memperkaya perspektif pembaca dalam melakukan upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini dengan bijak.

Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ahmad Erani Yustika


v

Bagian 1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA


1

PENGANTAR

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah se-mata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupa-kan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. UU No 6 tahun 2014 mengisyaratkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Desa, antara lain; Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kewenangan hak asal usul. Dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa mer-upakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan men-gurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Berangkat dari hal tersebut, maka serial buku perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami dina-mika masyarakat dan pemerintah desa, seorang pendamp-ing dapat menfasilitasi proses pembangunan dan pember-dayaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

2


1.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengem-bangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat den-gan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, per-ilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangu-nan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

3

kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara ber-jangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang dise-but Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

A. PENYUSUNAN RPJMDESA Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: Penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4


Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas Desa;pendataan Desa;penyusunan tata ruang Desa;penyelenggaraan musyawarah Desa;pengelolaan informasi Desa;penyelenggaraan perencanaan Desa;penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;penyelenggaraan kerjasama antar Desa;pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa ; Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; Pelayanan kesehatan Desa; Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; Pelestarian lingkungan hidup. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa;kelompok usaha ekonomi produktif;kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan,kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;dan kelompok lain sesuai kondisi Desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

5

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari: a) kepala Desa selaku pembina; b) sekretaris Desa selaku ketua; c) ketua lembaga sekretaris; dan

pemberdayaan

masyarakat

selaku

d) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedik-it 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pem-bangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupat-en/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangu-nan kabupaten/kota. Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara menda-ta dan memilah rencana program dan kegiatan pemban-gunan Kabupaten/ Kota yang akan masuk ke Desa.Renca-na program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan mas-yarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan,

6


dituangkan dalam for-mat data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

3. Pengkajian Keadaan Desa Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan penyelarasan data Desa; penggalian gagasan masyarakat; dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati se-bagai berikut: •

laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

•

rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

•

rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemer-intahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan ke-masyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan den-gan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasar-kan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pem-bangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.


7

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Beri-ta acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim peny-usun RPJM Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetu-jui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilak-sanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perenca-naan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah per-encanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Un-surmasyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama;tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok pera-jin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelom-pok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat meli-batkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa memba-has dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Hasil kesepa-katan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditu-angkan dalam berita acara.

8


7. Penetapan dan perubahan RPJM Desa Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa ber-dasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pem-bangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa ten-tang RPJM Desa.Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: •

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kri-sis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

•

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemer-intah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemer-intah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selan-jutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.


9

B. PENYUSUNAN RKP DESA Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa/sejumlah patokan batas maximal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif musrenbang desa dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program untuk diakses oleh desa; dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber-sumber keuangan yang akan diterima oleh desa (ADD, DD, Bagi Hasil Pajak & Restribusi dsb). RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat sebelum penyusunan RAPB Desa. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutser-takan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan Musyawarah Desa

Pembangunan

Desa

melalui

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa tersebut, sebelum penyusunan RAPB Desa di tahun berjalan.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilak-sanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.Tim peny-usun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

10


3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari ka-bupaten/kota tentang:pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provin-si, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabu-paten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

4. Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

5. Penyusunan Rencana RKP Desa Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasuk-kan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga mas-yarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancan-gan RKP Desa, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa dan di-verifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan ka-wasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

11

6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perenca-naan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsurmasyarakat terdiri atas: tokoh adat;tokoh agama;tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok per-empuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

7. Perubahan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus un-tuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubah-an RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan terjadinya peristi-wa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa ten-tang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

8. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa ke-pada bupati/ walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan

12


kecamatan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggara-kannya musyawarah perencanaan pembangunan di keca-matan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.


13

2. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangu-nan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangu-nan Desa meliputi:pembangunan Desa berskala lokal Desa; danpembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangu-nan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sek-toral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

14


Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah yang didelegasikan pelak-sanaannya kepada Desa.Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/ material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.Hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. memantau dan mengawasi jadwal pelaksanaan pembangunan Desa;

perencanaan

dan

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

15

a. mengevaluasi perkembangan pembangunan Desa; dan

dan

kemajuan

kegiatan

a. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan: a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa; b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.

16


PENUTUP Prinsip dasar yang menjadi acuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa adalah kewenangan Desa untuk menyelenggarakan pembangunan. Prinsip inilah yang menjadi titik api dari semangat Desa Membangun, karena dalam regulasi UU Desa, Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan. Sebaliknya, Desa menjadi subjek yang secara aktif merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada saat yang sama, UU Desa menuntut agar partisipasi masyarakat Desa harus berlangsung secara optimal. Seindah apapun perencanaan pembangunan Desa, apabila tidak berasal dari partisipasi masyarakat Desa, bukanlah perencanaan yang baik. Apalagi apabila perencanaan tersebut tidak berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat Desa. Di sinilah tugas Pendamping Desa, selain mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan, juga harus mendorong dan merangsang kehendak Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk mengembangkan partisipasi dalam setiap siklus perencanaan pembangunan.


17

Bagian 2

KETAHANAN MASYARAKAT DESA

18


PENGANTAR

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas berpemerintahan asli bangsa Indonesia. Selain itu sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan, jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten ada sekitar 500 kota, sementara jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093. Namun sekian lama, karakteristik dan kekhasan Desa terlupakan dan belum menginspirasi, apalagi menjadi pijakan empiris regulasi tentang Desa. Regulasi yang ada, sebelum lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa, cenderung memperlakukan Desa sebagai objek pembangunan yang secara pasif menunggu program-program dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Akibatsnya, kekuatan ketahanan Desa merapuh secara sistematik karena Desa menjadi tergantung pada uluran tangan (program) dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dengan segala keadaan yang ada, kekuatan sosio-kultural dan sosio-ekonomi Desa harus dipulihkan. Hal ini merupakan tujuan pengaturan yang dirumuskan dalam UU Desa yakni: Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Secara operasional penguatan ketahanan masyarakat Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan potensi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dengan


19

bertopang pada kekayaan alam dan sumber daya manusianya sendiri. Sementara dalam konteks ekonomi dan ketahanan nasional, Desa yang demikian akan menjadi pilar kesejahteraan nasional dan subjek bela Negara yang tanggap.

20


1.

KONSEP KETAHANAN MASYARAKAT DESA

A. MAKSUD KETAHANAN MASYARAKAT DESA Pengembangan ketahanan masyarakat Desa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat Desa. Keberlangsungan hidup yang dimaksud adalah kesempatan serta kemampuan masyarakat Desa untuk melakukan berbagai aktivitas, baik secara individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan dasar selaku manusia secara berkelanjutan (sustainable). Harus dicatat, bahwa maksud konsep ketahanan masyarakat Desa meliputi tiga aspek yang saling mengisi. Pertama aspek-aspek kebutuhan Dasar manusia yang bersifat material, yaitu sandang-pangan-papan. Ketahanan dalam aspek ini adalah kemampuan masyarakat Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan sumber daya yang ada di Desa, baik alam maupun manusia. Terkait aspek materiil tersebut, ketrampilan, kapasitas, pengetahuan, wawasan, dan jaringan sosial masyarakat Desa harus dikembangkan secara terus-menerus. Kedua, ketahanan masyarakat Desa juga menyangkut aspek imateriil, yakni kebiasaan, tradisi, nilai-nilai, atau kearifan lokal yang masih hidup atau dapat dipulihkan – bila semua itu sudah pudar atau punah. Aspekaspek tersebut merupakan faktor penting dalam ketahanan masyarakat Desa, karena justru semua itu yang membentuk karakter dan identitas masyarakat Desa. Pengembangan aspek ini memberi peluang bagi masyarakat Desa untuk menterjemahkan semangat perubahan zaman yang sangat cepat – baik di level nasional maupun global – dalam kerangka pemahaman yang mereka miliki. Sehingga apa-apa yang datang dari luar dapat disaring untuk diambil alih sesuai kepentingan masyarakat Desa. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

21

Pengertian ini juga berlaku pada desa-desa yang telah mengalami modernisasi baik karena lokasi ataupun intensitas hubungannya dengan Kota. Bentuknya tidak harus sama persis dengan nilai, tradisi, atau kearifan lokal seperti sebelumnya disebut. Melainkan dengan mengoptimalkan nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi terbaik yang didapat dalam interaksinya dengan Kota untuk kebutuhan dan kepentingan kolektif masyarakat Desa. Ketiga, ketahanan masyarakat Desa juga meliputi kesadaran bahwa sebuah masyarakat senantiasa terhubung dan terjalin dengan masyarakat yang lain, baik itu Desa lain maupun Kota. Dalam konteks ini, Desa dengan Kota tidak boleh difahami dalam pengertian yang berlawanan (Desa versus Kota), melainkan sebagai bentuk atau model pertumbuhan masyarakat manusia yang hakikatnya saling mengisi dan melengkapi. Dalam pengertian hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran akan pola kesaling terhubungan ini juga memastikan bahwa ketahanan masyarakat Desa berada dalam jalur (track) yang segaris dengan kepentingan nasional. Ketahanan masyarakat Desa merupakan partisipasi masyarakat Desa dalam mewujudkan cita-cita nasional yakni Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Tiga aspek pengertian ketahanan masyarakat Desa di atas tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan dasar dan pengembangannya (aspek materiil), tradisi, kebiasaan, nilai (aspek immateriil), dan kesinambungan dengan garis kepentingan nasional (aspek nasional) merupakan aspekaspek yang membentuk pengertian konsep ketahanan masyarakat Desa.

B. PRINSIP PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA Maksud konsep ketahanan masyarakat Desa di atas memberikan perspektif bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa hanya akan mampu hidup dan berkembang apabila berangkat dari kekuatannya sendiri. Sementara pengembangan itu dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip. PERTAMA berpijak pada tradisi budaya lokal, meliputi kebiasaan, nilai-nilai, kearifan lokal dan lain sebagainya. Tradisi budaya lokal

22


merupakan cara hidup masyarakat setempat, yaitu sumber penghayatan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip ini sangat mendasar, karena terkait secara langsung dengan karakteristik atau sifat-sifat komunitas Desa. Desa yang memegang teguh adat, ajaran agama, atau kepercayaan tertentu memilik, dan Desa yang telah terurbanisasi atau termodernisasi memiliki cara penghayatan yang berbeda. Sebab itu, tradisi budaya lokal sebagai prinsip pertama pengembangan ketahanan masyarakat Desa harus dilihat secara empiris di lingkungan Desa tempat Pendamping Desa ditugaskan. Harus diingat bahwa tradisi budaya lokal itu sendiri bersifat dinamis. Selalu ada kebaruan yang diterima, dan hal-hal lama yang ditinggalkan. Sebab itu, pengembangan ketahanan juga sangat tergantung pada kemampuan masyarakat setempat memilih nilai-nilai sosial-budaya dan kelembagaan sosial yang mampu mendukung secara terus-menerus proses pembangunan. Hal ini dapat berarti memilih nilai sosial-budaya dan lembaga-lembaga lokal yang sudah untuk diperbaharui, dipelihara dan dikembangkan. KEDUA mengarahkan ketahanan pada kemandirian. Ketahanan masyarakat Desa dikembangkan untuk membangkitkan daya hidup masyarakat Desa dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kapasitas individu dan kolektif masyarakat Desa. Kemandirian berarti seorang pribadi atau komunitas mampu memilih dan memutuskan apa yang baik bagi dirinya sekaligus bagi komunitas atau kolektifitasnya. Upaya pertama mengarahkan kemandirian adalah dengan mendorong masyarakat Desa untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi Desa, potensi atau sumber-sumber yang dimiliki Desa, dan bagaimana mencari peluang-peluang untuk mengatasi permasalahan. KETIGA prinsip demokratis. Demokratis memiliki beberapa indikator. Pertama dari sudut penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa, kedua dari tingkat partisipasi masyarakat Desa, dan ketiga dari substansi proses-proses yang berjalan dalam kehidupan berdesa. Mengapa demokrasi menjadi prinsip dalam pengembangan ketahanan masyarakat Desa? Ketahanan masyarakat Desa dan ketahanan Desa ditentukan oleh penyatuan dinamis antara kehendak atau kepentingan seluruh warga dalam mekanisme politik atau perjalanan Pemerintahan Desa. Semakin menyatu antara kepentingan warga Desa dalam proses politik Desa, semakin kuat Desa tersebut. Sebab itu, sangat penting proses pendampingan menumbuhkan kehendak partisipasi seluruh lapis Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

23

sosial ekonomi dan unsur masyarakat yang ada di Desa. Sekaligus mengembangkan wawasan Pemerintah Desa terkait hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa seperti diatur di Pasal 4 UU No. 6/2014 tentang Desa. KEEMPAT adalah prinsip keadilan. Prinsip ini bergandengan secara langsung dengan prinsip ketiga di atas. Meletakkan keadilan dalam pengembangan ketahanan masyarakat Desa adalah mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama selaku manusia. Demikian pula dengan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat Desa, sejauh kelompok-kelompok tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak merugikan hajat hidup kolektif masyarakat Desa. Prinsip keadilan harus diletakkan dalam konteks hak dan kewajiban selaku masyarakat Desa, dan lebih luas hak dan kewajiban selaku Warga Negara Indonesia. Ketahanan masyarakat Desa akan rapuh ketika prinsip ini dilanggar, misalnya ketika kebijakan Desa hanya menguntungkan orang atau sekelompok tertentu, misalnya elit Desa, atau ketika masyarakat Desa tidak lagi mengindahkan aturan dan kesepakatan yang berlaku. KELIMA adalah prinsip taat hukum. Masyarakat Desa yang kuat adalah masyarakat yang faham dan sadar dengan peraturan hukum yang mengikat mereka baik sebagai warga Desa maupun sebagai warga Negara. Lebih jauh adalah ketika pemahaman tersebut menjadi pedoman dalam laku kehidupan berdesa. Dengan menguasai dan menjadikan hukum sebagai pedoman, masyarakat Desa akan semakin faham kedudukan mereka ketika berhubungan dengan pihak-pihak lain. Misalnya ketika modal besar datang di sebuah Desa yang memiliki potensi alam yang menguntungkan. Pemahaman hukum memiliki nilai penting untuk mempertimbangkan untung-rugi investasi tersebut, baik secara sosial ekonomi dan kedudukan peluang itu secara hukum. Prinsip dan maksud ketahanan masyarakat Desa saling meliputi satu sama lain. Pendamping harus memahami keduanya dan secara kreatif mengimplementasikan keduanya dalam praktek pendampingan di lokasi atau Desa. Paparan di bagian berikut menyajikan pandangan operasional terkait strategi dan langkah-langkah yang penting dilakukan oleh Pendamping Desa.

24


2.

STRATEGI DAN AGENDA PENGEMBANGANKETAHANAN MASYARAKAT DESA

A. STRATEGI PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA Strategi pengembangan ketahanan masyarakat Desa harus meliputi tiga aspek pengertian konsep ketahanan sekaligus mengacu pada prinsip yang diuraikan di bagian sebelumnya. Strategi tersebut adalah dengan memahami dan menggerakkan masyarakat melalui terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan terhadap masyarakat Desa, mengenali lapis-lapis sosial-ekonomi dan sosial politik setempat, dan mendekati kelompok-kelompok strategis atau dominan di Desa tersebut. 2. Pendamping tinggal di lokasi dampingan selama beberapa waktu untuk hingga pemahaman yang utuh tentang kompleksitas kondisi dan masalah di Desa serta kelompok yang didampingi. Pengenalan kondisi dan pembacaan masalah dapat mulai dilakukan bersama kelompok atau masyarakat Desa setempat. 3. Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada pada lokasi program yang akan melanjutkan peran, fungsi, dan tugastugas Pendamping di masa yang akan datang. Selain itu, juga meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas. Kader lokal atau Kader Desa tersebut dapat dilihat dari kiprah, pemahaman, dan komitmennya dalam menanggapi kondisi dan masalah-masalah Desa.


25

4. Pengembangan kelembagaan komunitas, yaitu upaya mengembangkan suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan serta aspirasi warga kelompokkelompok yang telah didampingi dan merupakan bentuk pengembangan lebih lanjutpengorganisasian kelompok. 5. Menjaga kerja sama lintas pelaku (multistakeholders) dengan pemerintah. Langkah-langkah di atas mesti dikembangkan lebih jauh sesuai kondisi lapangan. Target utama dalam dalam strategi ini adalah mengambil hati masyarakat untuk mendampingi masyarakat mengenali dan mengembangkan potensi-potensi sosial atau modal sosial yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Desa itu sendiri. Secara keseluruhan, strategi pengembangan ketahanan ini membutuhkan langkah-langkah kongkrit dan programik agar dapat sinambung dengan agenda pemberdayaan secara umum. Langkah kongkrit dan program tersebut didesain untuk meningkatkan daya kritis masyarakat Desa baik dalam memandang kehidupannya sendiri maupun terhadap lingkungan yang lebih luas.

B. AGENDA DESA

PENGEMBANGAN

KETAHANAN

MASYARAKAT

Dalam konteks ketahanan masyarakat desa, agenda strategis dalam rangka pengembangan ketahanan masyarakat Desa berporos pada keterlibatan masyarakat Desa dalam proses belajar sosial. Proses belajar sosial adalah upaya mendekatkan masyarakat dengan kompleksitas lingkungan dunia nyata di luar Desa dan memperhadapkannya dengan kondisi, masalah, dan potensi Desa. Pendamping bertugas untuk memfasilitasi agenda-agenda tersebut, di antaranya: 1. pembelajaran kewarganegaraan, 2. pembelajaran demokrasi desa, 3. pembelajaran hukum dan advokasi hukum, 4. pembentukan pusat kemasyarakatan (community center).

26


Masing-masing agenda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembelajaran Kewarganegaraan Pembelajaran dimaksudkan untuk mengkondisikan tumbuhnya jiwa kewarganegaraan. Kegiatan yang relevan antara lain: a. Mendorong masyarakat Desa untuk terlibat dalam urusan Desa; b. Mendorong masyarakat Desa menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum desa; c. Pembentukan forum khusus yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menggalang kewaspadaan bersama dari ancaman terorisme dan segala potensi radikalisme; d. Mengembangkan komunikasi atau paguyuban lintas kelompok sebagai wahana dialog demi terciptanya keharmonisan sosial;

2. Pembelajaran Demokrasi Desa Pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendorong tumbunya kesukarelaan warga desa untuk terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan di desa yang berdampak kepada kehidupan individu maupun kehidupan bersama. Contoh kegiatan di antaranya: a. Mendiskusikan akibat negatif politik uang dalam pemilihan kepala desa; b. mengadakan diskusi berkala dengan warga desa yang secara khusus membahas tentang kepemimpinan desa; c. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa secara demokratis dan partisipatif; d. memfasilitasi warga desa untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa sebagai media penyampaian aspirasi;


27

3. Pembelajaran Hukum dan Advokasi Hukum Pembelajaran hukum perlu difokuskan pada kebutuhan keadilan bagi masyarakat kecil. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: a. Memfasilitasi belajar hukum dengan mendatangkan pengajar atau mentor baik dari lingkungan akademi maupun lembaga bantuan hukum. b. Mengadakan penyuluhan hukum bagi warga desa bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Advokasi atau bantuan Hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat kecil yang berkasus. Namun secara umum, bantuan hukum juga dibutuhkan oleh keseluruhan unsur Desa, baik Pemerintah Desa maupun masyarakat ketika menjumpai masing-masing atau secara bersama menjumpai persoalan hukum. Kegiatan yang dapat dilakukan contohnya adalah: a. menjalin komunikasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, khususnya barefoot lawyer, yaitu pengacara (baik lembaga maupun personal) yang bersedia memberikan jasa layanan untuk kasus-kasus dalam skala kecil dan murah. b. memfasilitasi tenaga paralegal untuk (1) memberikan nasihat praktis kepada masyarakat Desa dan Pemerintah Desa tentang beberapa aspek hukum, dan (2) memberikan nasihat tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara baik secara formal maupun informal. 4. Pengembangan Center)

Pusat

Kemasyarakatan

(Community

Pendamping Desa dapat memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (community center) yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pendampingan, dan kegiatan-kegiatan yang disebut di atas. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya:

28


a. Mendorong seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di pusat kemasyarakatan; b. Menjadikan pusat kemasyarakatan sebagai pusat kegiatan bagi para penggiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. Menjadikan pusat kemasyarakatn sebagai pusat kegiatan pengabdian masyarakat seperti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan; d. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatn di level Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk mensinambungkan keseluruhan kegiatan kemasyarakatn Desa. Strategi dan agenda yang dipaparkan di atas merupakan pokok perhatian dalam pengembangan ketahanan masyarakat Desa. Salah satu titik tekan yang hendak ditunjukkan adalah pembelajaran hukum dan terbentuknya kesadaran hukum pada masyarakat Desa. Kesadaran hukum penting untuk digarisbawahi mengingat arah perkembangan pembangunan Desa dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa hanya dapat berjalan optimal ketika masyarakat Desa telah memiliki kesadaran hukum yang kuat.


29

PENUTUP

Pengembangan ketahan masayarakat desa, merupakan tujuan pengaturan yang telah dirumuskan dalam UU Desa yakni: Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Dan Pengembangan ketahanan masyarakat desa adalah pilihan strategis yang diharapkan mampu dilakukan oleh Pendamping Desa demi tumbuhnya kemandirian desa. Kemandirian ini hanya mungkin apabila Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self governing community), memiliki kekuatan atau ketahanan yang bersumber pada ketahanan masyarakat Desa itu sendiri. Ketahanan tersebut harus dikembangkan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial. Seluruh aspek ketahanan masyarakat harus dikembangkan, yaitu aspek material, immaterial, dan sikap dasar sebagai warga negara yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketahanan masyarakat Desa dikembangkan dan dibangun untuk Desa itu sendiri namun sekaligus juga memperkuat fondasi dasar dalam konteks ekonomi dan ketahanan nasional. Semua itu tidak musykil apabila agenda pendampingan Desa dilakukan secara serius, dan didukung oleh pendamping-pendamping dari pihak lain, baik perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembagalembaga non-pemerintahan yang lain.

30



31


Buku Pelengkap SISTEM PEMBANGUNAN DESA

Recommend Documents