PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
7
Deskripsi Singkat Topik :
Pokok Bahasan
: PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Waktu
: 2 (dua) kali tatap muka pelatihan (selama 200 menit).
Tujuan
: Membangun pemahaman dan skill praja mengenai Pendataan Program Pembangunan Desa
Metode
: Praktek (mempraktekkan, diskusi, dan tugas terstruktur)
7.1. PENGERTIAN Pendataan
adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi
mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Pendataan program pembangunan desa/kelurahan bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki desa/kelurahan dan kegiatankegiatan yang menyeluruh lengkap dan akurat. Sedangkan yang dimaksud dengan Program Pembangunan adalah instrumen kebijakan pembangunan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan.
105
7.2. TUJUAN Tujuan dari pendataan adalah untuk memperoleh data yang akurat mengenai program pembangunan desa/kelurahan.
Data program pembangunan
desa/kelurahan digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk : a. Mensinergikan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa pengetahuan,
sikap
dan
keterampilan
dalam
mengelola
program
pembangunan desa/kelurahan;
c. Bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan desa/kelurahan.
7.3. PELAKSANA (1) Pelaksanaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan. (2) Tim
Pelaksana
Pemberdayaan
Pendataan
terdiri
atas
unsur
Masyarakat
dan
Desa
dan
Dinas/Badan/Kantor perangkat
daerah
Kabupaten/Kota terkait. (3) Tim Pelaksana Pendataan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. (4) Tim Pelaksana Pendataan bertugas dalam melaksanakan pendataan program pembangunan desa/kelurahan. (5) Hasil pendataan program pembangunan desa/kelurahan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
106
7.4. KEGIATAN PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Pendataan rencana program pembangunan desa/kelurahan meliputi : a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa, berupa : Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; Penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan
tenaga
teknis
dan
masyarakat; Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa; dan Kegiatan lainnya. b. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, berupa : Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman; Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa; Pelatihan keterampilan usaha industry kerajinan; Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan; Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil menengah di pedesaan; Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan; Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan Kegiatan lainnya. c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, berupa: Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa; Pemberian stimulant pembangunan desa;
107
Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan Kegiatan lainnya. d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, berupa : Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan; Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa; Pelatihan
aparatur
pemerintah
desa
dalam
bidang
manajemen
pemerintahan desa; Pelatihan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan Kegiatan lainnya. e. Peningkatan peran perempuan di pedesaan, berupa : Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif; dan Kegiatan lainnya. f.
Program lainnya yang dilaksanakan desa/kelurahan, berupa kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan di desa dan daerah. Pendataan rencana program pembangunan desa/kelurahan dilaksanakan
pada awal tahun (format terlampir).
108
7.5. KEGIATAN PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di tingkat desa/kelurahan. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat desa/kelurahan, terdiri dari :
Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
Ketua adalah Sekretaris Desa/Kelurahan;
Anggota terdiri atas : - Perangkat Desa/Kelurahan; - Kepala Dusun/Lingkungan; - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; - Para kader pemberdayaan masyarakat; dan - Aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi pengumpulan,
rekapitulasi
dan
publikasi
data
program
pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Kecamatan. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Kecamatan :
Penanggungjawab adalah Camat;
Ketua adalah Sekretaris Camat;
Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Anggota terdiri atas unsur perangkat daerah yang ada di kecamatan.
109
Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi pengumpulan,
rekapitulasi
dan
publikasi
data
program
pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Kabupaten/Kota. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Kabupaten/Kota :
Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Kabupaten/ Kota;
Ketua adalah Kepala Bidang yang menangani pembangunan partisipatif desa/kelurahan;
Anggota terdiri atas SKPD Kabupaten/Kota.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi pengumpulan,
rekapitulasi
dan
publikasi
data
program
pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Provinsi. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Provinsi :
Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Provinsi;
Ketua adalah Kepala Bidang setingkat eselon III pada Kantor/Dinas/Badan PMD Provinsi;
Anggota terdiri atas SKPD Provinsi.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Pendataan pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan, meliputi pengumpulan,
rekapitulasi
dan
publikasi
data
program
pembangunan
desa/kelurahan. Pelaksanaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan
110
dilakukan secara berjenjang pada akhir tahun. Pendataan pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan, berupa : a. Penyiapan instrumen atau format pengumpulan data (instrumen terlampir); b. Penyiapan Tim Pendataan Desa/Kelurahan; c. Pelaksanaan pengumpulan data; d. Publikasi data program pembangunan desa/kelurahan.
7.6. PENDAYAGUNAAN DATA Pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di desa/kelurahan dalam rangka mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga masyarakat. Pendayagunaan data program pembangunan desa dimanfaatkan untuk : a. Mengetahui karakteristik model program pembangunan desa/ kelurahan dan permasalahan pembangunan di setiap desa/kelurahan; b. Bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan arah program pembangunan desa/ kelurahan; c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan desa/kelurahan; d. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan desa/kelurahan;
111
e. Penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa/kelurahan; f.
Lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
7.7. PELAPORAN Pelaporan
kerja Tim
Pelaksana
Pendataan
program
pembangunan
desa/kelurahan sebagai berikut :
Kepala
Desa/Lurah
melaporkan
pelaksanaan
pendataan
program
pembangunan desa/kelurahan kepada Camat;
Camat
melaporkan
pelaksanaan
pendataan
program
pembangunan
desa/kelurahan di Kecamatan kepada Bupati/Walikota;
Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
Gubernur
melaporkan
pelaksanaan
pendataan
program
pembangunan
desa/kelurahan di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
7.8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pendataan dan pendayagunaan data program pembangunan desa/ kelurahan, meliputi : a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pendataan, publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan;
112
b. Memberikan bimbingan, supervise, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pendataan dan pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan; c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program pembangunan desa/kelurahan di daerah dan desa/ kelurahan; d. Memberikan
pedoman
pelatihan
penyusunan
dan
pendayagunaan
pendataan program pembangunan desa/kelurahan; dan e. Pembinaan lainnya yang diperlukan. Pembinaan Pemerintah Provinsi juga meliputi : a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan; b. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan
sosialisasi
dan
bimbingan
teknis
penyusunan
dan
pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan skala provinsi; d. Melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan desa/kelurahan tingkat provinsi; dan e. Melaksanakan
orientasi
dan
pelatihan
bagi
pengelola
program
pembangunan desa/kelurahan di tingkat propinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pendataan, publikasi dan pendayagunaan data desa/kelurahan, meliputi :
113
a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; b. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan; c. Melaksanakan
sosialisasi
pendayagunaan
data
dan
program
bimbingan
teknis
pembangunan
penyusunan
desa/kelurahan
dan skala
kabupaten/kota; d. Melakukan upaya percepatan penyediaan
data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; e. Melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola program
pembangunan
desa/kelurahan
di
tingkat
kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan. Pembinaan teknis dan pengawasan Camat, meliputi : a. Menfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan; b. Menfasilitasi
pembentukan
tim
pendataan
program
pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan; c. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program pembangunan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; d. Melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
114
e. Menfasilitasi koordinasi SKPD dalam pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
7.9. PENDANAAN Pendanaan rekapitulasi,
yang
publikasi
berkaitan
dan
dengan
pendayagunaan
penyelenggaraan data
program
pendataan,
pembangunan
desa/kelurahan dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); e. Bantuan luar negeri; f.
Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
115
I.1. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBN, Tahun …….
No.
Prov./Kab./Kota/ Kec./Desa/Kel
Jenis Kegiatan/ Program
Penanggungjawab
1
2
3
4
Sumber Pembiayaan Tugas Dekonsentrasi Pembantuan 5 6
BLN
Jumlah (Rp.)
7
8
a.n. Menteri Dalam Negeri
( ……………………………. )
116
I.2. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBD Provinsi, Tahun …….
No.
Desa/Kelurahan
Jenis Kegiatan/ Program
Penanggungjawab
1
2
3
4
Sumber Pembiayaan APBD APBD Prov. Kab/Kota 5 6
Jumlah (Rp.) 7
a.n. Gubernur ……….
( ……………………………. )
117
I.3. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBDes, Anggaran Kelurahan, Swadaya dan Pihak Ketiga, Tahun …….
No.
Prov./Kab./Kota/ Kec./Desa/Kel
Jenis Kegiatan/ Program
Penanggungjawab
1
2
3
4
Keterangan : Form ini diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
APBDes 5
Sumber Pembiayaan Anggaran Swadaya Kelurahan 6 7
Pihak ke III
Jumlah (Rp.)
8
9
a.n. Menteri Dalam Negeri
( ……………………………. )
118
II. 1. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun ……… : : : :
Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………
Untuk Desa/Kelurahan No.
Lokasi Kegiatan
Nama Kegiatan
Sasaran/ Kegiatan Pokok
Sumber Pembiayaan
Jumlah Biaya
1
2
3
4
5
6
Instansi/Lembaga Penanggungjawab/Pelaksana Dusun/ Kab/K Desa/ Pusat Prov. Kec. Lingk/ ota Kel. RT/RW 7 8 9 10 11 12
Ket 13
…………………., ……………… Kepala Desa/Kelurahan
( ……………………………. )
119
PETUNJUK PENGISIAN II.1. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran II.1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa atau Kelurahan. Format ini dimaksudkan
sebagai
daftar
inventarisasi
dari
hasil
pendataan
program
pembangunan Desa/Kelurahan di tiap Desa/Kelurahan menurut lokasi, nama program/kegiatan, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan, jumlah biaya dan instansi/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan lokasi kegiatan (Dusun, Kampung, RW/RT yang bersangkutan. d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, misalnya Program pembangunan jalan desa dan lain-lain. e. Kolom (4) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan, misalnya penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK dan lain-lain. f. Kolom (5) diisi sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan, misalnya APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, APBDes, Kerjasama pihak ketiga, Bantuan pihak luar negeri dan lain-lain. g. Kolom (6) diisi jumlah seluruh biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, merupakan gabungan berbagai sumber biaya. h. Kolom (7) s.d. (12) diisi nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana di setiap tingkat pemerintahan sampai tingkat Dusun, Kampung, RW/RT dan lain-lain. i. Kolom (13) diisi dengan keterangan, seperti tanggal dan bulan kegiatan mulai dilaksanakan dan lain-lain.
120
II. 2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun ……… Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ……………………………… : ………………………………
Untuk Kecamatan No.
Lokasi Kegiatan
1
2
Nama Kegiatan
Sasaran/ Kegiatan Pokok
Sumber Pembiayaan
Jumlah Biaya
3
4
5
6
Instansi/Lembaga Penanggungjawab/ Pelaksana Kab/ Desa/ Pusat Prov. Kec. Kota Kel. 7 8 9 10 11
Ket 12
…………………., ……………… Camat ……………
( ……………………………. )
121
PETUNJUK PENGISIAN II.2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran II.2
diisi oleh Kecamatan. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan menurut Desa/Kelurahan, nama program/kegiatan, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan, jumlah biaya dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan lokasi Desa/Kelurahan. d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, antar Desa/Kelurahan satu sama lainnya program/kegiatan bisa lebih dari satu sesuai dengan kenyataan. e. Kolom (4) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan, misalnya peningkatan keterampilan bagi 10 orang kelompok Dasa Wisma dalam rangka penanggulangan demam berdarah, pembangunan 3 unit ruang SD dan lain-lain. f. Kolom (5) diisi sumber pembiayaan, misalnya APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, APBDes, Kerjasama pihak ketiga, Bantuan pihak luar negeri, Swadaya masyarakat dan lain-lain. g. Kolom (6) diisi total jumlah seluruh biaya dari kolom (5) dan dalam satu kegiatan pembiayaannya bisa berasal dari berbagai sumber supaya dijumlahkan. h. Kolom (7) s.d. (11) diisi nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana di semua tingkatan pemerintahan. i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
122
II. 3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN Tahun ……… Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ………………………………
Untuk Kabupaten/Kota No.
Kegiatan
Kode Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan (Kecamatan) 4
Sasaran/ Kegiatan Pokok 5
Sumber Biaya APBN
BLN
6
7
Penanggungjawab Jumlah (Rp.) 8
Prov.
Kab/Kota
9
10
Ket 11
…………………., ……………… a.n. Bupati/Walikota …………… Ka. BPMD/PMD
( ……………………………. )
123
PETUNJUK PENGISIAN II.3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran II.3 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBN, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota memuat kegiatan-kegiatan dari bagian SKPD, program/kegiatan/kode kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan, Desa, Kelurahan, sasaran pokok kegiatan, sumber biaya dan instansi (SKPD)/ lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan kegiatan-kegiatn SKPD. d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK/ DIPA) Kabupaten/Kota. e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan. f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya melatih dan
memberikan
bantuan
modal
kepada
anggota
kelompok
masyarakat
Desa/Kelurahan 20 orang untuk membudidayakan rumput laut dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat Desa/Kelurahan dan lain-lain. g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhannya. h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan : Dalam inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di pusat (APBN) didasarkan pada DIPA/Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) yang bersangkutan.
124
II. 4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Kabupaten/Kota Tahun ……… Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No.
Kegiatan
Kode Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan (Kecamatan) 4
Sasaran/ Kegiatan Pokok 5
Sumber Biaya APBN
BLN
6
7
Penanggungjawab Jumlah (Rp.) 8
Prov.
Kab/Kota
9
10
Ket 11
…………………., ……………… a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
125
PETUNJUK PENGISIAN II.4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran II.4 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBN, APBN Kabupaten/Kota menurut SKPD, program/kegiatan lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama SKPD, bagian SKPD, program dan kegiatannya Misalnya : SKPD Koperasi Sub SKPD Usaha Kecil dan Menengah a.1) Program lembaga ekonomi pedesaan b.2) dan lain-lain d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK)/ DIPA-nya. e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan. f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya penyediaan bibit cengkeh/sawit 10.000 pohon untuk 10 orang petani cengkeh/sawit, dan lain-lain. g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhannya. h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana di Kabupaten/Kota dan Kecamatan. i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan. Catatan : Dalam inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBN Kabupaten/Kota didasarkan pada DASK/DIPA Kabupaten/Kota dan PO kegiatan yang bersangkutan.
126
II. 5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Provinsi Tahun ……… Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No.
Kegiatan
Kode Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan (Kec/ Des/Kel) 4
Sasaran/ Kegiatan Pokok 5
Sumber Biaya
Penanggungjawab
APBN
BLN
Jumlah (Rp.)
Prov.
Kab/ Kota
Kec.
6
7
8
9
10
11
Ket 12
…………………., ……………… a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
127
PETUNJUK PENGISIAN II.5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Provinsi a. Lampiran II.5 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD/DASK Provinsi menurut urusan wajib, program/kegiatan, kode kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan (Desa/Kelurahan), sasaran kegiatn pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan SKPD. Misalnya : Urusan Wajib di sektor pembangunan daerah, desa dan kota Sub Sektor pembangunan daerah dan kota a. Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 1) kegiatan irigasi pertanian 2) dan lain-lain d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan. e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan. f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya pembangunan jalan sepanjang 5 km dalam rangka membuka isolasi di Desa-Desa terpencil yang meliputi Desa ….., Desa …… dan Desa …… dan lain-lain. g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhannya. h. Kolom (9) s.d. (11) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana sesuai tingkatan pemerintahan yang diminta. i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
128
II. 6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN Provinsi Tahun ……… : ………………………………
Provinsi
Untuk Provinsi No.
Kegiatan
Kode Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan (Kab/Kota) 4
Sasaran/ Kegiatan Pokok 5
Sumber Biaya APBN
BLN
6
7
Jumlah (Rp.) 8
Penanggungjawab Kab/ Pusat Prov. Kota 9 10 11
Ket 12
…………………., ……………… a.n. Gubernur ……………
( ……………………………. )
129
PETUNJUK PENGISIAN II.6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN Provinsi a. Lampiran II.6 diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBN (SKP Pusat dan Program-Program Khusus) di masing-masing Provinsi menurut SKPD Provinsi yang berupa urusan wajib maupun pilihan, program/kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKP Pusat atau SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama SKP-Pusat/SKPD (sektor), program dan kegiatan sesuai DIPA Daerah/DASK, dan PO. d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK)/ DIPA daerah, PO. e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kabupaten/Kota. f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut secara singkat dan jelas. g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhannya sepanjang yang mengenai APBN (supaya dibedakan antara APBN rupiah murni baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan) dan APBN Bantuan Luar Negeri baik pinjaman maupun hibah. h. Kolom (9) s.d. (11) diisi dengan nama instansi (SKP Pusat/SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan. Catatan : Dalam mengisi format II.6 ini supaya didasarkan DIPA atau DIPDA/DASK Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan kriteria Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
130
II. 7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan Tahun ……… : ………………………………
Provinsi
Untuk Provinsi No.
Kegiatan Urusan Wajib/Pilihan
Kode Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan (Kab/Kota) 4
Sasaran/ Kegiatan Pokok 5
Sumber Biaya APBN
BLN
6
7
Penanggungjawab Jumlah (Rp.) 8
Prov.
Kab/Kota
9
10
Ket 11
…………………., ……………… a.n. Gubernur ……………
( ……………………………. )
131
PETUNJUK PENGISIAN II.7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran II.7 diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD/DASK Provinsi di tiap Provinsi menurut SKPD Provinsi dan uraian program/kegiatan
wajib/pilihan,
kode
program/kegiatan,
lokasi
kegiatan
di
Kabupaten/Kota, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD Provinsi)/lembaga yang bertanggung jawab. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama SKPD Provinsi dan uraian sesuai DIPDA/DASK Provinsi. d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai DIPDA/DASK/PO Provinsi. e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kabupaten/Kota. f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut secara singkat dan jelas. g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhannya. h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD) sebagai penanggung jawab. i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
132
III. 1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Tahun ……… Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
: : : :
……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Untuk Desa/Kelurahan
No.
Lokasi Program/ Kegiatan
Kegiatan
1
2
3
APBN
APBN Prov
4
5
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-) Kerjas APBN Swadaya APB ama Kab/ BLN MasyaDesa pihak Kota rakat ketiga 6 7 8 9 10
Lain-lain Bantuan 11
Jumlah Dana Keseluruhan 12
Ket
13
…………………., ……………… Kepala Desa/Kelurahan ……………
( ……………………………. ) 133
PETUNJUK PENGISIAN III.1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran III.1. diisi oleh Desa/Kelurahan. Format merupakan daftar rekapitulsi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bagi masing-masing Desa/ Kelurahan menurut lokasi program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhan biaya program/kegiatan. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan lokasi kegiatan/program, seperti Dusun, Lingkungan, RW/RT di lingungan Desa/Kelurahan tersebut. d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dengan menjumlahkan program/kegiatan yang terdapat di masing-masing lokasi program/kegiatan. e. Kolom (4) s.d. (12) diisi dengan sumber/jumlah biaya untuk melaksanakan semua kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan menurut sumbernya. Jika berasal dari berbagai
macam
sumber,
cantumkan
sumbernya.
Selanjutnya
jumlah
keseluruhannya. f. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan : Rekapitulasi (Lampiran III.1) ini dilaporkan ke Kecamatan.
134
III. 2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Tahun ……… Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… Untuk Kecamatan
No.
Lokasi Desa/Kel.
Jumlah Program/ Kegiatan
1
2
3
APBN
APBN Prov
4
5
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-) Kerja APBN Swadaya APB sama Kab/ BLN MasyaDesa pihak Kota rakat ketiga 6 7 8 9 10
Lain-lain Bantuan 11
Jumlah Dana Keseluruhan 12
Ket
13
…………………., ……………… Camat ……………
( ……………………………. )
135
PETUNJUK PENGISIAN III.2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan a. Lampiran III.2. diisi oleh Kecamatan. Format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulsi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan menurut lokasi program/kegiatan, jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah keseluruhan biaya. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan lokasi Desa/Kelurahan. d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah biaya keseluruhannya. e. Kolom (4) s.d. (11) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya untuk melaksanakan semua kegiatan di masing-masing Desa atau keseluruhan yang bersangkutan. f. Kolom (12) diisi dengan penjumlahan seluruh biaya dari kolom (4) s.d. (11). g. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan : Rekapitulasi (Lampiran III.2) ini dikirimkan ke Kabupaten.
136
III. 3. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan menurut Satuan Kerja Tahun ……… Kabupaten/Kota Provinsi
: ……………………………… : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No.
Satuan Kerja (Sektor)
Jumlah Program/ Kegiatan
APBN
1
2
3
4
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-) APBN Kab/ APBN Prov BLN Kota 5 6 7
Total Jumlah 8
Ket 9
…………………., ……………… a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
137
PETUNJUK PENGISIAN III.3. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan menurut Satuan Kerja
a. Lampiran III.3. diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulsi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (BLN) yang diperkirakan masuk Desa/Kelurahan di tiap Kabupaten/Kota menurut satuan kerja (sector). b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama sektor (satker), misalnya satker pertanian dan pengairan. Nomenklatur untuk APBN disebut satker, untuk APBD (Provinsi/Kab/Kota) disebut Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD). d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dengan menjumlahkan total kegiatan sesuai satker dan SKPD masing-masing. e. Kolom (4) s.d. (8) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya untuk melaksanakan semua kegiatan di masing-masing Desa atau keseluruhan yang bersangkutan. f. Kolom (9) diisi dengan penjumlahan seluruh biaya dari kolom (4) s.d. (11). g. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan : Rekapitulasi (Lampiran III.3) ini dikirimkan ke Provinsi.
138
III. 4. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Diperkiranan Masuk Ke Desa/Kelurahan Tahun ……… : ………………………………
Provinsi
Untuk Provinsi Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-) No.
Kegiatan SKPD
Jumlah Program/ Kegiatan
1
2
3
APBN
APBN Prov
APBN Kab/ Kota
BLN
4
5
6
7
Keterangan : Form ini diisi oleh Provinsi dan disahkan oleh Gubernur c.q. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD dan dilaporkan ke Departemen Dalam Negeri c.q. Ditjen PMD
Jumlah Dana Keseluruhan 8
Ket 9
…………………., ……………… a.n. Gubernur …………… Kepala BPMD
( ……………………………. )
139
PETUNJUK PENGISIAN III.4. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan yang Diperkiranan Masuk Ke Desa/Kelurahan
a. Lampiran III.4. diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulsi pendataan program pembangunan yang diperkirakan masuk Desa/Kelurahan (Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) untuk tiap Provinsi menurut kegiatan SKPD/sektor jumlah kegiatan, dan sumber pembiayaan tiap tahun anggaran. b. Kolom (1) cukup jelas. c. Kolom (2) diisi dengan nama program/kegiatan SKPD (sektor). d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dari masing-masing SKP Pusat dan SKPD (sektor di Provinsi). e. Kolom (4) s.d. (7) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya dan jumlah dana keseluruhannya. f. Kolom (8) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas data/informasi yang disajikan.
140
7.10. LATIHAN 1. Peserta
pelatihan
secara
berkelompok
mempraktekkan
Pengisian
Form
Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan dan Form Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan. 2. Peserta pelatihan secara individu mempraktekkan Pengisian Form Pendataan Rencana
Program
Pembangunan
Desa/Kelurahan
dan
Form
Laporan
Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
141
