63
V. PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA NANGA BAYAN DAN MEKANISMENYA Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, tingkat kesejahteraannya relatif rendah yang disebabkan oleh kendala eksternal yaitu karena ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam karena kurang atau tidak adanya sarana transportasi untuk pemasaran di wilayah Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan maraknya pencurian kayu di kawasan perbatasan yang dilakukan masyarakat setempat tertentu yang hasilnya dijual ke Malaysia, mengingat transportasi ke Malaysia lebih mudah. Kendala internal berupa rendahnya kualitas sumberdaya manusia di kawasan karena minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia, akan mengakibatkan kreativitas masyarakat menggali potensi-potensi ekonomi sangat terbatas selanjutnya pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, kondisi keseharian dan produktivitas masyarakat menjadi rendah. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal akan lebih baik dalam konteks mengatasi masalah di perbatasan. Sedangkan fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki indeks pembangunan manusia di wilayah perbatasan. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat merupakan pilihan tepat bagi warga di perbatasan. Sementara
pembangunan
prasarana
wilayah
terutama
berkaitan
dengan
aksesibilitas wilayah dan prasarana pendukung ekonomi, kesehatan dan pendidikan warga perbatasan. Infrastruktur yang memadai dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dengan demikian masyarakat yang berada di kawasan perbatasan khususnya di Desa Nanga Bayan merasa berkecukupan. Seperti yang dikemukakan pada Bab IV, maka permasalah utama masyarakat desa di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia memerlukan penanganan dalam hal :
64
1. Pembangunan
infrastruktur
jalan
dan
jembatan
untuk
membuka
keterisolasian masyarakat di perbatasan Desa Nanga Bayan. 2. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan
(pendidikan,
kesehatan,
air
bersih,
pemukiman,
dan
kelistrikan). 3. Pemberdayaan masyarakat perbatasan dengan pendekatan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan tenaga kerja. Legitimasi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan harus disandarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Pertama, akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan
penghitungan
(account)
terhadap
sumber
daya
atau
kewenangan yang digunakan. Pemerintah desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga. Secara gampang, pemerintah desa disebut akuntabel bila menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak melakukan penyimpangan, tidak berbuat korupsi, tidak menjual tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. Kedua, transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau atau menerima umpan
balik
dari
masyarakat.
Transparansi
tentu
mengurangi
tingkat
ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan desa. Sebagai sebuah media akuntabilitas, transparansi dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan pamong desa karena terbukanya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Ketiga, responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa. Pemerintah desa dan BPD harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Responsif bukan hanya berarti pamong desa selalu siap sedia memberikan uluran tangan ketika warga masyarakat membutuhkan bantuan dan
65
pelayanan. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa. Pemerintah desa yang mengambil kebijakan berdasarkan preferensi segelintir elite atau hanya bersandar pada keinginan kepala desa sendiri, berarti pemerintah desa itu tidak responsif. Pemerintah
desa
bisa
disebut
responsif
jika membuat
kebijakan dan
mengalokasikan anggaran desa secara memadai untuk mengangkat hidup rumah tangga miskin ataupun mendukung peningkatan ekonomi produktif rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintahan desa menyusun suatu kebijakan pembangunan desa dengan empat prioritas yaitu : a) peningkatan kualitas pendidikan, b) peningkatan sistem pelayanan kesehatan, c) peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, dan d) pembangunan infrastruktur. 5.1.
Peningkatan Kualitas Pendidikan
5.1.1. Kebijakan Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap pakai. Melalui kebijakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan tenaga pendidik yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur, jenjang pendidikan maupun pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
5.1.2. Jenis program yang dilaksanakan Kegiatan pokok dari Program Peningkatan Kualitas pendidikan, meliputi : a.
Penambahan ruang kelas Kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan
program penambahan ruang kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 (tiga) lokal merupakan hal yang penting karena setiap tahun ajaran
66
peserta didik semakin bertambah. Hal ini dikarenakan di Desa Nanga Bayan hanya memiliki satu-satunya sekolah lanjutan pertama, sedangkan sarana dan prasarana yang ada tidak mampu untuk menampung siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti yang dituturkan oleh Mrt (kepala SMP Nanga Bayan berusia 43 tahun) bahwa: “Sejak dua tahun ini jumlah siswa tamat Sekolah Dasar semakin meningkat sehingga ruang kelas pada SMP Nanga Bayan yang hanya tiga lokal termasuk ruang guru tidak cukup untuk menampung siswa yang melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)”
b.
Rehabilitasi rumah guru. Program rehabilitasi rumah dinas guru sangat didambakan oleh tenaga
pendidik dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan sekolah yang begitu jauh dari tempat tinggal, menyebabkan terjadinya hambatan akan proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Dimana rumah dinas guru yang ada saat ini tidak layak dihuni lagi karena rumah tersebut merupakan exs-rumah dinas guru Sekolah Dasar (SD) yang dibangun pada masa orde baru. Banyaknya pihak pendidik karena alasan tempat tinggal yang tidak nyaman dan jauh dari sekolah ataupun kendala transportasi, tidak menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditentukan. Akibat dari keadaan tersebut, maka pendidikan yang telah dicanangkan untuk kemajuan anak bangsa menjadi terhambat atau dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan bermutu rendah di suatu daerah, karena hambatan kondisi geografis. Keadaan geografis secara nyata telah menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan manusia melalui jalur pendidikan.
5.1.3. Pelaksanaan Program Program-program dibidang pendidikan ini dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten selaku pengguna anggaran dan pihak swasta (kontraktor) sebagai pelaksana kegiatan terutama yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang berbentuk fisik seperti rehabilitasi rumah guru dan penambahan ruang kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut, kepemimpinan pemerintahan desa mengambil langkah-langkah agar masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan cara semua tenaga kerja untuk pembangunan tersebut berasal dari desa
67
dan juga bahan material yang digunakan berasal dari desa kecuali bahan-bahan yang tidak ada di desa disiapkan oleh pihak kontraktor seperti semen, atap seng dan lainnya. Seperti yang dituturkan oleh Mhd (warga dusun Semujan berusia 46 tahun) bahwa : “Dalam pelaksanaan pembangunan penambahan ruang kelas untuk SMP di Nanga Bayan, masyarakat ikut berpartisipasi dengan menjadi buruh (tenaga tukang) serta penyiapan bahan material yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor untuk keperluan pembangunan tersebut”.
Namun demikian, dari program bidang pendidikan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilaksanakan adalah penambahan ruang kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut disebabkan seperti yang dituturkan oleh kepala desa setelah mengadakan koordinasi dan negosiasi dengan Instansi terkait bahwa : “Program-program lain di bidang pendidikan belum dapat terlaksana karena menyangkut pembiayaan yang ada di dalam anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten, oleh sebab itu pemerintahan desa mengambil kebijakan untuk melaksanakan program penambahan ruang kelas untuk SMP karena ruang kelas yang ada sekarang tidak dapat untuk menampung siswa”.
5.1.4. Penerima Manfaat Program Manfaat dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Pemerintahan Desa dan Masyrakat. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hasil yang dapat dirasakan setelah program ini selesai dilaksanakan, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, manfaat bagi pemerintahan desa antara lain adalah: a) adanya peningkatan pembangunan dalam aspek pengelolaan pemerintahan desa maupun dalam hubungannya dengan masyarakat desa, dengan adanya pembagunan penambahan ruang kelas sebayak 3 (tiga) lokal untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), berarti pemerintahan desa sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sosial kepada masyarakat seperti penyediaan pendidikan dengan pembangunan penambahan ruang kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). b) memberikan stimulasi bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan aktivitasaktivitas di dalam melaksanakan program-program pembangunan desa di bidang
68
pendidikan. Dalam bidang pendidikan, aktivitas-aktivitas pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat diupayakan seperti menyelenggarakan pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah dan putus sekolah, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan. Kedua, manfaat bagi masyarakat antara lain adalah: a) Akses untuk menjangkau sarana pendidikan sudah lebih mudah terutama bagi kaum miskin, hal ini sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat karena sebelum dibangunnya fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Nanga Bayan, masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi harus keluar dari desa tersebut karena harus melanjutkan ke kecamatan atau ke kabupaten, dan itupun dilakukan oleh masyarakat yang mampu, sedangkan untuk masyarakat miskin, dengan terpaksa anak-anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mahalnya biaya untuk mendapatkan pendidikan. b) masyarakat akan dapat menerima programprogram pendidikan. Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan programprogram pendidikan kesetaraan seperti yang telah diuraikan diatas, dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat karena akan menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil, atau sulit dicapai karena letak geografis, dan atau keterbatasan transportasi.
5.2.
Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan
5.2.1. Kebijakan Kebijakan sistem pelayanan kesehatan desa berupaya untuk melakukan proses memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan yang sehat melalui penyuluhan kesehatan.
69
Upaya meningkatkan kualitas masyarakat Desa Nanga Bayan juga diselenggarakan melalui kebijakan setiap bayi yang lahir harus dalam keadaan sehat dan cerdas secara alami. Implikasinya pelayanan kesehatan harus diberikan sejak bayi dalam kandungan. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa Nanga Bayan. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan diiringi pula dengan pengadaan, serta perbaikan sarana dan prasarana kesehatan desa, dan sarana penunjang lainnya seperti puskesmas keliling (pusling), maka kebutuhan kesehatan masyarakat di Desa Nanga Bayan dapat terwujud.
5.2.2. Jenis program yang dilaksanakan 1.
Program Peningkatan sarana dan prasaran Kesehatan
a.
Pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) Program pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) merupakan salah
satu program yang sejak lama telah direncanakan oleh masyarakat di Desa Nanga Bayan. Hal ini mengingat kondisi daerah tersebut terlalu mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kaum perempuan, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil, sulit dicapai karena letak geografis, dan keterbatasan transportasi. Sehingga bagi masyarakat yang mampu mereka lebih memilih mendapatkan pelayanan kesehatan di negara tetangga Malaysia. Kondisi kesehatan masyarakat seperti yang diutarakan oleh Lyn (bidan desa berusia 22 tahun) bahwa : “Demam merupakan kasus yang paling tinggi di derita oleh masyarakat setempat. Kemudian diikuti oleh batuk-batuk, flu, malaria, typus, diare. Untuk menyembuhkan penyakit, kebanyakan masyarakat berobat ke polindes setempat, atau bahkan membeli obat-obatan yang bebas terjual di toko-toko atau warung terdekat.”
b.
Pengadaan poskesdes KIT Dengan di bangunnya Pos Kesehatan Desa (poskesdes) maka untuk
kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan program pengadaan peralatan kesehatan seperti peralatan medis, instrumen medis dan peralatan non-medis. Program pengadaan peralatan pos kesehatan desa ini merupakan satu paket dengan pembangunan pos kesehatan desa. Peralatan ini merupakan peralatan penunjang untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
70
5.2.3. Program peningkatan sistem pelayanan kesehatan Kegiatan pokok Program peningkatan sistem pelayanan kesehatan, meliputi: a.
Program Perbaikan gizi keluarga Walaupun masyarakat di daerah pedesaan atau pedalaman bisa menikmati
makan tiga kali setiap hari tapi menjadi pertanyaan dari aspek mutu makanannya. Pada umumnya makanan terdiri dari nasi, sayuran dan lauk pauk tersedia. Untuk meningkatkan mutu makanan program ini diarahkan untuk mempromosikan masyarakat untuk memelihara ternak seperti ayam dan menanam sayuran dengan cara yang lebih intensif untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan memungkinkan peningkatan pendapatan keluarga dengan menjualnya ke pasar. b.
Program Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita Program ini bertujuan untuk upaya pemeliharaan kesehatan bagi keluarga
miskin dengan melaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak balita, dan ibu hamil dan menyusui, dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. c.
Program Peningkatan kesehatan masyarakat Dalam program peningkatan sistem pelayanan kesehatan, telah diupayakan
pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui sekolah dan masyarakat, pelaksanaan imunisasi dasar lengkap terhadap ibu hamil, dan siswa SD. Pemberantasan penyakit demam berdarah melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Di samping itu dilakukan kerjasama dengan desa-desa lainnya agar setiap informasi kasus demam berdarah yang diderita warga desa dapat diketahui dan direspon dengan cepat, sehingga kasus demam berdarah dapat ditangani maksimal selama tiga hari, serta melaksanakan fogging focus pada kawasan yang terjadi kasus demam berdarah.
5.2.4. Pelaksanaan Program Kebijakan Peningkatan sarana dan prasaran Kesehatan diarahkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dengan kegiatan pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (pusling) serta pengadaan poskesdes.
71
Program pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) dan pengadaan poskesdes KIT dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten selaku pengguna anggaran dan pihak swasta (kontraktor) sebagai pelaksana kegiatan pembangunan tersebut dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut, kepemimpinan pemerintahan desa memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan poskesdes dengan menggunakan tenaga kerja dari desa dan menggunakan bahan material dari desa. Seperti yang dituturkan oleh Kdg (kepala dusun Lubuk Ara berusia 45 tahun) bahwa : “sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan poskesdes, pemerintahan desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan pembagian pekerjaan kepada warga untuk menyiapkan bahan-bahan material yang diperlukan dalam pembangunan poskesdes”
Hal serupa dituturkan juga oleh Kdr (Ketua BPD berusia 36 tahun) bahwa: “apabila ada pembangunan yang masuk ke desa kami, kepemimpinan pemerintahan desa selalu melibatkan masyarakat untuk menyiapkan bahan material yang diperlukan, dengan cara seperti itu kepemimpinan pemerintahan desa bisa mensejahteraan masyarakat dan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada di desa”
Sedangkan
untuk
program
pengadaan
peralatan
poskesdes
KIT
pemerintahan desa tidak bisa mengambil alih karena untuk pekerjaan pengadaan tersebut sifatnya teknis yang tidak bisa di sub kan kepada kontraktor manapun kecuali kontraktor yang memiliki kualifikasi badan usaha pengadaan alat-alat kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sistem pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan desa bekerjasama dengan instansi terkait mulai dari lembaga-lembaga yang ada didesa seperti polindes dan posyandu serta puskesmas dan tim dari kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten selaku pengguna
anggaran.
Dari
uraian
diatas
pemerintahan
desa
sudah
mengimplentasikan kegiatan tersebut melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi teknis mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Dengan demikian pelaksanaan program bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah di rencanakan dalam musyawarah desa.
72
5.2.5. Penerima Manfaat Program Manfaat dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Pemerintahan Desa dan Masyrakat. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hasil yang dapat dirasakan setelah program ini selesai dilaksanakan : Pertama, manfaat bagi desa antara lain adalah: a) adanya peningkatan pembangunan dalam aspek pengelolaan Pemerintahan Desa maupun dalam hubungannya dengan masyarakat desa, dengan adanya pembagunan pos kesehatan desa (poskesdes), berarti pemerintahan desa sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sosial kepada masyarakat seperti penyediaan fasilitas kesehatan dengan pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes). Dengan demikian kesehatan masyarakat akan lebih terjaga dan tidak merasa cemas apabila ada keluhan sakit. b) Program-program kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa dengan terus menggalang kerjasama dengan pihak terkait mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga program-program akan terlaksana dengan baik dan diterima dengan baik juga oleh masyarakat. c) memberikan stimulasi bagi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan aktivitasaktivitas di dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. Dalam bidang kesehatan, aktivitas-aktivitas pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang kesehatan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar apabila tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Berbagai pihak perlu terlibat secara terpadu seperti posyandu dan polindes. Oleh sebab itu perlu menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif pada berbagai tahapan pelaksanaan program kesehatan. Kedua, manfaat bagi masyarakat antara lain adalah: a) Akses bagi masyarakat miskin dan kaum perempuan lebih terjangkau, mengingat petugas kesehatan yang ada di pos kesehatan desa (poskesdes) sudah semakin komplit karena selain tenaga bidan, ada tenaga perawat, tenaga analis dan tenaga higiene sanitasi (HS) atau kesehatan lingkungan. sehingga kesehatan masyarakat akan lebih terjaga dan tidak merasa cemas apabila ada keluhan sakit. b) masyarakat akan semakin mengerti dengan kesehatan terutama dengan pola hidup bersih dan sehat, seperti untuk menghindari serangan aneka penyakit, terapkanlah pola hidup
73
bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kunci utamanya adalah kebersihan, terutama sanitasi lingkungan. Hal ini bisa dimulai dengan: Menghilangkan kebiasaan menyiram tanaman dan jalanan dengan air comberan karena hal ini justru membuat kuman gampang menyebar, sediakan selalu dalam kotak obat di rumah: obat penurun panas, antiseptik, oralit, minyak kayu putih dan obat-obatan lainnya yang biasa dikonsumsi sebagai pertolongan pertama. d) masyarakat akan dapat menerima program-program kesehatan, seperti yang telah diuraikan diatas sehingga antara pemerintahan desa dengan masyarakat terjalin kerjasama yang sinergis dalam menjalankan program peningkatan sistem pelayanan kesehatan.
5.3.
Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.3.1. Kebijakan Kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan dengan upaya penambahan tenaga guru, penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi penduduk setempat untuk dapat mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Upaya peningkatan sumberdaya manusia harus didukung dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Kondisi yang ada saat ini memperiihatkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis sangat minim, bahkan sebagian masyarakat yang mampu akan mencari kota-kota terdekat di Malaysia (Sarawak) untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan sumberdaya manusia yang handal dan didukung dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di sepanjang perbatasan akan berjalan lancar karena produktivitas masyarakat dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Peningkatan
kualitas
sumberdaya manusia akan mengarah kepada
peningkatan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada, sehingga bila tidak tercipta koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sinkron antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu program dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan menggelar kursus-kursus agar masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
74
5.3.2. Jenis program yang dilaksanakan 1.
Program Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan pokok dari Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
a.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan produktif yang dapat
didayagunakan untuk mengelola potensi sumberdaya lokal, sehingga memiliki nilai manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Melalui kursus-kursus seperti kursus meubel, mekanik, menjahit, perkebunan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa merupakan wujud implementasi program Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui kursus-kursus yang disediakan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat diharapkan warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. b.
Pemberdayaan lembaga-lembaga di desa. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Nanga Bayan dilaksanakan
pemerintahan desa melalui lembaga-lembaga yang ada di desa. Dari lembagalembaga tersebut di prioritaskan untuk ikut dalam program peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kursus-kursus dan keterampilan yang di fasilitasi oleh pemerintahan desa. Jenis keterampilan yang dikembangkan merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola dan meningkatkan produksi serta nilai tambah potensi atau unggulan lokal pedesaan, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan penghasilan masyarakat desa. Selain mengikuti kursus dan keterampilan, ada beberapa lembaga yang pada saat ini mendapat bantuan untuk menindaklanjuti hasil dari keikutsertaan wakil-wakil dari lembaga dalam kursus tersebut adalah : karang taruna dan PKK masing-masing mendapat bantuan dari pemerintahan desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bantuan itu berupa uang tunai untuk kepentingan pengembangan organisasi.
75
2.
Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Kegiatan pokok dari Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, meliputi :
a.
Pelestarian hutan Tanggung jawab pelestarian hutan tidak pernah terlepas dari peran
pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan. Peran pemerintah sebagai regulator tidak dapat dikesampingkan karena pemerintah memiliki kewenangan yang memungkinkannya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan hutan secara tepat, sementara masyarakat desa sebagai struktur sosial terdekat dengan hutan tidak bisa dilepaskan dari interaksinya dengan hutan yang sedemikian intensif. Pemerintah desa dapat mewujudkan komitmennya terhadap pelestarian hutan dengan menciptakan suatu regulasi yang mencegah pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah desa juga harus memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan hutan adalah merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat lokal sehingga tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk merusak hutan. b.
Pembinaan dan penyuluhan terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menjadi suatu kenyataan bahwa terdapat kegiatan penambangan rakyat skala
kecil di Desa Nanga Bayan. Pada umumnya kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokan sebagai pertambangan tanpa ijin atau PETI dan sering diartikan dengan pertambangan liar. Banyak kasus kegiatan-kegiatan semacam itu tidak mengikuti prosedur keselamatan yang standar apalagi analisis dampak lingkungan. Akibatnya adalah terjadi pencemaran dan merusaknya sumberdaya alam. Pada sisi lain kegiatan-kegiatan tersebut juga sangat mengandung resiko atau bahkan tidak memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan keluarga juga terhadap tidak sehatnya lingkungan. Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tanah dan air perlu dikelola secara baik dan ramah lingkungan sehingga lingkungan yang bersih selalu tersedia untuk semua orang. Program-program lain yang berkaitan dengan lingkungan perlu dipromosikan.
76
5.3.3. Pelaksanaan Program Dalam
upaya
melaksanakan
program
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat, telah diupayakan kegiatan-kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa. Di samping itu juga guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja dilaksanakan pelatihan tenaga kerja melalui pelatihan institusional di BLK berupa pelatihan pembibitan tanaman karet, jahit, bordir dan tata rias, serta pelatihan mekanik mobil, bangunan kayu, las karbit, reparasi TV dan lainnya. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh pemerintahan desa selaku pengguna anggaran dengan mengirimkan anak-anak remaja yang memiliki minat untuk pelatihan keterampilan pada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten selama tiga bulan. 5.3.4. Penerima Manfaat Program Manfaat dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Pemerintahan Desa dan Masyrakat. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hasil yang dapat dirasakan setelah program ini selesai dilaksanakan : Pertama, manfaat bagi desa antara lain adalah: a) adanya peningkatan kualitas
sumberdaya
manusia
dalam
hubungannya
dengan
pengelolaan
sumberdaya alam di desa, b) Program-program peningkatan pemberdayaan masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa. c) memberikan stimulasi bagi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas di dalam melaksanakan program-program peningkatan sumberdaya manusia. Kedua, manfaat bagi masyarakat antara lain adalah: a) Akses untuk mengelola sumberdaya alam yang ada akan semakin mudah, b) keterampilan masyarakat akan lebih bermanfaat apabila dikembangkan di desa, c) masyarakat akan semakin mengerti dengan keterampilan yang dimiliki, d) masyarakat akan dapat menerima program-program untuk peningkatan sumberdaya manusia. 5.4.
Pembangunan Infrastruktur
5.4.1. Kebijakan Kebijakan ini diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pelayanan
77
infrastruktur wilayah yang meliputi aspek transportasi, aspek sumber daya air, listrik perdesaan harus segera diatasi. Pada aspek transportasi ditunjukkan belum optimalnya tingkat pelayanan jaringan jalan. Sedangkan aspek listrik pedesaan yang belum ada di desa tersebut harus segera diatasi, karena akses listrik masyarakat di daerah pedesaan masih menggunakan mesin genset secara individual. 5.4.2. Jenis program yang dilaksanakan 2. Program Peningkatan infrastruktur. Kegiatan pokok dari Program Peningkatan infrastruktur ini, meliputi : (a) Peningkatan jalan poros desa; (b) Penggantian jembatan jalan poros desa; (c) Rehabilitasi jalan dan jembatan, (d) Pembangunan Balai Dusun, (e) Rehabilitasi pagar kantor desa. 3. Program Pengembangan Listrik Pedesaan. Kegiatan pokok dari Program Pengembangan Listrik Pedesaan, meliputi : (a) Pemasangan jaringan; (b) Pemasangan sambungan rumah. 5.4.3. Pelaksanaan Program Kebijakan pembangunan infrastruktur ditempuh melalui
program
peningkatan infrastruktur dengan kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan balai dusun dan pembangunan pagar kantor balai desa. Program peningkatan infrastruktur untuk peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak di anggarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kimpraswil Kabupaten selaku pengguna anggaran, sedangkan untuk pembangunan balai dusun dan pembangunan pagar kantor desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa selaku pengguna anggaran dengan melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masalah tenaga kerja bukanlah masalah yang rumit karena masyarakat sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut mulai dari tenaga tukang sampai tenaga kasar. Masyarakat dalam hal ini menerapkan sistem gotong royong, jadi warga desa yang ada kesemuanya akan secara suka rela untuk membantu sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Dengan demikian penjadwalan perlu dilakukan agar setiap warga secara merata dapat menyumbangkan tenaganya.
78
Dalam melaksanakan program pembangunan desa, pemerintahan desa selalu bersama-sama dengan masyarakat. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kns (warga desa berusia 48 tahun) sebagai berikut : ”Pemerintahan desa selama ini dalam hal pelaksanaan pembangunan desa selalu mengkoordinasikan kegiatan dari atas desa dilakukan atau dijalankannya dengan baik, tujuannya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga pemerintahan desa mengajak masyarakat agar terlibat langsung pada kegiatan tersebut yang dilakukan dengan kerjasama dan gotong royong”.
Hal yang sama juga yang dituturkan oleh Mly (warga desa berusia 42 tahun) bahwa : ”Selama ini pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan desa, yang dibantu oleh kepala dusun dan ketua RT selalu terlibat dan langsung turun tangan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bersama dengan warga desa”.
Sedangkan untuk pembangunan balai dusun dilaksanakan secara bergulir oleh pemerintahan desa dengan tenaga kerja berasal dari dusun yang mendapat giliran. Untuk tahun ini dusun yang mendapat giliran pembangunan balai dusun adalah Dusun Idai dan Dusun Semujan.
5.4.4. Penerima Manfaat Program Manfaat dari pelaksanaan program ini diharapkan akan diperoleh oleh Pemerintahan Desa dan Masyrakat. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hasil yang dapat dirasakan setelah program ini selesai dilaksanakan : Pertama, manfaat bagi desa antara lain adalah: a) adanya peningkatan pembangunan dalam aspek pengelolaan Pemerintahan Desa maupun dalam hubungannya dengan masyarakat desa, b) Program-program pembangunan infrastruktur ini dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa. c) memberikan stimulasi bagi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan aktivitasaktivitas di dalam melaksanakan program pembangunan desa. Kedua, manfaat bagi masyarakat antara lain adalah: a) balai dusun sebagai tempat kegiatan masyarakat di dusun, b) Balai dusun sebagai perekat hubungan kekerabatan di dusun, c) masyarakat akan dapat menerima program-program pembangunan desa.
79
Keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan di desa secara umum tentu saja sangat bergantung pada dukungan Pemerintahan desa dan masyarakat. Namun demikian bahwa keberhasilan program pembangunan senantiasa tidak akan pula cukup efektif manakala dalam implementasinya tanpa dukungan dan keterlibatan kelompok warga miskin sebagai penerima manfaat (beneficieries) langsung. Oleh karena pemerintahan desa sebagai lembaga yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait dengan program pembangunan maka perlu terus didorong untuk menjadi “penggerak” dalam memperluas dukungan stakeholders lainnya.
5.5.
Mekanisme Perencanaan Program di Desa Nanga Bayan Dalam desa tidak hanya kelembagaan pemerintah desa dan Badan
Perwakilan Desa saja yang ada, tapi ada satu lembaga lagi yaitu Lembaga Kemasyarakatan (lembaga ekonomi dan lembaga sosial). Kelembagaan ekonomi terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang berorientasi profit (keuntungan) dan dibentuk di desa berbasiskan pada pengelolaan sektor produksi dan distribusi. Contoh dari kelembagaan ekonomi adalah koperasi, kelompok tani, kelompok pengrajin, dan sebagainya yang ada di desa. Kelembagaan sosial meliputi pengelompokan sosial yang dibentuk oleh warga dan bersifat sukarela. Contoh dari kelembagan sosial adalah karang taruna, arisan, lembaga adat, forum Rt/Rw, organisasi masyarakat, (gambar 4)
Pemerintahan Desa
Kelembagaan Politik (BPD)
Pembagian Kekuasaan
Kelembagaan Ekonomi
Kelembagaan Sosial
Gambar : 4 Hubungan antara lembaga desa dalam bekerja
80
Dalam hubungan kerja, keempat lembaga tersebut berinteraksi secara dinamis (bisa merenggang maupun merapat) sesuai dengan kekuatan dan posisi yang dimiliki masing-masing lembaga pada waktu tertentu, dimungkinkan adanya satu lembaga yang lebih dominan dibandingkan dengan ketiga lembaga lainnya dalam interaksi sosial. Sebagai contoh dimana pada masa Orde Baru, Pemerintah Desa lebih dominan dibandingkan dengan lembaga politik masyarakat, ekonomi, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, mekanisme kerja kelembagaan pemerintahan desa yang ideal dalam kehidupan ditingkat desa adalah keempat lembaga tersebut dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Dalam bahasa akademis hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana kesehatan di desa Nanga Bayan serta adanya tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Desa
membuat program prioritas untuk mengusulkan pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa. Dengan pola (bottom up planning) ini masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di mana khusus untuk tahap perencanaan masyarakat sudah mulai terlibat dalam penetapan skala prioritas kegiatan yang diusulkan oleh pemerintahan desa dan kemudian dirumuskan bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan musrenbang, semua elemen masyarakat terlibat didalamnya mulai dari perangkat desa, anggota BPD, ketua RT/RW, kepala dusun, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh adat/agama, pengusaha serta perwakilan dari kelompok buruh dan kelompok masyarakat miskin/masyarakat kurang mampu. Mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang selama ini dilaksanakan perlu dimodifikasi dan diadakan penyesuaian seperlunya. Modifikasi dan penyesuaian dimaksud hanya bersifat instrumental yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakat. Pada prinsipnya mekanisme perencanaan pembangunan pedesaan ini lebih menekankan pada peran aktif masyarakat dalam
81
penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan teknis manajerial masyarakat serta kemampuan pendanaannya. Dalam proses penyusunan dan pengusulan rencana program atau proyek dilakukan dengan dua tahapan yaitu, tahap sosialisasi dan tahap perencanaan sebagai berikut :
5.5.1. Tahap Sosialisasi a.
Forum Antar Desa I Forum ini merupakan forum sosialisasi pada tingkat kecamatan yang
bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program yang dapat dikembangkan di tingkat desa pada kecamatan yang bersangkutan. Pertemuan ini difasilitasi oleh Kepala Seksi Pelaksana Program (KPP) selaku penanggungjawab operasional kegiatan dipimpin oleh camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Tingkat Kecamatan atau Unit Pelaksana Teknis, para kepala desa atau Lurah, seluruh Ketua Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan di tingkat kecamatan. Salah satu hasil dari forum ini diantaranya adalah ditetapkannya jadwal pelaksanaan musayawarah pembangunan desa I.
b.
Musyawarah Pembangunan Desa I Forum ini merupakan forum tahap sosialisasi lanjutan di tingkat desa. Forum
ini dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota BPD, tokoh agama, tokoh pemuda, cendekiawan di tingkat desa, kepala seksi pelaksana program kecamatan yang bersangkutan. Dalam forum ini kepala desa menyampaikan seluruh informasi hasil sosialisasi tingkat kecamatan yang berupa program-program pembangunan desa yang dapat diusulkan dalam forum antar desa I. Dari musyawarah ini tersosialisasinya program–program pembangunan desa kepada masyarakat, fungsi dan peranan kepala dusun selanjutnya adalah menginfomasikan kepada masyarakat dan mengkoordinasi usulan kebutuhan prioritas masyarakat pada tingkat dusun, serta penetapan jadwal pelaksanaan musyawarah pembangunan dusun.
82
c.
Musyawarah Pembangunan Dusun Merupakan forum sosialisasi program kepada masyarakat oleh kepala
Dusun, pemilihan kegiatan yang cocok di tingkat dusun serta penggalian gagasan atau usulan dari masyarakat yang akan diperjuangkan pada musayawarah pembangunan desa II. Pesertanya adalah warga dusun, dihadiri oleh kepala desa sebagai nara sumber. Dari musyawarah ini menghasilkan daftar usulan kebutuhan masyarakat, serta disepakatinya wakil-wakil dusun dan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menghadiri musayawarah pembangunan Desa II.
5.5.2. Tahap Perencanaan a.
Musyawarah Pembangunan Desa II Merupakan forum musyawarah tingkat desa tahap dua untuk menyeleksi
gagasan atau usulan program atau kegiatan hasil musayawarah pembangunan dusun dari tiap-tiap dusun secara demokratis. Forum dipimpin oleh kepala desa dengan bimbingan camat dan dibantu oleh
kepala seksi pelaksana program
kecamatan. Peserta forum adalah para kepala dusun atau wakil dusun, wakil pokmas, tokoh masyarakat, fasilitator desa. Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah ini adalah: a). Daftar usulan rencana program atau proyek baik yang dibiayai oleh dana swadaya masyarakat, maupun yang diusulkan untuk dibiayai oleh DAU, DAK dan APBN/BLN dan b). Daftar usulan hasil ketetapan musyawarah diteruskan oleh kepala desa atau lurah kepada camat untuk dibahas dalam forum antar desa II. b.
Forum Antar Desa II Forum ini dipimpin oleh Camat dengan bimbingan kepala Bappeda untuk
membahas kembali usulan hasil musayawarah pembangunan desa dari masingmasing desa untuk menghasilkan usulan program atau kegiatan yang benar-benar relevan untuk dilaksanakan. Peserta forum adalah seluruh kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, lima orang
wakil yang ditunjuk melalui
musyawarah desa, penanggung jawab operasional kegiatan atau kasi pelaksana program, cabang dinas atau pelaksana teknis operasional. Forum antar desa ini menghasilkan beberapa usulan seperti: a) usulan yang dibiayai oleh dana swadaya dikembalikan ke desa atau kelurahan yang bersangkutan dan b) usulan hasil
83
seleksi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN diteruskan ke Bupati untuk selanjutnya dibahas dalam Forum Antar Kecamatan. Dalam proses mekanisme perencanaan Program yang dilakukan dengan dua tahapan sebagai berikut (lihat gambar 5). TAHAP SOSIALISASI PROGRAM
TAHAP PERENCANAAN
TINGKAT KECAMATAN
FORUM ANTAR DESA I
FORUM ANTAR DESA II
TINGKAT DESA
MUSRENBANG DESA I
MUSRENBANG DESA II
TINGKAT DUSUN
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DUSUN
Gambar : 5. Mekanisme Perencanaan Program di Desa Nanga Bayan Proses perencanaan pada program pembangunan desa Nanga Bayan diawali dengan penggalian gagasan di tiap Dusun. Pada proses tersebut, masyarakat memperoleh pengalaman mengenai tahapan perumusan usulan kegiatan. Bahwa kegiatan yang diusulkan semestinya mendasarkankan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya permasalahan sarana kesehatan. Mendasarkan pada tahapan tersebut, usulan kegiatan tiap-tiap dusun merupakan upaya pemecahan masalah mereka yang diperoleh dari penggalian gagasan secara partisipatif dan dilakukan bersama. Selanjutnya, usulan kegiatan tersebut dimusyawarahkan di tingkat desa melalui forum Musyawarah Desa (MD) yang akan menghasilkan usulan kegiatan program pembangunan Desa Nanga Bayan. Proses musyawarah pembangunan desa merupakan penggalian gagasan pada kegiatan Musrenbang Desa di lokasi penelitian, sesuai dengan penjelasan para
84
informan yang telah beberapa kali mewakili dusun-nya, pada forum Musrenbang Desa, pemerintah desa telah menyiapkan rancangan program pembangunan yang akan dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rancangan program tersebut kemudian ditawarkan kepada para peserta. Para peserta musyawarah, yang terdiri dari aparat desa, BPD, tokoh masyarakat,dusun, perwakilan RT dan RW, akan memberikan tanggapan serta persetujuan mereka atas usulan program pemerintah desa, dengan kriteria kemanfaatannya bagi masyarakat serta kemampuan desa untuk membiayai usulan tersebut. Kriteria itu pula yang digunakan untuk menentukan prioritas usulan forum Musrenbang Desa. Selain proses di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah usulan desa melalui forum Musrenbang Desa masih harus melalui forum Musrenbang Kecamatan dan Rakorbang Kabupaten. Dengan demikian, tidak semua usulan Musrenbang Desa disetujui dan memperoleh pembiayaan melalui APBDes.
5.6.
Pembangunan Pos Kesehatan Desa Sebagai Prioritas Hasil Musrenbang tingkat desa yang menetapkan pembangun
Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Nanga Bayan sebagai prioritas utama dinilai sudah sangat tepat oleh masyarakat mengingat jumlah penduduk yang cukup banyak dan letak desa yang berdekatan dengan negara tetangga (Malaysia). Besarnya jumlah penduduk maka kecenderungan penduduk yang sakit juga lebih besar. Namun demikian pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) akan lebih optimal lagi jika pelayanan yang disediakan lebih lengkap dan tidak ada batasan waktu untuk mengaksesnya. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sudah semakin bertambah seiring dengan masalah kesehatan yang dihadapinya. Penelitian menggambarkan masih terbatasnya pelayanan yang disediakan oleh Pondok Bersalin Desa (polindes) saat ini yang hanya ditempati oleh seorang paramedis (bidan desa), sehingga masyarakat hanya dapat memanfaatkan pelayanan yang ada terutama pelayanan pengobatan. Sedangkan kebutuhan masyarakat tidak saja pada upaya kuratif tetapi juga upaya promotif dan preventif. Bertambahnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan dikarenakan masyarakat semakin mengetahui akan kebutuhan kesehatannya. Hasil wawancara
85
dengan bidan Lay di polindes Nanga Bayan diketahui sebagian besar pasien yang memanfaatkan pelayanan polindes adalah kelompok dewasa. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pada kelompok dewasa proporsinya lebih besar diantara kelompok yang lain dan mempunyai risiko lebih besar terjadinya gangguan kesehatan. Beberapa kebijakan pemerintah telah memperhitungkan perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan dan bagaimana perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal itu dapat mendorong terjadinya perbedaan pada hasil kebijakan antara desa dan kota sebab satu kebijakan tidak bisa untuk semua daerah (one size does not fit all). Kebijakan kesehatan lebih menguntungkan bagi daerah pedesaan jika pembuat kebijakan memperhatikan isuisu tertentu yang timbul pada masyarakat, seperti program dan kebijakan kesehatan. Dengan
menggunakan
sudut
pandang
masyarakat
pedesaan
untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta program diperlukan fleksibilitas rancangan kebijakan sehingga masyarakat dapat meningkatkan aksesnya ke sumber-sumber pelayanan kesehatan. Kebijakan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) menjadi salah satu pilihan atau solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Nanga Bayan. Kebijakan tersebut yang efektif mampu memenuhi tujuan kebijakan dalam ukuran waktu dan hasil yang diharapkan. Walaupun saat ini baru Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)) yang di bangun, namun mempunyai potensi yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal dan ditingkatkan menjadi puskesmas yang ideal bagi masyarakat. Pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) di Desa Nanga Bayan sebagai prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan seperti: (1) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekitar kawasan perbatasan; (2) meningkatkan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan kaum perempuan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah adalah :
86
a.
Peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan Pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) di desa Nanga Bayan
dilakukan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin dan kaum perempuan terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala biaya. Sedangkan bagi warga desa Nanga Bayan yang mampu mereka lebih memilih mendapatkan pelayanan ke negeri seberang (Malaysia) apabila penyakit yang di derita tidak kunjung sembuh ketika mendapat pelayanan di polindes. Diantara penyakitpenyakit yang di derita diantaranya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan kanker. Hal ini terjadi karena akses untuk menuju kesana lebih lancar ketimbang harus mendapat rujukan dari polindes untuk mendapat pelayan yang lebih intensif di puskesmas ataupun di rumah sakit. Seperti yang dituturkan oleh Jel (warga Dusun Semujan berusia 42 tahun) bahwa: ”untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Serawak-Malaysia warga desa Nanga bayan hanya cukup mengantongi surat keterangan berobat ke Malaysia dari kepala desa untuk melewati pos lintas batas dengan jangka waktu yang tidak di tentukan (sampai sembuh)”
Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan kaum perempuan telah tersedia, belum
semua penduduk
miskin dan kaum perempuan
memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, jarak dan kondisi geografis. Oleh karena itu kebanyakan penduduk lebih memilih cara pengobatan tradisional ketimbang harus menempuh jarak yang jauh. Dengan dibangunnya prasana dan sarana pos kesehatan desa secara kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan akan semakin lancar dengan tenaga paramedis yang terampil. Akses terhadap pos kesehatan desa sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan umumnya dan desa Nanga Bayan khususnya. Dengan demikian masyarakat dapat menjangkau sarana kesehatan dalam jarak dan waktu tempuh yang pendek sehingga secara tidak langsung membangun masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
87
b.
Penanggulangan penyakit Dalam pelaksanaan program pembangunan poskesdes akan membuat
masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain sarana dan prasarana, secara kualitas dan kuantitas ditempatkan tenaga kesehatan seperti tenaga paramedis (perawat dan bidan), tenaga gizi dan tenaga analis. Permasalahan penting yang masih dihadapi oleh masyarakat Desa Nanga Bayan dalam program pembangunan pos kesehatan desa saat ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, mengingat Desa Nanga Bayan merupakan daerah tertinggal, terpencil dan yang berada di kawasan perbatasan IndonesiaMalaysia. Hal ini, antara lain, disebabkan kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan fasilitas yang ada di Desa Nanga Bayan saat ini hanya polindes dengan satu orang petugas yaitu bidan desa. Selain itu, beberapa permasalahan lainnya seperti yang dituturkan oleh Lyn (bidan desa berusia 22 tahun) bahwa : ” terjadinya beban ganda penyakit (double burden of diseases), yaitu suatu keadaan ketika penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat, masih rendahnya akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan, dan terbatasnya sarana/prasarana”
Ditambahkan lagi oleh Lyn, bahwa : ”berdasarkan keparahan penyakit, demam merupakan kasus yang paling tinggi diderita oleh masyarakat stempat. Kemudian di ikuti oleh batuk-batuk, flu, malaria, thypus dan diare”
Untuk menyembuhkan penyakit, kebanyakan masyarakat berobat ke polindes setempat atau bahkan membeli obat-obatan yang bebas terjual di toko atau warung terdekat. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa mereka takut terserang oleh beberapa penyakit seperti cholera, malaria, dan demam berdarah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyakit-penyakit tersebut diatas juga dipengaruhi lingkungan yang kotor dan tercemar. Pada tingkat rumah tangga, studi ini menemukan tidak cukupnya ketersediaan obat-obatan dasar pada saat dibutuhkan. Begitupun dengan obat-obatan tradisional juga tidak tersedia dan biasanya baru mencari pada saat dibutuhkan.
88
Sejalan dengan dibangunnya fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Nanga Bayan, keadaan kesakitan beberapa penyakit menular akan dapat diatasi. Demikian pula, dengan kematian dan kecacatan akibat penyakit menular akan dapat ditekan. Penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah dan prioritas dalam penanggulangannya adalah Tuberculosis (TB), Malaria, Demam Berdarah.
