STRATEGI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, Febri Yuliani Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
ABSTRACT The existence of the village are nominally recognized in Law Number 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village. Under the provisions of this village as a whole given the understanding that the law society has boundaries that are authorized to manage and take care of the interests of the local community, based on the origin and local customs that are recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia. With the position of the village has a very important role in supporting the success of the national government at large. The village became the frontline in reaching the success of all the affairs and programs of the Government. Then it becomes very logical that rural development is a top priority for the success of national development. Keywords: village, governance, development
partisipasi, hasil gotong royong dan lainlain pendapatan asli desa yang sah; (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % untuk desa yang dialokasikan secara profesional; (3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10 % untuk desa, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD); (4) Bantuan keuangan dari pemeritah, yang diutamakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa; (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lainlain sumbangan yang dianggap sah. (Sadu Wasistiono, 2007) Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan
PENDAHULUAN Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu dalam upaya melakukan pembangunan desa, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari : (1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan
37
38
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan alokasi dana desa (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan, antara lain yaitu : (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah strategi pembangunan desa melalui program alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. KERANGKA TEORITIK Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut (David, 2006 : 12). Dengan kata lain strategi (strategy) merupakan alat yang digunakan untuk mencapau tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Quadrat (2007 : 1 – 4) strategi adalah perioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat teralisasikan. Selanjutnya ada yang mengatakan strategi adalah respon secara terus menerus maupun adatif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelamahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Rangkuti, 2006 : 4).
ADMINISTRATIO
Beda halnya seperti yang dikemukakan oleh Salusu (2008 : 101) bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubunganya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan Karhi Nisjahr dan Winardi (1997 : 95) menjelaskan strategi adalah sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasikan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, berupa: (a) Sasaransasaran jangka panjang atau tujuantujuan organisasi tersebut; (b) Kendalakendala luas dan kebijakan yang atau ditetapkan sendiri oleh sang pimpinan atau yang diterimanya dari pihak atasannya, yang membatasi skop aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan; (c) Kelompok rencanarencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang ditujukan secara lisan terhadap informan. Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik snowball sampling yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang strategi pembangunan desa melalui program alokasi dana desa (ADD). Setalah data terkumpul dari setiap infoman penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan cek and cross cek terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian. HASIL Implementasi program alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Kuantan Singingi
ISSN : 2087-0825
Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, Febri Yuliani ; Strategi Pembangunan Desa 39
sudah disalurkan untuk semua desa yang merupakan pelaksana program ADD melalui kecamatan, dimana penyaluran adalah kantor desa yang kemudian akan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan dibantu oleh lembaga pemberdayaan bentuk alokasi dana desa (ADD) yaitu masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya. tunjangan penghasilan aparatur Selanjutnya untuk lebih jelasnya pemerintahan desa (TPAPD), penunjang mengenali penyaluran alokasi dana desa kegiatan pemerintahan kelurahan/desa pada Tahun 2009 untuk setiap kecamatan (PKPKD) dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat desa (PID). Lembaga lokal ditingkat desa dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1 Daftar Rekapitulasi Penyaluran dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011 No
Nama Kecamatan
Jumlah
Jumlah Total ADD
Kelurahan Desa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kuantan Tengah 3 23 Kuantan Mudik 1 29 Kuantan Hilir 2 26 Cerenti 2 10 Singingi 1 12 Benai 2 24 Hulu Kuantan 0 11 Gunung Toar 0 13 Singingi Hilir 0 12 Logas Tanah Darat 0 13 Pangean 0 14 Inuman 0 11 Jumlah 11 198 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyaluran alokasi dana desa (ADD) sudah merata disetiap kecamatan, yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh kecamatan. Kemudian penyaluran yang bermasalah, terutama pada dana pembangunan infrastruktur desa (PID) yaitu ada pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean. Permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kecamatan ini disebabkan oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola alokasi dana desa (ADD) dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana pembangunan infrastruktur desa (PID) di ketiga kecamatan tersebut tidak ADMINISTRATIO
4.031.200.000 4.632.350.000 4.274.600.000 1.745.800.000 2.007.000.000 3.969.450.000 1.690.700.000 2.032.300.000 2.060.700.000 2.068.300.000 1.920.000.000 1.754.300.000 32.182.700.000
dilakukan. Ketidaksiapan administrasi dan pelaporan disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Kurangnya kemampuan diantaranya ditandai dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat seperti: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan sudah diberikannya alokasi dana desa (ADD) oleh pemerintah daerah, ISSN : 2087-0825
40
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
maka setiap desa diharapkan mempersiapkan langkah dan strategi yang bijak dalam upaya melakukan pengembangan desa. Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah pengembangan kapasitas desa, dimana menurut Sadu Wasistiono (2007) pengembangan ini dilihat dari 4 unsur, yaitu: (a) Pengembangan kapasitass kepemimpinan, terdiri dari kapabilitas pemimpin (kepala desa), kematangan pengikut (masyarakat), situasi dan kondisi berpemerintahan (governance relation), visi dan misi yang diemban; (b) Pengembangan kapasitass kelembagaan, terdiri dari Pemerintahan desa dan BPD; (c) Pengembangan kapasitass sumber daya sosial, terdiri dari SDM desa (pendidikan, kesehatan dan daya beli), Sumber daya sosial politik (partisipasi politik, stabilitas keamanan dan
ketertiban serta eksistensi lembaga kemasyarakatan), Sumber daya sosial ekonomi (infastruktur dan suprastruktur ekonomi desa serta aktivitas ekonomi pedesaan), Sumber daya sosial budaya (lembaga kesenian dan lembaga adat), Sumber daya sosial agama (toleransi kehidupan beragama dan sarana Ibadah); (d) Pengembangan kapasitass lingkungan dan infrastruktur, terdiri dari Infrastruktur pedesaan, pemukiman, dan daya dukung lingkungan Untuk itu dalam upaya melaksanakan pengembangan kepasitas desa tersebut, pemerintah desa juga harus mampu menyusun analisa swot dari setiap kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (treaths). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel swot berikut ini
Tabel 2 Analisis Swot Pembangunan Desa Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weakness)
1. Mayoritas penduduk usia produktif. 2. Stabilitas keamanan yang cukup kondusif. 3. Laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekonomi lokal. 4. Dukungan dan partisipasi masyarakat tinggi. 5. Masih banyak potensi desa yang bisa dikembangkan.
1. Kualitas SDM aparatur desa yang rendah. 2. Masih banyaknya penduduk miskin di desa. 3. Sarana infrastruktur yang belum memadai. 4. Rendahnya kemampuan perencanaan pembangunan desa. 5. Kurang baiknya pengelolaan keuangan desa.
Internal
Eksternal Peluang (Oppprtunity)
1. 2.
3. 4. Ancaman (Threatness)
1.
2. 3.
Adanya peraturan yang jelas dalam pembangunan desa. Adanya amanat untuk membangun desa bagi setiap kabupaten. Pengembangan ekonomi lokal desa. Bantuan desa. Belum adanya kerjasama yang solid antara desa dengan pemerintah diatasnya. Sarana penunjang yang terbatas. Kebutuhan hidup yang konsumtif dan naiknya harga kebutuhan pokok.
.
Strategi S-O :
Strategi W-O :
Dilakukan pemanfaatan kekuatan internal desa dan memaksimalkan peluang yang dimiliki desa.
Diupayakan untuk menekan kelemahan agar mampu memaksimalkan peluang yang ada.
Strategi S-T :
Strategi W-T :
Dilakukan pemanfaatan peluang untuk menghadapi berbagai ancaman yang timbul di lingkungan desa..
Diupayakan menekan kelamahan, supaya bisa fokus dalam menghadapi ancaman yang muncul.
Sumber : Sadu Wasistiono, 2007 Dari tabel swot diatas dapat terlihat bahwa unsur kekuatan (strengths) merupakan unsur yang menjadikan rencana umum pengembangan otonomi desa memiliki kemampuan untuk mencapai maksud dan tujuan penyusunannya. Untuk memahaminya, maka unsur kekuatan ini perlu digambarkan potensi pengembangan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat yang timbul dari lingkungan internalnya. Kemudian unsur kelemahan (weaknesses) merupakan faktor yang timbul dari lingkungan internal masyarakat dan pemerintah desa yang diperkirakan akan mengurangi daya capai pengembangan otonomi desa. Selanjutnya ADMINISTRATIO
unsur peluang (opportunities) merupakan faktor yang timbul dari lingkungan eksternal yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa dan pemerintahannya beserta segenap stakeholdernya, sehingga maksud dan tujuan yang ingin dicapai dapat efektif serta memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Setelah itu unsur ancaman (treaths) ini timbul dari lingkungan eksternal masyarakat dan pemerintahan desa yang diperkirakan akan menganggu daya capai rencana umum pengembangan otonomi desa yang akan dilakukan. Alokasi dana desa (ADD) merupakan program yang disusun oleh ISSN : 2087-0825
Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, Febri Yuliani ; Strategi Pembangunan Desa 41
pemerintah daerah untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Oleh karena itu setiap daerah dituntut untuk melaksanakan program ini guna membantu pemerintah desa dalam mengembangkan desanya, baik secara fisik maupun non fisik. Sebab dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dapat merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dalam upaya meningkatkan akses desa dan perekonomian masyarakat desa. 1. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas kepemimpinan apabila ditinjau dari kapasitas pemimpin desa sebenarnya sudah cukup baik. Karena kapasitass pemimpin desa apabila ditinjau dari tingkat pendidikan minimal hanya SLTA dan apabila ditinjau dari kelompok umur umumya kades berusia antara 30 – 45 tahun. Fakta ini menjelaskan bahwa kades yang terpilih umumnya memiliki pendidikan yang cukup baik dan tingkat usia yang cukup memiliki kemampuan aspiratif yang baik dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada 8 desa yang penulis jalani, seluruh kades bersikap terbuka kepada masyarakatnya, dimana apabila ada kegiatan yang membutuhkan aspirasi dan gagasan masyarakat kades selalu mengundang masyarakatnya. Walaupun dalam proses penampungan aspirasi tidak melibatkan seluruh masyarakat, biasanya hanya Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokah pendidikan dan beberapa masyarakat. Pelaksanaan musyawarah juga dilakukan secara tentatif terkadang dirumah kades, rumah sekdes atau tempat pertemuan lainnya yang bisa secara santai
ADMINISTRATIO
membicarakan hal yang akan diselesaikan. Dalam fakta lapangan juga terlihat bahwa kolaborasi kades dengan ketua BPD cukup signifikan dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa. Sebab mereka selalu bekerjasama dalam upaya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat terhadap pembangunan fisik yang dibutuhkan. Beda halnya seperti fenomena yang berkembang selama ini bahwa terjadi ketidakharmonisan hubungan antara kades dengan ketua BPD. Namun di 8 desa yang penulis jalani, keharmonisan kades dan ketua BPD sangat terlihat sekali. Apalagi disaat proses wawancara tentang pembangunan desa yang dilakukan, kedua aparatur lokal ini saling mendukung dalam argumen pembangunan desa yang dilaksanakan. Dalam upaya menampung aspirasi yang dilakukan oleh kades dan aparaturnya dilakukan melalui kotak saran yang disediakan dan musyawarah yang dilakukan. Penampungan aspirasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keinginan masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik desa yang akan didanai melalui program alokasi dana desa (ADD). Sehingga pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh masing-masing desa sudah berjalan dengan lancar. Hambatan yang muncul dalam pengembangan kapasitass kepemimpinan bagi setiap desa di wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat adalah komunikasi dan kondisi jalan desa yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini terutama terjadi pada 5 desa yang berada di wilayah transmingrasi, dimana jalan desa yang ditempuh merupakan jalan tanah sehingga apabila musim hujam tiba kondisi jalan tidak bisa dilalui oleh sepada motor ataupun sepeda angin serta hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki saja. Realita ini membuat komunikasi pembangunan yang akan dikembangkan sulit untuk terlaksana, apalagi jaringan komunikasi pun di 5 desa tersebut masih sulit untuk diterima. Oleh karena itu realita ini perlu mendapatkan solusi oleh pimpinan kecamatan untuk bisa mengkoordinasikan strategi pembangunan desa kepada seluruh kades yang ada di
ISSN : 2087-0825
42
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
wilayahnya. Sehingga program pembangunan yang ditetapkan melalui program alokasi dana desa (ADD) dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. 2. Pengembangan Kapasitas Kelembangan Lokal Dari hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas kelembangan lokal sudah berjalan dengan lancar. Dimana dalam pengembangan kelembagaan lokal ini, pemerintah desa dan BPD sudah berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang program pembangunan desa termasuk pada program alokasi dana desa (ADD). Informasi yang diberikan akan membuat masyarakat tertarik untuk memberikan ide, gagasan dan aspirasinya kepada pemerintah desa dan BPD melalui musyawarah desa yang dilakukan. berdasarkan realita yang ada partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap pemberitahuan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan adanya program alokasi dana desa (ADD) sudah berjalan cukup baik. Artinya dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan melalui program ADD masyarakat mengambil peran bersama pemerintah desa, BPD dan lembaga lokal desa lainnya dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program pembangunan infrastruktur apa yang akan dilaksanakan di desa mereka. Sehingga keinginan masyarakat desa dapat terwakili dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Dampaknya cukup positif, dimana pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan cukup mewakili keinginankeinginan sebagian besar masyarakat desa, pemerintah desa, BPD dan kelembagaan lokal desa yang lainnya. Tetapi demikian masih ada juga sebagian kecil masyarakat yang kurang peduli akan program pembangunan desa yang dilakukan melalui program ADD. Ketidakpedulian masyarakat desa dalam memberikan usulan dan aspirasinya terhadap strategi pembangunan desa melalui program alokasi dana desa (ADD)
ADMINISTRATIO
yang telah disosialisasikan terlihat dengan belum mayoritasnya masyarakat desa yang ikut hadir dalam kegiatan musyawarah desa. Ketidakhadiran masyarakat desa membuat usulan-usulan yang merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa tidak ada diterima oleh pemerintah desa. Kondisi ini tentunya akan merugikan masyarakat desa sendiri, terutama dalam peluang mereka mengusulkan keinginan dan kebutuhannya akan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu juga pembangunan partisipastif yang diinginkan oleh pemerintah daerah, bahwa aspirasi pembangunan itu lahir dari masyarakat tidak akan tercipta apabila masyarakatnya enggan atau malas untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, mengapa masyarakat desa ada yang tidak hadir dalam kegiatan musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa dan BPD, disebabkan oleh : Pertama, kesibukkan masyarakat desa akan kegiatannya masing-masing. Artinya masyarakat desa yang memiliki perekonomian yang cukup atau bahkan ada yang kekurangan lebih cenderung sibuk dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Sehingga begitu menerima undangan dari pemerintah desa mereka tidak mempedulikannya dan lebih sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya masing-masing. Kedua, masyarakat sudah memiliki kecenderungan anggapan bahwa strategi pembangunan desa melalui program alokasi dana desa (ADD) yang akan dilakukan sudah ada kegiatannya ditetapkan oleh pemerintah desa dan BPD. Jadi musyawarah desa yang dilakukan hanya sekedar formalitas saja, untuk memenuhi tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi program alokasi dana desa (ADD). Oleh karenanya tanpa ada musyawarah desa pun, program itu harus tetap jalan dan dilaksanakan. Sehingga musyawarah yang dilakukan hanya sekedar acara kumpul-kumpul dengan warga dan aparatur desa untuk mendengarkan kegiatan atau program
ISSN : 2087-0825
Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, Febri Yuliani ; Strategi Pembangunan Desa 43
pembangunan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa. 3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Sosial Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya sosial sudah berjalan dengan baik. Pengembangan SDM desa melalui dunia pendidikan sudah cukup terfasilitasi, dimana hampir seluruh pendidikan tingkat dari yang paling rendah hingga menengah keatas sudah tersedia. Tinggal lagi kemauan masyarakat desa untuk memperoleh pendidikan yang sudah disediakan. Apalagi fakta ekonomi yang dimiliki masyarakat yang sudah mulai membaik, semenjak berpola hidup dengan perkebunan karet dan sawit. Namun yang namanya hambatan tetap saja ada, salah satunya kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Terutama pada saat musim penghujan, hampir seluruh jalan penghubung antar desa menuju kecamatan atau desa diwilayah kecamatan sangat sulit ditempuh. Sehingga faktor ini sering menjadi penghambat bagi anak-anak desa yang ingin bersekolah diwilayah desa yang berada di kecamatan, khususnya untuk pendidikan SLTP dan SLTA. Belum lagi permasalahan yang dihadapi oleh 5 desa yang berada diwilayah transmigrasi yang jauh dan kondisi jalan yang sangat sulit untuk ditempuh menuju kecamatan. Maka ada sebaiknya 5 desa yang ada jauh diwilayah transmigrasi dimekarkan saja menjadi satu kecamatan, tentunya akan berkembang lebih baik lagi. Kemudian pengembangan kapasitas sosial budaya sebenarnya juga berjalan dengan baik, keanekaragaman masyarakat desa membuat Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi bervariatif. Walaupun mayoritas dihuni oleh masyarakat asli Taluk (yang istilahnya orang minang hayut), namun komunitas suku jawa dan batak mulai masuk ke wilayah tersebut. Fakta ini terjadi karena ada pembukaan lahan perkebunan yang memang sangat menarik minat para orang jawa dan batak. Toleransi agama yang
ADMINISTRATIO
berkembang juga cukup positif, setiap masyarakat menghormati kepemilikan agama masing-masing masyarakat desa. Kecuali ada pengajaran agama yang menyimpang dari agama yang sudah ada, biasanya masyarakat akan melakukan meditasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun kondisi sosial budaya juga masih menyisakan permasalahan terutama pada kaum pemudanya. Terkadang sering terjadi konflik antar pemuda desa yang umumnya disebabkan oleh masalah yang sepele. Problem solving-nya terletak kepada emosional kaum muda yang tidak mau diatur dalam setiap pemenuhan keinginannya. Seperti dalam nonton keybod (sejenis acara musik di desa) banyak pemuda yang melihatnya sambil minum-minuman keras yang membuat mereka tidak mau diatur apabila ingin berjoget dipanggung. Kondisi inilah yang sering membuat perselisihan antar pemuda yang nanti merembes kepada pemuda lainnya dan terjadilah tawuran antar pemuda desa. Tetapi konflik ini umumnya akan reda apabila pemerintah desa keduabelah pihak bertemu dan mendamaikan pemuda yang berseteru serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga konflik ini tidak sampai ditangani oleh pihak kepolisian setempat yang membuat terjadi penangkapan kepada pemuda yang berkonflik. 4. Pengembangan Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah desa masih terfokus kepada satu kegiatan pembangunan saja dalam memanfaatkan alokasi dana desa (ADD) yang disediakan. Fokus pembangunan infrastruktur itu adalah kepada pembangunan gedung desa, gedung BPD, posyandu, puskesmas, ruang serbaguna desa dan sebagainya. Padahal masih ada pembangunan infrastrutur yang lebih penting, misalnya pembangunan jalan desa yang sengat dibutuhkan dalam mengakses kebutuhankebutuhan desa. Karena dengan kondisi yang jalan yang memprihatinkan terutama pada musim hujan, sangat
ISSN : 2087-0825
44
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
dibutuhkan sekali kualitas perbaikan jalan sebagai penghubung antar desa. Sehingga apabila musim penghujan datang masyarakat desa tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa, yang disebabkan jalan putus dan tidak bisa dilalui kecuali dengan berjalan kaki. Fakta ini sebenarnya membuktikan kebutuhan masyarakat desa akan fasilitas jalan sangatlah mendesak, agar segala akses, potensi dan informasi yang dibutuhkan desa dapat dikembangkan. Efek negatif dari ketidakmampuan pemerintah desa dalam memenuhi fasilitas jalan, kegiatan ekonomi lokal dimonopoli oleh pemilik modal yang besar. Karena masyarakat desa tidak bisa mengeluarkan produknya sendiri untuk dijual keluar. Realita inilah yang terjadi akibat dari rendahnya fasilitas jalan desa untuk membuka akses desa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian pimpinan desa untuk mensegerakan pembangunan infrastruktur desa dengan memanfaatkan programprogram pembangunan desa. KESIMPULAN Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan desa melalui program ADD disimpulkan sudah terlaksana dengan cukup baik. Artinya strategi pembangunan desa yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepemimpinan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya sosial sudah berjalan dengan cukup baik. Namun pengembangan kapasitas lingungan dan infrastruktur belum berjalan dengan baik, akibat masih terfokusnya pemerintah desa kepada pembangunan fisik desa saja. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pembenahan dan evaluasi terhadap strategi pembangunan desa yang dilaksanakan melalui program alokasi dana desa (ADD). Terutama dalam pembangunan infrastruktur desa, yang seharusnya lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur desa yang paling dibutuhkan. Selain itu juga pihak kecamatan bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa terhadap fokus
ADMINISTRATIO
pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga upaya shering yang dilakukan dapat mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. DAFTAR PUSTAKA Allison, Michael etc, 2005, Perencanaan Strategis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Grafindo Persada, Jakarta. Arikunto, Suharsimi., 2004., Prosedur Penelitian., Rineka Cipta., Jakarta. Bintoro., 1996, Administrasi pembangunan ., Bumi Aksara., Jakarta. David Fried R., 2006., Manajemen Strategis Edisi 10., Penerbit Salemba Empat., Jakarta. Firman B. Aji., 1990. Perencanaan dan Evaluasi., Bumi Aksara., Jakarta. Gilarso. T., 2002., Pembangunan Nasional,. Kanisius., Yogyakarta. Hitt A. Michael ect., 1997., Manajemen Strategis, Menyosong Era Persaingan dan Globalisasi., Penerbit Erlangga., Jakarta. Kuncoro Mudrajat., 2005., Otonomi dan Pembangunan Daerah., Erlangga., Jakarta. Rangkuti, Freddy, 2006, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Strategi UI Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Riyadi dan Deddy., 2005., Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi; dalam Mewujutkan Otonomi Daerah., Gramedia Pustaka Utama., Jakarta. Salusu J., 2008., Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit., PT. Grasindo., Jakarta. Siagian S.P., 2000., Adminstrasi Pembangunan., Bumi Aksara., Jakarta. Tadaro., 2004., Problematika Ekonomi Pembangunan., Penerbit Bumi Aksara., Jakarta. Wasistiono Sadu., 2007., Prospek Pengembangan Desa., Penerbit Fokusmedia., Bandung.
ISSN : 2087-0825
