KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

Vol. 4 No.2 Apr – Jun 2017 [Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9378

KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE MURBAYANI Dosen Univ. Patria Artha Email : [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, serta menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala aparat dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone adalah cukup baik, aspek yang memperoleh skor rata-rata tertinggi adalah aspek perencanaan dan yang terendah adalah aspek pengelolaan/penggunaan. Salah satu faktor yang menjadi pendukung aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone adalah desentralisasi di tingkat Desa dan sumberdaya lokal desa, sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa antara lain adalah sumber pendapatan desa yang terbatas dan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kinerja Aparat. Abstract This study aims to determine the perceptions of the community on the performance of village government officials in implementing the Village Fund Allocation Program in Awangpone Sub-district, Bone Regency, and to find the factors that support and obstacles of the apparatus in implementing the Village Fund Allocation Program. The result of the research shows that in general the people's perception on the performance of village government apparatus in implementing the Village Fund Allocation Program in Awangpone Sub-district of Bone Regency is good enough, the aspect that get the highest average score is the planning aspect and the lowest is the management / usage aspect. One of the factors supporting the Village Government apparatus in implementing the Village Fund Allocation Program in Awangpone Subdistrict of Bone Regency is decentralization at village level and local village resources, while the factors that constrain the Village Government apparatus in implementing the Village Fund Allocation program are, among others, Limited village revenues and lack of socialization to the community. Keywords: Allocation of Village Funds, Performance Apparatus. 472

Website http://journal.stieamkop.ac.id/


tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2015 telah memberikan Dana kepada Desa melalui Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Kabupaten Bone menganggarkan dana Rp 318.721.357.000, untuk seluruh desa di daerah tersebut pada tahun 2016. Jumlah itu, dari anggaran suntikan dana desa sebesar Rp.200.922.535.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 112.633.247.000. Tahun 2016, suntikan dana desa meningkat drastis dibanding tahun 2015 yang hanya Rp 89.567.100.000. Begitu juga dengan ADD tahun 2016 meningkat dibanding ADD tahun lalu yang jumlahnya hanya Rp 101.522.604.000 atau naik 10,89 persen. Kabupaten Bone terdiri 27 kecamatan dengan 331 desa dan 41 kelurahan. Jika dibagi rata, setiap desa dan kelurahan mendapat dana Rp 854 juta. Permasalahan sampai dengan saat ini adalah sudah sampai sejauh manakah kinerja aparat pemerintahan desa Kabupaten Bone, dalam merealisasikan ketentuan program Alokasi Dana Desa, baik dalam hal

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa merupakan bentuk refleksi dan koreksi atas proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terjadi selama ini yang pada hakekatnya didorong oleh kekuatan filosofis untuk mempercepat perubahan paradigma dalam pola penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan. Perubahan yang paling utama adalah adanya tendensi untuk mengakhiri sentralisasi dan mengembangkan desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Di antara produk peraturan yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah menyangkut pengelolaan keuangan desa dan sumber pendapatan desa. Pengaturan keuangan desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa. Dalam rangka meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar 473



pengelolaan dan penggunaannya. Mengingat pengelolaan dana desa secara baik dan benar sangat penting, di samping untuk melakukan penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan, juga untuk memberikan dorongan agar pelaksanaan tugas dan kehidupan masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang. Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bone. Mengingat jumlah desa pada Kabupaten Bone sangat banyak maka pada penelitian ini hanya mengambil studi kasus pada Kecamatan Awangpone, yang memiliki 3 desa yaitu Desa Kajuara, Lappo Ase, dan Paccing. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan kendala aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. TINJAUAN PUSTAKA A. Fungsi Pemerintah Desa Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah ditafsirkan dalam arti yang luas. Seorang warga masyarakat dari lahir sampai meninggal memerlukan pelayanan. Pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah meliputi pelayanan langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pelayanan tidak

langsung, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan badan-badan non pemerintah mengambil bagian dalam pelayanan tersebut (Salusu, 2000 : 8). Fungsi primer terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang dipenntah, artinya semakin berdaya masyarakat maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya masyarakat maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhinya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terns menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah. Keperluan satu keluarga menjadi pusat pelayanan dari pemerintah dan berbagai badan non pemerintah. Dengan demikian badan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terlibat di dalam pemberian pelayanan kepada satu keluarga kemudian masyarakat dan lingkungannya. Pemerintah Desa sebagai sebuah organisasi, tanpa kecuali hidup dalam suatu dunia yang penuh dengan elemen yang saling berinteraksi. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa tidak terepas dari masalah kapabilitas (kemampuan) organisasi, untuk memenuhi misinya. Menyangkut 474



kapabilitas, Salusu (2000:291) menjelaskan: ”Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi internal yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.” Kedua faktor ini saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal pemerintahan seperti struktur organisasi, sumber daya, baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas, integritas dan integritas kepemimpinan. B. Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri RI No. 113 Tahun 2014 mengatur mengenai sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga dengan demikian dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah ini juga harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Dengan ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan desa, yaitu

kepala desa disamping bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam pemanfaatan dana alokasi desa (ADD). Dengan demikian, pengaturan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan keuangan desa dalam hal Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan keuangan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bagian dari pengaturan keuangan desa. Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dipegang oleh Kepala Desa, yang diserahkan oleh kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dimaksud oleh kepala desa dapat dilimpahkan kepada (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa; dan (2) Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD). Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa, dan 475



pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; e penyusunan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. 2. Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. menetapkan bendahara desa d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Untuk mengantarkan para pelaksana pengelolaan keuangan desa ini kepada pengelolaan keuangan desa yang baik, maka setiap pejabat pengelola keuangan desa harus memahami dengan baik tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Beberapa daerah telah melakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi para pejabat tersebut, melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi ini berupa diklat. Diklat bagi pejabat-pejabat desa tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bekerja sama dengan Bagian Pemerintahan Desa di beberapa daerah. C. Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD juga merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten (Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan ADD, 2006: 1). Dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan ADD (2006:1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian ADD adalah: 1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Dalam penetapan pengaturan ADD oleh kabupaten, kembali pemerintah tidak tegas menetapkan ketentuan yang mengaturnya, dengan menetapkan bahwa kebijakan daerah tentang ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Padahal sudah sangat 476



jelas bahwa ADD sangat berkaitan mendorong pemerintah agar lebih dengan pendanaan yang membebani memperhatikan kebutuhan masyarakat APBD kabupaten, sehingga tentunya yang dilayani dan menuntut perbaikan harus mendapat persetujuan DPRD pelayanan publik. Kendati pengukuran yang sekaligus sebagai pengawasan kinerja dengan hanya dari sisi tingkat bagi DPRD terhadap pemerintah efisiensi dan efektifitas belum tentu kabupaten dalam menganggarkan ADD menggambarkan kinerja sebenarnya. sudah sesuai atau tidak dengan Bila ditambah indikator equity, belum peraturan perundang-undangan yang tentu memberikan hasil penilaian yang berlaku. sama. D. Kinerja Aparat METODE PENELITIAN Dalam menilai kinerja A. Populasi dan Sampel organisasi khususnya pada organisasi Unit analisis penelitian ini pemerintah, Keban T. (1995:89) lebih adalah setiap penduduk atau individu lanjut menyatakan bahwa "penilaian dewasa yang mengetahui secara riil dan kinerja organisasi sangat berguna untuk objektif tentang kinerja aparat menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pemerintahan Desa khususnya yang pelayanan, memotivasi para birokrat terkait dengan program Alokasi Dana pelaksana, memonitor para kontraktor, Desa. melakukan penyesuain budget". Tabel 1. Populasi Responden Penelitian Jumlah Jumlah Populasi Populasi Sampel Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten 19 5 Tim Pendamping Tingkat Kecamatan 7 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 24 18 Tokoh Masyarakat/Pemuda 68 29 Pemuka Agama 12 6 130 65 Jumlah Sumber : Survey 2017 Populasi dalam penelitian ini Kecamatan Awangpone Kabupaten ialah seluruh tim fasilitasi tingkat Bone. Adapun jumlah sampel diambil kabupaten, tim fasilitasi tingkat sebanyak 50% dari jumlah populasi kecamatan, BPD, tokoh masyarakat, Untuk memperoleh data yang serta pemuka agama yang ada di Desa mendekati objektivitas khususnya Kajuara, Lappo Ase, dan Paccing faktor-faktor yang menjadi pendukung Kecamatan Awangpone Kabupaten dan kendala aparat Pemerintah Desa Bone. dalam melaksanakan program Alokasi Teknik Penarikan sampel Dana Desa (ADD) di Kecamatan dilakukan dengan Puspusive Sampling, Awangpone Kabupaten Bone maka teknik ini digunakan untuk menentukan diperlukan juga informan. Untuk jumlah sampel dengan mendapatkan informasi dengan mempertimbangkan peranan penting melakukan wawancara langsung dengan sampel dalam pengawasan ADD di 477



pihak-pihak dari tiga desa yang instrumen penelitian, dan akan dianggap terkait dengan penelitian ini. dipaparkan dalam bilangan rata-rata (mean), persentase , tabel distribusi B. Teknik Analisis Data Teknik pengolahan data yang frekuensi serta grafik. dilakukan dalam penelitian ini Adapun rumus yang digunakan senantiasa disesuaikan dengan jenis dalam pengolahan data adalah (Hasan, data yang diperlukan terhadap data 2004:22): kualitatif yang diperoleh melalui Skor rata-rata = ∑ Fi / ∑ F Di mana : F = Frekuensi i = bobot nilai pilihan jawaban Sedangkan untuk mengetahui penilaian kinerja aparat pemerintahan desa digunakan nilai rata-rata (mean) dengan standar kategori sebagai berikut: 1,00  mean  1,75 = Tidak Baik 1,75  mean  2,50 = Kurang Baik 2,50  mean  3,25 = Cukup Baik 3,25  mean  4,00 = Baik kebijakan, kesesuaian penyusunan HASIL PENELITIAN DAN rencana kegiatan pembangunan dengan PEMBAHASAN hasil Musyawarah Perencanaan A. Kinerja Aparat Desa dalam Pembangunan Desa, dan kesesuaian Program ADD Analisis mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kegiatan program Alokasi Dana Desa (APB-Desa) dengan rencana kegiatan (ADD) ditiinjau dari aspek pemberian program pembangunan di desa. Dari kesempatan dan keterlibatan hasi analisis menunjukkan hasil sebagai komponen-komponen masyarakat berikut: dalam setiap penentuan perencanaan Tabel. Skor Penilaian Kinerja Aparat Desa pada Aspek Perencanaan Kegiatan Program ADD Uraian Pemberian kesempatan dan keterlibatan komponen-komponen masyarakat dalam setiap penentuan perencanaan kebijakan. Kesesuaian penyusunan rencana kegiatan pembangunan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dengan rencana kegiatan program pembangunan di desa. Rata-rata tertimbang

Skor Rata-rata

Kategori

2,40

Kurang Baik

3,34

Baik

3,22

Cukup Baik

2,98

Sumber: Data diolah, 2017 478

Cukup Baik



Dari ketiga aspek di atas, hanya partisipasi masyarakat dalam program aspek kesesuaian penyusunan rencana ADD, kesesuaian program ADD, dan kegiatan pembangunan dengan hasil kontriusi ADD dalam peningkatan Musyawarah Perencanaan pendapatan desa. Pembangunan Desa yang menunjukkan B. Pelaporan Program ADD kondisi yang baik. Sedangkan kondisi Penilaian kinerja aparat desa yang harus memperoleh perhatian dalam pelaporan program ADD penuh aparat adalah aspek pemberian meliputi beberapa aspek yaitu mengenai kesempatan dan keterlibatan pencatatan dan pembukuan semua komponen-komponen masyarakat penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam setiap penentuan perencanaan sebagai akibat diberikannya ADD kebijakan, mengingat pelaksanaannya dalam buku administrasi keuangan desa selama ini ternyata masih berada dalam oleh Bendahara Desa, Laporan kondisi yang kurang baik. Pertanggungjawabkan Pemerintah Desa Analisis mengenai penggunaan kepada masyarakat penerima manfaat dan pengelolaan ADD di Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa, Awangpone Kabupaten Bone, meliputi laporan perkembangan, pelaksanaan aspek palaksanaan musyawarah desa dan penyerapan dana, laporan masalah yang membahas tentang ADD, realisasi yang dihadapi, serta laporan hasil akhir pengalokasian ADD, pengelolaan penggunaan ADD. administrasi, pengetahuan dan Penilaian dari responden secara keseluruhan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel. Skor Penilaian Kinerja Aparat Desa pada Aspek Pelaporan Program ADD No 1

2

3 4

N

Uraian

Skor Rata-rata

Kategori

2,66

Cukup Baik

3,03

Cukup Baik

3,12

Cukup Baik

2,83

Cukup Baik

3,02

Cukup Baik

Pencatatan 1 dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa. Laporan 3 Pertanggungjawabkan Pemerintah Desa kepada masyarakat penerima manfaat dan Badan Permusyawaratan Desa. Laporan 3 perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana. Laporan 4 masalah yang dihadapi Laporan 4 hasil akhir penggunaan ADD Rata-rata tertimbang

2,93

Sumber: Data diolah, 2017 Dari keseluruhan penilaian kinerja aparat desa di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dalam pelaporan program ADD yang disajikan

Cukup Baik

dalam tabel di atas, terlihat bahwa penilaian tentang laporan perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana memiliki skor 479



tertinggi dibandingkan aspek penilaian pengeluaran keuangan sebagai akibat pelaporan program ADD lainnya. diberikannya ADD masih butuh Sementara pencatatan dan pembukuan pembenahan yang lebih baik lagi. semua penerimaan dan pengeluaran C. Pelayanan Aparat keuangan sebagai akibat diberikannya Untuk mengetahui kesimpulan ADD dalam buku administrasi atas keseluruhan aspek penilaian kinerja keuangan desa oleh Bendahara Desa, aparat desa dalam program Alokasi memperoleh skor yang paling rendah. Dana Desa (ADD) di Kecamatan Hal ini menandakan bahwa pencatatan Awangpone Kabupaten Bone, dapat dan pembukuan semua penerimaan dan diuraikan berikut ini: Tabel. Skor Penilaian Kinerja Aparat Desa pada Program ADD Aspek Pelaksanaan Program Skor Rata-rata Kategori ADD Perencanaan 2,98 Cukup Baik Pengelolaan/Penggunaan 2,83 Cukup Baik Pelaporan

2,93

Cukup Baik

Pelayanan Aparat

2,88

Cukup Baik

Sumber: Data diolah, 2017 3 2.95 Perencanaan

2.9

Pengelolaan/Penggunaan

2.85

Pelaporan Pelayanan Aparat

2.8 2.75

Skor Rata-rata

Gambar. Penilaian Kinerja Aparat Desa pada Program ADD Melihat tabel dan gambar di perlu melakukan perbaikan dan atas, dapat diketahui bahwa dari empat peningkatan kinerja dalam melakukan aspek penilaian kinerja aparat desa pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana dalam program Alokasi Dana Desa Desa, khususnya dalam hal keterlibatan (ADD) di Kecamatan Awangpone masyarakat dalam program yang Kabupaten Bone, aspek yang dilaksanakan di desa, sehingga tingkat memperoleh skor rata-rata tertinggi penyerapan tenaga kerja dengan adanya adalah aspek perencanaan, disusul ADD dapat meningkat. kemudian aspek pelaporan, kemudian D. Faktor-Faktor Pendukung dan aspek pelayanan, dan yang terendah Kendala dalam Program ADD adalah aspek pengelolaan/penggunaan. Faktor-faktor yang menjadi Hal ini menandakan bahwa aparat desa pendukung aparat Pemerintah Desa sebagai pelaksana program ADD, masih dalam melaksanakan program Alokasi 480



Dana Desa (ADD) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dipaparkan dari hasil wawancara dengan informan yaitu 9 orang Aparat Desa, 3 orang Ketua BPD, serta 9 orang tokoh masyarakat sebagai berikut: a. Desentralisasi. Desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. b. Sumber daya lokal yang memadai. Desa memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. c. Partisipasi masyarakat. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan karena masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, dan mengotrol jalannya pemerintahan. d. Realistis. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya. e. Kontrol langsung. Adanya kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga dapat menekan penyimpangan. f. Lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan Desa. Semakin berfungsinya lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan di Desa. g. Kebijakan yang responsif. Selain dapat menjamin partisipasi, kebijakan ADD juga dapat diandaikan sebagai sebuah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan desa yang mendesak. h. Penanganan masalah. ADD dapat dipakai untuk mendorong penanganan masalah desa tanpa harus lama menunggu datangnya

program dari pemerintah Kabupaten. i. Mekanisme penyaluran bantuan. Mekanisme penyaluran bantuan melalui bank bisa menghindari kemungkinan praktik penyimpangan. Faktor-faktor yang menjadi kendala aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dipaparkan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: a. Sumber pendapatan Desa. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang kecil dan sumber pendapatan desa sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. b. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. c. Ketergantungan. Pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. d. Dana operasional. Rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. e. Sistem perencanaan Top Down. Desa memperoleh bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, di mana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat 481



kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. f. Tingkat sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan dana bergulir yang ditujukan untuk pinjaman modal dengan sistem bagi hasil, umumnya mereka menggunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bukan pokok. SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut: 1. Secara umum persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone adalah cukup baik . Kemudian dari empat aspek penilaian kinerja aparat desa dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, aspek yang memperoleh skor rata-rata tertinggi adalah aspek perencanaan (2,98), disusul kemudian aspek pelaporan (2,93), kemudian aspek pelayanan (2,88), dan yang terendah adalah aspek pengelolaan/penggunaan (2,83). 2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. B. Saran Melihat beberapa kendala yang dihadapi aparat desa dalam melaksanakan program ADD di Kecamatan Awangpone Kabupaten

Bone, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan motivasi aparat desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD), maka desa yang sukses melaksanakan ADD sebaiknya mendapat penghargaan dari pemerintah, sebaliknya mereka yang gagal sebaiknya menerima sanksi 2. Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kerenanya perlu peningkatan koordinasi dalam fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa untuk melakukan inventarisasi serta berupaya mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi. 3. Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD masih perlu memperoleh pembenahan yang lebih baik. Oleh karena itu aparat yang bertugas sebagai bendahara desa perlu memperoleh pelatihan mengenai kebendaharaan untuk menambah pengetahuan, dan keterampilan bendahara dalam melaksanakan tugasnya. 4. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, misalnya pengadaan komputer, renovasi kamar mandi/WC, serta penyediaan kursi/tempat duduk pelayanan yang lebih nyaman dari sebelumnya.

482



Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2001, Desa, Percetakan Negara, Jakarta. Karyantoro, Jangkung, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi Pelayanan Publik, Edisi Pertama, Penerbit, BPFE UGM, Yogyakarta. Keban, T., 1995, Organisasi Pelayanan Publik, Edisi Pertama, Penerbit Ganesa, Bandung. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Maryunani, 2002. Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa, PT Damar Wijaya Brawijaya University Press. Malang. Moenir. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bina Aksara Jakarta. Nawawi, H 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ndraha, T. 2000. Metodologi llmu Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta. Nugroho, R.D. 2002. Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Rasyid, R 2002, Makna Pemerintahan. PT. Mutiara SumberWidya, Jakarta. Safie, I.K 1999, llmu Administrasi, Publik Rineka Cipta, Jakarta. Salusu, J. 2000, Pengambilan Keputusan Startejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah R, 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jilid 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Amri. 2002. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rineka Cipta, Jakarta. Anonim. 2000. Politik Pemberdayaan Mewujudkan Otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama Yogyakarta. Anonim, 2006, Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, Setda Kabupaten Bone. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, Rineka Cipta. Jakarta. Budiono, 1999. Pelayanan Prima. Yayasan Kawula Indonesia, Jakarta. Faried Ali, 1997. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Gibson, Donnelly, Ivancevich. 1997. Manajemen. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta. Handayaningrat. 1999. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta. Hasan, Iqbal, 2004, Pokok-pokok Statistik Deskriptif, Bumi Aksara, Jakarta. Kaho J.R. 1998, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Sipira Rajawali, Jakarta.

483



Simatupan J.P. 1994. Pengantar Sumber Daya Manusia. Liberty,Yogyakarta. Singarimbun, M. 1995, Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta. Siregar, Ali Basyah, TMA Ari Samadhi,1997. Manajemen, Institut Teknologi Bandung. Steers, Richard, 1990, Management of Organization, Revised Edition, Homewoodd. Illnoiss, Richard D, Irwin Inc. New York. Sukarno, K., 1995, Dasar-dasar Manajemen, Penerbit Miswar. Tjokroamidiojo, B. 2002. Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudkan Masyarakat Madani, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Tohardi, Ahmad. 2002. Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia. Mandar Maju. Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Jakarta. Widjaja, HAW. 2001. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. _____________, 2002. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. PT. Grafindo Persada, Jakarta, Dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Jakarta.

484


KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

Recommend Documents