Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH Oleh: ANDRA APRIADI NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan dan pengelolan dari dana anggaran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Desa Antibar salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mempawah yang mendapatkan Dana ADD dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa tersebut ialah Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Antibar belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa belum berjalan sesuai pada Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kesimpulan penelitian ini adalah kurangnya keterbukaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Antibar yang dilakukan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan dari Alokasi Dana Desa, hal ini yang membuat proses pelaksanaan tersebut menjadi kurang optimal. Sehingga dari apa yang dihasilkan kurang menyentuh masyarakat. Kata Kunci : Kepala Desa, Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan dan Pengelolaan.
THE LEADERSHIP OF THE VILLAGE CHIEF IN MANAGING THE VILLAGE ALLOCATION FUND IN ANTIBAR VILLAGE EAST MEMPAWAH SUBDISTRICT MEMPAWAH REGENCY Abstract The essay ains to know and desricbe the leadership of the Village chief in managing the village allocation fund in Antibar Village, East Mempawah, Mempawah Regency. The essay based on the matter of managing and implementing process of the Village Allocation Fund. The research is a of descriptive research by used qualitative approach. Antibar Village is on of the village in Mempawah Regency which obtains the Village Allocation Fund and the fully responbility in managing the Village Allocation Fund upon the village chief. The result of the research shows the process of managing and implementing the village allocation fund has not run well. It is caused the village government in managing village allocation fund has not run based on the regent regulation of Pontianak Number 6 year 2010 about implementation guidelines of the village allocation fund. The conclusion of the research is the lack of openness and socialitation to the peple of Antibar village in managing and implementing the Village Allocation Fund, it makes the process of implementing brcome unotimal then frow what has bean produced do not reach the people. Keywords:The Village Chief, The Vallage Allocation Fund, Implementation and Managing
1 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
juga berjalan dengan baik sesuai yang
A. PENDAHULUAN
diharapkan 1.
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah daerah.
Latar Belakang Penelitian Kebijakan otonomi daerah yaitu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
memberikan otonomi yang luas kepada
Nomor 72 Tahun 2005
daerah khususnya Kabupaten/Kota yang
menjelaskan bahwa pemerintahan Desa
ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini
adalah sebagai penyelenggaraan urusan
dalam rangka untuk mengembalikan harkat
pemerintah dan kepentingan masyarakat
dan
setempat
martabat
daerah,memberikan
masyarakat peluang
di
dalam
tentang Desa
sistem
pendidikan
Negara
politik dalam upaya meningkatkan kualitas
dimana
demokrasi di daerah, dan meningkatkan
pemerintahan Desa tersebut berdasarkan
efisiensi pelayanan publik di daerah, serta
asas kepastian hukum tertib penyelenggaran
meningkatkan percepatan pembangunan di
pemerintah,
daerah. Kebijakan ini di harapkan dapat
keterbukaan, profesionaltis, akuntabilitas,
menciptakan cara berpemerintahan yang
efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,
baik.
keberagaman dan partisipatif. Kebijakan otonomi daerah tersebut
tentunya
berimplikasi
terhadap
sistem
adminitrasi pemerintahan Desa, karena
bersentuhan
yang secara
berhubungan langsung
Republik
dalam
Desa
tertib
a.
kepentingan
memiliki
Kewenangan
yang
serahkan peraturannya kepada Desa c.
Tugas pembantuan dari pemerintah
Kabupaten/Kota
pemerintah juga
harus
memfokuskan pembangunan di Desa. Jika pembangunan di Desa telah berjalan dengan baik,
maka
pembangunan
di
ada
kewenangan Kabupaten/Kota yang di
memperhatikan pembangunan di Kota,
Kabupaten/Kota
sudah
dengan
provinsi
daerah
kewenangan-
b. Urusan pemerintahan yang menjadi
Desa. Jadi sudah jelas bahwa selain
maupun
umum,
dan
dengan proses pembangunan dimulai dari
pusat
penyelenggaran
berdasarkan hak asal-usul Desa
masyarakat. Semua hal yang berkaitan
pemerintah
Indonesia,
kewenangan sebagai berikut:
Desa merupakan ujung tombak dari sistem pemerintahan
Kesatuan
pemerintahan
atau
pemerintah
d. Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan
perundang-undangan
di
serahkan kepada Desa. Berdasarkan
Undang-undang
tingkat
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga
Kecamatan dan di tingkat Kabupaten/Kota
menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa 2
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
adalah sebagai penyelenggaraan urusan
melaksanakan
pemerintah dan kepentingan masyarakat
pemerintahan,pembangunan
setempat
kemasyarakatan
Negara
dalam
sistem
Kesatuan
dimana
pemerintahan
Republik
dalam
Indonesia,
penyelenggaran
pelayanan dan
sesuai
dengan
kewenangannya. b. Untuk
meningkatkan
kemampuan
pemerintahan Desa tersebut berdasarkan
lembaga
asas
tertib
dalam perencanaan, pelaksanaan dan
tertib
pengendalian
kepastian
penyelenggaran
hukum
pemerintah,
kepentingan
umum,
kemasyarakatan
di
Desa
pembangunan
secara
keterbukaan,
partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
profesionaltis, akuntabilitas, efektivitas dan
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan,
efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan
kesempatan bekerja dan kesempatan
partisipatif.
berusaha bagi masyarakat Desa.
Dalam Undang-Undang 6 Tahun
d. Untuk
mendorong
peningkatan
2014 yang sudah disahkan Pemerintah
pertisipasi aktif dan swadaya gotong
Pusat,
royong masyarakat.
yang
selanjutnya
merencanakan
tentang program ADD pada tahun anggaran 2015 yang akan diterima
mencapai 1
Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan program ADD
itu
Milyar atau lebih pada masing-masing Desa
sangat penting, karena selain bertujuan
di seluruh Indonesia. Akan tetapi peneliti
untuk
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
meningkatkan partisipasi, dan kesejahteraan
72 Tahun 2005 Tentang Desa dikarenakan
serta pelayanan Desa melalui pembangunan
penelitian
dalam skala Desa, juga diharapkan agar
ini
akan
mengacu
pada
pemerataan
pengelolaan ADD di Desa Antibar pada
program
tahun anggaran 2014 yang nilai nominalnya
maksimal
sekitar seratus empat puluh jutaan lebih.
penduduk/masyarakat
Dalam
dapat
dan
berjalan
dengan
dimanfaatkan Desa
oleh dengan
melaksanakan
optimal untuk pembangunan Desa dan
otonomi Desa, tujuan utama dari kebijakan
kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana
Alokasi Dana Desa itu antara lain adalah
Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh
sebagai berikut (Surat Edaran Menteri
pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa
Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun
yang
2005) :
perimbangan keuangan pusat dan daerah
a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan
yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan
pemerintahan
rangka
ini
pembangunan,
Desa
dalam
bersumber
dari
bagian
dana
langsung di realisasikan ke Desa-Desa. 3
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
pengelolaan keuangan dan aset Desa (UU No 72 Tahun 2005).
Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ
Desa Antibar
yang terletak di
sebagai berikut :
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana
Mempawah merupakan salah satu Desa
Desa merupakan bagian yang tidak
yang menerima program Alokasi Dana
terpisahkan dari pengelolaan keuangan
Desa. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa
desa dalam Anggaran Pendapatan dan
yang diperoleh Desa Antibar pada tahun
Belanja Desa.
2012 sebesar Rp. 126.027.173, pada tahun
b. Keseluruhan kegiatan yang didanai
2013 Rp. 139.229.320 dan pada tahun 2014
oleh Alokasi Dana Desa direncanakan,
sebesar
dilaksanakan dan dievaluasi secara
Desa yang diterima pada setiap tahunnya
terbuka dengan melibatkan seluruh
terlihat mengalami peningkatan, karena
unsur masyarakat di Desa.
dana
c. Seluruh
kegiatan
dipertanggung
harus
jawabkan
yang
dialokasikan
Pemerintah
dapat
kabupaten ke Desa-Desa, dilihat dari luas
secara
wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga
administratif, teknis dan hukum. d. Dilaksanakan dengan
Rp. 143.729.320. Alokasi Dana
menggunakan
prinsip hemat, terarah dan terkendali. Sesuai dengan surat edaran di atas,
yang
kurang
mampu
dan
sektor
pembangunan yang ada di Desa Antibar. Dengan diadakannya progam Alokasi Dana Desa diharapkan agar setiap Desa yang ada
maka dalam pelaksanaan program Alokasi
di
Dana Desa tersebut, peran Kepala Desa
peningkatan dari sebelumnya dan menjadi
sangat
lebih baik.
penting
merencanakan,
dalam
mengelola,
Mempawah
mengalami
kegiatan
Meskipun jumlah Aloksi Dana Desa
yang berdasarkan dari Alokasi Dana Desa
di Desa Antibar mengalami peningkatan,
dalam rangka meningkatkan pembangunan
tetapi masih terjadi permasalahan dalam
Desa
kesejahteraan
pengelolaan ADD yang dilakukan oleh
penduduk Desa menjadi lebih baik, karena
Kepala Desa di Desa Antibar kecamatan
kepala Desa sebagai pemimpin, penggerak
Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
dan sekaligus menjadi penanggung jawab di
yaitu:
wilayah Desa tersebut. Adapun salah satu
a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum
tugas, wewenang dan kewajiban kepala
sesuai dengan harapan masyarakat.
Desa
Pernyataan ini didukung oleh data
dan
melaksanakan
Kabupaten
meningkatkan
adalah
memegang
kekuasaan
4 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
bahwa dana tahun 2013 yang tidak
Berdasarkan
paparan
latar
dikelola dengan baik sehingga terjadi
belakang penelitian dan juga berdasarkan
pengurangan dana ADD pada tahun
kondisi yang ada di lapangan, maka yang
2014 sebesar 10% yaitu 15.969.924
menjadi fokus pada penelitian ini adalah
yang
Kepemimpinan
seharusnya
diterima
sebesar
159.699.245.
Kepala
Desa
Dalam
Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa
b. Pembangunan sarana dan prasarana desa belum berjalan dengan baik. Hal
Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
ini didukung oleh data yang peneliti temukan dilapangan bahwa jalan Desa dan bangunan pos kamling sampai
sekarang
belum
3.
yang selesai
dibangun
Rumusan Permasalahan Untuk
laporan
pertangungjawaban
belum
tepat
dalam
melakukan penelitian dibuatlah rumusan masalah
c. Penyampaian
mempermudah
penelitian
belakang
yang
sebelumnya,
berdasarkan telah
yaitu
:
Kepala
latar
dikemukakan “Bagaimana
waktu/belum sesuai dengan ketentuan
Kepemimpinan
Desa
dalam
yang ada. Hal ini didukung oleh data
Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa
bahwa ketentuan penyampaian laporan
Antibar Kecamatan Mempawah Timur
akhir pada bulan September 2014,
Kabupaten Mempawah.
namun LPJ yang diserahkan oleh Desa Antibar melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan November. Dari
4.
Tujuan Penelitian Sejalan dengan latar belakang, fokus
penelitian dan perumusan masalah di atas,
kondisi
tersebut
peneliti
maka tujuan penelitian ini adalah :
tertarik untuk meneliti pengelolaan Alokasi
a. Untuk mendeskripsikan Kepemimpinan
Dana Desa yang dituangkan dalam skripsi
Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi
berjudul
Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan
“Kepemimpinan Kepala Desa
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di
Mempawah
Desa
Mempawah.
Antibar
Kecamatan
Timur Kabupaten Mempawah”.
Mempawah
b. Untuk
Timur
mendeskripsikan
Kabupaten
proses
dan
kegiatan Kepala Desa dalam mengelola 2.
Fokus Penelitian
Alokasi Dana Desa di Desa Antibar 5
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kecamatan
Mempawah
Timur
serta dapat menjadi bahan masukan
Kabupaten Mempawah.
untuk
pihak-pihak
yang
terkait
dalam mengelola Alokasi Dana 5.
Desa.
Manfaat Penelitian. a. Manfaat Teoritis Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai upaya untuk memperkaya
dan
menambah
pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan
pemikiran
B. TEORI DAN METODOLOGI
yang
bermanfaat, selain penelitian ini
1.
Teori
bermanfaat sebagai media aplikasi
Kartono (2014:153), menegaskan
teori yang dapat berguna dalam
bahwa kepemimpinan adalah kemampuaan
mengembangkan pengetahuan dan
untuk
pengalaman peneliti serta dapat di
kontruktif
jadikan sumber penelitian
yang
melakukan satu usaha kooperatif mencapai
relevan bagi mahasiswa yang juga
tujuan yang sudah dicanangkan. maka
akan meneliti, dalam penelitian ini
pemimpin itu harus mahir melaksanakan
peneliti
W.J
kepemimpinannya, jika seorang pemimpin
Reddin dalam (Kartono 2014:34)
ingin sukses dalam melakukan tugas-
terdapat 3 aspek yang harus dimiliki
tugasnya. Pemimpin juga harus mengenal
seorang
yaitu:
dengan
tugas,
bawahannya dan mampu menggerakan
berorientasikan hubungan kerja dan
semua potensi dan tenaga bawahannya
berorientasikan hasil yang efektif.
seoptimal mungkin dalam setiap gerak
mengunakan
pemimpin
berorientasikan
teori
b. Manfaat Praktis
usahanya
memberikan kepada
baik
pengaruh orang
sifat-sifat
demi
yang
lain
untuk
pribadi
suksesnya
para
organisasi
Dari sisi Praktis dapat dijadikan
juga bisa mengembangkan dan memajukan
sebagai bahan masukan bagi pihak
penganutnya
Pemerintah Kabupaten Mempawah,
kesejahteraan, dengan begitu anak buah
khususnya Desa Antibar Kecamatan
anak buah akan menjadi patuh, dan secara
Mempawah
Kabupaten
sukarela serta sadar bersedia bekerja keras
rangka
menggapai sasaran-sasaran yang sudah di
Mempawah
Timur dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa,
menuju
pada
progress
tentukan. 6
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Bila perlu bersedia mengorbankan
aktif dalam melakukan interkasi dan
harta-benda, raga, dan nyawa sekalipun
punya hubungan kerja yang baik
demi mencapai kebahagian bersama.
dengan bawahan maupun orang lain
Menurut
W.J
Reddin
(Kartono
c.
Berorientasikan Hasil yang efektif
2014:34) terdapat tiga aspek yang harus
adalah
dimiliki seorang pemimpin yaitu:
berbeda dengan pemimpin lain nya
a.
Berorientasikan tugas adalah seseorang
adalah kemauan untuk memperoleh
pemimpin dapat dilihat dari kualitas
produktifitas
keinginan nya untuk menyelesaikan
demikian ada seorang pemimpin yang
suatu pekerjaan, dengan demikian ada
efektif sekali, dan ada pula pemimpin
seorang
memiliki
yang kurang efektif, dan ada pula
keinginan kuat untuk menyelesaikan
pemimpin yang tidak efektif sama
pekerjaan yang dihadapinya, namun
sekali.
ada pula pemimpin yang lemah hasrat
disimpulakan beberapa indikator yaitu
nya untuk menyelesaikan tugas. Dari
tepat
penjelasan
ini
pekerjaan,
beberapa
indikator
pemimpin
yang
dapat
disimpulakan yaitu
punya
keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan,
kualitas
dan
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. b.
Dari
yang
tinggi,
penjelasan
waktu
Bedasarkan orentasi
pekerjaan
seorang pemimpin yang satu
tersebut
dalm
ini
dengan
dapat
menyelesaikan
penonjolan Reddin
ketiga
menetukan
delapan tipe kepemimpinan: a.
Tipe deserter adalah tipe pemimpin
Berorientasikan hubungan kerja adalah
yang kurang memperhatikan produksi
bahwa seorang pemimpin dapat di lihat
maupun terhadap orang-orang yang
juga
melaksanakannya, cara kepemimpinan
dari
kualitas
perhatian
nya
terhadap hubungan dengan orang lain, baik
dalam
hubungan
dengan
nya tidak efektif. b.
Tipe birokrat adalah tipe pemimpin
atasannya, dengan koleganya yang
yang selalu mentaati prosedur dan
setingkat
peraturan.
dan
terutama
dengan
bawahannya, dengan demikian ada
c.
Tipe misionaris adalah tipe pemimpin
pemimpin yang mempunyai hubungan
yang hanya berorientasi pada yang
yang erat dengan orang lain, dan ada
melaksanakannya, gaya kepemimpinan
pula yang hubungan nya sangat bersifat
ini condong pada manusia.
formal. Dari penjelasan ini dapat disimpulakan beberapa indikator yaitu
d.
Tipe develover adalah tipe pemimpin yang memiliki orientasi atas efektifitas 7
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
e.
dan hubungan baik dengan orang lain.
yang digunakan adalah deskriptif. Tehnik
Gaya kepemimpinan nya efektif.
pengumpulan data dilaksanakan dengan
Tipe otokrat adalah tipe pemimpin
mengunakan
yang mempunyai orientasi padatugas
langsung dilapangan, wawancara bersama
saja sedangkan perhatian terhadap
narasumber,
orang yang melaksanakan nya kurang,
dokumentasi terkait hasil penelitan. tehink
gaya
analisis data yang dilakukan berupa reduksi
kepemimpinan
nya
condong
kepada prestasi atau produksi. f.
g.
h.
Benevolent
autocrat
adalah
data, tipe
observasi
dan
penyajian
mengumpulkan
data,
dan
pemimpin yang memiliki orientasi pada
Desa
tugas danefektifitas.
Timuri Kabupaten Mempawah.
Tipe
compromiser
adalah
terjun
penarikan
kesimpulan lokasi penelitian dilakukan di Antibar
Kecamatan
Mempawah
tipe
Subjek dalam penelitian ini adalah
pemimpin yang memiliki orientasi pada
Kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD
tugas dan hubungan baik dengan orang
dan Tokoh masyarakat yang benar-benar
lain.
mengetahui keadaan langsung dilapangan
tipe eksekutif adalah tipe pemimpin
dan objek dalam penelitian ini adalah
yang memiliki tiga sifat, yaitu orientasi
Pelaksanaan Dalam Mengelola ADD di
pada tugas, orientasi pada hubungan
Desa Antibar, Kecamatan
Mempawah
baik dan orientasi efektifitas. Gaya
Timur,
Mempawah.
kepemimpinan yang terbaik
Menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan
2.
teknik
sumber
Metode Penelitian Pada penelitian ini penulis ingin
Kabupaten
menerapkan dalam
teknik
triangulasi
mengumpulkan
dan
mengkaji penelitian dilapangan.
mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh, baik dari data dan narasumber maupun beberapa masalah di lapangan yang penulisi
temukan.
Metode
C. HASIL
penelitian
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
deskriptif secara umum adalah data yang telah
diperoleh
dari
penelitian
dapat
1.
Hasil Penelitian.
digunakan untuk melihat, mengidentifiksi
Hasil penelitian ini diketahui bahwa
dan memecahkan masalah. Oleh karena itu
Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan dan
penelitian ini menggunakan pendekatan
dikelola oleh Desa Antibar Kecamatan
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
Mempawah Timur Kabupaten Mempawah 8
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
belum berjalan dengan baik tujuan dari
seorang pemimpin Kepala Desa memiliki
dana tersebut untuk menunjang kegiatan
tugas dan tanggung jawab untuk mengelola
pembangunan sarana dan prasarana serta
Alokasi Dana Desa dengan baik. Kepala
kesejahteraan masyarakat Desa Antibar.
Desa dituntut untuk mampu dan berusaha
Hal ini yang merupakan penghambat proses
mengelola ADD yang di terima demi
pelaksanaan dan pengelolaan dari anggran
kemajuan pembangunan di Desa. Dari hasil
Alokasi
kurangnya
wawancara
penulis
kepatuhan aparatur Desa terhadap aturan
narasumber
sebelumya,
yang ada serta kurangnya sosialisasi dan
mengunakan teori yang berorientasi kan
keterbukaan kepada masyarakat tentang
tugas maka dapat dijelaskan bahwa Kepala
Alokasi Dana Desa.
Desa belum sepenuhnya menyelesaikan
Dana
Desa
yaitu
dengan
beberapa
jika
dianalisis
tugas pengelolaan ADD dengan baik. 2.
Pengelolaan ADD yang dilakukan
Pembahasan
saat ini belum memperoleh hasil yang
a. Berorientasikan Tugas. Berorientasikan
tugas
Pemimpin
maksimal
Hal
ini
dari
wawancara
untuk
pekerjaan,
program yang telah direncanakan belum
dengan demikian ada seorang pemimpin
selesai dan belum ada tindak lanjutnya.
yang
Kemudian dana yang diterima tidak sesuai
memiliki
suatu
keinginan
kuat
untuk
dengan
Dapat dijelaskan bahwa program yang telah
pembangunan, belum adanya program yang
direnacanakan dan disusun bersma belum
diprioritaskan.
berjalan dengan baik. Ketidak jelasan dana
Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak
yang dikelola dan kurang keterbukaan
hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi
Kepala
juga berusaha memperoleh hasil yang
berdampak
pada
pembangunan di Desa Antibar. Disini juga terlihat bahwa Kepala Desa belum dapat melaksanakan
tugasnya
Disinilah
dalam
pentingnya
diinginkan. b. Berorientasikan Hubungan Kerja.
baik
Berorientasikan hubungan kerja,
sebagai orang yang bertangung jawab
yang mengungkapkan bahwa pemimpin
terhadap pengelolaan ADD. Hal ini bearti
yang berkualitas itu dilihat dari perhatian
pengelolaan Alokasi Dana Desa belum
yang diberikan terhadap hubungan dengan
dikelola
proses
orang lain. Dalam hal ini hubungan antara
pengelolaan ADD di Desa Antibar, sebagai
atasan dan bawahan pada pengelolaan
dengan
baik.
dengan
dibutuhkan
bahwa
menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya.
Desa
yang
mengatakan
hasil
dapat dilihat dari kualitas keinginannya menyelesaikan
yang
terlihat
Dalam
9 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
ADD.
Kemudian
suatu
hasil dalam pekerjaan sesuai dengan apa
mewujudkan
yang di harapkan. Kepala Desa sebagai
ketrasparanan dalam proses pengelolaan
seorang pemimpin yang bertanggung jawab
ADD.
yang
dalam pengelolaan ADD di Desa Antibar
dikatan
dituntut untuk mengelola ADD dengan
dengan
benar sehingga diperoleh hasil seperti yang
sebagai
di harapkan.
pemimpin ditingkat Desa khususnya Desa
Dari
musyawarah
untuk
Seorang
dimaksudkan berkualitas bawahan
dibutuhkan
pemimpin
disini apabila
baik.
dapat hubungan
Kepala
Desa
hasil
wawancara
yang
Antibar yang bertanggung jawab pada
dilakukan kepada beberapa narasumber
pengelolaan
memiliki
diatas, jika dianalisis menggunakan teori
hubungan yang baik dengan perangkat Desa
yang berorentasikan hasil yang efektif dapat
lainya. Bahwa Kepala Desa selaku orang
diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana
yang bertanggung jawab dalam mengelola
Desa di Desa Antibar cukup baik. Ada
ADD di Desa Antibar memiliki hubungan
beberapa program yang berhasil selesai
kerja yang cukup baik. Dikatakan cukup
dilaksanakan dan ada juga yang belum.
baik
karena
ADD
sesuai
harus
hasil
wawancara
mengatakan bahwa dalam
pengelolaan
Hal ini terjadi karena dana yang diterima kurang, sehingga hasil
ADD ini, muncul maslah-masalah yang
diperoleh
sudah dianggap biasa, akan tetapi hal ini
Walaupun demikian, Kepala Desa selaku
berdampak besar pada hasil yang mereka
orang
ingin
berupaya membagi dana tersebut untuk
capai.
Masalah-masalah
tersebut
belum
yang
sepenuhnya
yang
bertanggung
jawab
karena
program
kurangnya
terjadi
direncanakan, agar pembangunan tetap
keterlambatan dalam penyerahan LPJ akibat
kegiatan
telah
seperti kesalahpahaman komunikasi,
atau
efektif.
yang
telah
berjalan.
dari perangkat lainya dan dana program
adanya
sedikit
yang direncanakan kurang. Hal ini akhirnya
peningkatan pada penyerahan
Laporan
menyebabkan program pembangunan yang
Pertanggung
dilaksanakan belum berjalan dengan baik.
dengan
c. Berorientasikan
Hasil
Yang
Selain
tahun
itu
Jawaban sebelum
di
bandingkan
nya.
Hal
ini
disebabkan kurang aktif nya kepala Desa
Efektif.
dalam
mengontrol
dalam
pembuatan
Berorientasikan hasil yang efektif,
laporan pertanggung jawban, karena kepala
mengungkapkan bahwa seorang pemimpin
Desa selaku pemimpin bertanggung jawab
harus memiliki kemauan untuk memperoleh 10 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sepenuh nya dalam mengelola Alokasi
tindak lanjutn yang dilakukan oleh
Dana Desa.
Kepala Desa sehingga program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik.
D. SIMPULAN,
SARAN,
DAN
2.
Pada aspek berorientasikan hubungan kerja, pada proses pengelolaan ADD
KETERBATASAN
yang dilakukan oleh Kepala Desa Antibar,
a) Simpulan Kepala pemimpin
Desa
sebagai
diharapkan
mampu
seorang
terjadi
kurang komunikasi antara Kepala Desa
untuk
dengan
bawahanya,
memberikan pengaruh kepada orang lain
dalam
dalam
Pertanggung
mencapai
tujuan
yang
kesalahpahaman,
sudah
keterlambatan
penyerahan
Laporan
Jawaban
kepada
direncanakan. Kepala Desa selaku orang
Pemerintah
yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam
program yang direncanakan kurang dan
pengelolaan ADD mempunyai peran yang
dalam melakukan musyawarah Kepala
sangat penting. Berdasarkan hasil analisis
Desa belum sepenuhnya mengikut
yang dideskripsiakan mengunakan teori
sertakan
Reddin yang mengungkapkan 3 aspek yang
masyarakat sehingga berpengaruh pada
harus dimiliki seorang pemimpin yaitu
pelaksanaan program yang dana berasal
berorientasikan
dari ADD.
tugas,
berorientasikan
hubungan kerja dan berorientasikan hasil
3.
Kabupaten
perangkatnya
dan
dan
dana
juga
Pada aspek berorientasikan hasil yang
yang efektif, maka hasil penelitian ini dapat
efektif, proses pengelolaan ADD yang
disimpulkan sebagai berikut:
dilakukan oleh Kepala Desa Antibar
1.
Pada
tugas,
belum berjalan dengan baik. karena
yang
dana yang diterima kurang, sehingga
dilakukan oleh Kepala Desa di Desa
hasil yang diperoleh dalam sektor
Antibar, aspek berorientasikan tugas ini
pembagunan belum sepenuhnya efektif
belum sepenuhnya dijalankan dengan
dan penyerahan LPJ ke Pemerintah
baik. Terkait dengan pembangunan
Kabupaten masih belum tepat waktu.
proses
aspek
berorientasikan
pengelolaan
ADD
sarana dan prasarana Desa yang belum berjalan dengan baik, karena program
b) Saran
yang direncanakan belum selesai yang
Berdasarkan hasil penelitian yang
diharapkan masyarakat dan belum ada
telah peneliti uraikan dan kesimpulan 11
ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
penelitian
ini,
maka
peneliti
akan
mengawasi atau mengontrol secara
menyampaikan saran-saran
yang
terkait
bersama-sama
dengan
Desa
Dalam
menggunakan
Peran
Kepala
program
yang
dana ADD dan juga
Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa
Kepala Desa harus lebih meningkatkan
Antibar Kecamatan Mempawah Timur
komunikasi
Kabupaten Mempawah. Adapun saran-
perangkat Desa lainya serta kepada
saran yang ingin peneliti kemukakan adalah
masyarakat terkait dengan pengelolaan
sebagai berikut :
ADD.
1.
Pada
aspek
Kepala
berorientasikan
Desa
adalah
penanggung
jawab
penyelenggaraan
dan
program
ADD,
sebaiknya
sebelum
program
yang
terlebih
oleh
tugas, sebagai
3.
yang
baik
dengan
Pada aspek berorientasikan hasil yang efektif,
Kepala
Desa
sebaiknya
dalam
berupaya untuk membagi dana ADD
pengelolaan
yang diterima untuk program-program
sebab
itu
melaksanakan
direncanakan harus
dahulu mensosialisasikan
yang
dianggap
bermanfaat
bagi
masyarakat di Desa, sehingga program yang
direncanakan
dapat
berhasil
sesuai dengan harapan. Demikian pula
ADD tersebut kepada masyarakat dan
dalam hal pembuatan
tidak hanya melibatkan masyarakat
Desa sangat berperan penting, oleh
tertentu saja. Selain itu pembangunan
karena itu sebagai pemimpin Kepala
sarana dan prasarana yang dilakukan
Desa harus aktif dan ikut serta agar
harus
pembuatan LPJ dapat diselesaikan tepat
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat Desa. Oleh karena itu
LPJ
Kepala
waktu.
Kepala Desa harus lebih menguasai program yang akan dilaksnakan serta menentukan
2.
c) Keterbatasan Penelitian
program prioritas yang
Selama
melakukan
penelitian
akan dibangun di Desa mengingat dana
dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa
yang diterima relative terbatas.
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di
Pada aspek berorientasikan hubungan
Desa
kerja, Kepala Desa sebaiknya mengikut
Timur
Kabupaten Mempawah masih
sertakan
banyak
kekurangan
perangkat Desa dan tokoh
masyarakat
dalam
rapat
yang
Antibar Kecamatan Mempawah
mejelaskan
fenomena
peneliti
dalam
yang
peneliti
membahas tentang pengelolaan ADD,
temukan selama berada di lokasi. Selain itu
supaya
keterbatasan bagi peneliti yaitu sulitnya
ada
tanggungjawab
untuk
12 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
peneliti bertemu narasumber yang menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini
Kencana Inu Syafiie. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia., Bandung: PT Refika Aditama.
dikarenakan narasumber jarang di tempat dan memiliki kesibukan masing-masing. Dalam
melakukan
penelitian
peneliti susah mencari informen dari tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang program Alokasi Dana Desa. Sehingga
waktu
yang
selama 12 hari sangat
peneliti miliki singkat untuk
mengumpulkan data dan peneliti menyadari bahwa hasil yang telah dikerjakan, masih belum
sempurna,
Kartono Kartini. 2014. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT RajaGrafindo Presada. Nawawi Hadari. 2012. Kepemimpinan Yang Efektif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Pasalong Harbani. 2008, Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
sehingga diharapkan
dapat disempurnakan oleh peneliti lain.
………….2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Safaria Triantoro. 2014. Sifat Kepemimpinan. Yogyakarta:Graha Ilmu. Tohardi, Ahmad. 2011. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: Mandar Maju.
E. REFERENSI
1.
Buku-Buku
Teguh Ambar sulistiyani. 2008. Kepemimpinan Profesional. Yogyakarta: Gava Media. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. ……………….. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. HAW. Wiadjaja. 2010. Otonomi Desa, Jakarta: PT RajaGrafindo Presada.
2.
Skripsi
Antika Aldera, 2013. Peran Badan permusyawaratan Desa dalam Pengawasan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Mathilda Sunta 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Kelansam Kecamatan Sintang.
3.
Undang-undang dan Peraturan
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, 13 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa. 2013. Pedoman Pengguna Alokasi Dana Desa Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014, Mempawah: Badan KBPPPAPMPD. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ. Peraturan Pemerintah 2005.
Nomor. 72 Tahun
Peraturan Tentang Desa Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pontianak.
14 ANDRA APRIADI, NIM. E42011008 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
"
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:
[email protected]
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHJPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap
: Andra Apriadi
NIM / Periode Lulus
: E42011008 / 2015
Fakultas / Jurusan
: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP:
[email protected]/089688888547 Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA ANTmAR KECAMATAN MEMPAW AH TIMUR KABUPATEN MEMPA WAH Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain : c::::J
[{;;Z('
fulltext content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.
Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. • Dibuat di Pada Tanggal
: Pontianak : 16 November 2015