KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
IMAM MADIYONO SURADJI, M.Si DIAN PRIMA SAFITRI, M.AP
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dalam status pemerintahan negara yang diberi hak otonomi adat dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal usulnya. Keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan ditentukan oleh individu yang melakukan pekerjaan di dalamnya, sehingga kapasitas dari individu tersebut harus diperhatikan. Mengingat terdapat penambahan anggaran untuk desa, maka perangkat desa diharuskan melakukan pengembangan kapasitas agar dapat mengelola anggaran tersebut dengan maksimal. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk Mengetahui kapasitas perangkat desa Teluk Bakau dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) butir d, menerangkan bahwa alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan teori Riyadi Soeprapto (Novita Sari, dkk., 2014:635) yang mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu: Tingkatan Individu, Tingkatan Organisasi, dan Tingkatan Sistem. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir dari penelitian menyatakan bahwa Perangkat Desa Teluk Bakau dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dengan memperhatikan dimensi-dimensi dari pengembangan Kapasitas yang diambil mulai dari tingkatan individu, tingkatan organisasi, serta tingkatan sistem, secara keseluruhan tidak terdapat kendala atau masalah-masalah yang besar sehingga dapat menghambat pengalokasian dana tersebut. Penyerapan anggaran Dana Alokasi Umum, baik dalam Belanja Tak Langsung maupun Belanja Langsung sebesar Rp.334.072.480, dan yang terserap adalah sebesar Rp.302.828.130 atau sekitar 90,6%. Masalah yang terjadi adalah terdapat Perangkat Desa yang masih belum memberikan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola Alokasi Dana Desa, hal ini dikarenakan Perangkat Desa tersebut baru menempati jabatannya dalam pemerintahan Desa Teluk Bakau, sehingga penguasaan terhadap tugas dan fungsinya masih belum maksimal. Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
1
ABSTRACT
The village is the lowest administrative unit in the state governments that have given the right of indigenous autonomy with certain limits as a unified community law (adat) are entitled to regulate and manage the affairs of the local community in the implementation of the rule of origin. The success of an organization to meet the challenges set by people who do the work on it, so the capacity of the individual must be considered. Considering there is a budget increase for the village, the village is required to develop the capacity to manage these budgets to the maximum. The purpose of this study is essentially to Know the capacity of Teluk Bakau manage Village Fund Allocation. According to Law No. 6 Tahun2014 about the village in Article 72 paragraph (1) item d, explained that the allocation of village funds that are part of the balance funds received by Regency / City. This study uses the theory Riyadi Soeprapto (Novita Sari, et al., 2014: 635) who suggested that capacity building should be implemented in an effective and sustainable in three (3) levels: Level Individual, Organizational Levels, and Level System. Data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis technique. After doing research, the final results of the study suggested that the Irish village of Teluk Bakau manage Village Allocation Fund, taking into account the dimensions of capacity development are taken from the individual level, the level of organization, as well as the systems level, overall there are no constraints or problem- a big problem that can inhibit the allocation of these funds. General Allocation Fund budget absorption, both in Shopping Indirect and direct expenditure amounted Rp.334.072.480, and absorbed amounted Rp.302.828.130 or approximately 90.6%. The problem that occurs is contained by the village which still provides maximum performance in carrying out its duties and functions as the manager of the Village Fund Allocation, this is because the device is that Village take office in the government of Teluk Bakau, so mastery of tasks and functions are still not optimal. Keywords: Capacity Building, Village Fund Allocation Management,
2
KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN
1945
GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA
atas
yang
berbunyi
“Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah
daerah
provinsi
provinsi
dan
itu dibagi
atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
A. Latar Belakang
mempunyai pemerintahan daerah, Indonesia
adalah
Negara yang
diatur
undang-undang.”
Kesatuan. Sebagai Negara Kesatuan penyelenggaraan maka
kedaulatan
Negara
pemerintahannya
adalah tidak
diselenggarakan
secara
tunggal, tidak tersebar pada Negarasentralisasi, tetapi desentralisasi. negara bagian seperti dalam Negara Dalam
Federal/Serikat. Karena itu, pada
penjelasan
umum
dasarnya Sistem Pemerintahan pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun
Negara Kesatuan adalah Sentralisasi.
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Artinya Pemerintah Pusat memegang
Pemerintah Daerah berwenang untuk
kekuasaan penuh. Namun, mengingat
mengatur
Negara Indonesia sangat luas yang
urusan pemerintahan menurut asas
terdiri atas puluhan ribu pulau besar
otonomi
tugas
pembantuan.
dan kecil dan penduduknya terdiri
Pemberian otonomi
luas kepada
atas beragam suku bangsa, beragam
daerah diarahkan untuk mempercepat
etnis,
terwujudnya
beragam
golongan,
dan
dan
dan
mengurus
sendiri
kesejahteraan
memeluk agama yang berbeda-beda,
masyarakat
sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD
pelayanan, pemberdayaan dan peran 3
melalui
peningkatan
serta masyarakat. Disamping itu
kesatuan masyarakat hukum (adat)
melalui
daerah
yang berhak mengatur dan mengurus
diharapkan mampu meningkatkan
urusan masyarakat setempat dalam
daya saing dengan memperhatikan
penyelenggaraan
prinsip
berdasarkan asal usulnya.
otonomi
luas,
demokrasi,
pemerataan,
keadilan,
keistimewaan
dan
kekhususan
serta
dan
pemerintahan
Desa disebut sebagai pelopor potensi
pembanguan nasional, karena desa keanekaragaman
daerah
dalam merupakan agen pemerintah terdepan
sistem Negara Kesatuan Republik yang dapat menjangkau kelompok Indonesia. sasaran
riil
yang
hendak
Secara umum, Desa merupakan
disejahterakan, sedangkan sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang
lembaga pemerintahan, desa sebagai
mendiami
suatu
lembaga yang memperkuat lembaga
wilayah yang masyarakatnya saling
pemerintahan nasional karena desa
kenal-mengenal
merupakan
dan
menghuni
karena
adanya
kesatuan
masyarakat
hubungan
hukum adat desa dan telah terbukti
seketurunan (geneologis) ataupun
memiliki daya tahan yang luar biasa
rasa kewilayahan yang membentuk
sepanjang keberadaannya. Sebagai
suatu masyarakat yang khas. Desa
kesatuan masyarakat hukum adat
juga merupakan satuan pemerintahan
desa
terendah dalam status pemerintahan
kelembagaan yang mapan yang di
Negara yang diberi hak otonomi adat
hormati
dengan batas-batas tertentu sebagai
masyarakat adat yang bersangkutan. 4
telah
dan
memiliki
struktur
dilestarikan
oleh
Dalam rangka mensejahterakan rakyat
desa
telah
Kabupaten/Kota.
diundangkan
Berdasarkan
kebijakan ini pada tahun anggaran
Undang-undang Nomor 6 Tahun
2015
2014 tentang Desa. Di dalam UU ini
menerima dana kurang lebih 1
dijelaskan status pemerintahan desa
milyar. Sebanyak 334 desa yang
adalah lembaga semi formal yang
tersebar
diberi tugas pemerintah pusat untuk
Provinsi Kepri akan dikucurkan dana
mengurus
desa
urusan
pemerintah
di
Desa
di
yang
diperkirakan
lima
akan
kabupaten
dialokasikan
di
melalui
tingkat desa. Ia disebut lembaga semi
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
formal
Negara
(DIPA) dari APBN Tahun Anggaran
melalui UU dan mendapatkan dana
2015, sebesar Rp340 miliar. Dengan
dari Negara tetapi kepala desa dan
akan dikucurkannya dana desa yang
perangkatnya
official
sangat besar tersebut pembuat UU
servant
yakin
karena
goverment
dibentuk
bukan atau
civil
bahwa
desa
dapat
sebagaimana diatur dalam UU No. 5/
meningkatkan pembangunan yang
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
pada
gilirannya
kesejahteraan
masyarakat desa membaik. Satu
hal
yang membedakan
pengaturan desa di bawah UU No.
Kabupaten Bintan adalah salah
6/2014 dengan pengaturannya di
satu
bawah
adalah
Kepulauan Riau. Sejalan dengan
diberikannya dana dari APBN dan
perubahan administrasi wilayah pada
10% dari pajak dan retribusi daerah
akhir
dan dana perimbangan yang diterima
dilakukan pemekaran Kecamatan di
UU
sebelumnya
5
kabupaten
Tahun
di
2003,
Provinsi
maka
Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan
Kecamatan Sri Kuala Lobam adalah
Bintan Utara menjadi Kecamatan
hasil pemekaran Kecamatan Bintan
Teluk Sebong dan Bintan Utara.
Utara. Di Kabupaten Bintan terdapat
Kecamatan
15 Kelurahan dan 36 desa.
Kecamatan
Lingga Lingga
menjadi Utara
dan
akhir Tahun
2003
Penyelenggaraan Lingga.
Pada
desa
menjadi
pemerintah
faktor
penentu
dibentuk Kabupaten Lingga sesuai kemajuan suatu desa, untuk itu dengan
Undang-Undang
No. kapasitas
31/2003,
maka dengan
dari
penyelenggara
demikian pemerintahan
desa
sangat
perlu
wilayah Kabupaten Bintan meliputi 6 diperhatikan baik oleh pemerintah Kecamatan
yaitu
Bintan
Utara, pusat
maupun
daerah
dalam
Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung menentukan
kebijakan
terkait
Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. pengembangan kapasitas pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah
desa, serta masyarakat desa itu
Kabupaten Bintan nomor 12 Tahun
sendiri dalam memilih kepala desa
2007 telah dibentuk 4 Kecamatan
harus
baru sehingga saat ini Kabupaten
berkapasitas dalam hal memimpin
Bintan memiliki 10 Kecamatan, yaitu
desa. Termasuk di Desa Teluk Bakau
Kecamatan
hasil
yang berada di Kecamatan Gunung
pemekaran dari Kecamatan Gunung
Kijang Kabupaten Bintan. Kegiatan
Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir
penyelenggaraan pemerintah desa di
dan Mantang adalah pemekaran dari
Desa Teluk Bakau dilaksanakan oleh
Kecamatan
Pemerintah Desa yang berjumlah 13
Toapaya
Bintan
Timur, 6
memilih
orang
yang
(tiga belas) orang yang terdiri atas
dengan apa yang diharapkan dan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur
dibutuhkan masyarakat Desa Teluk
Pemerintahan, Kaur Pembangunan,
Bakau.
Kaur Trantib, Kaur Kesra, Kaur Sebagai tolak ukur atau bahan Keuangan (Bendahara Desa), Kepala perbandingan, maka peneliti akan Dusun,
dan
anggota
Badan
Desa
(BPD)
membandingkan Permusyawaratan
peneliti
penelitian
yang
dengan
hasil
lakukan
berjumlah 5 (lima) orang. penelitian terdahulu yang dilakukan Kapasitas pemerintah desa harus
oleh
Sarif
(2011)
tentang
lebih ditingkatkan, sesuai dengan
“Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
tuntutan
Desa
Pemerintah
dituangkan
Pusat
didalam
kebijakan
yang
yang
kebijakan-
Rambah
Hulu”
mengharuskan
pada
memperoleh
aktif
keseluruhan
masyarakat
mensejahterakan
tahun hasil
2011, bahwa
yang secara
pelaksanaan
Khususnya
pengalokasian dana desa di Desa
didalam
Rambah Hilir untuk Tahun Anggaran
APBDes 2015 terdapat penambahan
2009, “belum maksimal” karena
dana untuk desa yang berasal dari
masih
APBN 2015, untuk itu pemerintah
pembangunan
Desa
diharapkan
Rembah Hilir yang terkendala seperti
dan
pembuatan parit di belakang pasar
mengalokasikan dana tersebut sesuai
Muara Rumbai yang tidak sesuai
kebijakan
mampu
desa.
Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan
pemerintah desa untuk lebih berperan dalam
Hilir
dana
Teluk
desa,
Bakau mengelola
7
banyak
program pemerintah
dan Desa
dengan fungsinya. penghambat
Yang menjadi
dalam
kapasitas
pelaksanaan
perangkat
desa
penggunaan
dalam dan
Alokasi Dana Desa di Desa Rambah
pertanggungjawaban Alokasi Dana
Hilir pada Tahun Anggaran 2009
Desa.
disebabkan oleh minimnya sumber Berdasarkan Keputusan Bupati pendapatan
desa,
kondisi Bintan Nomor: 575/XI/2014 Tentang
pemerintahan
desa
yang
belum Reward untuk Desa Administrasi
profesional
dalam
menjalankan Terbaik di Kabupaten Bintan, Desa
pemerintahan. Teluk Bakau memperoleh urutan Penelitian memfokuskan bagaimana
Sarif penelitian
Pengelolaan
(2011),
terbaik ke-2. Selain itu pada tanggal
pada
17 Agustus 2014 dalam resepsi
Alokasi
kenegaraan HUT RI ke-69, Ansar
Dana Desa di Desa Rambah Hilir
Ahmad
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
mengumumkan bahwa “Desa Teluk
Rokan
Bakau
Hulu.
Sedangkan
pada
selaku
Bupati
memperoleh
juara
Bintan
ke-2
penelitian yang peneliti lakukan di
sebagai Desa terbaik di Kabupaten
Desa
Kecamatan
Bintan”. Atas prestasi yang diperoleh
Gunung Kijang Kabupaten Bintan,
Desa Teluk Bakau tersebut maka
lebih memfokuskan pada bagaimana
peneliti tertarik untuk melakukan
kapasitas
perangkat
desa
dalam
penelitian di Desa Teluk Bakau,
mengelola
Alokasi
Dana
Desa.
apakah prestasi yang diperoleh Desa
Selanjutnya, dalam penelitian ini
Teluk Bakau sesuai dengan kapasitas
juga memuat tentang bagaimana
yang
Teluk
Bakau
8
dimiliki
termasuk
dalam
pengelolaan dana yang diperoleh
pertanggungjawaban
setiap desa.
dana desa? C. Tujuan
dan
alokasi
Kegunaan
Sehubungan dengan uraian di Penelitian atas, maka penulis tertarik untuk Adapun melakukan
penelitian
latar
belakang
dan
masalah
yang
telah
secara perumusan
mendalam dengan mengambil judul dikemukakan diatas, maka tujuan “KAPASITAS
PERANGKAT penelitian adalah:
DESA
TELUK
BAKAU 1.
KECAMATAN
Untuk
mengetahui
kapasitas
GUNUNG Perangkat Desa Teluk Bakau
KIJANG DALAM MENGELOLA dalam mengelola alokasi dana ALOKASI DANA DESA”. desa. 2.
B. Perumusan Masalah
Untuk
mengetahui
Perangkat Desa Teluk Bakau
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka
dalam
permasalahan dalam penelitian ini
pertanggungjawaban
adalah:
dana desa.
1.
kapasitas
penggunaan
dan alokasi
Bagaimana kapasitas Perangkat Terkait dengan tujuan penelitian, Desa
Teluk
Bakau
dalam maka penelitian ini diharapkan dapat
mengelola alokasi dana desa? memberi kegunaan yaitu sebagai 2.
Bagaimana kapasitas Perangkat berikut: Desa
Teluk
penggunaan
Bakau
dalam dan 9
1.
Kegunaan Akademis Sebagai
salah
sebagai
satu
bahan
desa
terbaik
termasuk dalam pengelolaan
perbandingan dari studi lebih
alokasi dana desa.
lanjut dalam peningkatan dan D. Konsep Teori pengembangan
ilmu 1.
Pengembangan
Kapasitas
pengetahuan di bidang Ilmu (Capacity Building) Administrasi Negara, khususnya
2.
yang berkaitan dengan kapasitas
Secara umum, konsep capacity
perangkat desa dalam mengelola
building dapat dimaknai sebagai
alokasi dana desa.
proses
Kegunaan Praktis
individu, dan organisasi.
Capacity
building
dapat juga
diartikan
pemikiran bagi Perangkat
sebagai
upaya
Desa Teluk Bakau untuk
kapasitas
meningkatkan
yang
a) Memberikan
dalam
sumbangan
kapasitas
mengelola
alokasi
dana desa. b) Memberikan
sumbangan
membangun
kapasitas
memperkuat
individu dan organisasi dicerminkan
melalui
pengembangan
kemampuan,
keterampilan, potensi
dan
serta
kompetensi-
penguasaan
pemikiran bagi pemerintah
kompetensi
desa
Desa
individu,
organisasi,
Teluk Bakau dapat menjadi
sehingga
individu atau organisasi
desa
dapat
bertahan
lainnya
prestasi
agar
percontohan yang
atas
melalui
bakat
tingkatan dan
dan
sistem
mampu
mengatasi tantangan perubahan yang
didapat 10
terjadi
secara
cepat
dan
tidak
Lebih jelasnya Sagune (2009:45-
terduga. Hal ini sejalan dengan apa
46)
yang diungkapkan Soeprapto (Sari,
kapasitas
dkk.,
bahwa
sebuah proses di mana individu,
harus
organisasi, institusi, dan masyarakat
dan
mengembangkan kemampuan secara
2014:635)
pengembangan dilaksanakan
kapasitas secara
efektif
menyatakan ini
Pengembangan
sendiri
merupakan
berkesinambungan pada 3 (tiga)
sendiri maupun bersama
tingkatan-tingkatan:
menjalankan fungsi, memecahkan
1) Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakankebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu 2) Tingkatan Institusional atau Keseluruhan Satuan, contoh struktur organisasiorganisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanismemekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubunganhubungan dan jaringanjaringan organisasi 3) Tingkatan Individual, contohnya ketrampilanketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.
masalah,
dan
mencapai
tujuan,
untuk
merancang secara
dalam efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa dimensi
pengembangan
kapasitas
mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: 1.
2.
3.
11
Individu, Orang-orang pada organisasi maupun di luar organisasi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai Organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal tidak saja yang ada dalam struktur pemerintahan tetapi juga mencakup pihak swasta dan masyarakat Sistem, menyangkut seluruh proses yang terkait dengan perumusan-perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan”.
Kegiatan manajemen
administrasi yang
memperhatikan
efektif
dan
dan
kompleks,
sehingga
bentuk
tentu
kerjasama tersebut harus dirancang
memahami
dengan sebaik-baiknya agar tujuan
perbedaan setiap individu yang ada
dari
didalam organisasi tersebut. Dengan
dengan
memperhatikan
Handoko (1995:168) mengemukakan
setiap
dan
individu,
mempermudah
memahami tentu
hasil
dapat
terlaksana
yang
maksimal.
bahwa “Pengorganisasian merupakan
akan
penempatan
organisasi
dan
suatu
proses
untuk
merancang
pengelompokan kerja setiap individu
struktur formal, mengelompokan dan
sesuai dengan kemampuan yang
mengatur serta membagi tugas-tugas
dimiliki.
(2011:5.34)
atau pekerjaan diantara para anggota
“Dengan
organisasi, agar tujuan organisasi
Arif
menjelaskan memahami
bahwa pola
tingkah
dapat dicapai dengan efisien”.
laku
individu dan motivasinya diharapkan Respon
Organisasi
terhadap
pada manajer dapat meramalkan atau lingkungan, memperkirakan
apa
menandakan
bahwa
tindakan sebagai
sistem,
organisasi
individu yang akan terjadi pada berbagai
situasi
sebelumnya
berinteraksi
dengan
interaksi
organisasi
lingkungan.
sehingga
dapat
dengan
menyesuaikan lingkungan ini terjadi karena sistem
kebijakannya
dalam
mengelola yang
berproses
tersebut
bersifat
organisasi”. terbuka. Dikatakan terbuka karena Mengingat dalam
bentuk
organisasi
itu
kerjasama
sebagai
demikian
suatu
sistem
organisasi
mendapat masukan atau dipengaruhi 12
sumber
energi
dari
lingkungan
Desa merupakan dana perimbangan
sekitar. Hal tersebut sejalan dengan
yang
apa yang diungkapkan Indrawijaya
Kemudian kembali dijelaskan pada
(Istianda
Pasal 72 ayat (4) Alokasi Dana Desa
dkk.,
2012:1.4)
yang
menyatakan bahwa:
diterima
paling
“organisasi memasukan sumber energi dari lingkungan sekitarnya berupa modal, material, informasi, manusia, dan kekuatan sosial. masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (output) berupa barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna”.
sedikit
10%
(sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah
dikurangi
Dana
Alokasi Khusus. E. Konsep Operasional. Agar
2.
Kabupaten/Kota.
dapat
memberikan
Alokasi Dana Desa gambaran yang jelas, serta untuk Alokasi Dana Desa atau ADD menghindari
kesalahpahaman
adalah bagian keuangan Desa yang tentang istilah atau variabel yang ada diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dalam penelitian ini, maka perlu Daerah
dan
Bagian
dari
Dana kiranya di berikan defenisi yang
Perimbangan Keuangan Pusat dan jelas Daerah
yang
diterima
secara
konseptual.
Peneliti
oleh menggunakan pendapat dari
teori
kabupaten. Menurut Undang-undang Soeprapto (Sari, dkk., 2014:635) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan
bahwa
pada Pasal 72 ayat (1) butir d pengembangan
kapasitas
harus
menjelaskan bahwa Alokasi Dana dilaksanakan 13
secara
efektif
dan
berkesinambungan pada 3 (tiga)
keahlian
tingkatan-tingkatan:
miliki.
yang
mereka
2) Tingkatan Organisasi 1) Tingkatan Individu Tingkatan Organisasi merupakan Tingkatan individu merupakan tingkatan tingkatan
pengembangan
pengembangan kapasitas yang dilakukan dari
kapasitas yang dilakukan dari organisasi masing-masing
Pemerintah
Desa
individu Teluk
Bakau
melalui
Perangkat Desa Teluk Bakau pengambilan melalui
kemampuan
keputusan
dan
dan sumber daya.
pengelompokan kerja. a) Pengambilan
Keputusan,
a) Kemampuan, yaitu potensi yaitu yang
dimiliki
proses
menentukan
perangkat suatu
kebijakan
atau
Desa Teluk Bakau yang program Pemerintah Desa kemudian
diaplikasikan yang
kedalam
tugas
dilakukan
secara
yang musyawarah.
dibebankannya
sebagai b) Sumber Daya, yaitu nilai
pengelola
Alokasi
Dana yang dimiliki Pemerintah
Desa. Desa Teluk Bakau berupa b) Pengelompokan kerja, yaitu biaya/dana yang dibutuhkan bidang
pekerjaan
yang dalam proses pengelolaan
dibebankan
kepada Alokasi Dana Desa.
Perangkat Bakau
Desa sesuai
Teluk dengan 14
3) Tingkatan Sistem Tingkatan
serta
Sistem
tingkatan
merupakan
memberdayakan
masyarakat desa.
pengembangan F. Metode Penelitian
kapasitas yang dilakukan dari 1. sistem
Jenis dan Lokasi Penelitian
penyelenggaraan Jenis
penelitian
ini
adalah
Pemerintah Desa Teluk Bakau penelitian
Deskriptif
Kualitatif.
meliputi kerangka kerja dan Menurut
Sugiyono
(2012:11-14)
kebijakan. Penelitian
Deskriptif
adalah
a) Kerangka Kerja, yaitu dasar penelitian yang dilakukan untuk acuan
atau
Standard mengetahui nilai variabel mandiri,
Operating Procedure (SOP) baik yang
dijadikan
satu
variabel
atau
lebih
sebagai (independen)
pedoman
kerja
bagi
pemerintah
desa
Teluk
tanpa
membuat
perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel Bakau
dalam
mengelola yang lain. Sedangkan data kualitatif
Alokasi Dana Desa. adalah data yang berbentuk kata, b) Kebijakan, yaitu programkalimat, skema, dan gambar. Data program
yang
dibuat Kualitatif
pemerintah
desa
berasal
dari
naskah,
Teluk wawancara, catatan lapangan, foto,
Bakau
sebagai
pengelola video tape, dokumen pribadi, catatan
Alokasi Dana Desa yang atau memo dan dokumen resmi bertujuan untuk membangun lainya. Adapun pokok-pokok isi wawancara 15
penelitian
merupakan
indikator
dari
Pengembangan
peneliti tertarik untuk melakukan
Kapasitas meliputi: 1. Kemampuan,
penelitian di Desa Teluk Bakau
2.
3.
sesuai dengan judul peneliti yang
Pengambilan Keputusan, 4. Sumber
ingin melihat kapasitas desa, apakah
Daya, 5. Kerangka Kerja, dan 6.
prestasi yang diperoleh Desa Teluk
Kebijakan.
Bakau sesuai dengan kapasitas yang
Pengelompokan
Kerja,
dimiliki termasuk dalam pengelolaan Penelitian ini dilakukan di Desa dana yang diperoleh setiap desa. Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang
Kabupaten
Berdasarkan
Bintan.
Keputusan
2.
Bupati
Jenis Data Untuk
mendapat
data
yang
Bintan Nomor: 575/XI/2014 Tentang
berhubungan dengan permasalahan
Reward untuk Desa Administrasi
yang dibahas, penulis mengambil
Terbaik di Kabupaten Bintan, Desa
data sebagai berikut:
Teluk Bakau memperoleh urutan
a) Data primer
terbaik ke-2. Selain itu pada tanggal
Sumber
17 Agustus 2014 dalam resepsi
diperoleh melalui responden
kenegaraan HUT RI ke-69, Ansar
atau informan dengan cara
Ahmad
melakukan
selaku
Bupati
Bintan
data
primer
tanya
jawab
langsung
dan
mengumumkan bahwa “Desa Teluk
secara
Bakau
dipandu dengan pedoman
memperoleh
juara
ke-2
sebagai Desa terbaik di Kabupaten
wawancara
Bintan”. Atas prestasi yang diperoleh
dengan fokus penelitian.
Desa Teluk Bakau tersebut maka 16
yang
sesuai
b) Data sekunder
ini dinamakan sebagai narasumber,
Data sekunder adalah data
atau partisipan, informan, teman dan
yang
guru
sifatnya
obyektif,
sudah
biasanya
telah
dalam
penelitian.
Pada
penelitian ini, teknik pengambilan
diolah oleh pihak kedua,
sampel
dalam arti sudah tersusun,
purposive sampling, yaitu teknik
tercatat, terdata, dan dapat
pengambilan sampel sumber data
dihitung
dengan
dalam
bentuk
yang
digunakan
pertimbangan
adalah
tertentu,
monografi, brosur, statistik,
pertimbangan tertentu ini berarti
majalah, dan hasil penelitian
memilih orang yang dianggap paling
orang lain.
tahu tentang apa yang kita harapkan,
c) Dokumentasi
atau dia sebagai penguasa sehingga
Dokumentasi dapat berupa
memudahkan
dokumen-dokumen
milik
obyek/situasi sosial yang diteliti.
pemerintah
yang
desa
peneliti
menjelajah
Informan pada penelitian ini diperlukan penulis didalam terdiri atas: Kepala Desa sebagai penelitian. informan kunci, karena Kepala Desa 3.
merupakan pihak yang memimpin
Informan Sugiyono
Pemerintah
(2012:91),
Desa.
Selanjutnya
menjelaskan bahwa “Sampel adalah
terdapat informan pendukung di
bagian dari jumlah dan karakterisitik
dalam penelitian ini, yaitu Sekretaris
yang
Desa, Ketua Badan Permusyawaratan
dimiliki
oleh
populasi
Desa,
tersebut”. Sampel didalam penelitian 17
dan
Bendahara
Desa.
Sekretaris Desa selaku pihak yang
yang
menyusun
dilapangan
Desa
Rancangan
tentang
Peraturan
APBDes,
Badan
dilakukan
secara
dengan
langsung
menggunakan
beberapa teknik yaitu:
Permusyawaratan Desa selaku pihak
a) Observasi yaitu pengamatan
yang terlibat dalam pembahasan
secara langsung dilapangan
Rancangan Peraturan Desa tentang
untuk memperkuat data.
APBDes sampai dengan melakukan
b) Wawancara
(Interview)
pengawasan terhadap pelaksanaan
yaitu
pengumpulan
Peraturan desa, Bendahara Desa
yang
diperoleh
merupakan pihak yang melaksanakan
proses tanya jawab antara
penatausahaan keuangan desa, serta
peneliti dengan yang diteliti.
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Wawancara merupakan cara
dan Tokoh Pemuda sebagai pihak
yang
yang terlibat dalam pelaksanaan
mengumpulkan data sosial
Musrenbang-Des dan juga pihak
berupa
yang dapat mewakili kepentingan
manusia dan segala sesuatu
masyarakat sesuai dengan fungsinya.
yang dipengaruhi manusia.
melalui
efektif
untuk
informasi
c) Dokumentasi. 4.
data
tentang
Dalam
Teknik dan Alat Pengumpulan pengumpulan data melaui
Data dokumentasi,
diperlukan
Dalam penelitian ini, teknik seperangkat
alat
atau
pengumpulan data yang digunakan instrument yang memandu adalah Penelitian Lapangan (Field untuk Work Research) Yaitu penelitian 18
pengambilan
data-
data dokumen. Ini dilakukan
Pada saat wawancara, peneliti sudah
agar
melakukan analisis terhadap jawaban
dapat
dokumen
menyeleksi mana
yang
yang diwawancarai. Bila jawaban
dibutuhkan
yang diwawancarai terasa belum
secara langsung dan mana
memuaskan, maka peneliti akan
yang tidak diperlukan. Data
melanjutkan pertanyaan lagi, sampai
dokumen dapat berupa foto,
tahap tertentu. Miles dan Huberman
gambar,
grafik,
mengemukakan ada 3 (tiga) langkah
struktur organisasi, catatan-
didalam analisis data, yaitu sebagai
catatan
berikut:
dipandang
peta,
bersejarah,
sebagainya.
dan
Dokumentasi 1.
Data Reduction (Reduksi data)
merupakan pelengkap dari Data penggunaan
yang
diperoleh
dari
teknik lapangan
jumlahnya
cukup
observasi dan wawancara banyak, untuk itu maka perlu dalam
sebuah
penelitian dicatat secara teliti dan rinci.
kualitatif. Karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data
G. Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman (Sugiyono,
2013:246-253)
akan semakin banyak, kompleks
Dalam
dan rumit.
analisis data kualitatif dilakukan pada
saat
berlangsung,
pengumpulan dan
setelah
2.
data
Data Display (Penyajian Data) Dalam
selesai
hal
huberman
pengumpulan dalam periode tertentu.
ini
miles
menyatakan
dan yang
paling sering digunakan untuk 19
menyajikan penelitian
data kualitatif
dalam
tersusun
serta
adalah
kebenarannya.
teruji
dengan teks yang bersifat naratif H. Uji Kredibilitas atau
memaparkan.
Dengan
mendisplaykan data, maka akan
3.
Uji
kredibilitas
data
adalah
memudahkan untuk memahami
pengujian
apa yang terjadi, merencanakan
kebenaran dan keabsahan penelitian
kerja selanjutnya berdasarkan
dengan
apa
kredibilitas
yang
telah
dipahami
data
untuk
analisis
menilai
kualitatif.
dalam
penelitian
Uji ini
tersebut.
menggunakan
Conclution Drawing (Penarikan
sumber.
Kesimpulan)
dilakukan dengan cara mengecek
Langkah terakhir dalam analisis
data yang telah diperoleh melalui
data kualitatif menurut Miles
beberapa sumber.
teknik
triangulasi
Triangulasi
sumber
dan Huberman adalah penarikan I. Hasil Penelitian kesimpulan
dan
Verifikasi. 1.
Penarikan
Kapasitas
Perangkat
Desa
kesimpulan Teluk
Bakau
Kecamatan
merupakan tahapan terakhir dari Gunung
Kijang
dalam
sebuah penulisan analisis, yang Mengelola Alokasi Dana Desa berisikan
tentang
hasil Pengelolaan Alokasi Dana Desa
kesimpulan dari sebuah analisis mengharuskan
perangkat
desa
data yang telah terpola dan mampu melaksanakan fungsi selaku pengelola 20
dengan
semaksimal
mungkin, karena Alokasi Dana Desa
bahwa
tersebut mempunyai peranan dan
harus dilaksanakan secara efektif dan
fungsi yang sangat penting dalam
berkesinambungan pada 3 (tiga)
pembangunan
tingkatan-tingkatan:
dan
kesejahteraan
pengembangan
1.
kapasitas
Tingkatan
suatu desa. Apabila Alokasi Dana
Individu, 2. Tingkatan Organisasi,
Desa tersebut tidak dikelola oleh
dan 3. Tingkatan Sistem. Teori ini
orang-orang yang memiliki kapasitas
memadukan antara teori dan kondisi
yang
dikhawatirkan
empiris yang ada pada Desa Teluk
pembangunan desa dan kesejahteraan
Bakau Kecamatan Gunung Kijang
masyarakat desa itu sendiri yang
Kabupaten Bintan. Pengembangan
akan
dan
kapasitas harus dilaksanakan mulai
buruknya pengelolaan Alokasi Dana
dari individu perangkat desa itu
Desa berhubungan dengan kapasitas
sendiri,
lembaga desa itu sendiri dan model
organisasi pemerintahan desa serta
governance-nya.
itu
sistem yang ada agar seluruhnya
diperlukan pengembangan kapasitas
dapat berkembang secara sejalan.
bagi perangkat desa, organisasi dan
Adapun
sistem yang ada dalam pemerintahan
digunakan
desa agar pengelolaan dana tersebut
adalah tingkatan individu, tingkatan
nantinya akan lebih maksimal.
organisasi, dan tingkatan sistem.
baik
maka
dikorbankan.
Baik
Untuk
Peneliti menggunakan pendapat
2014:635)
melalui
dimensi-dimensi dalam
yang
penelitian
ini
a) Analisis Tingkatan Individu
dari teori Soeprapto (Novita Sari, dkk.,
selanjutnya
Pengembangan
mengemukakan
dimulai 21
melalui
kapasitas individu
dari
masing-masing perangkat desa Teluk
mengikuti prosedur dan aturan yang
Bakau, karena setiap perangkat desa
berlaku maka kendala yang terjadi
memiliki tugas dan fungsi masing-
dapat diminimalisir, dan biasanya
masing dalam pengelolaan Alokasi
kendalanya itu hanya bersifat teknis
Dana Desa, sehingga setiap individu
saja.
diharuskan memiliki
kendala
pengetahuan
Meskipun
masih
namun
terdapat
mereka
masih
yang luas terkait tugas dan fungsi
mampu dan memiliki cara untuk
mereka.
mereka
mengatasinya, salah satunya adalah
diharuskan memiliki keterampilan
apabila ada salah satu dari mereka
dan kemampuan yang baik serta
yang tidak mengerti akan suatu
menempati suatu bidang pekerjaan
pekerjaan
sesuai
yang
dikerjakannya, maka mereka akan
dimiliki. Beberapa indikator yang
meminta bantuan kepada rekan kerja
akan dijelaskan yaitu:
untuk
1.
menyelesaikan pekerjaannya
Kemudian,
dengan
keahlian
Kemampuan
yang
sedang
membantu
dalam
Berdasarkan hasil wawancara 2.
Pengelompokan Kerja
dengan semua Responden, maka Berdasarkan hasil wawancara dapat
disimpulkan
bahwa dari
beberapa
Responden
dan
pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diperkuat dengan pernyataan dari dilakukan oleh Perangkat Desa Teluk Key Informan, maka dapat diketahui Bakau sajauh ini belum terdapat bahwa, untuk pengelompokan kerja kendala-kendala yang berarti, karena perangkat desa Teluk Bakau bisa pada
dasarnya
selama
mereka dikatakan 22
telah
sesuai
dengan
keahlian yang mereka miliki, karena
b) Analisis Tingkatan Organisasi
dilihat dari kinerja mereka sudah
Organisasi Pemerintahan Desa
bagus dan jarang mendapat masalah
memiliki peran yang penting dalam
dalam menjalankan tugas. Meskipun
mensejahterakan masyarakat desa itu
ada salah satu dari mereka masih ada
sendiri.
yang
bidang
pengelolaan Alokasi Dana Desa,
seluruh
organisasi pemerintahan desa Teluk
perangkat desa Teluk Bakau dapat
Bakau harus memiliki kapasitas yang
saling membantu.
baik.
kurang
menguasai
pekerjaannya
namun
Sebagai
Untuk
wadah
melihat
dalam
bagaimana
kapasitas organisasi pemerintahan Dari sini dapat diketahui bahwa desa, harus memperhatikan proses keahlian juga bisa didapat dari pengambilan pengalaman
dan
lama
keputusan,
sumber
mereka daya, mekanisme pekerjaan, dan
bekerja, karena dari pengalaman struktur pekerjaan. Adapun indikator terdapat proses pembelajaran. Dari dari dimensi ini adalah sebagai kesalahan-kesalahan yang mereka berikut: dapatkan dalam menjalankan tugas sebelumnya, disitulah mereka dapat belajar
sehingga
1.
Pengambilan Keputusan
kedepannya
Dengan adanya jawaban dari
kesalahan tersebut tidak terulang
beberapa Responden dan diperkuat
kembali.
dengan pernyataan Key Informan, maka
dapat
disimpulkan
bahwa
pengambilan keputusan organisasi pemerintahan desa Teluk Bakau telah 23
didasarkan atas keputusan bersama,
hasil wawancara yang dilakukan
hal ini dapat dilihat dari proses
kepada salah satu Responden, yang
pengambilan
menyebutkan
selalu
keputusan
mengadakan
mereka
musyawarah
bahwa
Musrenbang-Des
di
peserta
Desa
Teluk
ditingkat desa, mulai dari RT, RW,
Bakau berkisar 50 orang. Hal ini
BPD, dan perwakilan mayarakat
tentu saja akan membuat proses
lainnya. Sesuai dengan Pasal 80 ayat
pengambilan
(2) Undang-undang Nomor 6 Tahun
program akan semakin baik, karena
2015
keputusan
Tentang
mewajibkan
Desa
dalam
yang
keputusan
yang
diambil
suatu
telah
pengambilan
didasarkan atas keputusan bersama.
keputusan yang berupa penetapan
Pokok-pokok bahasan yang dibahas
perencanaan
desa,
pada saat pelaksanaan Musrenbang-
wajib
Des dapat diketahui berdasarkan
musyawarah
pernyataan salah satu Responden
pembangunan
Pemerintah
Desa
menyelenggarakan perencanaan
pembangunan
desa
ialah
program-program
seperti
(Musrenbang-Des) sehingga nantinya
pembangunan fasilitas umum dan
kebijakan
pemberdayaan masyarakat. Dalam
dan
program-program
yang dibuat telah didasarkan atas
Musrenbang-Des
keputusan bersama.
secara bersama pembangunan apa yang
Selanjutnya
untuk
akan
akan
dibuat
ditentukan
pada
tahun
tingkat anggaran berikutnya, anggaran untuk
partisipasi
dalam
pelaksanaan pembangunan ini berasal dari Dana
kegiatan Musrenbang Desa Teluk Alokasi Khusus. Bakau cukup tinggi, berdasarkan 24
Untuk
pemberdayaan
dana
tersebut
benar-benar
masyarakat menggunakan anggaran
dipergunakan untuk mensejahteraan
yang berasal dari Dana Alokasi
masyarakat
desa
maupun
untuk
Umum yang dikategorikan kedalam
mengatasi
masalah
yang
tengah
Belanja Langsung. Selanjutnya untuk
terjadi di Desa Teluk Bakau.
Kategori Belanja Tidak Langsung Dengan dana itu juga mereka yang bersumber dari Dana Alokasi pergunakan Umum
tidak
dibahas
untuk
memenuhi
dalam kebutuhan kantor, seperti penyediaan
Musrenbang-Des, karena didalamnya peralatan untuk menunjang pekerjaan memuat gaji dan tunjangan perangkat serta untuk meningkatkan pelayanan desa sehingga tidak perlu dibahas administrasi yang ada di Desa Teluk karena anggaran untuk gaji dan Bakau dengan memenuhi segala tunjangan tersebut sifatnya tetap. sesuatu 2.
yang
diperlukan
dalam
Sumber Daya
penyelenggaraannya.
Berdasarkan wawancara yang
dana tersebut mereka alokasikan juga
dilakukan kepada Responden dan
untuk
Key
dapat
Perangkat Desa Teluk Bakau yang
disimpulkan bahwa dalam mengelola
masuk kedalam kategori belanja
Alokasi Dana Desa mereka selalu
tidak langsung.
Informan,
maka
membayar
Kemudian,
honor
seluruh
mengadakan Musyawarah Rencana Untuk Pembangunan
Desa
memenuhi
kebutuhan
untuk masyarakat, seperti pembangunan
menentukan kebijakan dan program hanya apa yang diprioritaskan, sehingga 25
bisa
dilakukan
secara
bertahap, hal tersebut dikarenakan
selanjutnya ADDP (Alokasi Dana
anggaran yang tersedia tidak cukup
Desa Proporsional) adalah 60% dari
jika
semua
Alokasi Dana Desa yang didasarkan
kebutuhan masyarakat yang terdiri
pada luas wilayah desa, jumlah
dari
penduduk,
untuk
memenuhi
beberapa
kampung.
keluarga
miskin,
Pembangunan yang diprioritaskan
keterjangkauan, dan pendapatan asli
hanya jika fasilitas umum tersebut
desa. Sedangkan besaran anggaran
sudah benar-benar tidak layak untuk
Alokasi Dana Desa pada penelitian
dipergunakan, sehingga bila ada
yang peneliti lakukan telah tertuang
fasilitas umum lainnya yang masih
didalam Peraturan Menteri Dalam
bisa dipergunakan maka fasilitas
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal
umum
20
tersebut
akan
mendapat
ayat
(3),
yang
menjelaskan
perbaikan pada Tahun Anggaran
bahwa,
Besarnya
prosentase
berikutnya. Dan proses penentuan
perbandingan antara azas merata dan
layak atau tidaknya suatu program
adil adalah
yang akan dilakukan itu didasarkan
adalah 60% (enam puluh persen)
atas hasil Musrenbang-Des.
dari jumlah ADD dan besarnya
besarnya
ADDM
ADDP adalah 40% (empat puluh Dalam
menentukan
besaran persen) dari jumlah ADD.
anggaran Alokasi Dana Desa pada penelitian (2011) (Alokasi
yang yaitu, Dana
dilakukan Besaran Desa
Sarif
Dari sini dapat diketahui bahwa
ADDM
penentuan besaran Alokasi Dana
Minimum)
Desa
adalah 40% dari Alokasi Dana Desa,
di
Desa
Rambah
Hilir
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 26
Rokan Hulu pada tahun 2009 sebesar
disayangkan
Rp.
jumlah
Teluk
ADDM
potensi diberbagai bidang, seperti
304.340.000,
anggaran
atau
berdasarkan
mengingat
Bakau
di
sendiri
Desa
memiliki
sebesar Rp. 121.736.000, dan jumlah
pariwisata,
perikanan
anggaran berdasarkan ADDP sebesar
sebagainya.
Apabila
Rp.
Sedangkan
Desa mampu untuk membuat sebuah
penentuan besaran Alokasi Dana
BUM-Des maka Desa Teluk Bakau
Desa yang diterima oleh Desa Teluk
akan
Bakau Kecamatan Gunung Kijang
tambahan
Kabupaten
pendapatan asli desa.
182.604.000.
Bintan
tahun
2014
dan
Pemerintah
memperoleh yang
lain
anggaran
berasal
dari
sebesar Rp. 490.072.480, atau jumlah Dari hasil penelitian anggaran
berdasarkan
penulis sebesar Rp.
yang
ADDM lakukan
dapat
diketahui
294.043.392, dan bahwa tidak adanya BUM-Des di
jumlah anggaran berdasarkan ADDP Desa
Teluk
Bakau
dikarenakan
sebesar Rp. 196.029.088. anggaran yang tersedia tidak cukup Pada
hasil
yang
untuk mendanai pembentukan BUM-
dilakukan Sarif (2011), diketahui
Des. Dengan diberikannya Dana
bahwa Desa Rambah Hilir memiliki
Desa, maka Pemerintah Desa Teluk
pendapatan asli desa, yaitu sebesar
Bakau sudah merencanakan untuk
Rp. 146.500.000, Namun hal serupa
membuat BUM-Des yang bertujuan
tidak
saat
agar Desa Teluk Bakau memiliki
melakukan penelitian di Desa Teluk
Pendapatan Asli Desa, selain itu,
Bakau, tentu saja hal tersebut sangat
tujuan
didapatkan
penelitian
peneliti
27
diberikannya
Dana
Desa
tersebut
memang
memberdayakan
untuk
masyarakat
Untuk
itu
penguasaan
serta
desa
pemahaman terhadap dasar acuan
yang salah satu contohnya adalah
yang dijadikan pedoman Perangkat
dengan membuat BUM-Des.
Desa Teluk Bakau dapat menentukan bagaimana kapasitas Perangkat Desa
c)
Analisis Tingkatan Sistem Teluk Bakau sendiri, serta kebijakan Sistem
sangat
mempengaruhi dan program seperti yang telah
proses
penyelenggaraan
kegiatan dibuat agar nantinya dapat dinilai.
suatu organisasi, karena sistem yang Adapun indikator dari dimensi ini mengatur
segala
sesuatu
yang adalah sebagai berikut:
berhubungan
dengan
organsisasi
tersebut.
pencapaian 1.
Kerangka Kerja
Didalam Berdasarkan wawancara yang
penyelenggaraan
pengelolaan telah dilakukan dan diperkuat dengan
Alokasi Dana Desa, perangkat desa jawaban dari Key Informan, maka Teluk
Bakau
dituntut
untuk dapat
disimpulkan
bahwa
pada
memahami sistem yang ada agar dasarnya
setiap
Organisasi
proses penyelenggaran pengelolaan pemerintahan
harus
berpedoman
Alokasi Dana Desa akan berjalan kepada
Undang-undang
sebagai
sesuai apa yang diharapkan serta sumber hukum tertinggi dibawah dapat
melahirkan
kebijakanUndang-undang Dasar, Namun untuk
kebijakan desa yang bermanfaat bagi prosedur pelaksanaan pengelolaan desa Teluk Bakau sendiri. Alokasi
Dana
Desa,
mereka
berpedoman pada Peraturan Bupati 28
Kabupaten Bintan, karena disana
rancangan maupun laporan suatu
terdapat aturan yang mengatur segala
kegiatan yang sedang ataupun sudah
sesuatu terkait pengelolaan Alokasi
dilakukan. Hal ini diharapkan akan
Dana Desa tersebut.
meningkatan partisipasi masyarakat yang bukan hanya sebatas sebagai
Secara
keseluruhan
mereka penerima program tapi juga sebagai
sudah memahami tentang prosedur pihak
yang
mengawasi
suatu
yang ada, dan yang menjadi kendala program bagi
mereka
ialah
ketika
yang
dilaksanakan
ada Pemerintah Desa, tentu hal ini akan
Undang-undang,
Peraturan
Pemerintah,
Peraturan
maupun
menguatkan
rasa
kepemilikan
masyarakat
terhadap
pemerintah
Bupati baru yang mengatur hal yang didasarkan atas keterlibatan tersebut, sehingga mereka diharuskan masyarakat mempelajari
kembali
diberbagai
tahap
mulai
dari
prosedurpembangunan,
prosedur yang berubah. Berdasarkan penulis
lakukan
penelitian dapat
yang
diketahui
perencanaan,
perancangan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban,
dan sampai kepada pemeliharaan.
bahwa Pemerintah Desa Teluk Bakau 2.
Kebijakan
cukup transparan dalam pengelolaan Berdasarkan Alokasi
Dana
Desa,
hal
jawaban
yang
ini didapat dari semua Responden dan
dibuktikan dengan Pemerintah Desa diperkuat dengan penyataan yang tidak melarang atau menutupi apabila diperoleh dari Key Informan, maka masyarakat ingin melihat semua jenis dapat disimpulkan bahwa Untuk 29
program-program
unggulan
yang
dirumuskan berdasarkan penilaian
dibuat perangkat desa Teluk Bakau
terhadap kebutuhan masyarakat desa
tetap
meliputi:
mengutamakan
kepentingan
umum, pembangunan yang dilakukan secara
seimbang
1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomis 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.
anatara
pembangunan fisik maupun non fisik, adapun pembangunan fisik itu berupa pembuatan maupun perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa
Teluk
Bakau,
dan
untuk
pembangunan non fisik itu berupa pengadaan kegiatan keagamaan, Ibuibu PKK, dan kegiatan kepemudaan seperti
mengadakan
pertandingan
olah raga. Kebijakan
2. yang dibuat
Kapasitas Teluk
oleh
Perangkat Bakau
Desa dalam
perangkat desa Teluk Bakau telah
Penggunaan
sesuai dengan apa yang diamanatkan
Pertanggungjawaban Alokasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun
Dana Desa
2014 Pasal 80 ayat (4),
yang
Dalam anggaran Alokasi Dana
penetapan
Desa Tahun 2014 di Desa Teluk
menerangkan
bahwa
prioritas, program, kegiatan, dan
Bakau
kebutuhan
Pendapatan
pembangunan
desa 30
dan
mengalami peningkatan. Desa
Teluk
Bakau
berasal dari Dana Alokasi Umum dan
Dana
Alokasi
a) Dana Alokasi Khusus
Khusus,
Penetapan besaran anggaran dan
Pendapatan DAU pada Tahun 2014
pengalokasian Dana Alokasi Khusus
sebesar
(DAK) ditentukan oleh Pemerintah
Rp.
334.072.480
atau
mengalami Peningkatan Pendapatan
Kabupaten
sekitar 1,1 % dan untuk Pendapatan
Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten
DAK pada Tahun 2014 sebesar Rp.
Bintan menganggarkan dana sebesar
160.000.000
Rp.
atau
mengalami
Peningkatan sekitar 0,9 %. Hal
Bintan.
Untuk
160.000.000,00
DAK
untuk
ini
memperbaiki 2 (dua) rumah ibadah
Desa
yang ada di Desa Teluk Bakau. Yaitu
mengalami
peningkatan
Surau Al-Ikhwan yang menyerap
berdasarkan
pembagian
anggaran sebesar Rp. 120.000.000,
berdasarkan
dan Surau Al-Iman yang menyerap
jumlah penduduk, luas wilayah dan
anggaran sebesar Rp. 40.000.000.
masyarakat
Pemerintah
dikarenakan Alokasi Dana
porporsional, artinya
miskin.
penerimaan
Interpretasi
Bintan
dana
menyerahkan hak kepada Pemerintah
(ADD)
Desa Teluk Bakau untuk membentuk
2014.
Jumlah
sebuah
keseluruhan penerimaan
Alokasi
merealisasikan program tersebut.
Alokasi
anggaran
Kabupaten
Dana
untuk tahun
Dana
Desa
Desa
(ADD) tahun
tim
yang
bertugas
2014 Untuk
pengusulan
perbaikan
sebesar Rp. 494.072.480. kedua
Surau
tersebut
dilakukan
melalui Musrenbang-Des pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan 31
perbaikan atau realisasi program
mengingat anggaran yang berasal
dilakukan pada Tahun Anggaran
dari Dana Alokasi Khusus tersebut
berikutnya
mendapat
harus disetujui dan nilai anggaran
persetujuan dari Pemerintah Daerah
tersebut ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bintan.
Daerah Kabupaten Bintan, dan di
setelah
Kabupaten
Bintan
secara
luas
Berdasarkan hasil wawancara memerlukan
pembangunan-
kepada beberapa Responden, maka pembangunan
untuk
memajukan
dapat disimpulkan bahwa penetapan daerah, sehingga anggaran program
yang
yang
menggunakan tersedia tidak akan cukup apabila
anggaran dari Dana Alokasi Khusus seluruh
pembangunan
dilakukan
pada Tahun Anggaran 2014, sudah secara sekaligus. melalui
musyawarah
dilangsungkan
pada
Musrenbang-Des. perbaikan
yang saat
Jika
Untuk
usulan
program
surau
tersebut
dilakukan Pemerintah Desa Rambah
diketahui bahwa sudah diusulkan
Hilir berdasarkan hasil penelitian
sejak
sebelum
yang dilakukan oleh Sarif (2011),
pelaksanaan perbaikan dari kedua
bahwa masih banyak program dan
Surau
dapat
pembangunan Desa yang terkendala
dimaklumi baik oleh masyarakat
seperti pembuatan parit di belakang
Desa Teluk Bakau maupun peneliti
pasar Muara Rumbai yang tidak
sendiri, karena sebuah pembangunan
sesuai dengan fungsinya.
kedua
beberapa
tersebut.
tahun
Hal
ini
itu memerlukan sebuah tahapan, 32
dibandingkan pembangunan
dengan yang
161.701.850.
b) Dana Alokasi Umum
yang diterima Desa Teluk Bakau
anggaran
Tahun
Langsung.
sebesar
mengetahui
anggaran penyebab tidak terserapnya
Dana Alokasi Umum (DAU)
2014
Untuk
Rp.
pada
Belanja
Tidak
334.072.480,00. DAU diperuntukan Berdasarkan hasil wawancara untuk membiayai seluruh programyang program
yang
telah
dilakukan
pada
beberapa
dirancang Responden, maka dapat diketahui
Pemerintahan Desa Teluk Bakau dan bahwa untuk gaji Kepala Desa hanya untuk membiayai segala sesuatu terserap yang
dibutuhkan
anggaran
sebesar
Rp.
dalam 7.500.000 atau 3 (tiga) bulan masa
menyelenggarakan
roda kerja pada tahun anggaran 2014.
pemerintahan di Desa Teluk Bakau. Untuk posisi Kepala Desa diisi oleh Pengelolaan DAU terbagi menjadi 2 Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk (dua) kategori, yaitu Belanja Tidak oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Langsung dan Belanja Langsung. Kijang, dan gaji Pj. Kepala Desa tersebut tidak berasal dari anggaran
1. Belanja Tidak Langsung Dari
realisasi
belanja
Desa Teluk Bakau.
tidak
langsung, dapat diketahui bahwa
Selanjutnya anggaran yang tidak
anggaran yang tidak terserap sebesar
terserap untuk BPJS itu dikarenakan
Rp. 28.751.850 atau sekitar 98,5%
kartu peserta BPJS perangkat Desa
dari total anggaran untuk Belanja Tidak
Langsung
sebesar
Teluk Bakau baru selesai pada bulan
Rp.
November 2014, sehingga untuk 33
bulan
Desember
belum
tersebut berarti penyerapan anggaran
membayarkan
yang dilakukan Pemerintah Desa
iuran BPJS, sehingga anggaran yang
Teluk Bakau cukup besar, karena
diperuntukan BPJS sama sekali tidak
dari anggaran yang sebanyak itu
dipergunakan pada Tahun Anggaran
hanya tersisa Rp. 2.492.500. Dengan
2014. Kemudian untuk tunjangan
Rincian, pada belanja Operasional
anggota BPD, anggaran yang tersisa
Kantor sebesar Rp.113.152.800 yang
sebesar
terserap
diwajibkan
mereka
untuk
Rp.
1.500.000,
hal
ini
sampai Desember 2014
dikarenakan masa kerja anggota BPD
adalah sebesar Rp.111.038.300, atau
sebelumnya telah habis pada bulan
sebesar
Mei 2016, dan pelantikan anggota
Pemberdayaan masyarakat sebesar
BPD pada saat dilaksanakan pada
Rp.59.577.830 yang terserap adalah
Bulan Juni, sehingga pada bulan
sebesar Rp.59.199.830 atau sekitar
April anggaran untuk anggota BPD
99.4 %. Secara umum baik Belanja
tidak
dipergunakan
bulan
tersebut
98.1%, dan untuk Belanja
karena
pada
Tidak Langsung maupun Belanja
merupakan
masa
Langsung
transisi anggota BPD.
yang
sebesar Rp.334.072.480
terserap
adalah
sebesar
Rp.302.828.130 atau sekitar 90,6%. 2. Belanja Langsung Pengalokasian Anggaran
pemerintah
Belanja
Langsung
Desa terbagi menjadi 2 (dua) kategori,
Teluk
Bakau
untuk
Belanja yaitu Belanja Operasional Kantor
Langsung sebesar Rp. 172.370.630, dan kemudian
terserap
Belanja
anggaran Masyarakat.
sebanyak
Rp.
169.878.130.
Hal 34
Pemberdayaan
Pemerintah Desa Teluk Bakau telah
a. Operasional Kantor Penggunaan Belanja Langsung
sesuai dengan nilai dari barang yang
yang dialokasikan untuk Operasional
digunakan.
Kantor pada Tahun Anggaran 2014
dialokasikan
sebesar Rp. 113.152.800, dan yang
Operasional Kantor cukup besar
terserap sebesar Rp. 111.038.300
dikarenakan proses penyelenggaran
atau
pemerintahan di desa berbeda dengan
sekitar
tersebut
98,1%.
Anggaran
dipergunakan
membiayai
Program
untuk
Anggaran untuk
penyelenggaraan
Pelayanan
kelurahan.
yang belanja
pemerintahan
di
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran, Program
pemerintahan di desa tidak hanya
Peningkatan Sarana dan Prasarana
melayani
Aparatur,
pengurusan
Disiplin
Program Aparatur,
Peningkatan dan
Program
masyarakat
keuangan
Pelaporan
memerlukan
Kinerja
tetapi
pemerintahan desa harus mengelola
Peningkatan Pengembangan Sistem capaian
surat-surat,
dalam
dan
sendiri anggaran
sehingga untuk
Keuangan. Untuk mengetahui apakah
operasional yang cukup besar dalam
anggaran sebesar itu telah sesuai
penyelenggarannya, Contohnya saja
untuk membiayai program-program
dalam penyediaan barang cetakan
yang dilaksanakan.
dan
penggandaan,
mengenai
pengelolaan
konsultasi keuangan
Berdasarkan hasil wawancara desa,
dan
penyusunan
laporan-
yang dilakukan kepada beberapa laporan kinerja. Dari sini dapat Responden, maka dapat diketahui dilihat bahwa anggaran yang dianggarkan 35
bahwa
penyelenggaraan
kegiatan di pemerintahan desa lebih banyak
sehingga
Atas dasar ini, peneliti kembali
membutuhkan
membandingkan besaran persentase
anggaran yang besar pula. Hal ini
dalam pengelolaan Dana Alokasi
dikarena Desa mendapat hak untuk
Umum
mengatur segala urusan di desa
berdasarkan
termasuk
dilakukan
dalam
pengelolaan
keungan.
Desa
Rambah
Hilir
penelitian oleh
penentuan
yang
Sarif
besaran
(2011), persentase
anggaran di Desa Rambah Hilir Besaran
persentase
dalam diatur
dalam
Peraturan
Daerah
penggunaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 adalah
60:40,
anggaran
untuk Tahun 2007 pada Pasal 14 yang
Operasional Kantor sebesar 60% dari menyatakan bahwa 60% dari Alokasi Belanja Langung, dan 40% dari Dana
Desa
digunakan
untuk
Belanja Langsung digunakan untuk pengembangan otonomi Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Dari pelayanan publik. Dari sini dapat
persentase
tersebut
peneliti diketahui bahwa besaran persentase
memandang bahwa program untuk tersebut tidak didasarkan atas Dana pemberdayaan masyarakat dirasakan Alokasi
Umum
seperti
yang
kurang maksimal, hal tersebut karena digunakan di Desa Teluk Bakau, anggaran yang disediakan cukup melainkan
dihitung
secara
minim jika dibandingkan dengan menyeluruh yaitu persentase dari anggaran yang dialokasikan untuk Alokasi
Dana
Desa,
sehingga
Operasional Kantor. penetapan 36
besaran
persentase
tersebut didalamnya sudah termasuk
dan
anggaran
Pemberdayaan
Dana Alokasi Umum dan Dana
Masyarakat, yaitu 60:40. Anggaran
Alokasi Khusus.
untuk Operasional Kantor sebesar 60% dan 40%
anggaran untuk
Berbeda dengan dengan proses Pemberdayaan Masyarakat. penetapan besaran anggaran yang terdapat di Desa Teluk Bakau. Untuk
b. Pemberdayaan Masyarakat
anggaran
Anggaran yang digunakan untuk
Alokasi Dana Desa di Desa Teluk
program pemberdayaan masyarakat
Bakau
dana
sebesar Rp. 169.878.130 dari total
diterima
anggaran yang dianggarkan sebesar
Kabupaten Bintan, besarannya yaitu
Rp. 172.370.630. Untuk mengetahui
10% setelah dikurangi Dana Alokasi
apakah
Khusus,
Dana
Pemerintah Desa Teluk Bakau telah
Alokasi Umum terdapat 2 (dua)
terealisasi dan mendapat hasil yang
kategori, yaitu Belanja Langsung dan
memuaskan.
Belanja Tidak Langsung. Untuk
menanyakan hal tersebut kepada
Belanja tidak langsung, dianggarkan
beberapa Responden.
menentukan
besaran
tergantung
perimbangan
pada
yang
Kemudian
Untuk
program
yang
Maka
dibuat
peneliti
untuk gaji dan tunjangan Perangkat Berdasarkan wawancara kepada Desa, dan untuk Belanja Langsung beberapa Responden, dapat diketahui dianggarkan
untuk
Operasional bahwa
Kantor
dan
program
yang
dibuat
Pemberdayaan Pemerintah Desa Teluk Bakau telah
Masyarakat.
Besaran
persentase terealisasi secara maksimal. Dan
untuk anggaran Operasional Kantor 37
hasil yang diperoleh dari program-
informasi yang dibutuhkan dalam
program
adalah
penyusunan profil desa dilakukan
meningkatnya rasa kesatuan antar
oleh RT. Anggaran tersebut juga
masyarakat,
dipergunankan
tersebut
terbinannya
kegiatan
untuk
membiayai
PKK dan POSYANDU, terbinanya
setiap pertemuan RT dan warga
kegiatan
untuk
keagamaan,
meningkatnya
minat
serta
masyarakat
Desa
informasi,
penggunaan anggaran tersebut untuk
terhadap olah raga.
Profil
mengumpulkan
menyediakan
konsumsi
pertemuan.
Selanjutnya
tersebut
diserahkan
disetiap informasi
merupakan kepada
himpunan informasi dan data kondisi Perangkat Desa untuk kemudian di nyata
yang didalamnya memuat input kedalam Profil Desa Teluk
tentang data dasar keluarga, potensi, Bakau. sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana,
serta
J. Kesimpulan
perkembangan
Kesimpulan
kemajuan dan permasalahan yang
penelitian
dihadapi
Perangkat Desa
desa.
Pemerintah
Desa
ini
pada adalah
akhir Kapasitas
Teluk Bakau
menganggarkan program penyusunan
Kecamatan Gunung Kijang dalam
profil desa sebesar Rp. 8.140.000.
Mengelola Alokasi Dana Desa secara
Anggaran
keseluruhan telah berjalan sesuai
profil
desa
program
penyusunan
dipergunakan
untuk
dengan apa yang diharapkan. Ini
memberikan honor kepada setiap RT,
dapat dilihat dari kesimpulan dari
ini dikarenakan proses pengumpulan 38
masing-masing
dimensi
sebagai
salah satu dari perangkat
berikut: 1.
Desa Teluk Bakau yang Pada
dimensi
Tingkatan
kurang menguasai bidang
Individu, dapat diketahui
pekerjaannya,
bahwa
dikarenakan Perangkat Desa
pada
dasarnya
hal
mereka sudah memahami
tersebut
proses, prosedur, dan tugas
menduduki jabatan yang Ia
masing-masing. Pemahaman
duduki
tersebut
Pemerintahan Desa Teluk
didapat
mempelajari
aturan
dari serta
Bakau.
masih
ini
saat
baru
ini
di
Namun seluruh
prosedur pelaksanaan dan
perangkat desa Teluk Bakau
didukung dengan pelatihan-
dapat
pelatihan.
dalam
Pengelompokan
kerja perangkat desa Teluk
dikatakan
membantu
menyelenggarakan
Pemerintahan Desa.
Bakau secara keseluruhan dapat
saling
2.
Pada
dimensi
Tingkatan
sesuai
Organisasi, dapat diketahui
yang
bahwa pengelolaan Alokasi
karena
Dana Desa di Desa Teluk
dilihat dari kinerja mereka,
Bakau dilaksanakan sesuai
sudah bagus dan jarang
dengan aturan perundang-
mendapat masalah dalam
undangan maupun aturan
menjalankan tugas. Masalah
lainnya
yang terjadi adalah terdapat
pengelolaan Alokasi Dana
dengan
keahlian
mereka
miliki,
39
yang
mengatur
Desa. Hal ini dapat dilihat
Bupati Kabupaten Bintan,
mulai
karena
dari
proses
pengambilan
terdapat
keputusan
aturan yang mengatur segala
diadakannya
sesuatu terkait pengelolaan
musyawarah ditingkat desa
Alokasi Dana Desa. Secara
untuk menentukan program
keseluruhan mereka sudah
yang
serta
memahami tentang prosedur
yang
yang ada, dan yang menjadi
dimulai dari perencananaan
kendala bagi mereka ialah
hingga pertanggungjawaban
ketika
dana
atau
selalu
dibutuhkan,
pengelolaannya
dikelola
3.
disana
yang
seluruhnya
oleh
Perangkat
terdapat aturan
mengatur
prosedur
baru
hal
yang
tersebut,
Desa Teluk Bakau sesuai
sehingga mereka diharuskan
dengan tugas dan fungsi
mempelajari
masing-masing.
prosedur-prosedur
Dimensi Tingkatan Sistem,
berubah. Untuk pengelolaan
dapat
anggaran
dalam
diketahui
bahwa
melaksanakan
kembali
telah
yang
seimbang
antara pembiayaan segala
kewajiban sebagai pengelola
sesuatu
Alokasi Dana Desa, mereka
Perangkat
berpedoman pada Undang-
menyelenggarakan
undang,
Pemerintahan
Peraturan
Pemerintah, serta Peraturan
yang
dibutuhkan
Desa
Desa
dalam
dan
untuk pembiayaan program 40
dan
4.
kegiatan
untuk
Teluk Bakau agar nantinya
masyarakat.
mereka dapat memberikan
Realisasi dari keseluruhan
dampak yang baik dalam
program dan kegiatan yang
melaksanakan tugas yang
dirancang Perangkat Desa
diberikan.
Teluk
Bakau
telah
2.
terlaksana secara maksimal.
Perlunya dibentuk BUMDes di Desa Teluk Bakau yang mana nantinya akan
K. Saran dapat Berdasarkan
data
dan
meningkatkan
hasil pendapatan Desa itu sendiri,
penelitian yang telah penulis lakukan sehingga di
Kantor
Desa
Teluk
tidak
hanya
Bakau bergantung pada pendapatan
Kecamatan Gunung Kijang, maka yang berasal dari APBD saran yang dapat penulis berikan maupun APBN. adalah sebagai berikut: 1.
Perlunya diberikan pelatihan khusus berupa ilmu yang berhubungan
dengan
pengelolaan
keuangan
seperti
akuntansi,
administrasi
keuangan,
kebijakan publik, terutama kepada perangkat desa yang baru bekerja di kantor desa 41
Nurcholis, Hanif dkk., 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.
DAFTAR PUTAKA A. Buku Amirullah dan Haris Budiyono, 2005. Pengantar Manajemen. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Sedarmayanti, 2010. .Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung: PT. Refika Aditama.
Anggarini, Yunita dan B. Hendra Puranto, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja.Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Sofyan Arif, Mirrian, 2011. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Universitas Terbuka.
Bastian, Indra, 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerahdi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Handoko dan T. Hani, 1995. Manjemen. Yogyakarta: PBFE Istianda, Meita dkk., 2012. Pengembangan Organisasi. Banten: Universitas Terbuka.
, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta. Syukron Hanas, Ade dkk., 2011 Manajemen Proyek, Jakarta: Universitas Terbuka.
Joko Purwanto, Agus, 2010. Teori Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka
Toha, Muharto dan Darmanto, 2010. Perilaku Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Kustiwan, Iwan, 2011. Perencanaan Kota. Jakarta: Universitas Terbuka.
Wursanto, 2005. Dasar-dasar Ilmu Organisasi, Yogyakarta: ANDI. B. Undang-undang
Mangkunegara, Anwar Prabu, 2006. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun
Mulyawan, Rahman dan Enceng, 2011. Administrasi Keuangan. Jakarta:Universitas Terbuka.
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
42
Binardi, Aria, 2013. “Kemampuan Kerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang”, Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Mulyana Nana, dkk., 2012. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa MelaluiPelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa, Seminar HasilHasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keputusan Bupati Bintan Nomor: 575/XI/2014 Tentang Dana Bantuan Reward Untuk Desa Administrasi Terbaik dan Desa Penerima Bantuan Reward Untuk Administrasi Terbaik Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 C. Modul,
Skripsi,
Nurcholis Hanif, 2014. “Tantangan dan Prospek Implementasi UU NO. 6/2014 Tentang Desa”, FISIP Universitas Negeri Padang. Sagune, Joickson M., 2009. “Faktor Pembentuk Kapasitas Individu dalam Kelembagaan Pengelolaan Persampahan dikota Tahuna Kabupaten Sangihe”, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
Jurnal,
Internet Ahmad, Ansar. 2014. Ansar Beri Penghargaan Desa Kelurahan Terbaik 2014, (http://ansarahmad.co/2014/08/a nsar-beri-penghargaan-desakelurahan-terbaik-2014/, diakses 30 Mei 2015, 21.30 WIB)
43
Sari, Novita, dkk., 2014. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, Jurnal Administrasi Publik, Vol . 2, No. 4, (http://download.portalgaruda.or g/article.php?article=190621&va l=6469&title=Pengembangan%2 0Kapasitas%20Kelembagaan%2 0Pemerintah%20Daerah%20dala m%20Meningkatkan%20Kualita s%20Pelayanan%20Perizinan%2 0Terpadu%20(Studi%20pada%2 0Kantor%20Pelayanan%20dan %20Perizinan%20Terpadu%20 Kabupaten%20Kediri diakses 10 Agustus 2015, 21.30 WIB). Sarif, Abdul, 2011. “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”, Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
Wardianto, 2007. Pengembangan Kapasitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Deli Serdang, Jurnal Administrasi Negara, Vol 4, No 2,(http://www.stialanbandung.ac .id/index.php?option=com_ content&view=article&id=137:p engembangan-kapasitasorganisasi-badan-kepegawaiandaerah-di-kabupaten-deliserdang&catid=30:volume-ivno-2-tahun-2007&Itemid=63, diakses 9 Agustus 2015, 21.30 WIB) 44
