PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : RICHARDO JUNIASTER TAMPUBOLON NIM : 100565201235
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2014
1
RICHARDO JUNIASTER TAMPUBOLON Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Alokasi Dana Desa merupakan anggaran untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada konsep Dwiyanto (2008:80) dan perlu dioperasionalkan sehingga menjadi sebuah variabel yang kongkrit. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam alokasi dana desa di desa Teluk Bakau sudah menjalankan prinsip Good Governance. Hubungan kerjaasama yang terjalin sudah baik. semua sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip good governance. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat belum baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan,dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar. Kata Kunci : Good Governance, Alokasi Dana Desa
1
RICHARDO JUNIASTER TAMPUBOLON Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH ABSTRACT
The village is a budget allocation of funds to finance the Village Government in carrying out the activities of government and community empowerment. Provision of Village Allocation Fund is a manifestation of the fulfillment of the right to organize village autonomy to grow and develop to follow the growth of the village itself is based on diversity, participation, indigenous autonomy, democratization and empowerment. The purpose of this research in order to ascertain the Implementation of Principles of Good Governance In Rural Fund Allocation (ADD) In Teluk Bakau Village District of Gunung Kijang Bintan Year 2013 discussion in this paper uses descriptive qualitative techniques with reference to the concept Dwiyanto (2008: 80) and need to be operationalized so that it becomes a concrete variables. As for who serve as informants in this study as many as 9 people. Analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data. From the results of the field study it can be concluded that the allocation of funds in the rural village of Teluk Bakau has been applying the principles of good governance. Kerjaasama relationship that exists already good. all have to work to support each other. It's just that sometimes problems occur because usually not all activities can be communicated to the public resulting in news that makes people looked at each negative. In support of good governance of society as a tool to encourage the passage of the three principles of good governance. Accountability Village Allocation Fund has not been good to the community. In the process of making a decision in the allocation of funds made available in writing to those in need, with every decision taken already meet the standards of ethics and values are applicable, and in accordance with the principles of proper administration. Keywords: Good Governance, Rural Fund Allocation
2
PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013
A. Latar Belakang Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja:2002) Desa itu menunjuk wilayah, yang dialami oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola (governance), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu desa itu adalah negara. Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom. (Riswandha:2003) Sebagai pelaksanaan
konsekuensi otonomi
adanya
kewenangan
dan tuntutan
dari
desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu
Wasistiono ( 200:610 ) menyatakan
bahwa
pembiayaan
atau keuangan 3
merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa. Meskipun desa seharusnya menjadi basis otonomi dan mampu menjalankan peran sebagai self governing community, kebanyakan desa menghadapi masalah yang sama. Pertama : Desa memiliki sumber pendanaan yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua : Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga : Masalah itu diikuti oleh rendahnya Dana Operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat : Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada pemberdayaan desa. Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Peraturan mengenai ADD ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana
4
Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan ADD. Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan ADD yakni ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Biaya operasional tersebut mencakup : a. Belanja Pemerintah Desa seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, ATK dan lain-lain sebesar 20%. b. Operasional dan tunjangan BPD terdiri dari tunjangan pimpinan dan anggota BPD, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK sebesar 25%. c. Tambahan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 15%. d. Bantuan biaya operasional Lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas sebesar 40%. Kemudian ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Pemerintahan
Dana Desa
Desa dalam
dimaksudkan melaksanakan
untuk kegiatan
membiayai
program
pemerintahan
dan
pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
5
Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Desa Teluk Bakau adalah salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi Desa Teluk Bakau untuk menunjang program-program Desa. Diketahui dari APBDes Tahun 2013 jumlah ADD adalah Rp. 291.542.845, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 267.942.845 pada tahun 2012. Dari data yang diperoleh pada tahun 2013 pendapatan dan belanja di Desa Teluk Bakau ini tidak seimbang dapat diketahui dari hasil laporan APBdes pendapatan adalah sebesar Rp.291.542.845 namun pengeluaran sebesar Rp.294.976.422. dari data tersebut Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta dari hasil penelitian sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan ADD, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 “ B. Landasan Teoritis Menurut Sumarto (2009:1-2) Governance, diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas
6
interaksi yng terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. Lebih lanjut dikatakan Sumarto (2009:17)Istilah good governancesaat ini menjadi sangat “trendi”. Ada yang menterjemahkan good governance sebagai kepemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya menurut Leach & Percy-Smith (2001), Governance mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari kita adalah yang pasif. Sementara governance melebur perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses governance. Menurut Dwiyanto (2008:77) “Pemerintah adalah omnipotent (segala-galanya) diatas wilayah dan rakyatnya. Menurut Dwiyanto (2008:80) ada 10 indikator good governane antara lain transparansi, partisipasi, daya tanggap,
akuntabilitas,
penegak hukum,
kesetaraan, wawasan kedepan, , pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi dan profesionalisme. Dari 10 indikato yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, penulis mengambil 4 indikator yang mendekati pelaksanaan ADD di Desa Teluk Bakau dalam konteks pelaksanaan good governance sebagai berikut: 1. Keterbukaan dan Transparansi Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri
7
mereka sebagi panutan masyarakat dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Krina (2003 : 14) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparasi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. 2. Partisipasi Masyarakat Partisipasi (participation) dalam hal ini adalah persama hak dalam mengambil semua keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakilkan kepentingan mereka. Kata kunci dalam pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara teoritis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda padatitik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangakan involvement berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi
8
siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompokkelompok masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil dan perempuan. 3. Daya Tanggap Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat mutlak langkah awal pelaksanaan
Good
Governance.
Percuma
berjanji
melaksanakan
pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum, kinerja, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintah yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari good governance. Peranan pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan menyampaikan keinginan – keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan. 4. Akuntabilitas Miriam
Budiardjo
mendefinisikan
akuntabilitas
sebagai
“pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka
yang
memberi
mandat
itu.”
Akuntabilitas
bermakna
pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi
9
(checks and balances sistem). Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.Secara garis besar disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.`Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Dari berbagai prinsip diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem administasi good governance haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan dan institusi diluar pemerintah untuk mengelola masalah kebutuhan publik. C. Hasil Penelitian Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada pemberdayaan desa. Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa
10
paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Desa Teluk Bakau adalah salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi Desa Teluk Bakau untuk menunjang program-program Desa. Diketahui dari APBDes Tahun 2013 jumlah ADD adalah Rp. 291.542.845, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 267.942.845 pada tahun 2012. Dari data yang diperoleh pada tahun 2013 pendapatan dan belanja di Desa Teluk Bakau ini tidak seimbang dapat diketahui dari hasil laporan APBdes pendapatan adalah sebesar Rp.291.542.845 namun pengeluaran sebesar Rp.294.976.422. dari data tersebut Peraturan mengenai ADD ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan ADD. Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan ADD yakni ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% atau sebesar 87.462.853 dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan opersional desa. Sedangkan 70% atau sekitar 204.079.991 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Bakau. Untuk mengetahui Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau, maka dapat dilihat dari dimensi di bawah ini :
11
1.
Transparansi Dari hasil wawancara dengan seluruh informan serta dari hasil observasi
yang dilakukan maka ditemukan bahwa hubungan kerjaasama yang terjalin sudah baik. semua sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Apalagi di Desa Teluk Bakau yang masih ada masyarakatnya berpendidikan rendah sehingga untuk masalah alokasi dana tentu harus dibuka dan dijelaskan secara terang-terangan agar masyarakat dapat mendukung jalannya pemerintahan desa bukan malah berfikiran buruk terhadap dana yang telah masuk tersebut 2.
Partisipasi Masyarakat Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan dari hasil observasi yang
dilakukan maka dapat dianalisa bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat dalam penetapan anggaran masih belum optimal. Beberapa dari mereka hanya di mobilisasi yaitu biasanya masyarakat diarahkan oleh aparatur untuk datang melihat ADD berlangsung. Ini dapat dilihat dari Musrembang yang dilakukan tidak bisa menjamin bahwa semua aspirasi masyarakat dapat didengar dan terealisasi. Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan dan kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan
12
diprogram pemerintah (top down planning). Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penggunaan alokasi dana desa sudah baik. namun dalam perumusannya seperti yang telah diungkapkan pada dimensi sebelumnya bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam merumuskan bahkan merencanakan alokasi dana tersebut, namun untuk mengawasi jalannya penggunaan tersebut, aparat desa beserta masyarakat turut serta mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, 3.
Daya tanggap Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat mutlak langkah awal
pelaksanaan Good Governance. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum, kinerja, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintah yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari good governance. Peranan pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan menyampaikan keinginan – keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan. Pelayanan Prima merupakan salah satu bentuk usaha/kegiatan yang diharapkan akan dapat memperbaiki capaian kinerja sebuah instansi/lembaga menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Layanan prima merupakan pelayanan terbaik atau
13
pelayanan sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah termasuk aparatur desa sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan rajin dan kompeten 4.
Akuntabilitas Dari hasil wawancara yang dilakukan maka data dianalisa bahwa
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat masih harus mendapat perhatian karena belum dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar namun sangat disayangkan tidak semua pengalokasian dibuka menyeluruh kepada masyarakat. Mekanisme perencanaan penggunaan ADD seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu melalui musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa merupakan upaya bertahap dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai wadah pembelajaran masyarakat terhadap nilai akuntabilitas pelaksanaan ADD. Penerapan nilai akuntabilitas juga dapat dilihat dari alokasi penggunaan ADD. Bahwa hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan
14
pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. D. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam alokasi dana desa di desa Teluk Bakau belum sepenuhnya menjalankan prinsip Good Governance namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Adapun hasil yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut : a. Dimensi transparansi ditemukan bahwa secara keseluruhan pada dimensi ini sudah berjalan dengan baik seperti kerjasama yang terjalin sudah dan semua masyarakat serta aparatur pemerintah sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip good governance. b. Dimensi partisipasi masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat yang diikutsertakan adalah perwakilan dari masyarakat desa saja. Seperti tokoh masyarakat, tidak semua masyarakat dapat ikut serta dalam perumusan alokasi dana desa. Partisipasi masyarakat masih di mobilisasi mereka tidak datang dengan kesadaran sendiri. Dalam penyusunan alokasi dana desa
15
masyarakat desa Teluk Bakau hanya datang untuk melihat perumusan berlangsung namun tidak diberi kesempatan untuk memberikan ide serta masukan terhadap pengalokasian dana tersebut. c. Dimensi daya tanggap dapat diketahui bahwa adanya pengawasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berkaitan dengan alokasi dana desa hal ini dapat dilihat dari aparatur desa membuat laporan keuangan kemudian di berikan kepada instansi terkait seperti kelurahan. Dalam dimensi ini juga diketahui bahwa aparatur desa selalu mengevaluasi pelaksanaan program yang ada di Desa Teluk Bakau jika tidak dapat diterapkan atau gagal dilaksanakan akan dicari penyebab kesalahan tersebut. d. Dimensi akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat juga belum dapat terlaksana dengan baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan,dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar, hanya saja hal ini tidak dipublikasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. 2. Saran a. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi tidak lagi di mobilisasi. Kesadaran masyarakat adalah hal yang penting dalam pembangunan desa, masyarakat harus
16
memiliki kesadaran dalam berpartisipasi agar dapat ikut mengawasi pembangunan di Desa Teluk Bakau. b. Diharapkan ada di buat secara tertulis keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah dalam alokasi dana sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan. c. Diharapkan dalam penetapan anggaran dan alokasi Dana Desa aspirasi masyarakat juga didengarkan, sehingga masyarakat tidak hanya datang untuk menjadi penonton tetapi diikutsertakan dalam pengambilan keputusan
17
DAFTAR PUSTAKA Agus Dwiyanto.dkk.2008.Mewujudkan Good Governance melalaui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Hamdi, Muchlis. 2001.Good Governance dan Kebijakan Otonomi Daerah.Jurnal Otonomi Daerah, Vol. I (2), Oktober 2001, hal. 52-54. Hetifah Sj.Sumarto. 2009. Inovasi, Partisifasi, dam Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jkt. Salemba Humanika Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Meuthia Ganie-Rochman. 2000. Dalam Artikel Berjudul “Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta : Komnas HAM. Moleong, Lexy J. , 2001, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta Riswandha Imawan. 2003. Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance. Jurnal Otonomi Daerah, Vol. II (6), Juni 2003, hal. 56-60. Rozaki, Abdur, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta. Sedarmayanti, 2004. Good Governance. Bandung: Mandar Maju. Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta Press: malang.
18
Sukmadinata., 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung Sunarto. 2009. Perilaku Organisasi. Edisi Kedua, Penerbit AMUS, Yogyakarta. Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana: Jakarta Wahab, Soliehin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Negara. Jakarta : Bumi Aksara Wibawa, Samodra dkk. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada. Widjaja. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada. Widjaja, HAW, 2003, Otonomi Desa, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. Wastitiono, Sadu, 2001, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo7 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
19
