AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)
SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Ari. Fradiyanto NIM :11141051
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2015
AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya
Oleh : ARI FRADIYANTO NPM : 11141051
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2015
i
LEMBAR PERSETUJUAN
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good Governance ( Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik )
NAMA
: Ari Fradiyanto
FAKULTAS
: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI
: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
NIM
: 11141051
Disetujui dan diterima oleh : Surabaya, 13Juli 2015 Dosen Pembimbing
(H. Suprayoga, S.E., M.Si)
ii
LEMBAR PENGESAHAN Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good Governance ( Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik )
Judul
: Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)
Nama NIM Fakultas Program Studi
: Ari. Fradiyanto : 11141051 : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Ilmu Administrasi Negara
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya Surabaya, 13Juli 2015 Komisi Penguji Skripsi Ketua Penguji
Dr. Sri Juni Woro Astuti., M.Com Penguji 1
Penguji 2
Dra.Indriastuti., M.Si
H. Suprayoga, S.E., M.Si
Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
(Supriyanto, S.Sos., M.Si) iii
LEMBAR PERSEMBAHAN
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.Atas cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasullah Muhammad SAW.
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku cintai dan kusayangi. Alm Ayahanda “Jumari” dan Ibunda “Siti Asiyah” Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk AyahdanIbu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ayah, Terima Kasih Ibu. My Sweet Heart “Putri Suryani Aisya Linda Astika., Amd.Kep” Sebagai tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu.Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.Terima kasih.
iv
Dosen Pembimbing Tugas Akhirku Bapak H. Suprayoga, S.E., M.Siselaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak. Terima kasih banyak.
Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.
Teman-teman Angkatan 2011Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini.
Serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
you all are amazing
ARI. FRADIYANTO
v
LEMBAR MOTTO
Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.
Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon istri dan calon mertua pun bahagia
vi
ABSTRAKSI Ari Fradiyanto, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya Juli 2015, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Alokasi Dana Desa adalah dana hibah atau donasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sampai kabupaten untuk desa, selanjutnya PERDA Gresik No. 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADDadalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mewujudkan Akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality), Akuntabulitas Proses (Process Accountability), Akuntabilitas Program (Program Accountability), Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability). UNDP menyatakan Good Governance akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut : Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Visi Stratejik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan Good Governance” Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik yang diukur melalui beberapa indikator Akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality), Akuntabulitas Proses (Process Accountability), Akuntabilitas Program (Program Accountability), Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability). Indikator Good Governance Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Visi Stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bulurejo sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan Good Governance. Dimana Pemerintah Desa telah menjalankan Program Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan dan melibatkan unsur pemerintahan, masyarakat juga merasakan dari hasil Akuntabilitas Pemerintah Desa dengan selalu dilibatkannya dalam rapat desa atau musrenbang dan sebagai pengawas atau monitoring dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kata Kunci : Alokasi Dana Desa ,Akuntabilitas , Good Governance
vii
ABSTRACT Ari Fradiyanto, Faculty of Public Administration, University of Wijaya Putra Surabaya, Surabaya in July 2015, the Village Fund Allocation Accountability 2014 Achieve Good Governance Case Study of Rural Bulurejo Benjeng District of Gresik Village Allocation Fundisa grantordonation given by the central government to districts to villages, then PERDA Gresik No.10 of 2009 on the ADD stated that ADD is a fund from a portion of the district budget is sourced from the financial balance of central and local received by District / City to the village in the frame work of governance and the empowerment of rural communities. Accountability to realize that the main purpose of public sector reform, which should be done by public sector organizations comprised of Dimension Accountability proposed by Ellwood namely Accountability Law and Honesty (Accountability for Probity and Legality), Accountability Process (Process Accountability), Accountability Program (Accountability program), Accountability Policy (Policy Accountability). UNDP said that good governance will be realized in an efficient system of government, the business sector, successful, and effective community organization, when covering the following principles: Participation, Rule of Law, Transparency, Quick Response, Build Consensus, Equality, Effective and Efficient, responsible, as well as the Strategic Vision. This study was conducted to determine how the "Accountability Village Fund Allocation 2014 in realizing good governance" Case Study Bulurejo Rural District of Benjeng - Gresik as measured by several indicators of accountability, namely: Accountability Law and Honesty (Accountability for Probity and Legality), Akuntabulitas Process (Process Accountability), Accountability Program (Accountability), Accountability Policy (Policy Accountability). Indicators Participation Good Governance, Rule of Law, Transparency, Quick Response, Build Consensus, Equality, Effective and Efficient, Accountable, as well as the Strategic Vision. This study use da qualitative descriptive approach to the collection of data obtained from observations and interviews. Results of this study showed that being run by the Government Accountability Bulurejo village has been running enough to realize the maximum and Good Governance.Where the village government has been running the Village Fund Allocation Programme in accordance with the rules and involving members of the government, the community also felt from the Government Accountability village with always exclusion in village meetings or musrenbang and as a watchdog or monitoring in the implementation of the Village Fund Allocation. Keywords : Village Fund Allocation, Accountability, Good Governance
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Rasullah Muhammad SAW. Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Dalam perjalanan menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak H. Budi Endarto,SH.,M.Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya. 2. Ibu Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya. 3. Bapak Supriyanto, S.Sos., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya. 4. Bapak H. Suprayoga, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan Skripsi ini. 5. Bapak H. Mulus Sugiharto. S.Sos., M.Si., Selaku Dosen Wali saya yang telah mendampingi kami dari awal semester hingga akhir semester ini. 6. Bapak / Ibu dosen dan staff, di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
ix
7. Bapak Imam Shofwan, selaku Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 8. Segenap Perangkat Desa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 9. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Alm Ayah Jumari yang menjadi Inspirasi saya selama ini dan Ibu Siti Asiyah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 10. Seluruh teman – teman FISIP 2015, yang selalu saling mendukung dalam menyelesaikan Skripsi. 11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan tugas akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan Skripsi ini.Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. Surabaya,
Juli 2015
Penulis
x
DAFTAR ISI
COVER LEMBAR JUDUL .......................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................
iii
LEMBARPERSEMBAHAN ......................................................................
iv
LEMBAR MOTTO .....................................................................................
vi
ABSTRAKSI................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR .................................................................................
ix
DAFTAR ISI ................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL .......................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
xv
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...............................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................
9
1.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................
9
1.4 Manfaat Penelitian .........................................................................
10
1.4.1 Manfaat Praktis ....................................................................
10
1.4.2 Manfaat Teoritis ...................................................................
10
xi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 PENELITIAN TERDAHULU ...................................................
11
2.2 LANDASAN TEORI ...................................................................
13
2.2.1 Akuntabilitas ........................................................................
15
2.2.1.1 Perspektif Akuntabilitas ...........................................
16
2.2.1.2 Dimensi Akuntabilitas ..............................................
18
2.2.2 Good Governance .................................................................
20
2.2.3 Alokasi Dana Desa ................................................................
26
2.3 KERANGKA PIKIR....................................................................
32
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ..............................................................................
33
3.2 Lokasi Penelitian ...........................................................................
34
3.3 Fokus Penelitian ............................................................................
34
3.3.1 Akuntabilitas ........................................................................
34
3.3.2 Good Governance .................................................................
36
3.4 Subyek Dan Sumber Informasi .....................................................
38
3.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................................
39
3.6 Teknik Analisis Data ....................................................................
39
3.7 Keabsahan Data .............................................................................
40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 DESKRIPSI UMUM ....................................................................
43
4.1.1 Data Wilayah ........................................................................
43
4.1.2 Demografi ............................................................................
45
xii
4.1.3 Keadaan Sosial .....................................................................
49
4.1.4 Profil Kantor Pemerintahan Desa ........................................
52
4.1.5 Dasar Hukum .......................................................................
52
4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ..............................
54
4.1.7 Visi Dan Misi Pemerintahan Desa .......................................
55
4.1.8 Kebijakan Pembangunan ......................................................
58
4.1.9 Program Pembangunan Desa ...............................................
61
4.2.0 Strategi Pencapaian ..............................................................
63
4.2TEMUAN PENELITIAN 4.2.1 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa ........................................
66
4.2.2 Mewujudkan Good Governance ..........................................
78
4.3 INTERPRETASI PENELITIAN ATAU PEMBAHASAN ......
87
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ....................................................................................
91
5.2 Saran ..............................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.2.3 : Persyaratan Pencairan ADD tahap I dan tahap II ..................
27
Tabel 4.1.1 : Luas Wilayah Perdusun ..........................................................
44
Tabel 4.1.2 :Jumlah Penduduk dan Keluarga ...............................................
45
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Bulurejo .......................
46
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Nyanyat ........................
46
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Rayung .........................
47
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Benjeng ........................
47
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Balongwangon .............
48
Jumlah Penduduk menurut Usia Dsn Kacangan .....................
48
Tabel 4.1.3 : Tingkat Pendidikan .................................................................
49
Derajat Kesehatan Penduduk ..................................................
50
Kebudayaan dan Kelembagaan Adatyang Berkembang .........
51
Keadaan Ekonomi ...................................................................
52
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
: Rencana Penggunaan Dana ................................................
1
Gambar 2.3
: Kerangka Pikir ...................................................................
30
Gambar 4.1.6 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .............................
55
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara. Lampiran 2 : Curiculum Vitae Lampiran 3 : Surat Keterangan Permohonan Penelitian Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian. Lampiran 5 : Bukti Konsultasi
xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
2
(P.JBournen)dalamhttp://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16p engertiandesa menurut-para-ahli.html) juga menyatakan Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir
semuanya
saling
mengenal,
kebanyakan
yang
termasuk
didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan seagala sesuatu
yang sifatnya
keadministrasian oleh
masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
3
Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupatenuntuk Desa, selanjutnya PERDA Gresik nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA Gresik nomor 10 tahun 2009 tentang ADD adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2014 dijelaskan dalam PERBUP Gresik nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun 2014, Institusi pengelola Alokasi Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab
4
atas pengelolahan ADD. Kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai ADD, Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, adapun susunan Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud adalah Penanggungjawab : Kepala Desa, Ketua Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusu), Bemdahara : Kaur Keuangan, Anggota : 2 orang terdiri dari perangkat desa atau pimpinan lembaga kemasyarakatan (LMD, PKK, Karangtaruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa setiap tahap pencairan, penggunaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran tahun 2014 yang telah ditetapkan PERBUP Gresik nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD digunakan untuk : a.
Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).
b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam PERBUP Gresik nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pencairan dana ADD tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
5
2 (Dua) tahap tersebut yaitu : a. Pencairan ADD tahap 1 dilakukan mulai Bulan Maret 2014. b. Pencairan ADD tahap 2 dilakukan mulai Bulan Juli sampai Bulan Oktober 2014 Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam
menyelenggarakan
dan
mempertahankan
tanggungjawab
pencapaian hasil maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja. (David Hulme dan Mark Turner, dalam Garini, India.2011). (Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh Terhadap KinerjaInstansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung secara parsial dan simultan. Dalam Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung)mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (3) kepekaan, (4) keterbukaan, (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Menurut (Elwood(1993)), Akuntabilitas adalah proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah
6
cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajeman, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya. Agar tercipatanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis dan amanah (Good Governance), pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti pemerintaha yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan
segala
kegiatan
yang
diamante
oleh
rakyat.(Asian Development Bank (ADB) (1997),) mengemukakan adanya kesepakatan umum bahwa Good Governance dilandasi empat pilar yaitu : a. Accountability,merujuk pada kapasitas pejabat publik untuk bertanggungjawab
kepada
publik
atas
tindakan
dan
kebijakannya. b. Tranparancy,merujuk pada adanya dan kemudahan public untuk mengakses informasi yang relean bagi publik. c. Predictability,merujuk pada kejelasan dan kepastian hokum dan peraturan, dapat diperkirakan sebelumnya, seragam dan dapat ditegakkan dengan efektif. d. Participation, yang merujuk pada kemauan dan kemampuan untuk melibatkan elemen selain Negara dalam proses kebijakan.
7
Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat
penggunaan
146.310.000,-
untuk
dana ADD Desa Wonorejo pemberdayaan
masyarakat
sejumlah Rp.
dan
operasional
pemerintah desa. RPD Desa wonorejo apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah Desa. Namun dana Operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat, kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Jurnal Administrasi Publik (JAP), ol.1, No.6. Hal. 1203-1212),
8
Sumber : Dokumen atau Arsip Pemerintah Desa Bulurejo Gambar diatas menunjukkan salah satu Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimana Desa Bulurejo mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 127.528.500, Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan secara bertahap, Tahap I tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 63.764.250 serta Tahap II tahun 2014 sebesar Rp. 63.764.250, Rencana Penggunaan Dana tersebut digunakan dalam Program Belanja Aparatur Pemerintahan Desa untuk kegiatan Tunjangan Kepala Desadan Perangkat Desa, jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 9.120.000. Di Kabupaten Gresik khususnya di Desa Bulurejo ini pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurang dirasakan oleh masyarakat, melihat
9
masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah salah satunya lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna) dan pembangunan yang cinderung dilangsungkan tanpa ada musyawarah terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakatpun tidak ada, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa Good Governanceakan tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance dalam bentuk Karya Ilmiah dengan Judul :“AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE” (STUDI KASUS
DESA BULUREJO
KECAMATAN BENJENG-KABUPATEN GRESIK) 1.2
Rumusan Masalah Bagaimana “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan Good Governance” Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik ?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan Good Governance” Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik.
10
1.4
Manfaat Penelitian 1.4.1
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan Program Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance.
1.4.2
Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Penelitian Terdahulu 2.1.1 Hasil Penelitian oleh Agus Subroto tahun 2009 dengan judul: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008), dengan konsep teori yang digunakan adalah teori Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
RI
(2000:12),
akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berewenang meminta pertanggungjawaban. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajamen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan
11
12
pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo. Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomonologi .mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5), yang mengatakan
bahwa
penelitian
kualitatif
adalah
penelitian
yang
menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Berdasarkan teori dan metode yang digunakan maka peneliti dapat mencapai hasil sebagai berikut : HasilPenelitian : 1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan
prinsip
partisipatif,
pembelajaran
sumber
daya
mewujudkan
pemberdayaan
responsif,
masyarakat masyarakat
transparansi. desa
desa
guna
dalam
rangka
melalui
forum
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
13
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna 2.1.2
Hasil Penelitian olehNurul Mukhilda tahun 2013 dengan judul: Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Penyelenggaraan
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar), dengan teori yang digunakan menurut Dwiyanto, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi : 1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. 2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan penggunaan jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
menggunakan
pendekatan kualitatif.Menurut sugiono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, penelitian kualitatif
14
bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah. Berdasarkan teori dan metode yang digunakan maka peneliti dapat mencapai hasil sebagai berikut : HasilPenelitian : Bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan IMB di kota Makassar yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Hal
ini berdasarkan bahwa Acuan pelayanan
belum berorientasi sepenuhnya pada pengguna jasa. Hal ini dilihat dari lamanya waktu pelayanan dan masih adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengguna jasa; Solusi pelayanan yang diberikan petugas belum sepenuhnya memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena masih ada sebagian petugas yang menerima imbalan atas bantuan yang diberikan dan kemudahan pelayanan masih bersifat diskriminasi; Prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya diprioritaskan,
karena
pengguna jasa terkadang menunggu dengan sebab petugas bersangkutan tidak ada ditempat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Subroto dan Nurul Mukhilda, maka Peneliti menjelaskan perbedaan yang dilakukan Peneliti dengan judul Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Desa Bulurejo adalah melalui 4 Dimensi Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality), Akuntabilitas proses (process
15
accountability),
Akuntabilitas
Akuntabilitas kebijakan
program
(program
accountability),
(policy accountability). Fokus ini dilakukan
supaya Pemerintah Desa dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Gresik dalam menjalankan Alokasi Dana Desa, serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah direncakan dan dijalankan agar bisa mewujudkan Good Governance. 2.2
Landasan Teori 2.2.1
Akuntabilitas Thomas S. Kaihatu. (2006) dalamGood Corporate Governance
dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.8, No.1, Maret 2006. Halaman 1-9, mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.Mohamad Mahsun
dalam
(http://www.tenagasosial.com/2014/05/makalah-
konsepakuntabilitas-dan.html) juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi
(atau
pekerja
individu)
bertanggungjawab
dan
untuk
apaorganisasi bertanggungjawab. Sedang pengertian akuntabilitas dalam
16
arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkansegala
aktivitas
dan
kegiatan
yang
menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa Perspektif Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Jabbra, Joseph G. 1989.dalamPublic Service Accountability: A Comparative
Perspective.
Kumarian
0783775814,
978-0783775814serta
Press:Hartford, Dimensi
CTs.
ISBN
Akuntabilitas
yang
dikemukakan oleh (Ellwood dalam Mardiasmo,2002)) yaitu
:
2.2.1.1. Perspektif Akuntabilitas Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, lima Perspektif Akuntabilitas Pelayanan Publik (sumber : Jabbra dan
Dwidevi
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
2011),dalam
http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_subroto.pdf. Mengemukakan adanya lima Perspektif Akuntabilitas yaitu : 1. Akuntabilitas
Administratif
/
Organisasi,
adalah
pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas. 2. Akuntabilitas Legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada
17
domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh isntitusi yudikatif, ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Akuntabilitas Politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasan politik unutuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanyan kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi public. 4. Akuntabilitas
Professional,
hal
ini
berkaitan
dengan
pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan 5. Akuntabilitas Moral, Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.
18
2.2.1.2. Dimensi Akuntabilitas
(Ellwood(Mardiasmo,2002)) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas, yaitu
:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan. 2.
Akuntabulitas
Proses
(Process
Accountability),
yaitu
akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas
ini
dapat
diwujudkan
melalui
pemberian
pelayanan yang cepat, responsif, dan biaya murah. 3. Akuntabilitas
Program
(Program
Accountability),
yaitu
akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintahan daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas akuntabilitas
Kebijakan yang
(Policy
terkait
Accountability),
dengan
yaitu
pertanggungjawaban
pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislative
19
dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan diatas dimensi tersebut dapat dijabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut
:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran a. Kepatuhan terhadap hokum b. Penghindaran korupsi dan kolusi 2. Akuntabilitas Proses a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. b. Adanya pelayanan publik yang responsif. c. Adanya pelayanan publik yang cermat. d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah. 3. Akuntabilitas Program a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal. b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat. 4. Akuntabilitas Kebijakan a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah di
20
2.2.2. Good Governance
(Thoha, 2005:62)menyatakan bahwa Governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mendefinisikan Governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan
keputusan
dalam
penyusunan
kebijakan,
Tata
Kepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan. (UNDP, 1997) menyatakan Good Governance akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut : Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Visi Stratejik.
21
1. Partisipasi / Participation Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia.Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran sertadalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sam lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan. Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebgai fasilitator dan katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai. 2. Supremasi Hukum / Rule of Law Rule of law berarti penegakan hokum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargir manan, supremasi hukum mengandung arti
:
a. Suatu tindakan hukum yang sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas).
22
Ketentuan
hukum
hanya
dikesampingkan
dalam
hal
kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (principles of natural justice). b. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya. 3. Transparansi / Transparancy Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap public senhingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik.Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang embedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri.Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus.Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi public yang bergerak atas nama public mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.
23
4. Cepat tanggap / Responsiveness Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan public harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah / simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan public. 5. Membangun Konsensus / Consensus Orientation Berorientasi
pada
consensus
berarti
pembuatan
dan
pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara
para
aktor
yang
terlibatdari
masyarakat
dalam
merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. 6. Keadilan / Equity Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan public oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau
24
melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterpakan dalam pelayanan public di Indonesia, hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi. 7. Efektif dan Efisien / Effectiveness and Efficiency Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat).Dalam bentuk pelayanan public, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. 8. Bertanggungjawab / Accountability Akuntabilitas
berarti
tanggung
gugat
yang
merupakan
kewajiban untuk member pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi.Dalam pemberian pelayanan public, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain.Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas public menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya
25
di sadari dari ketidakjelasan atas kinerja birokrat itu sendiri, namun ternyata banyak cara yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi kesealahan sehingga akuntabilitasnya terlihat baik. Menurut (Turner dan Hulme (Mardiasmo,2002)), menerapkan akuntabilitas memang sangatlah sulit, bahkan lebih sulit dalam memberantas korupsi. Akuntabilitas saat ini menjadi konsep utama yang harus diterapkan dalam organisasi public dalam mendongkrak kinerja mereka tentunya. Tuntutan akan akuntabilitas tidak hanya menekankan pada tanggung gugat secara vertical dalam artian antara bawahan terhadap atasan, tetapi juga secara horizontal yang berarti
terhadap
masyarakat.
(Elwood
(Mardiasmo,2002))
menyatakan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam organisasi sektor public, yang juga termasuk birokrasi, yakni : a. Akuntablitas Kejujuran dan Hukum (Accountability for probity and legality). b. Akuntabilitas Proses (Process Accountability) c. Akuntabiitas Program (Program Accountability) d. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 9. Visi Stratejik / Strategic Vision Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiiki visi jauh kedepan, Pemerintah dan Masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya
26
keselarasan
dan
integritas
dalam
pembangunan,
dengan
memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat 2.2.3. Alokasi Dana Desa Definisi Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, adalah : Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentramanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
27
Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati GresikNomor 9
tahun2014 menjelaskan Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2014, di Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2014 disebutkan bahwa sumber dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 38.500.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, adapun Institusi pengelola Alokasi Dana Desa yaitu Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, Tim Pendamping tingkat Kecamatan, Tim Pelaksana tingkat Desa. Kegiatan yang dibiayai ADD, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibantu oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun), Bendahara : Kaur Keuangan, dan Anggota yaitu terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya). Kepala Desa mempunyai tugas : menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
28
pembayaran, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dana ADD setiap tahap pencairan, menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, menetapkan bendahara desa setiap tahun anggaran; dan bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD di desa masingmasing. Sedangkan Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penggunaan Dana ADD, melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana, menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD, menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana ADD. Bendahara mempunyai tugas: menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana atas persetujuan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyelenggarakan tata usaha keuangan, antara lain menyusun Buku Kas Umum, Buku Kas Khusus dan Buku Kas Harian sesuai Peraturan Perundang-undangan, menyusun dokumen dan/atau bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur dan menyusun
laporan
penggunaan
dan
Surat
Pertanggungjawaban
penggunaan ADD. Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, mekanismenya adalah Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank
Jatim Cabang Gresik yang nantinya Pencairan Alokasi
29
DanaDesa akan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan dilakukan melalui 2 tahap, Pencairan tahap I dilakukan mulai bulan maret 2014 dan tahap II dilakukakan mulai bulan juli sampai oktober 2014 Persyaratan pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2014
Persyaratan pencairan ADD Tahap II Tahun 2014
a. Surat pengantar dari camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD; b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa; c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap I; d. Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2014 yang telah diumumkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik; e. Foto copy SPJ penggunaan dana ADD yang diterima sebelumnya; f. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun 2014; g. Rincian RPD tiap kegiatan ADD Tahap I dan Tahap II Tahun 2014; h. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00; i. Foto copy buku Rekening Kas Pemerintah Desa; j. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2014; k. Fotocopy NPWP Bendahara Desa; l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ADD Tahun 2014; m. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
a. Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD; b. Surat
Permohonan
Pencairan
dari
Kepala Desa; c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap II; d. Fotocopy SPJ penggunaan dana ADD yang diterima sebelumnya; e. Rincian RPD tiap kegiatan ADD Tahap II Tahun 2014; f. Surat
Pernyataan
tanggung
jawab
penggunaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00; g. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
Sumber : Dokumen atau Arsip Pemerintahan Desa Bulurejo Di setiap tahap pencairan, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa dimana Rencana
30
Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua BPD sedangkan Rincian RPD ditanda tangani Ketua Pelaksana Tenis yang di ketahui Kepala Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan paling banyak 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), sebagaimana belanja Aparatur yaitu digunakan untuk :
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD,
Tunjangan Khusus Bendahara. Untuk Operasional Pemerintahan Desa yaitu digunakan untuk :
Biaya Sekretariat Desa,
biaya Sekretariat BPD digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan konsumsi sidang atau rapat,
biaya pengadaan komputer atau laptop inventaris Pemerintah Desa,
biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Sedangkan Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan paling
banyak 70
% untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
digunakan untuk:
dalam Perbaikan Sarana Publik Skala Kecil seperti Pemeliharaan Saluran Air,
31
Penanggulangan Kemiskinan seperti bantuan usaha kecil bagi rumah tangga miskin,
Peningkatan
Kesehatan
dan Pendidikan seperti
Pelayanan
Kesehatan Masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu dan Bantuan sarana Pendidikan ( buku, alat tulis, dan seragam bagi anak rumah tangga miskin),
Biaya Kegiatan Operasional Keluarga Bencana (KB) di desa,
Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD/LPMD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), RT/RW dan Karang Taruna),
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
dalam
menyusun
Rencana
Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2014,
Pembinaan 10 Program Pokok PKK,
Pengadaan Papan Pengumuman tentang Besaran dan Penggunaan Dana ADD,
Kegiatan Pengamanan Lingkungan Masyarakat Desa.
32
2.3
Kerangka Pikir Beberapa dari penjelasan dan keterkaitan antara 4 Dimensi Akuntabilitas agar terwujudnya Good Governance yang telah dipaparkan maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe Penelitian Kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, khususnya Alokasi Dana Desa di Desa Bulurejo Kecamatan – Benjeng – Kabupaten Gresik. Menurut (Sugiono, 2009:15), Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperipem) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analasis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi da dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
33
34
3.2
Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan Good Governace ini adalah di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena Akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya Good Governance.
3.3
Fokus Penelitian Berdasarkan penelitian di lapangan terdapat hal – halyang perlu dibahas, sehingga dari hal tersebut untuk pembatasan lingkup penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance yaitu : 3.3.1 Akuntabilitas a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality) :
Demi kepatuhan terhadap hukum dan agar terhindar dari korupsi dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Bulurejo sudah menjalankan apa yangtelah diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2009 dan Peraturan Bupati tahun 2014?
35
b. Akuntabilitas Proses (Process Accountability) :
Sebagai Institusi Pengelola dan Pelaksana Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa sudah membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tahun 2014 ?
Apakah pemerintah desa sudah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Kepala Desa sudah menjalankan tugas menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa sudah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Bendahara sudah menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD?
Apakah Pemerintah Desa sudah menerapkan penggunaan Alokasi Dana Desa Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat ?
36
c. Akuntabilitas Program (Program Accountability) :
Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penyusunan Program Rencana Penggunaan Dana ?
Program apa sajakah yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ?
Dalam Belanja Pemberdayaan Masyarakat program apa saja yang sudah dijalankan dan sudah optimalkah program tersebut?
d.Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability),
Apakah
Ketua
tim
pelaksana
sudah
menyampaikan
informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa?
Bentuk transparansi kebijakan apa yang sudah di sampaikan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa ?
3.3.2 Good Governance a. Partisipasi
Keterlibatan
hal
apakah
yang
diikuti
masyarakat
dalam
penyelenggaraan Alokasi Dana Desa ? b. Supremasi Hukum
Agar terhindar dari Korupsi.Kolusi dan Nepotisme Sudahkah pemerintah desa membangun hukum yang sehat ?
37
c. Transparansi
Apakah pemerintah desa sudah terbuka tentang informasi Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat ?
d. Cepat tanggap
Sudah selesai tepat waktu kah
pelaksanaan penggunaan dana
alokasi dana Desa ? e. Berorientasi Kepada Masyarakat
Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, apakah dalam program tersebut berorientasi kepada kepentingan masyrakat ?
f. Keadilan
Apakah program Alokasi Dana Desa sudah memperhatikan kepentingan masyarakat miskin ?
g. Efektif dan Efesien
Dalam pelaksanaannya apakah masing – masing struktur pelaksana Alokasi Dana Desa berjalan sesuai TUPOKSI ?
h. Bertanggung Jawab
Apakah Tim Pelaksana selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ?
i. Visi Strategi
Apakah pemerintah desa mempunyai visi dan misi jauh kedepan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ?
38
3.4
Subyek dan Sumber Informasi Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber informasi akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber informasi dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan yaitu : 1. Narasumber atau Informan Pada Penelitian Kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberikan respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut Informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diletiti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil atau tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Narasumber atau informan di Penelitian Kualitatif ini yaitu Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Pengelolahan Alokasi Dana Des, Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, Bendahara sebagai pengelola tata usaha keuangan dan Tokoh Masyarakat sebagai monitoring Pemerintah Desa. 2. Dokumen atau Arsip Merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dan bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat, rekaman, gambar, dan benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
39
3.5
Teknik Pengumpulan Data Dalam mewujudkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneiliti akan melakukan wawancara, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam penelitian Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.
3.6
Teknik Analisis Data Menurut (Sugiyono, 2006: 277) penelitian ini berproses mulai dari tahap penyediaan data, reduksi atau seleksi data, display atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan data. Data proses diatas tidak berjalan secara linear, tapi bersifat simultan atau siklus yang interakif. Karena itu dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti idealnya harus melalui tahapan sebagai berikut :
40
1. Pengumpulan data, data yang ada dicari dan dikumpulkan semua. Pada tahap ini, peneliti juga bisa memulai proses klasifikasi alat (secara umum). Pada proses ini idealnya seorang peneliti juga melakukan pelacakan, pencatatan, pengorganisasian data yang relevan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti. 2. Membuat simpulan sementara, menguji kembali dengan metode triangulasi, baik menggunakan triangulasi peneliti, teori, data, maupun metode. Dan tahap terakhir, yaitu membuat pernyataan atau simpulan mengenai apa yang dimengertinya secara bulat tentang suatu masalah yang ditelitidalam bahasa kualitatif yang diskriptif dan bersifat interpretative. 3.7
Keabsahan Data Keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal, (transferability), dan reabilitas (dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (konfrimability) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014).Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan poada data
yang
diperoleh.Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas
41
(validitas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam- macam pengujian kredibilitas menurut (Sugiono, 2014) antara lain dilakukan dengan
perpanjangan
pengamatan,
peningkatan
ketekunan
dalam
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan membercheck.Untuk melihat keabsahan data peneliti menggunakan tiangulasi karena ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.
Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang diangap benar.
Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan
42
selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang- ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
DESKRIPSI UMUM 4.1.1
Data Wilayah Secara geografis Desa Bulurejo merupakan salah satu desa di
wilayah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik berjarak kurang lebih 20 km dari pusat Kantor Kecamatan dan 0,1 km dari Kantor Kabupaten Gresik. Ketinggian rata – rata Desa Bulurejo adalah 4 m dari permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klampok
sebelah selatan
berbatasan dengan Desa Bengkelo lor sebelah timur berbatasan dengan Desa Dadapkuning - cerme sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Munggugianti, Bagian utara Desa Bulurejo di dominasi oleh pemukiman warga Dusun Nyanyat yang sebagian besar berpencaharian sebagai petani dan industri rumah tangga Kerupuk, sawah garapan petani sekitar 25 Ha, sebelah selatan warga dusun kacangan, balongwangon yang berbatasan dengan desa bengkelo lor dan Gluranploso, sebagian besar warga berpencaharian sebagai petani dengan luas sawah 65 Ha. Sebelah barat adalah warga Dusun Benjeng berbatasan dengan desa Munggugianti sebagian wagra berpencaharian sebagai petani, wiraswasta dan pedagang dan sebelah timur Dusun Bulurejo dan Kacangan berbatasan dengan desa Dermo dan Dadapkuning-cerme, sebagian besar warga berpencaharian sebagai petani dan wiraswasta dengan luas sawah 55 Ha. Total luas
43
44
wilayah Desa Bulurejo adalah 176.113 Ha. Luas wilayah perdusun disajikan seperti Tabel 1. Tabel 1.1 Luas wilayah perdusun
NO.
DUSUN
LUAS WILAYAH (Ha)
1
Dusun Bulurejo
28
2
Dusun Nyanyat
67
3
Dusun Rayung
12
4
Dusun Benjeng
30
5
Dusun Balongwangon
15
6
Dusun Kacangan
47
Sumber : Data monografi profil Desa Bulurejo tahun 2014
45
4.1.2
Demografi Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Pemerintahan Desa
Bulurejo tahun 2014, jumlah penduduk Desa Bulurejo terdiri dari 1053 KK, dengan jumlah total 3293 jiwa, dengan rincian 1672 laki-laki dan 1821 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 2. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Keluarga Jumlah Penduduk No
Dusun
Jumlah KK L
P
Jumlah
1
Dusun Bulurejo
361
381
742
207
2
Dusun Nyanyat
364
405
769
287
3
Dusun Rayung
236
270
506
143
4
Dusun Benjeng
332
341
673
215
5
Dusun Balongwangon
133
210
343
87
6
Dusun Kacangan
246
214
460
114
1672
1821
3293
1053
Jumlah
Sumber : Data monografi profil Desa Bulurejo tahun 2014 Kepadatan penduduk tertinggi adalah dusun Nyanyat, rata rata dihuni 679 jiwa per m2. Dan kepadatan terendah ada di dusun Balongwangon dengan rata-rata dihuni 343 jiwa per m2. Berdasarkan usia, penduduk Desa Bulurejo, dapat di golongkan seperti tercantum dalam Tabel 3. di bawah ini.
46
Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut usia Dusun Bulurejo
No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
46
57
103
2
6 – 15
48
46
94
3
16 – 25
169
177
346
74
79
153
24
22
46
360
371
742
Dusun Bulurejo 4 5
26 – 55 > 55
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014 Tabel 3.2 Jumlah penduduk menurut usia Dusun Nyanyat
No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
59
69
128
2
6 – 15
55
62
117
3
16 – 25
173
187
360
59
67
126
19
20
39
364
405
769
Dusun Nyanyat 4 5
26 – 55 > 55
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014
47
Tabel 3.3. Jumlah penduduk menurut usia Dusun Rayung
No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
33
41
74
2
6 – 15
53
46
99
3
16 – 25
94
89
183
42
72
114
14
22
36
236
270
506
Dusun Rayung 26 – 55
4 5
> 55
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014 Tabel 3.4. Jumlah penduduk menurut usia Dusun Benjeng
No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
42
42
84
2
6 – 15
61
68
129
3
16 – 25
137
141
278
4
26 – 55
67
62
129
25
28
53
332
241
673
Dusun Benjeng
5
> 55
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014
48
Tabel 3.5. Jumlah penduduk menurut usia Dusun Balongwangon No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
14
36
50
2
6 – 15
27
38
65
3
16 – 25
63
79
142
18
28
46
11
29
40
133
210
343
26 – 55
4 5
Dusun Balongwangon
> 55
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014 Tabel 3.6. Jumlah penduduk menurut usia Dusun Kacangan No
Klasifikasi Usia
Jumlah Penduduk Dusun L
P
Jumlah
1
0–5
18
22
40
2
6 – 15
37
23
60
3
16 – 25
133
122
155
40
31
71
18
16
34
246
214
460
4 5
26 – 55 > 55
Dusun Kacangan
Sumber : data sensus penduduk Desa Bulurejo tahun 2014 Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, jumlah balita tertinggi ada di dusun Nyanyat sedangkan jumlah balita terendah ada di dusun Balongwangon Jumlah usia produktif tertinggi ada di dusun Nyanyat sedangkan usia produktif terendah ada di dusun Rayung Jumlah lanjut usia tertinggi ada di dusun Nyanyat dan terendah ada di dusun Rayung.
49
4.1.3
Keadaan Sosial Keadaan sosial Desa Bulurejo, dalam dokumen RPJM Desa ini, di
potret dari data-data tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kelestarian lembaga kebudayaan yang berkembang di Desa Bulurejo a.
Tingkat pendidikan Tingkat
pendidikan
Desa
Bulurejo
dapat
dilihat
sebagaimana tabel 5. Tabel 5.1 Layanan pendidikan Desa Bulurejo No.
Layanan Pendidikan
Jumlah
Satuan
1
PAUD
2
Unit
2
TK/RA
3
Unit
3
SD/MI
3
Unit
4
SMP/MTs
2
Unit
5
SMA/MA
2
Unit
6
Pendidikan luar sekolah
-
Unit
Sumber : RPJM Desa Bulurejo tahun 2014 b.
Derajat kesehatan penduduk Derajat kesehatan penduduk Desa Bulurejo dapat dibaca
atau dicerrminkan dari dari jumlah layanan kesehatan yang tersedia di desa dan jumlah wabah/kasus penyakit yang pernah terjadi di DesaBulurejo seperti tabel 6. Tabel 6.1 Layanan kesehatan dan wabah/kasus penyakit yang pernah/sering terjadi di desa Bulurejo
50
No.
Jumlah/
Layanan dan Kasus Kesehatan
Frekwensi
Satuan
1
Polindes/ Poskesdes/ Ponkesdes
-
Unit
2
Posyandu
6
Unit
3
Kasus Demam Berdarah
4
Kejadian/th
4
Kasus Desentri
7
Kejadian/th
5
Kasus Flu Burung
-
Kejadian/th
6
Kasus Malaria
8
Kejadian/th
7
Kasus TBC
1
Kejadian/th
8
Anak/ balita Gizi Buruk
2
Orang
9
Penyandang difabel
3
Orang
10
Anak berkebutuhan khusus
4
Orang
Sumber : data puskesmas dan polindes tahun 2014 c.
Kebudayaan dan Kelembagan Adat yang Berkembang Kegiatan kebudayaan Desa Bulurejo di dominasi oleh
budaya agama Islam, dan budaya adat Jawa dengan kegiatan sebagai berikut, seperti tabel 7. Tabel 7.1 Kegiatan Kebudayaan Warga Desa Bulurejo
No.
Kegiatan Kebudayaan
Jumlah/ Frekwensi
Satuan
1
Tegal Desa
1
Kegiatan/th
2
PHBI
1
Kegiatan/th
3
PHBN
1
Kegiatan/th
4
Kegiatan Karang taruna
2
Kegiatan/th
Sumber : Dokumen desa bulurejo tahun 2014
51
d.
Keadaan Ekonomi Keadaan ekonomi Desa Bulurejo dalam dokumen RPJM
Desa ini, dicerminkan dari data tingkat kemiskinan dan kesejahteraan,
produk
unggulan
desa,
dan
perlembangan
pendapatan asli desa. Kemiskinan dan kesejahteraan penduduk Dari hasil survey desa sendiri menurut klasifikasi kesejahteraan dan kemiskinan secara partisipatif diperoleh data tingkat kemiskinan dan kesejahteraan Desa Bulurejo adalah sebagai berikut,seperti tabel Tabel 8.1 Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan Jumlah KK No.
Prosentase KK Miskin
Dusun Kaya
Sedang
Miskin
(%)
1
Dusun Bulurejo
42
103
62
207
2
Dusun Nyanyat
58
143
86
287
3
Dusun Rayung
28
83
32
143
4
Dusun Benjeng
46
103
66
215
5
Dusun Balongwangon
16
37
34
87
6
Dusun Kacangan
18
56
38
114
Sumber : RPJM Desa Bulurejo tahun 2014
52
4.1.4
Profil Kantor Pemerintahan Desa Pemerintahan
desa
adalah
suatu
kegiatan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai Kesatuan Masyarakat termasuk di dalamnya Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan
terendah
langsung
di
bawah
Camat
dan
berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Untuk terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa serta tercapainya
daya
guna
dan
hasil
guna
secara
optimal
dalam
Penyelenggaraan Opersional Pemerintah Desa tersebut di atas, perlu adanya Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Tahun 2014 yang meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 4.1.5
Dasar Hukum Pertangungjawaban Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng,
Kabupaten Gresik dalam tahun 2014 disusun dengan berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
53
2. Undang-Undang Nomor 02 tahun 1965 Tentang Batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1965) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.
54
4.1.6
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 2 tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Struktur organisasi pemerintahan Desa Bulurejo ditetapkan sebagaimana bagan berikut Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulurejo
55
4.1.7
Visi dan Misi Pemerintahan Desa Visi dan Misi Proses penyusuan Visi dan Misi Desa Bulurejo dilakukan secara partisipatif dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Desa terpilih, yang telah ditetapkan sebelum mencalonkan diri menjadi kepala Desa. Visi dan Misi Kepala Desa kemudian ditetapkan menjadi Visi dan Misi Desa Bulurejo tahun 2014-2015 a. Visi Pemerintahan dan rakyat secara manunggal memiliki dan menyatakan bahwa Visi Desa Bulurejo adalah; “Membangun Desa yang Mandiri, Sejahtera, Adil dan Damai” Pernyatan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Bulurejo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Bulurejo yang maju dalam bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, perekonomian, Pemerintahan dan Sosial budaya sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang Sejahtera lajir batin. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi kemajuan pembangunan desa diberbagai bidang, utamanya Pertanian dan kewirausahaan.
56
b. Misi Untuk mewujudkan Visi Desa seperti tersebut di atas, ditetapkan Misi Desa Bulurejo sebagai berikut: 1. Memastikan ; a. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat desa; b. Membangun d e s a d a n masyarakat untuk menata diri dan lingkungan
yang
memungkinkan
masyarakat
terlibat
aktif, produktif dan berinisiatif. c. Menampung
aspirasi
kebutuhan
masyarakat
yang
dipadukan dengan program – program pembangunan di Desa; d. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; 2. Mengupayakan ; a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan; b.
Menjamin
terciptanya
sinkronisasi
dan
sinergi
konsistensi
anatara
dengan pelaksanaan pembangunan daerah; c. Menjamin
keterkaitan
dan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. Mengoptimalkan pertisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
57
3. Merencanakan a. desa
memiliki
rencana
induk
pembangunan
yang
berkesinambungan dalam waktu 5 tahun; b. desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Melaksanakan : a. Pembangunan 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa 2. Meningkatkan sumber daya alam yang ada 3. Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa 4. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
berswadaya membangun desa b. Pemerintahan 1. Menciptakan
Sistem
Pemerintahan
yang
Baik
dan Demokratis c. Kemasyarakatan 1. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah 2. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
58
3. Meningkatkan Kesejahteraan melalui peran aktif warga dalam kegiatan PKK, Posyandu, Karang taruna dan organisasi lainnya 4.1.8
Kebijakan Pembangunan 1.
Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5
tahun ke depan, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok warga, pembangunan pengadaan dan perbaikan prasarana dasar desa, pengadaan dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,
serta
dan
pengentasan
kemiskinan
melalui
pemberdayaan ibu dan industri rumah tangga. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga, arah pembangunan difokuskan pada program kerja pembangunan a. Meningkatnya
profesionalisme
Meningkatnya kinerja
aparatur
penyelenggaraan tata
desa
dengan
pemerintahan
yang baik dan bersih b. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing melalui kewirausahaan dan keterampilan. c. Manfaat
dan
terkelolanya
sumber
daya
alam
berbasis
yang
saling
kelestarian lingkungan hidup, d. Meningkatnya
hubungan
kerjasama
menguntungkan dengan berbagai pihak
59
e. Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
sesuai
dengan
standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat Dalam hal pembangunan pengadaan dan perbaikan prasarana dasar desa, arah pembangunan difokuskan pada program kerja pembangunan 1. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang
mengacu
pada
peningkatan taraf kesejahteraan
masyarakat 2. pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka
untuk
Meningkatkan
melaksanakan pembangunan
pembangunan
yaitu
infrastruktur desa yang
ditekankan pada upaya Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum. Dalam hal pembangunanpeningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, arah pembangunan difokuskan pada program kerja pembangunan 1. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader
kesehatan
kemudahan
pelayanan
Desa,
tokoh
kesehatan
masyarakat melalui
dan
pelatihan,
sosialisasi dan pendekatan. 2. Peningkatan
pembangunan
sarana
dan
prasarana
Pendidikan dan kesehatan seperti pembangunan
60
PAUD, TK, Poskesdes dan Fasilitas penunjang lainnya 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan sarana tersebut dengan upaya rehabilitasi dan pemeliharaan melaui swadaya, iuran atau bantuan yang tidak mengikat lainnya Dalam
hal
pengentasan
kemiskinan
melalui
pemberdayaan ibu, peningkatan peran koperasi dan industri atau usaha rumah tangga, arah pembangunan difokuskan pada program kerja pembangunan 1. Terciptanya kemakmuran masyarakat terlihat dari terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin yang menititik beratkan pada peningkatan kwalitas
sumber
daya
manusia
dengan
kegiatan
kewirausahaan dan lapangan kerja baru 2. Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya
kualitas
sumber
daya
manusia dengan
pelatihan, sosialisasi dan membantu modal usaha 3. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah Sementara untuk mecegah kerusakan lingkungan arah pembangunan desa difokuskan pada program
61
1. Mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan dari hasilhasil pembangunan, sarana dan prasarana dan pembangunan lain sebagai sumber- sumber kekayaan desa yang dilestarikan dan berdaya guna. 2. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan desa yang berorientasi pada pelestarian kegiatan dan pembangunan untuk meneruskannya akan adanya swadaya dan partisipatif masyarakat. 4.1.9
Program Pembangunan Desa Berdasarkan analisis potensi, masalah, dan tindakan pemecahan
masalah prioritas program pembangunan Desa Bulurejo, direncanakan sesuai dengan arah kebijkan pembanguan Desa Bulurejo Tahun 20142019. Berikut ini adalah program kerja pembangunan Desa sesuai dengan arah pembangunan desa. Program kerja ini disusun dalam matriks yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Bulurejo selama lima tahun, dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga, program pembangunan pada tahun 3 tahun pertama adalah 1. Membangun perekonomian 2. Menciptakan lapangan kerja dan fasilitas kebutuhan mendesak, dst Selanjutnya, pada 2 tahun terakhir, adalah 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan pelayanan 2. Meningkatkan program sarana prasarana dst
62
Target minimal yang hendak dicapai dalam 5 tahun adalah 1. Menciptakan kesejahteraan desa 2. Pertumbuhan ekonomi Dalam hal pembangunan pengadaan dan perbaikan prasarana dasar desa, program pembangunan pada tahun 3 tahun pertama adalah 1. Pemeliharaan dan perawatan secara rutin 2. Swadaya masyarakat setempat dst Selanjutnya, pada 2 tahun terakhir, adalah 1. Meningkatkan fungsi sarana prasarana 2. Memeliharaan dan swadaya .dst Target minimal yang hendak dicapai dalam 5 tahun adalah 1. Mengembangkan sarana dan prasarana 2. Pemeliharaan dan swadaya Dalam hal pembangunan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, program pembangunan pada tahun 3 tahun pertama adalah 1. Memaksimalkan peran serta masrarakat 2. Menurunkan angka putus sekolah dst Selanjutnya, pada 2 tahun terakhir, adalah 1. Program pelatihan dan bimbingan 2. Meminimalisir masalah pendidikan dan kesehatan dst
63
Target minimal yang hendak dicapai dalam 5 tahun adalah 1. Mewujudkan masrarakat yang sejahtera dan mandiri 2. Meningkatkan pola hidup sehat 4.2.0
Strategi Pencapaian Dari kegiatan prioritas yang diprogramkan dan direncanakan setiap
tahun, Desa Bulurejo mengupayakan langkah-langkah strategi tahapan untuk mencapai tujuan program. Strategi yang dilakukan desa adalah 1. Menetapkan target capaian yang terukur untuk masing-masing program setiap tahun. 2. Menggerakkan swadaya masyarakat dan kesadaran gotong-royong tiap-tiap dusun. 3. Melakukan peningkatan target perolehan PAD, dan dana perimbangan keuagan pemerintah pusat dan daerah melauli pemanfaatan optimal dana ADD serta bantuan pemerintah kabupaten dan propinsi untuk desa. 4. Mengoptimalkan potensi dan dukungan sumber daya terutama pendanaan program, melalui upaya pengawalan usulan di musrenbang kecamatan, kabupaten, propinsi dan melalui program program nasional, serta CSR Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh
64
desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, PNPM dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta. Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapatdapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan perangkatnya, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh kelompok-kelompok tani, sedangjan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid. Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut : 1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi 2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
65
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak 4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD 2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut. 3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaiancapaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbang Desa.
66
4.2
TEMUAN PENELITI 4.2.1
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh UNPD, Good governance akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa merupakan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan akuntabilitas Alokasi Dana Desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat Akuntabilitas dalam implementasi Alokasi Dana Desa dimulai dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan serta Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik No. 09 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014.
67
Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui musyawarah desa, berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara
kepada
Kepala Desa,
Sekretaris Desa atau Ketua Tim
Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa, dapat bahwa
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
diketahui
bahwa pihak
Pemerintah Desa telah mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep 4 Dimensi Akuntabilitas, kendatipun belum sepenuhnya maksimal, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut : a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bulurejo Bapak Imam Shofwan : “kita sudah menjalankan Peraturan Daerah (PERDA) Gresik tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014, yaitu dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa kita terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dan serta kita menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rincian
68
Rencana Penggunaan Dana (RPD) setiap kegiatan”. (wawancara, 15 juni 2015, pk. 09.00) Bapak Wasil sebagai tokoh masyarakat menyampaikan : “saya tidak tau apa itu add mas, sepertinya hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang tau apa itu add” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 19.00) Ditambahkan oleh Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat : “kita tokoh masyarakat hanya beberapa yang dilibatkan, saya termasuk salah satunya yang dilibatkan,hukum yang dilakukan pemerintah desa bulurejo salah satunya adalah dengan menggunakan ADD sesuai dengan PERBUP” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 19.20) Bapak Ach. Rianto selaku tokoh masyarakat mengatakan : “untuk jujur atau tidaknya dan menaati hukum, desa bulurejo sudah menjalankannya, dalam rapat disebutkan sumber dana dan besaran add, mekanisme,pelaksanaan dan pencairan add” (wawancara, 15 juni 2015, 19.45) Bapak Muslikan sebagai anggota BPD menyampaikan bahwa : “saya sebagai anggota BPD, dalam urusan Program Alokasi Dana Desa kami selalu dilibatkan dalam rapat, dimana dalam PERBUP Gresik menetapkan untuk menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa harus melalui mekanisme dan persyaratannya. Contohnya dalam Rencana Penggunaan Dana harus ada tanda tangan dari BPD sebelum diserahkan kepada Tim Pendamping (Kecamatan)”(wawancara, 23 Juni 2015, pk.20.15) Hal ini perlu dilakukan demi kepatuhan terhadap hukum agar terhindar dari korupsi dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, dan didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat proses dan prosedur yang harus dijalankan demi kelancaran dalam pelaksanaan.
69
b. Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. Prosedur dalam Alokasi Dana Desa perlu adanya sebuah Tim dalam pelaksanaanya, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bulurejo Bapak Imam Shofwan : “saya sudah membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap kegiatan. saya membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai Ketua Pelaksana dan 2 (dua) orang terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagai Anggota”. (wawancara, 15 juni 2015, pk. 09.15) Menurut tokoh masyarakat Bapak Achmad Rianto menyampaikan bahwa : “saya pernah dilibatkan dalam keanggotaan program Alokasi Dana Desa, dimana waktu rapat desa saya dipilih sebagai anggota untuk memonitoring atau pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tapi setelah itu saya diganti oleh orang lain, tidak tau kenapa” (wawancara, 24 Juni 2015, pk. 09.30) Di tambahkan oleh Ketua RT 05 Bapak Achmad Mardjan : “saya waktu itu ikut dalam rapat desa dalam pembahasan Program Alokasi Dana Desa, banyak unsur pemerintahan yang dilibatkan dalam rapat tersebut termasuk RT” (wawancara, 14 Juni 2015, pk. 19.00)
70
Bapak wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “untuk proses pengambilan keputusan saya juga tidak tau mas, kan saya tidak dilibatkan dalam rapat” (wawancara,23 juni 2015, pk. 09.15) Ditambahan oleh Bapak ichwan selaku tokoh masyarakat : “proses dan prosedurnya panjang mas, yang saya ingat ya mulai dari pembentukan tim pelaksana, membuat RPD disaksikan atau dihadiri oleh pihak pemerintah desa dan lembaga masyarakat” (wawancara, 23 juni 2015, pk. 09.30) Setelah itu Kepala Desa Bulurejo Bapak Imam Shofwan juga menambahkan bahwa setelah pembentukan Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa, tugas berikutnya adalah : “saya juga membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa ini disetujui bersama dalam rapat Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan lembaga Kemasyarakatan” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 09.20) Bapak Arifin Ketua RT 08 menyampaikan bahwa : “waktu itu dalam rapat desa membahas Rencana Penggunaan Dana, saya diundang, dimana banyak yang dilibatkan seperti BPD, Ketua RT dan Ketua RW, dan lembaga kemasyarakatan” (wawancara, 23 Juni 2015, pk. 19.45) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD)
yang
melalui
musyawarah
bersama
Badan
Permusyawaratan Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa
dengan
berpedoman
pada
Peraturan
Bupati
Gresik,
Pemerintah Desa harus menjalankan program tersebut sesuai
71
dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, hal ini disampaikan Ketua Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Bapak Karman : “saya sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD, kegiatan yang sudah saya jalankan bersama tim salah satunya adalah Belanja Aparatur (Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Bendahara Desa, Tunjangan BPD), Belanja Operasional dan Pemeliharaan (Biaya Pendukung Sekretariat Desa, Biaya Sekretariat BPD, Biaya Pemeliharaan)” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 10.00)
Rencana
Penggunaan
Dana
(RPD)
disusun
untuk
mencairkan dana Alokasi Dana Desa, dalam pencairan Alokasi Dana Desa ada mekanisme dan persyaratan pencairannya, hal ini di sampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa Bapak Karman : “saya dan bersama tim menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dengan mekanisme yaitu Pemerintah Desa sudah membuka Rekening Desa pada bank jatim cabang gresik, setelah itu Alokasi Dana Desa akan dicairkan melalui 2 Tahap yang mana Tahap I di cairkan mulai Bulan Maret 2014 dan Tahap II dicairkan mulai Bulan Juli sampai Bulan Oktober 2014, untuk persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa saya juga sudah membuat Surat pengantar dari camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD, Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap I, Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2014 yang telah diumumkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik, Foto copy SPJ penggunaan dana ADD yang diterima sebelumnya, Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun 2014, Rincian RPD tiap kegiatan ADD Tahap I dan Tahap II Tahun 2014, Setiap Pencairan tahap I dan tahap II harus mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ADD Tahap I yang
72
ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00, Foto copy buku Rekening Kas Pemerintah Desa, Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2014, Fotocopy NPWP Bendahara Desa, Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ADD Tahun 2014 dan Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00 untuk pencairan Alokasi Dana Desa” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 10.20) Mekanisme dan persyaratan pencairannya dilakukan agar didalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa bisa digunakan untuk paling banyak 30 % dan paling sedikit 70%, seperti yang disampaikan Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa Bapak Karman : “ saya sudah menjalankan Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik tahun 2014 dengan penerapan 30 % untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Pemerintah Desa dan 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat, salah satu untuk Belanja Aparatur yang kita jalankan yaitu (Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa), Belanja Operasional Pemerintah Desa yang kita jalankan yaitu (Biaya pemeliharaan meliputi : Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa/BPD, Pemeliharaan kendaraan Dinas, Pemeliharaan alatalat Kantor). Dan salah satu untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat yaitu (Biaya Perbaikan Sarana Publik Skala Kecil meliputi Perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) dan Perbaikan Jalan Lingkungan.” (wawancara, 15 juni 2015, pk. 11.00)
Dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa, bendahara wajib menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana atas persetujuan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan
73
Keuangan Desa, dan menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa Bapak Nasution : “saya menyusun laporan penggunaan dan surat Pertanggungjawaban Penggunaan ADD, isi Penyusunan Penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan (SPJ) Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik tahun 2014 yaitu salah satunya yang saya buat adalah Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai dengan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD. Setiap Penerimaan dan Pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu khusus ADD. Setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota dan/atau tanda terima dari penyedia barang/jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima wajib : Mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, Persetujuan dari Kepala Desa terhadap pengeluaran dana dimaksud, Pernyataan LUNAS DIBAYAR dari Bendahara Desa, Khusus untuk SPJ kegiatan fisik wajib disertai foto perkembangan proyek mulai 0% (nol persen) pada saat sebelum dimulai, 50% (lima puluh persen) pada saat kegiatan berjalan dan 100% (seratus persen) pada saat kegiatan selesai.” (wawancara,15 juni 2015, pk.11.15) c. Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Dalam program Alokasi Dana Desa penyusunannya tidak lepas dari pihak – pihak terkait yaitu perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan
74
tokoh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa Bapak Karman: “seperti yang di atur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Gresik tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014, bahwa dalam melaksanaan ADD Pemerintah Desa harus terlebih dahulu menyusun Program Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan saya melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan lembaga Kemasyarakatan” (wawancara, 16 Juni 2015, pk.08.00) Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa Bapak Karman juga menambahkan dalam penggunaannya program yang sudah berjalan
sesuai
Rencana
Penggunaan
Dana
seperti
yang
disampaikan : “Program yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah Program Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Pemerintah Desa dan serta Program Belanja Pemberdayaan Masyarakat.” (wawancara, 16 Juni 2015, pk. 08.00) Mas Prima selaku Ketua Karang Taruna menyampaikan : “dulu saya pernah sering diajak rapat desa mengenai Alokasi Dana Desa Ini, tapi beberapa terakhir waktu itu saya sudah tidak pernah diajak lagi, tidak tau kenapa” (wawancara, 23 Juni 2015, pk. 20.45) Pernyataan di tambahkan oleh Ibu Nur selaku Kelompok Ibu PKK: “dalam kegiatan program Alokasi Dana Desa, kami ibuibuk PKK tidak dilibatkan dalam rapat desa ataupun musrenbang, bahkan kami pun tidak tau apa-apa soal program Alokasi Dana Desa itu” (wawancara, 14 Juni 2015, pk. 20.00)
75
Achmad Rianto selaku tokoh masyarakat menyampaikan : “waktu itu kalau tidak salah saya diajak dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan Sarana Publik Skala Kecil (Perbaikan Jalan Lingkungan)” (wawancara, 24 Juni 2015, pk. 09.30) Di tambahkan oleh Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat : “program-program apa saja saya tidak tau, pernah ada perbaikan jalan lingkungan tapi tidak tau itu termasuk add apa bukan” (wawancara,16 juni 2015, pk.19.30) Program yang sudah dijalankan dan dioptimalkan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, yaitu Program Belanja Pemberdayaan Masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Bapak Karman: “tim kami sudah menjalankan dan mengoptimalkan dalam Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan salah satunya adalah Biaya Perbaikan Sarana Publik Skala Kecil yaitu (Pemeliharaan jalan poros desa (JPD) dan atau jalan lingkungan), Biaya Penyediaan Data dan Pembuatan Laporan yaitu (Penyusunan APBDes,LPPD,LKPJ, Pelaporan Pertanggungjawaban ADD). Pelatihan atau Bantuan Modal Pengadaan Teknologi Tepat Guna yaitu (Pemasangan Jaringan Internet), Peningkatan Bidang Kesehatan (Menunjang Kegiatan Keluarga Berencana, Peningkatan Gizi Keluarga dan Balita serta Posyandu), Bidang Pendidikan yaitu (Pemberi Makanan tambahan anak sekolah, Bantuan Operasional PAUD, Bantuan Operasional TPQ), Pengembangan Sosial Budaya yaitu (Bantuan Kegiatan Karangtaruna), Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yaitu (Insentif Ketua RT, Insentif RW, Insentif Ketua LMD, Insentif Pengurus LMD, Insentif Ketua Tim Penggerak PKK, Insentif Kader KPMD PNPM Mandiri, Insentif Ketua PKBD, Insentif Sub PKBD, Insentif Ketua Karangtaruna, Musrenbang, Bulan Bhakti Gotong-royong, Pembinaan 10 Program Pokok PKK)” (wawancara, 16 Juni 2015, pk. 08.30)
76
d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas
yang
terkait
dengan
pertanggungjawaban
pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan,
agar masyarakat tau
perlu adanya transparansi seperti yang di sampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Bapak Karman: “Untuk menyampaikan informasi atau pengumuman kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa, kita sampaikan dalam rapat desa setiap 6 bulan sekali” (wawancara, 16 Juni 2015, pk.09.00) Dan ditambahkan lagi oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Bapak Karman : “Dalam setiap rapat desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK, lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, kami Pemerintah Desa selalu menyampaikan informasi terbaru tentang perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan itulah bentuk tranparansi kebijakan yang sudah diberikan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.” (wawancara,16 Juni 2015, pk. 09.30)
77
Bapak Ichwan selaku tokoh masyakat menyampaikan : “untuk tranparansi kebijakan yang dibuat ya ada mas, setiap 6 bulan sekali rapat,kotak saran ada,dipapan pengumuman, banner juga ada mas” (wawancara, 16 juni 2015, pk. 20.00) Bapak wasil selaku tokoh masyarakat bersependapat dengan Bapak Ichwan : “hanya beberapa tokoh masyarakat, bapak RT,RW,Kasun dan BPD saja yang tau soal transparansi atau tidaknya Pemerintah Desa Bulurejo dalam melaksanakan program ADD, selebihnya ya saya tidak tau mas” (wawancara, 16 juni 2015, pk. 20.30) Bapak Rianto selaku tokoh masyarakat menyampaikan : “saya diundang dalam rapat desa, waktu itu menyampaikan pengumuman tentang selesainya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, dan juga kami bisa melihat hasil tersebut di papan pengumuman balai desa tentang penggunaan dana” (wawancara, 23 Juni 2015, pk. 20.00)
78
4.2.2
Mewujudkan Good Governance
Pemerintahan
yang
demokratis
dalam
pemerintahannya
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Partisipasi rakyat disini akan berdampak pada proses evaluasi maupun monitoring kinerja pemerintah sehingga meminimalisir panyalahgunaan wewenang (Abdul Salam
(editor),
2006).
Untuk
mewujudkan
pemerintahan
yang
memberikan ruangan partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga diluar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya check dan balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketigannya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Agus Dwiyanto dalam Suparto Wijoyo (editor), 2006).
Salah satu makna penting dari good governanve adalah keterlibatan aktor-aktor diluar Negara dalam merespon masalah-masalah publik. Dalam pelayanan public keterlibatan masyarakat sipil dan mekanisme pasar sudah banyak terjadi, sehingga praktik good governance sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi. Namun Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur (dalam Suparto Wijoyo (editor), 2006) menyebutkan ciri yang menggambarkan praktik penyelengaraan pelayanan publik sekarang ini adalah
rendahnya
peran
masyarakat
dan
stakeholders
dalam
79
peyelenggaraan pelayanan public. Dalam konsep ini, peran warga yang utama hanyalah menggunakan pelayanan publik, yang telah diberikan oleh pemerintah, apapun jenis dan kualitasnya. Mereka tidak memiliki pilihan mengenai jenis pelayanan, kualitas, kuantitas, dan cara memperolehnya karena semuannya telah ditentukan oleh pemerintah.
Masyarakat dan warga pengguna tidak memiliki hak untuk ikut terlibat dalam proses kreasi, pengaturan, dan peyelenggaraan. Akibatnya, warga dan stakeholders bukan hanya merasa teralineasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik tetapi juga pelayanan tersebut sering tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Pemerintah
Desa sudah mencoba
untuk
mengaplikasikan
konsep-konsep Good Governance dari pernyataan (UNDP tahun 1997) agar masyarakat bisa merasakan Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal sebagai berikut : a. Partisipasi / Participation Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia, partisipasi secara sederhana berarti adanya peran sertadalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan. Seperti yang di sampaikan oleh
80
Bapak Ach. Rianto selaku tokoh masyarakat: “kami masyarakat sangat senang karena dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kami selalu dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan rapat desa atau Musrenbang, kami dilibatkan untuk mengikuti pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan Alokasi Dana Desa dan kami masyarakat bisa memberikan solusi kepada pemerintah desa apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat” (wawancara, 17 Juni 2015, pk. 19.00) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “saya tidak berpartisipasi mas, kan saya tidak dikasih kabar kalau ada rapat atau semacamnya” (wawancara, 17 juni 2015, pk. 09.00) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “saya berpartisipasi dalam rapat atau musrenbang yang diselenggrakan pemerintah desa mas,dan juga ikut dalam pengawasan program pembangunan jalan poros desa atau yang bisa disebut jalan penghubung antar desa” (wawancara,19 juni 2015, pk. 08.30) b. Supremasi Hukum / Rule of Law Rule of
law berarti penegakan
hukum yang adil dan tanpa
pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Seperti yang disampaikan tokoh masyarakat Bapak Ach. Rianto : “waktu rapat Musrenbang Alokasi Dana Desa, pemerintah desa pernah menyebutkan bahwa dalam setiap pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa mengacu pada PERDA Gresik dan PERBUP Gresik. Saya lupa tahun dan nomor berapa peraturan itu” (wawancara, 17 Juni 2015, pk. 19.15) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “untuk menaati hukum atau tidaknya saya kurang tau mas,tapi semoga saja pemerintah desa bulurejo berpegang pada aturan yang ada dalam melaksanakan ADD ”(wawancara,17 juni 2015,pk. 09.30)
81
Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “untuk patuh tehadap hukum ya itu pasti mas, pemerintah desa sudah menjalankan semua yang diatur dalam PERBUP contohnya mulai dari menjalankan mekanisme dan pencairan add, juga penyusunan RPD” (wawancara,19 juni 2015, pk. 09.00) c. Transparansi / Transparancy Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap public senhingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang embedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi public yang bergerak atas nama public mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut. Menurut apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT oleh Bapak Ach. Rianto: “saya rasa Pemerintah Desa sudah transparan kepada masyarakat, dengan dilibatkannya kami dalam Rapat Desa atau Musrenbang. Pemerintah Desa menyampaikan perkembangan program Alokasi Dana Desa yang sedang dijalankan oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa” (wawancara, 17 Juni 2015, pk.19.30)
82
Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “sepertinya pemerintah desa bulurejo belum transparan kepada kita, buktinya hanya melibatkan beberapa pihak tokoh masyarakat saja” (wawancara,17 juni 2015, pk. 09.45) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “sudah transparan mas,mulai dari evaluasi dituangkan dirapat 6 bulan sekali, papan pengumuman,banner dan kotak saran untuk warga” (wawancara,19 juni 2015, pk. 09.15) d. Cepat tanggap / Responsiveness Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak
ada
perubahan,
termasuk
dalam
pemberian
pelayanan,
masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah / simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Seperti yang dikatakan Tokoh masyarakat Acmad Rianto: “pemerintah Desa sudah memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat, dengan apa yang sudah menjadi kepentingan public. Contohnya membantu kami dalam penyediaan beras raskin. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa sangat membantu kami” (wawancara, 17 Juni 2015, pk.20.00) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “sepertinya pemerintah desa bulurejo belum tanggap mas,saya belum melihat respon dari pemerintah desa bulurejo” (wawancara, 17 juni 2015, pk. 10.00)
83
Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “pemerintah desa sudah tanggap mas, contohnya diperbaikinya jalan poros desa dimana jalan tersebut sebagai jalan penghubung desa yang sering rusak akibat terkena banjir” (wawancara,19 juni 2015, pk. 09.30 ) e. Membangun Konsensus / Consensus Orientation Berorientasi pada consensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Menurut tokoh masyarakat Bapak Achmad Rianto : “pemerintah Desa sudah memihak kepada kepentingan kita sebagai masyarakat dimana masyarakat dberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam merumuskan kebijakan secara bersama dalam program Alokasi Dana Desa” (wawancara, 17 Juni 2015, pk.20.30) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “pemerintah desa bulurejo hanya melibatkan satu tokoh masyarakat jadinya ya kita tidak bisa merumuskan bersama mengenai add” (wawancara,17 juni 2015, pk. 10.15) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “pemerintah desa sudah membangun consensus tersebut, dalam rapat selalu melibatkan kita tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan” (wawancara,19 juni 2015, pk. 09.45) f. Keadilan / Equity Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan public oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh
84
berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani. Seperti yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Bapak Achmad Rianto : “dengan program Alokasi Dana Desa khususnya masyarakat miskin menjadi sangat diperhatikan oleh Pemerintah Desa, salah satu contoh perhatian yang pernah diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat adalah di berikannya program Peningkatan gizi keluarga, balita, dan lanjut usia bagi Rumah Tangga Miskin dan mensubsidi pengadaan beras murah, program ini membuat masyarakat percaya bahwa Pemerintah Desa adil dalam kepentingan masyarakat miskin” (wawancara, 19 Juni 2015, pk.20.00) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “kurang adil rasanya mas,ya buktinya hanya melibatkan seorang tokoh masyarakat dalam rapat, kalau sudah begini ya tokoh masyarakat lainnya tidak tau” (wawancara, 17 juni 2015, pk. 10.20) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “adil mas, pemerintah desa bulurejo melihat apa yang harus dibenahi dulu dan dibutuhkan masyarakat” (wawancara,19 juni 2015, pk. 10.00) g. Efektif dan Efisien / Effectiveness and Efficiency Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. Menurut Tokoh masyarakat Bapak Achmad Rianto : “pelaksanaan Alokasi Dana Desa saya rasa sudah mencapai sasaran, dibentukya Tim Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya
85
masing-masing yang sesuai dengan kemampuannya, dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di kerjakan dengan tepat waktu” (wawancara, 19 Juni 2015, pk. 20.15) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “kurang tau mas apakah program add itu mencapai sasaran atau belum,kegiatannya saja tidak kelihatan” (wawancara,17 juni 2015, pk. 10.35) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “pemerintah desa bulurejo sudah menjalankan program ADD dengan efektif dan efisien dimana program yang telah dirancang sudah mencapai sasaran dan rencana penggunaan dana” (wawancara,19 juni 2015, pk. 10.15) h. Bertanggungjawab / Accountability Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan public, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang
diterapkan
oleh
organisasi
tersebut,
sudah
sesuaikah
pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Bapak Acmad Rianto selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa : “pemerintah desa sudah bertangggung jawab dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang dijalankan, dilihat dalam setiap proses pekerjaan selalu dikerjakan dengan tepat waktu dan sesuai sasaran, kita selalu dilibatkan dan diberi informasi melalu rapat desa yang dikuti oleh unsur pemrintahan dan tokoh masyarakat” (wawancara, 19 juni 2015, pk.20.30) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “meskipun hanya satu tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam rapat maupun pelaksanaan add, semoga saja pemerintah desa
86
bulurejo bertanggungjawab mas walaupun saya tidak tau prosesnya” (wawancara, 17 juni 2015, pk. 10.45) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “bertanggungjawab mas, pemerintah desa bulurejo menjalankan ADD sesuai aturan hukum dan tepat waktu” (wawancara,19 juni 2015, pk. 10.25)
telah
i. Visi Stratejik / Strategic Vision Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiiki visi jauh kedepan, Pemerintah dan Masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Bapak Ach. Rianto : ”ya tentunya dalam Program Alokasi Dana Desa masyarakat pasti mempunyai Visi kedepan,dan tentunya Visi masyarakat tidak luput dari adanya kerjasama oleh Pemerintah Desa. Maka itu Pemerintah Desa selalu melibatkan kami sebagai masyarakat dalam sebuah Rapat desa atau Musrenbang” (wawancara, 19 Juni 2015, pk.20.45) Bapak Wasil selaku tokoh masyarakat mengatakan : “untuk kedepannya, yang saya mau ya tidak seperti begini lagi mas, lebih melibatkan yang lainnya, agar sama-sama tau” (wawancara,17 juni 2015, pk. 11.00) Bapak Ichwan selaku tokoh masyarakat menambahkan : “kalau visi ya semuanya masyarakat punya keinginan yang sama untuk menjadikan desanya lebih baik mas khusunya di dalam program ADD ini ” (wawancara, 19 juni 2015, pk. 10.35)
87
4.3
INTERPRETASI PENELITIAN ATAU PEMBAHASAN Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang disebut interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran. Dari sisi Akuntabilitas, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng sebagian besar telah memenuhi Teori 4 Dimensi Akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Elwood (Mardiasmo,2002) yaitu : a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) Berdasarkan
pendapat
dari
Bapak
Kepala
Desa
yang
menyatakan bahwa telah melaksanakan Program Alokasi Dana Desa sesuai dengan hukum dan melalui mekanisme dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, yaitu dengan menjalankan PERDA Gresik No 10 tahun 2009 tentang ADD dan PERBUP Gresik No 09 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun anggaran 2014. Dengan hal ini juga disampaikan oleh anggota BPD yang sependapat dengan pernyataan oleh Bapak Kepala Desa yaitu bahwa dalam penerapannya Pemerintah Desa sudah melaksanakan sesuai hukum dimana dalam Rapat Desa Program Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa menjelaskan dalam pelaksanaanya, PERDA dan PERBUP adalah dasar hukum untuk menjalankan Alokasi Dana Desa, dua dari tiga tokoh masyarakat menyatakan bahwa
88
pemerintah desa telah menjalankan aturan hukum sesuai PERDA dan PERBUP, dengan demikian maka Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Bulurejo. b. Akuntabilitas proses (process accountability) Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tentunya terdapat prosedur dan proses yang harus dijalankan, seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kepala Desa, Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa. Namun dari pernyataan yang disampaikan oleh Perangkat Desa, dua tokoh masyarakat bersependapat bahwa dalam prosedur dan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Jadi Akuntabilitas Proses yang dijalankan Pemerintah Desa sesuai dengan prosedur dan proses yang diatur dalam PERBUP.
89
c. Akuntabilitas program (program accountability) Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis dalam pengoptimalan program, telah dijalankan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, Akuntabilitas Program ini hampir sama dengan Akuntabilitas Proses dimana dalam pelaksanaanya melibatkan unsur Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat, BPD, RT/RW, Karangtaruna, dan PKK. Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Ketua Karangtaruna dan PKK yang tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Jadi Akuntabilitas Program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan efektif. d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Proses
transparansi
kebijakan
perlu
dilakukan
agar
masyarakat luas mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Transparansi kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Ketua Pelaksana Teknis selama 6 bulan sekali dalam Rapat Desa. Dalam hal ini tokoh masyarakat menilai tranparansi tersebut sudah berjalan karena pemerintah desa telah memaparkan dalam papan pengumuman, kotak saran dan rapat. Maka dalam program Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Kebijakan sudah dijalankan oleh pemerintah desa.
90
Dari sisi Good Governance
peneliti menggunakan teori dari
UNDP (United Nation Development Program) yang memiliki 9 indikator penelitian yaitu : 1. Partisipasi / Participation 2. Supremasi Hukum / Rule of law 3. Transparansi / Transparancy 4. Cepat Tanggap / Responsiveness 5. Membangun Orientation / Consensus Orientation 6.
Keadilan / Equity
7.
Effectiveness and Efficiency / Efektif dan Efisien
8. Accountability / Bertanggung Jawab 9. Strategic vision / Visi stratejik Dalam indikator-indikator Good Governance yang disampaikan (UNDP 1997) tersebut peneliti membuat pedoman wawancara untuk di pertanyakan ke informan, yang mana dari hasil pembahasan memaparkan data yang dijelaskan, bahwa perangkat desa bulurejo sudah menjalankan 9 indikator Good Governance yang menjadi acuan dalam berakuntabilitas melaksanakan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Bulurejo sudah berakuntabilitas dan
sudah
mewujudkan
Good
Governance
BAB V PENUTUP 5.1
KESIMPULAN Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
pada
bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Akuntabilitas Awal akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulurejo adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Bulurejo membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Dimana Pemerintah Desa Bulurejo menjalankan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Gresik Nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 09 tahun 2014, yang mana menjalankan seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme
dan
Persyaratan
Pencairan
Alokasi
Dana
Desa,
menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa.
91
92
Langkah dalam Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulurejo, secara aplikatif penerapannya tercermin dalam langkah – langkah 4 Dimensi Akuntabilitas sebagai hal berikut : a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality), Kepatuhan
terhadap
hukum
dan
kejujuran
telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Bulurejo yang dijalankan Kepala Desa, dimana dalam kepatuhan tersebut telah di jalankan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Gresik Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 09 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD. Yang mana dalam menggunakan dana publik harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan ADD serta menyusun Rencana
Penggunaan
Dana
(RPD)
yang
terdiri
dari
Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD di setiap kegiatan. b. Akuntabilitas proses (process accountability), Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa prosedur dan proses sudah berjalan dengan benar, dimana langkah awal Pemerintah Desa Bulurejo membentuk Tim Pelaksana ADD sesuai dengan PERBUP, langkah kedua, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (ADD) disetujui bersama dalam rapat desa yang dihadiri oleh unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat.
93
Langkah ketiga, Rencana Penggunaan Dana yang telah dibuat, digunakan untuk mencairkan Alokasi Dana Desa yang mana harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan. Langkah keempat, dalam menggunakan Alokasi Dana Desa 30%
digunakan
untuk
Belanja
Aparatur
dan
Belanja
Operasional Desa serta 70% digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Langkah kelima, setelah menjalankan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa menyusun Laporan Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban. c. Akuntabilitas program (program accountability) Pelaksanaan akuntabilitas program ini telah dilaksanakan Pemerintah Desa Bulurejo dimana dalam
rapat desa
melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan lembaga
Kemasyarakatan.
Meskipun
dalam
pelibatan
Karangtaruna dan PKK tidak dilibatkan, program sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana dimana Belanja Aparatur, Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat sudah dioptimalkan.
94
d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Pertanggungjawaban atas transparansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa bulurejo sudah dilakukan dengan mengundang
unsur Pemerintahan
Desa,
Badan
Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan lembaga Kemasyarakatan dengan dalam rapat desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan dengan memberikan kotak suara. 2. Good Governance Dalam mewujudkan good governance berdasarkan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa, perlu keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, maka pemerintah desa bulurejo telah menerapkan konsep-konsep good governance dari UNDP yaitu a. Partisipasi / Participation Dalam program Alokasi Dana Desa, masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat sudah berpartisipasi dalam bentuk kegiatan rapat desa atau musrenbang, pelaksanaan, dan pengawasan. b. Supremasi Hukum / Rule of Law Supremasi hukum yang di informasikan Pemerintah Desa kepada masyarakat yaitu bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa menerapkan sesuai dengan PERDA dan PERBUP.
95
c. Transparansi / Transparancy Pemerintah sudah tranparan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan evaluasi hasil perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. d. Cepat tanggap / Responsiveness Kebutuhan masyarakat telah dipenuhi oleh pemerintah desa, karena pemerintah tanggap yang dibutuhkan oleh masyarakat. e. Membangun Konsensus / Consensus Orientation Pemerintah desa telah berpihak kepada kepentingan masyarakat, dimana masyarakat selalu dilibatkan dalam rapat desa atau musrenbang untuk pengambilan keputusan f. Keadilan / Equity Masyarakat
desa
telah
memperoleh
keadilan
dari
pemerintah desa, dengan diberikannya program-program yang memihak kepada masyarakat. g. Efektif dan Efisien / Effectiveness and Efficiency Pelaksanaan
Alokasi
Dana
Desa
yang
dilakukan
Pemerintah Desa sudah berjalan efektif dan efisien, dimana program tersebut teah mencapai sasaran.
96
h. Bertanggungjawab / Accountability Pemerintah Desa Bulurejo telah betanggung jawab atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dalam pengerjaannya dikerjakan dengan tepat waktu. i. Visi Stratejik / Strategic Vision Visi Pemerintah Desa Bulurejo tidak jauh dari keinginan masyarakat dalam pembangunan, jadi masyarakat pun juga sama ingin menyatukan Visi yang nantinya akan disampaikan dalam rapat desa.
97
5.2
SARAN Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Bulurejo adalah sebagai berikut : 1. Perlunya pemahaman lagi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERBUP Gresik Nomor 09 tahun 2014 bahwa dalam Penyusunan Pelaksana Teknis lebih melibatkan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan dan diatur dalam PERBUP. Dimana pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan teknis kegiatan tersebut adalah Penanggung Jawab : Kepala Desa, Ketua Pelaksana : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun), Anggota : 2 dua orang yang terdiri dari perangkat dan atau pimpinan Lembaga Masyarakat Desa, Karang Taruna dan PKK), dalam hal ini Pemerintah Desa tidak melibatkan Karangtaruna dan PKK sebagai Anggota. 2. Agar terus mempertahankan Akuntabilitas yang sudah dijalankan dan dibangun bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik itu dalam program Alokasi Dana Desa ataupun program yang lainnya, supaya menjadi Birokrasi Pemerintah yang dapat di percaya oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Asian Development Bank (1997), “Public Administration in the 21-st Century”. Agus Dwiyanto, 2006, “Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Pelayanan Publik” dalam Suparto Wijiyo (editor), Pelayanan Publik Dari Dominasi ke Partisipasi, Surabaya: Airlangga University Press.
Abdul Salam (editor), 2006, Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran public, Malang: Kerjasama Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA.
David Hulme dan Mark Turner, dalam Garini, India.2011. (Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung secara parsial dan simultan. Dalam Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung) Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur, 2006, “Implementasi Citizen’s Charter (Kontrak Masyarakat) dalam Pelayanan Publik” dalam Suparto Wijoyo (editor), Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi, Surabaya: Airlangga University Press. http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-paraahli.html http://mohmahsun.blogspot.com/2011/04/akuntabilitas-kinerja.html http://jdih.gresikkab.go.id/ http://jdih.gresikkab.go.id/index.php/produk-hukum2 Hasil Penelitian oleh oleh Nurul Mukhilda tahun 2013 dengan judul:
Akuntabilitas
Pelayanan Publik (Studi
Kasus
:
Penyelenggaraan
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar), Hasil Penelitian oleh Agus Subroto dengan judul
: Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212, Jabbra, Joseph G. 1989. Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press:Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 9780783775814 Jabbra
dan
Dwidevi
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
2011),dalam
http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_subroto.pdf. Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Mohamad
Mahsun
dalam
(http://www.tenagasosial.com/2014/05/makalah-
konsepakuntabilitas-dan.html) (P.JBournen)
dalamhttp://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16pengertiandesa
menurut-para-ahli.html) Peraturan Daerah Gresik Nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014 Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data R&D. Bandung: Alfabeta
Thomas S. Kaihatu. 2006.Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006 Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT
Akuntabilitas Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality):
Demi kepatuhan terhadap hukum dan agar terhindar dari korupsi dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Bulurejo sudah menjalankan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2009 dan Peraturan Bupati tahun 2014?
Akuntabilitas Proses (Process Accountability) :
Sebagai Institusi Pengelola dan Pelaksana Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa sudah membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tahun 2014 ?
Apakah pemerintah desa sudah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Kepala Desa sudah menjalankan tugas menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa sudah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana ?
Dalam melaksanakan ADD apakah Bendahara sudah menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD?
Lampiran 1
Apakah Pemerintah Desa sudah menerapkan penggunaan Alokasi Dana Desa Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat ?
Akuntabilitas Program (Program Accountability) :
Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penyusunan Program Rencana Penggunaan Dana ?
Program apa sajakah yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ?
Dalam Belanja Pemberdayaan Masyarakat program apa saja yang sudah dijalankan dan sudah optimalkah program tersebut?
Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability),
Apakah Ketua tim pelaksana sudah menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa?
Bentuk transparansi kebijakan apa yang sudah di sampaikan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa ?
Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT
Good Governance Partisipasi
Keterlibatan hal apakah yang diikuti masyarakat dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa ?
Transparansi
Apakah pemerintah desa sudah terbuka tentang informasi Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat ?
Cepat tanggap
Dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana Desa apakah pemerintah Desa sudah memenuhi kebutuhan publik ?
Keadilan
Apakah program Alokasi Dana Desa sudah memperhatikan kepentingan masyarakat miskin ?
Berorientasi Kepada Masyarakat
Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, apakah dalam program tersebut berorientasi kepada kepentingan masyrakat ?
Supremasi Hukum
Agar terhindar dari Korupsi.Kolusi dan Nepotisme Sudahkah pemerintah desa membangun hukum yang sehat ?
Lampiran 1
Efektif dan Efesien
Dalam pelaksanaannya apakah Alokasi Dana Desa sudah mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat ?
Bertanggung Jawab
Apakah Pemerintah Desa sudah bertanggung jawab atas pengaplikasian dalam program Alokasi Dana Desa ?
Visi Strategi
Agar terwujudnya atau terciptanya keselarasan dalam pembangunan desa apakah masyarakat mempunyai visi dalam Alokasi Dana Desa untuk merubah kondisi sosial ?
Lampiran 2
CURICULUM VITAE
DATA PRIBADI Nama
: Ari. Fradiyanto
Tempat, Tgl.Lahir
: Gresik, 21 Agustus 1992
Usia
: 23 Tahun
Jenis Kelamin
: Laki – Laki
Agama
: Islam
Setatus
: Belum Menikah
Kewarganegaraan
: Indonesia
PENDIDIKAN FORMAL No
Riwayat pendidikan
1
SDN Rampal Celaket V Malang
2
SMPN 1 Benjeng – Gresik
3
SMK Ma’arif Nu Benjeng – Gresik
Sekolah
Tahun lulus
Keterangan
SDN
2001
BERIJAZAH
SMPN
2007
BERIJAZAH
SMK
2010
BERIJAZAH
PENGALAMAN ORGANISASI No
Organisasi
Jabatan
Masa jabatan
1
Osis (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
Sekretaris
2009 – 2010
2
Bem Fakultas (Badan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas)
Ketua BEM Fakultas
2012 – 2013
3
Bem Universitas (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas)
Wakil Ketua BEM Universitas
2013 - 2014
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
