EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ADD (ALOKASI DANA DESA) DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ADD (ALOKASI DANA DESA) DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN Alif Hazmi Istifazhuddin Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga ABSTRACT This evaluating research aims to describe implementation process capability of ADD (Alokasi Dana Desa) – Village Budgeting Allocation policy in Nguwok Village from RPJMDes document arrangement to budget utilization to implement the programs with Act No. 6 Year 2014 about The Villages. This research uses qualitative descriptive method with „purposive‟ informant determining technic. The selected location for this research was a part of Village Administration of Region Secretariat of Lamongan Regency, ModoSubdistrict Office, and Nguwok Village. Technic of Data Collecting was using observation, documents study, and deep interview with the informants. And to guarantee the data legality, the researcher was using triangulation technic. The data analysis technic was using data reduction, and data presentation and conclusion withdrawal. And the result from this research indicates that fiscal decentralization and Village autonomy were not implemented completely yet because The Village administration still in Lamongan Regency Administration control through the „Perbup Lamongan No. 5 Tahun 2015‟ – Regency regulation of Lamongan No. 5 year 2015 about ADD. The public participation in policy implementing cooperation, Nguwok Village society is involved although the involvement just in “reassurance” in Airnstein‟s category, because the final decision is in Chief of Nguwok Village. Also, ADD Policy implementing process was not really efficient and effective yet. There are seven aspects of effectiveness criteria, but still three effective aspects which found in this research, they are range, frequency and bias. While other aspects such access, service precision, programs compatibility with the requirements and accountability are still not effective yet. And from the comparison of the output and the input as the result indicates that implementation process was not efficient. Keywords: Evaluation, Alokasi Dana Desa (ADD), Participation (kenapagapakePartisipasimasyarakat? Kayanyalebihspesifik), Autonomy, Fiscal Desentralization.

Pendahuluan Otonomi daerah tidak dipungkiri telah memperkokoh sendi-sendi perekonomian daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal (local economic growth) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. (Isran Noor, 2012). Otonomi daerah tidak lain lahir karena tuntutan era demokrasi yang mengharuskan mobilisasi prioritas kepeningan yang bottom up. Pelaksanaan otonomi daerah meskipun konsentrasinya pada kabupaten/kota namun sebenarnya desa adalah pelaksana otonomi pada level terkecil yang merupakan esensi kemandirian dalam melaksanakan otonomi. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Namun pada faktanya pembangunan desa sering dilakukan dengan bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya tentu tidak dapat diprediksi. UU Desa Nomor 6/2014 menegaskan eksistensi desa dengan pengakuan atas kewenangan berdasarkan asal usul (tradisionil) merupakan landasan kuat untuk membentengi hak-hak masyarakat desa agar bisa berdaya menggerakkan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kemiskinan. Landasan konstitusi utama dari UU no. 6 tahun 2014 tentang desa mencakup dua pasal utama. Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 dan pasal 18B ayat 2. Pasal 18 ayat 7 merupakan landasan hukum bagi kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Penjelasan pasal 5 UU Desa tentang kedudukan

desa menggambarkan pengaturan desa berdasarkan pasal 18 ayat 7 sebagai local self government (tata pemerintahan daerah). Sedangkan pasal 18B ayat 2 merupakan landasan hukum bagi kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat atau seringkali disebut sebagai masyarakat yang berpemerintah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah Desa ialah ADD (Alokasi Dana Desa) ADD adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Bayu, 2013). ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan

315


ISSN 2303 - 341X


Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dasar perhitungan dalam menentukan ADD ialah sebagaimana dikutip dari website resmi Badan Pusat Statistik, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berasal dari data potensi desa (Podes), dijadikan sebagai sumber perhitungan besaran dana desa selain IKG pemerintah daerah juga mempertimbangkan tentang Indeks Pembangunan Desa (IPD) tiap-tiap desa. Variabel-variabel yang masuk kedalam IPD ialah pelayanan dasar, infrastruktur dasar, transportasi, pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintah didalamnya juga terdapat variabel ekonomi seperti ketersediaan pertokoan, pasar, restoran atau rumah makan, akomodasi hotel atau penginapan, dan juga bank atau koperasi simpan-pinjam (Antaranews.com, 2015). Penggunaan ADD sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu sebagai dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30 persen, dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70 persen dari besaran total ADD yang diterima oleh desa berdasarkan 10 persen dari hasil dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kedudukan desa disini adalah sebagai Subjek sekaligus Objek pembangunan. Tetapi pada kenyataannya desa tidak bisa dikatakan sebagai Subyek dikarenakan minimnya modal dan Sumber daya yang dimiliki tiap-tiap desa. Sehingga pada prakteknya, apabila desa tidak dibantu oleh pemerintah daerah, desa akan sulit untuk berkembang. Bahkan meskipun ada suntikan dana atau bantuan dari pemerintah pun penentuan programnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, bukan dari pemerintah Desa sendiri termasuk di daerah Kabupaten Lamongan. Tidak berbeda dengan desa lain di Kabupaten Lamongan yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) termasuk cukup rendah. Ditambah dengan kurang partisipatifnya masyarakat untuk ikut mengelola desa, juga kemampuan pengelolaan ADD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Partisipasi masyarakat lamongan pada umumnya masih berkutat pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan raya dan tempat ibadah. Di Kecamatan Modo sendiri, data tentang penerimaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 Desa Sidodowo mendapatkan dana terbanyak yaitu dengan jumlah sebesar 234.250.000 rupiah. Sedangkan penerima Alokasi Dana Desa terendah di Kecamatan Modo ialah Desa Nguwok dengan besaran total dari tahun 2011 hingga tahun 2013 sebesar 138.300.000 rupiah. Tabel I.3 Penerimaan Dana ADD Kecamatan Modo tahun 2011-2013 (000 Rupiah) Desa Jegreg Kedunglerep Sambangrejo

316

2011 79.500 58.000 58.000

2012 32.550 29.050 29.050

2013 84.500 60.500 60.250

Medalem 63.500 29.050 66.500 Kedungpengaron 69.000 29.050 72.500 Sumberagung 74.500 29.050 78.750 Mojorejo 74.500 29.050 82.500 Pule 74.500 29.050 81.000 Yungyang 63.500 29.050 67.000 Sidodowo 96.000 35.000 103.250 Jatipayak 63.500 27.600 69.250 Kedungwaras 58.000 27.597 62.250 Sidomulyo 63.500 29.050 67.500 Kacangan 63.500 29.050 67.500 Sambungrejo 58.000 29.050 60.000 Kedungrejo 63.500 29.050 66.750 Nguwok 52.500 29.050 56.750 Jumlah 1.133.500 500.397 1.205.750 (Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, diolah) Kesulitan yang terjadi di lapangan (Desa) Selama ini ialah masalah koordinasi yang kurang maksimal antara pihak pelaksana di Desa dengan masyarakatnya, kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh desa untuk menunjang kinerja pemerintahan Desa, terbatasnya SDM yang dimiliki dan terkesan bergantung pada orang-orang yang dianggap mampu, adanya intervensi dari pihak atas mulai dari kecamatan hingga kabupaten yang mengakibatkan sumber daya masyarakat desa tidak bisa berkembang, pengelolaan anggaran yang tidak sesuai antara anggaran yang diterima dengan laporan yang harus diberikan kepada pihak pemerintah Kabupaten, kurangnya fasilitasi dari pemerintah kabupaten terhadap upaya peningkatan ekonomi lokal, kurang antusiasnya masyarakat untuk merancang RPJM Desa dan yang terakhir adanya konflik antara pemerintah desa dengan pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (Jarkomdesa.com, 2015) begitu juga dengan yang terjadi di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang diperparah dengan masyarakat yang tidak perduli dengan keadaan Desa. Selain permasalahan pengelolaan dana ADD yang kurang maksimal dikarenakan penggunaan dana pembangunan lebih terpusat pada pembangunan fisik desa, pengelolaan dana ADD juga masih dituntun oleh pemerintah daerah sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini pemerintah Desa diharapkan mandiri dan melaksanakan fungsi pemerintahan Desa secara otonom tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya peningkatan dana ADD yan diterima oleh Desa Nguwok pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan sebelum adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya dapat membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara otonom.


ISSN 2303 - 341X


Selain beberapa temuan di atas juga ada yang perlu dibahas terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa, karena dalam Peraturan Bupati Lamonan No. 5 tahun 2015 juga mengatur bahwasannya Desa harus membuat DRK (Daftar Rencana Kegiatan) yang disetorkan pemerintah Desa kepada pemerintah Kabupaten, sedangkan dalam pelaksanaannya belum tentu dana yang turun dari Kabupaten setelah diajukan oleh desa akan sesuai dengan DRK yang telah ditetapkan oleh desa. Karena proses pelaksanaan di lapangan nantinya belum tentu sama seratus persen dengan apa yang telah direncanakan, dan bagaimana pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Desa apabila dialihfungsikan untuk kebutuhan yang lain atau tidak difungsikan, apalagi semenjak munculnya peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa menjadi sangat ketat. Apalagi kewenangan Desa dalam mengelola keuangan desa kini lebih detail tidak seperti sebelum Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan. Dari beberapa kasus yang telah disebutkan penulis, maka perlu adanya evaluasi untuk kebijakan Alokasi Dana Desa, apalagi setelah dimunculkannya peraturan baru oleh pemerintah terkait dengan adanya pemerintah yaitu Undang Undang No. 6 tahun 2014 agar dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan baik dari oknum pemerintah desa maupun dari oknum pemerintah kabupaten yang menyalurkan anggaran untuk Alokasi Dana Desa dikarenakan semakin besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar kedepannya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa lebih ketat dan tidak terjadi penyimpangan, apalagi ada hukum pidana yang dijatuhkan kepada oknum-oknum yang bersangkutan. Menurut penelitian terdahulu dari Azwardi dan Sukanto (2014) yang meneliti tentang efektifitas ADD dan kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, penyaluran Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga Tahun 2012 belum satupun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Kemudian, dari hasil penelitian Thomas (2013) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung mengungkapkan bahwa pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional sebesar 30% dari anggaran ADD telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. Sedangkan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat sebesar 70% lebih direalisasikan terhadap pembangunan fisiknya. Sama dengan penelitian milik Thomas, Pada studi terdahulu yang ditulis oleh Viqqie Aulia Anindita yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Deskriptif tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penerapan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang) masyarakat Desa Bareng belum mampu memberdayakan pemerintah desa maupun masyarakat desa secara optimal dikarenakan masih terfokus hanya pada pembangunan dari segi fisik. Tetapi dalam hal pemberdayaan masyarakatnya, peran serta masyarakat Desa Bareng cukup tinggi dan kelembagaan di tingkat desa maupun dusun juga kuat. Sedangkan dalam penelitian dari Bayu Sukmawan Budiono (2013) yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” menyimpulkan bahwasannya Desa Mergosari dapat melaksanakan kebijakan ADD sesuai dengan peraturan yang mendasari. Rumusan Masalah Melihat permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pasca implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sesudah terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu: 1.

Manfaat akademis : Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu mmeberikan tambahan informasi serta pengetahuan bagi peneliti baru maupun yang mengkaji bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya lingkup kebijakan ADD. Dari sudut pandang manfaat akademis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan bahan perbandingan serta pengembangan lebih lanjut tentang riset

317


ISSN 2303 - 341X


evaluasi pada proses pelaksanaan kebijakan karena adanya gap antara state of the art yang tercermin dari hasil penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. 2.

Manfaat Praktis : Adapun manfaat prakis yang diberikan dengan adanya skripsi ini adalah memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi perangkat desa selaku pejabat pelaksana langsung, serta Bupati Lamongan untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sebagai produk monitoring dan evaluasi agar proses pelaksanaan Kebijakan ADD dapat berjalan secara maksimal dan optimal.

Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data oleh milles dan huberman dalam (Sugiono 2009, : 16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah bagian pemerintahan desa Sekda Kabupaten Lamongan, Kantor Kecamatan Modo dan Desa Nguwok. fokus dalam penelitian ini adalah : pertama, perumusan dokumen RPJMDes, PerDes yang didalamnya ada APBDes dalam upaya perencanaan penggunaan dana ADD, pengelolaan dana ADD serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD. Pembahasan 1. ADD Sebagai Bentuk Pendukung Fungsi Pemerintahan Desa Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:82). Hal tersebut juga berlaku bagi pemerintahan Desa guna menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang tentunya juga membutuhkan angaran yang tidak sedikit apalagi pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga jauh dari cukup. pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok memiliki 4 fungsi yaitu fungsi

318

pemerintahan, pelayanan publik, fungsi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dana yang besar. Dengan adanya dana ADD yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok untuk menjalankan 4 fungsi berdampak cukup signifikan bagi keuangan desa. Dilihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Nguwok yang tercantum di dalam Peraturan Desa tahun 2015, apabila tidak ada pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 266.696.000 Rupiah, keuangan Desa jauh dari cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan karena hanya mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang nominalnya 30.000.000 Rupiah dan Dana Desa (DD) sebesar 272.935.300 Rupiah, diperkuat juga dengan informasi yang diterima oleh peneliti. Berikut ini grafik pendapatan Desa Nguwok Tahun 2015

Perhitungan dana ADD yang diterima setiap Desa berbeda beda tergantung dengan bobot nilai desa. Bobot nilai desa ditentukan dari akumulasi bobot jumlah klasifikasi penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan desa dikalikan dengan indeks kesulitan geografis desa, dimana Desa Nguwok sendiri jumlah klasifikasi penduduk berada pada kelas 2 dimana jumlah penduduk Desa Nguwok berkisar antara 10002000 jiwa. 2. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana ADD Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja 2003: 165). Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok, pelaksanaan otonomi Desa belum sepenuhnya berjalan dikarenakan masih adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan berbentuk Peraturan Bupati Lamongan No. 5 Tahun 2015 tentang ADD yang mengatur anggaran penggunaan dana ADD. Kebebasan Desa dalam penggunaan dana ADD dibatasi sehingga hanya nampak sebagai pelaksana tugas turunan dari


ISSN 2303 - 341X


pemerintah Kabupaten. Meskipun dalam perancanaannya pemerintah Desa Nguwok bisa dianggap mandiri dikarenakan sudah tidak lagi dibuatkan oleh pihak kecamatan, tetapi tidak merubah bahwasannya dalam melaksanakan Otonomi, Desa Nguwok masih diikat oleh pihak pemerintah Kabupaten Lamongan mengenai penggunaan dana ADD. 3. Partisipasi Masyarakat Desa Nguwok Dalam Pelaksanaan Kebijakan ADD Dalam konteks teori administrasi pembangunan, dikenal konsep klasik untuk merepresentasikan fenomena tingkatan atau kadar partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969,1971) sebagai ladder of participation (tangga partisipasi) di dalam (Mardiyanta : 2013). Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok, masyarakat Desa Nguwok turut berpartisipasi di dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dari mulai perumusan yang dilaksanakan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkatan terendah hingga Musrenbangdes. Partisipasi masyarakat Desa Nguwok dalam perumusan penggunaan dana ADD diwakili oleh masing-masing ketua RT dan juga tokoh masyarakat sesuai dengan bidangnya setelah sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu di masing-masing RT dan Dusun. Tidak sampai disitu, masyarakat Desa Nguwok juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut mengawasi jalannya kebijakan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nguwok sudah termasuk dalam partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi yang bersifat menentramkan. Dimana masyarakat Desa Nguwok diberi tempat untuk memberikan usul kepada pemerintah Desa Nguwok, meskipun perhatian atau ide-ide dari masyarakat belum tentu dijadikan perhatian dikarenakan besarnya kendali Kepala Desa Nguwok yang menentukan keputusan yang akan diambil dalam musyawarah. 4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan ADD Perlunya melaksanakan sebuah kebijakan secara efektif ialah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Begitu juga pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan pemerintahan desa sendiri. Dalam penelitian ini, untuk bisa mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan menggunakan kinerja implementasi. Menurut Ripley aspek yang digunakan untuk bisa menilai policy output yaitu 1). Akses, 2). Cakupan (Coverage), 3). Frekuensi 4). Bias, 5). Ketepatan Layanan (Service Delivery), 6). Akuntabilitas, dan 7).

Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan (Erwan dan Dyah 2012 :105). a. Akses Akses digunakan untuk mengetahui bahwa kebijakan atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti : gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, alkses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok (Erwan dan Dyah 2012 :106). Pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok diketahui bahwasannya akses yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok untuk memanfaatkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten Lamongan cukup mudah. Pemerintah Desa Nguwok dimudahkan dengan adanya bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sehingga pemerintah Desa Nguwok tidak akan menemui kesulitan dalam mengakses kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan akses untuk masyarakat Desa Nguwok sendiri bersifat inklusif, diwakili oleh masing-masing ketua RT/RW setempat dan juga tokoh masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang Desa nguwok. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 terkait hak masyarakat desa dalam penyampaian aspirasi, saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis. Tetapi berbeda dengan masyarakat Desa Nguwok sendiri yang terkesan apatis dan tidak perduli haknya untuk mengakses atau menjangkau pelaksanaan kebijakan ADD lebih dalam lagi mulai dari tingkatan perumusan kebijakan sesuai kebutuhan hingga akses untuk melihat penggunaan dana ADD. b. Cakupan (Coverage) Indikator cakupan ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah,transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah (Erwan dan Dyah 2012 :107) Kelompok sasaran dalam kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan ialah pemerintah dan masyarakat desa. Pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok,

319


ISSN 2303 - 341X


dalam pembagian dana untuk pelayanan dasar dan operasional pemerintahan desa sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD. Untuk menjalankan roda pemerintahan di desa hingga tingkat RT/RW sudah terpenuhi dalam bentuk operasional pemerintahannya, begitu juga untuk pelayanan kesehatan, kepemudaan dan juga pembangunan desa dimana dalam pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok pembangunan fisik wilayah Desa Nguwok dilaksanakan bergantian sesuai dengan hasil musyawarah desa. c. Frekuensi Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali (Erwan dan Dyah 2012 :108). Dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok, bentuk pelayanan yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok dan masyarakat Desa Nguwok selain dana juga ada pelatihan dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dan pemerintah Kecamatan Modo. Turunnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri dalam setahun sebanyak 4 kali dan dilaksanakan tiap tiga bulan sekali, sedangkan pelayanan dalam bentuk pelatihan untuk pemerintah Desa Nguwok setiap tahunnya sebanyak 2 kali dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan 2 kali dari pemerintah Kecamatan Modo. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD, dana ADD turun sebanyak 4 kali tiap tiga bulan sekali dalam setahun dan belum pernah ada kendala keterlambatan turunnya dana. Pelayanan dari pemerintah berupa pelatihan dalam pengajuan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dilakukan juga memudahkan pemerintah Desa Nguwok dalam pengajuan dana. Akan tetapi mengenai pencairan penghasilan tetap pemerintah turun tiap 3 bulan sekali bukan sebulan sekali. Dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Nguwok kepada masyarakatnya tidak maksimal dan menghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. d. Bias Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh

320

pemerintah melalui suatu kebijakan atau program (Erwan dan Dyah 2012 :108). Ketepatan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok dapat dikatakan tepat sasaran dan tidak menyimpang. Hal tersebut selain sudah adanya ketetapan Bupati Lamongan melalui Perbup Lamongan Nomor 5 Tahun 2015, juga ada pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan melalui bagian Pemerintahan Desa dan juga Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Modo yang berupa pengawasan fisik dan administratif. Selain kejelasan penggunaan dana yang tercantum dalam Perbup Lamongan No. 5 Tahun 2015, adanya pengawasan dari pemerintah juga tentunya akan menjadikan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) bisa tepat guna. e. Ketepatan Layanan (Service Delivery) Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu kebijakan atau program dilakukan tepat waktu atau tidak. indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu progarm yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut (Erwan dan Dyah 2012 :109). Pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini waktu pelaksanaanya ialah 4 kali dalam 1 tahun dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak pernah terlambat, dikarenakan dari pihak pemerintah Desa Nguwok sendiri selalu tepat waktu dalam mengumpulkan SPJ di setiap tribulan. Dengan ketepatan waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, maka tentunya tidak ada masalah dalam turunnya anggaran dan pelaksanaan kebijakan berjalan tepat waktu pada setiap tribulan. Kebijakan ini bersifat kolektif dan menunggu seluruh desa di wilayah Kecamatan Modo siap terlebih dahulu dan dibantu oleh pihak Kecamatan. Kendala hanya pada waktu pencairan anggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dimana seharursnya turun setiap bulan sekali tetapi pada realisasinya penghasilan tetap turun setiap 3 bulan sekali. f. Akuntabilitas Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. pertanyaanpertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan (Erwan dan Dyah 2012 :109).


ISSN 2303 - 341X


Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nguwok kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya pada pelaksanaan tahun 2015 ini tidak ditemukan permasalahan, karena apabila ada masalah tentunya juga akan menghambat turunnya dana pada waktu selanjutnya. Berbeda dengan pertanggungjawaban terhadap pemerintah Kabupaten Lamongan, pertanggungjawaban pemerintah Desa Nguwok kepada masyarakatnya berbanding terbalik. Dalam pelaporan pertanggungjawaban pada tiap kegiatan, tidak semua masyarakat diundang dan tahu terkait penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk apa saja. Diperparah lagi, dalam pemaparan SPJ tidak ada rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di Desa Nguwok dan sudah berbentuk form yang tinggal ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Desa Nguwok yang mengikuti Musrenbangdes. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nguwok dianggap masih kurang bahkan dicurigai oleh beberapa elemen masyarakat yang beranggapan bahwasannya penggunaan dana ADD tidak sesuai antara laporan dengan realisasinya di lapangan. Hal itu juga dikarenakan tidak adanya kontrol dari pihak masyarakat Desa Nguwok sendiri sebagai bentuk kewajiban masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat 2 tentang kewajiban masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik. g. Kesesuaian Kebijakan Dengan Kebutuhan Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak (Erwan dan Dyah 2012 :110). Adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa khususnya Desa Nguwok. dengan adanya kebijakan ini tentunya diharapkan untuk membantu keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan juga pembangunan di desa. Untuk poin terakhir, sangat penting dikarenakan beberapa desa di kawasan Kabupaten Lamongan kantor dan balai desa bisa dikatakan tidak layak sehingga menghambat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa, begitu juga pembangunan jalan yang digunakan sebagai sarana untuk ekonomi desa. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD dimana di dalamnya sudah dijelaskan tentang prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pelaksanaannya sendiri juga sudah ada ferivikasi yang dilakukan dalam beberapa tahap setelah adanya Musrenbang di Desa Nguwok. mulai dari ferivikasi di Kecamatan Modo, selanjutnya ferivikasi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melalui SekDa bagian pemerintahan Desa, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang baru kemudian ada pencairan dari kas daerah

menuju kas desa. Sehingga kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sesuai degan apa yang menjadi kebutuhan Desa Nguwok dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 5. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan ADD di Desa Nguwok Efisiensi menurut Ghiselli dan Brown (Syamsi, 2004 : 4) adalah “The term efficiency has a very exact definition, it is expessed as the ratio of output to input.” Jadi menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input).  Input Input merupakan suatu masukan atau segala sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, inputberkaitan dengan sumber dana dalam kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga kelompok atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). a. Sumber Dana Suatu kebijakan atau program dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas yang sangat tinggi namun dengan menggunakan biaya yang sangat rendah (Samsul Hadi, Dkk, 2011 : 115). Pendanaan yang diberikan untuk suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting supaya segala keperluan untuk menjalankan suatu kebijakan dapat terpenuhi, sehingga pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut juga akan lebih mudah. Pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. b. Sumber Daya Manusia Menurut Goggin , jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Erwan dan Dyah 2012 :149). Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku tim pembina kebijakan pada tingkatan kabupaten melalui SekDa Kabupaten Lamongan bagian Pemerintahan Desa. Kemudian ada pemerintah Kecamatan Modo melalui Seksi Pemerintahan Desa sebagai tim pengendali tingkat kecamatan. Untuk sumber daya manusia pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok ada Kepala Desa beserta perangkat dan juga BPD,

321


ISSN 2303 - 341X


kemudian di bawah binaan Kepala Desa ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Nguwok dan juga masyarakat Desa Nguwok itu sendiri. sedangkan Sumber daya Manusia untuk pendamping desa di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 masih terbatas setiap kecamatan 1 orang.  Output Keluaran (output) merupakan suatu hasil dari pelaksanaan Kebijakan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, output dapat dinilai dari laporan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan kebijakan. a. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Afiah bahwa Laporan Realisasi Anggaran yaitu penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Afiyah, 2010:166). Pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok laporan Realisasi Anggaran yang didapatkan oleh peneliti tidak tersusun dengan baik. Peneliti hanya menemukan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nguwok tidak rinci. Hal ini tidak sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Tetapi, untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa Nguwok dan juga dana operasional setiap RT di Desa Nguwok sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015. Begitu juga anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas.

pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dan juga Keputusan Bupati No 50 Th. 2015 tentang lokasi dan alokasi ADD. Dimana peruntukkan dana pada setiap tribulan juga sudah tercantum di dalam peraturan-peraturan tersebut. Dari kriteria efektivitas dan efisiensi, terlihat bahwasannya ada berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Nguwok. Seperti kebijakan Alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat Desa Nguwok khususnya dalam pembangunan fisik, intensitas turunnya dana untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Nguwok, kurangnya transparansi yang diberikan pemerintah Desa Nguwok kepada masyarakatnya terkait pertanggungjawaban, serta kurang rincinya pelaporan anggaran berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diberikan oleh pemerintah Desa Nguwok. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan interpretasi yang dilakukan terhadap temuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pasca implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut : 1.

b. Laporan Pelaksanaan Kebijakan Laporan mengenai pelaksanaankebijakan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan saat kebijakan tersebut sedang dilaksanakan. Menurut Domitrovich & Greenberg “when researchers can accurately describe both program processes and outcomes, which they can if implementation data is gathered, it makes it easier to identify and disseminate information about programs that work”(Mat dan Peter, 2012:3). Menurut Domitrovich & Greenberg tersebut ketika para peneliti secara akurat dapat menggambarkan kedua proses dan hasil program, yang mereka dapat jika data pelaksanaan dikumpulkan, itu membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menyebarkan informasi tentang program-program yang bekerja. Laporan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok tercantum juga dalam laporan realisasi anggaran yang berbentuk Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan juga pernyataan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Desa Nguwok kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pihak Kecamatan Modo. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Nguwok sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh

322

2.

Kontribusi dana ADD yang bersumber dari pemerintah daerah/kabupaten yang diterima Desa Nguwok pada tahun 2015 sebesar 266.696.000 Rupiah. Dana tersebut sangat membantu pemerintah Desa Nguwok dibandingkan dengan pendapatan asli Desa yang jika ditotal hanya sebesar 30.500.000 Rupiah. Sedangkan perhitungan dana ADD yang diterima setiap Desa berbeda-beda tergantung dengan bobot nilai desa. bobot nilai desa ditentukan dari akumulasi bobot jumlah klasifikasi penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan desa dikalikan dengan indeks kesulitan geografis desa. dimana Desa Nguwok sendiri jumlah klasifikasi penduduk berada pada kelas 2 dimana jumlah penduduk Desa Nguwok berkisar antara 1000-2000 jiwa. Indeks kesulitan geografis Desa Nguwok sendiri rendah dikarenakan letaknya yang strategis dikarenakan sebagai jalur antarkota. Selain adanya Dana Desa, adanya ADD (Alokasi Dana Desa) yang didapatkan pemerintah Desa Nguwok sebesar 266.696.000 Rupiah pada tahun 2015 terbukti meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai program-program pembangunan desa, akan tetapi kebebasan desa mengelola dana ADD masih


ISSN 2303 - 341X


3.

4.

5.

6.

dikendalikan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Perbup, terbukti dengan adanya hasil wawancara dan dokumen APBDes yang penggunaan anggarannya mengikuti Peraturan Bupati Lamongan No. 5 Tahun 2015 tentang ADD. Adanya dokumen RPJMDes ataupun APBDes milik pemerintah Desa Nguwok hanya sebagai syarat agar dana ADD dapat dicairkan tanpa melalui proses pengambilan keputusan melalui musyawarah secara benar dimana pemerintah Desa Nguwok belum memahami esensi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi Desa, kewenangan pemerintah Desa Nguwok dalam mengurus rumah tangganya sendiri belum dilaksanakan secara maksimal dan belum memahami otonomi Desa secara utuh dikarenakan masih adanya peraturan yang mengikat pemerintah Desa Nguwok. Sehingga pemerintah Desa Nguwok terkesan hanya sebagai pelaksana program dari adanya kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa). Seharusnya pemerintah Desa Nguwok memprakarsa kebutuhannya sendiri tanpa dituntun oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Partisipasi masyarakat Desa Nguwok dalam pelaksanaan kebijakan ADD termasuk dalam kategori Airnstein, terbukti dengan adanya timbal balik dari masyarakat dengan memberikan usulan mengenai penggunaan dana ADD khususnya dalam bidang pembangunan fisik Desa. Meskipun pada akhirnya keputusan akhir tetap ada di tanggan Kepala Desa Nguwok. Evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan belum efektif dikarenakan dari ketujuh aspek dalam penilaian (assessment) hanya 3 (tiga) aspek yang dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ketiga aspek tersebut adalah : a. Cakupan (Coverage), dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terjangkau oleh masyarakat dalam bentuk keterwakilan sesuai dengan UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana masyarakat diwakili oleh masing-masing RT/RW dan juga tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musrenbang Desa yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dari tingkatan RT/RW dan Dusun. b. Frekuensi, pada aspek ini, intensitas turunnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nguwok cukup baik. Baik dari pelayanan yang berupa

c.

anggaran dana untuk pelaksanaan program Desa dan juga sosialisasi/pelatihan dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Modo. Intensitas turunnya angaran untuk pelaksanaan kebijakan dalam 1 tahun sebanyak 4 kali pada setiap tribulan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD. Sedangkan untuk sosialisasi/pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Modo setiap tahun setiap tahunnya 2 kali. Bias, penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Kebijakan ADD di Desa Nguwok tepat sasaran. Penggunaan anggaran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD. Karena dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan baik itu Perbup maupun Juknis sudah ada tata cara pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan di Desa Nguwok sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan sudah sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan di dalam Perbup Lamongan No. 5 tahun 2015 tentang ADD.

Selanjutnya, ada 4 aspek yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kebijakan ADD sesuai UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu : a.

Akses, pada kebijakan ADD akses yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok dari pemerintah Kabupaten Lamongan cukup mudah karena dibarengi dengan adanya pelayanan dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Modo. Sehingga dengan adanya bantuan dari atas, pemerintah Desa Nguwok dapat dengan mudah mengakses kebijakan ADD. Begitupula akses yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nguwok, dimana masyarakat Desa Nguwok dapat mengakses kebijakan ADD melalui perwakilan tiap-tiap RT yang sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu bersamaan dengan kegiatan Tahlil rutinan dan Musrenbang Dusun kemudian usulannya dibawa ke Musrenbang Desa. Apa yang terjadi dalam Desa Nguwok menyatakan bahwasannya kebijakan ADD di Desa Nguwok bersifat Inklusif. Sayangnya, masyarakat Desa Nguwok terkesan acuh terhadap adanya kebijakan ADD, sehingga masyarakat tidak menggunakan haknya secara penuh untuk

323


ISSN 2303 - 341X


7.

324

mengakses atau menjangkau kebijakan ADD tersebut. b. Ketepatan Layanan (Service Delivery), ketepatan waktu turunnya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok sampai saat ini tidak pernah mengalami kendala dan sesuai dengan Peraturan yang ada kecuali anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Nguwok yang seharusnya diterima setiap bulan tetapi diberikan setiap tribulan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat. c. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, Pemerintah Desa terkesan ditata oleh pemerintah Kabupaten melalui Perbup dan hanya sebagai pelaksana kebijakan saja dikarenakan nominal yang telah ditentukan penggunaanya untuk apa saja anggaran yang turun dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Sehingga kebutuhan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Desa Nguwok belum sepenuhnya sesuai dengan program yang berjalan. d. Akuntabilitas, pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Desa Nguwok kepada pemerintah Kabupaten Lamongan dan pemerintah Kecamatan Modo cukup baik, berbanding terbalik dengan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat Desa Nguwok. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Nguwok dinggap kurang transparan. Form yang ditunjukkan oleh pemerintah Desa Nguwok dianggap kurang rinci penulisannya, bahkan beberapa elemen masyarakat Desa Nguwok mencurigai pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok tidak terlaksana dengan baik dalam penggunaan anggaran di setiap programnya. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak masyarakat Desa Nguwok sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat desa pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 68 ayat 2 tentang kewajiban masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari hasil analisis dan interpretasi data, menunjukkan bahwa efisiensi proses pelaksanaan kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan.

a.

Dari perbandingan antara sumber dana dengan laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwasannya dalam pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok membutuhkan dana yang besar, namun dalam pencairan dana yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok tidak terdapat kendala sehingga pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok berjalan lancar. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD. kemudian, terkait penyusunan laporan realisasi anggaran tidak disebutkan secara rinci untuk apa saja penggunaan dan berapa nominalnya. Namun, yang ada hanya total pengeluaran keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang ADD dan juga Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dimana dalam setiap pengeluaran harus tertulis secara rinci untuk apa saja kebutuhannya dan disesuaikan dengan juknis yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dari perbandingan antara lembaga pelaksana terkait dengan laporan pelaksanaan Kebijakan ADD di Desa Nguwok, menunjukkan kerjasama yang dilakukan antar lembaga berjalan dengan baik. Kordinasi antar lembaga dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan hingga Pemerintah Desa Nguwok berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tugas masing-masing lembaga seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015. Terbukti dari adanya pelayanan yang diterima oleh pemerintah Desa Nguwok dalam pelaksanaan kebijakan ADD baik berupa pendampingan maupun pengawasan dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Modo. Kemudian, laporan pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok juga tersusun dengan baik masuk ke dalam laporan realisasi anggaran meskipun dalam laporan anggarannya tidak rinci. Karena apabila laporan pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tentunya akan mempersulit pemerintah Desa Nguwok dalam mengajukan pencairan dana pada waktu berikutnya. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan peneliti yaitu : 1.

Terkait aspek efektivitas, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan ialah terkait pelaksanaan kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa). Beberapa saran tersebut diantaranya sebagai berikut :


ISSN 2303 - 341X


a.

Seharusnya masyarakat juga ikut berpartsipasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok. bukan hanya berpartisipasi dalam memberikan saran tetapi juga mengontrol berjalannya kebijakan ADD di Desa Nguwok utamanya terkait penggunaan dana ADD dalam pelaksanaan program di Desa Nguwok. b. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Modo tidak terbatas kepada aktor pelaksana di Desa Nguwok yaitu pemerintah Desa Nguwok, melainkan juga terhadap masyarakat Desa Nguwok terkait hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat sehingga ada pemahaman terhadap perannya untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ADD. 2. Terkait dengan aspek efisiensi, dua saran yang dapat peneliti sampaikan ialah terkait pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa saran tersebut diantaranya sebagai berikut : a. Seharusnya pemerintah Desa dibekali dengan keterampilan untuk membuat pembukuan akuntansi yang rapih dan jelas, supaya dalam pelaporan anggaran pemerintah Desa Nguwok dapat membuatnya lebih rinci dan tidak terkesan formalitas. b. Pemerintah Desa Nguwok juga disarankan diberi pelatihan terkait pengoperasian komputer ataupun laptop. Karena banyak dari perangkat desa dan juga SDM di tingkat desa masih belum menguasai IT khususnya di bidang pengoperasian komputer sehingga banyak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. DAFTAR PUSTAKA Abdul

A.

Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta

M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. “ Pemberdayaan (Empowerment)”. dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). 1996. Pemberdayaan : konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta

Budiawan, Bayu Sukmawan. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo) Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua. Gajah Mada University Press, Yogjakarta

Ginanjar, Kartasasmita.1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides, Jakarta Materi Rakor Pengalokasian Add Dan Dana Desa 2015 Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar, Yogjakarta Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Gramedia, Jakarta Noor, Isran. 2012. Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI. SevenStrategic Studies. Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Pustaka Pelajar, Yogjakarta Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Yogjakarta

Sagala,

Syaiful. 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. CV Alfabeta, Bandung

Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. FPPD, Yogyakarta Samsul Hadi, Dkk. 2011.Metode Riset Evaluasi. Lakbang Grafika. Yogyakarta Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Ghalia Indonesia. Bogor

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualintatif, dan R & D. CV. Alfabeta, Bandung Sumarto, Hetifah Sj. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia. jakarta Sumodiningrat, Gunawan. 2002. Pemberdayaan Masyarakat dan jaring pengaman sosial. Gramedia. Jakarta

325

Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016

Supriyanto dan Damayanti. 2007. Perencanaan dan Evaluasi. Airlangga University Press. Surabaya Triana, Wahyuni Rochyati. 2011. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Revka Petra Media, Surabaya

Wasisitiono, Sadudan Irwan Tahir.2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media, Jatinangor Wardhani, Andy Corry. 2009. Pembangunan yang Berpusat Pada Manusia. ISSN: 1997-0899X vol. 2, No.3. Widjaja, H.A.W. 2003 Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindon Persada. Jakarta Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. PT. Buku Kita, Jakarta

326

ISSN 2303 - 341X

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ADD (ALOKASI DANA DESA) DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents