PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN DAN DESA Iwan Kartikawanto Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163 Malang e-mail: Abstract: Participatory Planning in the Kelurahan and the Village. The research aimed at describing, analyzing, interpreting and comparing the: musrenbang that reflected the participatory development wholly, factors that influence the differences and similarities of participatory development plan; identifying, proving and finding the participatory development plan according to the participatory planning principle at Kelurahan Cepokomulyo, sub district Kepanjen and Sumberkerto village of Pagak sub district, Malang Regency. The research used qualitative approach. The approach was used to obtain real and deep picture about participatory development plan at Kelurahan and village. The results showed that at Kelurahan Cepokomulyo, the musrenbang process is participative, while at Sumberkerto village the process is not participative yet. Keywords: Participatory Planning, Village Planning, Village Participation Abstrak: Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menafsirkan dan membandingkan: musrenbang yang mencerminkan pembangunan partisipatif sepenuhnya, faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan rencana pembangunan partisipatif, identifikasi, membuktikan dan menemukan rencana pembangunan partisipatif sesuai dengan prinsip perencanaan partisipatif di Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen dan Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata dan mendalam mengenai rencana pembangunan partisipatif di Kelurahan dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Cepokomulyo, proses musrenbang adalah partisipatif, sedangkan di Desa Sumberkerto prosesnya tidak partisipatif. Kata kunci: perencanaan partisipatif, perencanaan desa, partisipasi desa
disimpulkan bahwa hambatan perencanaan
PENDAHULUAN Era reformasi saat ini telah membuat
kelurahan dan desa di antaranya adalah: (1)
perubahan mendasar di berbagai bidang,
keterbatasan
termasuk di antaranya pola pembangunan yang
perencanaan;
pada
menjadi
kepentingan kelompok tertentu; (3) konsistensi
pengembangan
dari perangkat daerah dalam menerapkan pola
awalnya
desentralistik,
sentralistik dengan
partisipasi masyarakat. Namun,
dalam
perjalanannya
perencanaan
partisipatif
masih di
(2)
SDM
adanya
bidang intervensi
tersebut; (4) kurangnya pemahaman bahwa
penerapan
permasalahan
kemampuan
perencanaan
pembangunan
menemui beberapa
bahwa
tidak
hanya
bersifat fisik, tetapi juga mencakup bidang non
berbagai
daerah,
pembangunan
fisik; (5) forum Musrenbang hanya merupakan
bisa
formalitas; (6) lemahnya payung hukum
464
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 465
pelaksanaan pembangunan
partisipatif di
tingkat daerah.
bersifat partisipatif.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di
atas,
(Musrenbang Kelurahan dan Desa) yang
keberhasilan
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
perencanaan
Malang menggunakan situs berbeda status
pembangunan partisipatif di kelurahan dan
pemerintahan dalam tingkatan yang sama,
desa sangat dipengaruhi beberapa faktor, di
yaitu kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa
antaranya: (1) tingkat kualitas dan kuantitas
yang terpilih, digunakan untuk mewakili
sumberdaya (manusia, alam dan anggaran); (2)
kondisi suatu kelurahan dan desa secara
kemauan
umum. Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan
pemerintah,
masyarakat
dan
stakeholder; (3) dinamika sosial dan budaya
Kepanjen
digunakan
untuk
setempat; (4) arus informasi yang bisa diterima
kelurahan,
sedangkan
masyarakat; (5) payung hukum. Sinkronisasi
Kecamatan Pagak dipilih untuk mewakili desa.
Desa
mewakili Sumberkerto
beberapa faktor tersebut perlu dioptimalkan, hal ini guna menghindari ketimpangan antar faktor
yang pada
keberhasilan
akhirnya
perencanaan
menghambat pembangunan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, bahwa
proses
perencanaan
pembangunan didesain secara bottom-up dan partisipatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 telah diganti dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, substansi dan esensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 masih sama dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, proses perencanaan pembangunan tetap dimulai dari tingkat kelurahan dan desa, yaitu melalui kegiatan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan merupakan faktor mendasar dalam
partisipatif.
menyatakan
TINJAUAN PUSTAKA
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Desa
menjalankan
setiap
kegiatan
dan
program. Perencanaan dimaksudkan untuk menyeimbangkan
berbagai
faktor
yang
tersedia dalam menjalankan suatu kegiatan, dengan harapan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Menurut Catanese dan Snyder
(1996:50),
bahwa
“perencanaan
merupakan aktivitas universal manusia, suatu keahlian
dasar
dalam
kehidupan
yang
berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada”. Permasalahan Perencanaan Pembangunan Menurut
Abe
(2002:29-30)
masalah-
masalah yang timbul dalam perencanaan daerah
setelah
diberlakukannya
otonomi
daerah adalah sebagai berikut: (1) Dimana
466 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
posisi perencanaan daerah dalam konteks
Tentang RPJMD Kabupaten Malang 2006-
perencanaan
2010.
nasional?;
(2)
Apakah
perencanaan daerah merupakan hal yang terpisah dengan perencanaan nasional, atau sebaliknya di merupakan
mana
perencanaan daerah
penjabaran
dari
skema
perencanaan nasional?; (3) Apakah adanya perencanaan daerah merupakan bukti kongkrit dari skema otonomi daerah?; (4) Siapa yang menyusun
rencana
tersebut?
pusat
atau
Model Perencanaan Pembangunan Pembangunan daerah meskipun secara struktural
terkait
pembangunan
nasional, tetapi secara operasional menuntut perhatian lebih seksama, yaitu secara khusus harus didasarkan pada tingkat kebutuhan dan derajat
prioritas
berkembang
daerah?
dengan
di
permasalahan daerah.
Terkait
yang dengan
permasalahan pokok dalam pembangunan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
daerah, Arsyad (1999:122) mengemukakan
Perencanaan Pembangunan
bahwa
Menurut
Riyadi
dan
Bratakusumah
”strategi
didasarkan
pada
pembangunan kekhasan
daerah
daerah yang
(2004:15-39) bahwa faktorfaktor perencanaan
bersangkutan
pembangunan,
Faktor
dengan menggunakan potensi sumberdaya
lingkungan; (2) Faktor sumberdaya manusia;
manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik
(3)
secara lokal”.
Faktor
antara
sistem;
lain:
(4)
(1)
Faktor
ilmu
(indigenous
pengetahuan; (5) Faktor pendanaan. Faktor-
Abe
faktor perencanaan pembangunan tersebut,
terdapat
merupakan unsur yang sangat penting dan
perencanaan pembangunan, antara lain: (1)
mempengaruhi apakah suatu perencanaan yang
melakukan
dibuat memungkinkan untuk dilaksanakan,
masalah; (3) Identifikasi daya dukung; (4)
pada sisi lain juga akan mempengaruhi sejauh
Perumusan tujuan dan target; (5) merumuskan
mana kualitas perencanaan tersebut dibuat.
langkah-langkah; (6) penentuan anggaran”.
Sebagai
pendukung,
”enam
menyatakan tahap
penyelidikan;
dalam
(2)
bahwa proses
perumusan
bahwa
Proses perencanaan inilah yang dijadikan
penelitian ini sejalan dengan visi dan misi
dasar pada fokus penelitian ini, hal ini
Kepala Daerah Kabupaten Malang, khususnya
mengingat cakupan tahapan yang ada sesuai
pada
dengan kondisi pada wilayah kelurahan dan
visi
faktor
(2005:77)
development)
perwujudan
masyarakat
yang
demokratis dan sejahtera, sesuai dengan yang tertulis dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006
desa. Beberapa
pendapat
di
atas
dapat
disimpulkan, bahwa tahap-tahap perencanaan
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 467
merupakan suatu siklus yang mempunyai
(2) Proses teknokratik; (3) Proses partisipatif;
hubungan
(4) Proses bottom-up dan top-down.
yang
saling
terkait.
Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tahap-
Menurut
Abe
penting
data (survey), analisa, memformulasikan atau
kegagalan perencanaan daerah meliputi: Nilai-
merumuskan
nilai dan prioritas guna mencapai tujuan-
penentuan
kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
melihat
substansi
tahap perencanaan terdiri dari: pengumpulan
perencanaan,
untuk
(2005:92-94)
keberhasilan
dan
tujuan perencanaan yang mana memerlukan motivasi individu dan sosial manusia.
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Saat ini, kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong lemah. Kondisi seperti ini sesuai dengan yang dikemukakan
Muluk
“perwujudan
partisipasi
Pembangunan
Partisipatif
Kelurahan dan Desa Osborne dan Gaebler dalam Rahadhan dan
bahwa
Fitanto (2006:17), menyatakan bahwa sebagai
dalam
representasi lokalitas terdapat tiga aspek penting
pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah
yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa
hal yang mudah, karena masyarakat belum
dalam
terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela”.
masyarakat;
Kondisi
bahwa
masyarakat; (3) Sumberdaya yang dimiliki. Pada
penerapan paradigma tersebut masih berada
sisi lain, pada era informasi saat ini sangat
dalam
dituntut
seperti
masa
ini
transisi
(2002:152),
Perencanaan
publik
disebabkan
menuju
demokrasi.
proses
desentralisasi:
(2)
Masalah
transparansi,
(1)
Harapan
yang
dihadapi
akuntabilitas
dan
Masyarakat sudah terbiasa dengan mobilized
responsibilitas, sehingga mengentalkan makna
participation yang digunakan pada era orde
globalisasi
baru dan orde lama.
berlangsungnya otonomi desa.
dan
merupakan
tantangan
Menurut Wahyudi (2006:7), bahwa proses
Perencanaan bukanlah sekedar formalitas
perencanaan pembangunan yang dilakukan
kegiatan, tetapi perencanaan harus benar-benar
pada dasarnya merupakan proses yang cukup
memperhatikan
sederhana, dan siapa saja yang terlibat
setempat. Sudah banyak contoh program
sesungguhnya bisa menyusun perencanaan
pembangunan
tersebut asal bertanggungjawab, dalam hal ini
bermanfaat bagi masyarakat, bahkan yang
pemerintah harus mempunyai political will
terjadi adalah salah sasaran program akibat
untuk
secara
terlalu dipaksakannya program tersebut untuk
partisipatif. Proses perencanaan pembangunan
dijalankan. Kondisi seperti ini jelas merupakan
melibatkan
masyarakat
pada dasarnya merupakan: (1) Proses politik;
kepentingan
masyarakat
yang pada akhirnya tidak
468 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
kegiatan yang sia-sia dan hanya berujung pada
berbagai segi yang merupakan kebutuhan dan
pemborosan anggaran pembangunan.
mana yang merupakan keinginan”. Proses tersebut
Musrenbang sebagai Media Perencanaan Pembangunan Partisipatif
bisa
dilakukan
dengan
mempertemukan berbagai informasi yang ada, oleh sebab itu yang hendaknya menjadi
Banyak metode yang bisa digunakan dalam analisa partisipatif, namun metode Participatory Rural Appraisal (PRA) saat ini
prioritas
adalah
menjawab
kebutuhan-
dasar
masyarakat
(komunitas
kebutuhan setempat).
lebih banyak digunakan dan dianggap lebih layak oleh lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah.
Wahyudi
(2006:38)
METODE PENELITIAN Guna memperoleh hasil penelitian yang
mengemukakan, bahwa secara garis besar latar
akurat,
pendekatan
belakang pengembangan metode PRA adalah:
menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi
(1) Kebutuhan adanya metode kajian keadaan
penelitian
masyarakat yang mudah dilakukan, untuk
Kabupaten Malang,
ini
penelitian
dilakukan
pada
ini
wilayah
pengembangan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat; (2) Kebutuhan
adanya
pendekatan
program
pembangunan yang bersifat kemanusiaan dan
Forum Musrenbang merupakan forum mengkaji
rumusan
perencanaan
pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan berdasarkan pada kompleksitas permasalahan dan kebutuhan yang muncul di tengah masyarakat. Namun berbagai
permasalahan
yang
kompleks
tersebut tidak mungkin diakomodasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Abe (2005: 79-80), bahwa “seluruh pendapat masyarakat
tidak
harus
diterima
secara
keseluruhan, pada momentum seperti itulah sangat
dibutuhkan
Proses Musrenbang Kelurahan dan Desa sebagai Cerminan Partisipatif Perencanaan
berkelanjutan.
untuk
PEMBAHASAN
untuk
memilah-milah
pembangunan
partisipatif
pada dasarnya merupakan pola perencanaan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat, berbasis pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan
pembangunan
parisipatif
berbagai
kebijakan
diambil
bisa
perencanaan
bertujuan
pembangunan
benar-benar
agar yang
menyentuh
kepentingan rakyat (pro-rakyat). Sesuai dengan yang disampaikan oleh Abe (2005: 77-84) bahwa “proses perencanaan memerlukan tahap-tahap, yaitu: Penyelidikan (pengumpulan data), perumusan masalah, identifikasi daya dukung, rumusan tujuan, langkah-langkah dan penentuan anggaran”.
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 469
Jika
rangkaian
perencanaan
terhadap program pembangunan, sehingga
diterapkan
mereka banyak yang tidak mengerti tentang
sepenuhnya, tentunya akan berakibat bahwa
program pembangunan yang sedang dan telah
perencanaan pembangunan yang dihasilkan
direncanakan.
pembangunan
tahapan
tersebut
tidak
tidak bisa berfungsi dalam menjalankan
Sebagai tahapan paling
berbagai program pembangunan sesuai yang
perencanaan
diharapkan.
pengumpulan data. Proses pengumpulan data
Melalui forum musyawarah atau diskusi, masyarakat
secara
bersama-sama
terlibat
pembangunan
awal dalam adalah
proses
dalam kegiatan Musrenbang didasarkan pada berbagai
aspirasi
yang
muncul
dari
dalam proses analisa dan perumusan. Potensi
masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan
partisipasi masyarakat dalam setiap tahap
yang disampaikan Abe (2005:78), bahwa
perencanaan sangat penting, karena terdapat
“proses
dua hal yang sementara ini sangat dibutuhkan,
pengumpulan data, tidak lain adalah proses
antara lain: (1) kebutuhan terhadap hasil
mengajak masyarakat untuk mengenali secara
pembangunan yang berpihak pada rakyat; (2)
seksama
kebutuhan
bagi
mereka hadapi, membuka kembali pengalaman
perencanaan
hidup mereka, mengkaji apa yang semula telah
tentang
masyarakat
pembelajaran
terhadap
pembangunan partisipatif.
dianggap
penyelidikan
atau
kegiatan
permasalahan-permasalahan
hal
yang
wajar”.
yang
Berdasarkan
Kelurahan dan desa memiliki posisi yang
pernyataan tersebut, penggalian informasi
sangat menentukan nilai dan keberhasilan dari
sebanyak-banyaknya dari masyarakat jelas
perencanaan
di
merupakan modal utama dalam perencanaan
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pada
partisipatif. Canter dalam Sirajuddin, dkk.
sisi lain, walaupun kelurahan dan desa terletak
(2006:19) mengemukakan bahwa “keguanaan
pada tingkatan pemerintahan yang sama,
peran serta masyarakat dalam perencanaan
namun
perencanaan
adalah untuk menghasilkan masukan dan
pembangunan partisipatif terdapat banyak
persepsi yang berguna bagi warga negara dan
perbedaan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada
masyarakat yang berkepentingan”. Pendapat
Kelurahan
tersebut menegaskan bahwa semakin banyak
pembangunan
dalam
partisipatif
implementasi
Cepokomulyo
dan
Desa
Sumberkerto.
cakupan
informasi
yang
diperoleh
akan
Kondisi Kelurahan Cepokomulyo pada
tentunya semakin baik, hal ini karena berbagai
kenyataanya sangat berbeda dengan kondisi di
permasalahan yang muncul di masyarakat bisa
Desa
terekam, dengan demikian akan meningkatkan
Sumberkerto.
Sumberkerto
tergolong
Masyarakat kurang
Desa
responsif
akurasi dalam proses analisa.
470 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
Kelurahan
Cepokomulyo,
proses
setiap data yang ada. Adisasmita (2006:39)
pengumpulan data sudah mengakomodasi
mengemukakan bahwa “dalam menentukan
aspirasi masyarakat secara langsung, yaitu
prioritas
melalui berbagai forum warga, terutama dari
digunakan kriteria yang terukur menggunakan
forum RT. Sedangkan Desa Sumberkerto,
bobot dan nilai dari masing-masing kriteria
pengumpulan data tidak dilakukan secara
yang
langsung
pembangunan
pada
masyarakat,
sementara
program
pembangunan
digunakan yang
harus
terhadap
program
diusulkan”.
Pendapat
stakeholder yang diharapkan bisa mewakili
tersebut juga ditunjang dengan pendapat Abe
aspirasi
kegiatan
(2005:79), bahwa “proses analisa mempunyai
Musrenbang desa hanya bersikap pasif dan
makna sebagai tindakan untuk menemukan
sedikit sekali memberikan kontribusi usulan.
kaitan antara fakta dengan fakta yang lain, apa
Berbagai aspirasi lebih didomisasi elit desa.
yang dirumuskan haruslah sederhana, jelas dan
Sebagai kesimpulan dari kedua kasus tersebut,
kongkrit”.
bahwa data yang diperoleh di Kelurahan
tersebut, bahwa penilaian terhadap setiap
Cepokomulyo
berbagai
permasalahan merupakan rangkaian dalam
permasalahan yang muncul di masyarakat,
menentukan prioritas permasalahan, penilaian
partisipatif dan bervariatif. Namun sebaliknya,
tersebut
data yang diperoleh di Desa Sumberkerto
kedalaman pada proses analisa. Abe (2005:79)
cakupannya terbatas dan tidak partisipatif.
mengemukakan,
masyarakat
dalam
sudah
Identifikasi
mewakili
permasalahan
Berdasarkan
sangat
kedua
ditentukan
pendapat
oleh
bahwa
tingkat
“pendamping
merupakan
masyarakat harus mampu menjadi teman
proses menganalisa data-data yang berasal dari
diskusi yang baik, sehingga rumusan masalah
aspirasi
yang
masyarakat.
Proses
identifikasi
diperoleh
bersama
masyarakat,
dilakukan melalui pendalaman permasalahan,
merupakan hal yang bisa dicarikan jalan
yaitu
berbagai
keluarnya”. Berdasarkan pernyataan tersebut
informasi yang ada. Hasan dkk. (2009:174)
menjelaskan bahwa perlunya pendampingan
mengemukakan
bahwa
adalah untuk memberikan dorongan dan
proses
data
dengan
mempertemukan
analisa
“pada
hakekatnya
merupakan
kegiatan
membantu masyarakat dalam memecahkan
penelaahan, pengurutan dan pengelompokan
berbagai
data
masyarakat.
untuk
menyusun
hipotesis
kerja”.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam
permasalahan
Khususnya
kasus bahwa
yang
di proses
dihadapi
Kelurahan
proses analisa adalah dengan mengkaji semua
Cepokomulyo,
identifikasi
data yang diperoleh secara mendalam, dengan
permasalahan dilakukan secara berjenjang
berdasarkan makna yang terkandung pada
yang dimulai dari tingkat RT hingga tingkat
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 471
kelurahan. Proses identifikasi permalasahan
Khususnya kondisi Kelurahan Cepokomulyo,
dilakukan secara musyawarah atau diskusi
bahwa potensi wilayah sangat
bersama.
Sedangkan
di
Desa
dengan SDM, swadaya masyarakat, kondisi
identifikasi
tidak
ekonomi masyarakat yang baik, infrastruktur
berjenjang dan hanya dilakukan di tingkat
yang cukup memadai dan sudah ditunjang
desa. Proses identifikasi tidak berjalan secara
dengan
partisipatif,
Sedangkan
Sumberkerto,
kasus
ditunjang
proses
namun proses tersebut
lebih
peraturan
kelurahan
Desa
hukum.
Sumberkerto
yang
didominasi oleh elit desa. Proses identifikasi
merupakan desa miskin, potensi wilayah yang
lebih
dengan
tersedia berupa material batuan kapur, sumber
mempertemukan informasi dari beberapa elit
air dan ditunjang dengan peraturan desa. Pada
desa, yaitu tergantung pada pengetahuan
kedua kasus tersebut, Kelurahan Cepokomulyo
mereka terhadap permasalahan yang muncul.
lebih berpeluang dalam menjalankan rencana
Namun cakupan permasalahan sangat terbatas
pembangunan.
banyak
dilakukan
dan tergolong kurang, sehingga dalam proses identifikasi
permasalahan
kurang
mampu
menggali secara mendalam. Identifikasi
daya
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan alat untuk memberikan arah suatu tindakan agar
dukung
wilayah
sesuai
dengan
Tjokroamidjojo
yang
(1985:62)
mengemukakan
diperlukan untuk menunjang keberhasilan
bahwa
rencara program pembangunan, yaitu dengan
prasyarat dalam menentukan strategi yang baik
menggali berbagai potensi yang dimiliki
untuk
wilayah. Menurut Abe (2005:80-81) bahwa
pembangunan,
“pemaknaan daya dukung terbagi: (1) daya
investasi yang menunjang pencapaian tujuan
dukung kongkrit, aktual dan tersedia; (2) daya
pembangunan”. Dalam proses pelaksanaan
dukung yang merupakan potensi (akan ada,
pembangunan
atau
terdapat kepentingan yang mempengaruhi dan
bisa
diusahakan)”.
Berdasarkan
pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa
“perumusan
diharapkan.
menggunakan kepada
tersebut,
tujuan
merupakan
sumber-sumber alokasi
keperluan
tentunya
banyak
sangat rentan terjadinya penyimpangan.
suatu perencanaan harus melalui pengkajian
Kasus di Kelurahan Cepokomulyo dan
dan perhitungan yang mendalam, hal ini
Desa Sumberkerto, perumusan tujuan dan
dimaksudkan
sasaran
agar
perencanaan
yang
dihasilkan benar-benar bisa diterapkan.
rencana
pembangunan
tahunan
disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah
Kasus pada Kelurahan Cepokomulyo dan
Kabupaten Malang, pada sisi lain juga sudah
Desa Sumberkerto, sangat nampak adanya
berpedoman pada visi dan misi pemerintah
perbedaan-perbedaan
kelurahan/desa
potensi
wilayah.
masing-masing.
Dengan
472 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
demikian rencana pembangunan tersebut tidak
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
terdapat penyimpangan dengan kebijakan yang
pengawasan”.
berlaku.
perencanaan anggaran, menurut Suhadak dan
Penyusunan
rencana
baru
Nugroho
(2007:11)
kegiatan merupakan upaya dalam menentukan
anggaran
menekankan
kegiatan yang diperlukan. Menurut Abe (2005:
bottom-up planning dan tetap mengacu pada
83) bahwa “dalam perumusan langkah-langkah
arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat
rencana kegiatan, diharapkan memuat: (1) apa
yang tertuang dalam dokumen perencanaan”.
yang hendak dicapai; (2) kegiatan yang hendak
Kedua pendapat tersebut bertujuan untuk
dilakukan;
memperjelas
pembagian
tugas
atau
bahwa
dalam
dan
(3)
indikatif
Paradigma
bahwa
“perencanaan
pada
dalam
pendekatan
perencanaan
pembagian tanggungjawab; (4) waktu (kapan
anggaran juga harus memperhatikan kebijakan
dan berapa lama kegiatan akan dilakukan)”.
anggaran pada pemerintahan di atasnya dan
Berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan
disusun secara partisipatif, antara perencanaan
Cepokomulyo dan Desa Sumberkerto, tidak
pembangunan dan perencanaan anggaran harus
membahas secara terperinci pada berbagai
ada
program-program yang direncanakan. Rencana
anggaran harus memperhatikan kewenangan
indikatif dan kegiatan yang telah tersusun
masing-masing dalam menjalankan rencana
tidak menjelaskan waktu, pembagian tugas dan
program
penanggungjawab
program.
mengemukakan bahwa “perencanaan anggaran
tersebut
dapat
merupakan upaya mengalokasikan anggaran,
perencanaan
yang
kekeliruan dalam menyusun alokasi bisa
kepastian
berakibat kandasnya rencana pembangunan di
Berdasarkan disimpulkan dihasilkan
pelaksana
kondisi bahwa belum
memberikan
pelaksanaan kegiatan. Perencanaan
konsistensi,
selain
pembangunan.
itu
perencanaan
Abe
(2005:84)
tengah jalan”. Pendapat tersebut mempertegas pembangunan
harus
bahwa pengalokasian anggaran harus tepat,
bersinergi dengan anggaran, guna menunjang
guna mewujudkan hal tersebut harus dilakukan
hal tersebut maka dalam pembuatan suatu
analisa anggaran yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan juga harus dilakukan
kapasitas sasaran pembangunan dan sumber
pembuatan rencana anggaran. Menurut Darise
daya.
(2006:136) bahwa “dalam penyusunan rencana
Kasus pada Kelurahan Cepokomulyo dan
pembangunan harus didasarkan data dan
Desa
informasi
ketimpangan
yang
akurat
dan
dapat
Sumberkerto, yang
jauh
pembangunan
masih antara dengan
terdapat rencana
dipertanggungjawabkan, serta disusun untuk
program
kapasitas
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
anggaran kelurahan/desa yang masih kecil.
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 473
Berdasarkan nilai partisipasi masyarakat dalam
Resposibilitas
penyusunan rencana anggaran pembangunan,
perencanaan pembangunan tergantung tingkat
pada Kelurahan Cepokomulyo sudah tergolong
interaksi sosial, budaya dan didukung dengan
partisipatif. Sebaliknya di Desa Sumberkerto
kebijakan pemerintahan yang mendukung
penyusunan rencana anggaran didominasi oleh
program pembangunan partisipatif.
elit desa, dengan demikian tergolong tidak
masyarakat
Kelurahan
Cepokomulyo
dan
Sumberkerto,
pada kedua wilayah tersebut masih belum
lingkungan yang ekstrem. Khususnya di
didasarkan
Kelurahan
kesesuaian
kewenangan,
perbedaan
Desa
partisipatif. Namun pengalokasian anggaran
pada
terdapat
terhadap
Cepokomulyo,
kondisi
interaksi
sosial
selain itu belum disesuaikan dengan prioritas
terjalin dengan sangat dinamis, dengan budaya
dan kapasitas anggaran yang dimiliki.
yang terbuka, di samping itu kondisi ekonomi masyarakat cukup baik, serta ditunjang dengan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
kebijakan pemerintah kelurahan yang pro-aktif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
dalam
Kelurahan dan Desa Kondisi
suatu
terhadap
wilayah
akan
pembentukan
pola
kehidupan masyarakat, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi dinamika masyarakat
dalam
menyikapi
berbagai
kebijakan program pembangunan dalam suatu pemerintahan. disampaikan
Sesuai Riyadi
dengan dan
yang
Bratakusumah
(2004:15-39) bahwa “kondisi lingkungan yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal)”. Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Sirajuddin, dkk. (2006:5) “demokrasi
yang
mengemukakan
partisipatif
akan
bahwa membawa
konsekwensi langsung dari partisipasi yang meluas,
demokrasi
partisipatif
juga
membutuhkan sokongan dari lingkungan sosial maupun
politik
partisipasi
masyarakat
dalam perencanaan pembangunan. Namun
lingkungan
berpengaruh
mendorong
yang
lebih
luas”.
sebaliknya
dengan
Desa
Sumberkerto,
interaksi sosial masyarakat tergolong kurang, baik pada lingkungan intern dan ekstern, budaya masyarakat masih agak tertutup, kondisi ekonomi masyarakat tergolong miskin dan kebijakan pemerintah desa yang kurang pro-aktif
dalam
mendorong
partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sumberdaya manusia merupakan unsur penggerak dalam perencanaan pembangunan partisipatif. (2006:19)
Menurut bahwa
Sirajuddin, “dengan
dkk.
melibatkan
masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap
pandangan,
kebutuhan
dan
pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, sekaligus menuangkannya dalam
474 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
konsep”.
Selanjutnya
Sirajuddin,
dkk.
tawar
dalam
pengambilan
kebijakan
(2006:24) mengemukakan bahwa “jika peran
pemerintah desa sangat kurang. Pada sisi lain,
serta masyarakat tidak diperlakukan secara
Desa Sumberkerto kurang ditunjang dengan
hati-hati, itu akan menimbulkan perasaan
kualitas SDM perangkat desa yang memadai,
skeptis di antara masyarakat, ketimbang
hal tersebut
memberikan informasi yang berguna bagi
pemerintah desa dalam menyikapi berbagai
mereka”. Kenyataan tersebut perlu direspon
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
oleh pihak penyelenggara yaitu pemerintah
berakibat
rendahnya respon
Keberhasilan pelaksanaan Musrenbang
kelurahan dan desa agar kegiatan Musrenbang
kelurahan/desa
bisa
sebagaimana
kebijakan dan peran aktif pemerintahan yang
mestinya. Menurut Abe (2005:89) bahwa
berwenang, selain itu diperlukan jaminan
“kegagalan
salah
hukum yang jelas. Menurut Riyadi dan
satunya disebabkan bahwa rakyat kehilangan
Bratakusumah (2004: 15-39), bahwa “dalam
institusi lokal dan kecerdasan lokal, sebagai
melaksakan proses perencanaan pembangunan
akibat dari tekanan politik elit”. Berdasarkan
sangat
pernyataan tersebut bahwa dengan tidak
digunakan, yaitu aturan atau kebijakan yang
adanya saluran kelembagaan, menggakibatkan
digunakan
masyarakat tidak memiliki wadah dalam
pedoman
menyampaikan
pembangunan, yang menyangkut prosedur,
benar-benar
berjalan
partisipasi
masyarakat
aspirasinya,
selain
itu
dipengaruhi
oleh
mekanisme
terhadap intitusi yang ada.
Berdasarkan payung
ditunjang
oleh
daerah
sistem
tertentu,
pelaksanaan
masyarakat merasa tidak punya kepercayaan
Kondisi SDM pada kedua wilayah sangat
sangat
hukum
yang
sebagai
perencanaan
pelaksanaan, pernyataan
oleh
pengesahan”.
tersebut,
dalam
sebagai
pelaksanaan
berbeda. Kelurahan Cepokomulyo memiliki
Musrenbang Kelurahan Cepokomulyo dan
kualitas SDM yang memadai, baik SDM dari
Desa Sumberkerto, telah merujuk pada Surat
masyarakat dan perangkat kelurahan. Kondisi
Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
tersebut
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
memunculkan
masyarakat secara
sinergi
antara
dengan pemerintah kelurahan
seimbang.
pada
Menteri
Dalam
Negeri
Desa
0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ. Juga
Sumberkerto, masyarakatnya tergolong kurang
ditunjang dengan Surat dari Plt. Sekretaris
berdaya
Daerah
untuk
Sedangkan
dan
berpartisipasi
dalam
Kabupaten
Malang
Nomor
perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan
050/041/421.202/2009.
Namun
dalam
karena kemampuan masyarakat yang kurang,
implementasinya, pelaksanaan Musrenbang
baik dari segi tingkat pendidikan dan posisi
pada kedua wilayah dijalankan secara berbeda.
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 475
Pada sisi lain, jika ditinjau secara normatif dari segi pemerintahan kelurahan dan desa terhadap
partisipasi
masyarakat
dalam
cenderung
mendominasi
setiap
forum
pertemuan di tingkat desa. Perkembangan
pengetahuan
sangat
mempengaruhi
perencanaan pembangunan, yang merujuk
merupakan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
proses perencanaan pembangunan. Menurut
2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Adisasmita
Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan,
pembangunan yang bertumpu pada paradigma
berdasarkan
klasik
kedua
ketentuan
tersebut
faktor
ilmu
(2006:45),
(trickle
bahwa
down
effect
diintroduksikan
partisipatif
merupakan mekanisme pembangunan yang
dibandingkan
dengan
pemerintahan kelurahan.
bersifat
Berdasarkan hasil pengamatan pada kedua
top-down”.
penerapan
ilmu
Albert
yang
seharusnya pada pemerintahan desa lebih jika
oleh
“filosofi
Hirschman)
Kegagalan
dalam
pengetahuan
dalam
lokasi penelitian yang terjadi sebaliknya,
perencanaan
proses
pada
berdampak luas. Pendapat tersebut didukung
Kelurahan Cepokomulyo lebih partisipatif jika
oleh pendapat Riyadi dan Bratakusumah
dibandingkan dengan Desa Sumberkerto. Hal
(2004:38),
tersebut membuktikan, walaupun dari segi
perencanaan pembangunan tergantung sejauh
ketentuan penyelenggaraan pemerintahan pada
mana
kelurahan dan desa berbeda, namun karena
mengimprovisasi perkembangan IPTEK secara
memiliki acuan normatif dalam pelaksanaan
optimal”. Berdasarkan pernyataan tersebut,
Musrenbang yang sama, maka pelaksanaan
SDM
Musrenbang pada kelurahan dan desa juga
penerapan setiap ilmu pengetahuan yang
diperlakukan sama.
diimbangi dengan kemampuan menguasai
perencanaan
Khususnya
pembangunan
bahwa
SDM
jelas
“dalam
penerapan
perencana
merupakan
kunci
akan
utama
mampu
dalam
Cepokomulyo,
pengetahuan tersebut secara tepat dan benar.
pemerintah kelurahan secara pro-aktif juga
Khususnya metode analisa yang digunakan
menfasilitasi
partisipasi
dalam Musrenbang, saat ini metode yang
masyarakat dalam proses Musrenbang yang
digunakan adalah PRA (Participatory Rural
dimulai dari tingkat RT. Sedangkan Desa
Appraisal). Pernyataan Wahyudi (2006:76)
Sumberkerto
bahwa “keberhasilan Musrenbang terletak
mendorong
Kelurahan
pembangunan
dan
mendorong
belum partisipasi
secara masyarakat
pro-aktif dalam
pada
kemampuan
fasilitator
kegiatan
PRA
dalam
proses perencanaan pembangunan, hal ini
memfasilitasi
untuk
terbukti tidak adanya forum warga. Namun
Musrenbang”. Pada kenyataannya di lapangan,
sebaliknya, pemerintah Desa Sumberkerto
bahwa penerapan PRA masih belum sesuai
476 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
dengan makna yang sebenarnya dari PRA, sehingga
hasil
Musrenbang
yang
belum
didapatkan dengan
dalam
pemerintah
kelurahan/desa
akan
yang
memperlancar pelaksanaan rencana program
(2006:51)
pembangunan. Namun pada penyataannya
mengemukakan bahwa “PRA bisa berhasil jika
bahwa kemampuan anggaran pada setiap
partisipasi masyarakat diperlakukan dengan
wilayah berbeda-beda dan cenderung belum
benar”. Pendapat tersebut dimaksudkan agar
memadai. Menurut Tjokroamidjojo (1985:66)
cakupan
bahwa “diperlukan adanya keterkaitan antara
diharapkan.
sesuai
dalam
Kepastian tersedianya dana yang memadai
Adisasmita
data
dan
informasi
tentang
permasalahan dan kebutuhan masyarakat bisa
perencanaan
tergali sedalam-dalamnya, sehingga nantinya
perencanaan
bisa dihasilkan keputusan yang tepat dan
direncanakan sebagai kegiatan pembangunan
benar.
juga harus mendapat kepastian penyediaan
Musrenbang Kelurahan Cepokomulyo dan
pembangunan anggaran,
penyediaan
dengan
agar
apa
anggarannya”.
Kepastian
Desa Sumberkerto pada dasarnya sama-sama
anggaran
menggunakan metode PRA, yaitu dengan
menjalankan rencana program pembangunan
teknik bagan hubungan kelembagaan (diagram
harus
venn). Penggunaan metode tersebut dengan
perencanaan yang telah disusun benar-benar
melibatkan
bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
berbagai
potensi
lembaga
kemasyarakatan yang ada di wilayah. Menurut
yang
yang
jelas,
hal
dibutuhkan
ini
dalam
dimaksudkan
agar
Anggaran yang bisa dipastikan tersedia di
Wahyudi (2006:39) bahwa “PRA dianggap
Kelurahan
baik, karena dalam metode tersebut terdapat
Sumberkerto untuk program pembangunan,
prinsip-prinsip untuk mewujudkan partisipasi
nilainya masih belum sepadan dengan usulan
masyarakat”. Namun dalam pelaksanaannya
rencana
bahwa keterlibatan lembaga kemasyarakatan
tersebut dapat disimpulkan, bahwa program
tersebut
Kelurahan
pembangunan yang mungkin bisa dijalankan
Cepokomulyo sudah menjalankan metode
sesuai dengan rencana pembangunan tergolong
PRA dengan teknik diagram venn dengan
sangat
baik, sedangkan Desa Sumberkerto masih
kepastian anggaran yang tersedia terhadap
belum menerapkan metode tersebut secara
rencana
benar. Pada sisi lain, bahwa pada kedua
rencana pembangunan yang membutuhkan
wilayah tersebut belum menerapkan teknik
dana dari luar luar kelurahan/desa.
perencanaan secara benar.
Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif
berbeda-beda.
Pada
Cepokomulyo
pembangunan.
kecil.
Selain
dan
Kondisi
itu
belum
program pembangunan,
Desa
anggaran
adanya
terutama
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 477
Suasana interaktif dalam Musrenbang sangat dibutuhkan guna diperoleh analisa yang
dan
kurangnya
posisi
tawar
dalam
pengambilan kebijakan pemerintahan desa.
mendalam, dalam suasana tersebut dibentuk
Kesetaraan dan suasana kooperatif dalam
dengan maksud agar tercipta hubungan saling
Musrenbang perlu dibangun. Abe (2005:92)
memberikan
pendalaman
mengemukakan bahwa “dalam perencanaan
dalam analisa. Menurut Wahyudi (2006:41)
partisipatif, di antara peserta tidak boleh ada
bahwa “dalam penerapan PRA pada forum
yang lebih tinggi dalam kedudukan”. Menurut
Musrenbang harus memperhatikan prinsip
Wahyudi (2006:41) bahwa “dalam proses
triangulasi untuk memperoleh kedalaman
Musrenbang harus didasarkan pada prinsip
informasi
saling
informasi
yang
merupakan
bisa
bentuk
guna
diandalkan,
yang
pemeriksaan
dan
belajar
perbedaan.
dan
saling
Pengalaman,
menghargai pengetahuan
pemeriksaan ulang (check and re-check)
masyarakat dan pengetahuan orang luar saling
informasi”. Hal senada juga disampaikan oleh
melengkapi dan bernilai sama”. Suasana saling
Adisasmita
belajar
(2006:52)
bahwa
“dalam
tentunya
akan
mengembangkan
perencanaan pembangunan partisipatif harus
pengetahuan
lebih memberdayakan peran aktif masyarakat,
perencanaan, di samping itu perencanaan yang
sekaligus mendorong kontribusinya dalam
dihasilkan akan terus berkembang sejalan
penyusunan
dengan
program
pembangunan,
memberikan pemikiran yang konstruktif”. Berdasarkan kesadaran
pernyataan dan
tersebut,
kemauan
bahwa
masyarakat
merupakan modal utama. Kasus
masyarakat
dalam
proses
perkembangan
pengetahuan
pelaksanaan
Musrenbang
masyarakat. Kasus
Kelurahan Cepokomulyo, telah berjalan secara kooperatif antar stakeholder. Sedangkan di
pelaksanaan
Musrenbang
Desa Sumberkerto, pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Cepokomulyo berlangsung secara
desa tidak berjalan secara kooperatif dan
interaktif, hal ini karena masyarakat, lembaga
belum
kemasyarakatan dan pemerintah kelurahan
stakeholder, karena pelaksanaan Musrenbang
bersama-sama
lebih didominasi oleh elit desa.
pro-aktif
dalam
mengikuti
memperhatikan
kesetaranan
antar
proses Musrenbang kelurahan. Sedangkan pada Desa Sumberkerto berlangsung pasif dan cenderung didominasi oleh elit desa, hal ini karena
masyarakat
dan
lembaga
kemasyarakatan yang tidak berusaha pro-aktif
KESIMPULAN Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
478 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
1. Proses Musrenbang kelurahan dan desa
ditunjang dengan ADK yang terbatas
sebagai cerminan partisipasi masyarakat
namun swadaya masyarakat tergolong
dalam proses perencanaan pembangunan,
tinggi. Perencanaan pembangunan yang
berdasarkan hasil pengamatan dan analisa
dihasilkan
pada Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan
terlaksana, walaupun dalam jumlah
Kepanjen
Sumberkerto
kecil. Berkaitan dengan partisipasi
Kecamatan Pagak diperoleh kesimpulan
masyarakat, kondisi tersebut sangat
sebagai berikut:
berpengaruh positif terhadap partisipasi
dan
a) Proses
Desa
Musrenbang
Cepokomulyo
secara
disimpulkan,
Kelurahan umum
bahwa
dapat
memungkinkan
untuk
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
partisipasi
b) Desa Sumberkerto merupakan wilayah
masyarakat dalam perencanaan sudah
yang memiliki kondisi lingkungan
sesuai secara teoritis dan normatif.
tidak memadai, kualitas SDM yang
Nilai partisipatif dalam Musrenbang
rendah, penerapan metode perencanaan
Kelurahan
bisa
partisipatif yang belum sesuai baik
dikategorikan dalam tangga kemitraan
secara teoritis dan normatif, ditunjang
(partnership).
dengan dana pembangunan dari APB
Cepokomulyo
b) Musrenbang Desa Sumberkerto, bahwa kegiatan
Musrenbang
Desa
Desa yang terbatas masyarakat
dan swadaya
tergolong
rendah.
Sumberkerto masih bersifat formalitas
Berdasarkan kondisi tersebut, maka
dan tergolong dalam tangga manipulasi
rencana pembangunan yang dihasilkan
(Manipulation).
akan sulit terlaksana. Berkaitan dengan
2. Faktor-faktor perencanaan pembangunan
partisipasi masyarakat, kondisi dari
partisipatif di Kelurahan Cepokomulyo dan
berbagai faktor yang tergolong kurang
Desa Sumberkerto, pada kenyataannya
maka berpengaruh negatif terhadap
memberikan pengaruh terhadap proses
partisipasi masyarakat.
perencanaan dan partisipasi masyarakat.
3. Penerapan
prinsip-prinsip
Kenyataan tersebut sebagai berikut:
masyarakat
a) Kelurahan Cepokomulyo merupakan
pembangunan,
dalam antara
partisipasi perencanaan Kelurahan
wilayah dengan kondisi lingkungan
Cepokomulyo dan Desa Sumberkerto,
yang memadai, kualitas SDM yang
sebagai berikut:
cukup, penerapan metode perencanaan
a) Kelurahan
partisipatif yang cukup baik, walaupun
menerapkan
Cepokomulyo, prinsip
sudah interaktif,
Iwan Kartikawanto., Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan dan Desa 479
kesetaraan dan kooperatif, pengambilan
DAFTAR PUSTAKA
keputusan
secara
bersama.
Abe,
Kesungguhan
dalam
menerapkan
Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam
prinsip-prinsip tersebut, menghasilkan
Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lapera
dorongan
Pustaka Utama.
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus menghasilkan perencanaan
yang
mendalam
dan
aspiratif. b) Desa
A.
_____.
2002.
Perencanaan
2005.
Perencanaan
Daerah:
Daerah
Partisipatif, Yogyakarta: Pembaruan. Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sumberkerto,
pelaksanaan
Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan,
Musrenbang desa belum menerapkan
Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE-
prinsip
YKPN.
interaktif,
kooperatif,
kesetaraan
pengambilan
secara
keputusan
bersama
mempertimbangkan
dan
dengan
aspirasi
semua
Baiquni, M. 2009. Sesat Pikir Perencanaan Pembangunan Regional:
Refleksi
Kritis di Era Otonomi, http://www.psppr-
pelaku. Kondisi tersebut berdampak
ugm.net/jurnalpdf/Baiquni.pdf
menurunnya
[13/03/2009].
dalam
partisipasi proses
pembangunan,
namun
masyarakat perencanaan
Catanese, A. J. dan James C. S. 1996.
sebaliknya
Perencanaan Kota, Diterjemahkan oleh
mendorong dominasi elit desa. Secara teoritis, partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang desa belum sesuai. 4. Secara umum, perbandingan setiap fokus
Wahyudi (ed.). Jakarta: Erlangga. Conyers, D. 1992. Perencanaan Sosial di Dunia
Ketiga
Diterjemahkan
(Suatu
Pengantar),
oleh
Susetiawan.
penelitian pada Kelurahan Cepokomulyo
Yogyakarta: Gadjah Mada University
dan Desa Sumberkerto, terdapat adanya
Press.
perbedaan faktor-faktor
pada
proses yang
Musrenbang,
Hasan, M. T, dkk. 2009. Metode Penelitian
mempengaruhi
Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis,
perencanaan pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan
Surabaya: Visipress Media. Hikmat,
H.
2000.
Lingkungan
proses
Pembangunan Berpusat pada Rakyat
kelurahan
dijalankan sudah partisipatif.
yang
(People
Centered
Strategi
Dampak
partisipatif. Pada Kelurahan Cepokomulyo, Musrenbang
Sosial:
Analisis
Menuju
Development),
0152192692007_ARTIKEL%207%20PE
480 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 464-480
OPLE%20CENTRE%20DEVELOPMEN T [25-2-09] Muluk,
M. R.
Suhadak dan Nugroho, T. 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah
K. 2007. Desentralisasi
Pemerintahan
dan
Daerah,
Malang:
Banyuadi Publishing.
Penyusunan
APBD
di
Era
Otonomi, Malang: Bayumedia Publishing. Suman, A. dan Yustika, A. E. Perspektif Baru
Pranarka, A. M.W. dan Moeljarto, V. 1996. Pemberdayaan
(Empowerment):
Pemberdayaan,
dalam
Konsep
dan
Implementasi, Jakarta: CSIS.
Pembangunan Indonesia, Malang: PT Danar Wijaya. Syamsi, I. 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan,
Rahadhan, P. dan Fitanto, B. 2006. Distribusi
Penganggaran
Pemrograman Pembangunan
dan Tingkat
kewenangan Kabupaten Desa: Telaah
Nasional dan Regional, Jakarta: CV
Kasus Implementasi Otonomi Daerah,
Rajawali.
Malang: SPOD FE Unibraw. Riyadi
dan
Bratakusumah,
Perencanaan Strategi
Syafrudin, A. 1993. Perencanaan Administrasi D.S.
Pembangunan
Menggali
2004. Daerah:
Potensi
Dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Pembangunan Daerah, Bandung: Mandar Maju. Tjokroamidjojo, B.
1985.
Perencanaan
Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung. Todaro, M. 1983. Pembangunan Ekonomi di
Sirajuddin, dkk. 2006. Hak Rakyat Mengontrol
Dunia Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Negara: Membangun Model Partisipasi
Wahyudi, I. 2006. Metodologi Perencanaan
Masyarakat
dalam
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Jakarta: Yappika.
1980. Framework for Regional Planning in Developing Countries, Netherland: Institute
for
Reclamation and Improvement.
Best
Practise
Musrenbang, Jakarta: Yappika.
Staveren, J.M. and D.B.W.M Van Dusseldorp.
International
Partisipatif:
Land
untuk
