TESIS
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR, BALI
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
TESIS
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR, BALI
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA NIM 1391861004
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR, BALI
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA NIM 1391861004
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si NIP 19521225 198003 1 002
G.A.M. Suartika, ST, M.EngSc. Ph.D NIP 19691018 199412 2 001
Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Arsitektur
Direktur
Program Pascasarjana
Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
Universitas Udayana,
G.A.M. Suartika, ST, M.EngSc. Ph.D NIP 19691018 199412 2 001
Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP 19590215 198510 2 001
iv
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal, 8 Desember 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No: 4090/UN 14.4/HK/2015, Tanggal 30 November 2015
Ketua : Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si Anggota : 1. G. A. M. Suartika, ST., MEngSc. Ph.D 2. Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT. Ph.D 3. Dr. Ir. Ida Ayu Armeli, M.Si 4. Dr. Ir. Widiastuti, MT
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: Anak Agung Ngurah Aritama
NIM
: 1391861004
Program Studi : Magister Arsitektur Judul Tesis
: Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 7 Desember 2015 Yang membuat pernyataan,
Anak Agung Ngurah Aritama
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan kesehatan dan keteguhan hati untuk menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini pada saat yang tepat. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian tugas akhir guna mencapai gelar Magister Teknik Arsitektur. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk proses penyempurnaannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Ibu G.A.M. Suartika, ST, M.EngSc, Ph.D selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan memberikan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Selain itu, rasa terima kasih Penulis diucapkan kepada dosen penguji yaitu, Bapak Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT, Ph.D, Ibu Dr. Ir. Ida Ayu Armeli, M.Si, dan Ibu Dr. Ir. Widiastuti, MT serta dosen lainnya yang memberikan bimbingan dan pembelajaran. Terimakasih juga diucapkan kepada Rektor Universitas Udayana Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD beserta pihak-pihak dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Udayana yaitu Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K) selaku Direktur Program Pascasarjana, Ibu G.A.M. Suartika, ST, MEngSc. Ph.D
vii
selaku Ketua Program Magister Arsitektur, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa terima kasih penulis sedalam-dalamnya juga diucapkan kepada Bapak Lurah Kesiman Dewa Agung Rai Darmawan, S.IP beserta jajaran staf kelurahan Kesiman, Kepala Lingkungan, dan seluruh masyarakat kelurahan Kesiman. Kepada narasumber lainnya yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi terkait. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua, Ajik (Drs. A.A. Made Babadan, M.Si), Ibu (Dra. IGA. Ayu Marhaeni) dan Adik (A.A. Gede Daniartha) yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Magister Arsitektur 2013 (Dodi Karsem, Putu Kubit, Bli Agus Darma, Waris) dan rekan Arsitek 2008 (Yoga Brengos, Ardiantika Bob, Hoki dan lainnya) atas kerelaannya memberikan bantuan. Semoga memberi manfaat.
viii
ABSTRAK IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR, BALI Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah salah satu sistem perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertemukan seluruh stakeholder di Desa. Kegiatan pembangunan yang terealisasi dari program Musrenbang dirasakan telah memberikan dinamika pembangunan pada pembangunan spasial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) program dan rencana pembangunan spasial dalam Musrenbang desa beserta realisasinya, (2) faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program, dan (3) implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan spasial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk pemecahan masalah menggunakan tiga teori yakni teori ideologi, teori pembangunan spasial, dan teori partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi foto dan sketsa. Data sekunder diperoleh melalui survei instansional dan arsip yang terkait. Analisis data dilaksanakan melalui deskripsi, klasifikasi. penyajian data, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam jenis usulan program Musrenbang. Baik berupa infrastruktur jalan, jembatan, lampu penerangan jalan maupun program non fisik berupa sosialisasi masyarakat. Secara umum setiap tahun terjadi kenaikan anggaran usulan program Musrenbang. Terdapat dua faktor yang berpengaruh pada perumusan program yakni faktor internal (kebutuhan pembangunan, sumber daya masyarakat, perangkat desa/sumber daya organisasi, dominasi, dan sosial budaya) dan faktor eksternal (anggaran, kebijakan dan ekonomis lahan). Terungkap dalam penelitian terdapat delapan program pembangunan yang telah terealisasi dan berimplikasi terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah perubahan fungsi dan pemanfaatan lahan, peningkatan nilai dan perubahan kepemilikan lahan, perubahan ruang domestik dan kemunculan fungsi baru pada masing-masing rumah, dan pemanfaatan ruang jalan sebagai parkir kendaraan dan aktivitas sosial budaya. Kata kunci : implikasi, musrenbangdes, spasial, Kelurahan Kesiman ix
ABSTRACT IMPLICATION OF MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TO SPATIAL DEVELOPMENT IN KESIMAN VILLAGE, DENPASAR, BALI Village Development Planning Conference (Musrenbangdes) is one of the planning system involving public participation and bring together all stakeholders in the village. Development activity perceived to be realized from Musrenbang program has given development dynamics on spatial development. Therefore, this study aimed at determining (1) programs and spatial development plans contained in Musrenbang in the village Kesiman with the realization (2) factors that influence the formulation of program (3) the implication of program‟s implementation for spatial development. This study uses qualitative and quantitative methods, whereas the theoretical basis for solving problems using three theories, theory of ideology, theory of spatial development, and the theory of public participation. Study sites located in Kesiman Village, Denpasar District, Denpasar City. Meanwhile, data source consists of primary data and secondary data. Primary data was gained directly through interview, observation, photo documentation and sketch. Secondary data was gained through instantional survey and related archieves. Data analysis was done through descriptive qualification and data presentation followed by a conclusion. Result and discussion of the study showed that there are various types of program proposals Musrenbang. Either in the form of roads, bridges, street lighting and non-physical form of community outreach programs. In general, every year there is an increase Musrenbang program of budget proposal. There were two factors that influence in formulating the program, namely internal factor (development need, human resources, village officers/organization resources, domination and socio culture) and external factors (budget, policy, and economic value of land). Revealed in the study contained eight development programs that have been realized and has implications for spatial development in Kesiman Village. The implications posed include changes in the function and use of land, increasing the value and the changes in land ownership, changes in domestic spaces and the emergence of new functions in each home, and the road space utilization as vehicle parking and socio-cultural activities. Key word : implication, musrenbangdes, spatial, Kesiman Village
x
RINGKASAN Desa berperan sangat penting dalam menentukan arah pembangunan nasional, dikarenakan sebagian besar penduduk di Indonesia bertempat tinggal di desa. Mengingat akan pentingnya peranan desa tersebut, sangatlah penting wilayahwilayah di desa mendapatkan sentuhan pembangunan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah pedesaan adalah melalui diselenggarakannya forum Musrenbangdes. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah salah satu sistem perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertemukan seluruh pemegang keputusan/stakeholder di Desa. Sistem yang dalam bahasa ilmu perencanaan sering diistilahkan bottom up planning system. Program dan kegiatan pembangunan yang telah terealisasi yang berasal dari usulan-usulan dalam Musrenbang desa telah memberikan warna dan dinamika pembangunan. Dinamika tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik pembangunan, ekonomi, sosial dan pembangunan spasial. Melihat adanya dinamika tersebut rumusan masalah yang diambil dalam penelitian adalah untuk mengetahui: (1) program dan rencana pembangunan spasial yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman beserta realisasinya, (2) faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program, (3) implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan spasial. Untuk memecahkan permasalahan pada rumusan masalah, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Melihat rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian terdapat dua sumber data yang diperlukan yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi sketsa dan foto, sedangkan data sekunder diperoleh dari survei instansional dan penelusuran arsip/dokumen. Sedangkan terdapat dua jenis data yakni data kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif dipergunakan untuk rumusan masalah pertama dan data kualitatif dipergunakan untuk rumusan masalah kedua dan ketiga. Analisis data dilaksanakan melalui deskripsi, klasifikasi dan penyajian data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ditemukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2014. Program-program yang diusulkan dalam forum Musrenbang di Kelurahan Kesiman sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah pavingisasi jalan lingkungan, pengaspalan jalan, pembuatan trotoar, pemasangan lampu penerangan jalan, penataan taman, xi
penggelontoran got/sungai, perbaikan senderan, perbaikan saluran irigasi, pengadaan sistem komputer, perbaikan gedung, sosialisasi undang-undang, dan lainnya. Dari semua usulan program tersebut, secara umum terdapat dua jenis program yang diusulkan dalam forum Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, yakni program fisik dan non fisik. Dari fakta tersebut diketahui dari total anggaran usulan program pembangunan fisik memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan usulan program non fisik. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2010 diketahui bahwa 98,2 persen anggaran untuk pembangunan fisik dan 1,8 persen untuk pembangunan non fisik. Kemudian di tahun 2011 keseluruhan usulan program berupa pembangunan fisik. Pada tahun 2012 diketahui bahwa persentase pembangunan fisik sebesar 99,11 persen untuk pembangunan fisik dan 0,9 persen untuk pembangunan non fisik. Berikutnya di tahun 2013 dan 2014 seluruh usulan pembangunan berupa pembangunan fisik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa selama ini masyarakat lebih membutuhkan pembangunan fisik. Dari keseluruhan usulan pembangunan fisik terdapat pembangunan yang berupa pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Besaran persentase perbandingan antara pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada berbeda setiap tahunnya. Dikarenakan perbedaan kebutuhan masyarakat setiap tahun dan habisnya usia pakai infrastruktur yang ada. Ditinjau dari total besaran usulan anggaran, secara umum terjadi kenaikan usulan anggaran dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang. Kecuali pada tahun 2012, terjadi penurunan usulan anggaran dari tahun sebelumnya. Adanya kenaikan anggaran setiap tahunnya menunjukkan terjadinya optimisme di kalangan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Sedangkan jika ditinjau dari jumlah usulan program terjadi fluktuasi dalam jumlah usulan program, namun yang terpenting adalah sebaran usulan program Musrenbang yang semakin merata ke seluruh wilayah di Kelurahan Kesiman. Melihat dari kenaikan nilai anggaran usulan program pembangunan dan sebaran usulan program pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah, bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang dapat dikategorikan pada tingkatan akses. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kapasitas untuk masuk dalam pemerintahan dan dapat berpartisipasi dalam mengelola kebijakan publik. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi usulan program dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Dalam proses penelitian ditemukan delapan faktor yang berpengaruh dalam perumusan program. Faktorfaktor tersebut antara lain adalah: faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber daya masyarakat, faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor dominasi,
xii
faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor ekonomis lahan. Faktor-faktor perumusan program yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor dominasi. Sedangkan faktor perumusan program yang dipengaruhi oleh teori partisipasi masyarakat adalah faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya masyarakat. Selanjutnya faktor perumusan program yang didasarkan pada teori pembangunan spasial adalah faktor sosial budaya dan faktor ekonomis lahan. Faktor-faktor tersebut kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan arah datangnya perumusan program, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah seluruh aspek yang berasal dari masyarakat dan perangkat kerja desa tersebut, berdasarkan pengamatan dan informasi terdapat lima aspek yang digolongkan dalam faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan, (b) faktor sumber daya masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, (d) faktor dominasi, dan (e) faktor sosial budaya. Faktor eksternal adalah aspek-aspek di luar ruang lingkup desa/kelurahan baik secara administrasi, struktur maupun kewilayahan yang mempengaruhi perumusan usulan program dalam Musrenbang desa antara lain: (a) faktor anggaran, (b) faktor kebijakan dan (c) faktor ekonomis lahan. Dari keseluruhan pembangunan yang telah terealisasi tidak semuanya berimplikasi pada pembangunan spasial. Berdasarkan hasil pembobotan yang dilakukan terhadap implikasi realisasi program pada aspek spasial terdapat delapan program pembangunan yang berimplikasi pada pembangunan spasial antara lain adalah pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I, pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, pemavingan Gang Ratna X, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman dan pemavingan Jalan Akasia XVI. Keseluruhan realisasi program pembangunan yang disebutkan pada bagian sebelumnya tersebut berimplikasi secara langsung pada pembangunan spasial. Implikasi pada aspek spasial yang terjadi berupa perubahan pemanfaatan lahan khususnya pada lahan pertanian. Adanya perbaikan kualitas jalan akan meningkatkan nilai lahan yang memicu untuk alih kepemilikan lahan dan pada akhirnya terjadi perubahan pemanfaatan lahan. Selain itu terdapat pula perubahan spasial melalui perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masingmasing rumah. Implikasi yang ditimbulkan selanjutnya adalah adanya pemanfaatan ruang spasial jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan dan untuk aktivitas sosial dan budaya masyarakat.
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................... i PRASYARAT GELAR ............................................................................................ ii LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... iii PENETAPAN PANITIA PENGUJI ......................................................................... iv LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................................... vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ............................................................................................................ ix RINGKASAN .......................................................................................................... x DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xviii DAFTAR TABEL ................................................................................................ xxi GLOSSARIUM .................................................................................................... xxii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................... 7 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................ 7 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 7 1.4.1 Manfaat Penelitian Akademis ..................................................................... 8 1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis .......................................................................... 8
xiv
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN ................................................................. 9 2.1 Kajian Pustaka .................................................................................................... 9 2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang ............................................ 10 2.1.2 Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau .............................................. 12 2.1.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Proses Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ............................ 16 2.1.4 Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar, Formasi Sosial dan Perubahan Spasial .................................... 20 2.2 Kerangka Berpikir dan Konsep ......................................................................... 23 2.2.1 Kerangka Berpikir ................................................................................... 23 2.2.2 Konsep .................................................................................................... 25 2.3 Landasan Teori ................................................................................................. 38 2.3.1 Teori Ideologi.......................................................................................... 38 2.3.2 Teori Pembangunan Spasial...................................................................... 42 2.3.3 Teori Partisipasi Masyarakat ................................................................... 45 2.4 Model Penelitian ............................................................................................... 49 BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 51 3.1 Pendekatan Penelitian ....................................................................................... 51 3.2 Lokasi Penelitian............................................................................................... 53 3.3 Jenis dan Sumber Data ...................................................................................... 53 3.4 Instrumen Penelitian ......................................................................................... 56
xv
3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 57 3.5.1 Observasi ................................................................................................. 59 3.5.2 Wawancara............................................................................................... 60 3.5.3 Survei Instansional ................................................................................... 61 3.6 Teknik Analisis Data......................................................................................... 63 3.6.1 Tahapan Deskripsi Data ........................................................................... 63 3.6.2 Tahapan Klasifikasi Data.......................................................................... 64 3.6.3 Tahapan Analisis Data .............................................................................. 66 3.6.4 Tahapan Evaluasi ..................................................................................... 67 3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data ............................................................... 67 BAB IV HASIL PENELITIAN .............................................................................. 68 4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kesiman .............................................................. 68 4.1.1 Keadaan Topografi dan Luas Wilayah ...................................................... 70 4.1.2 Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat ............................................... 71 4.1.3 Jumlah Banjar dan Lingkungan Dinas ...................................................... 72 4.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ............................. 73 4.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang Desa ................................... 74 4.2.2 Tujuan dan Capaian Musrenbang Desa ..................................................... 76 4.2.3 Hirarki dan Alur Perencanaan di Kelurahan Kesiman ............................... 77 4.2.4 Input dan Output Musrenbang Desa.......................................................... 79 4.2.5 Peserta Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ..................................... 80 4.2.6 Tahapan dan Proses Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman.................. 82 4.2.7 Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman .......... 87
xvi
4.3 Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa Kelurahan Kesiman............................................................................................................ 88 4.3.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 ........... 88 4.3.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 ........... 94 4.3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 ..........101 4.3.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 ..........107 4.3.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 ..........114 4.3.5 Analisa Usulan Program Pembangunan Dari Tahun 2010-2014 ...............120 4.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ........................126 4.4.1 Faktor Internal .........................................................................................132 4.4.2 Faktor Eksternal ......................................................................................139 4.5 Implikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Musrenbang Desa terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman .....................................144 4.5.1 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................151 4.5.2 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................153 4.5.3 Implikasi Program Pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna Terhadap Pembangunan Spasial ............................................................................155 4.5.4 Implikasi Program Pemavingan Gang Ratna X Terhadap Pembangunan Spasial ...................................................................................................158 4.5.5 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Surabi Gang II Terhadap Pembangunan Spasial ............................................................................159
xvii
4.5.6 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................162 4.5.7 Implikasi Program Pemavingan Gang Menuju SD 13 Kesiman Terhadap Pembangunan Spasial ............................................................................164 4.5.8 Implikasi Program Pemavingan Jalan Akasia XVI Terhadap Pembangunan Spasial ...................................................................................................167 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.......................................................................173 5.1 Simpulan..........................................................................................................173 5.1.1 Program Pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman..............173 5.1.2 Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program Pembangunan .........176 5.1.3 Implikasi Pelaksanaan Program terhadap Pembangunan Spasial ..............178 5.2 Saran................................................................................................................181 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................183 Lampiran ....................................................................................................................
xviii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian .............................................................. 24 Gambar 2. 2 Delapan Tangga Partisipasi Arnstein................................................... 47 Gambar 2. 3 Model Penelitian ................................................................................. 50 Gambar 4. 1 Peta Lokasi Wilayah Studi di Kelurahan Kesiman………………….…69 Gambar 4. 2 Hirarki Perencanaan di Kelurahan Kesiman ........................................ 78 Gambar 4. 3 Situasi Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman .............. 85 Gambar 4. 4 Persentase Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2010-2011 ................... 90 Gambar 4. 5 Persentase Program Berdasarkan Pembiayaan Kegiatan 2010-2011 .... 92 Gambar 4. 6 Pemetaan Program Musrenbang 2010-2011 ........................................ 93 Gambar 4. 7 Persentase Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur 2011-2012 ............ 97 Gambar 4. 8 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2011-2012 ............... 98 Gambar 4. 9 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2011-2012 ..... 99 Gambar 4. 10 Pemetaan Program Musrenbang 2011-2012 .....................................100 Gambar 4. 11 Persentase Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2012-2013 ..103 Gambar 4. 12 Persentase Per Bidang Urusan Pembangunan 2012-2013 .................104 Gambar 4. 13 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2012-2013...105 Gambar 4. 14 Pemetaan Program Musrenbang 2012-2013 .....................................106 Gambar 4. 15 Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur 2013-2014 ....110 Gambar 4. 16 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2013-2014 ............111 Gambar 4. 17 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2013-2014...112
xix
Gambar 4. 18 Pemetaan Program Musrenbang 2013-2014 .....................................113 Gambar 4. 19 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2014-2015 ............117 Gambar 4. 20 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2014-2015...118 Gambar 4. 21 Pemetaan Program Musrenbang 2014-2015 .....................................119 Gambar 4. 22 Jumlah Anggaran Usulan Program Musrenbang Tahun 2010-2014 ..120 Gambar 4. 23 Jumlah Usulan Program Musrenbang dari Tahun 2010-2014 ...........121 Gambar 4. 24 Peranan Teori Ideologi dalam Faktor Perumusan Program ...............127 Gambar 4. 25 Peranan Teori Partisipasi Masyarakat pada Faktor Perumusan Program ........................................................................................................129 Gambar 4. 26 Peranan Teori Pembangunan Spasial pada Faktor Perumusan Program ........................................................................................................130 Gambar 4. 27 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Usia ................134 Gambar 4. 28 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan......134 Gambar 4. 29 Dialog dalam Penyelenggaraan Musrenbang ....................................137 Gambar 4. 30 Keterlibatan Prajuru Adat dalam Pelaksanaan Program ...................138 Gambar 4. 31 Faktor Ekonomis Lahan pada Pembangunan Musrenbang ................143 Gambar 4. 32 Kondisi Jalan Sedap Malam Gang Alamanda ...................................151 Gambar 4. 33 Kondisi Lingkungan Jalan WR Supratman Gang Zambex I ..............153 Gambar 4. 34 Kondisi Lingkungan Jalan Sedap Malam Gang Ratna ......................156 Gambar 4. 35 Lokasi dan Kondisi Gang Ratna X ...................................................159 Gambar 4. 36 Peta Lokasi dan Kondisi Lingkungan Jalan Surabi Gang II ..............161
xx
Gambar 4. 37 Kondisi Lingkungan di Jalan WR Supratman Gang Zambex III .......163 Gambar 4. 38 Lokasi dan Kondisi Gang SD Negeri 13 Kesiman ............................166 Gambar 4. 39 Kondisi dan Lokasi Jalan Akasia XVI ..............................................168 Gambar 4. 40 Diagram Implikasi Spasial Program Musrenbang di Kelurahan Kesiman ...........................................................................................170
xxi
DAFTAR TABEL
Tabel 3. 1 Jenis, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian ........................................ 58 Tabel 4. 1 Jumlah Banjar Adat dan Lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman…….72 Tabel 4. 2 Tahapan dan Proses Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman .... 86 Tabel 4. 3 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 ................... 89 Tabel 4. 4 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 ................... 95 Tabel 4. 5 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 ..................102 Tabel 4. 6 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 ..................108 Tabel 4. 7 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 ..................115 Tabel 4. 8 Tabel Realisasi Program Kelurahan Kesiman Tahun 2011-2015 ............124 Tabel 4. 9 Tabel Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Musrenbang ........146
xxii
GLOSSARIUM Istilah Angkul-angkul
: Gerbang masuk ke dalam rumah tradisional Bali.
Bade/wadah
: Sarana pengusung mayat dalam upacara ngaben
Banjar
: Kesatuan organisasi masyarakat terkecil di Bali yang berada di bawah Desa adat serta memiliki tata aturan masing-masing.
Bendesa
: Tokoh masyarakat pemimpin dari Desa adat.
Civil society
: Pencapaian kondisi masyarakat yang sejahtera dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga, sering diistilahkan masyarakat madani.
Desa adat
: Kesatuan masyarakat adat di Bali yang telah terbentuk secara tradisional berdasarkan pola, kaidah dan tata pergaulan yang diwariskan secara turun temurun.
False consciousness: Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, kesadaran yang disebutkan tidak berdasarkan pada realitas kehidupan. Kahyangan tiga
: Tiga Pura yang ada dalam tiap Desa adat di Bali, yakni Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.
Karang telajakan : Lahan bagian depan rumah, transisi antara tembok batas dengan jalan. Kelian
: Pemimpin/ketua dalam organisasi banjar di Bali
Krama desa
: Masyarakat yang merupakan anggota dari Desa adat.
Landuse
: Tata guna lahan
Nagari
: Kesatuan masyarakat adat yang terbentuk secara tradisional di Sumatera Barat.
Ngaben
: Upacara pembakaran mayat di Bali
Pecalang
: Aparat keamanan lingkungan tradisional di Bali
Penyengker
: Tembok pembatas unit masing-masing rumah
Pundukan
: Jalan setapak menuju areal persawahan xxiii
Saling seluk
: Kondisi dimana dua buah banjar, beberapa warga masyarakatnya berdomisili di banjar A namun memiliki keanggotaan di banjar B, begitu sebaliknya.
Sekehe
: Organisasi masyarakat di dalam desa yang didasarkan atas kesamaan pekerjaan, hobi dan lainnya.
Teba
: Lahan perkebunan di belakang unit permukiman
Tukad
: Sungai
Tri Hita Karana : Falsafah Hindu di Bali yang berarti tiga hal yang menimbulkan kebaikan.
Terdiri
dari
Parhyangan
(urusan
Ketuhanan),
Pawongan (urusan antar sesama manusia), dan Palemahan (urusan dengan alam).
Singkatan ADD
: Alokasi Dana Desa
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPD
: Badan Permusyawaratan Desa
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LPM
: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Musrenbang
: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
RKT
: Rencana Kerja Tahunan
RPJM
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRWK
: Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten/Kota
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPM
: Tim Penyelenggara Musrenbang
xxiv
1
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan bentuk penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi didukung dengan fakta-fakta, sehingga dapat dilihat permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan pemaparan mengenai permasalahan penelitian yang akan distudi. Tujuan penelitian adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Terakhir manfaat penelitian, berisi uraian manfaat-manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat akademik), dan pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat (manfaat praktis). 1.1 Latar Belakang Desa memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Sebagai unsur pemerintahan terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan persebaran wilayah desa yang cukup beragam dan luas di wilayah Indonesia serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki oleh desa. Sadar akan pentingnya desa sebagai penjaga stabilitas masyarakat maka diperlukan
1
2
pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat desa yang dirangkaikan dalam pembangunan nasional. Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Dalam kenyataannya, berbagai bentuk dan program yang mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa program sudah menunjukkan hasil yang signifikan namun tidak sedikit pula yang kurang berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat (Dewi, 2012: 1). Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga pembangunan di desa dapat menyentuh langsung dengan masyarakatnya. Maka dari itu pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Sebagai perwujudan untuk melaksanakan pembangunan desa salah satu bentuk perencanaan tersebut dapat berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) desa. Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa, perencanaan pembangunan
3
yang dimaksud baik RPJM maupun RKT diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa. RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, yang diantaranya berisi tentang kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan. Sementara RKT merupakan penerjemahan RPJM Desa yang disusun untuk memenuhi kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek yakni setiap tahun. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. Musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang)
desa
adalah
forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Oktober dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa
4
diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang desa yang dilakukan dengan baik akan mampu membangun kesepahaman mengenai kemajuan desa dengan meneropong potensi dan permasalahan melalui sumbersumber pembangunan yang ada baik di dalam maupun di luar desa. Musrenbang desa melihat dari konsepnya tentunya mengedepankan „musyawarah mufakat‟, diharapkan terjadi partisipasi aktif dan dialogis dari masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pendekatan Musrenbang desa ini memberikan kesempatan perencanaan yang bersumber dari masyarakat sendiri, di dalamnya diadakan forum untuk merembugkan program dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Pada akhirnya akan terjadi satu kesatuan pandangan di dalam perencanaan dan terjadi integrasi program yang memperkuat proses dan prinsip perencanaan partisipatif. Pada ilmu perencanaan moderen pendekatan perencanaan seperti ini sering kita sebut sebagai perencanaan bottom up planning. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa keharusan desa untuk memilih sistem pemerintahannya, adat atau dinas. Untuk itu harus dipilih salah satu diantara kedua jenis desa tersebut (Diantha, 2015: 6). Melihat pada Pasal 6 tersebut jika pilihan jatuh pada desa adat maka desa adat akan memiliki dua kewenangan
5
sekaligus yakni kewenangan adat dan pemerintahan, desa adat akan menjadi perpanjangan pemerintah pengganti peran desa dinas. Hal ini hingga kini masih menjadi perdebatan masyarakat antara yang mendukung penetapan desa adat atau desa dinas. Melihat fenomena yang telah diungkapkan, Musrenbang sebagai forum masyarakat yang saat ini penyelenggaraannya dilakukan oleh desa dinas pastinya akan terjadi perubahan sistem dan penyelenggaraan terkait meleburnya desa adat dan dinas. Akan tetapi penelitian ini tidak akan melihat pada ranah pemilihan desa adat dan desa dinas, namun lebih pada penyelenggaraan Musrenbang dan produk pembangunan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang desa. Walaupun nantinya penyelenggaraan Musrenbang akan diselenggarakan oleh desa dinas atau desa adat. Seperti halnya dengan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia, Kelurahan Kesiman yang memiliki jumlah penduduk 9.969 jiwa (Anonim, 2013) telah melaksanakan Musrenbang kelurahan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Keberadaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman telah memberikan dinamika pada pembangunan wilayah spasial, baik pada ruang domestik masyarakat maupun pada ruang publik. Pembangunan tersebut dirasakan telah berdampak pada infrastruktur, ruang publik maupun pada perubahan ruang domestik masyarakat wilayah di Kelurahan Kesiman. Salah satu perubahan yang dapat kita lihat secara langsung terkait dinamika pembangunan di Kelurahan Kesiman adalah berkembangnya Kawasan Sedap Malam
6
yang memunculkan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi cukup luas di sepanjang Jalan Sedap Malam, kawasan yang dulunya merupakan lahan pertanian produktif sebagian telah berubah fungsi menjadi areal perumahan, kantor dan toko. Fenomena ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diulas, sejauh mana kebijakan Musrenbang menyikapi fenomena ini. Musrenbang sebagai forum tertinggi desa di Kelurahan Kesiman apakah telah didesain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi belakangan ini, sehingga dinamika pembangunan tersebut tidak sampai memberikan implikasi buruk pada lingkungan dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dilihat dan diulas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini akan dilihat mengenai program pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan Musrenbang kelurahan terhadap pembangunan aspek spasial yang terjadi selama lima tahun terakhir. Usulan program Musrenbang desa disertai dengan realisasi pembangunan yang berpengaruh terhadap pembangunan spasial dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut dijadikan fokus dalam penelitian ini. Selain itu fokus penelitian pada implikasi pembangunan spasial terkait pelaksanaan Musrenbang desa merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Terlebih lagi selama ini penelitian yang mengkaitkan peranan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial belum banyak diangkat sebagai penelitian, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk digali lebih mendalam.
7
1.2 Rumusan Masalah Melihat dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang terdapat beberapa hal yang akan dijadikan rumusan masalah penelitian adalah: a. Program serta rencana pembangunan spasial apa sajakah yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman dan bagaimanakah realisasinya? b. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman? c. Bagaimana implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian pada penelitian ini antara lain adalah untuk menjawab masalah yang telah dipaparkan antara lain: a. Untuk mengetahui program dan rencana pembangunan spasial yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman beserta realisasinya. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. c. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman. 1.4 Manfaat Penelitian Pada penelitian ini manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
8
memberikan tambahan pengetahuan dan penerapan teori-teori yang telah didapatkan khususnya di bidang ilmu perencanaan. 1.4.1 Manfaat Penelitian Akademis Manfaat penelitian bagi lingkungan akademis dapat dijadikan sebagai bahan dalam ilmu perencanaan dan manajemen desa dan kota. Selain itu dapat juga sebagai acuan dalam penelitian-penelitian yang akan datang. Bagi peneliti sendiri penelitian ini bermanfaat di dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkait obyek penelitian. Untuk dapat mengetahui dan dapat memberikan sumbangan pemahaman terkait implikasi proses Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial pada sebuah wilayah. 1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Terutama terkait permasalahan perencanaan pembangunan wilayah, sehingga dapat berguna bagi kepentingan masyarakat bersama. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pelaksana kebijakan tata ruang dalam menyusun dan menjalankan kebijakan ketataruangan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN
Bab II berisi tentang kajian pustaka, konsep, landasan teori dan model penelitian. Kajian pustaka membahas mengenai kajian teori termutakhir yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu konsep berbicara mengenai batasan terhadap terminologi teknis yang merupakan komponen dari kerangka teori. Landasan teori adalah landasan berpikir yang bersumber dari teori sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian. Terakhir model penelitian yang memuat tentang abstraksi sintesis dari teori dan permasalahan penelitian. 2.1 Kajian Pustaka Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan implikasi Musrenbang Desa terhadap pembangunan spasial. Kajian ini berperan dalam menentukan gambaran awal dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dalam meneliti di lapangan. Kajian pustaka juga digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritis yang ada dalam kajian pustaka akan memberikan landasan bagi penelitian.
9
10
2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Hasil penelitian tesis Joseph Motte pada tahun 2005 yang diunggah pada http://www.eprints.undip.ac.id/11763/,
mengungkapkan
bahwa
telah
terjadi
mekanisme proses Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur Semarang yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut diindikasikan akibat dari tidak berlangsungnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam merencanakan program pembangunan daerahnya. Padahal masyarakat inilah yang paling mengerti dan memahami permasalahan yang ada di lingkungannya dan perencanaan pembangunan apa yang tepat bagi mereka. Namun permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yakni Kecamatan Gajahmungkur menurut penulis adalah kesadaran masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam Musrenbang masih rendah. Motte selanjutnya mengedepankan rumusan masalah dalam penelitiannya yakni untuk
melihat
“Bagaimana
tingkatan
partisipasi
masyarakat
Kecamatan
Gajahmungkur dalam Musrenbang, dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi terhadap program pembangunan?”. Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai pokok persoalan yang difokuskan dalam penelitian. Informasi dan masukkan pada masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak sebagai komponen penting dalam penentuan program pada proses perencanaan/Musrenbang di tingkat Kecamatan. Substansi permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat dan proses pembangunan yang dibatasi pada Musyawarah Rencana Pembangunan.
11
Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan menggambarkan dan mengetahui keadaan atau fenomena partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang secara sistematis, faktual dan akurat. Data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari tingkat partisipasi. Data kuantitatif dianalisis dengan menjumlahkan, mengklasifikasi dan membuat persentase. Hasilnya berupa tabel, grafik, gambar serta pemetaan. Melalui proses pendekatan dan metode penelitian serta dari kajian literatur dan analisis tersebut didapatkan sebuah temuan studi yakni, tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan
Gajahmungkur
dalam
proses
Musrenbang
tergolong
sedang.
Penggolongan dalam kriteria „sedang‟ tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perbedaan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman berorganisasi penduduk (Motte, 2005: 97). Akan tetapi dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap Musrenbang dapat dikatakan cukup karena persentase kehadiran masyarakat lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih berada pada tahap informing dan consultation. Sedangkan pada tahapan partnership dalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih cukup sulit.
12
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Motte, permasalahan yang ditekankan pada penelitiannya adalah mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat. Selain itu juga permasalahan lainnya yang dilihat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Motte tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan program. Sedangkan perbedaan dari penelitian Joseph Motte dengan penelitian ini terletak pada penekanan implikasi pelaksanaan program terhadap aspek spasial. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilaksanakan oleh Joseph Motte terletak di Kecamatan Gajahmungkur, Semarang sedangkan penelitian ini terletak di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. Melihat dari aspek lokasi dan fokus dari kedua penelitian yang berbeda tentunya output yang dihasilkan akan berbeda pula. 2.1.2
Pelaksanaan
Hasil
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Penelitian lainnya yang masih terkait dengan pelaksanaan Musrenbang desa terkait dengan partisipasi masyarakat yang ditulis oleh Utin Sri Ayu Supadmi dkk (2013) yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Pada penelitian tersebut dipaparkan bahwa guna terwujudnya pembangunan daerah yang terpadu, selaras, serasi, dan seimbang diperlukan sinergi antara kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat yakni melalui forum Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan untuk menjamin
13
terpenuhinya aspirasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dengan kata lain merupakan kombinasi dari perencanaan bottom up dan top down. Tahapan-tahapan penyusunan pembangunan tersebut dimulai dari penyusunan pembangunan tingkat desa yakni secara kongkrit dan terpadu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau belum sesuai dengan usulan kegiatan. Permasalahan yang diangkat tersebut bersumber pada implementasi kebijakan hasil Musrenbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang. Dalam implementasinya, tujuan dari adanya Musrenbang yakni sebagai sistem perencanaan partisipatif ternyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut terjadi diakibatkan oleh hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan yang direncanakan sendiri oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan publik yang menurut masyarakat penting dan segera harus dilaksanakan justru kurang menjadi prioritas. Oleh karena itu hasil yang diharapkan kurang sesuai dengan yang dibayangkan oleh masyarakat, permasalahan ini diakibatkan oleh jumlah anggaran yang tidak memadai. Hasil penelitian yang diungkapkan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hampir semua kelurahan dan desa di Kecamatan Kapuas mengusulkan kegiatan yang kurang
14
lebih sama, yang membedakan hanya lokasi kegiatan saja. Musrenbang merupakan sebuah kebutuhan dalam pembangunan. Kegiatan Musrenbang dapat dilihat dari bidang ekonomi, fisik dan sosial budaya. Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam Musrenbang lebih menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya penting dan menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika aspirasi masyarakat yang telah ditampung dalam proses Musrenbang dan menjadi dokumen Musrenbang, maka masyarakat berharap banyak agar kegiatan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan harapan masyarakat. Akan tetapi kenyataan berbicara bahwa masyarakat menilai pembangunan yang berjalan belum sesuai dengan apa yang masyarakat kehendaki. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas antara lain adalah pertama, faktor keakuratan usulan kegiatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan rumusan elit kelurahan dan desa, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya belum terakomodasi. Hal tersebut berimplikasi pada stigma bahwa kewenangan pihak elit saja yang merumuskan daftar kegiatan prioritas. Kedua, minimnya pendampingan, kurangnya pendamping dan fasilitator desa yang kompeten dan mampu melaksanakan perencanaan partisipatif, menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak dapat terakomodir. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan adanya peningkatan kapasitas tim pendamping dan fasilitator desa. Serta
15
mampu melaksanakan analisis situasi dan masalah secara partisipatif sebelum Musrenbang desa dilaksanakan. Ketiga, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka pemerintah harus menunjukkan transparansi di dalam pelaksanaan Musrenbang. Selama ini forum Musrenbang yang melibatkan masyarakat secara umum hanya terbatas di tingkat kelurahan. Keterwakilan masyarakat dalam forum tingkat kecamatan sangat kecil. Hal ini menyebabkan usulan program banyak hilang di tengah jalan. Keempat, jumlah anggaran yang disediakan untuk pembangunan hasil Musrenbang masih kurang mencukupi. Hal ini dikarenakan masih banyak program yang harus dijalankan. Artinya selama ini perencanaan pembangunan bukan didasarkan atas penggalian aspirasi masyarakat tetapi lebih pada penyesuaian alokasi anggaran. Apabila anggaran dirasakan mencukupi maka program dapat dilaksanakan sebaliknya apabila alokasi anggaran tidak mampu menampung seluruh kegiatan maka akan dipilih kegiatan yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Secara teoritis Musrenbang sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja belum terimplementasi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten, prioritas usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang bersifat top down.
16
Usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih terukur dan lebih terencana dengan baik. Secara keseluruhan penelitian tesis yang dimuat dalam jurnal oleh Utin Sri Ayu Supadmi dkk bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan Musrenbang dan faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan program. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Supadmi dkk dengan penelitian dilakukan penulis terletak pada rumusan masalah yang dilihat yakni faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang. Sementara perbedaan dari kedua penelitian terletak pada faktor-faktor implementasi kebijakan dilihat pada saat penyelenggaraan Musrenbang. Penelitian yang dilakukan penulis terfokus melihat faktor yang berpengaruh pada perumusan program dan implikasi program pembangunan pada pembangunan spasial. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan Supadmi dkk, faktor implementasi yang dilihat berfokus pada setelah diselenggarakannya Musrenbang, apa saja yang berkaitan dengan jalannya program. Selain pada fokus penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilaksanakan Supadmi dkk terletak di Kabupaten Sanggau, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. 2.1.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Proses Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Salah satu tesis yang memuat keberadaan Musrenbang sebagai unsur perencanaan pembangunan ditulis oleh Evi Agustina Rahayu (2013). Pada tesis
17
tersebut
dikemukakan
pembangunan
di
bahwa
Indonesia
pendekatan
dilaksanakan
perencanaan melalui
partisipatif
mekanisme
dalam
Musrenbang.
Penjaringan partisipasi masyarakat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan publik
atau
dalam
perencanaan
pembangunan
menjadi
penting
untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil apabila mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan penelitian yang ditulis pada tahun 2013 ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang proses akomodasi usulan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah pasca Musrenbang. Adapun rumusan masalah yang diangkat antara lain adalah (a) program dan kegiatan pembangunan apa saja yang terealisasi di tingkat Kecamatan, (b) bagaimana akomodasi usulan masyarakat yang berlangsung sehingga menjadi program dan kegiatan pembangunan yang terealisasi (bagaimana pola berjalannya usulan, siapa saja yang berperan, dengan cara apa mereka mempengaruhi), (c) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akomodasi usulan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari daftar usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2011, hasil Musrenbang tingkat kabupaten tahun 2011, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2011 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011. Sedangkan data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan para informan. Pernyataan dapat berupa pernyataan pribadi maupun mewakili instansi atas nama pribadi.
18
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang sebagai mekanisme resmi penyampaian usulan kegiatan belum memiliki pengaruh besar dalam proses perencanaan pembangunan di daerah (Rahayu, 2013). Dalam proses perumusan kebijakan publik pada Musrenbang penting untuk diketahui siapa aktor yang terlibat dan bagaimana keterlibatannya sehingga mempengaruhi pendefenisian masalah publik, hingga kebijakan publik yang dirumuskan. Aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi pemeran serta resmi dan tidak resmi. Praktek Musrenbang yang berlangsung selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai belum efektif. Dari hasil kegiatan yang terealisasi di tahun 2011, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya 39%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Musrenbang sehingga perlu banyak pembenahan. Salah satunya dalam mekanisme pengusulan program. Sumber usulan kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain dari Musrenbang juga berasal dari proposal yang diajukan masyarakat maupun dari hasil reses DPRD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses berjalannya usulan kegiatan dalam tahapan perencanaan pasca Musrenbang, diantaranya mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku, sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah, sumber daya organisasi/perangkat daerah yang belum memadai, dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.
19
Secara umum proses perencanaan yang berlangsung di daerah masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu masukan dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya serius untuk memperbaikinya. Termasuk dalam hal pengendalian atau evaluasi, untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga tahap implementasi. Sekilas dari hasil penelitian pada tesis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Proses Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan yang dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Rahayu (2013) adalah sama-sama melihat proses dan jalannya pengusulan program serta kegiatan pembangunan dalam Musrenbang serta faktor yang berpengaruh dalam dalam proses perencanaan pembangunan pasca Musrenbang. Sementara itu perbedaan yang terdapat antara keduanya adalah lingkup Musrenbang yang dijadikan objek dalam penelitian. Pada penelitian yang dilaksanakan Rahayu (2013) lingkup penelitian berada pada level kabupaten/kota yakni di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lingkup penelitian mencakup wilayah kelurahan yakni Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. Selain itu terdapat rumusan masalah yang mengkaitkan program dan kegiatan Musrebang desa dengan keberadaan pembangunan spasial yang terjadi di Kelurahan Kesiman, sedangkan penelitian sebelumnya tidak membahas masalah tersebut.
20
2.1.4 Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar, Formasi Sosial dan Perubahan Spasial Salah satu penelitian yang memuat dampak pembangunan terhadap perubahan spasial dan sosial masyarakat dilakukan oleh Batara Surya pada tahun 2010 yang diunggah pada http://www.indo-planning-journals.com/index.php/tataloka/. Pada penelitian Disertasi yang dimuat dalam bentuk jurnal internet tersebut diungkapkan bahwa munculnya sebuah kawasan baru perkotaan di Makassar, yang mana pada awalnya merupakan wilayah permukiman komunitas nelayan di pinggiran kota. Perubahan fisik spasial pada kawasan tersebut ditandai oleh adanya pembangunan wilayah yang disertai dengan pengembangan fungsi-fungsi ruang baru. Oleh sebab itu perluasan wilayah baru dapat merekonstruksi pola ruang baru di Makassar melalui munculnya kota baru. Adanya perubahan paradigma pembangunan dari kebijakan sentralisasi pembangunan menjadi desentralisasi pembangunan telah terlihat memiliki pengaruh pada kecepatan akselerasi pembangunan pada kawasan-kawasan pinggiran kota. Pinggiran kota yang dulunya adalah wilayah peri urban dengan kecenderungan kegiatan agraris telah menjadi sebuah kawasan perkotaan yang terencana dan modern. Oleh karena itu melalui kebijakan desentralisasi tersebut dapat dilihat perkembangan fungsi-fungsi spasial baru dalam hal ini pada lokasi penelitian yang telah dilakukan yakni pada kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar. Dalam penelitiannya diungkap bahwa penggerak akselerasi pembangunan spasial pada pembangunan kawasan Metro Tanjung Bunga dimotori oleh adanya
21
peranan kekuatan kapitalis. Perkembangan tersebut diawali oleh penguasaan lahanlahan agraris yang kemudian dilanjutkan dengan dominasi atas penguasaan faktorfaktor produksi non kapitalis. Proses tersebut terus berjalan dengan penguasaan sarana produksi kemudian beralih pada penguasaan produksi ruang dan menciptakan ruang yang representatif. Adanya fenomena tersebut sesuai dengan konsepsi bahwa penguasaan sarana produksi menjadi reproduksi akan berlanjut pada penciptaan ruang secara representasional (Surya, 2010: 218). Selain fenomena yang telah dijelaskan diatas, fenomena lainnya yang berupa temuan penelitian adalah terjadinya pembangunan fisik spasial kawasan Metro Tanjung Bunga. Ciri khas dari pembangunan tersebut adalah perubahan morfologi kawasan dari pedesaan yang relatif homogen ke morfologi perkotaan yang beragam. Keberagaman morfologi tersebut berkembang pada pola kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang terpolarisasi menjadi kegiatan moderen-tradisional, kualitas tinggikumuh yang selanjutnya terangkum menjadi pola formal dan informal. Adanya pembangunan dan perluasan wilayah perkotaan telah berimplikasi pada aspek spasial yang ditunjukkan oleh adanya dua jenis penguasaan lahan yakni ruang kapitalis dan non kapitalis. Dalam pelaksanaan rencana, pengembang tidak serta merta dapat menghilangkan ruang-ruang non kapitalis ini. Ruang-ruang non kapitalis ini tetap bertahan dan menunjukkan eksistensinya melalui sektor-sektor informal dan masyarakat kelas pekerja bawah. Temuan di atas dalam penelitian ini disebutkan sebagai fenomena artikulasi spasial perkotaan.
22
Munculnya pembangunan yang sangat cepat tersebut selain berpengaruh pada kegiatan dan perubahan fisik spasial juga memunculkan determinasi pada perubahan formasi sosial. Perubahan pada mode produksi dan perubahan orientasi mata pencaharian pada komunitas masyarakat mendorong keberlangsungan tata cara produksi dari kelas kapitalis dan non kapitalis. Dominasi dari kelas kapitalis tersebut memunculkan pemisahan lokasi hunian komunitas lokal secara spasial pada kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar yang pada akhirnya mendorong perubahan sosial pada komunitas lokal. Akselerasi pembangunan yang berlangsung sangat cepat dan didorong oleh perubahan fisik spasial tersebut menciptakan ruang-ruang yang terencana maupun yang tidak terencana (Surya, 2010: 215). Kondisi tersebut berakibat pada segmentasi sosio spasial pada kawasan studi. Munculnya perubahan fisik spasial di bagian lain merupakan faktor pendorong lahirnya kaum-kaum dalam formasi sosial baru pada kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar. Melihat temuan dalam penelitian ini bahwa tidak hanya rekayasa perubahan fisik spasial yang terjadi pada kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar namun juga muncul formasi sosial baru akibat dari dominasi oleh struktur ruang yang ditandai oleh penguasaan ruang kapitalis dan non kapitalis pada kawasan pengembangan baru tersebut. Fenomena spasial perkotaan yang dideterminasi oleh dinamika formasi sosial kapitalis-non kapitalis ini yang diperkenalkan sebagai fenomena „artikulasi spasial perkotaan‟ (Surya, 2010: 221).
23
Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Batara Surya pada tahun 2010, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada adanya temuan mengenai terjadinya pembangunan spasial yang menimbulkan dampak pada berbagai aspek. Akan tetapi dalam penelitiannya Batara Surya mengungkapkan adanya perubahan formasi sosial yang diakibatkan oleh adanya pembangunan spasial. Sementara perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada kajian dan pendalaman implikasi pembangunan. Pada penelitian yang dilakukan Batara Surya adanya perubahan spasial yang memunculkan perubahan pada aspek non spasial yakni aspek sosial. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak menyentuh aspek lainnya selain aspek spasial. Selain itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan Surya (2010) lokasi penelitian terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. 2.2 Kerangka Berpikir dan Konsep 2.2.1 Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian digunakan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan sebuah gambaran mengenai struktur penelitian yang akan dilakukan. Diagram kerangka berpikir akan disajikan pada Gambar 2.1 dibawah ini.
24
Fenomena permasalahan/ problem serta isu yang berkembang di lokasi studi
Fokus : Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial (Kelurahan Kesiman)
Perumusan Masalah o Program serta rencana pembangunan spasial apa sajakah yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman dan bagaimana realisasinya?
Konsep
Hasil Penelitian o Program pembangunan dan realisasi pembangunan spasial
o Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman? o Bagaimana implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman?
Data Lapangan
Kajian Pembahasan Penelitian/ Hasil Temuan
o Faktor-faktor perumusan program o Implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan
Teori
Metode Penelitian
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian
spasial
Kesimpulan dan Saran
25
2.2.2 Konsep Konsep memberikan batasan tentang terminologi teknis dan merupakan bagian dari kerangka teori. a. Implikasi Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai istilah implikasi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Implikasi menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai pengertian suatu keadaan yang dapat berpengaruh atau mempengaruhi dan terlibat dalam suatu kegiatan atau proses (Agustin, 2011: 262). Pada dasarnya implikasi dapat didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas suatu keadaan serta proses yang menyertai keadaan tersebut. Istilah implikasi sering berhubungan dengan suatu telaah atau kajian dalam sebuah penelitian. Secara bahasa implikasi memiliki makna sesuatu yang telah tersimpul dan disimpulkan dalam suatu penelitian. Secara luas implikasi dipandang dari sebuah penelitian merupakan sebuah hubungan yang menyebabkan sesuatu terjadi akibat kejadian lainnya. Pemaknaan implikasi dijelaskan sebagai akibat yang menyertai maupun akibat yang akan datang kemudian (Agustin, 2011: 262). Implikasi berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian atau suatu kajian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru saja dilakukan. Dapat kita sebut bahwa implikasi bermakna bagaimana suatu hal berdampak terhadap hal lainnya dan menimbulkan akibat lain yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Misalnya dalam implikasi teoritis dari sebuah penelitian, peneliti menyajikan kebenaran sebuah
26
penelitian dengan tujuan meyakinkan penguji pada kontribusi ilmu pengetahuan maupun teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada konteks penelitian ini, implikasi memiliki pengertian suatu keadaan atau proses yang dipengaruhi oleh program pembangunan. Dalam penelitian ini dilihat bahwa Musrenbang desa memiliki implikasi pada pembangunan spasial pada sebuah wilayah. Keberadaan Musrenbang desa sebagai forum penyampaian aspirasi masyarakat yang terkait pembangunan di lingkungannya telah menghasilkan produkproduk pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Produk/hasil pembangunan yang berupa pembangunan infrastruktur, program dan kegiatan lainnya telah memberikan efek pada aspek lainnya pada kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam aspek spasial yakni pertumbuhan infrastruktur suatu wilayah yang begitu cepat akan secara langsung dapat berimplikasi pada pembangunan spasial wilayah tersebut (Nurmandi, 2006: 36). Pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik yang terencana merupakan lokomotif penggerak
munculnya
pembangunan
yang
tentunya
berimplikasi
terhadap
pembangunan spasial wilayah dilaksanakannya proyek. Kesimpulannya, implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan pada aspek spasial yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh realisasi produk program pembangunan yang direncanakan melalui forum Musrenbang. Realisasi produk program berupa pembangunan infrastruktur, jalan lingkungan, jembatan, pavingisasi, dan pembangunan lainnya akan berpengaruh pada pembangunan spasial
27
di wilayah dilaksanakannya program. Implikasi spasial dapat berupa perubahan fisik wilayah, bangunan, dan sirkulasi ruang. b. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Pembangunan yang telah dilakukan dimasa lalu memperlihatkan sebuah bentuk pembangunan berparadigma sentralistik dengan orientasi pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Paradigma tersebut telah menunjukkan kegagalan terutama akibat dari kejatuhan ekonomi nasional yang disertai dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini yang berkuasa saat itu yakni pemerintahan orde baru. Proses pembangunan pada masa orde baru yang cenderung sentralistik dari atas ke bawah telah lama menuai kritik karena tidak jarang pendekatan pembangunan tersebut hanya berdampak pada masyarakat elit di perkotaan dan tidak menyentuh masyarakat terbawah di desa-desa. Bergulirnya reformasi memicu timbulnya pemikiran-pemikiran baru yang merevolusi cara pandang pembangunan. Paradigma baru pembangunan tersebut mengarahkan pembangunan pada azas-azas: desentralisasi, demokratis, supremasi hukum, hak azasi manusia, pembangunan dari bawah melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terutama masyarakat bawah serta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Keseluruhan prinsip pembangunan yang baru tersebut diwujudkan ke dalam proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Soetomo, 2009: 29). Paradigma pembangunan seperti ini sesungguhnya bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang sering diistilahkan civil society.
28
Pembangunan yang dimulai dari level bawah yakni dari desa yang menjadi citacita pembangunan nasional saat ini mengalami berbagai macam kendala. Sumber daya manusia sebagian besar masih berada di wilayah desa, namun kualitas SDM yang dimiliki desa tidak sebanding dengan kuantitasnya. Justru sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki desa berpindah ke kota sehingga kesempatan desa untuk mengembangkan wilayah melalui orang-orang terbaiknya tidak terlaksana. Perencanaan dan pembangunan desa adalah suatu wujud pencarian dan penggalian potensi dan ide serta gagasan-gagasan yang diwujudkan oleh masyarakat sendiri dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan dan pembangunan desa ini tentunya dilandasi oleh konsep-konsep yang telah hadir dalam kehidupan masyarakat desa sendiri, salah satunya adalah konsep gotong royong yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang (Dirjen Cipta Karya, 2008: 8). Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (Dirjen Cipta Karya, 2008: 8). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
29
kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi (Dewi, 2012: 5). Oleh karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan kepada negara melalui membayar pajak, retribusi dan pungutan lain yang sah. Untuk itu masyarakat dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil. Pada Musrenbang desa terdapat unsur-unsur pembangunan yang merupakan prioritas rencana kegiatan pembangunan skala Desa/Kelurahan (Dirjen Cipta Karya, 2008: 24). Unsur-unsur pembangunan diantaranya berisi tentang usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun yang disampaikan pada forum Musrenbang desa. Tiap-tiap dusun memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda, misalnya terdapat usulan mengenai perbaikan lingkungan fisik seperti infrastruktur jalan, saluran air, gapura desa dan lainnya. Selain daripada itu, ada pula usulan program yang bersifat non fisik seperti kegiatan sosial melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan kegiatan budaya melalui pemberian bantuan pada sekehe-sekehe kesenian yang ada di desa.
30
Musrenbang kelurahan bagi kelurahan merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tentunya diprioritaskan pada program-program penting di dalam meningkatkan kehidupan masyarakat (Sutoro, 2004: 145). Hasil Musrenbang desa akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Desa serta merumuskan prioritas permasalahan yang merupakan kewenangan pihak desa untuk diajukan ke Musrenbang kecamatan. Selanjutnya hasil usulan dari Musrenbang kecamatan akan dibawa menuju Musrenbang kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota inilah akan disepakati usulan-usulan yang akan dibiayai oleh anggaran APBD kabupaten/kota atau yang akan dilanjutkan menuju level yang lebih tinggi yakni provinsi dan nasional. Dapat disimpulkan bahwa Musrenbang desa merupakan ajang bagi masyarakat serta stakeholder desa dalam merumuskan program dan rencana pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun berikutnya. Musrenbang desa pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui pos anggaran APBD Kabupaten/Kota. c. Pembangunan Spasial Pembangunan didefinisikan sebagai “upaya terencana dan sistematik yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Suparlan dalam Praboatmodjo, 2006:5). Pembangunan dilaksanakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai
31
kondisi seperti di negara maju. Instrumen penting pembangunan adalah perencanaan yang mencakup upaya untuk mengontrol, mengarahkan, mempengaruhi dan memantau proses pembangunan. Aspek perencanaan pembangunan diwujudkan dalam berbagai program antara lain Musrenbang, PNPM, dan lainnya. Sementara aspek kontrol dan pengawasan diwujudkan dalam bentuk arahan kebijakan berupa RTRW (rencana tata ruang dan dan rencana wilayah), RDTR (rencana detail tata ruang), RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan) dan rencana-rencana lainnya. Salah satu bentuk pembangunan yang sangat penting dalam menunjang upaya keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan spasial. Pembangunan spasial ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan. Pembangunan spasial memberikan suatu perubahan pada aspek fisik wilayah, penggunaan sumber alam dan lingkungan yang ada pada wilayah spasial dalam rangka
meningkatkan
perekonomian, konsumsi dan kehidupan masyarakat (Worosuprojo, 2009: 6). Pembangunan spasial dapat kita lihat dengan ciri-ciri adanya perkembangan terhadap suatu wilayah. Setidaknya terdapat tiga aspek yang mencirikan bahwa suatu wilayah telah melakukan pembangunan spasial. Ketiga aspek tersebut antara lain adalah terjadi perkembangan pada (1) pemanfaatan lahan, (2) bangunan dan (3) sirkulasi (Yunus, 2006: 10). Bentuk pemanfaatan lahan menekankan pada ekspresi spasial kegiatan manusia atas sebuah bidang lahan. Bentuk pemanfaatan lahan menunjukkan kenampakan dan
32
bentuk-bentuk tertentu dari penggunaan lahan. Sebagai contoh adanya bentuk permukiman,
persawahan,
industri,
perdagangan,
jasa,
lapangan
olahraga,
perkebunan dan lainnya. Kenampakan lahan tersebut hanya akan dapat dilihat jika telah terjadi pembangunan spasial atas lahan-lahan tersebut. Sebuah bentuk pemanfaatan lahan ditandai oleh adanya lahan yang digunakan untuk infrastruktur fisik dan sosial, penggunaan komersial, kantor-kantor pemerintah, ruang komunitas, dan gedung-gedung publik (Suartika, 2010: 108). Beberapa contoh terjadi pembangunan spasial adalah adanya dikotomi antara lahan agraris dengan lahan terbangun (non agraris). Berikutnya ciri pembangunan spasial dapat kita lihat dari aspek perkembangan bangunan (Yunus, 2006: 14). Aspek perkembangan bangunan ini selalu bercirikan dominasi fungsi bangunan/gedung yang berorientasi pada kegiatan non agraris. Terjadinya pembangunan spasial terjadi akibat karakteristik alih fungsi lahan agraris menjadi areal terbangun seperti gedung-gedung, permukiman, fasilitas-fasilitas pelayanan publik merupakan fenomena yang terjadi dalam proses menuju kekotaan. Setting perumahan, jalan lingkungan, dan lainnya dengan adanya alih fungsi lahan pertanian akan berubah seiring dengan adanya perkembangan bangunan/gedung. Berikutnya aspek perkembangan sirkulasi dalam hal ini menekankan pada peredaran barang, jasa dan informasi (Yunus, 2006: 18). Seperti diketahui munculnya pembangunan spasial akan terjadi dampak yang mengikutinya yakni terciptanya
33
jaringan transportasi yang padat dan kompleks. Begitupula peredaran barang dan jasa akan semakin lancar dengan adanya jaringan transportasi yang semakin berkembang. Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembangunan spasial yang ditekankan dalam penelitian ini yakni pembangunan spasial yang terjadi pasca realisasi programprogram pembangunan yang usulannya melalui forum Musrenbang desa. Yakni dengan melihat mekanisme perencanaan pembangunan dalam Musrenbang desa serta produk pembangunan yang dihasilkan. Produk pembangunan tersebut khususnya berupa pembangunan pada aspek fisik, infrastruktur, pembangunan fasilitas publik. Pembangunan
infrastruktur
seperti
jalan
lingkungan,
jembatan,
pembuatan
saluran/gorong-gorong, trotoar, fasilitas publik seperti kantor desa, balai desa. Keseluruhan pembangunan tersebut akan dilihat implikasi spasial yang terjadi pada masing-masing pembangunan. d. Pembangunan Desa Secara historis desa merupakan embrio bagi kelahiran masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa telah menjadi institusi sosial yang sangat penting jauh sebelum terbentuknya lembaga-lembaga serta negara-bangsa di jaman moderen (Dwipayana, 2006: 2). Desa merupakan institusi otonom secara tradisi, adat-istiadat, dan hukum yang mengakar kuat dan mandiri tanpa campur tangan asing. Istilah „desa‟ merupakan terminologi bahasa Jawa yang menjadi sebutan yang seragam di seluruh wilayah negara yang mengacu pada unit pemerintahan lokal seperti nagari, pasirah, dan lainnya.
34
Secara umum wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan dengan kegiatan pertanian
sebagai
lokomotif
ekonomi
desa.
Sejumlah penelitian
menunjukkan jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup banyak (Usman, 2008; 30). Sementara yang lain menunjukkan bahwa berada di kelompok yang sangat miskin dan ada juga yang lebih baik. Jika kita menilik pada undang-undang terbaru tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa merupakan: “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.” Keberadaan desa di Bali diistilahkan dengan desa adat (Gelebet, 2002: 15). Desa adat di Bali terdiri dari unit-unit permukiman yang di dalamnya terdapat aktivitas sosial, relijius dan budaya. Desa adat mengatur ruang untuk bermukim secara horizontal yakni hubungan antara warga/krama desa. Sementara itu, desa dinas atau desa administratif mengatur secara vertikal ke bawah dengan pemerintahan. Syarat utama suatu desa adat adalah adanya tri hita karana yakni atma, angga dan khaya (jiwa, fisik dan tenaga). Dalam desa adat unsur kahyangan tiga sebagai jiwa, sima, krama desa sebagai tenaga dan teritorial/wilayah sebagai fisiknya.
35
Desa adat merupakan salah satu warisan yang merupakan hasil pemikiran dari Mpu Kuturan, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yang biasanya dipergunakan di kalangan umat Hindu di Bali. Istilah ‘desa’ dan ‘desi’ seperti halnya negara dan negari. Berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran (Kartohadikoesoemo dalam Widja, 2000: 30). Desa adat yang telah dikenal saat ini di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindu. . Berdasarkan beberapa pengertian tentang desa di atas dapat kita simpulkan bahwa desa dalam arti pemerintahan adalah bagian penting yang merupakan unsur terkecil dalam pemerintahan dan bagian pemerintahan yang menyentuh langsung masyarakat. Sementara itu pengertian desa jika ditilik dari aspek kemasyarakatan merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemandirian serta terikat adat istiadat antar masyarakat desa tersebut. Kemudian dilihat dari bentuk serta ciricirinya pedesaan/desa memiliki pergaulan yang kuat diantara ribuan masyarakatnya. Bentuk masyarakatnya yang komunal terlihat dari ciri adanya rasa gotong-royong yang tinggi beserta sistem musyawarah mufakat yang masih kuat dipertahankan dalam pemerintahan desa. Keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat terbawah sangat penting dan memiliki peranan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selama ini kita hanya melihat bahwa pembangunan akan terlihat jika ada pembangunan berskala besar/proyek di wilayah pedesaan. Pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada
36
pembangunan berskala „proyek‟ saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa (Muhi, 2011: 1). Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan aspek non fisik. Pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa
segala
bentuk
pengaturan,
kurikulum
dan
metode
pembelajaran),
keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam kedua aspek ini selanjutnya disebut pembangunan desa (Muhi, 2011: 4).
37
Pada pembangunan desa, pemerintah (pusat dan daerah) berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan hal lainnya yang bersifat bantuan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam intervensi pembangunan pada batasan-batasan tertentu. Misalnya, intervensi yang dimaksud adalah turut campur secara aktif dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa, seperti membuka keterisolasian desa melalui pembangunan fasilitas jalan desa, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lainnya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, intervensi pemerintah pada batasanbatasan tertentu. Meskipun pemerintah memiliki intervensi dalam pembangunan desa namun pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi masyarakat setempat, yang berakibat pada masyarakat hanya berpartisipasi pasif dalam hal ini masyarakat hanya sebagai penonton. Keterlibatan masyarakat sangat penting diperlukan dalam pembangunan desa. Karena pembangunan desa bukan hanya sebatas sarana dan infrastruktur yang dikerjakan dalam jangka pendek. Bahkan pembangunan desa bersifat menyeluruh dari aspek fisik, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan hingga pembangunan kembali. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan segala upaya dari masyarakat, pemerintah dan swasta untuk memberdayakan potensi sumber daya yang terdapat di desa. Melalui pembangunan desa tersebut diharapkan dapat mengangkat taraf kehidupan masyarakat desa tanpa mengurangi daya dukung sumber daya alam yang diberdayakan tersebut. Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik
38
yakni fasilitas dan infrastruktur masyarakat desa dan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat desa. 2.3 Landasan Teori Landasan teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari teori yang diperlukan sebagai tuntunan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengarahkan suatu penelitian. Pada landasan teori dapat berupa perangkat konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan hubungan antara variabel-variabel yang menerangkan gejala dalam penelitian. Sementara teori merupakan perspektif atau sudut pandang untuk menafsirkan dan memaknai gejala-gejala dalam membangun konsep. 2.3.1 Teori Ideologi Ideologi adalah sebuah dasar pemikiran atau ide yang mendasari pemikiran yang logis yang kemudian menjadikan ide tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan sesuai dengan ide dan pemikiran tadi. Kata ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas dan cara untuk memandang sesuatu. Secara umum ideologi sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara (Budiman, 1996: 21). Istilah ideologi diperkenalkan oleh Antoine Destutt de Tracy seorang filsuf Prancis pada akhir abad ke 18 untuk mendefinisikan secara sistematis tentang ide (Rahman, 2013). Kata ini berasal dari bahasa Prancis idéologie, yang merupakan
39
penggabungan dari dua kata yakni idéo yang berarti gagasan dan logie/logos yang berarti ilmu. Dapat diartikan bahwa ideologi sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ideologi dapat dianggap sebagai visi dan teropong untuk memandang sesuatu. Tujuan utama dari ideologi adalah untuk menawarkan sebuah perubahan melalui pemikiran logis. Ideologi tidak hanya sekadar pembentukan ide namun lebih dari itu ideologi dapat diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ideologi menjadi intisari pemikiran dalam politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir logis. Marx menjelaskan bahwa ideologi sebagai false consciousness (Rahman, 2013). Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, kesadaran yang disebutkan tidak berdasarkan pada realitas. Ideologi disebutkan mendistorsi kenyataan menjadi sesuatu yang palsu untuk dipersepsikan menjadi kesadaran. Ideologi tidak mempengaruhi dengan paksaan, tidak melalui paksaan senjata. Ideologi mempengaruhi pemikiran seseorang melalui hal-hal yang bersifat persuasif. Ideologi akan masuk ke dalam kesadaran masyarakat secara diam-diam tanpa kita sadari. Masyarakat tidak akan menyadari keberadaan ideologi tersebut jika tidak ditelaah secara mendalam, tiba-tiba saja kita telah menganggapnya sebagai sebuah kelaziman. Demikianlah Marx membuktikan bahwa ideologi adalah false consciousness kesadaran yang palsu.
40
Contoh bekerjanya ideologi juga terjadi di Indonesia. Ketika kita mendengar istilah komunisme, hal-hal yang terlintas dalam pikiran adalah unsur pemberontakan, sadisme dan ateisme. Hal-hal tersebut sudah terlanjur terdeskripsi dalam pemikiran masyarakat. Namun perumusnya sendiri Karl Marx memberikan pengertian komunisme tidak seperti yang dideskripsikan oleh masyarakat kita, justru komunisme merupakan kritik atas kapitalisme yang gagal membawa kesejahteraan pada masyarakat. Kesimpulannya bahwa terdapat suatu ideologi yang telah dibangun selama ini yang mendiskreditkan realitas komunisme. Demikianlah ideologi dapat memberikan interpretasi yang berbeda mengenai suatu hal, sehingga ideologi ini sangat berbahaya jika disalahartikan (Rahman, 2013). Terdapat dua tipe ideologi yang dianut berdasarkan pengaruh negara pada masyarakatnya (Asshiddiqie, 2009). Kedua tipe ideologi tersebut adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Ideologi dengan tipe seperti ini lebih berupa dogmatis dan apriori. Ciri lain dari ideologi tertutup adalah ideologi tersebut tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pemikiran kaum elit yang harus dipropaganda pada masyarakat. Oleh karena itu ideologi dengan tipe ini berasal dari kaum elit dengan
41
sendirinya ideologi ini harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat yang pada akhirnya bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter. Tipe kedua adalah ideologi terbuka, ideologi terbuka hanya mengandung orientasi dasar dan paham pokok (Asshiddiqie, 2009). Sedangkan penerjemahannya selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip yang berkembang di masyarakat. Ideologi dapat berkembang dan bersifat terbuka, inklusif dan tidak totaliter. Ideologi terbuka hanya dapat ada dalam sistem demokratis. Ideologi berperan dalam suatu perumusan keyakinan arah kebijakan yang dimiliki suatu negara, bangsa, organisasi atau perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan khusus yang hendak dicapai (Sukarna, 1974: 19). Selain hal di atas ideologi juga berperan dalam menganalisa kejadian-kejadian sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat. Pada permasalahan-permasalahan tertentu ideologi dapat memberikan jalan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi golongangolongan tertentu. Pada penelitian ini teori ideologi berperan dalam membedah permasalahan terkait penyelarasan program-program pembangunan Musrenbang yang digulirkan oleh pemerintah kepada desa-desa khususnya di lokasi studi. Melalui ideologi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, pemerintah dapat menjalankan suatu program pembangunan. Adanya realisasi program-program pembangunan, masyarakat akan diarahkan untuk tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga masyarakat memiliki ketaatan terhadap ketentuan dan aturan hukum di negara tersebut. Keberadaan
42
pembangunan yang bersumber dari ideologi suatu negara juga sekaligus berfungsi untuk menangkal pengaruh ideologi lain yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. 2.3.2 Teori Pembangunan Spasial Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu cara atau proses yang ditempuh untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses menyeluruh yang bertujuan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Berbagai proses dalam mewujudkan pembangunan berikutnya akan menampakkan berbagai perubahan pada struktural masyarakat, sikap hidup dan kelembagaan masyarakat (Todaro, 2004: 28). Dalam kegiatan Musrenbang desa, pembangunan merupakan output/keluaran dari proses Musrenbang yang dijabarkan dari program-program. Dewasa ini paradigma pembangunan mulai bergeser dari pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Menuju pada pembangunan yang juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Ketiga sasaran pembangunan yang diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan kebudayaan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan/sustainable development (Tjatera, 2010: 12). Sementara itu pengertian ruang merupakan alih kata space untuk bahasa Indonesia. Space berasal dari bahasa latin yakni spatium yang berarti terbuka, luas,
43
memungkinkan orang berkegiatan dan bergerak leluasa di dalamnya dan dapat berkembang tidak terhingga. Ruang diberi pengertian sebagai tempat acuan untuk menunjukkan posisi peletakan sebuah objek dan menjadi suatu media untuk memungkinkan objek tersebut bergerak (Munitz dalam Hariyono, 2007). Ruang sebagai tempat, sebagai penghubung, sebagai penampung berbagai aktivitas operasional fisik dan sosial yang terbagi atas ruang-ruang publik dan privat. Ruang juga dapat diartikan sebagai tatanan hirarki yang memiliki tingkat dan nilai makna tersendiri (Hariyono, 2007: 187). Pembangunan spasial merupakan suatu cara dan proses yang ditempuh dalam mewujudkan ruang dalam konteks fisik dan wilayah agar tercapai kehidupan manusia yang memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan (Worosuprojo, 2009: 5). Tujuan dari pembangunan spasial disesuaikan dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan yakni melalui pembangunan spasial akan terjadi pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan, dan kebudayaan. Melalui kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan spasial ruang, dapat dicapai apa yang telah dirumuskan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan spasial terdapat tiga elemen fisik utama yang menunjukkan kenampakan pembangunan spasial yang didasarkan pada konsep urban morphology (Smailes dalam Yunus, 2006: 10). Ketiga elemen tersebut antara lain adalah elemen pemanfaatan lahan, elemen bangunan, dan elemen sirkulasi. Adanya pembangunan sebagai motor penggerak perubahan memunculkan proses berubahnya
44
ketiga elemen yang telah disebutkan. Berikutnya akan dijelaskan penjelasan dari masing-masing elemen kenampakan pembangunan spasial. Elemen pemanfaatan lahan yang dipaparkan Yunus (2006) dalam tulisannya menekankan pada ekspresi fisiko spasial kegiatan manusia atas sebuah bidang lahan. Elemen pemanfaatan lahan menunjukkan terjadinya kenampakan atau bentuk-bentuk pemanfaatan lahan seperti permukiman, persawahan, industri, perdagangan, jasa, perkantoran dan lainnya. Berbagai bentuk pemanfaatan lahan ini dapat dibagi lagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih rinci. Sedangkan untuk identifikasi bentuk pemanfaatan lahan yang berasosiasi pada makna perkotaan, maka dibedakan menjadi dua macam yakni pemanfaatan lahan agraris dan pemanfaatan lahan non agraris (Yunus, 2006: 12). Pemanfaatan lahan non agraris adalah bentuk pemanfaatan lahan yang diklasifikasikan sebagai settlement built up area. Sementara bentuk pemanfaatan lahan agraris disebutkan sebagai daerah vegetated area, yakni daerah yang berasosiasi dengan sektor pertanian. Elemen bangunan yang ditekankan dalam penjelasan Yunus (2006) adalah pada building characteristics. Elemen bangunan melihat pada fungsi dan orientasi pemanfaatan bangunan. Dalam tinjauan aspek urban, wilayah kota cenderung diisi oleh dominasi fungsi bangunan berbagai ragam fungsi dengan corak non agraris. Sedangkan wilayah pedesaan fungsi dan pemanfaatan bangunan cenderung berupa bangunan permukiman dan fungsi pendukung aktivitas agraris (Yunus, 2006: 15). Selain berupa fungsi dan orientasi bangunan dalam tinjauan perkotaan, jumlah dan
45
kepadatan bangunan digunakan untuk dikategorikan suatu wilayah telah terjadi pembangunan spasial. Berikutnya elemen sirkulasi digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya pembangunan spasial dari sebuah wilayah. Elemen sirkulasi yang dimaksud adalah peredaran barang, jasa, dan informasi namun yang menjadi penekanan adalah sarana dan prasarana yang memfasilitasi yakni jaringan transportasi dan komunikasi (Yunus, 2006: 18). Wilayah yang memiliki kepadatan dan kegiatan penduduk yang cukup tinggi akan menciptakan infrastruktur dan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih kompleks. Sebaliknya wilayah dengan aspek pembangunan spasial yang rendah akan memiliki infrastruktur yang lebih sederhana. Kompleksitas sirkulasi dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang lalu-lalang, keragaman kendaraan, kepadatan jaringan jalan, dan aneka rambu lalu lintas. Pada penelitian ini teori pembangunan spasial dilihat sebagai alat untuk melihat implikasi yang ditimbulkan akibat realisasi program Musrenbang. Dalam ranah spasial, implikasi realisasi program dapat berupa aspek pemanfaatan lahan, aspek bangunan maupun aspek sirkulasi. Berbagai macam implikasi realisasi program pembangunan
memiliki
keterkaitan
dengan
masing-masing
elemen
dalam
kenampakan pembangunan spasial. 2.3.3 Teori Partisipasi Masyarakat Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa partisipasi dan dukungan
46
masyarakat sangat mustahil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal yang diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada kegiatan Musrenbang, konsep partisipasi masyarakat merupakan jiwa dan semangat yang mendasari kegiatan tersebut. Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai konsep partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah ’take a part’ atau ikut serta (Pei dalam Salain, 2001: 9). Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi yang bertujuan untuk mengambil peranan serta ikut serta dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat (Sumarto, 2009: 37). Dari berbagai pengertian tentang partisipasi masyarakat pada intinya adalah adanya keterlibatan dan gotong royong masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan, sehingga keseluruhan hasil yang diperoleh dalam proses pembangunan memiliki makna di mata masyarakat. Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep partisipasi itu sendiri (Sutoro, 2004: 152). Terdapat tiga hal substansi dari partisipasi yakni voice, akses dan kontrol, sebagai berikut: a. Voice, merupakan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terdapat komunitas
47
terdekatnya maupun pemerintah. Voice dapat disampaikan warga dalam berbagai cara misalnya opini publik, referendum, media massa dan berbagai forum warga. b. Akses, memiliki pengertian ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Terdapat dua hal penting dalam akses yakni: keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). c. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Terdapat kontrol internal (self-control) dan kontrol eksternal (external control). Artinya kontrol atau pengawasan tidak hanya terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri. Keseluruhan substansi dalam partisipasi masyarakat dapat diukur melalui suatu teori yang telah dirumuskan Arnstein (1969) yang disebut dengan teori The Ladder of Participation yakni suatu tahapan partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969). Kedelapan tahapan ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat: Kuat
Kontrol masyarakat (citizen control). Pelimpahan kekuasaan (delegated power) Kemitraan (partnership). Penentraman (placation). Konsultasi (consultation). Informasi (information). Therapi (theraphy). Manipulasi (manipulation).
Peran serta masyarakat terwujud, terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan/ Kekuasaan masyarakat.
Penghargaan atau mengalah. Keinginan dan gagasan didengar akan tetapi keputusan oleh pemerintah/Tokenisme Peran serta tidak terjadi. Masyarakat menjadi objek kegiatan dengan kata lain tidak ada partisipasi masyarakat pada tingkatan ini/ Non partisipasi
Lemah Gambar 2. 2 Delapan Tangga Partisipasi Arnstein Sumber: Arnstein dalam Salain, 2001
48
Berdasarkan Gambar 2.2 di atas terdapat jenjang partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan. Masyarakat akan mengikuti alur dari tangga pertama hingga tangga kedelapan. Dari kedelapan tingkatan partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga tahapan peranan, yakni: a. Tahapan pertama yaitu non partisipasi yang terdiri dari dua tangga yakni manipulasi dan terapi. Manipulasi dan tangga kedua terapi/perbaikan tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Pada tingkatan ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dukungan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi objek dalam pembangunan, tidak terjadi peran serta dalam pembangunan. b. Tahapan kedua yakni Tokenisme dimana terdapat tangga partisipasi ketiga, keempat
dan
kelima
yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi
dan
penentraman/peredaman kemarahan. Pada tahapan ini sesungguhnya adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Oleh karena itu tangga ini masuk dalam kategori tokenisme. Konsultasi yang yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas. Pada titik ini
49
konsultasi publik berupa masukan dan gagasan dilakukan pemerintah, namun pengambilan keputusan pembangunan tetap dilakukan pemerintah. c. Berikutnya pada tahapan ketiga yakni kekuasaan masyarakat yang dimulai dari tangga keenam yakni kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam istilah Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat. 2.4 Model Penelitian Model penelitian merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dan permasalahan penelitian yang digambarkan dalam bentuk gambar. Berikut di bawah ini akan diperlihatkan model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini pada Gambar 2.3.
50
Dinamika Pembangunan Desa Ditinjau dari Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kelurahan Kesiman
9 Lingkungan Permukiman (13 Banjar)
Implikasi Musywarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap Pembangunan Spasial
Program serta rencana pembangunan spasial apa sajakah yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman dan bagaimana realisasinya?
Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman?
Bagaimana implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang Desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman?
Teori Ideologi Teori Partisipasi Masyarakat
1. Teori Partisipasi Masyarakat 2. Teori Pembangunan Spasial 3. Teori Ideologi
Teori Pembangunan Spasial
Program dan realisasi pembangunan spasial
Faktor yang berpengaruh pada perumusan program dan pembangunan
Gambar 2. 3 Model Penelitian
Implikasi
51
BAB III METODE PENELITIAN Bab III membahas mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, dan terkait mengenai pengumpulan data awal penelitian hingga diperoleh hasil analisis. Selain itu Bab III memaparkan beberapa bagian antara lain lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data dan yang terakhir metode dan teknik penyajian hasil analisis data. 3.1 Pendekatan Penelitian Melihat dari rumusan masalah yang telah diungkap pada Bab I dan melihat tujuan dan sasaran dari penelitian yakni untuk memahami implikasi pelaksanaan Musrenbang kelurahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kelurahan Kesiman. Maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif atau mix methods. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis program yang terdapat dalam kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dan menentukan realisasi program pembangunan mana saja yang akan dianalisis dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini digunakan
dalam
menganalisis
implikasi
Musrenbang desa pada aspek spasial.
51
realisasi
program
pembangunan
52
Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki karakteristik desain penelitian yang jelas, langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif semua objek penelitian direduksi menjadi fakta yang dapat diamati (Bungin, 2011: 25). Penelitian kuantitatif bertujuan menjelaskan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang terjadi dan menjadi objek penelitian tersebut. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa angka-angka, tabel, grafik, dan diagram. Sementara metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memberikan penekanan pada data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yakni katakata tertulis ataupun lisan dari objek atau orang yang diamati (Moleong, 2012: 11). Terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif yakni subyek sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan. Langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi lahir selama penelitian berlangsung. Desain penelitian yang fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Kegiatan pengumpulan data harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada penelitian ini produk atau hasil-hasil pembangunan dari usulan dalam kegiatan Musrenbang desa dijadikan obyek penelitian. Untuk memudahkan melihat produk pembangunan yang telah terealisasi dilakukan pengelompokkan berdasarkan tahun usulan dan realisasi program. Selanjutnya produk pembangunan dalam bentuk
53
realisasi program tersebut dilihat implikasinya pada aspek pembangunan spasial, yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Kesiman. 3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kesiman yang meliputi wilayah administrasi Lingkungan Ujung, Lingkungan Cerancam, Lingkungan Pekandelan, Lingkungan Pekandelan Kauh, Lingkungan Dangin Tangluk, Lingkungan Kebonkuri, Lingkungan Kebonkuri Kaja, Lingkungan Buaji Anyar, Lingkungan Kebonkuri Kawan, dan berada di wilayah Desa Pakraman Kesiman, Kota Denpasar (Kelurahan Kesiman, 2011: II-3). Kelurahan Kesiman terletak di pusat Kecamatan Denpasar Timur atau nol kilometer dari pusat kecamatan. Kelurahan Kesiman memiliki batas-batas wilayah (Kelurahan Kesiman, 2011: II-3) sebagai berikut. Sebelah Utara
: Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara.
Sebelah Selatan : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan Sebelah Barat
: Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, dan Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur
Sebelah Timur : Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur 3.3 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data dalam bentuk kuantitatif berupa jumlah program tiap tahun selama lima tahun terakhir dan nilai anggaran dari masing-masing program. Sementara data
54
dalam bentuk kualitatif didapatkan dari hasil narasi yang berupa data-data tertulis, lisan, gambar-gambar, foto, maupun skema yang diperoleh dalam hasil observasi di lapangan maupun dalam proses wawancara pada pihak-pihak yang terlibat. Pada penelitian ini data yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai data pendukung memperkuat data kualitatif. Data yang bersifat data tertulis berupa laporan penyelenggaraan Musrenbang yakni program-program pembangunan yang diusulkan dalam Kelurahan Kesiman selama lima tahun terakhir. Selain itu yang juga data tertulis adalah laporan realisasi program Musrenbang berikut proses pelaksanaannya. Sementara data tidak tertulis berupa informasi yang didapat melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap kepala lingkungan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan program. Laporan penyelenggaraan Musrenbang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni program dan rencana pembangunan spasial yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Pada laporan tersebut terdapat jenis-jenis program pembangunan dan jumlah program yang diusulkan masyarakat dalam satu tahun. Selain itu data tersebut juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman.
55
Untuk menjawab rumusan masalah kedua diperlukan teknik wawancara dan observasi langsung dengan tokoh-tokoh dan kepala lingkungan yang terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Observasi langsung digunakan untuk mengetahui lebih mendalam pengalaman pelaku dalam proses dan kegiatan perumusan program dalam Musrenbang desa. Lewat metode observasi langsung diharapkan dapat diketahui lebih mendetail faktor yang berpengaruh dalam perumusan program pembangunan. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga diperlukan data berupa laporan realisasi penyelenggaraan program Musrenbang. Dari laporan tersebut dapat diketahui program apa saja yang telah terealisasi. Selain itu juga diperlukan wawancara dengan kepala lingkungan dan masyarakat setempat untuk memastikan program yang sudah terealisasi. Sementara untuk melihat implikasi Musrenbang desa pada pembangunan spasial diperlukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana implikasi dari realisasi program pembangunan tersebut. Melalui wawancara dan pendalaman pemahaman dengan masyarakat setempat, dilihat bagaimana reaksi dan respon masyarakat terhadap keberadaan program serta pengaruh program pada aspek-aspek lainnya yang tentunya masih terkait dengan pembangunan spasial. Sumber data dapat dibagi menjadi dua macam yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan/responden melalui wawancara . Pada penelitian ini wawancara dilakukan langsung oleh peneliti untuk
56
melihat mengetahui pengalaman dan pemahaman informan tentang program, pelaksanaan program dan proses pembangunan dalam Musrenbang, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan data. Data sekunder merupakan data berupa dokumentasi, salinan dan kutipan, referensi-referensi dan gambar. Pada penelitian ini data sekunder berupa data dari instansi terkait jenis program pembangunan, realisasi program, kondisi sosial masyarakat, dan peta wilayah. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa dokumentasi dan arsip-arsip program beserta realisasinya dilakukan penelusuran pada instansi terkait yakni Kelurahan Kesiman dan Kecamatan Denpasar Timur. 3.4 Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan peneliti untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Selain membutuhkan peralatan sebagai instrumen penelitian, pada penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan instrumen dalam meneliti (Moleong, 2012: 163). Berikut beberapa instrumen penelitian yang akan dipergunakan di dalam meneliti antara lain: o Pedoman wawancara, dapat berupa interview ataupun kuisioner, dan dibuat dengan terstruktur dan tertulis untuk memudahkan menggali informasi dari informan sehingga proses wawancara dapat menemukan inti dari rumusan masalah dalam penelitian (Putra, 2013: 42). o Alat bantu berupa perekam yang dipergunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Selain alat perekam juga dilengkapi dengan alat-alat tulis
57
untuk mencatat hasil observasi lapangan. Alat bantu lainnya berupa kamera sebagai perekam dokumentasi fisik berupa foto dan perekam suara (Putra, 2013: 42). Selain itu diperlukan seperangkat komputer yang dipergunakan untuk pembuatan laporan, editing gambar/peta dan analisis data. 3.5 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian. Berbagai macam metode telah dikembangkan dalam proses pengumpulan data. Beberapa diantaranya adalah teknik wawancara, observasi dan survei instansional. Wawancara tidak hanya menggali informasi tetapi juga menemukan informasi baru yang diungkapkan oleh informan untuk ditindaklanjuti dalam proses penelitian selanjutnya. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati, melihat, merekam, mengukur dan mencatat objek yang diobservasi. Begitu pula dengan survei instansional, survei instansional bertujuan menemukan arsip-arsip terkait yang dapat menunjang fakta-fakta yang ditemukan dalam observasi dan wawancara. Kekeliruan dalam pengumpulan data seringkali terjadi, misalnya pada metode wawancara maupun observasi, akibatnya terjadi kekeliruan dalam menginterpretasi data (Arikunto, 2002: 196). Hal ini disebabkan peneliti tidak langsung berperan sebagai pengumpul data, sehingga terjadi kekeliruan. Berikutnya pada Tabel 3.1 akan dijelaskan jenis, sumber data dan instrumen penelitian.
58
Tabel 3. 1 Jenis, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian
No 1
Tujuan Program serta rencana
Jenis data o Laporan
pembangunan spasial yang
perencanaan
terdapat dalam Musrenbang
Musrenbang
desa di Kelurahan Kesiman
Kelurahan
dan realisasinya
Kesiman lima
Sumber Data
Instrumen Penelitian
o Kelurahan Kesiman
o Alat tulis
o Kecamatan Denpasar
o Komputer
Timur
Teknik Pengumpulan Data o Survei instansional pada instansi pemerintahan (Kantor Kelurahan Kesiman dan Kecamatan Denpasar Timur) o Studi dokumentasi dan arsip
tahun terakhir 2
Faktor-faktor yang
o Laporan
berpengaruh pada
penyelenggaraan
perumusan program dan
Musrenbang
kegiatan pembangunan
o Dokumentasi
dalam Musrenbang desa di
penyelenggaraan
Kelurahan Kesiman
Musrenbang
o Kelurahan Kesiman
o Peneliti
o Wawancara (Bidang Pemberdayaan
o Bidang
o Panduan
Masyarakat Kelurahan Kesiman,
Pemberdayaan Masyarakat o Kepala lingkungan
wawancara o Alat perekam
Kepala lingkungan) o Studi dokumentasi dan arsip
(kamera, video) o Alat tulis o Komputer
3
Implikasi pembangunan
o Laporan realisasi
spasial akibat
program
dilaksanakannya proses
Musrenbang
Musrenbang desa di
o Foto
Kelurahan Kesiman
o Gambar
o Kelurahan Kesiman
o Peneliti
o Observasi lapangan
o Bidang
o Panduan
o Wawancara ( Bidang Pembangunan
Pembangunan o Data lapangan
wawancara o Alat perekam (kamera, video)
o Peta wilayah
o Alat tulis
Kelurahan
o Komputer
Kesiman terbaru
Kelurahan Kesiman, Lurah Kelurahan Kesiman, Kepala lingkungan) o Survei lapangan
59
Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam menginterpretasikan data diperlukan teknik dan metode khusus di dalam pengumpulan data, sehingga dapat meminimalisir kesalahan interpretasi data pada saat tahapan analisis data. Beberapa teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini antara lain adalah: 3.5.1 Observasi Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra. Jika dilihat dari sudut penelitian bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti (Bungin, 2011: 143). Berikut beberapa bentuk teknik observasi yang dapat diaplikasikan pada penelitian ini adalah. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi pelaksanaan program pembangunan Musrenbang. Peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada wilayah studi, dalam observasi langsung ini hanya dilakukan pengambilan foto melalui kamera untuk memberikan pemahaman awal. Observasi langsung ini bermanfaat agar peneliti mengetahui dimana saja lokasi usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Selanjutnya dilakukan observasi terfokus yakni hasil dari observasi langsung yang telah terseleksi dengan tujuan mempersempit fokus penelitian pada lokasi realisasi program. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar program yang terealisasi berupa program fisik dengan fokus program berupa pembangunan
60
dan perbaikan akses jalan lingkungan. Realisasi program tersebut tentunya memiliki implikasi langsung pada pembangunan spasial. Observasi terfokus mengarahkan pada peneliti untuk menemukan data hasil dari observasi langsung. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pencatatan hasil observasi langsung. Data yang dicatat berupa sketsa, tahun usulan dan realisasi program, foto dan gambar, serta deskripsi situasi dan fenomena di lapangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan observasi terfokus lapangan kerap kali terjadi kesulitan, kesulitan tersebut berupa ketidaksesuaian antara peta dasar yang diperoleh dari instansi dengan kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut yakni tidak tergambarnya posisi gang dan jalan lingkungan baru. Oleh karena itu dalam pemetaan program-program Musrenbang dilakukan penggambaran kembali berdasarkan keadaan lapangan. Dalam proses penggambaran ulang dibantu melalui foto udara pencitraan dari google map. Selanjutnya berdasarkan peta baru tersebut dibuat pemetaan usulan program dan dibuat gambar plot masing-masing rumah pada gang/jalan lingkungan realisasi program. 3.5.2 Wawancara Metode interview/wawancara adalah metode pengumpulan data melalui pemberian beberapa pertanyaan kepada responden dengan cara mendatangi langsung calon responden. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur dan tercatat, namun pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Bungin, 2011: 136). Pewawancara mengajukan pertanyaan seperti
61
pembicaraan biasa untuk menghindari kesan mendikte informan, sehingga diperoleh jawaban yang sesuai fakta. Metode ini diharapkan mendapatkan informasi yang subyektif terkait dengan realisasi pembangunan yang telah dilakukan melalui proses Musrenbang Kelurahan. Narasumber yang digali informasinya melalui kegiatan wawancara adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman, Bidang Pembangunan dan seluruh Kepala Lingkungan di Kelurahan Kesiman. Faktanya dalam pelaksanaan wawancara terdapat beberapa informan yang sangat sulit ditemui dikarenakan kesibukan pekerjaan. Hal tersebut disiasati peneliti melalui wawancara melalui media telepon, sehingga informasi penting tidak sampai terlewatkan.
Selain
menceritakan
dan
itu dalam menunjukkan
kegiatan wawancara keberhasilan
narasumber
program
seringkali
pembangunan
di
lingkungannya. Kondisi seperti ini diharapkan pewawancara harus mampu mengarahkan maksud dan tujuan dari pedoman wawancara agar narasumber dapat memberikan respon jawaban. Terutama pada pertanyaan mengenai implikasi spasial, dikarenakan kebanyakan informan kurang memahami yang dimaksud implikasi spasial.
Dalam
mengantisipasi
permasalahan
tersebut
pewawancara
harus
memberikan sedikit penjelasan untuk memberikan pandangan awal pada informan. 3.5.3 Survei Instansional Metode survei instansional bertujuan untuk mendapatkan data sekunder untuk mendukung proses penelitian mulai dari pendataan tahap awal hingga pada analisis dan penarikan kesimpulan. Data survei instansional tersebut berguna dalam proses
62
awal dari sebuah proses pengumpulan data (Moleong, 2012: 219). Data instansional tersebut dapat berupa data dokumen penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kesiman selama lima tahun terakhir, laporan realisasi pelaksanaan program Musrenbang Kelurahan Kesiman, gambar kawasan, data lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah di dalam mendapatkan data tersebut melalui kunjungan langsung menuju instansi-instansi tersebut dengan berbekal surat survei. Instansi yang dimaksud diantaranya Dinas Tata Ruang Kota Denpasar, Kantor Kecamatan Denpasar Timur, Kantor Kelurahan Kesiman, dan instansi lainnya yang terkait. Dalam pelaksanaan survei instansional terjadi beberapa kendala yakni terdapat arsip-arsip usulan program Musrenbang yang hilang di kantor Kelurahan. Untuk itu peneliti menelusuri arsip tersebut hingga kantor Kecamatan Denpasar Timur. Untuk dapat memastikan validitas data usulan program arsip yang didapatkan dari Kecamatan Denpasar Timur. Data tersebut dikonfirmasi kembali pada staf Kelurahan Kesiman bahwa memang benar arsip tersebut yang dimaksud. Selain itu data mengenai realisasi program pembangunan tidak semuanya tercatat oleh kantor Kelurahan. Penelusuran lebih lanjut dilakukan pada SKPD terkait yang mengerjakan realisasi program tersebut, dalam hal ini Dinas PU Kota Denpasar. Melalui arsip-arsip laporan realisasi fisik pembangunan terungkap program-program apa saja yang terealisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kelurahan Kesiman.
63
3.6 Teknik Analisis Data Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa tahap sebagai berikut: 3.6.1 Tahapan Deskripsi Data Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sesuai dengan data pada usulan program pembangunan pada laporan penyelenggaraan Musrenbang desa. Proses deskripsi data ini menjabarkan usulan program pembangunan tahun per tahun selama lima tahun terakhir. Kemudian usulan program tersebut dideskripsikan berdasarkan nilai anggaran, jenis pembangunan (fisik dan non fisik), tipologi pembangunan, serta pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan kualitas infrastruktur. Pada tahapan pendeskripsian data pada laporan penyelenggaraan Musrenbang desa, data yang bersifat statistik diolah dengan metode kuantitatif. Bertujuan untuk menggambarkan fenomena usulan pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun. Keseluruhan proses deskripsi data ini menghasilkan informasi berupa grafik tiap-tiap usulan pembangunan dan diagram persentase masing-masing usulan program pembangunan. Pada akhir tahapan deskripsi data ini menghasilkan pemetaan usulan program dan kegiatan pembangunan dalam proses Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman yang dikelompokkan setiap tahun. Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai program prioritas yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, usulan anggaran dalam Musrenbang beserta partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang.
64
Selanjutnya pada bagian akhir dilakukan komparasi tiap-tiap tahun anggaran berdasarkan nilai anggaran dan jumlah usulan program. Komparasi tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana peningkatan kualitas usulan program dalam Musrenbang. Sekaligus untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang selama lima tahun terakhir, sehingga dapat diketahui seberapa efektif penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dalam mengangkat isu-isu dan usulan-usulan dari masyarakat. Pada tahapan ini dilakukan pula penelusuran lebih dalam mengenai faktorfaktor yang berpengaruh pada perumusan program pembangunan. Penelusuran mendalam terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan program menggunakan teknik wawancara. Seluruh data yang diperoleh dalam tahapan wawancara dikumpulkan. Semua informasi yang diungkapkan oleh informan yang terkait pada faktor perumusan program dijadikan satu. Untuk selanjutnya dianalisis pada tahapan berikutnya, yakni tahap klasifikasi data. 3.6.2 Tahapan Klasifikasi Data Pada tahapan ini, data yang telah dideskripsikan berupa usulan pembangunan yang telah dikumpulkan per tahun dan faktor dalam perumusan program pembangunan. Proses selanjutnya adalah menelusuri usulan program yang telah terealisasi pada masing-masing wilayah lingkungan melalui wawancara dan penelusuran data realisasi program di Kelurahan Kesiman. Setelah realisasi program pembangunan di seluruh wilayah terkumpul, kemudian hasil dari realisasi program
65
tersebut dilakukan klasifikasi melalui pembobotan dengan metode kuantitatif yang didasarkan pada dampak yang ditimbulkan pada masing-masing program. Bobot ditentukan melalui nilai angka antara lain, (a) program yang langsung berimplikasi pada aspek spasial bernilai 4, (b) program yang berimplikasi pada aspek lain namun mempengaruhi aspek spasial bernilai 3, (c) program yang kurang berimplikasi pada aspek spasial bernilai 2, (d) program yang tidak berimplikasi pada aspek spasial bernilai 1. Hasil pembobotan dengan metode kuantitatif ini diperlukan untuk memperkuat data pada proses analisis yang nantinya menggunakan metode kualitatif. Pembobotan ini bertujuan untuk memperoleh kasus realisasi proyek yang benar-benar memiliki keterkaitan dan implikasi secara langsung pada pembangunan spasial. Selanjutnya program-program yang telah terealisasi dan memiliki bobot 4 dikumpulkan. Pengumpulan tersebut dilanjutkan dengan proses observasi lebih mendalam pada masing-masing lokasi objek pelaksanaan program pembangunan. Selain melaksanakan observasi juga dilakukan wawancara pada masyarakat dan kepala lingkungan tempat dilaksanakannya program tersebut. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui proses Musrenbang dari awal usulan program, berikut pada tahap pelaksanaan hingga pasca dilaksanakannya program tersebut. Sementara deskripsi data berupa faktor yang berpengaruh dalam perumusan program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan masing-masing tema. Kemudian dari hasil wawancara pada tiap-tiap narasumber dikerucutkan menjadi faktor-faktor
66
dalam perumusan program. Berikutnya faktor-faktor perumusan program yang sudah berupa masing-masing sub tema didialogkan dengan teori yang telah disampaikan pada bagian kajian teori. Masing-masing faktor perumusan program dicari korelasinya dengan teori tersebut, pada akhirnya akan terlihat masing-masing faktor terbangun dari rumusan teori tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman faktor-faktor tadi kemudian digolongkan kembali berdasarkan lingkup pengaruhnya, yakni faktor internal dan eksternal. 3.6.3 Tahapan Analisis Data Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting karena semua data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pemahaman pada landasan teori. Pada tahapan ini, kasus pada masing-masing program pembangunan yang telah terealisasi dilihat fenomena-fenomena yang terjadi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dari perspektif spasial dan aspek lainnya yang terkait pada perubahan ruang dengan pendekatan-pendekatan teori pembangunan spasial khususnya teori ruang dalam kota/wilayah. Melalui pendekatan teori yang telah disebutkan sebelumnya, fenomenafenomena dan fakta yang ditemukan pada saat observasi dihubungkan dan didialogkan satu persatu. Dengan menghubungkan antar fenomena dengan teori yang ada akan ditemukan hubungan sebab-akibat antara realisasi program pembangunan dengan fenomena yang terjadi pasca dilaksanakannya program. Pada akhirnya akan didapatkan temuan fenomena-fenomena di lapangan yang dapat digolongkan sebagai
67
implikasi dari realisasi program pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. 3.6.4 Tahapan Evaluasi Tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, pada proses ini dilakukan penilaian/evaluasi keseluruhan terhadap semua proses yang telah dilaksanakan. Tahapan ini akan menyajikan deskripsi dan analisis data yang telah dilakukan serta dibuatkan kesimpulan seluruh hasil analisa. 3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data Penyajian data merupakan hal yang sangat penting, melalui penyajian data kumpulan informasi yang telah tersusun dapat ditampilkan serta memberikan adanya pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Penyajian informasi melalui teks dan tulisan narasi yang mengungkapkan program pembangunan serta realisasi program dalam Musrenbang, faktor yang mempengaruhi program serta implikasi pelaksanaan program pembangunan pada Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Penyajian data tersebut dapat berupa: (1) Teks naratif : hasil penelitian berupa paragraf atau alinea. (2) Tabel : berupa data numerik maupun non numerik dalam bentuk baris dan kolom. (3) Diagram : dalam bentuk grafik atau pie chart. (4) Peta : menyajikan kondisi obyek penelitian dalam bentuk gambar yang bisa dilengkapi foto hasil dokumentasi (Arikunto, 2002: 322). Pembahasan dan penyajian data diuraikan secara kualitatif dan kuantitatif.
68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab empat memuat tentang gambaran umum Kelurahan Kesiman, gambaran umum Musrenbang di Kelurahan Kesiman, program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan program Musrenbang di Kelurahan Kesiman dan implikasi pelaksanaan program pembangunan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman. 4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kesiman Kelurahan Kesiman terletak di Pusat Kecamatan Denpasar Timur atau nol kilometer dari Pusat Kecamatan (Kelurahan Kesiman, 2011: II-3), memiliki batasbatas wilayah antara lain: a. Sebelah Utara : Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara. b. Sebelah Selatan : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan c. Sebelah Barat : Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, dan Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur d. Sebelah Timur : Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur Kelurahan Kesiman merupakan wilayah hasil pemekaran dari wilayah sebelumnya yakni Desa Kesiman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, tentang Peningkatan Status Pemerintah Kelurahan dan Perangkatnya,
68
69
maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Juni 1982, Desa Kesiman dimekarkan menjadi dua desa Dinas dan satu Kelurahan yakni: 1. Kelurahan Kesiman, (2) Desa Kesiman Petilan dan (3) Desa Kesiman Kertalangu (Kelurahan Kesiman, 2011: II-2). Wilayah Kelurahan Kesiman dapat kita lihat dari peta lokasi wilayah studi pada penelitian ini:
Peta Kota Denpasar
Peta Wilayah Kelurahan Kesiman Gambar 4. 1 Peta Lokasi Wilayah Studi di Kelurahan Kesiman Sumber: Diolah dari berbagai sumber Peta Kecamatan Denpasar Timur
70
4.1.1 Keadaan Topografi dan Luas Wilayah Kondisi topografi wilayah di Kelurahan Kesiman relatif datar, yang merupakan dataran rendah atau dataran pantai dengan kemiringan < 0,5 %. Dataran yang lebih tinggi terdapat di bagian utara sedangkan dataran yang lebih rendah terdapat dibagian selatan dan timur. Kelurahan Kesiman terletak pada koordinat 08o38.751” Lintang Selatan dan 115o14.651” Bujur Timur. Terletak pada ketinggian 64 meter di atas permukaan laut (Kelurahan Kesiman, 2011: II-7). Topografi wilayah pada pinggiran Sungai Ayung sedikit bergelombang akibat turunan menuju ke arah Sungai Ayung, dengan kemiringan lahan pada pinggiran kawasan Sungai Ayung masih berada kurang dari 15%. Jarak lokasi Kelurahan Kesiman terhadap pusat-pusat kegiatan dapat ditempuh dengan ukuran waktu 10 sampai dengan 20 menit, dimana jarak ke Ibu Kota Denpasar berjarak + 1 Km, Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 0 km, dan jarak ke Pusat Ibu Kota Provinsi + 1 Km (Kelurahan Kesiman, 2011: II-8). Luas wilayah Kelurahan Kesiman adalah 266,0 hektar. Penggunaan lahan yang terbesar di wilayah Kelurahan Kesiman adalah lahan persawahan yakni seluas 130,1 hektar kemudian disusul oleh penggunaan lahan untuk lahan permukiman seluas 119,16 hektar. Selanjutnya diisi oleh lahan perkebunan, perkantoran, pekarangan, taman, kuburan serta prasarana umum lainnya (Kelurahan Kesiman, 2013: 19).
71
4.1.2 Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat Jumlah penduduk Kelurahan Kesiman Tahun 2010 adalah sebesar 9.969 jiwa yang terdiri dari 5.006 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 4.963 jiwa penduduk perempuan dan terdiri dari 2.617 Kepala Keluarga. Kepadatan penduduk Kelurahan Kesiman saat ini mencapai 37,4 jiwa per Km2 atau 374 jiwa per hektar (Kelurahan Kesiman, 2013: 32). Dari 9.969 jiwa penduduk yang terdata di Kelurahan Kesiman tercatat sebagian besar penduduk Kelurahan Kesiman menyelesaikan pendidikan SMA/sederajat yakni sebesar 2.782 jiwa. Sementara masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan D1-D3 sederajat sebesar 2.082 jiwa. Dilanjutkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan S1-S3 sederajat sebesar 493 jiwa (Kelurahan Kesiman, 2013: 35). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kesiman memiliki kesadaran yang tinggi mengenai arti penting pendidikan dalam memajukan Desa. Dilihat dari segi mata pencaharian sebagian besar berprofesi sebagai buruh/swasta, dan pekerja di bidang jasa. Rincian dari mata pencaharian penduduk Kelurahan Kesiman adalah 769 jiwa laki-laki dan 676 jiwa perempuan yang bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil sebanyak 241 jiwa laki-laki dan 219 jiwa perempuan. Sedangkan dari segi agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kelurahan Kesiman menganut agama Hindu (Kelurahan Kesiman, 2013: 36).
72
4.1.3 Jumlah Banjar dan Lingkungan Dinas Adapun jumlah banjar dan komposisi Banjar adat dan lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4. 1 Jumlah Banjar Adat dan Lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman No
Banjar Adat
Lingkungan (Dinas)
1
2
3
1
Banjar Adat Ujung
Lingkungan Dinas Ujung
2
Banjar Adat Ceramcam
Lingkungan Dinas Ceramcam
3
Banjar Adat Dauh Tangluk
Lingkungan Dinas Pekandelan Kauh
4
Banjar Adat Pabean
Lingkungan Dinas Pekandelan Kauh
5
Banjar Adat Kesumajati
Lingkungan Dinas Dangin Tangluk
6
Banjar Adat Dangin Tangluk
Lingkungan Dinas Dangin Tangluk
7
Banjar Adat Dajan Tangluk
Lingkungan Dinas Pekandelan
8
Banjar Adat Abian Tubuh
Lingkungan Dinas Pekandelan
9
Banjar Adat Kebonkuri Lukluk
Lingkungan DInas Kebonkuri Kaja
10
Banjar Adat Kebonkuri Mangku
Lingkungan Dinas Kebonkuri Kawan
11
Banjar Adat Kebonkuri Tengah
Lingkungan Dinas Kebonkuri Kaja
12
Banjar Adat Kebonkuri Klod
Lingkungan Dinas Kebonkuri
13
Banjar Adat Buana Anyar
Lingkungan Dinas Buana Anyar
(Sumber: PLPBK Kelurahan Kesiman, 2010)
73
4.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman Musrenbang merupakan sebuah cara pandang baru dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Sebagai sebuah sistem perencanaan pembangunan yang baru berkembang beberapa tahun setelah bergulirnya era reformasi tentu pelaksanaan Musrenbang di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Musrenbang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Sumpeno, 2011: 227). Berpijak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yakni pada Pasal 1 Ayat (21) menyatakan bahwa, Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa memiliki landasan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11), yang menyatakan Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di desa untuk menyepakati rencana dan program pembangunan di desa selama satu tahun. Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan Musrenbang disusun panduan penyelenggaraan Musrenbang yang dijabarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga penyelenggaraan
74
Musrenbang dapat menghasilkan program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Implementasi pelaksanaan program dalam Musrenbang desa pada akhirnya memang harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerjemahan program-program menjadi proyek dan pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar dilaksanakan setiap tahun pada akhir tahun di bulan Oktober. Berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat diungkap dalam forum ini secara langsung oleh masyarakat. Dalam mendukung suksesnya pembangunan dan pelaksanaan program dan rencana kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat semata namun peranan pihak swasta harus juga turut serta terlibat. Pembangunan tidak akan berjalan dan bergerak maju jika pemerintah, masyarakat dan swasta tidak bersatu dan berperan bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu keterlibatan swasta dalam mendukung program dan rencana kegiatan dalam Musrenbang merupakan hal yang mutlak dilakukan. 4.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang Desa Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pada sebuah organisasi pemerintahan diperlukan adanya landasan hukum yang mendukung terselenggaranya seluruh hal untuk mendukung kesuksesan program. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa. Salah satunya
75
adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjabarkan lebih detail mengenai kedudukan pemerintahan desa dalam otonomi daerah termasuk kewajiban desa dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya. Khusus bagi Musrenbang desa diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Rencana kerja dan pembangunan tersebut tentunya harus didukung oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Untuk itu pada setiap RPJM maupun RKP Desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Landasan hukum yang dipergunakan dalam menunjang penyusunan APB Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
76
4.2.2 Tujuan dan Capaian Musrenbang Desa Musrenbang sebagai sebuah perencanaan yang bersumber dari masyarakat memiliki tujuan dan hasil capaian yang diharapkan dimasa yang akan datang. Tentunya tujuan Musrenbang Desa ini akan disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masing-masing desa. Seperti halnya desa lainnya di Indonesia, Kelurahan Kesiman sebagai sebuah bagian kecil instansi pemerintahan tingkat desa memiliki tujuan dan capaian dalam kegiatan Musrenbang Desa. Tujuan Musrenbang desa yaitu: 1. Menentukan dan menyepakati prioritas masalah/kebutuhan dalam kegiatan pembangunan desa yang akan dijadikan RKP Desa (Djohani, 2008: 5), dengan prioritas sebagai berikut: o Prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri serta dibiayai melalui dana swadaya masyarakat desa. o Prioritas kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kota atau sumber dana lainnya. o Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kota atau APBD provinsi. 2. Menentukan dan menyepakati Tim Delegasi desa yang bertugas untuk menjelaskan permasalahan yang ada di desa untuk diajukan dalam forum
77
Musrenbang kecamatan selanjutnya untuk dijadikan sebagai program pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya. Sementara capaian Musrenbang desa (Djohani, 2008: 5) yaitu: 1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP Desa, pada anggaran tahun yang direncanakan. 2. Daftar prioritas permasalahan desa untuk diajukan pada forum yang lebih tinggi yakni Musrenbang kecamatan. 3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan menjadi perwakilan desa di tingkat Musrenbang kecamatan. 4. Berita Acara Musrenbang desa. 4.2.3 Hirarki dan Alur Perencanaan di Kelurahan Kesiman Dalam prosesnya penyelenggaraan kegiatan perencanaan desa di Kelurahan Kesiman merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015).
78
Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kecamatan
RPJMD
Forum SKPD
Renstra SKPD
Musrenbang Kota
Rancangan Renja SKPD
RKPD RPAPBD APBD Penjabaran APBD Gambar 4. 2 Hirarki Perencanaan di Kelurahan Kesiman Sumber: Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015)
Melihat implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di Kelurahan Kesiman tidak sepenuhnya berasal dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Akan tetapi terdapat masukan dari SKPD terkait untuk menyelaraskan program-program dari Renja maupun Renstra pemerintah. Oleh karena itu perencanaan tersebut tidak murni bersifat bottom up planning namun juga terdapat kombinasi dari top down planning. Pendekatan bottom up planning dapat dilihat pada mekanisme Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga berlanjut pada Musrenbang Kota. Sementara pendekatan top down planning dapat dilihat pada mekanisme RPJMD, Renstra SKPD hingga Rancangan Renja SKPD. Kedua pendekatan sistem tersebut
79
digabungkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk diselaraskan disesuaikan dengan prioritas serta kebutuhan anggaran yang dimiliki pemerintah. Selanjutnya setelah melalui evaluasi serta proses rencana perubahan keseluruhan rencana tersebut diterjemahkan pada APBD untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran. 4.2.4 Input dan Output Musrenbang Desa Penyelenggaraan Musrenbang desa membutuhkan
masukan materi/data/
informasi antara lain, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015): 1. Dokumen RPJM Kelurahan. 2. Usulan pembangunan dari (kepala lingkungan/banjar atau per sektor urusan pembangunan). 3. Hasil RKP desa tahun yang telah berjalan maupun yang sedang berjalan. 4. Draf rancangan awal RKP desa yang direncanakan. 5. Program prioritas masing-masing SKPD dan daerah. 6. Program daerah dan nasional yang masuk ke desa. Seluruh kegiatan dan proses dari Musrenbang desa akan menghasilkan dokumen-dokumen antara lain, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015): 1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang kemudian menjadi lampiran dari SK Lurah atau peraturan Lurah tentang RKP Desa. 2. Berita Acara Musrenbang desa 3. SK Lurah untuk Tim Delegasi desa
80
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). 4.2.5 Peserta Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman Dalam penyelenggaraan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman melibatkan seluruh anggota masyarakat Kelurahan Kesiman, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015). Hal ini dikarenakan forum ini merupakan forum milik masyarakat untuk mengutarakan pendapat dan mengakomodasi kepentingan masyarakat sendiri. Untuk lebih dapat mengoptimalkan proses penjaringan aspirasi masyarakat, peserta Musrenbang desa akan lebih ideal jika diikuti oleh berbagai komponen masyarakat yakni individu atau kelompok, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015): o Keterwakilan wilayah (banjar/ kepala lingkungan). o Keterwakilan berbagai sektor dan komponen masyarakat (ekonomi/swasta, pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, agama, lingkungan). o Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua). o Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat/bendesa, kelompok marjinal). o Keterwakilan unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, aparat kecamatan serta SKPD terkait). o Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam kebijakan pembangunan desa.
81
Setiap peserta dalam Musrenbang desa berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan Musrenbang hingga pengambilan keputusan. Peserta Musrenbang akan memaparkan kondisi dan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat. Selain itu peserta Musrenbang desa harus terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari peserta Musrenbang desa lainnya, sehingga musyawarah ini benar-benar menjadi forum milik masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa. Walaupun seluruh warga desa berhak berpartisipasi dalam Musrenbang desa, namun terdapat beberapa kriteria yang sebaiknya disampaikan ketika dilaksanakan Musrenbang desa. Peserta Musrenbang desa harus menjunjung prinsip-prinsip musyawarah dan dapat menghargai pendapat masing-masing peserta, mendahulukan kepentingan bersama dan mendukung keberpihakan terhadap kaum marjinal. Musrenbang desa tidak hanya forum pertemuan masyarakat semata, namun peserta Musrenbang desa agar turut serta mengumpulkan dan mempelajari materi dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang desa (Dirjen Cipta Karya, 2008: 20). Selain itu peserta Musrenbang desa harus memiliki kepekaan terhadap berbagai isu-isu dalam pembangunan dan yang terpenting memahami kebijakan, aturan serta program-program pemerintah yang menyangkut pembangunan desa, sehingga peserta Musrenbang desa merupakan peserta yang turut aktif serta menghasilkan program pembangunan yang diharapkan masyarakat.
82
4.2.6 Tahapan dan Proses Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman Musrenbang desa sebagai sebuah forum bersama masyarakat desa di Kelurahan Kesiman memiliki tahapan kegiatan. Berbeda dengan kegiatan Musrenbang di wilayah lain, tahapan Musrenbang di Kelurahan Kesiman berangkat dari sangkep krama banjar, yang dilanjutkan pada tahapan membawa aspirasi dari lingkup banjar adat menuju lingkungan dinas, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015). Terdapat tiga tahapan dalam kegiatan Musrenbang desa yakni: tahapan pra Musrenbang desa, tahapan pelaksanaan Musrenbang desa, dan tahapan pasca Musrenbang desa. a. Tahapan Pra Musrenbang Desa 1. Membentuk organisasi dalam Musrenbang, terdiri dari kegiatan: o Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) o Membentuk Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM o Masyarakat masing-masing banjar adat mengundang kepala lingkungan yang menaungi banjar tersebut untuk menghadiri sangkep banjar membahas usulan yang akan dibawa pada Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Serta sekaligus menunjuk kepala lingkungan sebagai delegasi dari masing-masing wilayah lingkungan. 2. Pengkajian desa secara oleh tim pemandu, terdiri dari kegiatan: o Penelusuran potensi, permasalahan dan kondisi desa (per banjar/ lingkungan dan per sektor pembangunan). o Menyusun data potensi, permasalahan, kondisi oleh tim pemandu. 3. Penyusunan draf Rancangan RKP Desa, terdiri dari kegiatan:
83
o Review dokumen RPJM Desa dan hasil kajian partisipatif yang telah disusun oleh TPM dan Tim Pemandu. o Kajian dokumen/data kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu. o Penyusunan draf Rancangan RKP Desa dengan mengacu pada kajian dokumen/data kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM, Tim Pemandu serta usulan program pembangunan yang dibawa dari forum sangkep banjar oleh masing-masing kepala lingkungan. b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa 1. Pembukaan acara Musenbang, dipandu oleh pembawa acara dengan rincian agenda kegiatan: o Pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa. o Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM). o Sambutan dari Lurah sekaligus pembukaan kegiatan Musrenbang selanjutnya doa bersama. 2. Penjelasan dan diskusi oleh narasumber/diskusi panel sebagai masukan Musrenbang: o Penjelasan dari masing-masing bidang pembangunan di tingkat Kelurahan dan pemaparan kepala lingkungan tentang deskripsi permasalahan
masing-masing
wilayah dan
tiap
satuan
bidang
pembangunan desa dari hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
84
o Pemaparan Lurah mengenai: (a) hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan, (b) kerangka prioritas program pembangunan menurut RPJM desa, (c) informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang direncanakan. o Pemaparan pihak kecamatan, SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan. o Tanggapan dan diskusi bersama masyarakat. 3. Pemaparan draf Rancangan RKP Desa oleh TPM disertai dengan tanggapan dan pengecekan oleh peserta Musrenbang. 4. Perjanjian kesepakatan program prioritas disertai dengan rencana anggaran per bidang isu. 5. Pembentukan Tim Delegasi Desa yang akan mewakili desa di tingkat kecamatan. 6. Penutup disertai dengan penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/Tim Pemandu. c. Tahapan Pasca Musrenbang Desa 1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK Lurah untuk Tim Delegasi Desa, (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan, (3) penyusunan RKP Desa hingga dibuat SK Lurah.
85
2. Pembekalan Tim Delegasi Desa oleh TPM dan Tim Pemandu agar menguasai data dan informasi serta penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa Tim Delegasi ke Musrenbang kecamatan, penguatan wawasan dan kemampuan lain untuk dapat meyakinkan pada saat mengikuti Musrenbang kecamatan (wawasan, teknik komunikasi dan presentasi). 3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
Gambar 4. 3 Situasi Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman, 2013
Untuk mempermudah pemahaman mengenai tahapan, proses, dan input/output dalam penyelenggaraan Musrenbang desa di kelurahan Kesiman, berikut akan disajikan pada Tabel 4.2 diagram tahapan proses Musrenbang di kelurahan Kesiman.
86
Tabel 4. 2 Tahapan dan Proses Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman
Tahapan Pra Musrenbang
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang
Tingkat Kelurahan Pembentukan TPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Terdiri dari 3 orang diketuai oleh Sekretaris Kelurahan dan anggota staf Kelurahan Membentuk Tim Pemandu (TP)
Review RPJM Desa Penyusunan draf RKP Desa
Pembentukan TP (Tim Pemandu Musrenbang) Terdiri dari tokoh masyarakat dan profesional yang mengerti potensi dan kondisi desa Menyusun data potensi, permasalahan dan kondisi tiap wilayah
Pemaparan Lurah evaluasi RKP Desa Pemaparan RPJM Desa Pemaparan ADD Desa Pemaparan draft RKP Desa oleh TPM Pemaparan potensi dan permasalahan oleh Tim Pemandu
Pemaparan SKPD Kecamatan Prioritas dan program pembangunan Kecamatan
Diskusi Panel yang diikuti seluruh peserta Musrenbang
Usulan program pembangunan oleh Kepala Lingkungan
Program prioritas pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
Pembentukan Tim Delegasi Desa oleh TPM dan TP yang akan mewakili program prioritas di Musrenbang Kecamatan
Tingkat Banjar/ Lingkungan Dinas Penjaringan aspirasi dan usulan program pembangunan melalui sangkep banjar Menunjuk Kepala Lingkungan sebagai delegasi Musrenbang
Tahapan Pasca Musrenbang
Pemaparan program oleh satuan bidang pembangunan
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman
87
4.2.7 Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa prinsipprinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta, TPM, maupun Tim Pemandu. Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun forum musyawarah yang transparan, terbuka serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015). 1. Prinsip kesetaraan, seluruh peserta Musrenbang desa memiliki kedudukan yang sama dan setara dalam berbicara, mengemukakan pendapat serta dihargai walaupun terjadi perbedaan pendapat. 2. Prinsip musyawarah, seluruh peserta Musrenbang memiliki keberagaman latar belakang baik dari tingkat pendidikan, status sosial/ekonomi, jenis kelamin, kelompok usia, maupun jenis kelamin. 3. Prinsip
anti
dominasi,
pada
penyelenggaraan
Musrenbang
tidak
diperkenankan ada kelompok ataupun individu yang memaksakan kehendak dan pendapat pribadi, sehingga dapat mendominasi keputusan-keputusan yang dibuat. 4. Prinsip keberpihakan, pada pelaksanaan Musrenbang diupayakan untuk mendorong kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan dan posisi marjinal untuk mengungkapkan aspirasi dan pendapatnya. Kelompok tersebut terutama golongan miskin, perempuan dan generasi muda.
88
5. Prinsip anti diskriminasi, seluruh masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan Musrenbang, tidak terkecuali kelompok marjinal dan perempuan. 6. Prinsip pembangunan desa secara holistik, Musrenbang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukanlah kegiatan kelompok tertentu saja. 4.3 Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa Kelurahan Kesiman Untuk mengetahui program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman perlu dilakukan studi terhadap Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa selama lima tahun terakhir. Hal tersebut dilakukan untuk melihat keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan serta jenis program dalam Musrenbang. Adanya pembangunan yang telah dilaksanakan akan membawa implikasi pada pembangunan spasial baik yang diakibatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. 4.3.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 Pada tahun anggaran 2010-2011 program kegiatan pembangunan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik pada tahun anggaran ini sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan dan perbaikan infrastruktur yang telah mengalami kerusakan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.
89
Tabel 4. 3 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 No.
Nama Kegiatan
Lokasi
Output/Keluaran
Volume
Anggaran (APBD
Keterangan
Kota) 1 2 3 4
Pembuatan kios Pasar Yadnya (9) unit: 3
Kelurahan
Peningkatan
x 3.5 m.
Kesiman
ekonomi
Pelebaran jembatan di Jalan Sedap
Kelurahan
Kelancaran akses
Malam Banjar Abiantubuh.
Kesiman
transportasi
Pemasangan lampu penerangan jalan
Kelurahan
Penerangan Malam
(Jalan Anyelir Gang Rama).
Kesiman
Hari
Peninggian senderan sungai/got (Jalan
Kelurahan
Memperlancar
Sedap Malam Gang Cempaka dan Gang
Kesiman
Arus Air
Penggelontoran got (Jalan Turi II,
Kelurahan
Memperlancar
Banjar Cerancam).
Kesiman
Arus Air
Pembuatan jembatan Gang Titi Batu
Kelurahan
Kelancaran akses
(Jalan Sedap Malam Gang Titi Batu).
Kesiman
transportasi
Pembuatan Tapal Batas Lingkungan
Kelurahan
Batas fisik
(Lingkungan Kebonkuri)
Kesiman
lingkungan lebih
94.5 m2
Rp. 139.000.000,00
Dinas PU
36 m2
Rp.400.000.000,00
Dinas PU
5 Unit
Rp. 15.000.000,00
DKP
100 m
Rp. 650.000.000,00
Dinas PU
110 m2
Rp. 55.000.000,00
Dinas PU
1 unit
Rp. 250.000.000,00
Dinas PU
1 unit
Rp. 40.000.000,00
Dinas PU
1 unit
Rp. 30.000.000,00
Kesbangpolin
Seruni). 5 6 7
jelas 8
Sosialisasi undang-undang (perda) ke
Kelurahan
Pemahaman
masyarakat
Kesiman
peraturan
mas
masyarakat Total Anggaran Tahun Anggaran 2010-2011 Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2010
Rp. 1.579.000.000,00
90
Jika dilihat daftar program kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 20102011 terdapat delapan program kegiatan pembangunan yakni tujuh program pembangunan yang bersifat fisik, dan satu program pembangunan non fisik. Seluruh program kegiatan pembangunan tersebut memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 1.579.000.000,00. Dari keseluruhan program kegiatan pembangunan fisik tersebut, terdapat program pembangunan yang merupakan pengadaan infrastruktur baru dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada Tabel 4.3 sebagian besar anggaran pada program kegiatan pembangunan tahun 2010-2011 diperuntukkan pembangunan fisik. Sementara untuk program pembangunan yang bersifat pembangunan non fisik lebih sedikit persentasenya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada pembangunan fisik memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 1.549.000.000,00, sedangkan untuk pembangunan non fisik memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Jika dihitung dalam persentase anggaran dapat kita lihat diagram pada Gambar 4.4 di bawah ini. 1.8%
Pembangunan Fisik
98.2%
Pembangunan Non Fisik
Gambar 4. 4 Persentase Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2010-2011
91
Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa pembangunan fisik memiliki persentase yang lebih besar dari pembangunan non fisik, pembangunan fisik memiliki persentase yakni 98.2 persen sedangkan pembangunan non fisik hanya memiliki persentase sebesar 1.8 persen. Melihat pada data yang diperlihatkan pada Gambar 4.4 bahwa kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur fisik memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dari pembangunan non fisik. Jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan, pembiayaan kegiatan program, porsi anggaran terbesar berada pada usulan program peninggian senderan sungai/got Jalan Sedap Malam Gang Cempaka dan Gang Seruni yakni Rp.650.000.000,00 dengan persentase anggaran sebesar 41 persen. Kemudian porsi anggaran terbesar kedua ditempati oleh usulan pelebaran jembatan di Jalan Sedap Malam Banjar Abiantubuh dengan nilai anggaran sebesar Rp.400.000.000,00 atau dengan persentase sebesar 25 persen. Selanjutnya porsi anggaran terbesar ketiga ditempati usulan pembuatan Jembatan Jalan Sedap Malam Gang Titi Batu (16 persen) sebesar Rp.250.000.000,00, kemudian pembuatan kios Pasar Yadnya 9 unit (9 persen) yakni sebesar Rp.139.000.000,00, penggelontoran got (3.5 persen), pembuatan tapal batas lingkungan (2.5 persen), kemudian program sosialisasi undang-undang dan peraturan kepada masyarakat (2 persen) dan terakhir program pemasangan lampu penerangan jalan (1 persen). Gambaran persentase porsi usulan program dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 4.5.
92
3% 2%
Pembuatan kios Pasar Yadnya 9%
13% 4% 26%
42%
1%
Pelebaran jembatan di Jl Sedap Malam Pemasangan lampu penerangan jalan Peninggian senderan sungai/got Penggelontoran got Pengaspalan Jl Sedap Malam III Gg Ratna Pembuatan Tapal Batas Lingkungan Sosialisasi undang-undang (perda) ke masyarakat
Gambar 4. 5 Persentase Program Berdasarkan Pembiayaan Kegiatan 2010-2011
Sementara itu untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman pada tahun 2010-2011 diserahkan pada Dinas PU, Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan/DKP. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh program pada tahun 2010-2011 merupakan program dan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga diperlukan bantuan dari tenaga teknis dinas terkait.
93
Gambar 4. 6 Pemetaan Program Musrenbang 2010-2011 Sumber: Diolah dari berbagai sumber
94
4.3.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 Program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2011-2012 lebih memprioritaskan
pembangunan
infrastruktur
fisik.
Program
dan
kegiatan
pembangunan pada tahun 2011-2012 antara lain pemavingan jalan lingkungan, pengaspalan, penggelontoran got dan sungai, pemasangan lampu penerangan jalan dan pembuatan senderan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.
95
Tabel 4. 4 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 No.
Nama Kegiatan
Lokasi
1.
Pemavingan (Jl. Turi, Gg. Batur, Gg. Buntu,
Kelurahan
Gg. Taman; Jl. Sedap Malam No. 24 dan
Kesiman
Output/Keluaran
Volume
Anggaran (APBD Kota)
Keterangan
Kenyamanan pejalan kaki
6.051 m2
Rp. 553.651.000,00
Dinas PU
4670 m2
Rp. 268.237.500,00
Dinas PU
19A, Gg. Sandat, Gg. Sandat I, Gg. Mawar, Gg. Seruni, Gg. Seruni IV, Gg. Cempaka, Gg. Cempaka I; Jl. WR Supratman Gg. Gunung Kawi) 2.
Pengaspalan (Jl. Turi Gg. Sari, Gg. Buaji,; Jl.
Kelurahan
Kenyamanan pengguna
WR Supratman Gg. Zambex I, Gg. Zambex
Kesiman
jalan
Jl. Turi, Jl. Sedap Malam utara, Jl. Randu, Jl.
Kelurahan
Memperlancar saluran air
5130 m2
Rp. 238.520.000,00
Dinas PU
Sokasati, Jl. Akasia XVI, Jl. Kroya, Br. Dauh
Kesiman
Penerangan malam hari
10 unit
Rp. 50.000.000,00
DKP
Kelurahan
Untuk pengamanan tanah
75 m
Rp. 1.000.000.000,00
Dinas PU
Kesiman
aset sekolah dan keamanan
II; Jl. Surabi Gg. Surabi I; Jl. Ratna Selatan) 3.
Penggelontoran Got dan Sungai (Sepanjang
Tangluk dan Lingkungan Kebonkuri Tengah) 4.
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Kelurahan
(Sebelah timur Pasar Yadnya, Jl. Sedap
Kesiman
Malam Gg. Cempaka I, Jl. Ratna Selatan) 5.
Senderan (SD N 9 Kesiman)
siswa Total Anggaran Tahun Anggaran 2011-2012 Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2011
Rp. 2.110.408.500,00
96
Berdasarkan data daftar program kegiatan pembangunan tahun anggaran 20112012 terdapat lima usulan program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbang desa tahun 2011. Kelima usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 2.110.408.500,00. Setiap program dan kegiatan pembangunan memiliki besaran nilai anggaran yang berbeda yang didasarkan pada jenis kegiatan pembangunan serta volume pekerjaan yang diusulkan. Kelima usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur fisik, baik yang bersifat pengadaan maupun pemeliharaan dan perbaikan. Jika diperhatikan besaran total anggaran yang diusulkan pada tahun anggaran 2011-2012, terdapat kenaikan total anggaran yang diusulkan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Jumlah kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp. 531.408.500,00. Kenaikan anggaran pada tahun ini berkisar 33,6 persen dari nilai total anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan nilai total anggaran pada tahun ini dari tahun sebelumnya cukup signifikan. Prioritas pembangunan pada tahun anggaran ini masih sama dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yakni pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari tahun anggaran 2011-2012, pada tahun anggaran ini fokus dan prioritas pembangunan antara perbaikan dan pengadaan infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat cukup berimbang porsinya.
97
Berdasarkan data pada Tabel 4.4 di atas, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan antara lain: a) Pemavingan gang, b) Pengaspalan jalan lingkungan, dan c) Penggelontoran got dan sungai. Selain itu program pembangunan yang bersifat pengadaan infrastruktur baru adalah: a) Pemasangan lampu penerangan jalan dan b) Pembuatan senderan. Persentase perbandingan perbaikan dan pengadaan infrastruktur pada tahun anggaran 20112012 dapat dilihat pada diagram di Gambar 4.7.
Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur 49.7% 50.3%
Pengadaan Infrastruktur Baru
Gambar 4. 7 Persentase Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur 2011-2012
Melihat Gambar 4.7 tampak bahwa persentase perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada dibandingkan dengan pengadaan infrastruktur baru memiliki porsi anggaran yang hampir sama besar. Akan tetapi persentase pengadaan infrastruktur baru tetap lebih sedikit yakni 49,7 persen, sedangkan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebesar 50,3 persen. Dari data yang disajikan, dapat digambarkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru sangat diperlukan.
98
Sementara itu jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan, program pembangunan senderan di SD Negeri 9 Kesiman memiliki jumlah anggaran yang paling besar yakni Rp. 1.000.000.000,00 dengan persentase sebesar 48 persen dari total anggaran. Porsi anggaran terbesar selanjutnya diisi oleh program pemavingan jalan lingkungan yang memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 553.651.000,00 atau sebesar 26 persen dari total anggaran. Kemudian porsi anggaran ditempati oleh program pengaspalan jalan (13 persen), penggelontoran got dan sungai (11 persen) dan pemasangan lampu penerangan jalan (2 persen). Gambaran persentase program dalam bentuk diagram pada Gambar 4.8. Pemavingan jalan lingkungan
2%
26%
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorong Pengaspalan
48% 11% 13%
Pembangunan Senderan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Gambar 4. 8 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2011-2012
Dalam pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman hampir seluruhnya ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota, kecuali untuk program pengadaan lampu penerangan jalan yang prosesnya ditujukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Diharapkan melalui ikut sertanya SKPD terkait dalam pengelolaan usulan program kegiatan ini, dapat memberikan masukan
99
terhadap permasalahan dan penanganan usulan. Terutama yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik yang membutuhkan tenaga ahli teknis terkait. Rp1,200,000 Rp1,000,000 Rp800,000
Rp600,000 Rp400,000 Rp200,000 Rp-
Dalam Ribu
Pemavingan jalan lingkungan
Penggelontor an sungai, salura n drainase/gor ong-gorong
Rp553,651
Rp238,520
Pengaspalan
Pembanguna n Senderan
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Rp268,237
Rp1,000,000
Rp50,000
Gambar 4. 9 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2011-2012
100
Gambar 4. 10 Pemetaan Program Musrenbang 2011-2012 Sumber: Diolah dari berbagai sumber
101
4.3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 Program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan di Kelurahan Kesiman pada tahun anggaran 2012-2013 meliputi berbagai bidang urusan. Beberapa diantaranya adalah bidang urusan pendidikan, bidang urusan pekerjaan umum, serta bidang urusan kearsipan. Program-program tersebut merupakan usulan dalam kegiatan Musrenbang desa di tahun 2012. Selanjutnya pada Tabel 4.5 akan diperlihatkan lebih jelas mengenai daftar program pembangunan tahun 2012-2013.
102
Tabel 4. 5 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 No.
Nama Kegiatan
Lokasi
Output/ Keluaran
Volume
Anggaran (APBD
Keterangan
Kota) Bidang urusan Pendidikan 1
2
3
Peninggian Pagar SD No. 13 Kesiman
Kelurahan
Kenyamanan Belajar
-
Rp. 31.073.000,00
Disdikpora
Bidang urusan Pekerjaan Umum
Kesiman
Mengajar
Rehab gedung Kantor Lurah Kesiman
Kelurahan
Memberikan pelayanan
400 m2
Rp. 700.000.000,00
Dinas PU
Kesiman
kepada masyarakat
Pengaspalan jalan lingkungan Jl. Turi II
Kelurahan
Memperlancar arus lalu
250 m2
Rp. 190.000.000,00
Dinas PU
gg Batur
Kesiman
lintas dan memudahkan para
Memperlancar arus air
650 m
Rp. 97.500.000,00
Dinas PU
112 m
Rp. 821.457.000,00
Dinas PU
1 unit
Rp. 18.500.000,00
Badan
pejalan kaki 4
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya,
Kelurahan
Jl. Kembang Matahari (timur jalan), Jl.
Kesiman
WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman 5
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman
Kelurahan
Kenyamanan Belajar
Jl. Turi Gg. Girisa, Lingkungan Br.
Kesiman
Mengajar
Bidang urusan Kearsipan
Kelurahan
Memperlancar pendataan/
Komputer dengan basis kepustakaan
Kesiman
mengklasifikasi buku-buku
Ujung
6
Kearsipan Daerah
Total Anggaran Tahun Anggaran 2012-2013 Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2012
Rp. 1.858.530.000,00
103
Melihat pada Tabel 4.5 daftar program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2012-2013, terdapat enam usulan program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.858.530.000,00. Keenam dari program pembangunan tersebut merupakan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Hal tersebut terlihat dari jenis program pembangunan yang diusulkan lebih kepada perawatan infrastruktur secara berkala, yakni penggelontoran got dan perbaikan-perbaikan senderan serta pengadaan fasilitas penunjang lainnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, sebagian besar pos anggaran pada daftar program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2012-2013 diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan perawatan infrastruktur secara berkala yakni lima program kegiatan. Sedangkan pos anggaran lainnya lebih pada pengadaan komputer untuk arsip. Dilihat dari data yang telah diperoleh, anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp. 1.840.030.000,00, sementara untuk pengadaan sistem komputer sebesar Rp. 18.500.000,00. Identifikasi persentase program dan kegiatan fisik dan non fisik dapat dilihat pada Gambar 4.11. 1%
Pembangunan Fisik
Pembangunan Non Fisik 99%
Gambar 4. 11 Persentase Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2012-2013
104
Pada Gambar 4.11 menunjukkan bahwa persentase pembangunan fisik sangat besar yakni 99 persen, sedangkan pembangunan non fisik hanya berada pada angka 1 persen. Hal tersebut berindikasi bahwa pada tahun anggaran masyarakat masih memprioritaskan pembangunan pada pembangunan fisik seperti perbaikan got, jembatan, senderan, serta rehabilitasi dan perbaikan fasilitas pelayanan publik. Sementara untuk pengadaan sistem komputer dengan basis kepustakaan dimasukkan dalam program prioritas, namun memiliki jumlah anggaran yang tidak begitu besar sehingga persentase menunjukkan angka yang relatif kecil. Bidang Kearsipan 1%
Bidang Pendidikan 1% Bidang Pendidikan
Bidang Pekerjaan Umum 98%
Bidang Pekerjaan Umum Bidang Kearsipan
Gambar 4. 12 Persentase Per Bidang Urusan Pembangunan 2012-2013
Sedangkan jika dilihat dari bidang kegiatan urusan pembangunan, bidang urusan pekerjaan umum memiliki porsi anggaran yang paling besar yakni 98 persen. Hal tersebut terlihat dari jumlah anggaran yang diusulkan untuk bidang pekerjaan umum yakni sebesar Rp. 1.840.030.000,00. Dalam hal ini tanggung jawab pengelolaan kegiatan pembangunan dari usulan ini diserahkan pada SKPD terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum Kota.
105
Sementara itu untuk bidang urusan program kegiatan lainnya yakni bidang pendidikan memiliki persentase porsi anggaran 1,5 persen. Nilai anggaran yang diusulkan pada bidang urusan program tersebut Rp. 31.073.000,00. Selain itu pada bidang urusan pendidikan terdapat hal yang cukup menarik yaitu usulan program kegiatan adalah peninggian pagar SD Negeri 13 Kesiman. Usulan tersebut merupakan program kegiatan yang bersifat perawatan dan rehabilitasi infrastruktur fisik, namun dalam tanggung jawab pengelolaan kegiatan pembangunan dari usulan ini diserahkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Salah satu usulan kegiatan yang bersifat pengadaan barang yang bersifat non fisik yakni pengadaan komputer dengan basis kepustakaan yang dimasukkan dalam bidang urusan kearsipan. Nilai anggaran pada bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 18.500.000,00 atau jika dilihat melalui persentase usulan anggaran adalah sebesar 0,5 persen. Sedangkan untuk pengelolaan usulan program bidang kearsipan diserahkan pada Badan Kearsipan Daerah. Rp900,000 Rp800,000 Rp700,000 Rp600,000 Rp500,000 Rp400,000 Rp300,000 Rp200,000 Rp100,000 Rp-
Dalam Ribu
Peninggia n Pagar SD No. 13 Kesiman
Rehab gedung Kantor Lurah Kesiman
Pengaspal an jalan lingkungan
Penggelon toran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kemban…
Pembangu nan senderan SD 9 Kesiman…
Komputer dengan basis kepustaka an
Rp31,073
Rp700,000
Rp190,000
Rp97,500
Rp821,457
Rp18,500
Gambar 4. 13 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2012-2013
106
Gambar 4. 14 Pemetaan Program Musrenbang 2012-2013 Sumber: Diolah dari berbagai sumber
107
4.3.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 Program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2013-2014 sebagian besar meliputi bidang kegiatan infrastruktur. Beberapa diantaranya adalah perbaikan saluran got/irigasi, trotoar, peningkatan jalan lingkungan, serta rehabilitasi gedung perkantoran. Dilihat dari daftar usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut terlihat beberapa program yang merupakan program pembangunan yang telah diusulkan pada tahun anggaran 2012-2013, namun belum terealisasi sehingga diajukan untuk diusulkan kembali. Program dan kegiatan pembangunan tersebut tentunya telah melalui kesepakatan Musrenbang desa Kelurahan Kesiman. Sebagian besar usulan tersebut merupakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.6 pada halaman berikutnya.
108
Tabel 4. 6 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 No.
Nama Kegiatan
Lokasi
Output/ Keluaran
Volume
Anggaran (APBD
Keterangan
Kota) 1
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah Kesiman
2
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang Matahari (timur jalan), Jl. WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman, Jl Akasia XVI Perbaikan saluran irigasi/got (Jl. Pralina-Turi timur, Br. Ujung) Trotoarisasi (Jl. Kroya dan Jl. Sedap Malam)
3 4 5
6
7
Pemavingan Gang (Jl. Kroya, Jl WR Supratman Gg Gunung Kawi, Jl. Akasia Gg. Ratna IX, Gg Ratna XXII, Gg Buaji Agung, I, II, III, Jl. Sedap Malam Gg V, Gg Genjinga, Gg Cempaka, Gg Mawar, Gg Sandat I, Gg Seruni I, Gg Margot I, Gg Teratai, Gg Kamboja, Gg Teratai I, Gg Margot III, Gg Mekarsari, Gg Menuh). Peningkatan jalan lingkungan (Jl. Surabi Gg IV, Jl. Turi II Gg Batur, Gg Buaji, Jl. WR Supratman Gg Zambek III, Jl Akasia XVI A Jl. Sedap Malam III Gg. Ratna Selatan Ujung, Jl. Sedap Malam Gg Lavender, Gg. Sekar, Gg. Kembangsari, Gg. Dahlia, Gg. Melati, Gg. Gardenia, Gg. Gardenia I II III, Gg. Alamanda, Gg. Pucuk, Gg. Anggrek, Gg. Liva Diva Lampu Penerangan Jalan (Jl. Sedap Malam)
Kelurahan Kesiman Kelurahan Kesiman
Memberikan pelayanan kepada masyarakat Memperlancar arus air
400 m2
Rp. 900.000.000,00
650 m
Rp. 300.000.000,00
Dinas PU/DTRP Dinas PU
Kelurahan Kesiman Kelurahan Kesiman Kelurahan Kesiman
Memperlancar arus air
1000 m
Rp. 300.000.000,00
Dinas PU
Kenyamanan pejalan kaki Kenyamanan pejalan kaki dan keindahan gang
2500 m
Rp. 100.000.000,00
Dinas PU
2500 m
Rp. 400.000.000,00
Dinas PU
Kelurahan Kesiman
Kenyamanan pengguna jalan/gang
4500 m
Rp. 500.000.000,00
Dinas PU
Kelurahan Kesiman
Penerangan gang pada malam hari
7 titik
Rp. 30.000.000,00
DKP
Total Anggaran Tahun Anggaran 2013-2014 Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2013
Rp. 2.530.000.000,00
109
Berdasarkan data yang telah diungkapkan pada Tabel 4.6, terdapat tujuh usulan program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbang desa tahun anggaran 2013-2014. Ketujuh usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut bernilai sebesar Rp. 2.530.000.000,00, dengan ketentuan bahwa ketujuh usulan program kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat prioritas. Dari ketujuh usulan program
dan
kegiatan
pembangunan
tersebut
keseluruhannya
merupakan
pembangunan yang bersifat fisik. Jika dilihat dari total anggaran yang diusulkan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman tahun 2013-2014, terdapat kenaikan jumlah anggaran yang diusulkan dari tahun anggaran sebelumnya 2012-2013. Kenaikan usulan anggaran tersebut sebesar Rp. 671.470.000,00. Kenaikan tersebut cukup signifikan yakni sekitar 36,12 persen dari total anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya tambahan program prioritas pembangunan di Kelurahan Kesiman. Berdasarkan data yang diperoleh program dan kegiatan pembangunan yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan antara lain adalah: a) rehabilitasi gedung kantor Lurah Kesiman, b) penggelontoran got, c) perbaikan saluran irigasi/got, d) pemavingan gang dan e) peningkatan jalan lingkungan. Sementara program dan kegiatan pembangunan yang bersifat pengadaan baru adalah : a) trotoarisasi dan b) pengadaan lampu penerangan jalan. Identifikasi program dan kegiatan pembangunan
110
yang bersifat perbaikan/pemeliharaan dengan pengadaan dapat kita lihat pada diagram yang telah disajikan pada Gambar 4.15.
5%
Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengadaan Infrastruktur Baru 95%
Gambar 4. 15 Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur 2013-2014
Gambar 4.15 menunjukkan porsi atau persentase perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada lebih besar daripada pengadaan infrastruktur baru. Persentase perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebesar 94,8 persen sedangkan pengadaan infrastruktur baru hanya sekitar 5,2 persen. Dari data yang telah disajikan pada diagram tersebut dapat kita lihat bahwa program perbaikan infrastruktur yang sudah ada lebih diprioritaskan daripada program pengadaan infrastruktur yang baru. Jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan, program rehabilitasi kantor Lurah Kesiman memiliki rencana anggaran yang paling besar yakni 35 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00. Anggaran yang diusulkan pada program pembangunan ini naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 200.000.000,00. Selanjutnya persentase terbesar kedua adalah program peningkatan
111
jalan lingkungan yakni sebesar 20 persen dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00. Berikutnya program pembangunan yang memiliki persentase terbesar berturut-turut yakni program pemavingan gang sebesar 16 persen, diikuti oleh program penggelontoran got (12 persen), perbaikan saluran irigasi/got (12 persen), trotoarisasi (4 persen) dan pengadaan lampu penerangan jalan (1 persen). 1%
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah Kesiman Penggelontoran got
20% 35%
16%
4%
Perbaikan saluran irigasi/got Trotoarisasi Pemavingan Gang
12%
12%
Peningkatan jalan lingkungan Lampu Penerangan Jalan
Gambar 4. 16 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2013-2014
Sementara itu untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman pada tahun 2013-2014 hampir seluruhnya diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh program pada tahun 2013-2014 merupakan program dan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga diperlukan bantuan dari tenaga teknis dinas terkait. Khusus untuk usulan program rehabilitasi gedung kantor Lurah Kesiman, program tersebut pengelolaannya diserahkan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota.
112
Rp1,000,000.00 Rp900,000.00 Rp800,000.00 Rp700,000.00 Rp600,000.00 Rp500,000.00 Rp400,000.00 Rp300,000.00 Rp200,000.00 Rp100,000.00 Rp-
Rehabilitas i gedung Kantor Lurah Kesiman
Penggelon toran got
Perbaikan saluran irigasi/got
Trotoarisas i
Pemavinga n Gang
Peningkata n jalan lingkungan
Lampu Peneranga n Jalan
Dalam Ribu Rp900,000
Rp300,000
Rp300,000
Rp100,000
Rp400,000
Rp500,000
Rp30,000.
Gambar 4. 17 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2013-2014
113
Gambar 4. 18 Pemetaan Program Musrenbang 2013-2014 Sumber: Diolah dari berbagai sumber
114
4.3.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 Program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2014-2015 memiliki kesamaan prioritas dengan tahun anggaran sebelumnya 2013-2014, yakni samasama memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Program dan kegiatan pembangunan tersebut antara lain meliputi pemavingan jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan pengaspalan jalan. Jika dilihat jumlah usulan program pada tahun anggaran ini justru lebih sedikit dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Melihat usulan program dan kegiatan pembangunan pada tahun ini seluruhnya berupa pemeliharaan dan perawatan infrastruktur secara berkala. Untuk lebih jelas mengenai daftar program pembangunan tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.7 pada halaman selanjutnya.
115
Tabel 4. 7 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 No.
Nama Kegiatan
Lokasi
Output/ Keluaran
Volume
Anggaran (APBD
Keterangan
Kota) 1
Pemavingan Jl. Sedap Malam (Gg. Sandat I, Gg. Sandat, Gg. Cempaka I, Gg. Cempaka, Gg. Simantri)
Kelurahan Kesiman
Memperlancar kegiatan masyarakat
1400 m2
Rp. 175.000.000,00
Dinas PU
2
Penggelontoran sungai, saluran drainase/goronggorong (Br. Abiantubuh, Jl. Sedap Malam Br. Abiantubuh, Jl. WR Supratman perempatan Jl. Kroya, Jl. Randu Br. Abiantubuh)
Kelurahan Kesiman
Memperlancar arus air
2000 m2
Rp. 75.000.000,00
Dinas PU
3
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan Jl. Surabi, pengaspalan, Jl. WR Supratman Gg. Gunung Kawi)
Kelurahan Kesiman
Kenyamanan akses transportasi masyarakat
2300 m2
Rp. 2.715.000.000,00
Dinas PU
Total Anggaran Tahun 2014-2015 Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2014
Rp.2.965.000.000,00
116
Pada daftar usulan program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 20142015 di Tabel 4.7, terdapat tiga usulan program pembangunan yang telah diusulkan. Ketiga usulan dan program kegiatan pembangunan tersebut jika dijumlahkan bernilai sebesar Rp.2.965.000.000,00, dengan proporsi anggaran yang berbeda pada setiap program kegiatan pembangunan. Ketiga usulan program dan kegiatan pembangunan semuanya bersifat perbaikan dan pemeliharaan sarana infrastruktur fisik. Terdapat kenaikan jumlah anggaran yang diusulkan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman tahun 2014-2015, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2013-2014. Kenaikan jumlah anggaran pada tahun anggaran ini bernilai sebesar Rp.435.000.000,00, kenaikan anggaran pada tahun ini jika dihitung dalam persentase sebesar 14,6 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Kenyataan ini menjadi hal yang cukup menarik karena dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman
kenaikan
jumlah
anggaran
tiap
tahun
pada
program
kegiatan
pembangunannya. Berbeda dengan usulan total anggaran justru penurunan terlihat pada jumlah usulan program yang diajukan pada tahun 2014-2015. Pada tahun anggaran sebelumnya
jumlah
usulan
program
pembangunan
yakni
tujuh
program
pembangunan, sedangkan pada tahun anggaran 2014-2015 jumlah usulan program hanya tiga usulan. Selain itu terdapat pula perbedaan pada usulan program tahun sebelumnya, yakni tidak adanya program yang belum terealisasi yang dimasukkan kembali pada program anggaran tahun 2014-2015.
117
Jika dilihat pada data yang telah diuraikan pada Tabel 4.7, bahwa keseluruhan usulan program kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2014-2015 bersifat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah ada, antara lain: a) pemavingan jalan lingkungan, b) penggelontoran sungai, saluran drainase/goronggorong, c) pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan jalan). Masingmasing program dan kegiatan pembangunan memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan jenis program pembangunan serta volume pekerjaan. 2% 6%
Pemavingan jalan lingkungan Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorong
92%
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan)
Gambar 4. 19 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2014-2015
Berdasarkan Gambar 4.19 yang telah disajikan dapat dilihat program pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan Jalan Surabi dan Jalan WR Supratman Gang Gunung Kawi) memiliki persentase penggunaan anggaran yang paling besar yakni 92 persen. Jumlah anggaran yang diusulkan untuk program pembangunan ini adalah sebesar Rp. 2.715.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan volume pekerjaan dan jenis pekerjaan dari program pembangunan ini yakni pengaspalan dan pembuatan got yang cukup besar. Program pembangunan
118
selanjutnya adalah pemavingan jalan lingkungan di Jalan Sedap Malam (Gang Sandat I, Gang Sandat, Gang Cempaka I, Gang Cempaka, Gang Simantri) yang memiliki persentase sebesar 6 persen. Anggaran yang diusulkan pada program pembangunan ini adalah sebesar Rp. 175.000.000,00. Berikutnya untuk program pembangunan penggelontoran sungai, got dan gorong-gorong (Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap Malam, Jalan WR Supratman perempatan Jalan Kroya, Jalan Randu Banjar Abiantubuh) sebesar 2 persen, jumlah anggaran untuk program kegiatan pembangunan ini adalah Rp. 75.000.000,00. Rp3,000,000 Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000 Rp1,000,000 Rp500,000 Rp-
Dalam Ribu
Pemavingan jalan lingkungan
Penggelontora n sungai, saluran drainase/goro ng-gorong
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan)
Rp175,000
Rp75,000
Rp2,715,000
Gambar 4. 20 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2014-2015
Untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014-2015 seluruhnya diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota. Hal tersebut dikarenakan seluruh program pembangunan pada tahun anggaran ini bersifat pemeliharaan infrastruktur fisik. Pemeliharaan infrastruktur fisik tersebut memerlukan bantuan dari tenaga teknis dari dinas terkait.
119
Gambar 4. 21 Pemetaan Program Musrenbang 2014-2015 Sumber: Diolah dari berbagai sumber
120
4.3.5 Analisa Usulan Program Pembangunan Dari Tahun 2010-2014 Melihat pada data usulan program pembangunan yang telah ditampilkan pada bagian sebelumnya. Dapat digambarkan perkembangan usulan program dalam kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Berikut pada Gambar 4.22 akan disajikan grafik nilai anggaran usulan program dari tahun 2010 sampai 2014. Rp3,500,000 Rp3,000,000 Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000 Rp1,000,000 Rp500,000 RpDalam Ribu
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Rp1,579,000
Rp2,110,408
Rp1,858,530
Rp2,530,000
Rp2,965,000
Gambar 4. 22 Jumlah Anggaran Usulan Program Musrenbang Tahun 2010-2014
Berdasarkan grafik pada Gambar 4.22 menunjukkan bahwa secara umum setiap tahun terjadi kenaikan nilai anggaran usulan program pembangunan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan nilai anggaran sebesar Rp.251.878.000,00. Terjadinya penurunan jumlah usulan anggaran di tahun 2012 dikarenakan sebaran lokasi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebaran lokasi program di tahun 2011. Penurunan sebaran lokasi program disebabkan karena terjadi penurunan
121
realisasi pembangunan di tahun sebelumnya. Hal tersebut berimplikasi pada kecenderungan masyarakat untuk menurunkan jumlah usulan anggaran program pembangunan di tahun berikutnya. Sementara jika dilihat dari jumlah dan distribusi usulan program bahwa terjadi perkembangan jumlah dan distribusi usulan program dari tahun ke tahun. Pada Gambar 4.24 akan disajikan jumlah usulan program pembangunan dari tahun 20102014. 9
8 7 6 5 4 3 2
1 0 Series1
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
8
5
6
7
3
Gambar 4. 23 Jumlah Usulan Program Musrenbang dari Tahun 2010-2014
Pada Gambar 4.24 menunjukkan adanya dinamika pada jumlah usulan program. Pada tahun 2010 terdapat delapan usulan program kemudian turun menjadi lima usulan program di tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami kenaikan jumlah usulan program masing-masing enam dan tujuh usulan. Namun justru pada tahun 2014 terjadi penurunan usulan program menjadi hanya tiga
122
usulan. Penurunan jumlah usulan program di tahun 2014 yang cukup drastis terjadi karena keputusan masyarakat dalam Musrenbang untuk memfokuskan kegiatan pembangunan di satu lokasi, sehingga dapat dilihat pada tahun 2014 sebaran lokasi usulan program jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya kenaikan jumlah anggaran usulan program setiap tahun kecuali pada tahun 2012, menunjukkan bahwa terjadi optimisme di kalangan masyarakat dalam perencanaan usulan program melalui Musrenbang, Sudiantara (19 Oktober 2015). Hal ini meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan melalui mekanisme Musrenbang sudah berjalan dengan efektif. Walaupun berdasarkan jumlah usulan program terjadi dinamika dalam jumlah usulan program. Namun perlu dicatat bahwa sebaran usulan program pembangunan semakin merata ke berbagai wilayah di Kelurahan Kesiman. Terkecuali pada tahun 2014 terjadi perubahan paradigma sebaran lokasi usulan program yang justru menurun. Sebaran usulan program pembangunan dapat dilihat pada pemetaan program pembangunan dari tahun 2010 sampai 2014 pada bagian sebelumnya. Berdasarkan sebaran usulan program yang cukup merata di berbagai wilayah tersebut. Terlihat bahwa telah terjadi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang. Kondisi ini dapat
mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat
dapat
digolongkan pada tingkatan akses, yakni masyarakat memiliki kapasitas untuk masuk dalam ranah pemerintahan dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan menentukan
123
kebijakan
publik
(Sutoro,
2004:
152).
Masyarakat
tidak
hanya
sekadar
menyampaikan aspirasi dan kepentingan, tetapi juga masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi tingkatan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kesiman belum sampai pada level self control. Artinya masyarakat belum dapat melakukan penilaian kritis terhadap lingkungan dan pengambilan keputusan publik. Masih diperlukan peranan pemerintah sebagai pengendali yang diwujudkan melalui hadirnya tim SKPD dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang. Dari keseluruhan usulan program pembangunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, terdapat 19 program yang telah berhasil terealisasi. Realisasi program pembangunan dilaksanakan antara tahun 2011-2015. Program-program yang terealisasi tersebut seluruhnya merupakan program pembangunan yang bersifat fisik berupa perbaikan infrastruktur serta pengadaan infrastruktur baru. Keseluruhan program yang telah terealisasi tersebut tersebar di seluruh wilayah lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman. Sebagian besar telah dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran, namun terdapat realisasi program yang dilaksanakan dalam dua tahun anggaran. Untuk melihat lebih jelas, jenis program, tahun, volume dan persentase realisasi dapat dilihat pada Tabel 4.8.
124
Tabel 4. 8 Tabel Realisasi Program Kelurahan Kesiman Tahun 2011-2015
No.
Realisasi Program
Tahun
Lokasi
Volume Realisasi
Realisasi
Persentase Realisasi
1
Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Alamanda
2011
Lingkungan Kebonkuri Kelod
480 m2
100 %
2
Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Pakis
2011
Lingkungan Kebonkuri Kelod
420 m2
100 %
3
Pembangunan jembatan Banjar Abiantubuh
2012
Lingkungan Pekandelan
1 unit (36 m2)
100 %
4
Pengaspalan jalan WR Supratman gang Zambex I
2012
Lingkungan Dangin Tangluk
352 m2
100 %
5
Pemavingan jalan Sedap Malam gang Ratna
2012
Lingkungan Kebonkuri Kawan
3120 m2
100 %
6
Pemavingan gang Ratna X
2012
Lingkungan Kebonkuri Kawan
217.5 m2
100 %
7
Perbaikan dan Penggelontoran saluran irigasi Subak
2012
Lingkungan Buaji Anyar
1200 m
65 %
Pemavingan jalan Akasia XVI
2012
Lingkungan Buaji Anyar
4620 m2
100 %
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman jalan Turi gang
2013
Lingkungan Ujung
42 m
100 %
Buaji 8
9
Girisa, Lingkungan Banjar Ujung
10
Senderan Tukad Bindu
2013
Lingkungan Ujung
150 m
100 %
11
Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Sandat
2013
Lingkungan Kebonkuri Kaja
910 m2
100 %
125
12
Perbaikan dan Penggelontoran saluran irigasi Subak
2013
Lingkungan Buaji Anyar
1200 m
35 %
Buaji 13
Penggelontoran tukad Bindu
2014
Lingkungan Cerancam
160 m
100 %
14
Penataan taman telajakan Jalan Turi
2014
Lingkungan Pekandelan Kauh
400 m
100 %
15
Pengaspalan jalan Surabi gang II
2014
Lingkungan Pekandelan
660 m2
100 %
16
Pengaspalan jalan WR Supratman gang Zambex III
2014
Lingkungan Dangin Tangluk
384 m2
100 %
17
Pengaspalan gang Sari dan gang Buaji
2015
Lingkungan Cerancam
570 m2 dan 735 m2
100 %
18
Pengaspalan jalan WR Supratman gang Gunung Sari
2015
Lingkungan Pekandelan Kauh
382.5 m2
100 %
19
Pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman
2015
Lingkungan Kebonkuri Kaja
132 m2
100 %
Sumber: Kelurahan Kesiman dan Wawancara Kepala Lingkungan, Tahun 2011-2015
126
Tercatat hampir seluruh lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman mendapat porsi realisasi pembangunan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 4.8 sebagian besar realisasi program pembangunan berupa pengaspalan dan pemavingan jalan lingkungan. Selebihnya berupa pembangunan jembatan, penggelontoran sungai, saluran irigasi, pembuatan senderan dan penataan taman telajakan. Banyaknya realisasi pembangunan berupa pengaspalan dan pemavingan jalan lingkungan disebabkan karena jumlah jalan lingkungan yang cukup banyak tersebar dan belum tersentuh proyek pembangunan jalan. Selain itu munculnya permukimanpermukiman baru khususnya yang banyak terdapat di Lingkungan Buaji Anyar menyebabkan penambahan ruas jalan lingkungan yang harus diperbaiki, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015). Hal tersebut berimplikasi pada setiap tahun anggaran selalu ada saja program dan realisasi pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan di Kelurahan Kesiman. 4.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman Dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman tentunya terdapat berbagai macam pertimbangan yang akan dijadikan acuan dalam penentuannya. Berbagai pertimbangan tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program kegiatan pembangunan. Perumusan kebijakan program dan kegiatan diharapkan agar selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang desa, sehingga keputusan-
127
keputusan yang diambil dalam setiap kegiatan Musrenbang desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang tepat serta benar-benar dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam proses Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Penelusuran terhadap faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dilakukan melalui wawancara kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang desa. Masing-masing informan memiliki pandangan mengenai faktor yang berpengaruh dalam perumusan program. Dari pemaparan masing-masing narasumber terdapat beberapa sub bahasan faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program. Setiap narasumber memiliki pendapat masing-masing mengenai faktor yang berpengaruh. Pendapatpendapat dari narasumber yang memiliki kesamaan maksud dan arti dijadikan satu sub bahasan, sehingga didapat sekurangnya delapan sub bahasan faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber daya masyarakat, faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor dominasi, faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor ekonomis lahan. Teori Ideologi
Faktor Perangkat Desa/ Sumber Daya Organisasi
Faktor Dominasi
Faktor Anggaran
Faktor Kebijakan
Gambar 4. 24 Peranan Teori Ideologi dalam Faktor Perumusan Program
128
Dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program, terlihat peranan teori ideologi sebagai perumusan arah kebijakan. Kebijakan dari sebuah organisasi atau perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan khusus yang hendak dicapai (Sukarna, 1974: 152). Faktor-faktor perumusan program yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor dominasi. Keempat faktor tersebut memiliki nuansa kental bekerjanya teori ideologi dalam mengkonstruksi perumusan program pembangunan. Keberadaan perangkat desa dalam penyelenggaraan Musrenbang merupakan subsistem dari pemerintahan daerah. Adanya fasilitator warga yang merupakan aparatur pemerintahan desa dapat memberikan arahan pada usulan-usulan program khususnya bagi warga yang kurang aktif dalam berpartisipasi. Kewenangan perangkat desa dalam mengarahkan usulan program pembangunan merupakan bentuk bekerjanya teori ideologi. Bentuk faktor dominasi dalam perumusan program pembangunan terlihat dengan adanya intervensi dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa. Tokoh-tokoh tersebut berperan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk dapat meyakini pendapatnya. Bentuk-bentuk intervensi dari tokoh masyarakat tersebut adalah peranan ideologi dalam membentuk dan mengarahkan keyakinan sekelompok orang agar mengikuti kehendaknya. Berikutnya faktor anggaran, melalui politik anggaran pemerintah dapat mendikte kelayakan program pembangunan yang menjadi usulan masyarakat.
129
Keberadaan anggaran dapat membatasi realisasi program, tentunya segala program yang dibuat realisasinya membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu secara tidak sadar melalui politik anggaranlah masyarakat telah digiring untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah digiring pada sebuah kenyataan akibat dari kebijakan tersebut dan masyarakat menggangapnya sebagai sebuah kelaziman. Kondisi tersebut identik seperti yang dimaksudkan dalam teori ideologi yakni ideologi sebagai false consciousness (Rahman, 2013), yakni ideologi mendistorsi suatu kenyataan dan dipersepsikan sebagai suatu realitas. Ideologi bekerja tidak melalui paksaan namun mempengaruhi pemikiran melalui pemikiran persuasif. Masyarakat diajak untuk tunduk dengan politik dan ideologi pemerintah melalui kebijakan anggaran yang diterapkan. Teori Partisipasi Masyarakat
Faktor Kebutuhan Pembangunan
Faktor Sumber Daya Masyarakat
Gambar 4. 25 Peranan Teori Partisipasi Masyarakat pada Faktor Perumusan Program
Peranan teori partisipasi masyarakat dalam perumusan program terletak pada faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat menekankan peranan warga sebagai kelompok sosial untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan (Sumarto,
130
2009: 84). Usulan-usulan dari masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan. Usulan pembangunan tersebut bersumber dari kebutuhan pembangunan yang penting untuk direalisasikan. Sebagai contoh kebutuhan pembangunan merupakan faktor yang bersumber dari partisipasi masyarakat yakni melalui pembangunan sarana prasarana desa yang sangat penting yang menjadi kebutuhan warga. Faktor sumber daya masyarakat menjadi salah satu bentuk dari peranan konsep partisipasi masyarakat. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, kualitas usulan dari masyarakat menjadi hal yang penting. Setiap usulan yang diajukan dalam forum Musrenbang dilatarbelakangi oleh kualitas sumber daya masyarakat. Usulan-usulan pembangunan akan mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya masyarakat. Semakin baik kualitas sumber daya masyarakat maka kualitas usulan yang diajukan dalam Musrenbang akan semakin terukur dan memiliki signifikansi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori Pembangunan Spasial
Faktor Sosial Budaya
Faktor Ekonomis Lahan
Gambar 4. 26 Peranan Teori Pembangunan Spasial pada Faktor Perumusan Program
Keberadaan ruang-ruang sosial dalam lingkungan Kelurahan Kesiman menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan. Ruang sosial dalam
131
pemanfaatannya dari ruang publik perkotaan/desa terlihat eksistensinya melalui wilayah banjar adat serta wilayah subak. Ruang spasial yang dibentuk melalui aktivitas sosial budaya tersebut diupayakan agar mendapat prioritas dalam pembangunan, sehingga keberadaan aktivitas sosial tersebut tetap lestari. Peranan teori pembangunan spasial dalam membedah fungsi-fungsi ruang sosial budaya dalam penyelenggaraan Musrenbang menjadikan faktor sosial budaya sebagai bagian dari faktor perumusan program. Adanya kapitalisasi nilai lahan dengan memandang lahan sebagai sebuah komoditas. Menjadikan lahan tidak hanya dipandang dari sudut pandang ruang sebagai tempat penampung berbagai aktivitas di dalamnya. Tetapi juga lahan dapat dipandang dari sudut pandang investasi yang dapat mendatangkan nilai keekonomian dan memberikan keuntungan. Peranan teori pembangunan spasial dalam membedah faktor ekonomis lahan dapat dilihat melalui perubahan fungsi, kepemilikan, dan struktur ruang ketika ruang tersebut menjadi sebuah komoditas dan bernilai ekonomis. Selanjutnya kedelapan faktor yang telah dijelaskan pada bagian di atas diklasifikasikan kembali berdasarkan asal munculnya faktor tersebut dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Secara umum dapat digolongkan dua faktor yang berpengaruh dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal.
132
4.4.1 Faktor Internal Faktor
internal
yang
berpengaruh
pada
perumusan
program
kegiatan
pembangunan pada Musrenbang desa merupakan seluruh aspek yang berasal dari masyarakat dan perangkat kerja desa tersebut. Faktor internal ini yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas rumusan program kegiatan pembangunan yang selama ini telah diusulkan. Berdasarkan pengamatan terdapat lima hal yang menjadi faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan, (b) faktor sumber daya masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, (d) faktor dominasi, dan (e) faktor sosial budaya. a. Faktor Kebutuhan Pembangunan Salah satu faktor internal yang berpengaruh adalah faktor kebutuhan pembangunan. Faktor kebutuhan pembangunan adalah adanya kebutuhan akan adanya sentuhan kegiatan pembangunan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, namun seringkali usulan-usulan yang menjadi program kegiatan pembangunan tidak benar-benar merupakan kebutuhan pembangunan. Justru usulan-usulan tersebut lebih kepada keinginan dari sekelompok masyarakat, Temaja (wawancara, 25 Juli 2015) Untuk itu sebelum merumuskan suatu usulan program kegiatan pembangunan diperlukan pemetaan kebutuhan pembangunan desa, dengan melihat lebih jauh potensi dan permasalahan yang ada di desa. Melalui potensi dan permasalahan yang ada, hal-hal yang merupakan permasalahan dapat diangkat menjadi usulan dalam program pembangunan, Sudiantara (wawancara,
11 Juli 2015).
133
Berdasarkan penggalian potensi serta permasalahan tadi, program kegiatan pembangunan yang diusulkan lebih berupa usulan yang bersifat kebutuhan bukan keinginan-keinginan dari sekelompok masyarakat yang mendasarinya. Misalnya pada tahun anggaran 2010-2011 di Kelurahan Kesiman dalam kegiatan Musrenbang desa diusulkanlah program rehabilitasi gedung kantor Lurah Kesiman. Sebelum dijadikan program kegiatan pembangunan, terdapat isu permasalahan yang terjadi di masyarakat yakni terjadi penurunan tingkat pelayanan publik yang diakibatkan oleh kurang maksimalnya fungsi gedung fasilitas pelayanan yakni kantor Lurah. Guna menanggapi keluhan dan permasalahan tersebut dalam Musrenbang desa tahun 2011 program rehabilitasi gedung kantor Lurah Kesiman diangkat sebagai program kegiatan pembangunan. b. Faktor Sumber Daya Masyarakat Faktor internal kedua yang berpengaruh pada perumusan program kegiatan pembangunan adalah faktor sumber daya masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa kualitas sumber daya masyarakat akan tercermin pada partisipasi dalam kegiatan pembangunan, terutama pada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam kegiatan Musrenbang desa. Kualitas usulan yang diajukan serta ketajaman dalam menyampaikan usulan dan berargumentasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat tersebut, Dewa Putu Gede (wawancara, 22 Juli 2015). Terdapat beberapa aspek yang menyangkut faktor sumber daya manusia yaitu (tingkat usia dan tingkat pendidikan).
134
40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Series1
17-25
25-35
35-45
45-55
55-60
8.00%
26.00%
38.00%
21.00%
7.00%
Gambar 4. 27 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Usia Sumber: Kelurahan Kesiman, 2013
Pada Gambar 4.27 menunjukkan tingkat kehadiran masing-masing kelompok usia dalam forum Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Tingkat usia berpengaruh pada kehadiran dan keaktifan dalam menyampaikan usulan dan argumentasi. Misalnya kalangan dari usia muda yakni yang diwakili oleh karang taruna memiliki kecenderungan yang kurang aktif dalam kegiatan Musrenbang desa akibat dari minimnya kehadiran dalam forum Musrenbang. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman. 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
Series1
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat S1 Keatas
1.00%
8.00%
20.00%
35.00%
36.00%
Gambar 4. 28 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber: Kelurahan Kesiman, 2013
135
Berikutnya latar belakang pendidikan juga berpengaruh pada kualitas usulan dalam Musrenbang desa. Pada umumnya masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SMA keatas cenderung memiliki keaktifan lebih baik dalam forum. Tentunya dengan keaktifan yang baik dalam mengikuti Musrenbang desa maka usaha untuk berpartisipasi dalam merumuskan program pembangunan pastinya lebih baik pula. c. Faktor Perangkat Desa/Sumber Daya Perangkat Desa Sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desa merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perumusan program kegiatan pembangunan, antara lain Lurah, ketua LPM, ketua BPD serta staf pegawai Kelurahan. Dukungan dari perangkat dan aparat pemerintahan desa yang memiliki perhatian serius akan menjadikan desa tersebut bergerak menuju arah kemajuan. Keseriusan perangkat desa dalam mengelola kegiatan Musrenbang menjadi salah satu faktor internal yang berpengaruh pada perumusan program kegiatan pembangunan, Sudiantara (wawancara, 11 Juli 2015). Salah satu peranan penting aparat pemerintahan desa dalam mendukung perumusan pembangunan adalah dengan menjadi fasilitator warga untuk menjaring aspirasi dan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam mengelola usulan dan aspirasi masyarakat, pemerintah desa tidak hanya menjaring aspirasi dari warga yang aktif berbicara dalam forum, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015). Akan tetapi perangkat desa juga harus dapat berperan
136
membangkitkan aspirasi dari kalangan marjinal yang biasanya cenderung kurang aktif dalam mengemukakan pendapat. Tidak hanya berperan dalam mengumpulkan dan mengelola aspirasi masyarakat. Perangkat desa dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan SKPD terkait dalam mencapai kesepakatan mengenai program kegiatan pembangunan yang akan dirumuskan. Selain itu perangkat pemerintahan desa wajib untuk mengawal dan mensukseskan program dan kegiatan pembangunan desa hingga dapat disetujui dalam forum Musrenbang Kota. d. Faktor Dominasi Faktor internal berikutnya yang berperan pada perumusan program kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor dominasi. Faktor dominasi yang dimaksud adalah adanya intervensi dari tokoh-tokoh yang mengikuti kegiatan Musrenbang desa serta memiliki dominasi dalam mengemukakan aspirasi, Arya Adiputra (wawancara, 22 Juli 2015). Dominasi dari tokoh-tokoh tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam perumusan program kegiatan pembangunan. Tidak jarang tokoh-tokoh yang memiliki dominasi ini adalah orang-orang yang dipercaya dan memiliki rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Aspek latar belakang sosial masyarakat tentunya berpengaruh pada faktor dominasi ini. Masyarakat dengan latar belakang sosial yang baik, misalnya terpandang di kalangan masyarakat memiliki kecenderungan untuk berperan lebih
137
besar dan mendominasi dalam mendukung perumusan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan seseorang yang terpadang dalam suatu komunitas masyarakat sangat disegani dan dipercaya oleh masyarakat sehingga usulan-usulan serta pendapat yang diutarakan oleh kalangan ini akan sangat berpengaruh dalam perumusan program.
Gambar 4. 29 Dialog dalam Penyelenggaraan Musrenbang Sumber: Kelurahan Kesiman, 2012
Secara ideal dalam penyelenggaraan Musrenbang desa memang harus memperhatikan pendapat dari seluruh kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya intervensi dari kalangan tertentu untuk dapat mengakomodasi program pembangunan yang menjadi usulannya, Sudanta (wawancara, 21 Juli 2015). Oleh karena itu faktor dominasi menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi perumusan program kegiatan Musrenbang desa. e. Faktor Sosial Budaya Faktor
internal terakhir
yang
berperan dalam perumusan program
pembangunan dalam Musrenbang di kelurahan Kesiman adalah faktor sosial budaya yakni dalam bidang organisasi adat. Kondisi masyarakat Kelurahan
138
Kesiman yang relijius dan taat akan nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan masyarakat terdahulu (Kelurahan Kesiman, 2011: II-58). Menjadikan aspek sosial budaya sebagai salah satu faktor dalam merumuskan program pembangunan. Dalam perumusan program pembangunan, pranata sosial masyarakat adat di Kelurahan Kesiman turut terlibat. Keterlibatan tersebut tidak hanya sekadar menyaksikan dan sebagai bagian dari seremonial tahunan. Bahkan keterlibatan perangkat adat tersebut adalah untuk menyuarakan kepentingan adat yang pengaruhnya masih kuat di Desa Kesiman.
Gambar 4. 30 Keterlibatan Prajuru Adat dalam Pelaksanaan Program Sumber: Kelurahan Kesiman, 2012
Salah satu bentuk keterlibatan aspek adat dalam Musrenbang di Kelurahan Kesiman adalah penggalian aspirasi dan ide-ide pembangunan yang dimulai dari level Banjar adat. Seluruh aspirasi masyarakat yang dibawa Kepala Lingkungan dalam forum Musrenbang pada mulanya merupakan usulan yang bersumber dari pesangkepan adat masing-masing Banjar. Bahkan dalam penyelenggaraannya pun, Musrenbang di Kelurahan Kesiman turut menghadirkan Kelian adat masingmasing banjar, Arya Adiputra (wawancara, 22 Juli 2015).
139
Selain dalam penyelenggaraan Musrenbang, faktor sosial budaya juga tercermin dalam usulan dan realisasi program pembangunan. Pada usulan dan realisasi program di lingkungan Buaji Anyar, terdapat usulan dan realisasi program yakni penggelontoran saluran Subak Buaji, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015). Realisasi program ini merupakan indikasi adanya peranan faktor sosial budaya yang masih kuat untuk menjaga keberlangsungan kegiatan subak. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa menjaga warisan budaya agraris yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kelurahan Kesiman. 4.4.2 Faktor Eksternal Selain faktor internal yang berperan dalam perumusan program kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa, terdapat pula faktor eksternal yang juga tidak kalah penting peranannya. Faktor eksternal adalah aspek-aspek di luar ruang lingkup desa/kelurahan, baik secara administrasi, struktur maupun kewilayahan yang mempengaruhi perumusan usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa. Terdapat dua faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yakni (a) faktor anggaran, (b) faktor kebijakan, dan (c) faktor ekonomis lahan. a
Faktor Anggaran Anggaran sebagai salah satu unsur yang akan mendukung pembiayaan program kegiatan pembangunan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi
perumusan
program
kegiatan.
Sumber
anggaran
untuk
pelaksanaan kegiatan program pembangunan Musrenbang desa diambil dari
140
sumber APBD Kota, Sudiantara (wawancara, 11 Juli 2015). Oleh karena itu faktor anggaran dikategorikan sebagai faktor eksternal di luar ruang lingkup Kelurahan. Bahkan salah satu program kegiatan pembangunan yakni rehabiitasi gedung kantor Lurah Kesiman harus diajukan berkali-kali, namun belum juga dapat terlaksana. Padahal program tersebut sangat penting untuk segera ditindaklanjuti dikarenakan kerusakan bangunan gedung yang cukup serius. Tidak jarang ketersediaan anggaran menyebabkan program dan kegiatan pembangunan yang sudah disepakati bersama dalam forum Musrenbang desa justru tidak dapat terlaksana. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah program untuk dapat dilaksanakan. Terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan pemerintah tidak dapat mengakomodasi seluruh usulan program dalam satu tahun sekaligus, Suryaningrat (wawancara, 27 Juli 2015). Seringkali program yang telah diusulkan pada tahun sebelumnya harus diusulkan kembali dalam forum Musrenbang tahun berikutnya. Hal tersebut akibat tidak terlaksananya program kegiatan pembangunan tersebut sehingga harus diusulkan kembali. Melihat kenyataan yang terjadi maka, dalam merumuskan program kegiatan pembangunan perlu menyeleksi secara ketat program kegiatan yang dirasa hanya bersifat keinginan dan yang mana program kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Faktor anggaran
141
ini juga merupakan salah satu cara intervensi Pemerintah Daerah/Kota untuk turut serta menentukan rumusan kebijakan program pembangunan desa. b
Faktor Kebijakan Faktor berikutnya yang juga turut menentukan perumusan program kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor kebijakan. Dalam penyelenggaraan Musrenbang desa, tentunya akan menghadirkan perwakilan dari pihak SKPD terkait sebagai unsur tim teknis, Sudiantara (wawancara, 11 Juli 2015). Tim teknis ini tentunya memiliki kapabilitas dan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan program kegiatan pembangunan nantinya di lapangan. Melalui kehadiran tim teknis ini setidaknya dapat mengarahkan programprogram pembangunan yang akan dirumuskan supaya dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota. Hal ini dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengintervensi kebijakan program pembangunan desa, Mandra (wawancara, 21 Juli 2015). Upaya tersebut dilakukan agar usulan-usulan dari masyarakat dalam Musrenbang akan otomatis terarah agar sesuai dengan arah kebijakan tadi. Tidak hanya dari unsur SKPD dan pemerintah, dari kalangan anggota DPRD dan partai politik juga tidak jarang memanfaatkan faktor kebijakan ini untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan. Melalui kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk peraturan perundangan, kalangan ini dapat
142
mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah Kota. Pada akhirnya perubahan tersebut berdampak pada kebijakan program pembangunan desa. c
Faktor Ekonomis Lahan Faktor eksternal terakhir yang menentukan perumusan program kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor ekonomis lahan. Masuknya investasi ke dalam sebuah wilayah mensyaratkan adanya dukungan ketersediaan lahan, infrastruktur, masyarakat, pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan kegiatan investasi tersebut.
Salah satunya melalui
pembangunan sarana dan prasarana jalan umum, jaringan listrik dan air bersih. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut tentunya akan meningkatkan nilai lahan tempat dilaksanakannya investasi. Pada tahapan berkembangnya investasi ini, lahan dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai keekonomian. Investasi lahan menduduki peringkat tertinggi dalam keuntungan dan keamanan investasi (Abidin, 2013). Pandangan yang melihat bahwa lahan sebagai sebuah komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Telah mendorong masyarakat pemilik tanah untuk menjual lahannya seiring dengan semakin tingginya nilai ekonomis lahan tersebut (Yunus, 2008: 245). Untuk lebih meningkatkan investasi nilai lahan, pemilik baru akan pada mendirikan bangunan pada sebidang lahan, baik dalam bentuk perumahan maupun perdagangan. Berdirinya bangunan pada lahan-lahan tersebut
143
juga bersamaan dengan masuknya jaringan infrastruktur khususnya jalan umum menuju masing-masing areal permukiman. Pembangunan infrastruktur jalan menuju permukiman baru tersebut dapat menjadi usulan dalam penyelenggaraan Musrenbang desa. Musrenbang desa merespon keberadaan permukiman baru pada lahan-lahan terbangun tersebut melalui realisasi program, Sudanta (wawancara, 21 Juli 2015). Pembangunan tersebut akan berpengaruh kembali pada nilai ekonomis lahan seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal. Oleh karena itu faktor ekonomis lahan ini dipandang sebagai salah satu faktor eksternal perumusan program dalam Musrenbang desa.
Gambar 4. 31 Faktor Ekonomis Lahan pada Pembangunan Musrenbang Sumber: Observasi lapangan (8 Juli 2015)
Salah satu kasus yang menunjukkan adanya faktor ekonomis lahan yang mempengaruhi dalam perumusan program dapat dilihat pada realisasi program pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda. Adanya pembangunan permukiman baru pada lahan-lahan sekitarnya membutuhkan perbaikan kualitas infrastruktur jalan menuju masing-masing permukiman. Isu ini pada akhirnya dibawa pada forum Musrenbang untuk dijadikan usulan pembangunan.
144
Tidak dapat dipungkiri kepemilikan lahan persawahan di sekitarnya lambat laun akan beralih tangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai ekonomis lahan, yang memicu pemilik lahan untuk menjual pada pemilik modal. Melihat dari kasus ini faktor ekonomis lahan digolongkan dalan faktor eksternal dikarenakan arus investasi dan masuknya modal didominasi oleh pendatang yang notabene bukan masyarakat lokal. 4.5 Implikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Musrenbang Desa terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman Terdapat sembilan belas realisasi program pembangunan telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2011-2015 pada Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Program pembangunan yang sudah terealisasi tersebut telah berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Begitu pula terhadap pembangunan keruangan, program pembangunan yang dihasilkan dalam proses kegiatan Musrenbang desa juga dirasakan telah memberikan dampak yang berarti. Dari sembilan belas realisasi pembangunan yang dilakukan beberapa diantaranya bahkan telah berdampak signifikan terhadap ruang di wilayah Kelurahan Kesiman. Akan tetapi tidak semua pembangunan yang telah dilaksanakan berimplikasi secara langsung pada aspek spasial. Untuk mengetahui lebih jelas implikasi pelaksanaan program Musrenbang desa dilakukan pembobotan pada dampak yang ditimbulkan pada masing-masing program.
145
Bobot ditentukan melalui nilai angka antara lain, (a) program yang langsung berimplikasi pada aspek spasial bernilai 4, (b) program yang berimplikasi pada aspek lain namun mempengaruhi aspek spasial bernilai 3, (c) program yang kurang berimplikasi pada aspek spasial bernilai 2, (d) program yang tidak berimplikasi pada aspek spasial bernilai 1 (Bungin, 2011). Selanjutnya pada Tabel 4.9 di bawah ini akan dijabarkan mengenai implikasi dan bobot implikasi pada masing-masing realisasi program.
146
Tabel 4. 9 Tabel Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Musrenbang No.
Program Pembangunan
Faktor Perumusan Program Faktor kebutuhan
1
Pengaspalan Jl Sedap Malam gg Alamanda
pembangunan
Lokasi
Tahun Realisasi
Spasial-perubahan pemanfaatan Lingkungan Kebonkuri kelod
2011
Pengaspalan Jl Sedap Malam gg Pakis
Faktor perangkat desa
Lingkungan Kebonkuri kelod
2011
Spasial-peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Faktor kebutuhan Abiantubuh
pembangunan Faktor kebijakan
3
kendaraan di sekitarnya.
Transportasi-kelancaran arus Pembangunan jembatan Banjar
4
lahan dari pertanian menjadi
Transportasi-kelancaran arus
Faktor ekonomis lahan
3
Implikasi
Ekonomi-peningkatan nilai lahan
Faktor kebutuhan 2
Bobot
perumahan.
Faktor ekonomis lahan
pembangunan
Implikasi
3
kendaraan di sekitarnya. Lingkungan
2012
Pekandelan
Spasial-perkembangan wilayah sekitar akibat kelancaran akses transportasi Spasial-penambahan fungsi ruang
Faktor kebutuhan 4
Pengaspalan Jl WR Supratman gang Zambex I
pembangunan Faktor sumber daya masyarakat
Lingkungan Dangin Tangluk
baru pada ruang-ruang domestik 2012
rumah sekitar gang. Transportasi-kelancaran arus kendaraan.
4
147
Faktor sumber daya 5
Pemavingan Jl Sedap Malam gg Ratna
masyarakat Faktor kebutuhan
Spasial-peningkatan kualitas Lingkungan Kebonkuri
2012
kawan
perubahan fungsi lahan Ekonomi-peningkatan nilai lahan
pembangunan
Spasial- perubahan pemanfaatan Faktor sumber daya masyarakat 6
Pemavingan gang Ratna X
Faktor kebutuhan
4
lingkungan permukiman dan
4
spasial dari pertanian menjadi Lingkungan Kebonkuri
permukiman 2012
kawan
Pertanian-kemudahan akses petani membawa hasil panen
pembangunan
Ekonomi-peningkatan nilai lahan Faktor kebutuhan
Pertanian-peningkatan hasil
pembangunan 7
Perbaikan dan Penggelontoran saluran irigasi Subak Buaji
Faktor sumber daya
Lingkungan Buaji Anyar
produksi pertanian 2012
masyarakat
mengeringnya lahan pertanian.
Faktor kebutuhan pembangunan Pemavingan Jl Akasia XVI
Faktor perangkat desa
Spasial-pemanfaatan ruang jalan Lingkungan Buaji Anyar
2012
Pembangunan senderan SD 9
Faktor kebutuhan
Kesiman Jl. Turi Gg. Girisa,
pembangunan
4
sebagai ruang parkir masyarakat Transportasi-kelancaran akses
Faktor ekonomis lahan 9
Spasial-menghindarkan adanya alih fungsi lahan pertanian akibat
Faktor sosial budaya
8
3
transportasi Lingkungan Ujung
2013
Keamanan-memberikan keamanan dan kenyamanan siswa beraktivitas
2
148
Lingkungan Br. Ujung
Faktor sosial budaya
Spasial-perlindungan pada areal sekolah, sehingga luasan areal sekolah tidak berkurang. Lingkungan-mencegah adanya
Faktor sumber daya 10
Senderan Tukad Bindu
masyarakat
3
kerusakan lingkungan akibat Lingkungan Ujung
2013
derasnya arus sungai Spasial-perlindungan pada areal
Faktor perangkat desa
lahan-lahan masyarakat sepanjang sungai
Faktor kebutuhan 11
Pengaspalan Jl Sedap Malam gg Sandat
pembangunan Faktor sumber daya
Lingkungan Kebonkuri kaja
Transportasi-memudahkan akses 2013
1
transportasi masyarakat menuju lingkungan lain.
masyarakat Faktor kebutuhan
2
pembangunan 12
Penggelontoran tukad Bindu
Faktor sumber daya
Lingkungan Cerancam
2014
Lingkungan-mencegah banjir dan pendangkalan sungai
masyarakat Faktor kebijakan Faktor perangkat desa 13
Penataan taman telajakan jalan Turi
Faktor sumber daya masyarakat
Lingkungan Pekandelan kauh
Lingkungan-keindahan dan 2014
keasrian lingkungan permukiman Spasial-pemanfaatan areal
3
149
telajakan sebagai taman.
Faktor anggaran
Spasial-perubahan pada tiap rumah
Faktor kebutuhan pembangunan 14
Pengaspalan Jl Surabi gg II
Faktor sumber daya
Lingkungan Pekandelan
melalui peninggian tembok 2014
aksesibiltas kendaraan masyarakat Spasial-pemanfaatan badan jalan
Faktor kebutuhan Pengaspalan Jl WR Supratman gang Zambex III
pembangunan Faktor sumber daya
Lingkungan Dangin Tangluk
2014
aksesibiltas kendaraan masyarakat Transportasi-kelancaran
pembangunan Faktor sumber daya
Lingkungan Cerancam
2015
Faktor kebutuhan
Transportasi-kelancaran
pembangunan Faktor sumber daya masyarakat Faktor perangkat desa
aksesibilitas masyarakat
spasial lingkungan permukiman
Faktor perangkat desa
Pengaspalan gang Buaji
3
Spasial-peningkatan kualitas
masyarakat
17
upacara adat Transportasi-kelancaran
Faktor kebutuhan
Pengaspalan gang Sari
4
sebagai tempat diselenggarakannya
masyarakat
16
penyengker rumah Transportasi-kelancaran
masyarakat
15
4
Lingkungan Cerancam
2015
aksesibiiltas masyarakat Spasial-peningkatan kualitas spasial lingkungan permukiman
3
150
Faktor kebutuhan 18
Pengaspalan Jl WR Supratman gg Gunung Sari
pembangunan Faktor sumber daya
2 Lingkungan Pekandelan kauh
2015
Transportasi-kelancaran aksesibilitas masyarakat
masyarakat Spasial-kenyamanan aktivitas
Faktor kebutuhan 19
Pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman
pembangunan Faktor sosial budaya
Lingkungan Kebonkuri kaja
siswa menuju SD 13 Kesiman 2015
Faktor perangkat desa
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Transportasi-Menimbulkan kepadatan lalu lintas pada saat jam masuk dan keluar sekolah.
4
151
Berdasarkan Tabel 4.9 terdapat delapan realisasi program yang memiliki bobot nilai 4 yang artinya ketujuh program tersebut langsung berdampak pada aspek spasial. Kedelapan program tersebut antara lain adalah pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I, pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, Pemavingan Gang Ratna X, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman dan pemavingan Jalan Akasia XVI. Berikutnya akan dibahas delapan realisasi program tersebut pada bagian berikutnya. 4.5.1 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda Terhadap Pembangunan Spasial Salah satu usulan program yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri antara lain adalah peningkatan kualitas jalan lingkungan di Jalan Sedap Malam Gang Alamanda. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ini merupakan realisasi usulan dalam Musrenbang yang diselenggarakan pada tahun 2009.
Gambar 4. 32 Kondisi Jalan Sedap Malam Gang Alamanda Sumber: Diolah dari berbagai sumber
152
Kondisi lingkungan di seputaran Jalan Sedap Malam gang Alamanda menunjukkan bahwa terdapat beberapa rumah yang terletak bagian paling barat dan bagian paling timur gang (dekat dengan Jalan Sedap Malam). Diantara deretan rumah tersebut masih menyisakan lahan hijau berupa lahan persawahan yang terletak di bagian tengah gang. Menurut penuturan masyarakat setempat pada awalnya gang tersebut merupakan jalan pundukan/jalan menuju ke sawah. Kemudian diperlebar sedikit agar lebih mudah membawa kendaraan ke dalam areal sawah dengan perkerasan berupa batu kapur. Selain itu juga berdasarkan informasi masyarakat, rumah-rumah yang berada di bagian barat gang tersebut baru-baru ini berdiri yakni kurang lebih tiga sampai empat tahun yang lalu, namun rumah yang berada di depan jalan utama telah berdiri sejak lama. Berdasarkan temuan kondisi di lapangan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya muncul indikasi bahwa telah terjadi perubahan pemanfaatan lahan pada objek studi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lingkungan perumahan di sebelah barat gang. Adanya perubahan pemanfaatan lahan yang sebelumnya didahului oleh peningkatan kualitas jalan di lokasi studi, menunjukkan bahwa terdapat andil dari sebuah program pembangunan pada perubahan lahan. Selain itu dengan adanya jalan dengan kualitas yang lebih baik dapat meningkatkan nilai lahan, sehingga mendorong beralihnya kepemilikan lahan yang berujung pada pemanfaatan lahan untuk fungsifungsi lainnya.
153
Namun adanya perubahan pemanfaatan lahan tersebut tidak berarti bahwa program pembangunan dapat dipersalahkan sebagai aktor penggerak perubahan tersebut. Pada awalnya program tersebut bertujuan mempermudah akses petani untuk mengangkut hasil panen serta alat-alat pertanian ke areal pertanian. Tetapi tujuan mulia tersebut justru berimplikasi berbeda dari tujuan semula yang diinginkan. 4.5.2 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I Terhadap Pembangunan Spasial Realisasi pembangunan program Musrenbang berikutnya yakni di wilayah lingkungan Dangin Tangluk. Terdapat beberapa program yang telah terealisasi dan dampaknya telah terlihat di masyarakat. Realisasi program tersebut antara lain adalah pemeliharaan beberapa ruas jalan antara lain pengaspalan Jl WR Supratman Gang Zambex I dan Gang Zambex III
Gambar 4. 33 Kondisi Lingkungan Jalan WR Supratman Gang Zambex I Sumber: Diolah dari berbagai sumber
154
Lokasi Gang Zambex I terletak di Jalan WR Supratman tepatnya di sebelah timur dari Balai Banjar Dangin Tangluk. Kondisi lingkungan di sekitar Gang Zambex I adalah lingkungan permukiman masyarakat dari Banjar Dangin Tangluk dan Banjar Kesumajati. Dari Jalan WR Supratman ke arah utara tembus di Jalan Surabi Gang II, melewati beberapa permukiman masyarakat. Peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex I merupakan realisasi program Musrenbang pada tahun 2011, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Bagi masyarakat peningkatan jalan lingkungan di Gang Zambex I memberikan dampak bagi pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Sebelum dilaksanakannya pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan, akses ke utara Gang Zambex I hanya dapat dilewati oleh kendaraan sepeda motor. Hal tersebut dikarenakan lebar gang yang tidak memungkinkan dilewati mobil. Selain itu sebelumnya akses dari Gang Zambex I menembus Gang Surabi II hanya berupa jalan setapak, sehingga menyulitkan akses sekalipun dengan sepeda motor. Untuk memperlebar jalan lingkungan Gang Zambex I dilakukan dengan menutup got/saluran air dengan plat beton sepanjang Gang Zambex I. Melalui pelebaran gang tersebut, kini Gang Zambex I dapat dilewati mobil. Selain pelebaran gang, realisasi program disertai dengan peningkatan kualitas jalan yang mana pada awalnya hanya perkerasan kerikil, kini dapat dilihat perkerasan jalan berupa aspal siram. Keadaan tersebut memberikan implikasi pada kehidupan masyarakat sekitar
155
gang, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas memiliki kecenderungan untuk memiliki mobil. Keadaan terebut berimplikasi pada perubahan ruang-ruang domestik pada masing-masing rumah yang memiliki mobil, yakni munculnya fungsi ruang baru pada masing-masing rumah dengan adanya garasi mobil. Adanya garasi menimbulkan perubahan pada pintu masuk rumah, sebelumnya pintu masuk rumah hanya berupa angkul-angkul atau gerbang kecil dengan lebar satu hingga dua meter. Pintu rumah tersebut dimodifikasi menjadi empat meter agar dapat memasukkan mobil ke dalam areal rumah. 4.5.3 Implikasi Program Pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna Terhadap Pembangunan Spasial Salah satu program pembangunan yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri Kawan adalah pemavingan Gang Ratna, terletak di Jalan Sedap Malam tepatnya gang ke selatan setelah Gang Seruni yang menghubungkan Lingkungan Kebonkuri Kaja dan Lingkungan Kebonkuri. Program perbaikan kualitas permukaan jalan melalui pemavingan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 sedangkan pengusulan program dilaksanakan pada tahun 2010 melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan Kesiman. Lingkungan di sekitar Gang Ratna dilihat pada saat dilaksanakan pengamatan di lapangan sangat beragam. Pada bagian utara terdapat permukiman masyarakat yang merupakan krama Banjar Kebonkuri Kelod dan Kebonkuri Mangku. Menurut Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan, wilayah batas masing-masing banjar adat di Lingkungan Kebonkuri Kawan tidak dapat dipetakan secara jelas. Hal tersebut
156
dikarenakan adanya masyarakat yang berdomisili di Banjar Kebonkuri Mangku tetapi menjadi anggota Banjar Kebonkuri Kelod yang sering diistilahkan dengan saling seluk. Selain lingkungan permukiman masyarakat yang berada pada bagian utara. Terdapat pula areal persawahan di sebelah timur dan barat gang yang merupakan areal garapan masyarakat pertanian di Kebonkuri. Di antara areal persawahan tersebut terdapat pula perumahan masyarakat pendatang berupa perumahan kavling dengan luasan beragam. Selain itu, diantara perumahan tersebut terdapat beberapa usaha dagang yang dikelola masyarakat maupun dikontrakkan, dengan ciri khas berupa toko-toko dan warung penjual bahan pokok serta usaha-usaha lainnya. Berikut pada Gambar 3.34 akan diperlihatkan kondisi lingkungan dan lokasi Gang Ratna.
Gambar 4. 34 Kondisi Lingkungan Jalan Sedap Malam Gang Ratna Sumber: Diolah dari berbagai sumber
157
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan, sebelumnya gang dengan panjang kurang lebih 780 meter ini sudah pernah mengalami perkerasan jalan yakni berupa aspal lapen. Akan tetapi karena gang ini sering dilewati oleh mobil besar, sehingga lambat laun kondisi permukaan jalan menjadi rusak. Keadaan tersebut menimbulkan keinginan warga untuk memperbaiki kondisi gang dengan penyampaian kepada Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan melalui mekanisme Musrenbang pada tahun 2010. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya proyek pemavingan gang pada tahun 2012. Adanya perbaikan permukaan jalan melalui pemavingan ini dinilai menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan maupun pada aspek spasial. Berdasarkan informasi dari masyarakat adanya proyek pemavingan ini menimbulkan kenaikan ketinggian level pada badan jalan. Kenaikan ketinggian pada level jalan menyebabkan badan jalan tidak tergenang air. Karena pada sebelum diadakan pemavingan, saluran air dari areal persawahan seringkali meluber dan menyebabkan sebagian badan jalan tergenang air. Selain itu dengan adanya proyek pemavingan gang ini dapat meningkatkan nilai lahan yang berada di sekitar gang. Terlebih lagi akses gang ini merupakan akses tembus menuju Lingkungan Buaji Anyar di Akasia dan Sedap Malam Selatan, namun ada dampak yang cukup disayangkan terjadi akibat kenaikan harga lahan ini. Terdapat beberapa lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Akibat dari kenaikan harga lahan tersebut ada keinginan dari masyarakat
158
pemilik lahan untuk menjual lahan produktifnya. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa perumahan dan tanah-tanah kavling baru yang muncul setelah perbaikan jalan. 4.5.4 Implikasi Program Pemavingan Gang Ratna X Terhadap Pembangunan Spasial Program lainnya yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri Kawan adalah pemavingan Gang Ratna X. Sama seperti program pemavingan Gang Ratna program perbaikan gang ini dilaksanakan pada tahun 2012, namun usulan program telah digulirkan pada tahun 2010. Gang Ratna X merupakan gang buntu menuju permukiman masyarakat dan areal persawahan yang berada di sebelah barat Gang Ratna. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pada awalnya gang dengan panjang sekitar 87 meter ini merupakan akses menuju sawah. Adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman yang berada di sebelah selatan gang maka akses tersebut berubah menjadi jalan lingkungan. Pada saat ini gang tersebut merupakan akses menuju areal persawahan sekaligus juga sebagai jalan masuk menuju tiap-tiap rumah yang ada di sebelah selatan gang. Berikut pada Gambar 4.35 akan diperlihatkan lokasi dan kondisi lingkungan di sekitar Gang Ratna X.
159
Gambar 4. 35 Lokasi dan Kondisi Gang Ratna X Sumber: Diolah dari berbagai sumber Sumber adanya pemavingan yang dilaksanakan Berdasarkan pengamatan di lapangan
di Gang Ratna X ini membawa implikasi pada lingkungan di sekitarnya. Menurut salah seorang warga yang mengerjakan lahan pertanian di utara gang yang ditemui di lapangan pada saat survei lapangan. Beliau menyatakan bahwa keberadaan gang yang baik cukup membantunya dalam membawa hasil panen maupun membawa traktor dengan lebih mudah ke dalam areal persawahan. Begitu pula dengan masyarakat yang bermukim di sepanjang gang, kondisi permukaan gang yang cukup baik sangat membantu masyarakat untuk akses kendaraan mereka. 4.5.5 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Surabi Gang II Terhadap Pembangunan Spasial Program selanjutnya yang terealisasi di wilayah Lingkungan Pekandelan adalah pengaspalan Jalan Surabi Gang II. Gang Surabi II ini merupakan akses alternatif jalan
160
yang langsung tembus di Gang Zambex I dan Zambex II. Lingkungan sekitar dari Gang Surabi II adalah lingkungan permukiman yang merupakan bagian dari krama Banjar Dajan Tangluk. Program pengaspalan gang Surabi II merupakan realisasi dari usulan program Musrenbang desa di tahun 2013. Sementara realisasi dari program tersebut dilaksanakan pada tahun 2014. Sebelum direalisasikan pengaspalan Gang Surabi II, kondisi permukaan gang sudah ditutup aspal namun terdapat lubang-lubang serta ada beberapa lapisan aspal yang terkelupas. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kondisi tersebut disebabkan air hujan buangan masing-masing rumah yang meluber sehingga menggenangi permukaan jalan yang mengakibatkan semakin lama lapisan aspal terkelupas dan menyisakan kerikil. Hal tersebut akibat dari saluran pembuangan air yang tidak memadai menampung buangan air hujan tersebut. Melihat kondisi tersebut, masyarakat menilai perlu adanya perbaikan permukaan jalan melalui bantuan pemerintah. Merespon masalah itu melalui sangkep Banjar Dajan Tangluk, masyarakat memiliki keinginan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Lingkungan Pekandelan sebagai usulan pembangunan. Menanggapi usulan aspirasi masyarakat Kepala Lingkungan Pekandelan memutuskan untuk membawa ide tersebut untuk diangkat sebagai usulan pembangunan pada Musrenbang Kelurahan Kesiman pada tahun 2013. Untuk melihat kondisi dan lokasi di Gang Surabi II akan diperlihatkan melalui gambar dan foto pada Gambar 4.36.
161
Gambar 4. 36 Peta Lokasi dan Kondisi Lingkungan Jalan Surabi Gang II Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Dilaksanakannya pembangunan dan pengaspalan pada Jalan Surabi Gang II memberikan implikasi terhadap aspek spasial terutama pada bagian pintu masuk dan angkul-angkul rumah masyarakat. Implikasi tersebut berupa perbedaan ketinggian level permukaan jalan dengan halaman pekarangan rumah masyarakat, yakni pekarangan rumah masyarakat lebih rendah daripada level permukaan jalan. Selain itu kenaikan level permukaan jalan ini menyebabkan tembok penyengker beberapa rumah masyarakat terlihat lebih rendah. Akan tetapi kondisi tersebut disadari masyarakat sebagai konsekuensi dilaksanakannya proyek, sehingga pelaksanaan kegiatan program pembangunan berjalan dengan lancar.
162
4.5.6 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III Terhadap Pembangunan Spasial Selanjutnya realisasi program pembangunan di Lingkungan Dangin Tangluk terdapat di Jalan WR Supratman Gang Zambex III. Gang Zambex III terletak di sebelah selatan dari Gang Zambex I, yakni di sebelah TK Srikandi serta Gang Zambex III ini merupakan akses tembus menuju Gang Sedap Malam I. Proyek peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III merupakan realisasi program Musrenbang pada tahun 2013, dan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2014. Kondisi lingkungan di sekitar Gang Zambex III juga memiliki kemiripan dengan Gang Zambex I, sebagian besar lingkungan berupa permukiman masyarakat, dan terdapat beberapa areal depan rumah yang dimanfaatkan sebagai areal berdagang dengan ciri khas warung dan toko. Selain permukiman dan areal dagang dan toko juga terdapat sarana pendidikan yakni TK Srikandi. Permukiman masyarakat yang berada di bagian timur gang sebagian besar merupakan rumah-rumah indekos yang mana penghuninya sebagian besar adalah pekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Lingkungan Dangin Tangluk, Sudanta (wawancara, 21 Juli 2015): “…sebelum diperbaiki kondisi Gang Zambex III sebenarnya sudah pernah diaspal tetapi dalam bentuk lapen. Kemudian diajukan program yang ditindaklanjuti dengan aspal hotmix. Karena jalan dirasa telah baik, masyarakat sering memanfaatkan badan jalan untuk kegiatan adat, terutama bagi yang tidak punya halaman yang cukup luas untuk menyelenggarakan upacara …”
163
Gambar 4. 37 Kondisi Lingkungan di Jalan WR Supratman Gang Zambex III Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Program peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III merupakan usulan Musrenbang tahun 2013, sedangkan realisasi program dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Berbeda dengan yang terjadi pada Gang Zambex I, Gang Zambex III memiliki lebar badan jalan yang lebih besar dibandingkan Gang Zambex I yakni sekitar 2,5 sampai 3 meter. Melihat bahwa lebar badan jalan yang sudah ada dirasa sudah cukup, maka got/saluran air tidak ditutup dengan plat beton. Peningkatan kualitas jalan lingkungan tersebut tentunya memberikan implikasi pada lingkungan spasial. Kualitas jalan yang lebih baik pastinya memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Tidak hanya berimplikasi secara aksesibilitas, program peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III telah
164
memberikan pengaruh yang cukup besar pada aspek lainnya salah satunya adalah aspek sosial dan budaya. Salah satu hal menarik yang dapat diamati ketika melakukan observasi di lapangan adalah pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat untuk menggelar tenda ketika salah seorang masyarakat melaksanakan upacara adat. Hal tersebut dilakukan dikarenakan luas pekarangan rumah yang tidak cukup untuk menampung jumlah tamu undangan. Menurut masyarakat kualitas permukaan jalan lingkungan dirasa cukup layak untuk mendirikan tenda dan digunakan sebagai tempat penerimaan tamu. Penggunaan jalan lingkungan sebagai tempat diselenggarakannya upacara adat tersebut tentunya dengan ijin dari Kelian adat dan Kelian dinas. Serta dibantu oleh pengamanan tradisional dari Pecalang untuk mengatur arah lalu lintas di sekitar lingkungan. Selain digunakan untuk menggelar tenda, dalam kegiatan adat lainnya jalan lingkungan sering dimanfaatkan untuk meletakkan bade/wadah pada masyarakat yang menggelar upacara ngaben. Dari beberapa pemaparan di atas mengenai implikasi pada aspek sosial budaya, terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa terjadi pemanfaatan spasial pada badan jalan lingkungan untuk mendukung kegiatan upacara adat di Lingkungan Gang Zambex III. 4.5.7 Implikasi Program Pemavingan Gang Menuju SD 13 Kesiman Terhadap Pembangunan Spasial Terdapat beberapa usulan program pembangunan yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang dari masyarakat Lingkungan Kebonkuri Kaja. Salah satunya
165
yang terealisasi adalah pemavingan gang menuju SD Negeri 13 Kesiman. Program ini merupakan usulan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman pada tahun 2013, sedangkan realisasi dari kegiatan pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2015. Lingkungan di sekitar gang sebagian besar adalah permukiman penduduk dan merupakan satu-satunya akses menuju SD Negeri 13 Kesiman. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri Kaja bahwa kondisi permukaan gang yang berupa urugan tanah kapur dengan permukaan yang tidak rata. Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat mengganggu kenyamanan beraktivitas. Ditambah dengan adanya aktivitas sekolah yakni adanya aktivitas masyarakat yang mengantar-jemput siswa. Hal tersebut menjadi keluhan masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri Kaja, Suryaningrat (wawancara, 27 Juli 2015): “…sebelum diperbaiki kondisi gang menuju SD 13 Kesiman masih jalan kapur. Kondisi itu lumayan mengganggu kegiatan sekolah dan masyarakat yang ada di lingkungan gang itu. Apalagi di musim hujan permukaan gang yang bergelombang membuat adanya genangan air di permukaan jalan. Sehingga kami bersama masyarakat mengusulkan untuk perbaikan jalan. Dan sekarang ternyata pembangunan yang turun adalah pemavingan bukan aspal seperti sebelumnya. Tapi yang disayangkan masyarakat respon pemerintah termasuk lambat, padahal usulannya sudah dari dulu…”
166
Seperti yang disebutkan dalam kutipan wawancara di atas, masyarakat mengusulkan perbaikan gang tersebut dan usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perkerasan paving. Berdasarkan hasil wawancara juga terungkap respon dari pemerintah didalam menindaklanjuti usulan program ini dirasakan lambat oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan muncul sedikit rasa kekecewaan dalam masyarakat yang timbul akibat permasalahan tersebut.
Gambar 4. 38 Lokasi dan Kondisi Gang SD Negeri 13 Kesiman Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan pengamatan di lapangan adanya program pembangunan dan pemavingan gang di gang SD Negeri 13 Kesiman berdampak pada pembangunan spasial. Implikasi tersebut berupa penggunaan ruang jalan di depan gang bagi orang tua yang mengantar dan menjemput siswa. Sebelum dilakukannya perbaikan gang tersebut masyarakat yang mengantar siswa sekolah diijinkan untuk mengantar sampai ke depan sekolah. Namun dengan adanya perbaikan gang tersebut, masyarakat yang mengantar siswa hanya mengantar sampai di depan gang. Kondisi tersebut
167
menyebabkan adanya kepadatan lalu lintas depan gang di Jalan Sedap Malam, khususnya pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah. 4.5.8
Implikasi
Program
Pemavingan
Jalan
Akasia
XVI
Terhadap
Pembangunan Spasial Usulan lainnya yang telah terealisasi di Lingkungan Buaji Anyar adalah pemavingan Jalan Akasia XVI. Program pemavingan jalan lingkungan ini meliputi Jalan Akasia XVI A dan Jalan Akasia XVI B sepanjang kurang lebih 1300 meter. Jalan Akasia XVI merupakan salah satu akses menuju Subak Buaji, selain itu juga merupakan akses alternatif menuju Lingkungan Kebonkuri dan Jalan Sedap Malam. Program pemavingan Jalan Akasia XVI merupakan usulan Musrenbang pada tahun 2010, sementara pelaksanaan program dilaksanakan pada tahun 2012. Lingkungan di sekitar gang sebagian berupa lingkungan permukiman masyarakat. Di antara lingkungan permukiman tersebut, terdapat pula usaha masyarakat berupa toko dan warung yang tersebar di rumah-rumah yang langsung berhadapan dengan akses jalan utama. Selain permukiman terdapat pula areal persawahan yang terdapat di bagian selatan, yakni yang berada pada wilayah Subak Buaji. Untuk melihat kondisi dan lokasi pelaksanaan program akan diperlihatkan melalui Gambar 4.39.
168
Gambar 4. 39 Kondisi dan Lokasi Jalan Akasia XVI Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Pada peta garis putus-putus berwarna kuning menunjukkan jalan yang telah terealisasi program pemavingan. Menurut informasi dari kepala lingkungan, sebelum direalisasikannya program ini kondisi jalan berupa aspal lapen dan terdapat beberapa lubang di sepanjang jalan. Melihat kondisi ini masyarakat berinisiatif untuk membawa permasalahan ini dalam forum Musrenbang melalui Kepala Lingkungan Buaji Anyar pada tahun 2010. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan proyek pemavingan di tahun 2012. Seperti yang diutarakan Kepala Lingkungan Buaji Anyar, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015): “…sebelum ada realisasi program pemavingan di jalan Akasia XVI, kondisi jalan memang sudah diaspal tetapi banyak yang terkelupas. Kondisi itu dirasakan membahayakan, selain itu dirasa kurang nyaman karena ini jalan permukiman dan jalan alternatif menuju Sedap Malam. Sehingga pada waktu itu masyarakat mengusulkan adanya perbaikan yang terealisasi yakni pemavingan jalan…”
169
Terealisasinya program pemavingan di Jalan Akasia XVI tidak hanya berdampak pada lancarnya akses transportasi dan peningkatan kualitas lingkungan. Akan tetapi juga berdampak pada aspek spasial. Salah satu temuan yang mengindikasikan adanya pemanfaatan spasial adalah dengan adanya temuan di lapangan bahwa dengan baiknya kualitas jalan lingkungan tersebut ada beberapa masyarakat yang menjadikan badan jalan sebagai parkir kendaraan. Fenomena tersebut terutama terjadi pada malam hari, karena di pagi hari kendaraan tersebut digunakan untuk beraktivitas bekerja. Kondisi tersebut tak jarang menimbulkan kepadatan dikarenakan pengendara kendaraan harus pelan-pelan saat berpapasan dengan kendaraan yang parkir tersebut. Berdasarkan pemaparan mengenai temuan yang didapatkan pada delapan objek penelitian lokasi realisasi program Musrenbang. Dari realisasi tersebut ditemukan berbagai jenis implikasi spasial yang diakibatkan oleh realisasi pembangunan dalam kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Setiap jenis implikasi yang ditimbulkan tentunya berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh jenis program, lokasi dan kondisi sosial masyarakat pada masing-masing lokasi yang berlainan. Untuk mempermudah memahami jenis-jenis implikasi yang ditimbulkan akan dijelaskan melalui diagram pada Gambar 4.40 di bawah ini.
170
Implikasi Realisasi Program Musrenbang terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman
Realisasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda.
Terjadi perubahan pemanfaatan lahan dan peningkatan nilai lahan di sekitar lokasi Jalan Sedap Malam Gang Alamanda.
Realisasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I.
Terjadi perubahan ruang-ruang domestik dan angkul-angkul pada masing-masing rumah dengan adanya ruang untuk garasi mobil.
Realisasi Program Pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna.
Terjadi peningkatan nilai lahan di sekitar gang. Kenaikan harga lahan disertai dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Realisasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Ratna X.
Terjadi peningkatan kualitas permukiman dan kemudahan akses menuju areal persawahan yang berada di bagian utara permukiman.
Realisasi Program Pengaspalan Jalan Surabi Gang II, Br. Dajan Tangluk.
Terjadi perubahan pada ruang domestik di sepanjang gang. Yakni perubahan angkulangkul dan peninggian tembok penyengker.
Realisasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III.
Terjadi pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai ruang aktivitas tempat diselenggarakannya upacara adat.
Realisasi Program Pemavingan Gang Menuju SD 13 Kesiman, Kebonkuri.
Penggunaan ruang jalan di ujung gang bagi pengantar dan penjemput siswa sehingga sering terjadi kepadatan lalu lintas.
Realisasi Program Pemavingan Jalan Akasia XVI, Buaji Anyar.
Terjadi pemanfaatan ruang jalan sebagai areal parkir kendaraan masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan kepadatan lalu lintas.
Gambar 4. 40 Diagram Implikasi Spasial Program Musrenbang di Kelurahan Kesiman
Berdasarkan diagram pada Gambar 4.40 bahwa masing-masing lokasi terdapat implikasi yang berbeda pada lingkungan spasial, namun ada juga yang memiliki kesamaan implikasi. Untuk itu setiap lokasi yang memiliki kesamaan dampak spasial akan dikelompokkan. Untuk mengetahui tipikal implikasi apa saja yang terjadi pada realisasi pembangunan Musrenbang di Kelurahan Kesiman.
171
Pengelompokkan tipikal implikasi spasial yang terjadi didapatkan jenis-jenis impilkasi realisasi program Musrenbang yang terjadi antara lain adalah:
Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan lahan sekitar lokasi program.
Peningkatan nilai lahan dan perubahan kepemilikan lahan.
Perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masing-masing rumah.
Pemanfaatan ruang jalan lingkungan untuk aktivitas sosial dan budaya masyarakat.
Pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
Peningkatan kepadatan arus lalu lintas akibat aktivitas sekolah.
Dari keseluruhan jenis implikasi yang terjadi, jika dilihat dari teori yang dipaparkan oleh Yunus (2006) bahwa ada tiga elemen fisik utama yang menunjukkan pembangunan spasial. Ketiga elemen tersebut adalah elemen pemanfaatan lahan, elemen bangunan, dan elemen sirkulasi. Pada elemen pemanfaatan lahan jika dilihat dari konteks implikasi spasial pada realisasi program Musrenbang di Kelurahan Kesiman terdapat dua implikasi yang terkait elemen pemanfaatan lahan. Dua implikasi tersebut adalah adanya perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan lahan sekitar lokasi program dan peningkatan nilai lahan serta perubahan kepemilikan lahan.
172
Sedangkan elemen bangunan yang terkait pada implikasi spasial pada realisasi program Musrenbang di Kelurahan Kesiman menitikberatkan pada dominasi bangunan pada ruang-ruang domestik masyarakat. Implikasi yang terjadi adalah berupa perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masing-masing rumah. Adanya perubahan dan kemunculan fungsi ruang baru menunjukkan terjadinya pembangunan spasial pada suatu wilayah. Elemen sirkulasi yang menjadi penekanan pada implikasi realisasi program Musrenbang di Kelurahan Kesiman yakni pada infrastruktur jalan lingkungan desa serta aktivitas sirkulasi masyarakat. Implikasi yang terkait elemen sirkulasi antara lain adalah peningkatan kepadatan arus lalu lintas akibat aktivitas sekolah, pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, dan pemanfaatan ruang jalan lingkungan untuk aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Ketiga implikasi tersebut merupakan ciri dari adanya fenomena pada elemen sirkulasi akibat dari pembangunan spasial.
173
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Melihat data dan analisis yang telah dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai implikasi Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar, antara lain: 5.1.1 Program Pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman Berdasarkan data yang telah diperoleh terdapat berbagai macam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan terebut diusulkan setiap tahun dan diidentifikasikan per masing-masing jenis kegiatan dan lokasi kegiatan. Dari keseluruhan program kegiatan pembangunan Musrenbang diambil periode kegiatan selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 terdapat delapan usulan program pembangunan, antara lain: pembuatan kios Pasar Yadnya, pelebaran Jembatan Abiantubuh, pemasangan lampu penerangan jalan, peninggian senderan sungai, penggelontoran got, pengaspalan jalan lingkungan, pembuatan tapal batas lingkungan, dan sosialisasi Undang-Undang (Perda) ke masyarakat. Dari keseluruhan usulan pembangunan tersebut diketahui bahwa 98,2 persen anggaran untuk pembangunan fisik dan 1,8 persen untuk pembangunan non fisik.
173
174
Selanjutnya pada tahun 2011 kembali diselenggarakan Musrenbang desa, yang mana terdapat lima program pembangunan diantaranya adalah: program pemavingan jalan lingkungan, pengaspalan gang, penggelontoran got dan sungai, pemasangan lampu penerangan jalan, serta pekerjaan pembuatan senderan. Melihat usulan pada tahun 2011 keseluruhan usulan program pembangunan merupakan pembangunan fisik, sementara usulan program yang bersifat non fisik tidak ada. Dari keseluruhan pembangunan fisik terdapat 49,7 persen pengadaan infrastruktur baru sedangkan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebesar 50,3 persen. Pada tahun ini total anggaran mengalami kenaikan sebesar 33,6 persen dari anggaran tahun 2010. Di tahun berikutnya 2012 terdapat enam usulan program pembangunan yang dibagi menjadi tiga bidang pekerjaan yakni bidang pendidikan, pekerjaan umum dan kearsipan. Program-program tersebut antara lain adalah: peninggian pagar SD No. 13 Kesiman, rehab gedung kantor Lurah Kesiman, pengaspalan jalan lingkungan, penggelontoran got, pembangunan senderan SD 9 Kesiman dan pengadaan komputer dengan basis kepustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan sebesar persentase 99 persen untuk pembangunan fisik dan 1 persen untuk pembangunan non fisik. Jumlah total anggaran usulan program pembangunan di tahun 2012 mengalami penurunan dari anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 dalam forum Musrenbang Kelurahan Kesiman terdapat tujuh usulan program pembangunan diantaranya adalah: rehabilitasi gedung kantor lurah Kesiman, penggelontoran got, perbaikan saluran irigasi/got, trotoarisasi, pemavingan
175
gang, peningkatan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan. Seluruh usulan program pembangunan di tahun 2013 merupakan pembangunan fisik terlihat bahwa sebesar 94,8 persen pemeliharaan infrastruktur dan 5,2 persen pengadaan infrastruktur baru. Total anggaran dari usulan program pembangunan di tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 23,41 persen. Terakhir pada tahun 2014 dalam forum Musrenbang Kelurahan Kesiman terdapat tiga usulan program pembangunan yang mana keseluruhan usulan program tersebut merupakan pembangunan fisik. Usulan program pembangunan tersebut diantaranya adalah: pemavingan Jalan Sedap Malam, penggelontoran sungai dan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan jalan dan pembuatan got. Terjadi kenaikan total nilai anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 14,6 persen. Dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan nilai anggaran usulan program pembangunan. Kecuali pada tahun 2012 terjadi penurunan total nilai anggaran usulan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya usulan yang memiliki nilai usulan cukup besar pada tahun 2011. Terjadinya kenaikan jumlah anggaran usulan program tiap tahunnya menunjukkan adanya optimisme masyarakat dalam forum Musrenbang. Melihat pada usulan program dan sebarannya dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat digolongkan dalam tahapan akses. Yakni masyarakat memiliki kapasitas untuk masuk dalam ranah pemerintahan dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan publik.
176
5.1.2 Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program Pembangunan Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Terdapat delapan faktor yang berpengaruh dalam perumusan program pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber daya masyarakat, faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor dominasi, faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor ekonomis lahan. Dalam perumusan arah kebijakan dalam Musrenbang terdapat peranan teori ideologi dalam mengkonstruksi perumusan program. Ideologi merupakan landasan dasar dari suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor perumusan program yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor dominasi. Selain
ideologi
terdapat
pula
unsur
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan Musrenbang. Konsepsi partisipasi masyarakat merupakan jiwa penyelenggaraan Musrenbang. Berangkat dari semangat untuk membangkitkan peranan masyarakat, Musrenbang dipilih sebagai sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Faktor perumusan program yang dipengaruhi oleh teori partisipasi masyarakat adalah faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya masyarakat. Dalam konteks spasial tentunya melihat keberadaan ruang-ruang pada wilayah Kelurahan Kesiman, sehingga teori pembangunan spasial dipergunakan dalam
177
membedah faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program. Keberadaan ruang-ruang dalam wujud lahan yang memiliki nilai ekonomis serta ruang dalam ranah sosial menjadi faktor perumusan program. Oleh karena itu faktor perumusan program yang didasarkan pada teori pembangunan spasial adalah faktor sosial budaya dan faktor ekonomis lahan. Berikutnya jika dilihat dari arah datangnya perumusan program, dapat dikategorikan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam perumusan program pembangunan adalah seluruh aspek yang berperan dalam menentukan arah pembangunan desa yang berasal dari masyarakat desa sendiri dan beserta peran perangkat desa. Faktor internal ini sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas program pembangunan yang diusulkan. Terdapat lima aspek yang termasuk dalam faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan, (b) faktor sumber daya masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, (d) faktor dominasi, dan (e) faktor sosial budaya. Selanjutnya yang berpengaruh dalam perumusan program adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan aspek-aspek di luar ruang lingkup desa/Kelurahan, baik secara administrasi, struktur dan kewilayahan yang berpengaruh dalam perumusan usulan program pembangunan Musrenbang desa. Terdapat dua aspek yang dapat digolongkan ke dalam faktor eksternal yakni: (a) faktor anggaran, (b) faktor kebijakan dan (c) faktor ekonomis lahan.
178
5.1.3 Implikasi Pelaksanaan Program terhadap Pembangunan Spasial Tidak semua program yang merupakan usulan masyarakat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman dapat terealisasi. Dari keseluruhan program yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa program yang telah terealisasi. Implikasi pelaksanaan program Musrenbang dilihat pada masing-masing lingkungan pada sembilan wilayah lingkungan yang ada di Kelurahan Kesiman. Program yang telah terealisasi tersebut antara lain pembangunan senderan SD 9 Kesiman, pembangunan senderan Tukad Bindu, pengaspalan Gang Sari dan Gang Buaji, penggelontoran Tukad Bindu, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Gunung Sari, penataan taman telajakan sepanjang Jalan Turi, pembangunan Jembatan Banjar Abiantubuh, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I dan Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD Negeri 13 Kesiman, pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Sandat, pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Pakis, pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, pemavingan Gang Ratna X, perbaikan dan penggelontoran saluran irigasi di Subak Buaji, dan pemavingan Jalan Akasia XVI. Dari keseluruhan program pembangunan yang telah terealisasi yang disebutkan di atas tidak semuanya berimplikasi pada pembangunan spasial. Ada pula yang tidak berpengaruh pada pembangunan spasial. Untuk mengetahui realisasi program yang berimplikasi pada aspek spasial dilakukan pembobotan yang didasarkan pada implikasi realisasi pembangunan pada aspek spasial. Berdasarkan hasil temuan pembobotan implikasi program pembangunan dapat disimpulkan terdapat delapan
179
realisasi program yang langsung berimplikasi pada aspek spasial. Program-program tersebut antara lain adalah pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I, pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, pemavingan Gang Ratna X, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman dan pemavingan Jalan Akasia XVI. Realisasi program pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda berimplikasi pada perubahan pemanfaatan lahan yang sebelumnya didahului oleh peningkatan kualitas jalan. Program berikutnya yakni pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I berimplikasi pada aspek spasial melalui adanya perubahan ruang-ruang domestik pada masing-masing rumah akibat munculnya fungsi baru yakni garasi mobil. Hal tersebut akibat dari kecenderungan untuk memiliki mobil akibat dari pelebaran jalan tersebut. Selanjutnya program pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, implikasi pada aspek spasial tampak pada adanya alih fungsi beberapa lahan pertanian di sepanjang gang menjadi lahan perumahan. Selain itu terdapat fenomena kenaikan harga lahan akibat perbaikan kualitas permukaan gang. Program lainnya yang berimplikasi pada aspek spasial adalah pemavingan Gang Ratna X, sama seperti program pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna terdapat indikasi perubahan fungsi lahan di sebelah selatan gang akibat dari perbaikan kualitas permukaan gang. Berikutnya adalah pengaspalan Jalan Surabi Gang II, dampak yang
180
terjadi pada aspek spasial dari program ini adalah dengan adanya perubahan dengan peninggian tembok penyengker dan angkul-angkul di beberapa rumah yang termasuk dalam proyek perbaikan jalan lingkungan akibat dari permukaan badan jalan yang semakin tinggi. Program pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III berimplikasi secara spasial pada pemanfaatan badan jalan untuk digunakan sebagai tempat diselenggarakannya upacara adat, terutama bagi masyarakat yang memiliki natah yang tidak cukup luas. Berikutnya realisasi program pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman berimplikasi dari aspek spasial yakni adanya penggunaan jalan di depan gang masuk sekolah untuk penunggu orang tua siswa, sehingga seringkali memunculkan kepadatan lalu lintas terutama di jam-jam pulang sekolah. Kemudian yang terakhir realiasi program pemavingan Jalan Akasia XVI. Realisasi program tersebut berimplikasi spasial pada pemanfaatan badan jalan untuk digunakan sebagai lahan parkir kendaraan masyarakat. keondisi tersebut tidak jarang menimbulkan kepadatan akibat pengendara kendaraan harus pelan-pelan saat berpapasan dengan kendaraan yang parkir tersebut. Dari berbagai macam implikasi Musrenbang di Kelurahan Kesiman didapatkan jenis-jenis implikasi realisasi program. Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan lahan sekitar lokasi program. Terjadi peningkatan nilai lahan dan perubahan kepemilikan lahan. Berikutnya yang ditemukan adalah perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masing-masing rumah. Selanjutnya
181
terjadi pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Implikasi lainnya adalah ditemukan peningkatan kepadatan arus lalu lintas di depan sekolah tempat dilaksanakannya program pembangunan. 5.2 Saran Sejumlah hal yang terungkap dalam penelitian ini merupakan fenomenafenomena yang sesungguhnya adalah dampak dari dilaksanakannya pembangunan di suatu daerah. Adanya program pembangunan yang masuk ke suatu daerah tentunya akan memunculkan dinamika di dalam masyarakat. Dinamika tersebut dapat berupa aspek dukungan masyarakat, baik yang mendukung maupun kontra dalam pelaksanaan program. Namun terlepas dari hal itu semua, tentunya keberadaan perencanaan dalam pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dipahami dan dilakukan sebelum digulirkannya program-pembangunan. Melihat implikasi dari pembangunan yang perencanaannya dilakukan melalui forum Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, tidak semua program-program pembangunan tersebut berimplikasi positif pada perkembangan wilayah. Tidak jarang terdapat program pembangunan yang justru berimplikasi pada peningkatan perubahan kenampakan spasial pada wilayah. Keseluruhan fenomena yang telah diungkapkan tersebut adalah media pembelajaran bagi masyarakat. Pembelajaran untuk mewujudkan sistem perencanaan yang lebih baik dan lebih tepat dalam mengawal pembangunan wilayah desanya.
182
Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan bagi masyarakat Kelurahan Kesiman sebagai dokumen mengenai perencanaan yang telah dilakukan masyarakat selama lima tahun terakhir. Sekaligus sebagai sarana untuk dapat mengkaji dan merefleksi berbagai kebijakan yang akan digulirkan dalam bentuk program pembangunan maupun dalam bentuk lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada program-program yang nantinya akan dijalankan agar sesuai dengan karakteristik, ciri khas wilayah, dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penelitian di wilayah studi tentunya akan berbeda jika penelitian dilakukan pada wilayah lainnya baik di Denpasar maupun di Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kewilayahan, tetapi juga karakteristik penduduk dalam hal ini masyarakat serta nilainilai yang muncul di dalamnya. Penelitian sejenis yang dilakukan di wilayah lain diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai perencanaan pembangunan desa. Tentunya ada banyak hal-hal dan permasalahan yang belum dapat disebutkan dalam penelitian ini akibat keterbatasan waktu dan sumber daya penulis. Pada akhirnya keseluruhan proses dalam penelitian ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peranan dan bantuan dari masyarakat dan aparatur pemerintahan di lingkungan Kelurahan Kesiman.
183
DAFTAR PUSTAKA Abidin, Z. Kompasiana. Sesat Fikir Orang Indonesia Menjual Tanah [cited 2015 Oktober. 4], Available from: URL http://www.kompasiana.com/octenal/sesatfikir-orang-indonesia-menjual-tanah_552b84a86ea834777d8b458e. Agustin, R. 2011. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit Serba Jaya. Anonim. 2011. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Kesiman. Denpasar: Kelurahan Kesiman. Anonim. 2013. Profil Kelurahan Kesiman. Denpasar: Kelurahan Kesiman. Anonim. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Anonim. 2007. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Anonim. 2010. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Anonim. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Ansy'ari, S. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Arnstein, S R. 1969. A Ladder of Citizen Participation dalam Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Asshiddiqie, J. Serba Sejarah. Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi [cited 2015 Januari. 4], Available from: URL:http://serbasejarah.wordpress.com.
184
Budiman, A. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, H. B. 2011. Metodologi Peneltian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dewi, U. 2012. Perencanaan Pembangunan Desa: Pendekatan Community Learning and Participatory Process (CLAPP), Yogyakarta 19 Oktober. Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Modul Khusus Fasilitator Musrenbang. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Diantha, P. 2015. “Kekeliruan Naskah Akademik UU Desa”. Bali Post, 10 Januari, hal 6. Djohani, R. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Dwipayana, A.A Ari dkk. 2006. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gelebet, I N. 2002. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Denpasar: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Hariyono, P. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta: Bumi Aksara. Jaweng, R E. 2015. “Setahun UU Desa”. Kompas. 14 Februari, hal 6. Koentjaraningrat. 1984. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan. Kombaitan, S. 1998. Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota:Belajar dari Den Haag, Belanda. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 60. Latare, S. 2013. Dinamika Perubahan pembangunan Masyarakat Pedesaan. [cited
2014
November.
19].
Available
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/1112/898.
from:
URL:
185
Ma'rif, S dkk. 2010. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Jurnal Riptek , 53-62. Moleong, L J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Motte, J. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang [cited 2015 Januari. 22] Available from: URL: http://www.eprints.undip.ac.id/11763/ Muhi, A. H. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 1-20. Nurmandi, A. 2006. Manajemen Perkotaan (Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia). Yogyakarta: Sinergi Publishing. Nurmandi, A. 2014. Manajemen Perkotaan (Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi mewujudkan Kota Cerdas). Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Goverment Universitas Muhammadiyah. Praboatmodjo, H. 2006. Wilayah Perdesaan Berkelanjutan: Suatu Eksplorasi Teoritis. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 1-11. Putra, I D G. 2013. “Pemanfaatan Hunian untuk Fungsi Komersial di Lingkungan Padangtegal Tengah, Ubud”(tesis). Denpasar: Universitas Udayana. Rahayu, Evi A. 2013. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Proses Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”(tesis). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Rahman, G. A. 2013. Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia from Teori Ideologi Karl Marx: False Consciusness [cited 2015 Januari 2015]. Available from: URL: http://philosophy.ui.ac.id/?p=1181 Salain, Putu Rumawan. 2001. Konsep “Participatory Process” dalam Penataan Ruang. Pelatihan Tata Ruang Bappeda Badung , Denpasar 1-5 Mei.
186
Soekanto, S. 1977. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Soepomo, R. 1977. Mengenal Desa dan Pengelolaannya. Jakarta: PT Itermasa. Soetomo, S. 2009. Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya. Yogyakarta: Graha Ilmu. Soetrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Suartika. GAM. 2010. Morphing Bali: The State, Planning and Culture. Germany: Lambert Academy Publishing. Sukarna. 1974. Ideologi, Suatu Studi Ilmu Politik. Bandung: Penerbit Alumni. Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Penerbit Read. Supadmi, U. S. 2013. Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS UNTAN , 1-13. Surya, B. 2010. Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. Jurnal Tataloka , 212-223. Sutoro, E. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press. Tjatera, I Wayan. 2010. Tolok Ukur Keseimbangan Pembangunan antara Desa dan Kota yang Tercermin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proceedings Seminar Nasional Perencanaan dan Manajemen Spasial: Musyawarah Perencanaan pembangunan , Denpasar 19 Juni. Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta : Penerbit Erlangga
187
Turindra, A. 2011. Turindra Corporation Indonesia (TCI). from Dinamika Pembangunan
[cited
2014
November
19]
Available
from:
URL:
http://turindraatp.blogspot.com/2010/01/dinamika-pembangunan.html Usman, S. 2008. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widja, I M. 2000. “Perubahan Nilai-Nilai Rumah Tradisional Bali pada Perkembangan Rumah Bali, Studi Kasus Rumah Tradisional di Desa Adat Mengwi”(tesis). Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. Wiryomartono, B P. 2002. Urbanitas dan Seni Bina Perkotaan. Jakarta: Balai Pustaka. Worosuprojo, S. 2009. Mengelola Potensi Geografis Indonesia Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan. Medan: USU Press. Yunus, H S. 2008. Dinamika Wilayah Peri Urban. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Yunus, H S. 2006. Metropolitan (Konsep, Problematika dan Prospek). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yunus, H S. 2004. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
188
DAFTAR INFORMAN
1.
2.
3.
4.
5.
Nama
: I Nyoman India Sudiantara, SH
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 51
Pekerjaan
: Kabid PM Kelurahan Kesiman
Alamat
: Jl Singosari
Nama
: I Gusti Rai Ary Temaja, SE
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 42
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Ujung
Alamat
: Jl Turi No. 37, Kesiman
Nama
: I Nyoman Mandra, SH
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 51
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Cerancam
Alamat
: Jl Turi Gang Sari No. 1
Nama
: I Dewa Putu Gede
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 50
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Pekandelan Kauh
Alamat
: Jl Turi No. 4
Nama
: I Gede Arya Adiputra
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 46
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Pekandelan
Alamat
: Jl Sedap Malam No. 4 Denpasar
189
6.
7.
8.
9.
10.
Nama
: I Wayan Sudanta
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 52
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Dangin Tangluk
Alamat
: Jl Kembang Matahari I Gang Tlugtug 1
Nama
: I Gede Putra Suryaningrat
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 44
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Kebonkuri Kaja
Alamat
: Jl Sedap Malam no. 54 Kesiman
Nama
: I Ketut Sutapa
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 50
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Kebonkuri
Alamat
: Jl Sedap Malam III no. 4
Nama
: I Made Budi
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 53
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan
Alamat
: Jl Sedap Malam III
Nama
: I Ketut Parthaka
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Usia
: 55
Pekerjaan
: Kepala Lingkungan Buaji Anyar
Alamat
: Jl Akasia XVI/ gg Meskipun No. 7
190
LAMPIRAN Tabel Usulan Program Pembangunan Musrenbang 2010-2014 No.
Program Pembangunan
Lokasi
Tahun Program
1
Pembuatan kios Pasar Yadnya (9) unit: 3 x 3.5 m.
Lingk. Pekandelan
2
Pelebaran jembatan di Jl Sedap Malam Br. Abiantubuh.
Lingk. Pekandelan
3
Pemasangan lampu penerangan jalan (Jl Anyelir Gg Rama).
Lingk. Pekandelan
4
Peninggian senderan sungai/got (Jl Sedap Malam gg Cempaka dan gg
Lingk. Kebonkuri
Seruni).
Kaja
5
Penggelontoran got (Jl Turi II, Br Cerancam).
Lingk. Cerancam
6
Pembuatan jembatan Gg Titi Batu (Jl Sedap Malam Gg Titi Batu).
Lingk. Kebonkuri
2010
Kelod 7
Pembuatan Tapal Batas Lingkungan (Lingkungan Kebonkuri)
8
Sosialisasi undang-undang (perda) ke masyarakat
Lingk. Kebonkuri Kelod Kelurahan Kesiman
1
2
3
Pemavingan (Jl. Turi, Gg. Batur, Gg. Buntu, Gg. Taman; Jl. Sedap
Lingk. Pekandelan
Malam No. 24 dan 19A, Gg. Sandat, Gg. Sandat I, Gg. Mawar, Gg.
kauh dan Kebonkuri
Seruni, Gg. Seruni IV, Gg. Cempaka, Gg. Cempaka I; Jl. WR
kaja dan Kebonkuri
Supratman Gg. Gunung Kawi)
kawan.
Pengaspalan (Jl. Turi Gg. Sari, Gg. Buaji,; Jl. WR Supratman Gg.
Lingk. Cerancam,
Zambex I, Gg. Zambex II; Jl. Surabi Gg. Surabi I; Jl. Ratna Selatan)
Kebonkuri kawan dan
Penggelontoran Got dan Sungai (Sepanjang Jl. Turi, Jl. Sedap Malam utara, Jl. Randu, Jl. Sokasati, Jl. Akasia XVI, Jl. Kroya, Br. Dauh
2011
Dangin Tangluk Lingk. Ujung, Cerancam,
Tangluk dan Lingkungan Kebonkuri Tengah)
Pekandelan Kauh dan Buaji Anyar
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (Sebelah timur Pasar Yadnya,
Lingk. Pekandelan
Jl. Sedap Malam Gg. Cempaka I, Jl. Ratna Selatan)
dan Kebonkuri kaja
5
Senderan (SD N 9 Kesiman)
Lingk. Ujung
1
Peninggian Pagar SD No. 13 Kesiman
Lk. Kebonkuri kaja
2
Rehab gedung Kantor Lurah Kesiman
Lingk. Pekandelan
4
2012
191
3
Pelebaran Jembatan (kiri dan kanan) Jl. Sedap Malam, Br. Abiantubuh
Lingk. Pekandelan
4
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang Matahari (timur
Lingk. Cerancam dan
jalan), Jl. WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman
Pekandelan
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman Jl. Turi Gg. Girisa,
Lingk. Ujung
5
Lingkungan Br. Ujung 6
Komputer dengan basis kepustakaan
Kelurahan Kesiman
1
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah Kesiman
Lingk. Pekandelan
2
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang Matahari (timur
Lingk. Cerancam,
jalan), Jl. WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman, Jl Akasia
Pekandelan dan
XVI
Dangin Tangluk
3
Perbaikan saluran irigasi/got (Jl. Pralina-Turi timur, Br. Ujung)
Lingk. Ujung
4
Trotoarisasi (Jl. Kroya dan Jl. Sedap Malam)
Lingk. Pekandelan
5
Pemavingan Gang (Jl. Kroya, Jl WR Supratman Gg Gunung Kawi, Jl.
Lingk. Pekandelan
Akasia Gg. Ratna IX, Gg Ratna XXII, Gg Buaji Agung, I, II, III, Jl.
kauh, Buaji anyar,
Sedap Malam Gg V, Gg Genjinga, Gg Cempaka, Gg Mawar, Gg
Kebonkuri kaja,
Sandat I, Gg Seruni I, Gg Margot I, Gg Teratai, Gg Kamboja, Gg
Kebonkuri kelod
2013
Teratai I, Gg Margot III, Gg Mekarsari, Gg Menuh). 6
Peningkatan jalan lingkungan (Jl. Surabi Gg IV, Jl. Turi II Gg Batur,
Lingk. Pekandelan,
Gg Buaji, Jl. WR Supratman Gg Zambek III, Jl Akasia XVI A Jl.
Dangin tangluk,
Sedap Malam III Gg. Ratna Selatan Ujung, Jl. Sedap Malam Gg
Kebonkuri kaja dan
Lavender, Gg. Sekar, Gg. Kembangsari, Gg. Dahlia, Gg. Melati, Gg.
Kebonkuri kelod.
Gardenia, Gg. Gardenia I II III, Gg. Alamanda, Gg. Pucuk, Gg. Anggrek, Gg. Liva Diva 7
Lampu Penerangan Jalan (Jl. Sedap Malam)
Lingk. Kebonkuri kelod
1
Pemavingan Jl. Sedap Malam (Gg. Sandat I, Gg. Sandat, Gg.
Lingk. Kebonkuri
Cempaka I, Gg. Cempaka, Gg. Simantri)
kaja dan Kebonkuri kelod
2
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorong (Br. Abiantubuh, Jl. Sedap Malam Br. Abiantubuh, Jl. WR Supratman
Lingk. Pekandelan
2014
192
perempatan Jl. Kroya, Jl. Randu Br. Abiantubuh) 3
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan Jl. Surabi,
Lingk. Pekandelan
pengaspalan, Jl. WR Supratman Gg. Gunung Kawi)
dan Pekandelan kauh
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman
193
Tabel Faktor yang Berpengaruh pada Usulan Program Musrenbang No. 1
2
3
4
5
6
7
Narasumber Narasumber 1
Narasumber 2
Narasumber 3
Narasumber 4
Narasumber 5
Narasumber 6
Narasumber 7
Faktor yang Berpengaruh dalam Perumusan Program o
Faktor anggaran
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor sumber daya masyarakat
o
Faktor sosial budaya
o
Faktor dominasi
o
Faktor anggaran
o
Faktor perangkat desa/sumber daya perangkat desa
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor kebijakan pemerintah
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor dominasi tokoh berpengaruh
o
Faktor kebijakan pemerintah
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor sosial budaya masyarakat
o
Faktor anggaran
o
Faktor dominasi tokoh berpengaruh
o
Faktor dominasi tokoh masyarakat
o
Faktor sosial budaya masyarakat
o
Faktor anggaran
o
Faktor kebijakan pemerintah
o
Faktor anggaran
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor dominasi usulan tokoh berpengaruh
o
Faktor nilai ekonomis lahan
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor anggaran
194
8
9
10
Narasumber 8
Narasumber 9
Narasumber 10
o
Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o
Faktor sumber daya aparatur/perangkat desa
o
Faktor anggaran
o
Faktor kebutuhan pembangunan
o
Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o
Faktor dominasi tokoh masyarakat
o
Faktor anggaran
o
Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o
Faktor perangkat aparatur desa/sumber daya aparatur
o
Faktor nilai ekonomis lahan
