Kebijakan Program Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas

TAHUN 2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kebijakan Program Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas AGUS PRANOTO BASUKI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Disampaikan Dalam Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2017

BALI, 18 Juli 2017

Transisi Demografi Membawa Indonesia pada Windows of Opportunity

SASARAN PROGRAM DAN IKP PAUD-DIKMAS, RENSTRA 2015-2019 NO.

SASARAN PROGRAM (SP)

IKP

1.

Meningkatnya keluasan dan kemetaraan akses PAUD dan • Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmas yang bermutu, berkesetaraan gender, dan PAUD 3-6 tahun berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di • Jumlah Lembaga PAUD siap diakreditasi seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan berstandar nasional

2.

Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dadn kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota

• Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha

Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota

• Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa 15-59 tahun

3.

• Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional

• Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi berstandar nasional • Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah

NO.

SASARAN PROGRAM (SP)

IKP

4.

Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikan Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan gender, dan keluarga berwawasan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global Jumlah lembaga/satuan pendidikan di semua provinsi, kabupaten, dan kota menyelenggarakan pendidikan keluarga

5.

Meningkatnya tata kelola dan partisipasi pemerintah daerah lembaga masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas yang bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah model/program PAUD-Dikmas yang dibakukan dan diterapkan

Perlu Revisi Renstra • Pembagian kewenangan (Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah) • Bertambahnya 21 UPT baru • Ketertinggalan PAUD Dikmas dalam standar mutu lembaga dan akreditasi • Penyesuaian dengan target Prioritas Nasional maupun Prioritas Kementerian

Diperlukan perubahan/ revisi Renstra PAUD dan Dikmas untuk mendorong pencapaian Targettarget PAUDDikmas

Semua Program PAUD-DIKMAS memiliki Kontribusi dalam Memenangkan Bonus Demografi Target Utama PAUD-Dikmas • • • • •

Memastikan akses PAUD yang merata dan bermutu; Meningkatkan tingkat melek aksara; Meningkatkan angka partisipasi kasar penduduk putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan yang bermutu; Meningkatkan keterampilan/kompetensi penduduk usia produktif; Meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan

Pendukung PAUD-Dikmas

• Satuan PAUD-Dikmas yang merata • Satuan PAUD-Dikmas yang bermutu • Pembelajaran yang kreatif dan inovatif

Menghasilkan Bonus Demografi yang benar-benar produktif yang memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan

Amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

Kewenangan Pemerintah Pusat : 1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2. Pembinaan dan Pengawasan

Kewenangan Pemerintah Daerah : PAUD dan Pendidikan Masyarakat 1. Satuan Pendidikan : Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, Rumah Pintar 2. Program PAUD dan Dikmas : Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan,

• Lembaga PAUD • Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat • Lembaga Kursus • Lembaga Pelatihan • Majelis Taklim • Kelompok Belajar • Satuan PNF Sejenis • • • •

Sanggar Kegiatan Belajar Rumah Pintar Bimbingan Belajar Sekolahrumah

PROGRAM PAUD-DIKMAS

SATUAN PAUD-DIKMAS

PROGRAM DAN SATUAN PAUD-DIKMAS (Sesuai Amanat UU No 20 tahun 2003)

• Pendidikan Anak Usia Dini (TK, Kelompok Bermain, TPA, SPS) • Pendidikan Keaksaraan • Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) • Kursus-kursus Keterampilan/Vokasi • Pendidikan Kepemudaan • Pendidikan Kewanitaan • Pendidikan Keluarga

Pembinaan Satuan dan Program PAUD dan Dikmas dilakukan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

PETA SATUAN PAUD DAN DIKMAS, APRIL 2017 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

TK

KB

2,423 8,474 14,041 2,143 18,196 2,322 2,490 2,305 2,180 1,236 1,889 2,862 745 1,735 2,420 1,323 1,669

501 12,328 9,829 1,468 14,297 2,027 5,347 1,944 2,053 1,992 2,839 2,658 1,587 651 1,275 1,166 775

TPA 10 155 539 212 414 166 122 139 121 64 27 56 45 67 166 80 28

SPS 1,586 6,151 2,986 1,124 4,718 205 494 601 159 195 188 343 87 415 120 119 229

LKP 853 2,769 2,182 241 3,047 407 1,676 358 370 419 701 626 284 164 338 338 287

PKBM 309 1,845 795 278 1,288 247 545 283 182 195 274 283 223 130 197 197 127

SKB 5 24 4 11 8 10 11 4 1 6 7 2 1 6 10 15

NO. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Luar Negeri TOTAL 228.691

TK 1,966 4,079 1,835 632 1,574 1,720 1,531 610 985 566 2,157 355 829 626 345 774 164

KB 1,217 1,929 572 669 816 2,128 2,958 470 854 483 2,983 466 773 469 440 814 350

TPA

SPS 26 83 23 6 88 39 28 10 130 5 29 58 16 36 20 23 20

LKP 168 317 27 164 88 268 306 186 80 63 638 76 116 132 48 44 10

407 584 205 109 582 552 461 59 322 140 466 146 129 321 29 173 36

PKBM 175 564 294 61 102 496 194 376 272 113 329 54 92 133 81 201 66

SKB 7 9 12 5 1 4 10 2 2 2 3 8 1 3 3 1

3 89,204 81,128 3,051 22,451 19,781 11,001 198 Jumlah SKB sebagai UPTD 409 dan sudah menjadi Satuan Pendidikan 232 SKB

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kekuatan • Di era berlakunya UU no 23 tahun 2014 dimana PAUD dan Dikmas menjadi kewenangan daerah maka dukungan anggaran dan pembinaan semakin meningkat • Sebagian besar satuan pendidikan didirikan oleh kelompok masyarakat dari menengah ke atas (LKP, Rumpin, dan sebagian Lembaga PAUD) sehingga memungkinkan dapat membina pencapaian SNP secara mandiri • Sudah disiapkan perangkat penjaminan mutu PAUD dan Dikmas serta UPT Pusat PAUD Dikmas sebagai pusat pengembangan mutu • Semua Satuan PAUD dan Dikmas sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)

•

• • •

Kelemahan 99 % Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas dari oleh dan untuk masyarakat sehingga tidak semua memiliki kemampuan memenuhi SNP Kemampuan pusat dan daerah untuk meningkatkan kompetensi PTK dan pemenuhan Sarpras terbatas Banyak satuan Pendidikan di daerah 3T yang belum tersentuh pembinaan Keterbatasan kuantitas dan kualitas Penilik sebagai pembina (supervisi) satuan pendidikan terbatas (hanya memiliki 62 % penilik dari jumlah kecamatan se Indonesia)

TARGET CAPAIAN SNP/AKREDITASI SATUAN PAUD-DIKMAS TAHUN 2017-2021

Kemampuan maksium tahun 2021 mencapai 72,50 karena masih banyak PAUD di desa-desa yang membutuhkan pembinaan secara ekstra, Satuan Pendidikan lainnya mencapai 100%

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 02

Skema Kebijakan Pendidikan Nasional

Acuan Kebijakan pengembangan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Program pembangunan/pembinaan pendidikan

Untuk mewujudkan program pembangunan pendidikan dibutuhkan 4 entitas data, yaitu: 1. Satuan Pendidikan 2. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh tersedianya Data Pokok Pendidikan dari sumber yang sama.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 03

Permendikbud No. 79 Tahun 2015 Tentang Dapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 04

Kebijakan Pendataan Dapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 05

Roadmap Kualitas Data

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 07

Pemanfaatan Data Dapodik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 08

Pemanfaatan Dapodik • • • • •

Pendataan ATS Sekolah Aman Bencana Bantuan Sarpras Banper Binsuslat Banper Diktara

Satuan Pendidikan

Guru dan Tenaga Kependidikan

• • • •

PIP BOP PAUD Ujian Nasional Kesetaraan

• • •

Peningkatan Mutu Pembinaan Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi

Peserta Didik

Substansi Pendidikan

• • • •

Beban mengajar Rasio Guru Tunjangan Guru Pemetaan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 09

Dukungan Dapodik untuk Pendataan ATS

ATS Data Dapodikmas (Satuan Pendidikan Masyarakat)

Penyisiran dan Pengisian data ATS oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan

• Perencanaan dan Penganggaran • Penyaluran Bantuan Pendataan

Ringkasan Data ATS 2017 Satuan Pendidikan LKP PKBM SKB Total

Jumlah 22,813 240,837 14,594 278,244

Sumber: Aplikasi Pendataan ATS 2017 per-5 Juli 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk Prog. Sekolah Aman Bencana

Data Dapodik PAUD dan Dikmas (Satuan Pendidikan dan Koordinat Lokasi)

Penggabungan dengan Layer Kerawanan Bencana INARISK (BNPB)

• Peta Satuan Pendidikan Rawan Bencana • Pelatihan Persiapan Bencana • Persiapan Sarpras

Sumber: http://sekolah.data.kemdikbud.go.id Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk Bantuan Sarpras

Data Dapodik (Sarana dan Prasarana)

Verifikasi dan Validasi oleh Direktorat untuk Penentuan Sasaran Bantuan Sarpras

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 14

Dukungan Dapodik untuk Banper Binsuslat & Bindiktara

Data Dapodik PAUD dan Dikmas (Satuan Pendidikan, Sarpras, Program, Peserta Didik, PTK)

Verifikasi, Validasi dengan Proposal dari Satuan Pendidikan

• Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Binsuslat dan Direktorat Bindiktara

Sumber: http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk PIP KIP 2017

Data Dapodikmas (Individu Peserta Didik, Penghasilan Orangtua)

Pengolahan dan Pemilahan data oleh Ditjen PAUD-Dikmas

Peserta Didik Kesetaraan yg. di SK-kan untuk menerima KIP tahun 2017 No. 1 2 3

Jenis Paket Paket A Paket B Paket C Jumlah

• Pencetakan KIP • Penyaluran Bantuan PIP

Jumlah 26,754 81,212 129,138 237,104

Sumber: Pengolahan data Dapodikmas untuk KIP tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk BOP PAUD

BOP PAUD 2017 Data Dapodik (Individu Peserta Didik)

Pengolahan, Pemilahan dan Rekapitulasi data oleh Ditjen PAUD-Dikmas

BOP PAUD 2017 (Dalam Ribuan)

• Perencanaan DAK Non-Fisik PAUD • Penyaluran BOP PAUD

Regional

BOP PAUD

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali, Nusa Tenggara Maluku, Papua Dana Cadangan Total

10,847,742,800 22,726,113,400 2,882,800,800 3,882,989,400 2,966,959,600 1,457,238,200 356,155,400 45,119,999,600

Sumber: Lampiran PMK Nomor 187/PMK.07/2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk Ujian Nasional Kesetaraan

DNT UNPK Data Dapodikmas (Individu Peserta Didik Tingkat Akhir)

Aplikasi PDUN (PDSP)

Peserta Ujian Nasional Kesetaraan 2017 Gelombang I

Aplikasi BioUN (Puspendik)

• Perencanaan Penyelenggaraan dan Logistik UN • Penerbitan Daftar Nominatif Tetap Peserta UN

Jenis Paket Jumlah Paket B 114,862 Paket C 240,083 Total 354,945 Sumber: Pengolahan data Ujian Nasional Kesetaraan 2017 Gelombang 1 berdasar Dapodikmas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 10

Dukungan Dapodik untuk Tunjangan Guru..(1) Dasar Hukum

: Surat Edaran Dirjen GTK No. 16588/B/PTK/2015 terkait Penggunaan data Dapodik sebagai data utama di Direktorat Jendral GTK

Data Dapodik (Individu PTK dan Pembelajaran)

Verifikasi dan Validasi Oleh Ditjen GTK

• Penerbitan SK Tunjangan • Penyaluran Dana Tunjangan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 16

Dukungan Dapodik untuk Tunjangan Guru..(2) Aplikasi Info GTK

aplikasi informasi hasil validasi data Tunjangan Profesi dengan sumber data dari Dapodik.

• http://info.gtk.kemdikbud.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 17

Dukungan Dapodik untuk Pemetaan Mutu ..(1) standar

LANGKAH • • •

Pemetaan mutu kondisi awal Supervisi kekurangan/ kelemahannya Pengukuran kondisi setelah disupervisi untuk memastikan ketercapaian setiap indikator

STANDAR > SNP

SNP TERAKREDITASI A ATAU B

SATUAN PENDIDIKAN

Upaya peningkatan mutu harus memiliki “makna” dan “sesuai dengan kebutuhan” sekolah dalam menuju sekolah dengan kualitas layanan minimal SNP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 18

Dukungan Dapodik untuk Pengembangan Mutu ..(2)

P E M E TA A N M U T U PA U D D A N D I K M A S

HASIL EVALUASI BADAN AKREDITASI NASIONAL

DATA HASIL UN

PEMETAAN MUTU PP/BP PAUD DIKMAS

DAPODIK PAUD & DIKMAS

PENGEMBANGAN MUTU

EVALUASI OLEH PEGAWAS & PENILIK

SUPERVISI PP/BP PAUD DIKMAS

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 19

Dukungan Dapodik untuk Pengembangan Mutu ..(3) Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas

Aplikasi pemetaan data mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Aplikasi Dapodik (http://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 20

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia