KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PAUD DAN DIKMAS DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN (DAPODIK) Disampaikan Dalam Kegiatan Workshop Pemutakhiran Dapodik PAUD dan Dikmas Tingkat Kabupaten/Kota 2017 KJ Hotel Yogyakarta, 25—28 Juli 2017
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
MATERI SAJIAN A
KONSEP PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
B
PENGINTEGRASIAN DATA PAUD DAN DIKMAS
C
PENERBITAN IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN, KETENAGAAN, & PESERTA DIDIK
D
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN
A KONSEP PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
?
MENGAPA DIPERLUKAN PENDATAAN
1.
Alat bantu pengambilan keputusan Pimpinan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan;
2.
Pedoman dalam pelaksanaan dari implementasi program pembangunan pendidikan;
3.
Mencegah terjadinya perencanaan program yang tidak tepat guna dan tepat sasaran;
4.
Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan pendidikan; Evaluasi hasil akhir pelaksanaan program pembangunan pendidikan.
5.
Permendikbud Nomor : 11/2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud TUGAS
FUNGSI
Melaksanakan Pengelolaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Permendikbud Nomor 79/2015 Bab V, Pasal 12 a. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
mampu
b. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan; c. Membangun suatu pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data; d. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator; e. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut; f. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan; dan g. Mengoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik guna terciptanya kegiatan pengumpulan Dapodik yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektivitas dan efisien.
PENGELOLAAN DATA REFERENSI (Permendikbud 79/2015) Data Referensi untuk nomor identitas yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya meliputi:
a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan; b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik; c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.
Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PDSPK.
PENGARUH DATA DALAM KEBIJAKAN DI K/L Hirarki Struktur Kerja
MENTERI
Policy decision no
ESELON I
Policy analysis
yes
OK? no
yes
ESELON II
ESELON III ESELON IV
OPERATOR
Knowledge analysis
OK? no
Data collecteor
yes
OK?
Information analysis Data analysis
Full responsibility All out Perfectly done
yes
OK? no
no
KRONOLOGIS SISTEM PENDATAAN KEMENDIKBUD
Kebutuhan data belum menjadi prioritas Penomoran Entitas data dan Statistik pendidikan (BPKLN) dan PMPTK Pengembangan system pendataan Oleh masingmasing Direktorat Mengarah ke data indivdual
Mengkerucut Pada 2 sistem pendataan Satu istem pendataan terpadu
<2006
Pendataan dilakukan secara manual dan masing2 daerah melakukan pendataan (belum menggunakan sistem)
2006-2011
Pendataan kodifikasi “DAPODIK” NISN, NPSN, NSS, NUPTK padatiweb
2008-2012
DAPODIK, Padati, LI, PAS, BOS, LIDI
2013 - 2014
DAPODIK dan Padamu Negeri
s.d sekarang
DAPODIK
DATA POKOK PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN
Transactional System
DSS
EIS
Menurut fungsi
DAPODIK
Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan Merupakan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan yang Terintegrasi, untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu.
SATU DATA
KELOMPOK DATA POKOK PENDIDIKAN EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran. Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu: 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan.
Sumber Data yang sama (DAPODIK) Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.) Program Pembangunan/Pembinaan Acuan Program Pembangunan/Pembinaan
Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
B PENGINTEGRASIAN DATA PAUD DAN DIKMAS
ALUR SISTEM PENGELOLAAN DATA DIKBUD PUSAT – Provinsi - Kab/Kota
SUMBER DATA
Satuan Pendidikan
PENGELOLAAN DATA (QUALITY CONTROL)
PENGUMPULAN Masing-masing Direktorat Jenderal • PAUD DAN DIKMAS • DIKDASMEN • KEBUDAYAAN
• • • •
Integrasi Verifikasi-Validasi Kompilasi Analisis/Protret Pendidikan
PENDAYAGUNAAN DATA • Perencanaan Program/Pembinaan Pembangunan Dikbud • Sertifikasi dan Tunjangan • Monitoring Program • Evaluasi Program • Penelitian
Feedback (Dalam rangka pembinaan) Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda: 1. Tahapan pengumpulan 2. Tahapan Pengelolaan (Quality Control) 3. Tahapan Pendayagunaan Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariat masing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun programprogram pembinaan untuk pembangunan. Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data: 1. INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN) 2. INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3. INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.
ALUR DATA
DALAM MEKANISME PENGELOLAAN DATA MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENGELOLA DATA
PENGUMPULAN
PENGELOLAAN DATA (QUALITY CONTROL)
SUMBER DATA Aplikasi Dapo PAUD dan Dikmas
PENDAYAGUNAAN DATA
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) YANG DIBANGUN 1. Business Intelligence (BI) Arus Data Berfungsi untuk memastikan bahwa aliran data dapat berjalan dengan baik, dari Dapodikdasmen, Dapopauddikmas, Dapobud, dan Dapobahasa ke PDSPK, dan dari PDSPK ke unit lain, Provinsi, LPMP, dan Kab-Kota, setelah melalui proses verifikasi-validasi terlebih dahulu.
2. Business Intelligence (BI) Kualitas Data Business Intelligence
Berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas data tetap terjaga, dengan memunculkan fungsi-fungsi Quality Control (Verifikasi dan Validasi) untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kab-Kota, dan Satuan Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Business Intelligence (BI) Pendayagunaan Data Berfungsi untuk menghasilkan potret pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab-Kota; yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, analisis, dan monitoring-evaluasi sampai dengan tingkat mikro.
KONFIGURASI PENGELOLAAN DAPODIK Kab-Kota
Provinsi+LPMP
Unit Lain
Proses Pendayagunaan • Perencanaan • Analisis • Monitoring-Evaluasi
K/L Lain
UNESCO dll
Business Intelligence
• • • •
Proses Sinkronisasi Proses Integrasi Proses Verifikasi Proses Validasi
Data Mart Data Warehouse Referensi
Operational Data Store
• • • • •
NPSN NISN NUPTK NPYP Wilayah
(ODS)
PAUDdikmas/ GTK
Dikdasmen/ GTK
Kebudayaan
Bahasa
Lembaga (Satuan Pendidikan + Kebudayaan + Kebahasaan)
Konsep Data Berkualitas dan Terintegrasi Memastikan Entitas Data
Pengelolaan Data
Master Referensi
Data Awal
Data Awal
• SP dan PTK
(Quality Control Dinas)
• Peserta Didik
(Quality Control Sekolah)
Program Pembangunan (Pembinaan)
1. Pengumpulan 2. Integrasi 3. Kompilasi
Data Awal
Program Pembangunan 1. BOS SD-SMP-SMA-SMK 2. Ujian Nasional (UN) 3. SNMPTN (masuk Perguruan Tinggi Negeri) 4. Bidikmisi 5. Rehab Sekolah 6. Unit Sekolah Baru (USB) 7. Integrasi dengan program KIP 8. Tunjangan Profesi Guru 9. dll
Kronologis Integrasi dan Pengelolaan Data Dikdbud Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
DIKDAS DIKMEN PAUDNI KEBUDAYAAN BACKBONE
• Struktur data • Data Master Referensi • Data Operational Referensi Update Data
• Mekanisme Pengumpulan Data • Mekanisme Pengelolaan Data 1. Quality Control Data 2. Integrasi Data 3. Komunikasi Data
• Mekanisme Pengelolaan Data 1. Quality Control Data 2. Integrasi Data 3. Komunikasi Data
SISTEM PENGELOLAAN DATA PAUD Pengelolaan Data PAUD, menggunakan Metoda Sinkronisasi dengan rincian : 1. Sekolah menginstall Aplikasi, setiap Lembaga Pendidikan diharuskan menginstall aplikasi DapodikPAUD 2. Download prefill, setelah menginstall harus melakukan prefill data untuk dapat melanjutkan isian 3. Input data menggunakan aplikasi yang sudah terinstall tanpa perlu koneksi internet 4. Sinkronisasi, hanya dapat dilakukan datalam posisi online tujuannya agar data antara lokal dengan server sama Keterangan: ETL (Extract Transform Load) merupakan proses penggabungan data DAPODIK PAUD dan Dikmas ke dalam ODS yang ada di PDSPK, karena Versi Database antara PAUD Dikmas dengan PDSPK sedikit berbeda.
SISTEM PENGELOLAAN DATA DIKMAS Pengelolaan Data DIKMAS, menggunakan Metoda Online, dimana setiap pengguna (Lembaga yang didata) tidak perlu melakukan installasi aplikasi, cukup dengan browser yang dimiliki. Setiap kali entry data harus memilki koneksi internet yang terhubung dengan Server DIKMAS.
DATA ATRIBUT DAPODIK PAUD DAN DIKMAS Attribut Sekolah : 1. Identitas Sekolah 2. Longitudinal Sekolah 3. Longitudinal Lembaga PAUD a. Jadwal Kesehatan b. Jadwal PMTAS c. Jadwal Parenting, dll 4. Sanitasi 5. Blockgrant 6. Prasarana 7. Prasarana Longitudinal 8. Sarana 9. Sarana Longitudinal 10. Buku Alat 11. Rombongan Belajar
Attribut PTK : 1. Identitas PTK 2. Pembelajaran 3. Riwayat Sertifikasi 4. Riwayat Pendidikan Formal 5. Riwayat Gaji Berkala 6. Riwayat Kepangkatan 7. Riwayat Pekerjaan 8. Riwayat Gaji 9. Diklat 10. Inpasing Attribut Peserta Didik 1. Identitas Peserta didik 2. Identitas, Penghasilan Orang Tua / Wali 3. Longitudinal Peserta Didik 4. Rombongan Belajar 5. NIK
C PENERBITAN IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN, KETENAGAAN, DAN PESERTA DIDIK
PENERBITAN NPSN
PENGERTIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) Definisi: Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal satuan pendidikan (Sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. NPSN merupakan kode pengenal yang ditetapkan oleh PDSPK dan diberikan kepada satuan pendidikan (Sekolah) berdasarkan pada SK Operasional yang dikeluarkan oleh unit/lembaga yang berwenang, yaitu (kondisi tahun 2016): 1. PAUD Dikmas oleh Kantor Dinas Kabupaten dan Kota 2. Dikdasmen (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) oleh Kantor Dinas Kabupaten Kota 3. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 4. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan melalui Direktorat Jenderal masing masing (sesuai dengan jenjang pendidikan) 5. Sekolah di bawah Kementerian Lain oleh Kementerian yang membawahinya.
Tujuan: Penggunaan NPSN dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan dan memastikan legalitas (produk hukum) oleh unit berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SYARAT DAN FORMULA NPSN Syarat-Syarat: Bagi lembaga pendidikan yang akan mengajukan NPSN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Mengisi formulir pengajuan NPSN baru ke Disdik Kabupaten/Kota; Bagi Sekolah Negeri, diajukan oleh Dinas Pendidikan setempat; Bagi Sekolah Swasta, harus melengkapi SK pendirian sekolah; Melengkapi dengan SK ijin operasional/Ijin prinsip untuk NPSN sementara; Menyertakan photo: a. lokasi yang memperlihatkan tanda/identitas sekolah b. Tampak bangunan sekolah utuh c. Tampak samping kanan dan kiri 6. Khusus bagi PKBM diperlukan NILM; Formula: NPSN terdiri atas 8 digit secara acak sehingga tidak terkait dengan status, jenjang dan jenis pendidikan, wilayah, dan yang lainnya. NPSN diterbitkan 4 X 24 Jam dengan asumsi seluruh persyaratan lengkap dan dipenuhi oleh pihak pengusul
MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENDIKBUD
MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENAG
PENERBITAN NUPTK
PENGERTIAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK) DEFINISI
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Identitas yang resmi sebagai Nomor Induk bagi seorang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. KEBERMANFAATAN
NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada umumnya. STATUS NUPTK
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.
FORMULA KODEFIKASI NUPTK • Sifat Formula NUPTK: - Numerik - 16 digit - unsur formula (diacak): * tanggal lahir : 2 digit * bulan lahir : 2 digit * tahun lahir : 3 digit * tahun lulus SD : 3 digit * jenis kelamin : 1 digit
Kemendikbud: 1 = Laki-Laki dan 2 = Perempuan) Di Luar Kemendikbud: 3 = Laki-Laki dan 4 Perempuan
* kode generator : 1 digit (0,1,2,3, dst) * nomor urutan : 4 digit
TEROBOSAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN DATA KETENAGAAN Terobosan Penerbitan NUPTK bagi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Guru Garis Depan (GGD); Guru/Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Guru Pembelajar; Guru berprestasi; Guru yang mengikuti program SM3T; Guru yang mengajar di daerah 3 T.
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia; 2. Pelaksanaan Bimtek verval tidak bisa serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 3. Belum samanya system penomoran NUPTK Kemdikbud dengan Kemenag; 4. Pemasukan data PAUD dan Dikmas ke dalam sisten yang dibangun belum optimal; 5. Kualitas data ketenagaan yang ada di dalam system masih rendah; 6. Kondisi sarana prasarana pengelolaan data tidak stabil.
MEKANISME PENERBITAN NUPTK GTK KEMENDIKBUD
PROV/KAB/KOTA
MEKANISME PENONAKTIFAN NUPTK KEMENDIKBUD
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTLFAN NUPTK 1. Guru Kemendikbud A. Pemohon mengajukan surat pengnonaktifan NUPTK atas nama sendiri kepada kepala sekolah; B. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifan bukan atas nama orang lain; C. Pemohon menyampaikan alasan penonaktifan NUPTK; D. Surat pengantar dari Kepala Sekolah; E. Surat Persetujuan dari Disdik.
SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK BAGI GTK KEMENDIKBUD Surat Dirjen GTK Nomor 14652/B.B2/PR/2015, Tanggal 28 Desember 2015
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus dan UPT) 3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS 5. S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006 6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmas dengan ketentuan: I. Belum memiliki NUPTK setelah melalui proses verval GTK oleh PDSPK II. Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerirna NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (mang-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: - Guru dan Tendik PNS --> SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan - Guru dan Tendik Non PNS 1. di sekolah Negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur 2. di sekolah Swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terusmenerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
PRINSIP-PRINSIP PENERBITAN NUPTK 1. NUPTK sebagai identitas bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang: a. datanya sudah ada dalam Dapodik; b. bertugas/mengabdi di satuan pendidikan yang ber-NPSN; c. melakukan/mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan; d. pendidik mengajar peserta didik di depan kelas/rombel dari satuan pendidikan yang berNPSN. e. tenaga kependidikan membantu terselenggaranya proses pembelajaran dari satuan pendidikan yang ber-NPSN 2. NUPTK identic dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing unit kerja; 3. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada; 4. Penerbitan NUPTK menjadi kewenangan penuh Setjen u.p. PDSPK; 6. Persyaratan diperlunak dari yang ada dan ditandatangani Sesjen; 7. Mekanisme penerbitan diserahkan kepada PDSPK; 8. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan, yang berlaku. PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KONSEP PERSYARATAN YANG DIUSULKAN1/2 I. PENERBITAN NUPTK 1. Data guru/pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada di dalam sistem aplikasi Dapo-Dikdasmen maupun Dapo-PaudDikmas; 2. Guru/pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki NUPTK setelah dilakukan proses vervalgtk oleh PDSPK; 3. Pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur (formal, nonformal), jenis (pendidikan umum, kejuruan, dan khusus), dan jenjang (PAUD-Dikmas dan Dikdasmen) pendidikan pada Satuan Pendidikan yang ber-NPSN; 4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus CPNS/PNS maupun bukan PNS (honorer, kontrak, GTY, GTT, PTT) pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan yang ber-NPSN; 5. Pendidik yang berijazah Strata-1 (S-1) /Diploma IV (D4) dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau lulusan dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat; 6. Bagi Tenaga Kependidikan diutamakan Strata-1 (S-1) /Diploma IV (D4) dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau lulusan dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat; PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KONSEP PERSYARATAN YANG DIUSULKAN2/2 7.
Pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah menjadi calon/kandidat penerima NUPTK segera melengkapi dokumen persyaratan yang diminta dan memindainya (scan), kemudian mengunggahnya (upload) ke dalam aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) s.d. Pendidikan Terakhir c. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus PNS melampirkan: 1) Surat Keputusan (SK) PNS/CPNS 2) Surat Keputusan Penugasan dari Dinas Pendidikan setempat d. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Negeri, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota. e. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Swasta, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Guru ataupun Tendik (GTY/PTY dan GTT/PTT); f. Bagi Guru/Pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang dimaksud dalam butir 7.d dan 7.e, paling sedikit mempunyai pengalaman mengajar/bekerja selama 2 tahun secara terusmenerus dihitung sejak t.m.t SK pengangkatan pada sekolah yang sama.
8.
Pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan atau sedang mengikuti program-program khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibuktikan dengan surat penugasan/perintah dari pimpinan unit kerja.
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KONSEP PERSYARATAN YANG DIUSULKAN II. PENONAKTIFAN NUPTK 1. Pemohon mengajukan surat pernyataan penonaktifan NUPTK bermaterai cukup (hard dan soft copy) kepada kepala sekolah; 2. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifkan a.n. sendiri bukan atas nama orang lain; 3. Surat persetujuan Kepala Sekolah dalam bentuk soft copy; 4. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat dalam bentuk soft copy; 5. Proses penonaktifan NUPTK dilakukan secara on-line melalui system aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id 6. Bukti penonaktifan NUPTK akan diterbitkan apabila sudah disetujui oleh PDSPK.
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KONSEP PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN & PENONAKTIFAN NUPTK 6. Pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah menjadi calon/kandidat penerima NUPTK segera melengkapi dokumen persyaratan yang diminta dan memindainya (scan), kemudian mengunggah (upload) ke dalam aplikasi vervalgtk.data. kemdikbud.go.id: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) s.d. Pendidikan Terakhir c. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus PNS melampirkan: 1) Surat Keputusan (SK) PNS/CPNS 2) Surat Keputusan Penugasan dari Dinas Pendidikan setempat d. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Negeri, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota) e. Guru/pendidik dan Tendik yang berstatus bukan PNS yang mengajar di Sekolah Swasta, melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (SKGTY) selama 2 tahun secara terus-menerus dan dihitung sampai dengan bulan Juli 2017 (SK tidak berlaku surut); 7. Pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan atau sedang mengikuti programprogram khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PENERBITAN NISN
PENGERTIAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN) 1. Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; 2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. 3. Untuk satuan pendidikan non formal, pemberian NISN diprioritaskan kepada siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional
FORMULA PENOMORAN NISN Terdiri atas 10 digit angka dengan format: xxxyyyyyyy XXX
: 3 digit terakhir tahun kelahiran
yyyyyyy : 7 digit selanjutnya berupa nomor acak Catatan: Bagi siswa yang telah memiliki NISN tapi 3 digit pertama tidak sesuai dengan tahun kelahiran maka NISN tetap, namun data terkait siswa tersebut bisa diubah.
PERSYARATAN PENERBITAN NISN 1. Peserta Didik tercatat dalam Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai NPSN/NILEM dan terdaftar di Referensi Kemendikbud; 2. Peserta Didik mengisi formulir/instrument peserta didik yang telah disediakan oleh Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan lengkap; 3. Operator sekolah mengentry data peserta didik ke aplikasi Dapodik 4. Operator sekolah tersebut sudah terdaftar di Jaringan Pengelolaan Data Pendidikan (sdm.data.kemdikbud.go.id) 5. Melalui aplikasi vervalpd operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik (Panduan aplikasi vervalpd dapat didownload pada laman sdm.data.kemdikbud.go.id menu Panduan)
ALUR PENGELOLAAN DATA PD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan s.d. Tahun 2016
ALUR PENGELOLAAN DATA PD Pendidikan Islam, Kemenag
MEKANISME PENERBITAN NISN Kemendikbud Tahun 2017 SERVER DAPODIK
Mulai Integrasi Data
ODS PDSPK
Pilah Peserta Didik berdasarkan Tingkat
Ya TK Kelompok A , B dan SD Tingkat 1 ? Tidak Mutasi Siswa oleh Sekolah
Tidak
Siswa Tingkat
7 dan 10
Ya Pilih Sekolah Asal
Not Match
Verval data oleh Sekolah Match
Tidak
Siswa Ditemukan
Referensi Ya
Selesai
Penomoran NISN
MEKANISME PENERBITAN NISN Kementerian Agama, Bimas Pendidikan Islam SERVER EMIS
Integrasi data
Mulai
ODS PDSPK
Verifikasi dan Validasi Data PD
Tidak sesuai
RESIDU
Ya Pencarian data Not Match
Referensi Match
Selesai
Penomoran NISN
MEKANISME PENERBITAN NISN Kementerian Agama, Bimas Pendidikan Kristen dan Katholik FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI
FORM A1
MULAI
SATUAN PENDIDIKAN
FORM A1
VERIFIKASI OLEH BIMAS KEMENAG
FORM A1
DATA SISWA VALID DAN LAMPIRAN LENGKAP
VERIFIKASI OLEH PDSPK
DATA SISWA TIDAK VALID DAN LAMPIRAN TIDAK LENGKAP
SELESAI
DOKUMENTASI OLEH BIMAS KEMENAG
FORMAT ISIAN SESUAI
PROSES PENOMORAN NISN OLEH SISTEM PDSPK
Keterangan : • Seluruh proses pengajuan NISN dan pengiriman data siswa menggunakan email. • Setiap Pengajuan harus melampirkan file formulir A1 dalam format Excel dan PDF. Formulir A1 dalam format PDF harus sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dilengkapi stempel sekolah yang mengajukan. • File hasil penomoran NISN oleh PDSPK dalam format Excel akan dikirim ke Bimas kemenag untuk diteruskan kembali ke sekolah. Email Bimas Kemenag Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) :
[email protected] Email Bimas Kemenag Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen) :
[email protected] Email PDSPK :
[email protected]
FORMULIR A-1
………,………….20… Kepala Sekolah, ( Nama Jelas )
MEKANISME PENERBITAN NISN Lulusan Sekolah Dalam Negeri
DATA SISWA TIDAK VALID/ LAMPIRAN TIDAK SESUAI IJAZAH SMA/SMK/MA/ Sederajat
MULAI
PESERTA DIDIK/ ORANGTUA/SEKOLAH MELAPOR KE DINAS
DAN IJAZAH SMA/SMK/MA/Sederajat
DINAS PENDIDIKAN VERIFIKASI DINAS PENDIDIKAN/KEMENAG KAB/KOTA/PROV MENGISI KAB/KOTA MENU PENGAJUAN NISN MELALUI VERVALPD
DATA SISWA VALID DAN LAMPIRAN LENGKAP
DATA SISWA TIDAK VALID DAN LAMPIRAN TIDAK SESUAI
SELESAI
DOKUMENTASI OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA/PROV
DAN IJAZAH SMA/SMK/MA/ Sederajat
VERIFIKASI OLEH PDSPK
DATA ISIAN DAN LAMPIRAN SESUAI
PROSES PENOMORAN NISN OLEH SISTEM PDSPK
Keterangan : • Peserta didik/orangtua/sekolah melapor ke dinas pendidikan Kab/Kota/Prov .dengan membawa dokumen asli berupa ijazah SMA/SMK/MA/Sederajat. • Operator dinas pendidikan kab/kota/prov setempat mengisi data identitas peserta didik melalui Menu Pengajuan NISN pada aplikasi Vervalpd. . • Setiap Pengajuan harus melampirkan hasil scan ijazah asli SMA/SMK/MA/sederajat dalam format pdf. •
Pengajuan NISN dari operator dinas pendidikan kab/kota/provinsi akan di verifikasi kesesuaian data yang diajukan dengan dokumen terlampir oleh PDSPK. Jika data dan dokumen sesuai maka pengajuan akan disetujui dengan memberikan NISN atas data tersebut. Namun jika data tidak sesuai dengan dokumen maka pengajuan akan ditolak dengan memberikan alasan penolakan.
MEKANISME PENERBITAN NISN Pengisian data Penyetaraan Online
Lulusan Sekolah Luar Negeri
Syarat Peserta Didik harus memiliki surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat penyetaraan tersebut dikeluarkan dari Ditjen Dikdasmen melalui Sekretariatan, yaitu Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama.
Integrasi Data
Mulai
ODS PDSPK
Verifikasi dan Validasi Data PD
Penomoran NISN
Referensi
Selesai
KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016-2017 (SE Sesjen No. 31966/A/LL/2016 , tertanggal 27 Juni 2016)
1. Seluruh Data Peserta Didik (PD) yang belum memiliki NISN dan telah mengisikan data ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen pada tahun 2015, akan secara otomatis diberikan NISN; 2. Penerbitan NISN akan dilakukan oleh PDSPK di setiap tahun ajaran baru dengan ketentuan: a. bagi PD tingkat 1 SD, tingkat 7 SMP, dan tingkat 10 SMA/SMK dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen oleh Operator Sekolah; b. bagi PD baru di sekolah TK Kelompok A dan B akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi DapoPAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah; c. bagi PD jenjang kesetaraan Paket A, B, dan C akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi DapoPAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah 3. Waktu pengisian data Peserta Didik baru ke dalam aplikasi Dapodik diatur sebagai berikut: a. untuk Dapo-Dikdasmen dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan September pada tahun ajaran yang sama; b. untuk Dapo-PAUD-Dikmas dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan November pada tahun ajaran yang sama.
1/2
KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016-2017 2/2 4. Apabila pengisian data peserta didik baru tersebut, belum selesai dalam batas waktu seperti yang dimaksud pada butir 3 di atas, maka penomoran NISN akan diberikan pada tahun ajaran berikutnya; 5. Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN dan/atau pindahan setelah waktu yang telah ditetapkan seperti dalam butir 3 dan 4 diatur sebagai berikut: a. berasal dari sekolah di luar Kemendikbud, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk pengajuan NISN peserta didik yang bersangkutan; b. berasal dari sekolah Luar Negeri, dapat melengkapi dokumen melalui Sekretariat Ditjen Dikdasmen untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyetaraan. Selanjutnya diajukan penerbitan NISN oleh Setditjen Dikdasmen dan PDSPK akan menerbitkan NISN bagi peserta didik yang bersangkutan; 6. Hasil pengelolaan data peserta didik dapat dilihat oleh operator sekolah pada aplikasi VervalPD melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id.
TINDAKLANJUT KEBIJAKAN PEMBERIAN NISN Surat Kepala PDSPK
PDSPK menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota u.p. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) tentang hal-hal sebagai berikut: 1. aplikasi Dapodik tahun 2015, dimungkinkan akan terjadi: a. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda. Apabila hal ini terjadi, maka operator sekolah agar segera mengajukan perubahan NISN melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti dokumen pendukung; b. ditemukan perbedaaan NISN peserta didik yang sudah tertera di dalam ijazah dengan NISN yang ada di laman nisn.data.kemdikbud.go.id, maka operator sekolah agar segera melakukan: 1) pencarian NISN berdasarkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Jika ditemukan NISN tersebut atas nama siswa lain, maka NISN dimaksud tidak dapat digunakan oleh siswa yang bersangkutan; 2) berkaitan dengan butir 1.b.1) di atas, pihak sekolah mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa NISN siswa tersebut adalah NISN yang terdapat di dalam laman nisn.data.kemdikbud.go.id. 2. persetujuan (approval) perubahan identitas siswa (nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung) sudah menjadi wewenang operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id; 3. menu residu yang ada di vervalpd jenjang Sekolah Dasar sudah ditiadakan, hal ini dikarenakan pemberian NISN bagi siswa baru sudah dilakukan oleh PDSPK.
D KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN Permendikbud Nomor 79/2015
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA a. b. c. d. e.
f. g.
h.
i.
Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik; Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah; Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
SATUAN PENDIDIKAN a. Melakukan Dapodik;
pengisian
dan
pengiriman
data
melalui
b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam satu semester; c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.
SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA
