KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEDAYAGUNAAN
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN (DAPODIK) Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tendik Dikdasmen Hotel Fairfield by Marriot Surabaya, 07— 10 Maret 2017
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
MATERI SAJIAN
A
LATAR BELAKANG
B
PENGINTEGRASIAN & PENDAYAGUNAAN SISTEM PENDATAAN DATA PENDIDIKAN
C
DATA TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN
D
KEWENANGAN PDSPK, PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN
A LATAR BELAKANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4
4
PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2017 Tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada gubernur dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2017 Pasal 1 (1) dan (2) Ayat (1) Urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2017 meliputi: a. Program pendidikan dasar dan menengah; b. Program guru dan tenaga kependidikan; dan c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ayat (2) Kegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Program pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi: 1. pembinaan sekolah menengah atas; 2. pembinaan sekolah menengah kejuruan; dan 3. pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus. b. Program guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. c. …
5
5
KONSEKUENSI IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Jenjang Dikmen dan PK Kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
1. Penetapan Operator Pendataan Ketenagaan dan Peserta Didik Jenjang Dikmen (SMA/SMK atau Sederajat dan Pendidikan Khusus (PK) Di Provinsi; 2. Mekanisme Verifikasi dan Validasi data Ketenagaan dan Peserta Didik Di Provinsi 3. Kewenangan Verifikasi dan Validasi data Ketenagaan dan Peserta Didik Di Provinsi 4. Sistem Aplikasi Verifikasi dan Validasi data Ketenagaan dan Peserta Didik Di Provinsi 5. Manajemen Database Dikdas Dan Dikmen 6
6
BATASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEDOMAN PENGELOLAAN
1. Kepala Sekolah/Madrasah 2. Pengawas Satuan Pendidikan 3. Tenaga Administrasi 4. Tenaga Perpustakaan 5. Tenaga Laboratorium 6. Teknisi 7. Pengelola Kelompok Belajar 8. Pamong Belajar, dan 9. Tenaga Kebersihan.
Permendikbud Relevan, misalnya: 1. No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
2. No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 3. No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah 4. Aturan lainnya
MENGAPA DIPERLUKAN PENDATAAN
1.
Alat bantu pengambilan keputusan Pimpinan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan;
2.
Pedoman dalam pelaksanaan dari implementasi program pembangunan pendidikan;
3.
Mencegah terjadinya perencanaan program yang tidak tepat guna dan tepat sasaran;
4.
Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan pendidikan; Evaluasi hasil akhir pelaksanaan program pembangunan pendidikan.
5.
DATA APA YANG DIPERLUKAN
STRUKTUR DATA ASPEK BENTUK
ASPEK SIFAT
ASPEK SUMBER
ASPEK WAKTU
1. KUALITATIF 2. KUANTITATIF
1. INTERNAL 2. EKSTERNAL
1. PRIMER 2. SEKUNDER
1. TAHUNAN 2. BERKALA
KELOMPOK DATA POKOK PENDIDIKAN EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Individual, Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran. Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Sumber Data yang sama (DAPODIK) Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.) Program Pembangunan/Pembinaan Acuan Program Pembangunan/Pembinaan
Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu: 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan. Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
KRONOLOGIS SISTEM PENDATAAN KEMENDIKBUD
Kebutuhan data belum menjadi prioritas Penomoran Entitas data dan Statistik pendidikan (BPKLN) dan PMPTK Pengembangan system pendataan Oleh masingmasing Direktorat Mengarah ke data indivdual
Mengkerucut Pada 2 sistem pendataan Satu istem pendataan terpadu
<2006
Pendataan dilakukan secara manual dan masing2 daerah melakukan pendataan (belum menggunakan sistem)
2006-2011
Pendataan kodifikasi “DAPODIK” NISN, NPSN, NSS, NUPTK padatiweb
2008-2012
DAPODIK, Padati, LI, PAS, BOS, LIDI
2013 - 2014
DAPODIK dan Padamu Negeri DAPODIK
s.d sekarang
KETERKAITAN PENGEMBANGAN SISTEM ANTAR UNIT KERJA (Permendikbud Nomor 79/2015)
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Permendikbud Nomor 79/2015 Bab V, Pasal 12 a. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
mampu
b. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan;
c. Membangun suatu pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data; d. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator; e. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut; f. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan; dan g. Mengoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik guna terciptanya kegiatan pengumpulan Dapodik yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektivitas dan efisien.
PENGARUH DATA DALAM KEBIJAKAN DI K/L Hirarki Struktur Kerja
MENTERI
Policy decision no
GUBERNUR
Policy analysis
yes
OK? no
yes
DISDIK PROV
OK?
Knowledge analysis no
DISDIK K/K
KEP. SEK
OPERATOR
Data collecteor
yes
OK?
Information analysis
Data analysis
Full responsibility All out Perfectly done
yes
OK? no
no
B PENGINTEGRASIAN & PENDAYAGUNAAN SISTEM PENDATAAN DATA PENDIDIKAN
ALUR SISTEM PENGELOLAAN DATA DIKBUD PUSAT – Provinsi - Kab/Kota
SUMBER DATA
Satuan Pendidikan
PENGELOLAAN DATA (QUALITY CONTROL)
PENGUMPULAN
Masing-masing Direktorat Jenderal • PAUD DAN DIKMAS • DIKDASMEN • KEBUDAYAAN
• • • •
Integrasi Verifikasi-Validasi Kompilasi Analisis/Protret Pendidikan
PENDAYAGUNAAN DATA • Perencanaan Program/Pembinaan Pembangunan Dikbud • Sertifikasi dan Tunjangan • Monitoring Program • Evaluasi Program • Penelitian
Feedback (Dalam rangka pembinaan) Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda: 1. Tahapan pengumpulan 2. Tahapan Pengelolaan (Quality Control) 3. Tahapan Pendayagunaan Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariat masing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun programprogram pembinaan untuk pembangunan. Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data: 1. INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN) 2. INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3. INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.
KONFIGURASI PENGELOLAAN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kab-Kota
Provinsi+LPMP
Unit Lain
Proses Pendayagunaan • Perencanaan • Analisis • Monitoring-Evaluasi
K/L Lain
UNESCO dll
• • • •
Proses Sinkronisasi Proses Integrasi Proses Verifikasi Proses Validasi
Data Mart Data Warehouse Referensi Operational Data Store
• • • • •
NPSN NISN NUPTK NPYP Wilayah
(ODS)
PAUDdikmas/ GTK
Dikdasmen/ GTK
Kebudayaan
Bahasa
Lembaga (Satuan Pendidikan + Kebudayaan + Kebahasaan)
TAHAPAN PENINGKATAN KUALITAS DATA VERTIKAL
1. 2. 3.
Pusat
DATA BERKUALITAS YANG TERINTEGRASI PENGEMBANGAN BACKBONE KE DAERAH PENGEMBANGAN SIMPUL-SIMPUL SISTEM QUALITY CONTROL DATA YANG TERINTEGRASI • DI PUSAT • DI PROVINSI • DI KABUPATEN KOTA • DI SATUAN PENDIDIKAN Provinsi
Kab-Kota
Terintegrasinya Data Warehouse Pusat dan Daerah melalui pengembangan Backbone dapat mewujudkan terintegrasinya program-program pembangunan Pusat dan Daerah.
Satuan Pendidikan
1. 2. 3. 4. 5.
Data Kelembagaan; Data Peserta Didik; Data Ketenagaan; Data Proses Pembelajaran; Data Kewilayahan.
TAHAPAN PENINGKATAN KUALITAS DATA Kemendikbud
HORIZONTAL
KEMENAG
BAN-SM
TUNJANGAN GURU
REHAB Lainnya
Data warehouse
KIP TN2K
UN BOS Ijasah SNMPTN
BIDIKMISI
Untuk meningkatkan kualitas data dengan mengintegrasikan data transaksi dalam Satu Mekanisme Pengelolaan Data
PENDAYAGUNAAN DAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI SISTEM JARINGAN (PUSTEKKOM)
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN Multi-Snapshot (Periodik)
SISTEM DATAWAREHOUSE
ANALYTICAL TOOLS INFORMASI STRATEGIS & PELAPORAN
KEMDIKBUD (PDSPK)
INFORMASI STRATEGIS & PELAPORAN
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT (BKLM) D (incremental)
DIREKTORAT JENDERAL TERKAIT
Internal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Melayani kebutuhan data tendik kepada Pimpinan Peningkatan kompotensi tenaga kependidikan; Intervensi program pemberian tunjangan-tunjangan bagi tenga kependidikan; Penyusunan program setiap tahunnya; Alat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program; Alat evaluasi hasil pelaksanaan
C DATA TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN
PENGERTIAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK) DEFINISI
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Identitas yang resmi sebagai Nomor Induk bagi seorang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. KEBERMANFAATAN
NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada umumnya. KARAKTERISTIK NUPTK
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.
FORMULA KODEFIKASI NUPTK • Sifat Formula NUPTK: - Numerik - 16 digit - unsur formula (diacak): * tanggal lahir : 2 digit * bulan lahir : 2 digit * tahun lahir : 3 digit * tahun lulus SD : 3 digit * jenis kelamin : 1 digit
Kemendikbud: 1 = Laki-Laki dan 2 = Perempuan) Di Luar Kemendikbud: 3 = Laki-Laki dan 4 Perempuan
* kode generator : 1 digit (0,1,2,3, dst) * nomor urutan : 4 digit
MEKANISME PENERBITAN NUPTK GTK KEMENDIKBUD
PROV/KAB/KOTA
MEKANISME PENONAKTIFAN NUPTK KEMENDIKBUD
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTLFAN NUPTK 1. Guru Kemendikbud A. Pemohon mengajukan surat pengnonaktifan NUPTK atas nama sendiri kepada kepala sekolah; B. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifan bukan atas nama orang lain; C. Pemohon menyampaikan alasan penonaktifan NUPTK; D. Surat pengantar dari Kepala Sekolah; E. Surat Persetujuan dari Disdik.
SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK BAGI GTK KEMENDIKBUD Surat Dirjen GTK Nomor 14652/B.B2/PR/2015, Tanggal 28 Desember 2015
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus dan UPT) 3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS 5. S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006 6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmas dengan ketentuan: I. Belum memiliki NUPTK setelah melalui proses verval GTK oleh PDSPK II. Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerirna NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (mang-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: - Guru dan Tendik PNS --> SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan - Guru dan Tendik Non PNS 1. di sekolah Negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur 2. di sekolah Swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terusmenerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
MEKANISME PENERBITAN/PENONAKTIFAN NUPTK GTK KEMENAG Provinsi
KANWIL AGAMA
KEMENAG Diten GTK KEMENDIKBUD PUSAT
SINKRONISASI
KAB/KOTA
DISDIK
1. Disdik Kab/Kota dilibatkan untuk koordinasi kebutuhan/ kelebihan guru 2. Sinkronisasi SIMPATIKA dan DAPODIK dgn Ditjen GTK, setelah itu oleh PDSPK diberi NUPTK
SYARAT & KETENTUAN PENERBITAN/ PENONAKTIFAN NUPTK GTK KEMENAG GURU YANG AKTIF TETAPI TIDAK DALAM DAPODIK (GURU KEMENAG) 1. Diajukkan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK 2. Belum memiliki NUPTK setelah melalui proses verval GTK oleh PDSPK 3. Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: I. Guru PNS SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Disdik/Kanwil Kemenag Provinsi II. Guru Non PNS: 1. di sekolah Negeri: SK Pergangkatan dari Bupati/walikota/Gubernur/Kepala Madrasah 2. di sekolah Swasta, SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung s.d bulan Januari 2016 (SK tdk berlaku surut) dari Ketua Yayasan III. Diverifkasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada.
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTIFAN NUPTK A. Pemohon mengajukan surat pengnonaktifan NUPTK atas nama sendiri kepada kepala sekolah; B. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifan bukan atas nama orang lain; C. Pemohon menyampaikan alasan dan dokumen pendukung penonaktifan NUPTK; D. Surat pengantar dari Kepala Madrasah; E. Surat parsetujuan dari Kandepag Kab/kota; F. Surat Persetujuan dari Disdik.
DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1/2
DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2/2
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN http://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardptk/telusur.php?id=30#
dst…..
STATISTIK DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
D KEWENANGAN PDSPK, PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN Permendikbud Nomor 79/2015
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA KEMENDIKBUD Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 diantarnya dinyatakan bahwa, PDSPK diberikan hak pengelolaan tentang: 1. Penerbitkan dan pengelolaan data menjamin integrasi data pendidikan.
referensi
pendidikan
untuk
2. Data referensi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas. 3. Kualifikasi seperti yang dimaksud dalam butir 2 di atas, wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal. 4. Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas adalah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. 5. ….
1/2
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA KEMENDIKBUD 5. Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas adalah merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Dapodik. 6. Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas meliputi:
a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan; b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik; c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan. 7. Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
2/2
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA a. b. c. d. e.
f. g.
h.
i.
Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik; Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah; Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
SATUAN PENDIDIKAN a. Melakukan Dapodik;
pengisian
dan
pengiriman
data melalui
b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam satu semester;
c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.
SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA
