KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010. Rencana Strategis tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan menjadi rujukan seluruh unit kerja Kementerian Pendidikan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada periode tahun 2010-2014. Memperhatikan subtansi Rencana Strategis
tersebut
dan
mengingat
Peraturan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasonal juga merumuskan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tersebut di atas, sekaligus sebagai instrumen manajemen bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya pada periode 2010-2014. Rencana Strategis Pusat Datan dan Statistik Pendidikan Tahun 2010-2014 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 yang akan menjadi rujukan seluruh unit kerja Pusat Data dan Statistik Pendidikan dalam menunjang tercapainya misi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu: meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (Misi 5K), khususnya dari aspek koordinasi dan sinkronisasi program serta manajemen pelayanan umum. Dengan perkataan lain, subtansi Rencana Strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi PDSP dalam merencanakan, melaksanakan, 1
a
mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan selama tahun 20I5-20L9, selaras dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 201.s-20L9.
Kepala,
,ffi v'! ----pusRr r-\ I/ srATlor uJ I PENDTDTh ts- \ KEBuor r-. \___r
ri. M.A 730L990011001
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ii
DAFTAR ISI
..................................................................................
iii
PENDAHULUAN ......................................................................
1
BAB I
1.1.
Latar Belakang...........................................................
1
1.2.
Landasan Hukum ......................................................
4
1.3.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .................................
6
BAB II KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ...
15
2.1.
Kondisi Umum ...........................................................
15
2.2.
Analisis Lingkungan Strategis ....................................
16
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .......................................
19
3.1.
Visi dan Misi ..............................................................
19
3.3.
Tata Nilai ........................................ ..........................
19
3.3.
Tujuan dan Sasaran Srategis Tahun 2010-2014 .......
21
BAB IV STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN ..................................
23
4.1.
Strategi ......................................................................
23
4.2.
Program dan Kegiatan ..............................................
23
BAB V PENUTUP ................................................................................
26
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 434 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional;
2.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan Nasional;
3.
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4.
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan
5.
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, pada periode tahun 2010-2014 Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan visi “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” melalui pelaksanaan lima misi sebagai berikut: (1)
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
(2)
Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
(3)
Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Layanan Pendidikan
(4)
Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
(5)
Meningkatkan Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
4
Implementasi kelima misi tersebut tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola yang baik, termasuk koordinasi dan pembinaan dukungan administrasi serta layanan umum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan di tengah-tengah hasrat dan gelombang reformasi birokrasi yang menerpa deras saat ini, penguatan tata kelola dan akuntabilitas suatu organisasi seperti Kemendiknas merupakan suatu keniscayaan. Seberapa baik pun kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang oleh Kemendiknas, tidak mungkin dapat menghasilkan keluaran dan outcome yang memadai tanpa adanya tata kelola yang baik yang menyertai pelaksanaannya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekrtariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bertekad mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Tekad dan komitmen itu dituangkan dalam Rencana Strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 20152019. Rencana Strategis dimaksud memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional untuk periode 2015-2019.
1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan tahun 2015-2019 disusun dengan memperhatikan: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-1025.
8.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah. 16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang
Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara. 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
6
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014..
1.3.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
1.3.1 Kedudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Unit organisasi Eselon II Kemendiknas ini dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Dengan perkataan lain, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud merupakan salah satu dari unit organisasi Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas,.
7
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
BIRO PERNCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
BIRO KEUANGAN
BIRO KEPEGAWAIAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Struktur Organisasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan
8
1.3.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud adalah melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir 1.3.2, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendiknas menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan; b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan; d. pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; dan e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Mengingat tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen internal Kemendikbud. Dengan perkataan lain Pusat Data dan Statistik Pendidikan berperan sebagai “penyedia layanan data” bagi seluruh unit kerja Kemendiknas. Ini jelas merupakan peran yang sangat strategis dalam suatu organisasi publik yang sangat luas spektrum layanannya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Pasal 776 s/d Pasal 795, rincian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian, bidang, sub bagian, dan sub bidang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. Sedangkan fungsi dari Bagian Tata Usaha adalah: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang data dan statistik
pendidikan; b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan; 9
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; d. pengelolaan kepegawaian; e. pengelolaan keuangan; f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan g. pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.
Bagian Tata Usaha terdiri atas: 1) Subbagian Rumah Tangga Tugas Subbagian Rumah Tangga adalah melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, barang milik negara, keprotokolan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat. 2) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian Tugas Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian adalah melakukan urusan analisis jabatan, analisis dan penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan bahan koordinasi kerja sama, dan
urusan
perencanaan,
pengadaan,
mutasi,
pengembangan,
dan
pemberhentian pegawai serta penyusunan laporan Pusat. 3) Subbagian Keuangan Tugas Subbagian Keuangan ialah melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan pembiayaan, perbendaharaan, evaluasi, dan laporan keuangan Pusat.
2. Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan data dan statistik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tiap satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan memiliki fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data peserta didik, pendidik, 10
dan tenaga kependidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; c. pelaksanaan kompilasi, validasi dan integrasi data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan setiap satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; dan d. pengelolaan data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan terdiri atas: a. Subbidang Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data, kompilasi, validasi, dan integrasi serta pengelolaan data peserta didik pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. a. Subbidang Validasi dan Integrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data, kompilasi, validasi, dan integrasi serta pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
3. Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan data dan statistik data satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran memiliki fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data satuan pendidikan dan 11
proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; c. pelaksanaan kompilasi, validasi, dan integrasi data satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; d. pengelolaan data satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran terdiri atas: 1) Subbidang Validasi dan Integrasi Data Satuan Pendidikan Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Satuan Pendidikan adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data, kompilasi, validasi, dan integrasi serta pengelolaan data satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. 2) Subbidang Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran. Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data, kompilasi, validasi, dan integrasi serta pengelolaan data proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
4. Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bidang
Pendayagunaan dan Pelayanan
mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan; c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan 12
e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas: 1) Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan Tugas Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Pendidikan ialah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, statistik pendidikan, dan pemberian layanan data serta koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan. 2) Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan Sedangkan tugas Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan ialah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, statistik kebudayaan, dan pemberian layanan data serta koordinasi pendayagunaan dan pelayanan data kebudayaan.
13
BAB II KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
2.1. Kondisi Umum Pusat Data dan Statistik Pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2012 merupakan Unit Organisasi Eselon II yang baru di bentuk dan berada dibawah Unit Utama Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Dengan jumlah pegawai 62 orang, Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut ini. 1.
Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan;
2.
Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan;
3.
Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan statistik pendidikan;
4.
Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; dan
5.
Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Data Dan Statistik Pendidikan.
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 950 , Pasal 951 dan Pasal 952 Pusat Data Pusat Statistik Pendidikan mempunyai satu Bagian dan 3 Bidang dengan tugas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. 2. Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan data dan statistik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tiap satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. 3. Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran 14
Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan data dan statistik data satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. 4. Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
2.2.
Analisis Lingkungan Strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran program jangka menengah, serta indikator kinerja kunci, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu 2015 – 2019. Secara umum berbagai kondisi tersebut disajikan sebagai berikut : 1.5.1.
Lingkungan Internal
A. Kekuatan 1) Lokasi kantor sangat strategis, di komplek Senayan Jakarta Pusat. 2) Pusat Data dan Statistik Pendidikan menempati 1 (Satu) lantai di gedung E lantai 1, merupakan sarana penunjang yang relatif memadai. 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Data dan Statistik Pendidikan didukung oleh lebih kurang 62 orang PNS dan
17 orang non-PNS yang
tersebar pada 1 Bagian dan 3 Bidang, yang siap mendukung setiap kebijakan pimpinan. 4) Alokasi anggaran PDSP yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja. 5) Telah diraihnya sertifikat ISO 9001-2008. 6) Telah dilaksanakan e-administrasi, e-verval data pendidikan, dan e-jaringan pengelola data. 15
7) Telah mengelola ODS ( Operational Data Store ) yang terdiri data master reference pendidikan, data spacial dan citra satuan pendidikan dan mengelola DWH ( Data Warehouse ) yang tediri dari DSS, EIS dan emonitoring program pembangunan 8) Telah diterbitkan statistik pendidikan dan kebudayaan ( 12 Jenis ) dan hasil pendayagunaan data. 9) Telah tersedianya server data pendidikan guna mendukung penyediaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan
B. Kelemahan Belum memadai sarana dan prasarana Pusat Data dan Statistik Pendidikan
1)
dan kebudayaan Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan
2)
tugas dan fungsi Belum optimalnya pendayagunaan TIK untuk penyediaan data dan statistik
3)
pendidikan 1.5.2.
Lingkungan Eksternal
A. Peluang 1) Penyediaan data dan statistik pendidikan cepat, tepat, dan akurat dalam mendukung kebijakan pendidikan. 2) Perkembangan TIK yang semakin pesat dengan pemanfaatan yang makin luas.
16
B. Tantangan 1) Menguatnya tata kelola, akuntabilitas. 2) Memenuhi kebutuhan data dan hasil analisis yang terus meningkat 3) Meningkatkan sistem pengendalian mutu data. 4) Mempertahankan sertifikat ISO 9001-2008. 5) Meningkatkan pemanfaatan TIK dan keamanan data
17
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
3.1.
Visi dan Misi
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Visi dan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut: Visi Menjadi pilar utama dalam pengelolaan data dan statistik pendidikan guna mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing secara regional
Berdasarkan visi tersebut di atas, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban dan melaksanakan misi sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan mutu data dan statistik pendidikan; 2. Meningkatkan mutu pendayagunaan data dan statistik pendidikan; 3. Meningkatkan mutu layanan dan tata kelola.
3.2.
Tata Nilai
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 telah menetapkan 6 tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. 18
Amanah atau dapat dipercaya mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada tugas dan tanggung jawab tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok (keluarga dan teman). Profesional mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berupaya menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang dimilikinya untuk menghasilkan kinerja terbaik. Visioner atau Berwawasan ke depan mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa mempertimbangkan dan mengaitkan apa yang dikerjakan dengan perkiraan situasi yang akan terjadi di masa datang sehingga karyanya benar-benar relevan dan sejalan dengan situasi yang mungkin terjadi di masa datang, dengan tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dan informasi yang lengkap, utuh, dan mutakhir. Demokratis, berkeadilan, dan inklusif mengandung arti bahwa dalam bekerja bersikap terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata. Dengan merujuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program tahun 2015—2019, serta memperhatikan enam tata nilai tersebut di atas, Pusat Data dan Statistik Pendidikan bertekad untuk: Mengelola dan mendayagunakan data dan statistik pendidikan secara handal dalam mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing secara regional
3.3.
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019
3.3.1. Tujuan Strategis Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 telah menetapkan tujuan strategis terkait tata kelola yaitu Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Renstra Kemendikbud 2015-2019 tersebut, serta dalam rangka merealisasikan visi dan misi Pusat Data dan Statistik Pendidikan, ditetapkan tujuan strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan untuk Tahun 2015-2019 adalah: 19
KODE
TUJUAN STRATEGIS
T1
Terselenggaranya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan;
T2
Terselenggaranya Layanan dan Tata Kelola Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang handal
3.3.2 Sasaran Strategis Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan tersebut di atas diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemdikbud 2015 - 2019, Adapun tujuan strategis yang akan dicapai pada oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan guna mendukung sasaran Sekretariat Jenderal Kemendikbud tersebut adalah sebagai berikut. 1) Sasaran Strategis untuk T1 KODE
SASARAN STRATEGIS
S.1.1
Tersajinya data dan statistik pendidikan yang akurat, tepat guna dan tepat waktu;
S.1.2
Tersedianya sistem informasi manajemen pendukung dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan.
2) Sasaran Strategis untuk T2 KODE
SASARAN STRATEGIS
S.2.1
Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja
S.2.2
Terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien dan efektif
S.2.3
Terselenggaranya tata laksana pusat data dan statistik 20
KODE
SASARAN STRATEGIS pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel
S.2.4
Terselenggaranya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
21
BAB IV STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Strategi, program, dan kegiatan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015--2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMN 2015--2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2019. 4.1.
Strategi
4.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2 Tujuan strategis T2, yaitu Terselenggaranya, terdayagunakan, dan terkembangkannya data pokok pendidikan.
4.2. Program dan Kegiatan Dalam pencapaian Strategi tersebut maka Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama NO
1
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
KONDISI TAHUN AWAL (2014)
Persentase
2015
2016 2017 2018
2019
80
85
90
95
100
60
75
85
90
95
data
tervalidasi
bidang 70
pendidikan
dan
kebudayaan 2
Persentase layanan
permintaan
data,
statistik, 50
dan hasil pendayagunaan data
pendidikan
dan
kebudayaan yang dapat dipenuhi.
22
3
Persentase pendataan 5
10
35
70
85
100
pusat dan daerah yang terintegrasi
Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 4.4
Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi
IKK Indikator Persentase
2018 2019
65
70
80
85
90
97
65
70
80
85
90
97
40
55
80
85
90
97
11
12
12
12
12
12
23
15
23
21
19
19
3
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
data
pembelajaran, budaya
2015 2016 2017
Awal
tak
warisan benda,
kelembagaan
dan yang
tervalidasi dalam dataware house Persentase data referensi pendidikan dan kebudayaan serta wilayah yang tersedia Persentase data ketenagaan, peserta didik, warisan benda yang
tervalidasi
dalam
dataware house Jumlah
publikasi
statistik
pendidikan dan kebudayaan Jumlah
publikasi
pendayagunaan
hasil data
pendidikan dan kebudayaan Tingkat kepuasan pelanggan atas
layanan
data
dan 23
statistik
pendidikan
dan
kebudayaan Jumlah sistem pengelolaan dan
pendayagunaan
10
10
10
10
10
10
data
dan statistik pendidikan dan kebudayaan yang tersedia Persentase SKPD yang telah
50
70
50
60
80
85
90
100
85
90
95
mengimplementasikan sistem
verval
referensi
pendidikan dan kebudayaan Persentase
SKPD
yang
75
terkoordinasi dalam jaringan pengelolaan
dan
pendayagunaan
data
pendidikan dan kebudayaan
Persentase SKPD yang telah terintegrasi
10
20
40
60
80
100
23
23
23
23
23
23
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
dengan
backbone pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan kemendikbud Jumlah perencanaan,
dokumen laporan
kinerja dan kepegawaian Persentase
kesesuaian
laporan keuangan dengan peraturan
perundang-
undangan Persentase tertib pencatatan BMN
24
BAB V PENUTUP Kebijakan dan rencana pembangunan pendidikan yang telah disusun dengan baik, pada akhirnya harus dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Untuk itu harus ditetapkan terlebih dahulu Indikator kinerja Utama (IKU) atau “Key Performanace Indicators” yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan
Rencana Strategis tahun 2015-2019, sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014. Untuk ini, Pusat Data dan Statistik Pendidikan telah menindaklanjuti dengan menyusun rencana strategis yang memuat: visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Kebijakan, dan program. Perbaikan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan di masa depan ditekankan pada ketercapaian tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang perlu mendapat
perhatian
sebagai
ukuran
keberhasilan.
Untuk
mengawal
kinerja
Kementerian, Pusat Data dan Statistik Pendidikan mendapat tugas menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan statistik pendidikan untuk menunjang aspek perencanaan dan evaluasi pendidikan maupun informasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengawal akurasi data statistik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu segera di bangun sistem pengumpulan data yang dapat membantu pemetaan dan pendokumentasian perkembangan pencapaian output dan outcome yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja masing-masing Eselon I secara akurat.
25
