BUKU ACUAN: KEPEMIMPINAN DESA

BUKU ACUAN:

KEPEMIMPINAN

DESA

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Buku Acuan

KEPEMIMPINAN DESA


i

ii


KEPEMIMPINAN DESA

November 2015


iii

Kepemimpinan Desa PENGARAH : Ahmad Erani Yustika (Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

PENANGGUNGJAWAB : Eko Sri Haryanto (Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa)

PEMBACA : Bito Wikantosa (Kepala Subdirektorat Pengemban gan Kapasitas Masyarakat Desa).

COVER & LAY OUT

: Heru YP

ILUSTRATOR

: Ibe Karyanto

Cetakan Pertama – November 2015 Diterbitakan Oleh : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan – 12740 Telp (021) 7989924

iv


DAFTAR ISI

Pengantar

iv

Bagian 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa

1

Bagian 2 Kepemimpinan Desa

13

Demokratisasi Desa

26

Kader Desa

35

Bagian 3

Bagian 4


v

PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatNya telah diselesaikan beberapa seri penerbitan buku yang diperlukan untuk mendorong kerja implementasi Undang-undang Desa. Buku Kepemimpinan Desa yang sekarang di tangan pembaca berisi empat tema besar yang merupakan subtansi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Masing-masing adalah Kewenangan Dan Peraturan Desa, Kepemimpinan Desa, Demokratisasi Desa, dan Kaderisasi. Kewenangan Desa merupakan salah satu mandat UU Desa untuk secara serius dan konsisten melindungi keragaman dan kekhasan Desa. Mandat tersebut tak terpisah dari semangat rekognisi dan subsidiaritas, dua azas utama dari pengaturan Desa. Keduanya sekaligus merupakan spirit untuk mendorong Desa dalam mengatur dan mengurus kebutuhan Desa berdasarkan kemampuannya sendiri. Buku ini dimaksudkan menjadi acuan bagi para tenaga profesional pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa maupun Setrawan. Meskipun demikian buku ini juga bermanfaat untuk dibaca oleh perangkat Desa, unsur masyarakat dan para pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam melakukan kerja implementasi UU Desa. Akhir kata, terlepas dari berbagai kekurangan maupumn kelemahan yang ada, semoga buku bermanfaat menambah kasanah kepustakaan buku-buku dan bacaan sekitar implementasi UU Desa khususnya serta memperkaya perspektif pembaca dalam melakukan upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

vi


Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini dengan bijak.

Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ahmad Erani Yustika


vii

Bagian 1 KEWENANGAN DESA


1

PENGANTAR PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal Desa mendapat peneguhan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa. Azas rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul Desa yang keberadaannya mendahului berdirinya Republik Indonesia, atau pengakuan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum asli Indonesia. Sementara azas subsidiaritas merupakan peneguhan bahwa Desa memiliki kewenangan lokal, yakni kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dalam skala lokal-Desa. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, UU Desa merupakan kemajuan yang sangat besar dalam tata pengaturan Desa yang telah dimulai sejak awal Indonesia merdeka. Sebelum UU Desa, beberapa peraturan perundangan telah diterbitkan untuk mengatur Desa antara lain:  UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,  UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,  UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja,  UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,

2


 UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,  UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,  dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Desa diatur dalam 16 Pasal yaitu dari Pasal 200 s/d Pasal 216. Secara umum, pengaturan tentang Desa sebelum UU Desa belum memberikan perlindungan yang serius dan konsisten terhadap keragaman dan kekhasan Desa, serta terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa. Sebaliknya, dengan begitu saja Desa diperlakukan seragam dan secara langsung berada dalam pengendalian Pemerintah supradesa (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat), sehingga potensi asli, karakter khas, dan kekuatan Desa tidak mendapat ruang untuk berkembang. Padahal, sebagai kesatuan masyarakat yang membentuk nation Indonesia, kekuatan kebangsaan Indonesia justru terletak pada Desa – atau dengan sebutan yang lain. Titik maju dan keberpihakan UU Desa terhadap Desa tampak dalam beberapa pengaturan strategis. Di antaranya, pertama adalah terkait kewenangan pengaturan, rekognisi dan subsidiaritas dimana desa mengatur dan mengurus sesuai hak asal usul dan kewenangan lokalnya. Kedua, penegasan tujuan pengaturan Desa yang di antaranya adalah untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 huruf i UU Desa). Ketiga, azas dan tujuan tersebut dilengkapi dengan kewenangan Desa yang memberi keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan pembangunan (Pasal 18 s/d 22 UU Desa) dan mengalokasikan anggaran untuk Desa (Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Desa) yang dikenal sebagai Dana Desa sebagai wujud kewajiban Negara memenuhi hak desa. Keempat, sebagai bukti pengakuan terhadap hak asal-usul, diakuinya dua bentuk desa yaitu: Desa dan Desa Adat (pasal 6 ayat 1 UU Desa). Titik maju kelima adalah penyelenggaraan Pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan, yakni Negara bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.


3

KEWENANGAN DESA DAN PENDAMPINGAN

Sebagai implementasi, UU Desa telah disusul oleh beberapa perangkat perundangan. Di antaranya adalah:  PP No. 43/2014  PP No. 47/2015  PP No. 60/2014  PP No. 22/2015  PMK No. 93/PMK.07/2015  Permendagri No. 111 s/d No. 114/2014  Permendesa PDT T No. 1 s/d No. 5/ 2015

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.

4


1. KEWENANGAN DESA A. PENGERTIAN DESA Pertama pendamping harus memahami secara jelas pengertian Desa. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan demikian: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa “kesatuan masyarakat hukum” telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Artinya: a) Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Pemerintahan Desa berbeda dengan Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi. b) Desa tidak identik dengan Pemerintah Desa dan Kepala Desa. Desa mengandung pemerintahan (local self government) dan sekaligus mengandung masyarakat (self governing community), sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum. Frasa “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional” bermakna: keberadaan dan kewenangan Desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan masa lalu maupun berkembang dinamis karena prakarsa masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat yang berprakarsa membentuk keberadaan Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

5

kewenangan Desa, dimana keberadaan Desa dan kewenangan Desa tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara. Juga harus dimengerti oleh para Pendamping bahwa dalam penggunaannya di daerah, Desa bukan sebutan baku. Desa digunakan sebagai istilah umum dalam Undang Undang, namun seperti ditangkap dalam definisi di atas, istilah lain dapat digunakan menurut tradisi atau kebiasaan setempat. Misalnya, di Sumatera Barat digunakan Nagari, Kampung di Papua, Negeri di Maluku, Wanua di Sulawesi, dan seterusnya. Wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seperti disebutkan dalam pengertian Desa di atas merupakan pijakan legal bagi Desa dalam menjalankan kewenangannya. Secara lebih rinci, kewenangan tersebut diatur di Pasal 18 s/d 22 UU Desa, Pasal 33, 35, 36, 37, 38 PP No. 43/2014, Pasal 34 dan 39 PP No. 47/2014 (perubahan atas PP No. 43/2014), dan Permendesa No. 1/2015. Dengan penjelasan singkat di atas, Pendamping Desa harus memahami bahwa kewenangan Desa melekat pada pengertian Desa itu sendiri, dimana Desa tidak menunjuk pada Pemerintah Desa atau salah satu unsur lainnya.

B. KEWENANGAN DESA DAN KAITANNYA DENGAN AZAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS Apa saja kewenangan Desa? Pasal 18 mengatur bahwa kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Bidang kewenangan tersebut merupakan bentuk dorongan dan pengakuan Negara bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa harus mampu untuk memperkuat daya hidup Desa itu sendiri.

6


Tabel 1 Kewenangan berdasar hak asal usul SUBYEK

CAKUPAN

DESA

Hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

DESA ADAT

PASAL 34 AYAT (1) PP NO. 47/2015

Meliputi:  Sistem organisasi masyarakat adat;

PASAL 2 DAN PASAL 3 PERMENDESA PDTT NO. 1/2015

Meliputi:  Sistem organisasi perangkat Desa

 Pembinaan kelem Sistem organisasi masyarakat Adat bagaan masyarakat;  Pengelolaan tanah kas Desa;

 Pembinaan kelembagaan masyarakat

 Pengembangan peran masyarakat Desa

 Pengelolaan Tanah Bengkok  Pengembangan peran masyarakat, dll. Meliputi:  Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;  Pranata hukum adat;  Pemilikan hak tradisional;  Pengelolaan tanah ulayat;  Pengelolaan tanah kas Desa Adat  Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat.


7

Bentuk selanjutnya dari pengakuan kewenangan Desa tampil dengan jelas dalam ketentuan Pasal 19 UU Desa. Kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasar hak asal usul dan keterkaitan dengan Azas Rekognisi. Kewenangan berdasar hak asal-usul terkait erat dengan azas rekognisi. Dalam pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi) ditegaskan sebagai kewenangan di Pasal 19 tersebut. Dalam konteks itu, azas rekognisi yang bergandengan dengan kewenangan Desa dapat dimaknai sebagai berikut. 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut Daerah. 2. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI diproklamasikan dan sudah memiliki susunan asli maupun hak asal usul. 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan bagian dari keragaman Indonesia sehingga tidak dapat diseragamkan. 4. Dalam lintasan sejarah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, secara struktural menjadi arena eksploitasi atas tanah dan penduduk serta diperlakukan tidak adil mulai masa feodal, kolonial hingga otoritarianisme. 5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada Negara untuk

8


mengakui dan menghormati Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya. 6. Sesuai amanat konsitusi [Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945], maka Negara, swasta (pelaku ekonomi) dan pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, lembaga donor internasional dan sebagainya) harus mengakui dan menghormati keberadaan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. 7. Eksistensi Desa mencakup hak asal usul (bawaan maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal, lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa Desa maupun kekayaan Desa. 8. Konsep mengakui dan menghormati Desa berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi Desa yang sudah ada, dan bukannya menonjolkan tindakan intervensi (campur tangan) dan tindakan memaksa yang justru akan mematikan institusi Desa. Contoh tindakan yang bertentangan dengan azas pengakuan dan penghormatan ini adalah: (1) Pemerintah maupun swasta menjalankan proyek pembangunan di Desa tanpa berdialog atau tanpa memperoleh persetujuan Desa, atau (2) Pihak luar membentuk kelompok masyarakat Desa tanpa persetujuan Desa; dan lain sebagainya. 9. Rekognisi Desa dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, pranata dan kearifan local (local wisdom) sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural (cultural justice), yang disertai dengan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana untuk Desa dari APBN atau yang saat ini disebut Dana Desa .


9

Tabel 2 Kewenangan lokal berskala Desa CAKUPAN

BIDANG

PASAL 34 AYAT (2) PP NO. 47/2015

Kewenanga n untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembang an Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Pemerintahan Desa

a. Pengelolaan tambatan perahu b. Pengelolaan pasar Desa c. Pengelolaan tempat pemandian umum d. Pengelolaan jaringan irigasi e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu g. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan h. Pengelolaan air minum berskala Desa i. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman wilayah pertanian

Pembangunan Desa

Kemasyarakat an Desa

PERMENDESA PDTT NO. 1/2015 1) Penetapan organisasi Pemerintah Desa 2) Pembentukan Badan Permusyawara tan Desa 3) Penetapan perangkat Desa 4) Dll. 1) Pelayanan sosial Dasar 2) arana dan prasarana 3) embina kerukunan warga Desa 4) Pengembanga n ekonomi lokal Desa ) Dll. 1)

embina keamanan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat 2) embina kerukunan warga Desa 3) emelihara perdamaian 4) Dll.

Pemberdayaa n masyarakat Desa

10


Kewenangan lokal berskala Desa dan keterkaitan dengan Azas Subsidiaritas. UU Desa mendefinisikan Azas Subsidiaritas sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan Desa. Inti gagasan azas Subsidiaritas selanjunya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: ..(b) kewenangan lokal berskala Desa..”. Pemaknaan dari Azas Subsidiaritas adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh Desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat. 2. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui UU Desa. Penetapan kewenangan lokal berskala Desa berarti terdapat peraturan perundangundangan yang secara langsung memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/ kota. Misalnya, Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 3. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa dalam mengembangkan prakarsa untuk menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa. Misalnya, Peraturan Bupati/ Walikota tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun dengan melibatkan prakarsa pemerintahan dan masyarakat Desa. Pelaksanaan kewenangan lokal membawa konsekuensi terhadap masuknya program-program Pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :


11

“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”. Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

12


2. REGULASI DESA A. REGULASI (PERATURAN) DAN MUSYAWARAH DESA Regulasi Desa meliputi (1) Peraturan Desa, (2) Peraturan Bersama Kepala Desa, dan (3) Peraturan Kepala Desa. Semua peraturan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Regulasi Desa dihasilkan dari proses musyawarah Desa yang dilakukan dengan menjunjung tinggi azas demokrasi, azas partisipasi, dan azas kesetaraan. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa. Musyawarah tersebut dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun dan harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa. Musyawarah tersebut dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategis untuk diputuskan dan ditetapkan dalam peraturan Desa. Hal yang Bersifat Strategis adalah Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi Yang Masuk Ke Desa; Pembentukan BUMDesa; Penambahan Dan Pelepasan Aset Desa dan Kejadian Luar Biasa. Hak Masyarakat dalam penyusunan regulasi desa adalah Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, yang telah diatur UU Desa Pasal 69, ayat 9 dan 10.


13

B. TAHAPAN PENETAPAN PERATURAN DESA Peraturan Desa (Perdes) bersifat mengikat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Proses pembahasan dan penetapan diatur melalui Permendesa PDTT No. 2/2015. Proses penetapan Perdes tidak boleh dilakukan sepihak oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa. Lebih penting lagi, Perdes harus berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa, serta dirumuskan sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa. Skema berikut mengilustrasikan tahap penetapan Perdes. Tahap Pertama

14


Tahap Kedua

C. TAHAPAN PENETAPAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan bersama yang disusun dalam konteks kerja sama antar-Desa. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa masing-masing yang terlibat dalam kerja sama. Sebelum menjadi ketetapan sebagai Peraturan Bersama, rancangan Peraturan Bersama terlebih dahulu harus mengikuti tahapan berikut : 1. Perencanaan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. 2. Penyusunan Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. Dan rancangan peraturan yang telah disusun tersebut terlebih dahulu wajib Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

15

dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan camat untuk mendapatkan masukan. 3. Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan Pembahasan rancangan Peraturan dilakukan oleh dua Kepala Desa atau lebih untuk ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Desa. 4. Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat Desa dilakukan Kepala Desa masing-masing.

D. Peraturan Kepala Desa Peraturan Kepala Desa disusun berdasar kewenangan Kepala Desa. Peraturan ini mengacu pada Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16


PENUTUP

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang realistis dan dilindungi oleh konstitusi. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum pernah didapatkan desa sebelumnya. Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan adanya kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dimiliki oleh desa, baik pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, maka hal itu bisa dengan mudah merealisasikan salah satu citacita Nawacita Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


17

Bagian 2

KEPEMIMPINAN DESA

18


PENGANTAR

Paradigma ‘Desa Membangun’ telah menempatkan karakter pemerintahan Desa sebagai campuran antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Sifat campuran tersebut berdampak pada perubahan posisi kepala desa/kepala desa adat sebagai salah satu bentuk pemimpin formal didesa. Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa dibutuhkan para pemimpin yang dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kwalitas kehidupan kerja dan tingkat prestasi pemerintahan desa. Para pemimpin desa memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan visi, misi desa yang telah ditetapkan. Secara umum, tipe kepemimpinan kepala Desa dapat dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan diuraikan di bawah ini. PERTAMA adalah kepemimpinan regresif yaitu kepemimpinan yang berwatak otokratis. Otokrasi berarti pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, baik terhadap perubahan tata kelola baru seperti Musyarawah Desa atau usaha ekonomi bersama Desa. Desa yang bersifat parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini. KEDUA adalah kepemimpinan konservatif-involutif, yaitu model kepemimpinan yang ditandai oleh hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

19

fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa. KETIGA adalah kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai oleh adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya. Desa memiliki sejumlah kewenangan yang merujuk pada Pasal 19 huruf a dan b UU Desa. Kewenangan tersebut, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan hak asal usul merupakan kewenangan yang diberikan karena Desa merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli. Sementara kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

20


Tabel 1 Kategori Kepemimpinan No

Issue

Kepemimpinan regresif

Kepemimpinan konservatif-involutif

Kepemimpinan inovatif-progresif

1

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan Desa dan harus dipatuhi. Kepemimpinan regresif menolak untuk transparan dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik

Cenderung Normatif dan prosedural. Pemerintahan dijalankan sesuai prosedur dalam hal akuntabilitas yang mementingkan dokumen laporan pertanggungjawaban. Isu transparansi dijalankan hanya sesuai aturan yang diterbitkan

pemerintahan Desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas kinerjanya.

2

Pemba- Pembangunan Desa harus sesuai gunan Desa dengan kemauannya. Program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri, contohnya proyek jalan Desa dibangun hanya dari rumah kepala Desa menuju kebunnya

Melaksanakan pembangunan Desa sesuai arahan pemerintah daerah

Melaksanakan pembangunan Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.


21

3

Kemasyarakatan Desa

menjaga ketentraman dan ketertiban Desa didasarkan model penanganan oleh dirinya sendiri. Pemimpin tipe regresif akan mengontrol kehidupan masyarakat Desa dan bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan maka masyarakat akan ditindak atau diintimidasi

akan menjaga ketenteraman dan ketertiban di Desa secara prosedural dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak keamanan

melibatkan seluruh unsur masyarakat secara bersama-sama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Desa

4

Pemberdayaan Masyarakat Desa

biasanya menolak untuk adanya pemberdayaan masyarakat Desa karena masyarakat yang berdaya dianggap mengancam posisinya

hanya akan memberdayakan keluarga, kerabat atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya

Lebih mendorong pemberdayaan Desa dengan memunculkan prakarsa-prakarsa masyarakat. Melakukan kaderisasi dan menyiapkan Kader-kader Desa (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; KPMD) serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

22


1.

PENDAMPINGAN & KEPEMIMPINAN DESA DALAM BERBAGAI SEKTOR STRATEGIS UU DESA

A. KEPEMIMPINAN DALAM MUSYAWARAH DESA

Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan mendorong partisipatif atau melibatkan seluruh unsur masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, nelayan, perempuan maupun masyarakat miskin. Setiap orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya, serta mendapatkan perlakuan yang sama. Musdes wajib dilakukan secara transparan, setiap informasi disampaikan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Faktor-faktor kunci sukses penyelenggaraan Musdes adalah peran kepala Desa dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kepala Desa harus mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya melalui pelibatan secara penuh dalam forum Musdes. Faktor kunci lainnya adalah peran ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pimpinan rapat, sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Selain memimpin penyelenggaran Musyawarah Desa, Ketua BPD bertugas menetapkan panitia, mengundang peserta Musdes, serta menandatangi berita acara Musyawarah Desa. Sikap kepemimpinan kepala Desa maupun ketua BPD dapat ditandai menurut kategori kepemimpinan sebagaimana di tabel 2 berikut.


23

TABEL 2 Sikap Pemimpin Menurut Kategori Kepemimpinan Dalam Musyawarah Desa No

Issue




1

Partisipasi

Cenderung tidak mengharapkan partisipasi masyarakat dalam Musdes, bahkan pemimpin tipe ini cenderung menolak adanya Musyawarah Desa

Melaksanakan Musyawarah Desa sesuai tata tertib atau aturan yang ada, serta memerlukan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) penyelenggaraan.

Melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan masyarakat miskin dalam Musyawarah Desa.

2

Demokrasi

Cenderung akan melakukan intimidasi, tidak beretika dan sebagainya

Cenderung akan melakukan seleksi terhadap siapa yang diinginkan pendapatnya, masukan dari “atasan” akan lebih diperhatikan, dalam forum Musdes pendapat atau masukan cenderung di-setting atau diatur terlebih dahulu agar dapat menguntungkan dirinya

Setiap orang akan dijamin kebebasan berpendapatnya dan mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan melindunginya dari ancaman dan upaya intimidasi.

3

Transparan

Cenderung menolak untuk transparan, tidak akan memberikan informasi apapun kepada masyarakatnya meskipun menyangkut kepentingan masyarakatnya sendiri

Transparansi akan dilakukan terbatas, informasi hanya diberikan kepada pengikut atau pendukungnya saja

Membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakatnya, semakin luas serta lengkap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dianggap akan semakin dekat dengan kesuksesan program Desa

24


4

Akuntabel

Cenderung tidak akan menyampaikan keputusan Musyawarah Desa, termasuk menolak mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat

Hasil musyawarah Desa maupun tindak lanjutnya hanya akan disampaikan kepada pengikutnya saja

Hasil Musyawarah Desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan dan diper tanggungjawabkan kepada masyarakat setiap saat

B. KEPEMIMPINAN DALAM GERAKAN USAHA EKONOMI DESA Berdasarkan pengalaman selama ini salah satu permasalahan kegagalan Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal. Beberapa kasus matinya BUM Desa terjadi saat pergantian kepala Desa. setelah diganti oleh kepala Desa baru BUM Desa tersebut redup, berhenti beraktifitas dan akhirnya mati, hal ini dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi kepada kepala Desa yang lama. Aspek kepemimpinan Desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal. Riset FPPD dan ACCESS di Kabupaten Selayar menemukan kisah sukses kepemimpinan Desa dalam menggerakkan potensi ekonomi Desa. Adalah Syamsul Bahri, Kepala Desa Bontosunggu, Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan telah berhasil membaca potensi Desa, yang dikembangkan menjadi potensi unggulan yaitu perikanan. Desa ini penghasil ikan dari berbagai jenis antara lain ikan Layang, Cakalang kecil, Lure dan Mairo dan dapat memenuhi kebutuhan di pasar Selayar sampai Makassar. Melimpahnya hasil tangkapan laut belum diimbangi dengan penyerapan pasar sehingga memerlukan pengolahan hasil tangkapan laut menjadi produk olahan yang tahan lama dan tidak Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

25

membusuk. Menyiasati kondisi tersebut, Kepala Desa berinisitaif melakukan pelatihan bagi warganya tentang pengolahan hasil perikanan diantaranya pengeringan ataupun pembuatan pelet. Kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah belum adanya investor yang berkenan menyediakan pengolahan hasil perikanan dalam skala yang lebih besar terutama mesin pengering. Kini Desa Bontosunggu memiliki dermaga dan pengelolaan parkir atau biaya labuh yang dikelola oleh Desa dengan retribusi taksi laut yang berjumlah 22 unit adalah Rp1.000,00/taksi per hari. Dari retribusi tersebut pemasukan Desa sebesar Rp22.000,00/hari. Desa Bontosunggu juga memiliki terminal darat, dimana pengelolaan parkir ditangani oleh pemdes, dan merupakan salah satu pemasukan untuk pendapatan asli Desa (PADes). Penggalan cerita diatas menunjukkan peran Kepala Desa sebagai pemimpin Masyarakat yang betul-betul mampu untuk membangkitkan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa. Kepala Desa mengambil prakarsa untuk pengembangan ekonomi dengan membuat pelatihan-pelatihan secara mandir serta melakukan reviltalisasi aset Desa hingga menghasilkan PADes yang sangat besar. Dalam usaha ekonomi Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) layak untuk dikembangka. Tentunya dengan sejumlah perbaikan-perbaikan yang fundamental agar keberdaan BUM Desa dapat menjadi tulang punggung perekonomin Desa. BUM Desa sebelumnya telah ada dan lahir karena imposisi pemerintah atau perintah dari atas dan umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama terhadap BUM Desa adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUM Desa dimasyarakat sangat lemah. Tidak semua BUM Desa gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Keberhasilan BUM Desa tersebut dikarenakan kecepatan melakukan transformasi dari BUM Desa yang dianggap proyek pemerintah menjadi BUM Desa milik masyarakat. Kecepatan tranformasi tersebut dibanyak tempat karena didukung oleh peran Kepala Desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa masyarakat.

26


Dalam konteks pengelolaan ekonomi Desa, sikap pemimpin juga dapat dikarakterisasi sebagaimana ditampilkan di tabel 3 berikut.

Tabel 3 Karakter Kepemimpinan & Pengelolaan Ekonomi Desa No

Issue

Kepemimpinan Kepemimpinan regresif konservatif-involutif


Aset Desa

aset Desa atau potensi sumberdaya lokal cenderung akan dikuasi secara pribadi

Aset Desa akan dikuasai dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dirinya dan kelompoknya saja

akan melibatkan prakarsa masyarakat Aset Desa direvitalisasi dan dimanfaatkan s e l u a s - l u a s nya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya inovasi baru untuk menambah aset Desa

BUM Desa

keberadaan BUM Desa akan dikontrol penuh, setiap usaha ekonomi akan diarahkan untuk kepentingan pribadinya

BUM Desa hanya akan diisi oleh kelompoknya saja, arah program pengembangan ekonomi Desa cenderung meminta arahan dari pemerintah kabupaten/kota

BUM Desa didirikan dengan prakarsa masyarakat, apa yang menjadi rencana usaha, penentuan personil, aturan main akan dibahas bersama-sama secara demokratis melalui Musyawarah Desa


27

C. KEPEMIMPINAN DAN PENDAMPING DESA Pekerjaan penting dari Implementasi Undang-undang Desa adalah menyediakan pendamping Desa yang mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Pendampingan Desa yang berkualitas akan menentukan sejauh mana transformasi Desa sesuai Visi Misi UU Desa. Salah satu capaian pendampingan Desa adalah lahirnya kepemimpinan dan pemimpin lokal yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner. Pemimpin ideal yang mampu membawa masyarakat dan Desanya mencapai kesejahteraan, harkat dan martabat yang tinggi, pemimpin yang senantiasa melayani masyarakat, serta mengedepankan prakarsa masyarakat. Kader kader pemimpin tersebut tumbuh dan berkembang secara organik dari proses berdesa. Cakupan kegiatan pendampingan Desa yang diharapkan setidaknya menyangkut dua hal pokok, yaitu pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik (lihat gambar 1). Pengembangan kapasitas teknokratis. Kegiatan ini mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku Desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan politik. Pendampingan Desa menginginkan terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana kaderisasi bagi masyarakat lokal Desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi Desa. Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan membuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat Desa. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian hendak melakukan perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses arena dan sumberdaya Desa. Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem Desa menjadi lebih demokratis.

28


Gambar 1. Cakupan Pendampingan Desa

Pendampingan Desa akan lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh aktor-aktor lokal. Pendampingan secara fasilitatif dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh berlangsung berkelanjutan selama bertahun-tahun, sebab akan menimbulkan ketergantungan yang tidak produktif. Selama proses pendampingan, pendekatan fasilitatif itu harus mampu menumbuhkan kader-kader lokal yang handal dan piawai tentang ihwal Desa, dan nantinya mereka lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Mereka memiliki spirit voluntaris, tetapi sebagai bentuk apresiasi, tidak ada salahnya kalau pemerintah Desa mengalokasikan insentif untuk para kader lokal itu. Selain itu, pendampingan melakukan intervensi secara utuh terhadap sistem Desa sebagai bagian dari membangun masyarakat berpemerintahan (self governing community) dan pemerintahan lokal (local self government). Beragam aktor Desa serta isu-isu pemerintahan dan pembangunan Desa bukanlah segmentasi yang berdiri sendiri, tetapi semuanya terikat dan terkonsolidasi dalam sistem Desa. Sistem Desa yang dimaksud menyangkut kewenangan Desa, tata pemerintahan Desa, serta perencanaan dan penganggaran yang Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

29

semuanya mengarah pada pembangunan Desa untuk kesejahteraan warga. Baik kepentingan, tema pembangunan, aset lokal, beragam aktor diarahkan dan diikat dalam sistem Desa itu. Dengan kalimat lain, Desa menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berdemokrasi dan berpembangunan. Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan oleh Desa (village driven development), yang bersifat kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel. Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat di era pembaharuan Desa seperti sekarang ini akan merasa terbantu, beban dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan serta demokratisasi Desa berikut tanggung jawab menyiapkan bibit-bibit terbaik Desa, sebagian telah dikerjakan oleh Pendamping Desa. Pendampingan Desa sebagaimana konsepsi diatas mengarah pada pengembangan kapasitas teknokratik serta pendidikan politik yang berlangsung di Desa. Dan pemimpin Desa dengan beberapa tipe akan cenderung berbeda dalam menanggapi isu tersebut.

30


Tabel 4 Karakter Pendampingan dalam Kategori Kepemimpinan Desa No

Issue




1

Pengembangan kapasitas teknokratik

Cenderung menolak pengembangan kapasitas teknokratik di Desa,

Kegiatan pengembangan kapasitas hanya mengikuti arahan pemerintah kabupaten/kota, membutuhkan PTO (petunjuk teknis operasioanal)

Seringkali mengambil langka inisiatif untuk pengembangan kapasitas teknokratik, semakin banyak masyarakat yang paham akan semakin memudahkan dirinya untuk berinovasi program pembangunan Desa

Pendidikan Politik

Tidak menginginkan adanya pendidikan politik, bagi pemimpin ini semakin kritis serta berdaya akan mengancam kekuasaannya, pendidikan politik justru menjadi ancaman

Memiliki kekhawatir jika semakin warga Desa kritis, kuat dan berdaya, maka Desa tidak lagi memperoleh dana dari pemerintah. Kekhawatiran yang lebih ekstrem muncul, bila Desa kuat akan membangkang kabupaten dan bahkan membahayakan NKRI

Menyambut baik pendidikan politik serta turut serta melakukan pendidikan, pelatihan serta membuka akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat. kepemimpinan ini memiliki kesadaran untuk memunculkan kader-kader Desa yang potensial, demokratis, visioner dan akan membantu dirinya dalam melakukan percepatan menuju kesejahteraan Desa


31

1. KERANGKA KERJA MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN MASYARAKAT Sebagaimana diurai diatas, pendampingan Desa melakukan kerjakerja kaderisasi yang diorientasikan pada penguatan pendidikan politik dengan target ideal munculnya kader-kader militan Desa yang potensial, kritis, demokratis, visioner serta dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Berdasarkan uraian tipe-tipe kepemimpinan yang ada di Desa, tipe kepemimpinan yang paling ideal untuk menerapkan implementasi UU Desa adalah pemimpin Desa dengan tipe kepemimpinan inovatif-progresif. Kerangka atau acuan kerja pendamping desa dalam mewujudkan kepemimpinan masyarakat dengan tipe kepemimpinan inovatif-progresif sebagaimana yang diamanatkan kontitusi adalah sebagai berikut.

A. MEMBANGUNAN LEGITIMASI MASYARAKAT Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi erat kaitannya dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa dan merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala Desa. Seorang kepala Desa yang tidak legitimate akan sulit mengambil inisiatif. Legitimasi secara prosedural didapatkan melalui proses demokrasi, dan praktek demokrasi secara formal dilakukan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Legitimasi kepala Desa (pemenang pemilihan kepala Desa) kuat bila ia ditopang dengan modal politik, yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon kepala Desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala Desa miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala Desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala

32


Desa yang kaya modal sosial tanpa politik uang maka akan memperkuat legitimasinya. Pendamping Desa harus menciptakan kultur kepemimpinan yang menyadari pentingnya legitimasi dalam memimpin Desanya. Legitimasi tersebut berguna untuk mengoptimalkan kinerja Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pendamping Desa harus mendorong para pemimpin Desa baik itu kepala Desa maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menunjukkan dengan kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel serta menerapkan kebersamaan dalam pembangunan Desa. Kinerja pemimpin yang terukur, transparan dan akuntabel. Seorang pemimpin harus membuat rencana kerja yang akan dilakukan selama masa jabatannya, biasanya berupa visi dan misi yang telah disampaikan sebelum menjabat. Pendamping Desa perlu untuk membantu agar visi dan misi tersebut benar-benar realistis serta terukur. Rencana kerja tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengerti apa yang menjadi keinginan pemimpin Desa, hal ini juga untuk mendapatkan umpan balik masukan dari masyarakat terkait rencana-rencana tersebut. Pendamping juga harus mendorong adanya transparansi serta akuntabilitas pemimpin Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada kepala Desa justru akan semakin bertambah. Prinsip kebersamaan. Pendamping Desa harus mendorong kepemimpinan kepala Desa yang mendasarkan pada asas kebersamaan (kolektifitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Kebersamaan itu ditunjukkan dengan memberikan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan, melaksanakan pemerintahan dengan transparan. Pendamping Desa mendorong kepala Desa atau BPD menemui warga untuk mensosialisasikan program desa, melalui pertemuan dengan perwakilan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, dan semua unsur yang ada di Desa.


33

B. MEMBANGUN KETELADANAN PEMIMPIN Bangsa ini tengah dilanda persoalan krisis keteladan pemimpin, sederet kasus kriminal seperti pejabat korupsi, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan pemalsuan ijasah yang menimpa para pemimpin atau pejabat kita menunjukkan merosotnya moralitas dan keteladanan para pemimpin kita. Menurut data Kemendagri hingga tahun 2014 terdapat 325 kepala daerah yang terjerat hukum baik yang masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana, untuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) data resmi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dinyatakan sejumlah 3.600 orang yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menunjukkan banyaknya contoh pemimpin yang miskin moralitas, miskin keteladanan. Bila generasi bangsa ini miskin akan keteladanan dan krisis moral, meskipun kecerdasannya patut dibanggakan, justru mereka inilah yang merugikan negara dan masyarakat, dan mereka pula yang akan membawa negara menuju kehancuran. Karenanya keteladanan seorang pemimpin sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendahulu nusantara juga mengajarkan pentingnya keteladanan seorang pemimpin hal ini tercermin pada semboyan yang dipopulerkan Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara “Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. “Ing ngarso sung tulodho” diartikan bahwa pemimpin sebaiknya memberi keteladanan atau contoh terbaik buat rakyatnya. Harus selalu diingat bahwa, rakyat melakukan sesuatu bukan karena disuruh atau mengikuti perintah pemimpin. Melainkan mencontoh dari apa yang dilihat pada perilaku pemimpinnya. “Ing madyo mangun karso” artinya bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang selalu mendampingi masyarakat/rakyatnya kapanpun dan dimanapun. Rakyat dibebaskan berfikir dan berinisiatif dalam mengambil prakarsa sendiri yang akan dijalankan untuk kebaikannya. Tugas pemimpin memastikan jalan yang mereka pilih adalah terbaik diantara yang baik untuk kehidupan rakyatnya sendiri. “Tut wuri handayani” bisa diartikan sebagai pendorong masyarakat

34


atau rakyatnya agar maju kedepan, tampil, dan berani mengambil keputusan. Apapun resikonya (asal tidak membahayakan), pemimpin berada dibelakang mereka memberikan support. Ajaran tersebut menegaskan keutamaan teladan pemimpin dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk untuk menciptakan Desa yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya memerlukan keteladanan seorang pemimpin. Salah satu tugas pendamping Desa adalah mendorong pemimpin di Desa menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya, teladan yang jujur, bersih, inovatif dan transformatif.

C. KETAATAN PADA HUKUM Pasal 26 ayat 4 UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Sebagai warga negara memiliki kewajiban taat dan patuh pada hukum yang berlaku, sebagaimana konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kepala Desa atau pemimpin di Desa lainnya juga harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk tunduk pada UU Desa sebagai aturan yang mengikat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Desa. Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanahkan UU Desa harus senantiasa diperhatikan serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

35

dilaksanakan. Sanksi juga akan diberlakukan bagi kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Pasal 28 UU Desa menyatakan kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. Ruang lingkup Pendampingan Desa juga harus diarahkan pada penguatan peran Kepala Desa dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Serta menciptakan kultur Desa yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 2. Kerangka Kerja Pendampingan Kerja Mewujudkan Pemimpin Rakyat

36


PENUTUP

Kepemimpinan inovatif-progresif merupakan kepemimpinan yang ideal untuk menterjemahkan cita-cita UU Desa dimana Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pendamping Desa memiliki tanggung jawab dalam turut mendampingi kepala Desa agar menjadi pemimpin masyarakat seutuhnya. Pendamping Desa harus menciptakan kultur kepemimpinan yang menyadari pentingnya legitimasi dalam memimpin Desanya. Legitimasi tersebut berguna untuk mengoptimalkan kinerja Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat Desa. Legitimasi dibangun atas dasar kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel serta, menerapkan adanya kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Desa. Pendamping Desa juga diarahkan untuk mendorong pemimpinpemimpin Desa, baik itu kepala Desa maupun BPD sebagai teladan yang baik bagi masyarakatnya, teladan yang bersih, jujur, inovatif dan transformatif. Pada akhirnya, Pendampingan Desa juga harus memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi serta taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


37

Bagian 3

DEMOKRATISASI DESA

38


PENGANTAR KONSEP DEMOKRATISASI DESA Demokratisasi Desa merupakan frase yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi di Desa. Konsep demokratisasi Desa hendak mewakili semangat UU No. 6/2014 tentang Desa yang mengakui Desa sebagai subjek untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Desa bukanlah ruang kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase demokratisasi di Desa. Sebaliknya, Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri, dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa. Makna penting demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan: PERTAMA, dalam arena Desa demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan penyelenggara Pemerintahan Desa. Frasa “kesatuan masyarakat hukum” telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government), dimana artinya Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat, sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum. Dari kondisi ini prinsip dasar Pemerintahan Desa harus dilihat sebagai: 1). Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa, 2). Demokrasi perwakilan dan permusyawaratan dan 3). Proses demokrasi partisipatoris melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi sebagai wujud musyawarah untuk mufakat dalam pemerintahan masyarakat. Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

39

kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa. KEDUA, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Melalui dua asas rekognisi, demokrasi Desa merupakan hasil dialog kreatif dari pemahaman dan prosedur demokrasi modern dengan kenyataan sosiologis masyarakat Desa. KETIGA, demokratisasi Desa dibutuhkan untuk mengimbangi peluang kembalinya watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa. Demokratisasi Desa menuntut partisipasi masyarakat Desa sebagai subjek dalam setiap tahap penyelenggaraan Pembangunan Desa. Melalui partisipasi tersebut, proses-proses pengambilan kebijakan Desa akan berlangsung lebih terbuka.

DESA SEBAGAI ARENA DEMOKRASI Demokratisasi Desa harus memperhatikan empat hal berikut: 1). Aspek pola relasi, dimana hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa yang terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Di antara hubungan tersebut diikat oleh hubungan kekerabatan, adat istiadat, dan kesamaan leluhur. Artinya, dalam proses demokratisasi Desa, pendamping tidak dapat mengasumsikan masyarakat Desa sebagai kumpulan individu bebas yang tidak memiliki keterikatan tertentu dengan individu yang lain. 2). Aspek pranata dan kearifan lokal, hubungan Desa dengan masyarakat, ruang, tanah seringkali berlangsung dengan intensitas yang sangat dalam melahirkan tata nilai dan kearifan terhadap keseimbangan alam sebagai sumber kehidupan. Bagi Desa, alam, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi Desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-

40


mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal (local wisdom) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air. 3). Aspek tata kelola pemerintahan & kelembagaan adat masyarakat, menciptakan atau pola sosio budaya Desa yang khas. Kehidupan Desa tidak berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia atau komunitas yang memiliki pengalaman panjang bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang. Khususnya pada Desa-desa yang masih jauh tersentuh secara langsung oleh pola kehidupan kota. 4). Aspek solidaritas social, yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa komunal. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. Masyarakat Desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat Desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta sebagai titik berangakat demokratisasi Desa.


41

1. PRINSIP DEMOKRASI DAN LEMBAGA DEMOKRASI DESA

A. PRINSIP DEMOKRATISASI DESA Secara umum, demokrasi difahami sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk langsung dari pengertian tersebut tampak dari Pemilihan umum dan sistem representasi atau perwakilan rakyat. Dalam pengertian UU Desa, pengertian tersebut tidak bersifat mutlak. sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Prinsip umum tersebut membawa konsekuensi, yaitu (1) menolak klaim bahwa kekuasaan dimiliki atau ditakdirkan oleh sebuah keluarga dan keturunannya. Konsekuensi selanjutnya (2) setiap warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan terkait dengan urusan Desa. Prinsip umum demokrasi di atas, pada gilirannya harus dikembangkan dalam basis sosio budaya Desa, sebagaimana ditegaskan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi harus diorientasikan bagi kemajuan kolektif masyarakat setempat. Secara lebih spesifik, prinsip demokrasi Desa adalah sebagai berikut. Kepentingan masyarakat Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: (a) penataan Desa, (b) perencanaan Desa, (c) kerja sama Desa, (d) rencana investasi yang

42


masuk ke Desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset Desa, dan (g) kejadian luar biasa. Musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah telah diatur dalam Permendesa PDTT No. 2/2015. Partisipasi. Selain sebagai asas pengaturan Desa, partisipasi merupakan praktek kunci dalam demokratisasi Desa. Setiap unsur masyarakat harus dilibatkan dan sesuai ketentua Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa No. 2/2015, masyarakat Desa berhak “menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa”. Sukarela. Sukarela berarti (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan Desa. Selanjutnya (2) sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekerasan atau rayuan politik uang (money politic). Toleransi. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non-diskriminasi. Mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaannya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas, dst.) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Prikemanusiaan atau humanis. Pengertian demokrasi dalam UU Desa di atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai tata perlakuan dasar atas manusia/ masyarakat Desa. Itu berarti setiap orang atau individu warga Desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur dan mulia sebagai makhluk Tuhan. Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. Dengan kata lain, perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakukannya, harus dieliminasi dalam kehidupan Desa. Dalam demokrasi Desa, akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

43

Berkeadilan gender. Prinsip penting dalam demokrasi Desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis Desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi Desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di Desa. Dalam kehidupan Desa, pembedaan ketat antara peran publik dan peran domestik berbasis gender, justru tidak dikenal. Aktivitas ekonomi ataupun politik di Desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi tersebut bagi masyarakat Desa perlu direvitalisasi dan dikemas dalam semangat baru untuk menggerakkan demokratisasi. Transparan dan akuntabel. Proses politik Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik Desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat Desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan Desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan Desa.

B. LEMBAGA DEMOKRASI DESA Lembaga demokrasi Desa yang dimaksud di sini adalah setiap unsur Pemerintahan Desa yang memiliki kewajiban pokok melaksanakan demokrasi. Dalam UU Desa, unsur penyelenggara fungsi Pemerintahan Desa ada dua, yakni (1) Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, dan (2) Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sebagai lembaga demokrasi, keduanya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi di Desa. Selain kedua penyelenggara fungsi pemerintahan Desa tersebut, Desa juga memiliki kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi. Harus diingat, bahwa pengertian Desa meliputi sekaligus Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Artinya, yang dimaksud dengan Desa tidak lain adalah keduanya.

44


Tabel 1 Pemangku Kewajiban Demokratisasi Desa KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

Pasal 26 ayat (4) huruf e UU Desa

Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah jabatan

Pasal 38 ayat (3) UU Desa

Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 63 huruf b UU Desa

Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah jabatan.

Pasal 58 ayat (4) UU Desa

Mengembangkan kehidupan demokrasi

Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Desa

Kewajiban Desa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi. Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa. Bagi masyarakat atau warganya, sebuah Desa merupakan ruang pembiasaan (habituasi) praktik dan prinsip atau nilai demokrasi. Sebuah Desa yang mampu membiasakan praktik dan nilai demokrasi dalam kesehariannya, jauh lebih mungkin menghasilkan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD yang mampu melaksanakan kehidupan demokrasi pula. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM) memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Pemerintah Desa. Peranan LKM yang terkait dengan pengembangan demokrasi di Desa di antaranya adalah dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan, penting bagi LKM untuk melaksanakan mengembangkan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi melalaui bidang garapan yang bersifat sektoral. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

45

Lembaga Adat berperan serupa. Lembaga tersebut mencerminkan susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sehingga, sebagai bagian dari prakarsa masyarakat Desa, prinsip-prinsip Demokrasi dapat juga dikembangkan dari lembaga tersebut. Sebagai mitra Pemerintah Desa, keduanya (LKM dan Lembaga Adat) turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi di Desa, sementara sebagai bagian dari Desa, keduanya juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

46


KERANGKA KERJA DEMOKRATISASI DESA

2.

A. AKTOR DEMOKRATISASI DESA UU Desa telah membicarakan secara lengkap pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain unsuru-unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kades beserta perangkatnya) dan BPD, diatur pula di dalamnya LKM, Lembaga Adat, dan Pendampingan Desa. Dari situ dapat dirinci aktor-aktor demokratisasi Desa adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Aktor Demokratisasi Desa AKTOR

PERAN/KETERANGAN

DESA

Berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi

KEPALA DESA

Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam urusan sektoral

LEMBAGA ADAT

Wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa

UNSUR MASYARAKAT

Tokoh atau wakil kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki bidang garapan tertentu

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Kader Desa yang dilatih untuk melakukan pemberdayan masyarakat

PENDAMPING DESA

Figur yang bertugas mendampingi Desa dalam rangka melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat Desa


47

Tabel 2 di atas menunjukkan aktor-aktor yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi Desa. Tentu saja aktor-aktor tersebut dapat ditambah dengan menyebut orang yang masuk dalam kepengurusan BUM Desa serta Badan Kerjasama Antar Desa.

B. LANGKAH DEMOKRATISASI DESA Kerangka kerja demokratisasi Desa dapat dibagi dalam tiga bagian yang terkait satu sama lain dan dapat berlangsung secara serempak (simultan). Tiga bagian tersebut adalah (1) mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa, seperti Musyawarah Desa dan Pilkades; (2) mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi; dan (3) mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa. Masing-masing diterangkan sebagai berikut : - Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa, seperti Musyawarah Desa dan Pilkades. - Menjaga terlaksananya prosedur atau mekanisme demokrasi Desa berarti setiap aktor bertanggung jawab terhadap terlaksananya setiap tahap prosedur yang telah diatur dalam sistem perundangundangan yang berlaku. Desa mengenal 3 (tiga) mekanisme demokrasi dalam skala besar yang secara langsung melibatkan masyarakat Desa, yaitu pemilihan anggota BPD, pemilihan Kepala Desa, dan Musyawarah Desa. Tiga agenda tersebut telah diatur baik dalam UU Desa dan secara spesifik dalam Peraturan Menteri. - Mengawasi atau memonitor kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi. Dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme demokrasi harus dipastikan sejauh mana prinsipprinsip yang dipaparkan di bab sebelumnya menjadi acuan dan tampil dalam pelaksanaan. Ini adalah fungsi pokok pengawasan yang harus dikembangkan oleh Pendamping Desa. - Mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa. Langkah ketiga ini sesungguhnya merupakan langkah paling biasa namun justru menentukan secara

48


mendasar proses demokratisasi Desa. Mengembangkan kultur demokrasi berarti membiasakan tindakan yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip luhur Desa setempat, dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Proses ini umumnya disebut sebagai habituasi.

PENUTUP Pendamping memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya dalam demokratisasi Desa. Pemahaman konteks sosiokultural dan sejarah Desa sangat penting untuk membantu pelaksanaan tugas Pendamping dalam proses menggerakkan demokratisasi Desa. Selain itu, pendamping harus memahami bahwa demokrasi Desa dikembangkan dalam format yang menginjak basis sosiokultural Desa. Selain itu, tidak dapat diabaikan adalah pemahaman Pendamping Desa atas mekanisme permusyawaratan yang selalu mengiringi proses demokrasi. Meski demikian, harus dimengerti pula oleh Pendamping bahwa demokrasi lebih dari permusyawaratan. Prinsip-prinsip demokrasi menuntut dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan yang barangkali harus dimulai oleh Pendamping itu sendiri, khsusunya ketika berhadapan dengan masyarakat Desa atau Pemerintah Desa.


49

Bagian 4

KADER DESA

50


PENGANTAR A. UU DESA DAN KADERISASI Asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas utama UU No. 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) telah mendorong negara mengakui dan menghormati hak asal usul Desa dan menetapkan kewenangan lokal skala Desa. Konsekuensi dari asas utama pengaturan Desa (rekognisi-subsidiaritas) adalah lahirnya paradigma baru pembangunan Desa, dimana Desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, kini menjadi subjek pembangunan yang mengatur dan menggerakkan pembangunannya secara mandiri berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, Desa kini menjadi ruang publik politik bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia yang handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai self governing community (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri) dan pemerintahan lokal (local self government). Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri, berkeadilan dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis. Sesuai amanat UU Desa, pendampingan Desa harus dilakukan dengan paradigma penguatan masyarakat Desa sebagai subjek. Dalam praksis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum UU Desa, kader-kader penggerak di Desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasyarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci. Desa baru pasca UU Desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi fasilitasi gerakan pembaharuan Desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

51

arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualisasi kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong dan kearifan localnya.

B. PENDAMPINGAN DESA Pemberdayaan desa sebagai self governing community (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri) dan pemerintahan lokal (local self government), tidak dilakukan oleh pendamping desa sendiri. Pendampingan desa yang sejati adalah melakukan fasilitasi kepada masyarakat desa untuk mampu secara mandiri melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat Desa yang sejati adalah sebuah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh warga desa yang mampu hadir sebagai agen pembaharuan yang menggerakan implementasi UU Desa secara mandiri. Pendamping desa bertugas untuk menemukan, mengembangkan kapasitas, mendampingi para penggerak pembaharuan desa yang selanjutnya disebut sebagai Kader Desa.

1.

KONSEP KADER DESA

A. PENGERTIAN KADER Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah organisasi, adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam konteks desa, Kader Desa adalah “orang kunci “ yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kader-kader Desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai kepala desa, anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader Desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa

52


dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak. Konsisten dengan mandat UU Desa, keberadaan kader desa yang berasal dari warga Desa itu sendiri berkewajiban untuk melakukan “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”. Pendampingan Desa merupakan mandat UU Desa agar terdapat system pendampingan internal Desa guna menjadikan Desa yang kuat,maju,mandiri, adil dandemokratis. UU Desa dan peraturan-peraturan dibawahnya menegaskan pendampingan Desa sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat Desa itu dijalankan secara “melekat” melalui strategi pendampingan pada lingkup skala lokal Desa. Dalam proses pendampingan desa terkait pengembangan kader, strategi yang dikembangkan adalah memperkuat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Salah satu fungsi pendamping desa adalah memperkuat proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya. Legalitas KPMD tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 4 Permendesa PDTT No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa. Pasal tersebut menetapkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. tenaga pendamping profesional; b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan/atau c. pihak ketiga. Dengan demikian, KPMD merupakan pendamping desa yang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri. Bagan hubungan kerja antara KPMD dengan pendamping profesional maupun pendampingan pihak ketiga adalah sebagai berikut:


53

Gambar 1. Pelaku-pelaku Pendampingan Desa

Selain itu dalam ketentuan PP Desa maupun Permendesa disebutkan bahwa KPMD dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepada Desa. Maknanya semakin terang bahwa KPMD merupakan individuindividu yang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari. Oleh karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa. Identitas KPMD semakin jelas bahwa UU Desa mengarahkan representasi dari kelompok masyarakat Desa setempat untuk giat melakukan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat skala lokal Desa. KPMD versi UU Desa merupakan representasi dari warga desa yang selanjutnya dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Desa setempat untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat skala lokal, meliputi tindakan asistensi,

54


pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi skala lokal Desa. Istilah yang sekiranya tepat untuk menggambarkan KPMD pasca terbitnya UU Desa adalah “Kader Desa” dan bukan “Kader di Desa”.

B. KADER DESA SEBAGAI INSTITUSI WARGA KPMD dapat disebut sebagai institusi warga (civil institution), yakni sebuah institusi kader lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan maupun kewajiban warga desa. Spirit kewargaan – sebagai jantung strong democracy – hadir dan dihadirkan oleh KPMD sebagai kader organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Bahkan, KPMD dapat menjadi penggerak terbentuknya Pusat Kemasyarakatan (community centre) sebagai ruang publik politik untuk memperluas jangkuan kaderisasi Desa. Kehadiran KPMD sebagai penggerak warga desa untuk berpartisipasi dan berswadaya gotong royong dalam pengelolaan urusan desa sudah barang tentu merupakan lompatan baru. Sebab, selama puluhan tahun dalam kerangka kerja kontrol dan mobilisasi-partisipasi, desa cenderung ditemjpatkan sebagai organisasi bentukan supra desa (desa korporatis). Tidak hanya desa yang bersifat korporatis, lembaga-lembaga masyarakat pun bersifat korporatis (PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya). Kelemahan organisasi korporatis adalah ketergantungan yang tinggi terhadap negara, sehingga setiap urusan desa yang seharusnya mampu dikelola secara mandiri selalu diserahkan kepada negara untuk menyelesaikannya. Akibatnya, desa beserta lembaga masyarakat yang bersifat korporatis menjadi beban bagi negara. Dalam ranah kaderisasi desa, KPMD bergerak untuk mengubah organisasi korporatis menjadi kekuatan baru yang mendorong desa tampil sebagai pilar bangsa dan negara dalam mewujdukan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Indonesia. Secara horisontal, KPMD bersamasama dengan warga melakukan pembelajaran, musyawarah, konsensus dan membangun kesadaran kolektif dalam diri warga desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Secara vertikal, KPMD memfasilitasi para pemimpin Desa untuk berpihak kepada masyarakat desa, memfasilitasi fungsi representasi dalam Musrenbang dan Musyawarah Desa, memfasilitasi pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat desa, memfasilitasi pengelolaan APBDesa secara berkeadilan untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

55

kesejahteraan masyarakat desa (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

C. ORIENTASI KPMD Orientasi kerja KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut. PERTAMA KPMD mengorganisasikan pembangunan Desa melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. KPMD melakukan pengorganisasian pembangunan Desa dalam proses teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. KPMD melakukan pendidikan politik yang berorientasi pada penguatan active and critical citizen, yakni warga desa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkan kader-kader baru KPMD yang militan sebagai penggerak pembangunan desa dan demokratisasi. KEDUA pendampingan yang dilakukan KPMD tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi politik. Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat penting tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa. Karena itu pendampingan oleh KPMD harus bersifat politik. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian keterlibatan KPMD dalam perebutan kekuasaan di Desa, melainkan kerja fasilitasi untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat desa tentang posisi dirinya sebagai warga desa yang sekaligus warga negara Republik Indonesia (100% warga desa, 100% warga negara). Dalam kerangka kerja politik, KPMD mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan desanya. Dengan demikian, kerja politik KPMD dimaknai sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban desa sekaligus upaya menumbuhkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga desa. Pendekatan pendampingan oleh KPMD yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis dalam bingkai kedaulatan NKRI. KETIGA para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi “ruang-ruang kosong” baik secara vertikal maupun horizontal. KPMD memiliki orientasi untuk mengisi ruang kosong yang identik

56


dengan membangun “jembatan sosial” (social bridging) dan jembatan politik (political bridging). Pada ranah desa, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis (disengagement) antara warga, pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya. Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi antara desa dengan pemerintah supra desa. Karena itu kader-kader KPMD adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi engagement baik antara warga dengan lembaga-lembaga desa maupun pemerintah desa, agar tercipta bangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis. KEEMPAT pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu melibatkan “pendamping pihak ketiga. Tak jarang dijumpai bahwa kader-kader Desa lebih kaya metodologi pendampingan ketimbang pendamping profesional. Pendamping profesional mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mengalami keterbatasan dalam melakukan kaderisasi terhadap Kader Desa. Oleh karenanya, kaderkader desa dalam KPMD harus direkognisi sebagai aktor pendampingan yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Dengan berpijak pada prinsip “negara yang padat” (congested state), pemerintah dan pemda harus memfasilitasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader-kader KPMD untuk berjaringan dan bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. KPMD sudah saatnya berkolaborasi dengan NGOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembaga-lembaga internasional, agar KPMD semakin mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan. KELIMA pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader-kader desa (KPMD). Pendampingan secarafasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh berlangsung berkelanjutan bertahun-tahun. Selama proses pendampingan, pendekatan fasilitatif oleh pendamping profesional dan pihak ketiga harus mampu menumbuhkan kader-kader desa yaitu KPMD yang piawai tentang ihwal desa, dan kader-kader KPMD lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Lebih lanjut, KPMD akan menyebarkan jiwa dan watak kader ke seluruh warga desa. KPMD memiliki spirit voluntaris. Tetapi sebagai bentuk apreseasi, tidak ada salahnya kalau Desa mengalokasikan insentif untuk para KPMD.


57

KEENAM pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual. Karakteristik Desa berbeda satu dengan yang lain. Dengan mengingat dan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, pendamping harus menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan diri pada konteks kultur masyarakat setempat.

2.

MENYARING KADER DESA

A. MENEMUKAN KADER DESA Menemukan kader desa yang nantinya dilembagakan dalam kedudukan sebagai KPMD tidaklah mudah karena dipengaruhi beberapa subsistem dalam sistem desa. Langkah-langkah menemukan Kader Desa dapat dilakukan sebagai berikut. Musyawarah Desa. Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat. Selain model rapat desa ada bentuk musyawarah daerah-daerah lain seperti Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali. Secara politik musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.Kader Desa yang aktif untuk terlibat aktif dalam pemetaan aspirasi yang dilakukan oleh BPD, potensial untuk menjadi kader desa selanjutnya. Kader Desa ditemukan dalam selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa yang akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Disamping itu, Kader Desa akan ditemukan ditengahtengah pola hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang dominatif, kolutif, konfliktual, dan kemitraan. Kader Desa ditemukan dalam pola kemitraan BPD dan Kepala Desa yang terus menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

58


Pilihan atau Inisiatif dari Pemerintah Desa. Kader Desa dapat ditemukan dalam tipe kepemimpinan di Desa. Pertama, kepemimpinan regresif. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis cenderung banyak ditemukan kader desa yang berwatak otokratis, dominatif, tidak suka musyawarah desa, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan capture terhadap sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai situasi kepemimpinan regresif, maka Kader Desa yang mengemban amanat pengorganisasian pembangunan desa akan kesulitan untuk ditemukan secara ideal. Kader Desa cenderung ditentukan dan dipilih berdasarkan kepentingan Kepala Desa atau Pemerintah Desa. Fasilitasi Pendamping Desa. Pendamping lokal Desa bertugas untuk melakukan fasilitasi (a) perencanaan pembangunan dan keuangan desa; (b) pelaksanaan pembangunan desa; (c) pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (d) evaluasi pelaksanaan pembangunan desa; dan (e) pengawasan pembangunan desa. Dalam proses pendampingan ini, warga Desa yang mampu berkomunikasi dan kolaborasi dengan pendamping profesional lokal Desa berpotensi untuk menjadi Kader Desa.

B. PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER DESA Untuk mengembangkan kapasitas Kader Desa,Pemer-intah Desa dapat membentuk beragam lembaga kemasyar-akatan sebagai wadah bagi warga mengaktualisasikan dir-inya sebagai warga Desa. Lembaga-lembaga tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana selama ini, di Desa banyak model-model lembaga kemasyarakatan, antara lain seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan sejenisn-ya. Lembaga kemasyarakatan yang banyak terdapat di Desa itu idealnya harus bisa menjadi arena masyarakat Desa un-tuk mengembangkan diri menjadi Kader Desa yang mampu berperan untuk membangun desa. Lembaga-lembaga terse-but bisa menjadi ruang bagi warga Desa merumuskan dan mengusung aspirasi mereka danberpartisipasi dalam per-encanaan, pelaksanaan dan mengawal pembangunan Desa. Bagi Kader Desa, lembaga-lembaga itu bisa menjadi arena pembelajaran untuk mengembangkan kapasitas mereka menjadi kader-kader pemberdayaan masyarakat.


59

Selain bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, salah satunya misalnya bisa juga dibentuk suatu lembaga yang menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan (community center) yang difungsikan sebagai pusat informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat advokasi masyarakat. Para pendamping desa semestinya dapat melakukan fasilitasi pembentukan lembaga-lembaga semacam ini sebagai arena pusat pembelajaran masyaraka dan pembelajaran bagi kader desa. Pengembangan kapasitas Kader Desa dapat diarahkan oleh para pendamping profesional (eksternal) melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (community center) dengan melibatkan KPMD sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; b. memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik desa seperti balai desa, gedung olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dll untuk dijadikan sebagai tempat/lokasi diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan dengan melibatkan KPMD; memfasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan yang diorganisir oleh KPMD; c. memfasilitasi terbentuknya forum mitra desa dengan KPMD sebagai motor penggerak dimana mitra desa tersebut terdiri dari para penggiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; e. memfaslitasi forum mitra desa bersama-sama dengan KPMD untuk membentuk pusat kemasyarakatan (community center) di kecamatan dan kabupaten/kota; f. memfasilitasi forum mitra desa bersama-sama dengan KPMD untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat sepeerti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep

60


pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan; g. memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah dengan melibatkan KPMD;dan h. kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) sesuai dengan kondisi lokal desa dengan melibatkan KPMD. Proses penjaringan kader Desa pada dasarnya dapat melalui cara apapun, baik menggunakan mekanisme formal maupun informal. Namun sebagai bagian dari program Pendampingan, proses rekruitmen mereka harus mengikuti mekanisme tertentu yang berlaku di Desa. Lebih dari itu, kapasitas Kader Desa harus ditingkatkan kompatibilitasnya dengan standar yang sesuai dengan visi UU Desa.


61

PENUTUP Cara pandang pendampingan Desa harus didasari spirit rekognisisubsidiaritas Desa. Praksis pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa juga harus mengandung spirit baru. Spirit baru itu harus ditunjukkan dalam sikap bahwa pendampingan akan lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh KPMD sebagai salah satu elemen kader desa. Pendampingan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan hanya untuk katalisasi dan akselerasi untuk menumbuhkan KPMD yang piawai tentang ihwal desadan akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Selanjutnya, pendampingan oleh KPMD sebagai elemen kader harus didorong untuk melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat dan mewujudkan desa sebagai self governing community (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri) dan pemerintahan lokal (local self government), yang maju, kuat, mandiri, adil dan demokratis. Kaderisasi beserta isu-isu pemerintahan dan pembangunan desa harus terkonsolidasi dalam sistem desa. Sistem desa yang dimaksud adalah kewenangan desa, tata pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran desa yang semuanya mengarah pada pembangunan desa untuk kesejahteraan warga. Baik kepentingan, tema pembangunan, aset lokal, dan KPMD sebagai elemen kader diarahkan dan diikat dalam sistem desa itu. Dengan kalimat lain, desa menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berdemokrasi dan berpembangunan dimana KPMD berada didalamnya sebagai elemen Kader Desa yang inovatif-progresif.

62



63


BUKU ACUAN: KEPEMIMPINAN DESA

Recommend Documents