KERANGKA ACUAN MENAKAR KEPEMIMPINAN PEREMPUAN TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Peningkatan kapasitas berpolitik perempuan pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan
keterwakilan
perempuan
di
legislatif
sehingga
mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Salah satu akibat dari ketimpangan gender adalah rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik. Peningkatan kapasitas
perempuan sangat diperlukan untuk
mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tidak berarti apa-apa tanpa diikuti kompetensi yang memadai. Artinya kompetensi perempuan sangat menentukan, jika konstituen merasa wakil perempuan di DPR tidak berkualitas, maka jumlah wakil perempuan akan menurun dengan sendirinya. Kapasitas individual perempuan politik masih lemah, karena lemahnya basis sosial yaitu tidak memiliki ikatan dengan organisasi kemasyarakatan di akar rumput. Untuk membangun kapasitas dari kader-kader perempuan ini dibutuhkan campur tangan partai politik yang memiliki tugas melakukan kaderisasi. Internal partai harus didorong melakukan fungsi kaderisasi dengan maksimal sehingga calon wakil rakyat perempuan siap mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, berdasarkan kajian tentang prosentase perempuan di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2014 menunjukkan ada peningkatan jumlah perempuan secara nasional, meskipun mayoritas anggota legislatif masih didominasi laki-laki. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah diatur tentang 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu. Dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Pemilu tersebut, maka terdapat banyak tantangan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu, salah satunya bahwa keterwakilan perempuan 30% tidak dijamin dalam Daftar Calon Tetap. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut maka harus disusun strategi salah satunya adalah peningkatan kapasitas perempuan di partai politik. Menjelang Pemilihan Umum 2019, wacana partisipasi politik perempuan kembali dipertanyakan tentang seberapa besar partisipasi politik perempuan saat ini, apakah perempuan sudah diberikan peluang yang cukup untuk berpolitik dan kesempatan
yang sama untuk
menduduki
jabatan-jabatan
politik
di tingkat
pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya serta bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sehingga tercipta keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dan mempunyai andil yang sama membangun bangsa dan negara. Disamping itu, persoalan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga masih terjadi di lembaga eksekutif. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang akhirnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan terkait dengan posisi perempuan di lembaga eksekutif. Oleh sebab itu, menyadari kondisi dan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana
memandang
perlu
untuk
melaksanakan kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan Tahun 2017, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan.. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Hak Politik perempuan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang N0. 8 tahun 2012 tentang Pemilu; 6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122);
10. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03550/DPA/2017 tentang Kegiatan Peningkatan Partisipasi
Perempuan Dalam
Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan. C. TUJUAN Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan bertujuan untuk : 1. Terumuskannya strategi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; 2. Disepakatinya langkah-langkah strategis upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif; 3. Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif. D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Adanya rencana aksi tentang strategi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; 2. Adanya kesepakatan tentang langkah-langkah strategis upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif; 3. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif. E. PELAKSANA Pelaksana Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. F. PELAKSANAAN 1. Waktu dan Tempat. Waktu dan Tempat Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan adalah : Hari
: Senin sd Selasa
Tanggal
: 15 – 16 Mei 2017
Tempat
: Hotel Horison Jl. Gajah Mada No. 11 A Pekalongan
2. Peserta. Peserta Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan adalah 30 orang, yang terdiri dari unsur : Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah. 3. Narasumber dan Fasilitator Narasumber Narasumber Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan adalah KPPI Jawa Tengah. Fasilitator Fasilitator Kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan adalah KPPI Jawa Tengah. G. METODE PELATIHAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Praktek H. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Menakar Kepemimpinan Perempuan” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 pada DPA kegiatan DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah. I. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Menakar Kepemimpinan Perempuan Tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19551219 198303 2 004
JADWAL PELAKSANAAN MENAKAR KEPEMIMPINAN PEREMPUAN TAHUN 2017 WAKTU Hari Pertama 08.00 09.00 09.30 09.45 10.30
– 09.00 – 09.30 – 09.45 – 10.30 – 12.00
12.00 13.00 13.45 14.30 14.45
– – – – –
AGENDA
NARASUMBER/FASILITATOR
Registrasi Pembukaan Coffee Break Paparan Proses Pelatihan : a. Bina Suasana. b. Perkenalan. c. Harapan. d. Kontrak Belajar. ISHOMA Paparan Lanjutan Materi Coffee Break Materi Pelatihan
Panitia DPPA DALDUK KB Panitia Narasumber Fasilitator
15.30 –16.15 16.15 – 16.30
Materi Pelatihan Coffee Break
Fasilitator Panitia
16.30 – 17.30
Materi Pelatihan
Fasilitator
17.30 – 19.00 19.00 –19.45
ISHOMA Materi Pelatihan
Panitia Fasilitator
19.45 –20.00 20.00 –20.45
Coffee Break Praktek
Panitia Fasilitator
Hari Kedua 06.00 – 08.00 08.00 – 08.30 08.30 – 09.15 09.15 – 10.00 10.00 – 10.15
Sarapan Pagi Review Hari Pertama Materi Pelatihan Materi Pelatihan Coffee Break
Panitia Fasilitator Fasilitator Fasilitator Panitia
10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 14.15
Materi Pelatihan Materi Pelatihan ISHOMA Rencana Tindak Lanjut/ RTL Coffee Break
Fasilitator Fasilitator Panitia Fasilitator Panitia
13.00 13.45 14.30 14.45 15.30
Panitia Narasumber Fasilitator Panitia Fasilitator
