KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN KADER ORGANISASI PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN Peningkatan kapasitas berpolitik perempuan pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan
keterwakilan
perempuan
di
legislatif
sehingga
mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Salah satu akibat dari ketimpangan gender adalah rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik. Peningkatan kapasitas perempuan sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tidak berarti apa-apa tanpa diikuti kompetensi yang memadai. Artinya kompetensi perempuan sangat menentukan, jika konstituen merasa wakil perempuan di DPR tidak berkualitas, maka jumlah wakil perempuan akan menurun dengan sendirinya. Kapasitas
individual
perempuan
politik
masih
lemah,
antara
lain
kemampuan yang kurang dalam bernegosiasi, memahami isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta tahapan-tahapan dalam rangka pemenangan pemilu. Karena lemahnya basis sosial yaitu tidak memiliki ikatan dengan organisasi kemasyarakatan di akar rumput. Untuk membangun kapasitas dari kader-kader perempuan ini dibutuhkan campur tangan partai politik yang memiliki tugas melakukan kaderisasi. Internal partai harus didorong melakukan fungsi kaderisasi dengan maksimal sehingga calon wakil rakyat perempuan siap mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, berdasarkan kajian tentang prosentase perempuan di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2014 menunjukkan ada peningkatan jumlah perempuan secara nasional, meskipun mayoritas anggota legislatif masih didominasi laki-laki. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah diatur tentang 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu. Dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Pemilu tersebut, maka terdapat banyak tantangan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu, salah satunya bahwa keterwakilan perempuan 30% tidak dijamin dalam Daftar Calon Tetap.
Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut maka harus disusun strategi salah satunya adalah peningkatan kapasitas perempuan di partai politik. Oleh sebab itu menyadari kondisi dan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memandang perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Partai Politik. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Hak Politik perempuan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 5. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122);
10.DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03550/DPA/2017 tentang Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan. C. TUJUAN Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 bertujuan untuk : a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta tentang pengembangan diri, merumuskan dan menganalisa isu yang berkembang di masyarakat; b. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang tahapan-tahapan dan strategi yang harus dilakukan calon legislatif perempuan dalam rangka pemenangan Pemilu; c. Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di Partai Politik. D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri, merumuskan dan menganalisa isu yang berkembang di masyarakat, serta strategi dalam rangka pemenangan pemilu; 2. Meningkatnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Partai Politik. E. PELAKSANA Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. F. PELAKSANAAN 1. Waktu dan Tempat. Waktu dan Tempat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, dibagi dalam 2 (dua) angkatan: a. Angkatan I Hari Tanggal Tempat Check In Pembukaan
: Selasa - Rabu : 11 sd 12 Juli 2017 : Syariah Hotel Solo Jl. Adi Sucipto No. 47 Solo : Jam 09.00 WIB : Jam 10.00 WIB
b. Angkatan II Hari Tanggal Tempat Check In Pembukaan
: Selasa - Rabu : 18 sd 19 Juli 2017 : Syariah Hotel Solo Jl. Adi Sucipto No. 47 Solo : Jam 09.00 WIB : Jam 10.00 WIB
2. Peserta Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah 100 orang, masing-masing angkatan sebanyak 50 orang untuk 2 (dua) angkatan yang terdiri dari perempuan kader partai politik 3. Narasumber Narasumber kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dari USM, KPPI Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten. 4. Fasilitator Fasilitator kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dari PATTIRO Jawa Tengah. G. METODE PELATIHAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Praktek H. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 pada DPA kegiatan DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah.
I. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader dalam Pengambilan Keputusan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19551219 198303 2 004
JADWAL KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN KADER PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 WAKTU Hari Pertama 08.00 09.00 09.30 09.45 10.30
– 09.00 – 09.30 – 09.45 – 10.30 – 12.00
AGENDA
NARASUMBER/FASILITATOR Panitia DPPA DALDUK KB Panitia Narasumber Fasilitator
12.00 – 13.00 13.00 – 13.45 13.45 – 14.30 14.30 – 14.45 14.45 – 15.30 15.30 –16.15
Registrasi Pembukaan Coffee Break Paparan Proses Pelatihan : a. Bina Suasana. b. Perkenalan. c. Harapan. d. Kontrak Belajar. ISHOMA Paparan Lanjutan Materi Coffee Break Materi Pelatihan Materi Pelatihan
16.15 – 16.30
Coffee Break
Panitia
16.30 – 17.30 17.30 – 19.00
Materi Pelatihan ISHOMA
Fasilitator Panitia
19.00 –19.45 19.45 –20.00
Materi Pelatihan Coffee Break
Fasilitator Panitia
20.00 –20.45
Praktek
Fasilitator
Sarapan Pagi Review Hari Pertama Materi Pelatihan Materi Pelatihan Coffee Break
Panitia Fasilitator Fasilitator Fasilitator Panitia
Materi Pelatihan Materi Pelatihan ISHOMA Rencana Tindak Lanjut/ RTL Coffee Break
Fasilitator Fasilitator Panitia Fasilitator Panitia
Panitia Narasumber Fasilitator Panitia Fasilitator Fasilitator
Hari Kedua 06.00 08.00 08.30 09.15 10.00
– – – – –
08.00 08.30 09.15 10.00 10.15
10.15 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 14.15
